WASHINGTON - Dana Moneter Internasional atau IMF mengungkapkan, ekonomi Uni Eropa (UE) tidak tumbuh secepat yang seharusnya dan produktivitas menjadi masalah di setiap negara anggotanya. Direktur IMF untuk Eropa, Alfred Kammer membagikan prospek ekonomi regional untuk blok tersebut pada pekan ini.

Diproyeksi oleh IMF bahwa Tingkat pertumbuhan PDB Uni Eropa pada tahun ini bakal berada di level 1,1% dan 1,6% pada 2025, atau meningkat 0,6% setahun sebelumnya. Mengomentari laporan tersebut, Kammer menunjuk pada tiga faktor yang menahan laju Uni Eropa.

"Pertama, pasar Eropa terlalu terfragmentasi untuk menyediakan skala yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk tumbuh. Kedua, Eropa tidak kekurangan tabungan, tetapi pasar modalnya gagal menyediakan, apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan perusahaan muda dan produktif. Selain itu Eropa kehilangan tenaga kerja terampil di tempat yang dibutuhkan," katanya.

Kammer mengatakan, menghilangkan hambatan yang tersisa terhadap pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja akan menyelesaikan sebagian besar masalah Uni Eropa.

Pejabat IMF juga menunjuk pada kesenjangan pendapatan per kapita 30% antara Uni Eropa dan AS, yang dia gambarkan sebagai sesuatu yang "menakjubkan." Dan kondisi seperti ini diperkirakan "tetap tidak berubah selama dua dekade sekarang," keluhnya.

Hal ini sebagian disebabkan oleh rendahnya produktivitas di anggota terbaru blok di Eropa Tengah, Timur, dan Tenggara (CESEE). Kramer juga menekankan, dampak dari "guncangan harga energi besar yang diinduksi Rusia yang dialami Eropa," dengan Jerman paling terpengaruh karena manufaktur intensif energinya.

Setelah konflik Ukraina meningkat pada Februari 2022, Uni Eropa menjadikannya prioritas utama untuk berhenti bergantung pada energi Rusia. Sanksi terhadap Moskow dan sabotase pipa Nord Stream pada tahun 2022 telah menyebabkan penurunan besar pasokan gas Rusia ke blok tersebut.

Penolakan Brussels untuk membeli energi Rusia telah menghambat pertumbuhan ekonomi Uni Eropa, seperti diungkapkan oleh Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban pada bulan Oktober. Beberapa negara Uni Eropa lainnya, seperti Hongaria, Austria, Slovakia, Republik Ceko, dan Italia, tercatat masih mengimpor gas pipa Rusia.

IMF baru-baru ini menaikkan perkiraan pertumbuhan 2024 untuk Rusia dari 3,2% menjadi 3,6%. Ini juga menempatkan Rusia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan paritas daya beli (PPP).

Menurut Kammer, dalam jangka panjang, Rusia harus berurusan dengan transfer teknologi yang lebih sedikit dan melemahnya kemampuan untuk menarik pembiayaan sebagai akibat dari sanksi Barat. Namun Presiden Vladimir Putin mengatakan awal tahun ini bahwa ekonomi Rusia dalam kondisi baik dan berkembang pesat meskipun ada tekanan dari sanksi Barat.

WASHINGTON - Data dan angka-angka terbaru World Economic Outlookmenunjukkan bahwa ekonomi terbesar dunia berdasarkan PPP sekarang mencakup tiga negara BRICS ? China, India, dan Rusia. Catatan tersebut juga menjadi pertanda sanksi Barat tidak terlalu berpengaruh terhadap Rusia yang ekonominya justru meningkat.

Dana Moneter Internasional (IMF) menempatkan Rusia sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan paritas daya beli (PPP). Diterangkan PPP membandingkan produktivitas ekonomi dan standar hidup antar negara dengan menyesuaikan perbedaan biaya barang dan jasa.

Dalam World Economic Outlook yang diterbitkan pada hari Selasa, IMF mengatakan produk domestik bruto (PDB) Rusia pada tahun 2024 berjumlah 3,55% dari PDB global dalam hal PPP, mengungguli Jepang, yang memiliki 3,38%.

Menurut laporan tersebut, Rusia menempati urutan keempat dalam hal PPP setelah China (18,8%), AS (Amerika Serikat) (15%), dan India (7,9%). Rusia mengungguli Jepang dalam hal paritas daya beli, menurut organisasi yang berbasis di Washington tersebut.

"Hari ini kami harus menerapkan substitusi impor yang agresif dan membangun produksi kami sendiri. Oleh karena itu, tempat keempat Rusia cukup bagus," kata kepala Pusat Penelitian Ekonomi Makro di Universitas Keuangan, Evgeny Balatsky, kepada Rossyiskaya Gazeta.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia menyalip pesaingnya di Eropa ? satu demi satu ? Inggris, Prancis, Jerman, dan sekarang Jepang," tambahnya.

Awal bulan ini, Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov mengatakan, pangsa negara-negara BRICS dalam PDB global, yang diukur dengan PPP, telah tumbuh dengan mantap untuk mencapai angka saat ini sebesar 36,7%.

Data IMF menunjukkan bahwa pangsa PDB global negara-negara G7 (Kanada, Prancis, Jepang, Italia, AS, Inggris, dan UE) dalam hal PPP telah menyusut, turun dari 50,42% pada tahun 1982 menjadi 29% pada tahun 2024.

IMF juga meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Rusia di 2024 menjadi 3,6%, angka tersebut meningkat dari proyeksi sebelumnya 3,2%. Namun lembaga yang berbasis di Washington itu memangkas perkiraannya untuk pertumbuhan tahun depan dari 1,5% menjadi 1,3%.

IMF mengaitkan penurunan peringkat untuk tahun 2025 dengan "konsumsi swasta dan investasi yang melambat di tengah tekanan pada pasar tenaga kerja dan pertumbuhan upah yang lebih lambat."

JAKARTA - Laba industri China anjlok pada September memperpanjang penurunan secara bulanan paling dalam tahun ini, menurut data resmi yang dirilis pada Minggu (27/10). Hal itu sebabkan akibat para pembuat kebijakan meningkatkan stimulus untuk merevitalisasi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan laporan Biro Statistik Nasional (NBS), laba industri turun 27,1% pada bulan September dari tahun sebelumnya menyusul penurunan 17,8% pada Agustus. Sementara, pendapatan turun 3,5% dalam sembilan bulan pertama dibandingkan dengan kenaikan 0,5% pada periode Januari-Agustus.

Reuters melaporkan ekonomi China melambat paling dalam sejak awal 2023 dengan sektor properti yang dilanda krisis menunjukkan sejumlah optimisme karena Beijing berlomba untuk merevitalisasi pertumbuhan.

Data terbaru juga menunjukkan peningkatan tekanan deflasi, pertumbuhan ekspor yang lebih lemah dan permintaan pinjaman yang lemah meningkatkan kekhawatiran atas pemulihan ekonomi dan memperkuat kasus stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan.

Menyoroti dampak bisnis dari penurunan harga dan lemahnya permintaan, data Asosiasi Mobil Penumpang China menunjukkan laba di industri otomotif China anjlok 21,4% secara tahunan (year to year/yoy) menjadi 30,5 miliar yuan pada Agustus.

Menteri Keuangan China telah menjanjikan lebih banyak stimulus fiskal untuk menghidupkan kembali ekonomi yang goyah tanpa memberikan angka dalam dolar AS untuk paket tersebut, menyusul pengumuman bank sentral akhir bulan lalu tentang langkah-langkah dukungan moneter paling agresif sejak pandemi.

Badan Statistik China merinci, perusahaan-perusahaan milik negara mencatat penurunan laba tertinggi sebesar 6,5% di bulan Januari-September, perusahaan-perusahaan asing mencatat kenaikan laba sebesar 1,5% sementara perusahaan-perusahaan sektor swasta mencatat penurunan sebesar 0,6%, menurut rincian data NBS.

Nilai industri mencakup perusahaan-perusahaan dengan pendapatan tahunan setidaknya 20 juta yuan atau USD2,8 juta dari operasi-operasi utama mereka.

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16 berlangsung di Kazan, Rusia, minggu ini dengan partisipasi 40 negara dalam acara tersebut. Konferensi ini menghasilkan banyak perubahan besar dengan berbagai kebijakan, pengumuman, dan kesepakatan perdagangan baru.

Maket mata uang BRICS secara simbolis diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang mengindikasikan bahwa aliansi ini bertujuan untuk menantang dolar AS. Jika mata uang BRICS yang baru menjadi kenyataan, beberapa sektor utama di AS akan sangat terpengaruh.

Blok ini ingin menggunakan mata uang bersama yang baru atau mata uang lokal untuk perdagangan dan sepenuhnya meninggalkan dolar AS. Melansir dari Watcher Guru, 3 sektor utama AS yang akan sangat terpengaruh jika BRICS tidak lagi menggunakan dolar AS dalam perdagangan.

Sebanyak 3 sektor di Amerika Serikat dapat terkena dampak serius jika BRICS berhenti menggunakan dolar untuk perdagangan dan transaksi. Sektor-sektor tersebut meliputi seluruh sistem keuangan yang didominasi oleh Barat, bank investasi, perdagangan, dan kebutuhan sehari-hari di seluruh Amerika. Sektor-sektor keuangan utama AS yang dapat terpengaruh oleh pembentukan mata uang baru BRICS adalah:

1. Perbankan dan keuangan
2. Perdagangan dan Investasi Internasional
3. Barang-barang konsumen dan ritel

Sistem perbankan dan keuangan didominasi oleh AS dan Timur bermain di bawah aturan Barat. Jika mata uang BRICS menguat, AS akan kehilangan kendali atas hegemoni global yang dinikmati oleh dolar. Hal ini akan membuat sistem perbankan di Amerika menjadi tidak stabil karena USD tidak akan mendapatkan peminat di luar negeri.

Sektor kedua yang akan terpukul adalah perdagangan dan investasi internasional. Negara-negara BRICS dapat mengatur ulang perdagangan agar sesuai dengan agenda mereka dan menggunakan mata uang baru untuk transaksi lintas batas.

Oleh karena itu, investasi dalam dolar AS akan mengering dan menyebabkan defisit mata uang tersebut. USD berjalan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan, dan jika permintaan gagal, situasi ini akan menyebabkan hiperinflasi.

Poin ketiga, yaitu barang konsumsi dan ritel. Jika ekonomi memasuki fase hiperinflasi, biaya kebutuhan sehari-hari akan meroket secara otomatis. Perkembangan ini akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan membuat hidup menjadi tidak terjangkau bagi rata-rata orang Amerika.

Greenback saat ini berada di tengah-tengah pergeseran keuangan besar yang dapat didominasi oleh Timur. Oleh karena itu, mata uang BRICS merupakan risiko bagi ketiga sektor AS dan dolar.

JAKARTA - Seusainya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, minggu ini, selain perluasan blok tersebut satu hal lain juga mengemuka, Arab Saudi , negara yang digadang-gadang bakal memperkuat BRICS dengan cadangan minyaknya, tak masuk dalam daftar anggota maupun negara mitra. Hal itu dinilai mempertegas sikap Arab Saudi terhadap aliansi tersebut, bahwa negara kerajaan itu enggan untuk bergabung di dalamnya.

Seperti diketahui, BRICS yang kini terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, telah mengumumkan 13 negara mitra barunya. Arab Saudi yang sejak 2023 diundang untuk bergabung, tak masuk dalam daftar tersebut.

Negara mitra baru BRICS adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Indonesia dalam KTT tersebut bahkan menyampaikan keinginannya untuk secara resmi bergabung dengan BRICS.

Sementara itu, delegasi Arab Saudi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan pada KTT BRICS atas nama Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyampaikan salamnya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin negara-negara BRICS lainnya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pidato yang mencerminkan perluasan peran Arab Saudi dalam kerja sama multilateral global.

Pangeran Faisal bin Farhanmenyampaikan rasa terima kasih Kerajaan atas sambutan hangat yang diberikan kepada delegasi Saudi dan mengakui meningkatnya hubungan antara Arab Saudi dan negara-negara BRICS. Namun, Arab Saudi belum secara resmi bergabung dengan blok tersebut, kendati demikian siap berpartisipasi dalam aktivitasnya sebagai negara undangan.

"Volume perdagangan bilateral dengan negara-negara BRICS melebihi USD196 miliar pada tahun 2023, mewakili 37% dari total perdagangan luar negeri Kerajaan," kata Pangeran Faisal, menggarisbawahi hubungan ekonomi signifikan yang mendorong keterlibatan Kerajaan dengan blok tersebut, seperti dilansir Arab News.

Arab Saudi diundang untuk bergabung dengan blok tersebut pada KTT BRICS 2023. Namun, hingga pengumuman anggota baru di awal tahun 2024, Arab Saudi masih menunda dan masih berhati-hati mencermati risiko dan manfaat bergabung dengan blok tersebut.

Pada tahun 2023, posisi Arab Saudi di blok tersebut dianggap sebagai pengubah permainan. Negara penghasil minyak dan gas itu akan mendatangkan manfaat geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kelompok tersebut. Namun, hal itu juga hanya akan memperbesar ketegangan dengan Barat.

Lebih jauh, hubungan ini kemungkinan menjadi dasar keengganan Arab Saudi untuk bergabung dengan oposisi Global South. Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Arab Saudi mengenai sikap maupun posisinya di aliansi tersebut.

JAKARTA - Industri tekstil atau garmen di Indonesia tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu perusahaan tekstil terbesar, PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ), baru-baru ini resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Semarang, dengan utang mencapai Rp24 triliun.

Dampak langsung dari keputusan ini, sekira 20.000 pekerja Sritex terancam PHK. Di luar itu, efek domino yang terjadi dinilai bisa mengguncang seluruh sektor industri garmen di Indonesia. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, runtuhnya salah satu pemain besar industri tekstil dalam negeri ini menjadi alarm bagi Pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera bertindak mengatasi krisis yang terjadi.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri garmen Indonesia sudah berada di bawah tekanan. Globalisasi, perubahan pola konsumsi, ketatnya persaingan internasional, dan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan pada industri ini," ungkap Achmad dalam keterangannya kepada SINDOnews, Sabtu (26/10/2024).

Peroslan itu masih ditambah lagi dengan ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor dan rantai pasok global yang terganggu oleh berbagai faktor eksternal, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta kenaikan biaya produksi di dalam negeri.

Kepailitan Sritex, kata Achmad, adalah puncak dari masalah yang telah lama mengintai. Dengan beban utang yang besar, ketergantungan pada permintaan global, serta tekanan dari kenaikan upah minimum, Sritex akhirnya tidak mampu lagi bertahan.

"Dalam konteks ini, situasi yang dialami Sritex bukan hanya masalah internal perusahaan, tetapi cerminan dari kesulitan yang dihadapi oleh industri garmen secara keseluruhan di Indonesia," ujarnya.

PHK massal di sektor garmen, lanjut dia, bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga sosial. Ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya berpengaruh pada daya beli mereka, tetapi juga akan memengaruhi stabilitas sosial di kawasan industri yang sangat bergantung pada keberadaan perusahaan-perusahaan tekstil besar.

"Banyak dari pekerja yang terkena PHK adalah tulang punggung keluarga, dan jika mereka kehilangan penghasilan, dampaknya akan berlipat ganda," tandasnya.

Selain itu, mayoritas pekerja di sektor garmen adalah perempuan, dan kehilangan pekerjaan dalam skala besar seperti ini akan memperburuk kesenjangan gender dalam tenaga kerja dan meningkatkan tingkat kemiskinan perempuan di Indonesia. Mneurut Achmad, ini adalah isu yang perlu dihadapi dengan serius, mengingat industri tekstil adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia.

"Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto menghadapi tugas berat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, terutama dalam mengatasi dampak dari krisis di sektor garmen ini," cetusnya.

Menurut Achmad, ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh Prabowo dan pemerintahannya untuk meredam dampak buruk dari badai PHK di industri garmen dan tekstil, yakni:

Paket Bantuan untuk Pekerja yang Terkena Dampak

Langkah pertama dan mendesak menurutnya adalah memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK mendapat dukungan yang memadai. Pemerintah harus segera mengeluarkan paket bantuan sosial khusus untuk pekerja di sektor garmen yang terdampak. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau subsidi bagi keluarga yang kehilangan penghasilan harus segera disalurkan untuk mencegah terjadinya krisis sosial yang lebih luas.

Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) harus diperluas agar para pekerja dapat mengakses peluang pekerjaan di sektor lain. Misalnya, pekerja garmen yang memiliki keterampilan menjahit atau produksi tekstil dapat dilatih untuk beralih ke industri lain yang sedang berkembang, seperti industri kreatif atau teknologi.

Restrukturisasi Utang dan Dukungan Bagi Perusahaan Tekstil

Krisis di Sritex menunjukkan betapa rentannya industri tekstil terhadap tekanan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan bank-bank dan lembaga keuangan untuk memberikan skema restrukturisasi utang yang lebih fleksibel bagi perusahaan tekstil yang mengalami kesulitan.

"Pendekatan ini diperlukan untuk mencegah lebih banyak perusahaan tekstil yang terjerumus dalam kebangkrutan," tandasnya.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan subsidi energi bagi perusahaan tekstil untuk membantu mereka menurunkan biaya produksi. Industri garmen sangat padat karya, sehingga biaya produksi yang lebih rendah akan membantu perusahaan-perusahaan ini bertahan dan tetap kompetitif di pasar global.

Mendorong Konsolidasi dan Kolaborasi Industri

Industri tekstil Indonesia saat ini tersebar dan cenderung terfragmentasi, dengan banyaknya perusahaan kecil hingga menengah yang beroperasi secara independen. Pemerintah harus mendorong konsolidasi di sektor ini, dengan memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan-perusahaan besar dan kecil.

Dengan konsolidasi, industri tekstil dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing global.

Pemerintah juga dapat membentuk klaster industri tekstil yang terintegrasi, di mana perusahaan-perusahaan tekstil dapat beroperasi secara bersama-sama dalam satu ekosistem, dengan akses yang lebih mudah ke infrastruktur, bahan baku, dan teknologi produksi terbaru.

Penguatan Pasar Domestik

Selama ini, industri garmen Indonesia sangat bergantung pada pasar ekspor. Ketergantungan ini membuat industri rentan terhadap fluktuasi permintaan global dan ketidakpastian ekonomi internasional. Untuk itu, Pemerintahan Prabowo menurutnya perlu mendorong penguatan pasar domestik sebagai salah satu strategi untuk menjaga stabilitas industri tekstil.

Program seperti kampanye ?Bangga Buatan Indonesia? harus terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung produk lokal. Selain itu, pemerintah harus mendorong sektor retail dan fashion domestik untuk lebih mengutamakan penggunaan produk tekstil dalam negeri, yang pada gilirannya akan mendukung industri tekstil nasional.

Inovasi dan Teknologi

Di era persaingan global saat ini, industri tekstil Indonesia harus bertransformasi dengan mengadopsi teknologi dan inovasi. Prabowo harus memfasilitasi investasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, seperti penggunaan mesin otomatisasi, material ramah lingkungan, serta teknologi penghematan energi.

Pemerintah juga perlu mendukung riset dan pengembangan (R&D) di sektor tekstil, dengan menyediakan insentif bagi perusahaan yang berinovasi dalam menciptakan produk tekstil yang bernilai tambah tinggi, seperti kain berbahan organik atau tekstil teknologi tinggi untuk keperluan medis dan olah raga.

"Dengan langkah-langkah yang tepat, mulai dari memberikan bantuan sosial dan pelatihan ulang bagi pekerja, mendukung restrukturisasi utang perusahaan tekstil, mendorong konsolidasi industri, memperkuat pasar domestik, serta memfasilitasi adopsi teknologi dan inovasi, Prabowo dapat membantu industri tekstil Indonesia bangkit kembali," ujar Achmad.

Dia mengingatkan, industri ini memiliki potensi besar untuk tetap menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional. Namun, imbuh dia, dibutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari pemerintah agar industri yang tengah mengalami krisis ini dapat bertahan dan berkembang di masa depan.

JAKARTA - Rusia akan membalas tindakan Amerika Serikat ( AS ) dan sekutunya dengan cara yang sama terhadap penggunaan pendapatan yang dihasilkan oleh cadangan bank sentralnya yang dibekukan oleh Barat. Tindakan pembalasan itu ditegaskan Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov.

AS dan sekutunya telah memblokir sekitar USD300 miliar aset milik bank sentral Rusia sejak eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022. Sebagian besar dana, sekitar 197 miliar euro (USD213 miliar), disimpan di lembaga kliring Euroclear yang berbasis di Brussels. Pada Rabu (23/10) lalu, Washington mengumumkan keputusan untuk menggunakan hasil dari aset yang dibekukan untuk membayar kembali pinjaman multimiliar dolar ke Kiev.

"Jika negara-negara Barat mulai memanfaatkan pendapatan dari cadangan Rusia yang dibekukan, kami akan melakukan hal yang sama," tegas Siluanov kepada wartawan seperti dilansir Russia Today, Sabtu (26/10/2024). "Kami telah membekukan uang dari perusahaan dan organisasi yang 'tidak bersahabat'. Kami menyimpan uang ini di rekening kami dengan cara yang sama dan akan menggunakan pendapatan dari aset-aset ini dengan cara yang sama," jelasnya.

Siluanov mengatakan, pendapatan dari dana ini akan dialokasikan untuk kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan entitas konstituen Federasi Rusia,seraya mencatat bahwa keputusan terkait telah dibuat.

AS menyatakan bahwa mereka akan memberi Kiev pinjaman sebesar USD20 miliar sebagai bagian dari paket G7 yang lebih luas senilai USD50 miliar. "Penggunaan keuntungan tak terduga dari aset Rusia yang diblokir akan memberikan bantuan kepada Ukraina tanpa membebani pembayar pajak," kata Presiden AS Joe Biden.

Sehari sebelumnya, Parlemen Eropa juga menegaskan dukungannya atas pengalokasian pinjaman hingga 35 miliar euro (USD38 miliar) untuk Kiev dengan menggunakan aset Rusia yang diimobilisasi sebagai agunan untuk pembayaran kembali. Menurut Euroclear, dana yang dibekukan telah menghasilkan bunga sebesar 3,4 miliar euro (USD3,6 miliar) hingga pertengahan Juli.

Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa penyitaan asetnya akan dianggap sebagai "pencurian" dan akan melanggar hukum internasional serta merusak mata uang cadangan, sistem keuangan global, dan ekonomi dunia.

Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah menyuarakan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan pada sistem keuangan Barat. Siluanov sebelumnya memperingatkan bahwa pelaku global sedang mengikuti dengan saksama cerita yang melibatkan aset Rusia dan menarik kesimpulan mereka sendiri.

Meskipun menteri keuangan tidak merinci jumlah aset Barat yang saat ini disimpan di Rusia, perhitungan sebelumnya oleh RIA Novosti menyebutkan angka tersebut kira-kira sama dengan jumlah dana Rusia yang dibekukan di luar negeri. Kantor berita tersebut melaporkan bahwa total investasi asing langsung dalam ekonomi Rusia oleh UE, G7, Australia, dan Swiss berjumlah USD288 miliar pada akhir tahun 2022.

JAKARTA - Keinginan Indonesia untuk bergabung dalamdalam aliansi BRICS ditanggapi negatif oleh ekonomBhima Yudhistira. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) tersebut menilai bergabungnya Indonesia ke BRICS akan semakin menegaskan ketergantungan negara ini terhadap China .

Padahal, kata Bhima, tanpa BRICS pun dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi China sudah sangat besar. Bhima menyebut impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam 9 tahun terakhir, dari USD29,2 miliar di 2015 menjadi USD62,1 miliar pada 2023.

"Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023," ujar Bhima dalam keterangan resminya, Sabtu (26/10/2024).

Bhima menambahkan, selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerja sama bilateral dengan China, proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan, terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Menurut dia, persoalan-persoalan itu hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.

Bhima mencontohkan kecelakaan kerja yang berulang kali terjadi di Indonedia Morowali Industrial Park (IMIP) menunjukkan standardisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal, Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah komoditas secara kualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.

Bhima menambahkan, ketergantungan pada China juga akan membuat perekonomian lebih rapuh. Di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian nasional.

Karena itu Bhima beranggapan diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama. "Kondisi ini idealnya direspon dengan penguatan diversifikasi negara mitra diluar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS," tegasnya.

Belum lama ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono di BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia, Kamis (24/10) secara resmi menyatakan bahwa Indonesia mendaftarkan keanggotan dalam aliansi BRICS. Menlu Sugiono mengatakan bahwa forum tersebut bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South.

BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang. Lebih lanjut, prioritas BRICS juga dinilai selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun kemajuan sumber daya manusia.

"Kami lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," tegas Menlu Sugiono.

Keinginan untuk bergabung dengan blok yang dimotori Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan ini belum pernah ditunjukkan secara eksplisit pada masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan, di era Presiden Joko Widodo, Indonesia terkesan kurang tertarik untuk bergabung dengan pertimbangan mulai dari kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antarnegara anggota BRICS, hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.

"Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS," pungkas Bhima.

KAZAN - Menggunakan dolar AS sebagai senjata dinilai sebagai sebuah kesalahan besar buat Amerika , lantaran bakal menggerus kepercayaan terhadap greenback. Sebelumnya penggunaan mata uang sebagai alat politik mendapat sorotan dari Presiden Bank Pembangunan Baru (NDB), Dilma Rousseff.

Menurut Rousseff, kondisi geopolitik global dipengaruhi oleh penggunaan dolar AS "sebagai senjata untuk mengubah kondisi kehidupan penduduk."

Gelombang besar sanksi Barat terhadap Rusia telah memaksa banyak perusahaan Barat dari berbagai sektor industri termasuk makanan, pakaian, dan manufaktur mobil untuk meninggalkan negara itu. Serta sangat membatasi kemampuan orang untuk bepergian dan melakukan transfer di bank internasional.

Presiden Rusia, Vladimir Putin setuju dengan penilaian Rousseff. Pada sesi di KTT BRICS di Kazan pada hari Rabu (23/10), Putin menekankan, dolar AS sebagai alat politik adalah kesalahan besar.

"Saya pikir ini adalah kesalahan besar oleh mereka yang melakukannya. Dolar tetap menjadi instrumen terpenting dari keuangan dunia dan menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sudah merusak kepercayaan pada mata uang tersebut dan mengurangi kemampuannya," kata presiden Rusia.

Putin juga mengungkapkan, bahwa Rusia tidak berusaha untuk menjatuhkan dolar atau mengalahkannya, tetapi sebaliknya Rusia melakukan semua ini karena "dicegah untuk bekerja dengannya," tambah Putin.

"Kemudian kami dipaksa untuk mencari alternatif lain, itulah yang terjadi," paparnya.

Banyak lembaga keuangan Rusia terputus dari sistem keuangan Barat pada tahun 2022 sebagai respons atas operasi militer Rusia di Ukraina. Akibatnya, Moskow menggunakan mata uang nasional mereka agar mempercepat perdagangan dengan mitra internasionalnya.

Tren ini semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah bergeser dari menggunakan dolar dan euro untuk penyelesaian transaksi perdagangan.

Pada bulan Agustus, Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin mengatakan, bahwa lebih dari 95% penyelesaian bersama antara Rusia dan mitra dagang terbesarnya, China dilakukan dengan menggunakan rubel atau yuan.

Putin sebelumnya menyatakan, bahwa penggunaan mata uang lokal alih-alih dolar atau euro "membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin dalam konteks dunia saat ini."

JAKARTA - Terlalu lama menimbang untuk bergabung di antara BRICS atau OECD , diyakini bisa menghadirkan skenario terburuk buat Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyarankan, agar Indonesia segera memutuskan langkah kedepan.

"Menghabiskan waktu terlalu lama untuk memilih dan memilah akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota keduanya. Kalaupun bergabung nantinya akan sangat terlambat dan tidak ikut terlibat dalam diskursus penting penyusunan garis kebijakan keduanya," terangnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dikatakan Wijayanto, menjadi anggota blok negara- negara berkembang BRICS tidak harus diartikan menjaga jarak dengan Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (USD). Ia mencontohkan negara-negara seperti India, UEA (Uni Emirate Arab), Brazil dan Arab Saudi masih menjadi teman dekat Amerika Serikat meskipun mereka anggota BRICS.

Sebaliknya lanjutnya, menjadi anggota OECD tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS terutama China dan Rusia. Hal itu lantaran, OECD dan BRICS bukanlah blok yang rigid, sehingga masing-masing anggota tetap bebas melakukan kerjasama.

"Dalam konteks ini, pertimbangan kita mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia itulah yang akan dipilih," imbuhnya.

Wijayanto beranggapan, OECD jelas ingin mempertahankan status quo, dimana beberapa negara Barat ingin mendominasi ekonomi dunia termasuk yang berkaitan dengan sistem perdagangan dunia dan sistem moneter. Sebagai contoh, dolar AS menjadi reserve currency dunia dan WTO yang menjadi wadah.

Sementara BRICS ingin melakukan terobosan dari yang paling ekstrem yaitu Dedolarisasi dengan membentuk mata uang alternatif pengganti dolar AS (USD), seperti dipelopori oleh Rusia dan China.

Rusia semakin semangat mewujudkannya setelah negara Barat membekukan aset-aset Rusia di luar negeri pasca konflik dengan Ukraina, yang membuat banyak negara cemas dan bertanya-tanya.

"Jika ini bisa terjadi pada Rusia, pasti bisa juga terjadi pada mereka. Hingga agenda yang lebih moderat, seperti kerjasama dagang dan pembentukan sistem pembayaran alternatif menggunakan mata uang lintas negara BRICS, ide ini dimotori salah satunya oleh India," papar Wijayanto.

Ia menambahkan, kalau pun akhirnya Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS, maka idealnya Indonesia menjadi bagian moderat yang mendorong kerjasama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang tidak terlalu tergantung pada dolar AS.

Apalagi, sistem moneter saat ini cenderung tidak sehat karena USD mewakili lebih dari 90% reserve dan mata uang perdagangan dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga cenderung menyalahgunakan posisi itu dengan menerbitkan utang berlebih yang kemudian dibiayai oleh banknote yang mereka terbitkan.

"Idealnya US Dolar akan tetap menjadi mata uang penting, tetapi dunia perlu alternatif. Hal ini agar otoritas moneter dan Pemerintah Amerika Serikat lebih berhati-hati mengelola ekonominya," tegasnya.

Oleh sebab itu, Wijayanto menyampaikan bahwa skenario terbaik adalah bergabung dengan keduanya seperti yang coba dilakukan Thailand dan Turki, yang merupakan anggota OECD namun mendaftar menjadi anggota BRICS, karena memang tidak ada ketentuan formal yang tidak memungkinan hal ini terjadi.

Kemudian skenario terbaik kedua adalah memilih salah satu. Namun apabila harus memilih, maka Indonesia harus memprioritaskan forum yang lebih menghargai posisi Indonesia. Indikatornya sederhana, yaitu yang paling mungkin dieksekusi dengan cepat.

"Jika memilih OECD, tentunya kita perlu afirmasi bahwa berbagai perjanjian dagang yang masih menggantung, akan segera dituntaskan. The worst scenario adalah kita dalam posisi digantung; tidak menjadi bagian dari keduanya adalah, akibat kita ragu menentukan sikap. Kita sudah terlalu lama dalam posisi ini dan harus segera diakhiri," pungkas Wijayanto.

Sebagai informasi, minat Indonesia bergabung BRICS ini terungkap dari penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).

Perlu diketahui, sejatinya pada 2023 lalu, Indonesia memang telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung. Namun saat itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mengkaji lebih dahulu manfaatnya dan menyatakan tidak ingin tergesa-gesa dengan tawaran tersebut.

JAKARTA - Indonesia dan tiga negara di Asia Tenggara ( ASEAN ) tengah menjajaki menjadi anggota BRICS . Niat Indonesia ini ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT BRICS di Kazan, Rusia, Kamis (25/10/2024) waktu setempat.

Adapun, BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. Istilah BRICS diambil dari akronim negara-negara yang menjadi anggota sekaligus inisiatornya, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Lantas bergabungnya Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand, akan menggeser dominasi dolar alias dedolarisasi dalam ekosistem perdagangan internasional?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal menilai, masuknya empat negara Asia Tenggara menjadi 13 mitra baru BRICS tidak serta merta menghilangkan dominasi mata uang Amerika Serikat (AS), sekalipun langkah dedolarisasi bisa dilakukan.

Menurutnya, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang notabene merupakan inisiatornya BRICS pun masih menggunakan dolar saat melakukan perdagangan global. Faisal memastikan, bertambahnya anggota baru juga tidak langsung membuat negara BRICS memakai mata uang non dolar, terutama di bidang ekspor dan impor.

?Di sini kan tidak lantas dipakai dalam perdagangan di negara-negara (BRICS). Jadi China, Russia, Brazil, India itu masih pakai dolar, jadi tidak serta-merta lantas tidak pakai dolar itu, jadi perlu dipahami oleh masyarakat itu,? ujar Faisal kepada MNC Portal, Jumat (25/10/2024).

Sejumlah negara yang tergabung dalam BRICS memang berencana menggantikan dolar sebagai mata uang transaksi antar negara. Indonesia juga memulai menghilangkan ketergantungan mata uang Negeri Paman Sam dengan melakukan beberapa inisiatif strategis sebelumnya.

Faisal menilai, proses dedolarisasi dapat dimulai dengan membuat kesepakatan antara negara BRICS. Aksi local currency settlement (LCS) sudah ditunjukan Indonesia dengan beberapa negara mitra pada tahun lalu.

LCS sendiri merujuk pada penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara.

Pada 2023, Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan (Korsel) menyepakati kerja sama perihal implementasi transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal masing-masing kedua negara.

Saat itu, Indonesia telah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang selain dolar AS untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. ?Nah tapi kalau mau berbicara masalah dedolarisasi itu kan ada mekanismenya,? paparnya.

?Indonesia sudah lakukan kerja sama dengan beberapa negara saat ini, kita sudah lakukan dengan Thailand kita sudah lakukan dengan Malaysia, Korea, China, Jepang nah itu ada dua kesepakatan namanya Local Currency Agreement atau Local Currency Development,? ucap dia.

JAKARTA - Indonesia bersama 12 negara lainnya secara resmi diakui sebagai sebagai negara mitra di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024 yang diadakan di Kazan, Rusia. Selain Indonesia, 12 negara mitra BRICS lainnya adalah Malaysia, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.

Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT tersebut menyebutkan bahwa keterlibatan Indonesia dengan BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Forum tersebut diyakini bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Selatan. BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Menlu Sugiono juga mengungkapkan keinginan Indonesia untuk secara resmi bergabung dengan BRICS. Namun, untuk saat ini Indonesia baru resmi menjadi negara mitra, seperti 3 negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Lalu apa perbedaan antara menjadi anggota penuh BRICS dan negara mitra? Mengutip Focus Malaysia, berikut perbedaan dan manfaat utama menjadi anggota penuh dan anggota mitra:

Anggota penuh BRICS

Anggota penuh memiliki kekuatan pengambilan keputusan serta hak suara dan memainkan peran langsung dalam membentuk agenda dan kebijakan BRICS. Mereka berpartisipasi dalam pertemuan tingkat tinggi, tempat keputusan utama mengenai kerja sama ekonomi, tata kelola internasional, dan strategi politik dibuat.

Anggota penuh memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga BRICS seperti New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA), yang membentuk kebijakan dan proyek yang didanai oleh lembaga-lembaga ini.

Dalam hal ekonomi dan perdagangan, anggota penuh mendapat manfaat dari perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi yang lebih dalam dengan anggota BRICS lainnya, seperti perjanjian perdagangan preferensial atau proyek infrastruktur bersama.

Anggota penuh memiliki pengaruh strategis sebagai negara yang menjadi bagian dari blok kuat yang mewakili sebagian besar populasi dan ekonomi dunia. Hal ini meningkatkan pengaruhnya terhadap isu-isu global seperti reformasi keuangan, kebijakan perubahan iklim, dan negosiasi geopolitik.

Anggota penuh memiliki keselarasan diplomatik dan politik yang lebih besar sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan inti, yang memungkinkan mereka untuk menyelaraskan diri dengan ekonomi utama lainnya dan mengadvokasi reformasi di lembaga-lembaga global (misalnya, Dana Moneter Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa) dari posisi yang kuat.

Negara Mitra BRICS

Negara mitra tidak memiliki hak suara atau pengaruh formal atas keputusan dan kebijakan internal BRICS dengan pengambilan keputusan yang terbatas. Peran mereka lebih kolaboratif tetapi kurang berwibawa.

Negara mitra dapat memperoleh manfaat dari kolaborasi pada proyek-proyek tertentu, investasi, dan akses ke sumber daya seperti pendanaan dari NDB untuk proyek-proyek infrastruktur atau pembangunan, meskipun mereka tidak memiliki kendali penuh atas pendanaan tersebut atau akses ke inisiatif-inisiatif ekonomi dan pembangunan

Anggota mitra memungkinkan keterlibatan yang fleksibel tanpa tanggung jawab atau kewajiban keanggotaan penuh. Negara-negara dapat bekerja sama dengan anggota BRICS pada isu-isu tertentu seperti perdagangan atau penelitian tetapi tidak terikat oleh tingkat komitmen politik dan kelembagaan yang sama.

Mitra menikmati hubungan ekonomi, perdagangan, dan diplomatik dengan negara-negara BRICS, tetapi hubungan tersebut biasanya tidak sedalam atau selengkap hubungan anggota penuh. Hal ini berarti negara mitra masih mendapat manfaat yang signifikan di berbagai bidang seperti fasilitasi perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya.

Negara mitra mungkin tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban tertentu yang harus dijunjung tinggi oleh anggota penuh tetapi juga tidak memiliki tingkat pengaruh yang sama dalam arah strategis inisiatif BRICS sehingga komitmen dan pengaruhnya menjadi lebih rendah.

Keanggotaan Penuh vs Kemitraan

Keanggotaan penuh BRICS memiliki pengaruh strategis yang lebih tinggi, akses ke peran kepemimpinan di lembaga BRICS, dan kemampuan untuk mendorong dan mendapatkan manfaat dari inisiatif di seluruh BRICS. Mereka juga memiliki suara yang lebih kuat dalam politik internasional dan reformasi ekonomi serta kolaborasi ekonomi dan geopolitik yang lebih komprehensif.

Sementara itu, kemitraan memiliki tanggung jawab yang lebih sedikit dan keterlibatan yang lebih fleksibel dengan kelompok tersebut, dengan manfaat ekonomi dan pembangunan dengan kewajiban politik yang lebih sedikit. Mereka diizinkan untuk mengakses sumber daya keuangan untuk proyek-proyek tertentu tanpa perlu berkomitmen pada kebijakan BRICS yang lebih luas.

Singkatnya, anggota penuh BRICS memiliki peran yang lebih kuat dalam membentuk kebijakan dan menuai manfaat dari kerja sama BRICS, sementara negara mitra terlibat lebih selektif dan tanpa kekuatan pengambilan keputusan penuh.