Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membawahi lima kementerian di Kabinet Merah Putih.

Hal itu ia ungkapkan usai Serah Terima Jabatan kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni kepada Ossy Dermawan, Selasa (21/10).

"Ada lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini," kata AHY, dikutip Antara.

Lima kementerian tersebut yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

AHY menyatakan masih mempelajari struktur dan otoritas kementerian tersebut. Menurutnya, pembentukan struktur dan kewenangan kementeriannya masih dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, AHY mengungkapkan pihaknya juga sedang menentukan lokasi kantor kementerian baru tersebut.

"Jadi memang masih diolah terus struktur organisasinya, kewenangannya, atau otoritasnya. Termasuk juga secara fisik, di mana kami akan berkantor dan lain sebagainya," jelasnya.

AHY mengatakan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur yang sudah hampir rampung di berbagai wilayah. Pihaknya akan memastikan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Salah satu contohnya adalah pembangunan waduk. AHY akan memastikan waduk yang dibangun harus berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian di sekitar wilayah tersebut.

Ia juga menegaskan manfaat dari pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh masyarakat luas. Karena itu, kementeriannya akan fokus pada efisiensi dan dampak positif yang meluas.

"Jadi inilah yang harus ditata dengan baik ke depan," kata AHY.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan AHY sebagai menteri koordinator infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada Minggu (20/10) malam. AHY merupakan anak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kristina Herrawati atau yang dikenal sebagai Ani Yudhoyono.

Pada 2017, AHY terjun ke dunia politik saat didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta, meski saat itu ia kalah.

Sejak saat itu, AHY aktif berpolitik di Partai Demokrat. Ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengaku telah diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal selama periode 2024-2029.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin," kata Budiman di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10).

Budiman menjelaskan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan merupakan lembaga baru yang bertugas menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia.

Ia mengatakan badan yang ia pimpin akan berkoordinasi dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan.

Dengan koordinasi itu, Budiman menilai mereka akan mendapatkan data-data yang valid dan objektif serta dinamis.

"Karena persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya," kata dia.

Lebih lanjut, Budiman juga menekankan badan yang ia pimpin merupakan badan pengentasan dan bukan badan penanggulangan. Oleh sebab itu, ia meyakini orang yang berada di garis kemiskinan harus diselamatkan.

Tak hanya itu, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan menurutnya juga akan fokus pada golongan warga yang terancam jatuh miskin, yakni mereka yang terdampak mekanisasi dan digitalisasi serta yang terimbas PHK. Ia mengatakan orang-orang itu lebih banyak merupakan kelas menengah.

"Itu menjadi perhatian dari badan percepatan pengentasan kemiskinan. Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan," ujar Budiman.

Budiman sebelumnya dilantik menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 145/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Selain Budiman, ada dua orang lainnya yang ditunjuk sebagai Wakil I dan Wakil II dalam badan baru itu, mereka adalah Nanik Sudaryati Deyang dan Iwan Sumule.

Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai gemuk karena mengakomodir 53 menteri dan kepala lembaga serta 56 wakil menteri.

Ini menimbulkan pertanyaan mengenai kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Ada spekulasi lowongan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga (K/L) bakal semakin melimpah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini meluruskan dugaan tersebut. Ia menegaskan lowongan ASN atau PNS akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan.

"Belum sampai kepada, 'Oh harus menambah (kuota CPNS)'. Kan kita harus melihat dulu dengan kapasitas yang kita masukkan itu dengan program yang ada harus disesuaikan," ucapnya selepas Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"Kan ada hitungannya (penetapan kuota CPNS). Tidak serta merta bahwa ada tambahan baru prioritas nasional, menambah ASN, tidak serta merta seperti itu," jelas Rini.

Ia mengatakan masih ada opsi lain di tengah banyaknya kementerian dan lembaga anyar di era Prabowo. Rini menekankan pengadaan ASN baru bukan satu-satunya cara.

Menpan RB baru itu menyebut K/L juga bisa memperbaiki tata kelola. Ia mencontohkan perbaikan sistem di internal akan berdampak pada kapasitas PNS yang sudah ada.

"Kita kan sekarang masih menyelesaikan CPNS (2024) dulu. Jadi, kita sekarang mesti fokus pada ASN yang ada di kementerian eksisting sekarang. Kan mereka juga ada yang harus pindah (atau) tetap. Kita akan fokus ke situ," jelas Rini.

"Tapi untuk penyelesaian tenaga honorer kan memang janji kita ke Komisi II (DPR RI) memang akhir Desember (2024). Tentu itu tetap menjadi prioritas, program yang harus kita selesaikan," tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto baru saja merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Melalui aturan yang diteken pada 21 Oktober 2024 ini, Prabowo merombak struktur tugas dan fungsi berbagai kementerian, salah satunya mengubah posisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Namun, dengan aturan baru, Kemenkeu akan langsung di bawah koordinasi presiden.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).

Dengan perubahan ini, maka Kemenko Perekonomian yang sampai saat ini masih di bawah pimpinan Airlangga Hartarto hanya mengkoordinir 8 kementerian, yakni:

a. Kementerian Ketenagakerjaan;b. Kementerian Perindustrian;c. Kementerian Perdagangan;d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;g. Kementerian Pariwisata; danh. instansi lain yang dianggap perlu.

Pada Pasal 26 ayat 2 aturan ini, instansi lain yang dimaksud adalah yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait isu bidang perekonomian.

"Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024," tulis salinan Perpres 139/2024.

Sejumlah menteri bidang ekonomi di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mulai mengungkap program 100 hari kerja setelah dilantik pada awal pekan kemarin.

Mereka diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

Berikut rinciannya;

Airlangga menargetkan bisa kembali membangkitkan daya beli masyarakat yang tengah lesu dalam 100 hari kerja. Pasalnya, konsumsi menjadi kunci mencapai pertumbuhan yang kuat.

"Pertama tentu dari sifat ekonomi, sifatnya jangka menengah, panjang, yang penting kita mendorong agar daya beli masyarakat terjaga," jelasnya di kantornya usai resmi dilantik oleh Prabowo, Senin (21/10).

Hal ini menjadi prioritas mengingat Prabowo menargetkan perekonomian bisa tumbuh hingga 8 persen selama pemerintahannya.

Selain konsumsi, fokus atau strategi untuk mencapai pertumbuhan tinggi ini masih dalam proses finalisasi.

"Itu dibahas bersama masih akan ada pembahasan secara bersama termasuk tahapan-tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya," pungkasnya.

Budi Santoso mengungkapkan tiga fokus utamanya dalam 100 hari pertama menjabat sebagai menteri perdagangan (mendag) di kabinet Merah Putih. Pertama,  pengamanan pasar dalam negeri.

"Jadi pasar dalam negeri itu kan besar, kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin diisi oleh industri-industri dalam negeri juga," ujarnya usai melakukan serah terima jabatan di Auditorium Kemendag, Jakarta, dikutip CNBC, Senin (21/10).

Kedua, perluasan ekspor. Meski neraca perdagangan Indonesia surplus selama 53 bulan berturut-turut, ekspor katanya tetap harus digenjot.

Fokus ketiga adalah memperluas akses UMKM ke pasar internasional. Menurutnya, saat ini rasio kewirausahaan Indonesia masih kecil, yakni hanya sebesar 3,47 persen. Sedangkan untuk menjadi negara maju rasio kewirausahaan harus berada di angka 10 sampai 12 persen.

"Nah, kami dari sektor perdagangan ingin menggencarkan UMKM kita itu bisa ekspor. Nanti kita bikin program-program karena instrumen untuk tiga program tadi itu sebenarnya ada di Kemendag semua," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dalam 100 hari kerja, ia akan fokus menata kementerian-kementerian yang baru dibentuk Prabowo.

"Untuk program 100 hari (kerja), Kemenpan RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar, terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi, kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga, dan ada beberapa yang dipecah," tuturnya.

Rini juga bakal melanjutkan kerja-kerja yang sudah dilakukan Abdullah Azwar Anas sejak 2022 lalu. Salah satunya, meneruskan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi yang berdampak.

Rini Widyantini bukan orang baru di kementerian ini. Bahkan, Anas menyebutnya sebagai orang dalam Kemenpan RB.

Ia sudah menjadi sekretaris Kemenpan RB sejak 2022. Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1956 itu mengawali kariernya sebagai PNS sejak 1990.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menerima dua penghargaan The Asian Post Awards 2024 pada awal Oktober, yakni The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 dan Platinum Champion State-Owned Enterprise.

Penghargaan The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 diberikan atas konsistensi BRI berkontribusi sebagai penyumbang dividen terbesar di antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada 2023 lalu, BRI mencatatkan laba bersih senilai Rp60,4 triliun.

Pada tahun yang sama, BRI membagikan dividen sebesar 80 persen dari total laba bersih atau senilai Rp43,49 triliun kepada pemegang saham, pemerintah maupun publik. Pembagian dividen tersebut menempatkan BRI sebagai perusahaan dengan setoran dividen terbesar di tahun 2024, dengan Rp25,7 triliun disetorkan kepada negara.

Adapun penghargaan Platinum Champion State-Owned Enterprise diberikan guna mengapresiasi prestasi keuangan BRI mencatatkan performa keuangan terbaik selama 14 tahun berturut-turut sejak 2010 hingga 2023, membuktikan ketangguhan BRI menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Pada 2023, aset BRI bertumbuh secara konsolidasian aset perseroan 5,3 persen year on year (yoy) menjadi Rp1.965,0 triliun, dengan laba sebesar Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5 persen yoy.

Sementara dari sisi fungsi intermediasi, hingga akhir Desember 2023, BRI telah mendorong penyaluran kredit 11,2 persen yoy menjadi Rp1.266,4 triliun. Capaian ini lebih tinggi daripada penyaluran kredit industri perbankan nasional sebesar 10,4 persen yoy pada periode yang sama.

Direktur Utama BRI, Sunarso dalam kesempatan terpisah, menjelaskan bahwa BRI sebagai BUMN menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar," kata Sunarso.

Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan akan 'dibantu' oleh Menteri PUPR era Presiden Jokowi, Basuki Hadimuljono.

Ia mengatakan Basuki beserta tim sudah menyiapkan kajian terkait pemisahan kedua kementerian itu.

"Beliau (Basuki) waktu itu memberitahu saya 'mas kami sudah siap, kami sudah bikin kajian'. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau kira-kira berapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan, " katanya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Terkait kantor kedua kementerian tersebut, Fahri mengatakan juga akan diarahkan oleh Basuki.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki. Beliau yang atur, tim beliau sudah menyiapkan," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Doddy Hanggodo dengan wakil menteri Diana Kusumastuti.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diisi oleh Maruar Sirait dengan wakilnya Fahri Hamzah.

Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Darmansyah Hadad menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Prabowo sekaligus menunjuk Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara.

Seusai pelantikan, Muliaman mengatakan badan ini akan diarahkan menyerupai Temasek milik Singapura. Badan ini akan memulai pengelolaan investasi negara di luar APBN.

Dia mengatakan Danantara berbeda dengan Kementerian BUMN. Menurutnya, lembaga ini mirip Indonesia Investment Authority (INA), tetapi dalam cakupan lebih besar.

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," kata Muliaman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Muliaman mengatakan pengelolaan investasi negara saat ini masih terpencar. Prabowo ingin merapikan pengelolaannya melalui Danantara.

Dia berkata pembentukan badan ini adalah tahap awal. Nantinya, pemerintah akan mengoordinasikan pengelolaan investasi negara yang berada di berbagai lembaga.

"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," ucapnya.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan program Madani Entrepreneur Academy (MEA) 2024 bertema "Muda yang Melanjutkan" pada Senin (21/10) di Menara PNM, Jakarta. Tema tersebut menggambarkan keyakinan, bahwa generasi muda adalah kunci melanjutkan semangat wirausaha.

MEA 2024 diikuti oleh 1.347 peserta dari berbagai latar pendidikan, terdiri dari siswa aktif SMK/A atau MA/MAK sederajat di seluruh Indonesia. Dari 449 tim yang mendaftar, disaring menjadi 60 kelompok yang masing-masing terdiri dari tiga anggota, mencakup 293 sekolah di 125 kota/kabupaten dari 22 provinsi.

Direktur Bisnis PT PNM, Prasetya Sayukti, menilai bahwa kegiatan MEA penting untuk mendukung program sosial dan lingkungan. Terlebih, sebanyak 435 kelompok yang berasal dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) memperlihatkan semangat wirausaha yang luar biasa."Entrepreneurship adalah keterampilan yang perlu kita asah. Sayangnya, masih sedikit anak muda di Indonesia yang memiliki jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, PT PNM bersama pemerintah berupaya menciptakan ruang bagi perkembangan jiwa entrepreneur," ujar Prasetya.

Juara 1 MEA 2024 diraih oleh Tim Rancak dari SMK Negeri 3 Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan inovasi produk homedecore berbahan dasar limbah gambir. Seorang anggota Tim Rancak, Risti Septia mengaku bersyukur dapat terlibat dalam MEA 2024.

"Pelatihan ini memberi kami wawasan baru dan strategi untuk mengembangkan usaha kami. Kami berharap program MEA terus ada untuk mencetak lebih banyak enterpreneur muda dari daerah," katanya.

Risti menuturkan, dirinya bersama tim mendapatkan potensi limbah gambir yang kerap terabaikan melalui riset yang dijalankan selama dua bulan. Hasilnya adalah kerajinan barang-barang dekorasi rumah seperti lampu tidur dan bantal.

Mengapresiasi ide dan upaya para peserta, PNM pun memberikan hadiah berupa uang senilai Rp3 juta sampai Rp10 juta sebagai modal pengembangan portofolio. Melalui MEA, PNM ingin mencetak enterpreneur muda yang siap menghadapi tantangan.

Pada MEA, peserta akan menerima beragam pelatihan, mulai manajemen bisnis dan pemasaran digital, hingga pengembangan produk dari para mentor berpengalaman dan jaringan bisnis yang luas, membantu realisasi ide-ide bisnis milik peserta.

MEA sekaligus menjadi wujud komitmen PNM mendukung semangat generasi muda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dorongan itu bertujuan agar para enterpreneur muda dapat berinovasi, beradaptasi, dan menciptakan solusi yang berdampak, seperti di daerah 3T.

Kegiatan MEA juga mencerminkan dukungan PNM terhadap pembangunan berkelanjutan, diikuti upaya memberikan manfaat di bidang ekonomi, juga sosial, lingkungan, serta dalam hal hukum dan tata kelola yang terintegrasi, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Haikal Hassan Baras alias Babe Haikal resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ia resmi dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (22/10) bersama sejumlah kepala badan lainnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden RI.

Sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Babe Haikal memiliki tugas untuk terus menggencarkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia.

Baik pelakuUMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) maupun perusahaan besar sebagai produsen, untuk memastikan bahwa produk memiliki sertifikasi halal. Hal ini lantaran penduduk mayoritas di Indonesia beragama Islam yang mewajibkan sesuatu yang digunakan atau dikonsumsi adalah halal.

Lantas siapa sebenarnya Babe Haikal?

Pria kelahiran Jakarta 21 Oktober 1968 itu merupakan seorang pendakwah atau da'i yang dikenal dengan ciri khas logat Betawi yang kental.

Selain sebagai pendakwah, pria berdarah campuran Indonesia dan Arab itu juga aktif sebagai motivator.

Babe Haikal memiliki latar belakang pendidikan S1 teknik informatika di Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan dan melanjutkan pendidikan ke Perth, Australia untuk mengambil program S1 bidang teknik informatika.

Baru berjalan dua tahun, Babe Haikal memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk menuntaskan gelar magisternya di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan program studi teknik industri.

Ia juga pernah menjadi salah satu panitia pada Aksi 212 di 2016. Babe Haikal hingga saat ini terus menyuarakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.

Aksi tersebut juga merupakan salah satu bentuk protes terkait adanya penistaan agama yang menyangkut Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam jenjang kariernya, Babe Haikal pernah bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di salah satu perusahaan tambang di Indonesia. Ia juga berpengalaman sebagai salesman sembari mengajar di perguruan tinggi.

Dalam Pilpres 2019, Haikal juga pernah menempati posisi sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia kemudian mendukung Prabowo pada Pilpres 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan perubahan kebijakan terkait pajak reklame, yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha maupun profesional. Salah satu perubahan penting adalah terkait pengenaan pajak reklame atas nama pengenal usaha atau profesi.

Sebelumnya, melalui Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011, ada pengecualian bagi beberapa jenis reklame nama pengenal usaha atau profesi dari objek pajak reklame. Namun, ketentuan tersebut kini telah dicabut dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa aturan mengenai pengecualian ini kini diatur dalam Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2024.

"Dicabutnya pengaturan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c Perda No.1 Tahun 2024, selanjutnya pengaturan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame diatur dalam Peraturan Gubernur No.29 Tahun 2024," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (21/10).

Nama pengenal usaha atau profesi yang dimaksud dalam aturan baru ini mencakup nama perusahaan, usaha, atau profesi, termasuk logo, simbol, atau identitas lainnya yang digunakan untuk keperluan pengenalan.

Aturan ini tentunya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dan profesional dalam menjalankan kegiatan promosi dan pengenalan identitas usahanya.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024, tepatnya di Pasal 2, terdapat sejumlah ketentuan teknis terkait pemasangan reklame untuk nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame. Bunyi aturan tersebut antara lain:

Sementara itu, pemasangan reklame nama pengenal usaha atau profesi diatur secara rinci agar sesuai dengan estetika dan aturan yang berlaku. Ketentuan teknis berupa pemasangan melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, diatur sebagai berikut:

Terkait jenis reklame, beberapa ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, dan bahan yang diatur sebagai berikut:

Menariknya, meskipun bentuk reklame tidak dibatasi secara spesifik, selama memenuhi ketentuan jenis, ukuran, dan bahan, reklame nama pengenal usaha atau profesi tersebut tetap dikecualikan dari objek pajak reklame.

Namun, jika tidak memenuhi syarat-syarat teknis tersebut, reklame tersebut akan dianggap sebagai objek pajak reklame dan dikenakan pajak.

Peraturan Gubernur ini resmi diberlakukan sejak 11 September 2024, namun penerapannya berlaku surut hingga 5 Januari 2024.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan semua pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang ada sehingga penyelenggaraan reklame menjadi lebih tertib dan mendukung terciptanya tata kota yang lebih teratur.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Ia dilantik pada Selasa (22/10) di Istana Kepresidenan Jakarta.

Saat tiba di Istana, Budiman mengungkap perhatian utamanya adalah tingginya tingkat kemiskinan.

"Insyaallah nanti kalau misalnya setelah dilantik, pertama concern pribadi tentu banyak tentang kemiskinan," ujarnya.

Budiman bertekad untuk membenahi pendataan orang miskin. Selain itu, ia juga ingin memberi perhatian kepada orang yang berada di kondisi kemiskinan ekstrem dan orang yang jatuh miskin.

Selain itu, Budiman ingin melakukan pemberdayaan bagi orang dalam kategori terancam miskin. Ia juga mau menggencarkan program penyelamatan bagi orang miskin.

Lantas siapa sebenarnya Budiman Sudjatmiko dan bagaimana kiprahnya sehingga dipercaya Prabowo menjadi pemberantas kemiskinan?

Pria kelahiran 10 Maret 1970 itu merupakan aktivis '98 sekaligus mantan kader PDI Perjuangan (PDIP).

Ia menamatkan pendidikan di SDN Pengadilan 2 Bogor, SMPN 1 Cilacap, dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

Budiman mengenyam pendidikan tinggi di jurusan ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1989. Namun tidak menyelesaikannya karena terjun ke dunia aktivisme sosial dan politik.

Setelah itu, Budiman menerjunkan diri sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Budiman memang dikenal aktif dalam dunia aktivisme sosial dan politik. Pada 1996, ia mendeklarasikan terbentuknya Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Sleman, Yogyakarta, yang kritis terhadap pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Usai Peristiwa Kudatuli 27 Juli pada 1996, Budiman ditangkap dengan tuduhan sebagai penggerak kerusuhan dan dijatuhi hukuman penjara 13 tahun. Namun, ia hanya menjalani 3,5 tahun di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, usai menerima amnesti dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Ia baru kembali melanjutkan pendidikannya selepas dipenjara ke ilmu politik di University of London dan mendapat gelar master hubungan internasional di University of Cambridge, Inggris.

Pada akhir 2004, Budiman bergabung dengan PDIP dan mendirikan Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap partai.

Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDIP mewakili Dapil Jawa Tengah VIII, meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap periode 2009-2019.

Saat itu, Budiman menjabat di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan agraria.

Ia juga sempat menjabat Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Desa pada 2009. Kala itu Budiman berpendapat bahwa menyejahterakan masyarakat Indonesia dimulai dari desa, tempat 70 persen rakyat tinggal.

Usai menyelesaikan tugasnya sebagai anggota DPR, Budiman ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) pada Januari 2021.

Budiman kemudian resmi dipecat PDIP pada 24 Agustus 2023 dari keanggotan karena dukungannya yang terbuka terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Dalam dukungannya itu, Budiman resmi bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran.