Jakarta: Nilai tukar rupiah terpantau masih menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga penutupan perdagangan Senin sore.

Mengacu data Bloomberg, Senin, 26 Agustus 2024, rupiah menguat 53,5 poin atau 0,35 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya menjadi Rp15.438,5 per USD.

Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah menguat 59 poin atau 0,38 persen menjadi Rp15.425 per USD pada sore ini.
Meski ditutup positif, penguatan rupiah tidak sekencang pada saat pembukaan perdagangan tadi pagi. Pada pembukaan hari rupiah melesat 1,17 persen menjadi Rp15.310 per USD.

Baca juga: Rupiah Libas Dolar AS Menjadi Rp15.329/USD

Sinyal pemotongan suku bunga AS

Melansir Antara, rupiah tetap naik di tengah sinyal pemotongan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed).

"Pergerakan valas global dipengaruhi sentimen seputar kepastian The Federal Reserve berencana untuk menurunkan suku bunga," kata analis pasar uang Bank Mandiri Reny Eka Putri.

Menurut risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) terakhir pekan lalu, kebijakan moneter kemungkinan besar akan dilonggarkan jika data ekonomi AS mendukung. Inflasi AS mulai turun secara bertahap mendekati dua persen.

Selama pidatonya di Simposium Ekonomi Jackson Hole, Ketua Fed Jerome Powell dengan jelas mengindikasikan bank sentral akan memangkas suku bunganya dalam pertemuan September 2024.

Risiko inflasi AS menurun

Risiko inflasi AS telah menurun, dan FOMC memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa pertumbuhan harga akan kembali ke target dua persen.

Tanda-tanda itu mendukung rencana The Fed untuk menurunkan suku bunga dari level tertingginya selama 23 tahun saat yakni 5,25 persen hingga 5,50 persen.

Pasar memperkirakan penurunan suku bunga akan mencapai sebesar 100 basis poin (bps) untuk tiga pertemuan bank sentral yang tersisa tahun ini. Perkembangan tersebut membuat indeks dolar AS (DXY) jatuh menuju 100,5 hari ini.

"Saat ini kami melihat pasar akan mengantisipasi keputusan The Fed untuk memangkas suku bunga. Peluang The Fed yang hampir pasti untuk memangkas suku bunga telah mendorong sentimen positif di pasar domestik dengan kembalinya aliran dana asing," ujar dia.

(ANN)

Jakarta: Sejak beberapa tahun terakhir, Dana Desa menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan, terutama dalam konteks pembangunan pedesaan di Indonesia. Tapi, apa sebenarnya Dana Desa itu? Bagaimana aturan mainnya dan apa saja yang menjadi prioritas dalam penyalurannya? Mari kita bahas secara lebih mendalam untuk sobat Medcom.id.

Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023, Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Tujuan Dana Desa

Melansir laman resmi Kementerian Keuangan, tujuan Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa. Harappannya, desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Keberadaan dana khusus ini diharap menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sumber Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melansir Kementerian Keuangan, dana tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar
2. Alokasi Formula
Formula Dana Desa berupa 90% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional yang disebut dengan alokasi dasar.

Ditambah 10% yang dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dengan bobot masing-masing variable berupa 25% ; 35% ; 10% ; dan 30% dari 10% anggaran desa tersebut. Inilah yang disebut sebagai alokasi formula.

Berdasarkan lampiran PMK Nomor 146 Tahun 2023, total anggaran Dana Desa mencapai Rp69 trilliun.

Baca Juga: Sukses Gali Potensi Pertanian dan Wisata, Ini Cerita Desa Cikaso yang Raih Juara Desa BRILian

Prioritas Penyaluran Dana Desa

Melansir laman Kementerian Keuangan, prioritas Dana Desa Sejalan dengan target RPJMDes dan RKPDes, yakni:

1. Memenuhi kebutuhan dasar meliputi:

• Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
• Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
• Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi:

• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
• Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
• Pembangunan energi baru dan terbarukan;
• Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
• Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
• Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kapasitas wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa

Seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh seluruh lapisan desa serta diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar anggaran tersebut digunakan secara bertanggung jawab.

(SUR)

Tomohon: Media sosial bisa menjadi platform untuk mendiskusikan terbuka topik-topik yang mungkin sulit dibicarakan secara langsung. Berteman dengan anak di media sosial bisa memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan. Orang tua dapat lebih mudah mengetahui aktivitas anak dan memberi panduan yang tepat.

"Penting bagi orang tua untuk memahami pengaturan privasi di media sosial dan memastikan anak mereka memahami pentingnya melindungi informasi pribadi," kata Wakil Ketua Umum Relawan TIK Indonesia Eko Prasetya dalam webinar literasi digital, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 26 Agustus 2024.

Eko mengatakan, jangan menggunakan media sosial hanya untuk membuat orang terkesan. Gunakanlah untuk memberi dampak pada orang lain. Agar media sosial berdampak baik untuk anak, orang tua harus membuat batasan yang sehat dan pengawasan.
"Ada baiknya menetapkan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan atau dibicarakan di media sosial," tegas dia.

Meski begitu, lanjut Eko, pengawasan yang dilakukan orang tua hendaknya bijaksana dan tidak membatasi, namun tetap memberi ruang. Apalagi, berteman dengan anak di media sosial bisa memberi orang tua wawasan tentang kehidupan online anak.

"Namun, penting untuk tidak terlalu mengawasi hingga anak merasa tidak nyaman atau tidak percaya diri. Penting juga memberi anak ruang pribadi dan kepercayaan untuk mengelola akun mereka dengan bijaksana," jelas Eko.

Ia menyebut etika berteman dengan orang tua di media sosial ialah tidak meninggalkan rasa hormat dan tidak menghakimi.

"Berteman dengan orang tua di media sosial harus dilakukan dengan tetap menjaga rasa hormat dan memahami batasan-batasan generasi yang berbeda. Hindari menghakimi atau mengkritik secara terbuka aktivitas orang tua di media sosial. Perbedaan pandangan bisa diatasi dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian," terang dia.

Baca juga: Konten Kreator Diajak Suarakan Kebaikan via Medsos

Kesenjangan digital anak-orang tua

Dari sudut pandang berbeda, dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Jafar Ahmad menambahkan, generasi muda yang akrab dengan internet dan media sosial mungkin tidak menyadari kesulitan yang dihadapi orang tua dalam memahami dan menggunakan teknologi tersebut.

"Ada kesenjangan digital antara anak dengan orang tua. Anak mengakses media populer seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Snapchat untuk berinteraksi, berbagi konten, dan mengikuti tren. Sementara orang tua menggunakannya untuk berbagi informasi, berkomunikasi dengan keluarga, dan membangun jaringan," jelas Jafar.

Sementara CEO PT Mahakarya berkah Sejahtera Muhajir Sulthonul Aziz meminta pelajar untuk menghindari ujaran kebencian (hate speech) di media sosial.

"Misalnya provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain terkait berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lainnya," tegas Muhajir.

(HUS)

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan ada tiga sektor yang menjadi penopang kemajuan industri halal di Tanah Air, yakni sektor farmasi dan kosmetik halal, sektor makanan halal, dan sektor fesyen.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto mengatakan melalui pemberdayaan tiga sektor tersebut, bisa menjadi solusi dalam peningkatan potensi perekonomian yang berkelanjutan dalam pengembangan industrialisasi di Indonesia saat ini.

"Sektor industri farmasi dan kosmetik halal, Indonesia naik tiga peringkat menjadi peringkat kelima, sektor industri makanan halal, Indonesia menempati peringkat kedua, dan sektor modest fashion, Indonesia menempati peringkat ketiga," kata Eko dalam acara Kick Off Indonesia Halal Industry Awards (Ihya) 2024 di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Dirinya mengatakan, industri halal dalam negeri sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat adanya peningkatan jumlah pengeluaran konsumen muslim yang mencapai 9,5 persen dari USD2 triliun pada 2021 menjadi USD2,29 triliun pada 2022.

Baca juga: Sertifikasi Halal Logistik Memperkuat Ekosistem Industri

Penduduk muslim terus bertambah

Selain itu, populasi penduduk muslim di dunia juga diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 2,2 miliar jiwa atau 26,5 persen pada 2030 mendatang.

"Peningkatan angka tersebut tentu akan sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap produk industri halal. Sehingga, Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, yang mencapai 235,6 juta jiwa, memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal," papar Eko.

Sebelumnya, Kemenperin terus mendorong fasilitasi sertifikasi halal bagi industri kecil (IK). Dalam tiga tahun terakhir, Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kementerian Perindustrian telah memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada 3.095 IK, baik dengan skema reguler maupun self-declare.

(HUS)

Jakarta: PT Semen Indonesia Tbk (SIG) telah menggunakan bahan bakar alternatif atau refuse-derived fuel (RDF) sebagai substitusi batu bara yang dihasilkan dari fasilitas RDF Plant Jeruklegi milik Pemkab Cilacap sejak 2020.

Tidak hanya sebagai pengguna, SIG melalui anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), juga menjadi inisiator sekaligus operator fasilitas RDF pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada 21 Juli 2020.

Saat ini, fasilitas SIG dapat menyerap RDF lebih dari 460 ribu ton per tahun atau setara dengan volume sampah lebih dari satu juta ton per tahun. Dengan pengembangan ke depan, fasilitas SIG diproyeksi dapat menyerap RDF lebih dari 770 ribu ton per tahun atau setara volume sampah lebih dari 1,6 juta ton per tahun.
"Selain mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan mencapai target dekarbonisasi, penggunaan RDF juga menjadi solusi yang dapat kami berikan untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah, dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat," kata Direktur Utama SIG, Donny Arsal, dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Agustus 2024.

Komitmen SIG terhadap upaya pelestarian lingkungan semakin kuat dengan dukungan fasilitas pengelolaan limbah ramah lingkungan bernama Nathabumi. Nathabumi memberikan layanan pengelolaan limbah industri baik B3 maupun Non-B3, pengelolaan sampah perkotaan, analisis dan laboratorium limbah, hingga pengelolaan limbah pengeboran.

Sistem pengelolaan sampah dan limbah oleh Nathabumi dilakukan melalui metode co-processing dengan memanfaatkan suhu tinggi tanur semen yang mencapai 1.500 derajat Celcius, sehingga tidak menyisakan residu.

Baca juga: Peringkat SIG Dinaikkan Menjadi idAAA Stabil, Apa Artinya?

Pengelolaan sampah menjadi energi

Di sisi lain, SIG juga berkomitmen menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) dalam kerja sama pengelolaan sampah menjadi energi. Hal ini sejalan dengan inisiatif Tim Nasional Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) dalam mendorong kerja sama yang bersih dan transparan antara badan usaha pemerintah, BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah di sektor pertambangan dan pengelolaan sampah.

Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, serta penguatan kapasitas BUMN dan BUMD untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah ini, diwujudkan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan di Gedung Juang KPK, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024.

Sebagai perusahaan BUMN penyedia solusi bahan bangunan yang memiliki kapabilitas dan pengalaman dalam pengelolaan limbah dan sampah perkotaan, SIG bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Bangkalan, menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Pengelolaan Sampah untuk dijadikan RDF dalam produksi semen di Pabrik SIG dan SBI Tuban, Jawa Timur, serta Pabrik PT Semen Gresik di Rembang, Jawa Tengah.

Anak usaha SIG, SBI dan PT Semen Tonasa, juga menunjukkan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah. SBI menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Pengelolaan Sampah dengan Pemprov Aceh dan Pemkab Purwakarta. Sementara PT Semen Tonasa menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Pengelolaan Sampah dengan Pemkab Pangkep.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak mengatakan, KPK memiliki tugas utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan aspek pencegahan termasuk di dalamnya. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah, KPK selaku koordinator Tim Nasional Stranas PK telah membuat kajian khusus tentang bagaimana memanfaatkan sampah dengan sebaik-baiknya yang dapat mendatangkan keuntungan bagi bangsa dan negara.

"Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang akan menggunakan baik dana dari pemerintah pusat melalui BUMN atau pemerintah daerah melalui BUMD, ini akan kita kawal agar nantinya tidak ada suatu tindakan tercela untuk memanfaatkan dana-dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang akan menyebabkan kerugian negara. Inilah yang nanti kami kawal. Dalam tempo setiap tiga bulan kami akan lakukan evaluasi. Apakah kegiatan tersebut benar-benar sudah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada terjadi kerugian negara terutama yang terkait dengan korupsi," kata Johanis Tanak.

Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari mengapresiasi Tim Nasional Stranas PK yang telah memfasilitasi perjanjian kerja sama antara BUMN, BUMD dan pemerintah daerah. Melalui dukungan KPK, kerja sama ini diharapkan dapat terlaksana dalam koridor GCG dan akuntabel.

"BUMN dan BUMD memegang peranan krusial dalam pembangunan nasional di Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen pembangunan Indonesia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. BUMN dan BUMD berdiri bukanlah sebagai pesaing, melainkan kita adalah mitra strategis yang bahu membahu mewujudkan visi Indonesia maju," kata Rabin Indrajad Hattari.

(AHL)

Jakarta: Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan usulan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp68 triliun salah satunya ditujukan untuk mencetak sawah seluas satu juta hektare (ha).

"Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran Rp68 triliun yang akan digunakan untuk mencetak sawah satu juta hektare, optimalisasi lahan 600 ribu hektare intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, pekarangan pangan bergizi, dan lainnya," ujar Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Menurut dia, dengan memperhatikan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan sampai saat ini untuk Kementerian Pertanian masih sangat terbatas, tentunya akan sulit untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan di 2025 secara signifikan.
"Untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI agar pagu anggaran di Kementerian Pertanian 2025 dapat meningkat," kata dia.

Pagu anggaran Kementan di 2025

Adapun pagu anggaran Kementan untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp7,91 triliun dengan rincian anggaran program yakni Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp2,73 triliun, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp1,61 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp658,64 miliar, dan Program Dukungan Manajemen Rp2,9 triliun.

Sedangkan perincian pagu anggaran dari masing-masing eselon satu tahun 2025 adalah Sekretariat Jenderal Rp1,12 triliun, Inspektorat Jenderal Rp58,24 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Rp1,02 triliun, Ditjen Hortikultura Rp902,9 miliar.

Kemudian Ditjen Perkebunan 407,2 miliar, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Rp1,25 triliun, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Rp1,08 triliun, Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian Rp1,129 triliun, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Rp932,24 miliar.

Pada 2025, Kementan menargetkan produksi komoditas utama sebagai berikut produksi beras 32 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 350 ribu ton, aneka cabe 3.08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772 ribu ton, kakao 641,4 ribu ton, tebu 36,04 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi kerbau 399,41 ribu ton, dan daging ayam 4,34 juta ton.

Baca juga: Petani Kesulitan Air? Telepon Kementan Saja!

Perkuat ketahanan pangan

Sebagai informasi, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp124,4 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan.

Anggaran itu bakal digulirkan seperti untuk sisi pra-produksi, produksi, distribusi hingga pemasaran. Dari sisi pra-produksi, anggaran akan digunakan untuk bantuan alat tangkap ikan sebanyak 10 ribu unit, subsidi pupuk 8,5 juta ton-9,5 juta ton, bantuan alat dan mesin pertanian 1.012 unit, bantuan benih ikan 131,6 juta ekor, bantuan benih pangan 2.267 hektare, kredit usaha rakyat (KUR) pertanian, dan subsidi resi gudang.

Sementara dari sisi produksi, anggaran dialokasikan untuk program food estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian, juga untuk cetak sawah 250 ribu hektare, pengembangan kawasan padi 485 ribu hektare, kawasan jagung 250 ribu hektare, bendungan 12 unit, jaringan irigasi 17 ribu hektare, lahan pertanian pangan produktif 20,4 kilometer persegi, dan asuransi pertanian satu juta hektare.

Pada sisi distribusi, anggaran digunakan untuk kebutuhan pelabuhan logistik, jalan sepanjang 49.782 kilometer, akses jalan tol, kereta api, finalisasi lima bandara, jalan daerah, cold storage, serta jalan usaha tani.

Selanjutnya, anggaran untuk pemasaran digunakan untuk cadangan pangan pemerintah, subsidi cadangan pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan, gerakan pangan murah di 39 lokasi, revitalisasi pasar rakyat, serta KUR UMKM.

(HUS)

Jakarta: Perwakilan petani tembakau dan cengkeh menolak implementasi pasal-pasal pertembakauan di Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024 tentang Pelaksana UU Kesehatan No 17 Tahun 2023. Apalagi ada 2, 5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh yang terkena imbas dari peraturan ini.

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) K. Muhdi mengatakan, saat ini jutaan petani bersiap memasuki masa panen tembakau yang tengah meningkat. Menurutnya, yang menjadi urgensi kebutuhan petani saat ini adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas.

“Bukan sebaliknya, melahirkan peraturan seperti PP No 28 Tahun 2024 yang bisa mematikan ladang penghidupan kami, apalagi disebut-sebut ancaman peraturan turunan PP Kesehatan ini akan segera disahkan,” ujar Muhdi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
Menurutnya, dukungan ini yang sangat dibutuhkan agar terus dapat bertumbuh, berdaya saing dan sejahtera. Pemerintah seharusnya dapat melindungi harapan dan mata pencaharian petani dengan regulasi yang adil dan berimbang sehingga dapat menjadi payung pelindung bagi ekosistem pertembakauan.

“Yang harusnya diputuskan bersama saja Kementerian Kesehatan tidak transparan apalagi untuk Peraturan Menteri Kesehatan. Petani pastikan akan mengawal aturan tersebut dan tidak segan turun ke jalan jika Peraturan Menteri Kesehatan mengancam sektor tembakau,” ungkapnya.

Saat ini ada 14 sentra pertembakauan dengan lebih dari 100 jenis tembakau. Sekitar 70 persen dari 200 ribu ton tembakau yang diproduksi oleh petani tembakau di Indonesia diserap oleh industri hasil tembakau (IHT). Dan, 99,96 persen dari total luas lahan sentra tembakau nasional, merupakan perkebunan rakyat.

Baca juga: Merasa Dirugikan, Serikat Pekerja Rokok Nilai PP Kesehatan Tak Transparan

Ganggu ekosistem IHT

Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Dahlan Sahid mengungkapkan, 97 persen produktivitas petani cengkeh diserap utuh oleh industri rokok kretek. Cengkeh merupakan dwi tunggal sebagai bahan baku utama rokok kretek. Oleh karena itu, petani cengkeh sangat bergantung pada keberlangsungan IHT.

“IHT adalah lokomotif yang menyerap komoditas bahan baku, tenaga kerja dan pedagang. Sebagai satu kesatuan maka satu gangguan yang terjadi di salah satu mata rantai ekosistem IHT, baik di hulu maupun di hilir maka akan dirasakan akibatnya oleh yang lainnya,” jelas Dahlan.

Ia melanjutkan, gangguan terhadap IHT akan berakibat turunnya produksi rokok dan berujung pada petani cengkeh akan mengurangi serapan industri yang tentunya akan berakibat pada turunnya harga cengkeh. Padahal sektor ini juga turut menyumbang ke kas negara seperti sektor tembakau lainnya.

“Jangan mentang-mentang akan segera selesai masa jabatannya lantas Menteri Kesehatan mengesahkan aturan turunan tanpa mempertimbangkan keberadaan kami di sektor hulu. Kecenderungannya pemerintah saat ini ugal-ugalan mengesahkan aturan yang justru akan memberatkan pemerintahan baru,” ujar dia.

Potensi panen bagus

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman menyebut, PP Kesehatan yang baru saja disahkan akan mematikan seluruh petani tembakau dan cengkeh. Padahal para petani tembakau di Madura, Tulungagung, Temanggung, sedang optimistis karena hasil panennya bagus.

“Petani berbudidaya dan panen dengan harapan semua hasilnya dengan kualitas baik akan jadi sumber penghasilan. Namun harapan tersebut malah dihancurkan. Cukup sudah berbagai regulasi yang menekan sektor tembakau. Aturan pemerintah ini ibarat menembak kaki sendiri,” katanya.

Ia menegaskan, pasal-pasal di hilir sangat membuat para petani yang ada di hulu khawatir. Bahkan ia pun menyayangkan sikap Kementerian Kesehatan yang dinilai tidak mengindahkan masukan Kementerian Pertanian yang mencoba mencari jalan tengah dengan tetap melindungi petani tembakau dan cengkeh.

“Kebijakan di hilir untuk mengendalikan konsumsi tembakau akan turut berdampak kepada pemangku kepentingan di sisi hulu, para petani. Saat ini beberapa daerah pertanian tembakau memulai proses panen. Namun di sisi hilir ancaman PP Kesehatan justru menimbulkan ketidakpastian,” ujar dia.

(END)

Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggelar Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rapat ini sebagai salah satu langkah strategis LPDB-KUMKM dalam mendorong perekonomian Kalimantan Selatan serta memperkuat sinergi antara pemerintah, koperasi, dan lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan sektor koperasi dan UMKM di wilayah tersebut.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan atas dukungan yang diberikan.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan atas sinergi dan kerja samanya. Kami juga berterima kasih kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin atas kerja samanya dalam mengundang dan membina koperasi yang hadir, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” ujar Supomo dalam keterangannya.
Dalam rapat tersebut, LPDB-KUMKM memfokuskan pembahasan pada sosialisasi penyaluran kredit program pemerintah seperti pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Baca juga: Sosialisasikan Dana Bergulir, LPDB-KUMKM Gelar LPDB FunRun 5K Rayakan HUT ke-18 dan HUT ke-79 RI

“Sinergi yang kita bangun ini bertujuan untuk membantu permodalan koperasi dan UKM agar lebih meningkatkan atau mengembangkan potensi perekonomian di daerah, khususnya di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan secara umum,” kata Supomo.

Lebih lanjut, Supomo menegaskan pentingnya sinergi ini dalam upaya mendorong gerakan koperasi dan UMKM untuk tumbuh dan berkembang melalui fasilitas pinjaman dengan tarif layanan yang sangat rendah.

"LPDB-KUMKM memiliki keunggulan dalam pemberian jasa layanan yang sangat rendah, yang diharapkan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi koperasi dibandingkan lembaga keuangan non-bank, dan memberikan dampak positif bagi anggota koperasi dalam mengembangkan usahanya," tutur Supomo.



Sementara itu, Direktur Keuangan LPDB-KUMKM, Bambang Sadewo juga menyampaikan pentingnya peran serta bank pelaksana dan dinas terkait dalam membantu proses pengalihan dana ini.

"Kami meminta kerja sama bank dan dinas dalam memonitoring pengembalian pinjaman pada program ini, mengingat program ini sudah berjalan hampir 24 tahun. Dana yang dialihkan ke rekening LPDB-KUMKM akan digulirkan kembali kepada koperasi lainnya yang membutuhkan permodalan untuk pengembangan usahanya," kata Bambang.

Optimalkan Pengalihan Dana Bergulir

Selain itu, Bambang juga menjelaskan bahwa dana yang telah dialihkan ke rekening LPDB-KUMKM akan digulirkan kembali kepada koperasi lain yang membutuhkan permodalan.

“Di Kota Banjarmasin, dana bergulir yang telah disalurkan LPDB-KUMKM mencapai Rp52,2 miliar pada 11 koperasi, dan untuk keseluruhan di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp64 miliar pada 16 koperasi,” ucapnya.

LPDB-KUMKM juga terus melakukan transformasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana, termasuk digitalisasi pembiayaan melalui Core Micro Financing System (CMFS).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk perbankan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Diharapkan, sinergi dan koordinasi ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan koperasi dan UMKM di wilayah Kalimantan Selatan.

Baca juga: Dukung Pengembangan Ekonomi Nasional, Kopdit CU Lete Konda NTT Nikmati Layanan LPDB-KUMKM

Dorong Sinergi Tingkatan Ekonomi

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi mengatakan Kementerian Keuangan melalui program Kemenkeu One, Kementerian Keuangan melalui seluruh unit eselon-nya termasuk DJPb berupaya mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui beragam kegiatan.

"Salah satu perwujudan dari hasil sinergi yang dapat dicapai adalah inklusi keuangan bagi koperasi dan UMKM. Melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh LPDB-KUMKM, telah banyak koperasi yang maju dan merasakan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya," ucapnya.

Syafriadi menambahkan, dengan adanya pertumbuhan usaha koperasi maka akan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan, sehingga tingkat kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dapat dikurangi.

"Oleh karena itu diharapkan dengan sinergi dari berbagai stakeholders pemerintahan, proses inklusi keuangan bagi koperasi dapat diwujudkan sehingga koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat mengakses Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir LPDB-KUMKM semakin meningkat," kata Syafriadi.

(ROS)

Jakarta: Jogja Fintech Security Conference 2024 akan mengumpulkan para pakar untuk berbagi wawasan dan perkembangan keamanan financial technology (fintech).

Forum ini digelar menilik perkembangan industri fintech yang sangat pesat sehingga memunculkan banyak peluang sekaligus ancaman. Untuk menghadapi ancaman yang semakin canggih, maka dibutuhkan solusi keamanan.

Perhelatan ini akan digelar pada 11-13 Oktober 2024 di Hotel Tentrem Yogyakarta oleh Sysbraykr dan dikelola serta diselenggarakan oleh PT Gelora Energi Indonesia (GRIND).
"Kami melihat ada beberapa alasan mengapa ancaman sangat penting mendapatkan solusi terbaik khususnya di bidang fintech. Hal ini penting karena akan berdampak pada keberlanjutan bisnis, menggurangi risiko finansial, peningkatan kepercayaan pengguna, termasuk pengelolaan sumber daya yang efisien dan masih banyak alasan lainnya," ucap Mada R. Perdhana, founder dan CEO Sysbraykr yang merupakan penyelenggara acara melalui siaran pers yang diterima Medcom.id, Senin, 26 Agustus 2024.

Bertukar ilmu dan pengalaman di sektor fintech

Mada menerangkan, dalam kesempatan ini Jogja Fintech Security Conference 2024 menghadirkan para pakar dari berbagai perspektif. "Dengan kehadiran mereka memungkinkan seminar ini menjadi platform yang komprehensif untuk bertukar ilmu, strategi, dan pengalaman dalam menghadapi tantangan keamanan di sektor fintech."

Para pakar dihadirkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sebutlah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Ricky Satria dan Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Bank BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa mewakili pakar keamanan perbankan. Kemudian untuk pakar keamanan siber menghadirkan praktisi keamanan siber Onno W. Purbo dan startup keamanan siber Mada R. Perdhana.

Selain itu untuk memberikan pandangan holistik tentang industri fintech, termasuk tren pasar, regulasi yang berlaku, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan fintech dihadirkan Raden Kawakibi Tito yang merupakan Direktur Teknologi Informasi & Pusat Data Fintech dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Baca juga: Mengenal Fintech, Jenis dan Contohnya di Indonesia

Kepala Keamanan IT di Tokopedia Setiawan Hermanto juga dihadirkan untuk memberikan wawasan tentang tantangan keamanan yang unik dalam perdagangan digital, seperti perlindungan data konsumen, pencegahan penipuan transaksi, dan pengelolaan risiko dalam lingkungan digital yang serba cepat.

Tidak kalah penting mantan juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiyawan selaku moderator juga akan memberikan pandangan tentang kebijakan pemerintah, regulasi yang akan datang, dan inisiatif nasional dalam menghadapi ancaman siber.

"Jogja Fintech Security Conference 2024 akan menjadi forum yang kaya akan pengetahuan, memungkinkan peserta untuk memahami dan mengatasi tantangan keamanan dari berbagai perspektif, serta mengembangkan solusi yang holistik dan efektif dalam melindungi ekosistem fintech," tuturnya.

Selain ada terjadi peningkatan pemahaman mengenai perkembangan terkini dan tantangan dalam keamanan fintech, forum ini juga bertujuan untuk membangun kolaborasi dan kemitraan antar akademisi, industri, dan badan pengatur.

Literasi digital

Jogja Fintech Security Conference 2024 diadakan di Yogyakarta dengan alasan kota ini memiliki indeks literasi digital tertinggi di Indonesia. Masyarakat setempat sangat memahami dan terampil dalam menggunakan teknologi digital. Yogyakarta juga menjadi salah satu kota dengan kesiapan perkembangan industri 4.0 terbaik di Indonesia.

Industri 4.0 merupakan istilah yang dilekatkan pada revolusi industri generasi keempat yang ditandai dengan integrasi antara dunia siber dan fisik di sebuah industri berkat kolaborasi serangkaian teknologi digital, di antaranya Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), human-machine interface dengan tujuan menciptakan proses produksi yang efektif dan efisien.

Forum ini terbuka untuk umum termasuk para pegiat pendidikan, vendor teknologi kemanan siber dan aplikasi keuangan, juga para pengguna kemanan siber seperti perbankan. Instansi pemerintah, perusahaan rintisan fintech, juga lembaga keuangan mikro, dan siapapun yang berminat untuk terlibat dalam acara ini juga turut diajak terlibat secara aktif dalam forum Jogja Fintech Security Conference 2024. Adapun pendaftaran telah dibuka dan bisa diakses di https://jfsc2024.com/.

(AHL)

Jakarta: Manfaat atau benefit Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), dan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) menjadi tiga hal utama yang jadi pertimbangan pelamar kerja saat memilih perusahaan selain tawaran gaji.

Survei Populix dan KitaLulus terhadap para pencari kerja menunjukkan, benefit ini dipilih oleh 65 persen sampai 75 persen pencari kerja.

Benefit lain yang jadi pertimbangan adalah upah lembur (63 persen), bonus kinerja (63 persen), dan cuti tahunan (62 persen).
Sementara pendidikan dan pelatihan, tunjangan tempat tinggal, serta cuti melahirkan menempati tiga terbawah sebagai tunjangan yang diminati pencari kerja.

“Secara umum, responden tentu saja banyak yang mempertimbangkan gaji (75 persen), pengembangan diri (69 persen), dan jenjang karir (59 persen) saat mencari pekerjaan. Di sisi lain, lingkungan kerja serta fleksibilitas kerja (baik waktu maupun tempat) cukup dipertimbangkan oleh responden, diikuti dengan tunjangan yang ditawarkan perusahaan (43 persen),” jelas Peneliti Senior, Wayan Aristana Prawira melalui siaran pers, Senin, 26 Agustus 2024.

Baca juga: 46% Perusahaan Kesulitan Mencari Calon Karyawan

Banyak perusahaan tak sediakan jaminan BPJS

Meski menjadi salah satu benefit yang dibutuhkan para pencari kerja, namun masih banyak perusahaan yang belum mematuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Dalam survei ini misalnya hanya 35 persen pekerja yang mengaku pernah menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara penuh. Kemudian, sebanyak 12 persen pekerja mengaku pernah menerima namun hanya BPJS Kesehatan saja, dan 11 persen pernah menerima tetapi hanya BPJS Ketenagakerjaan saja,” ujar Aris.

Aris juga menyebutkan, bagi pekerja, tunjangan atau benefit jaminan sosial sangat bermanfaat.

“Sebesar 96 persen responden yang pernah mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa layanan tersebut sangat bermanfaat,” kata Aris.

Banyak responden juga memandang BPJS Ketenagakerjaan bermanfaat karena memberikan jaminan/dana/tabungan pensiun/hari tua (31 persen) dan sebagai dana darurat/dana ketika tidak bekerja (18 persen).

Sementara itu, di antara berbagai jenis jaminan ketenagakerjaan, pekerja memberikan penilaian berbeda terhadap masing-masing jaminan.

Secara umum, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pensiun dianggap paling penting oleh responden pencari kerja, disusul oleh Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Survei terhadap pencari kerja ini dilakukan dua tahap pada Juni 2024. Tahap pertama dilakukan terhadap 1330 responden dan tahap kedua terhadap 530 responden pencari kerja. Kedua survei dilakukan secara daring. Selain survei, riset ini juga didukung oleh pengolahan 1 juta data job portal Kita Lulus.

(ANN)

Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) membuka kontak darurat atau hotline pengaduan pompa bagi para petani yang mengalami kesulitan air akibat kekeringan panjang yang melanda seluruh Indonesia. Pengaduan ini merupakan respons cepat pemerintah dalam membantu petani agar tidak gagal panen.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch. Arief Cahyono mengatakan layanan kontak pengaduan tersebut bisa dihubungi setiap saat yang dibuka selama 24 jam. Setiap pengaduan yang diterima tersebut nantinya akan diverifikasi dan segera diberikan bantuan apabila telah sesuai.

"Silakan menghubungi 085211218544 (whatsApp chat only) lalu sebutkan nama daerah, persoalan atau kondisi saat ini, luasan lahan yang terdampak kekeringan dan ketersediaan sumber air di sekitar lokasi. Yang terpenting para petani sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Simluhtan," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Agustus 2024.
Adapun kategori pengaduan tersebut meliputi daerah sawah tadah hujan subur yang terdampak kekeringan parah, dan terdapat sumber air namun tidak memiliki sarana irigasi seperti pompa yang memadai.

"Misalnya, jika di satu daerah sedang melakukan pertanaman lalu kekurangan suplai air irigasi bisa diadukan melalui kontak di atas. Atau jika di suatu daerah terdapat sumber air tapi belum dimanfaatkan secara optimal bisa juga disampaikan ke kontak tersebut," katanya.

Baca juga: Dukung Program PAT-Pompanisasi, Pupuk Indonesia Siap Pasok Kebutuhan Pupuk

Daerah yang berhasil ditangani

Arief menuturkan contoh daerah yang berhasil ditangani dan saat ini dalam penanganan keluhan kekeringan berada di Kabupaten Subang dan Indramayu Kementan telah membantu dengan cepat pompanisasi di Kabupaten Subang Desa Jatiragas Hilir, Kabupaten Subang dengan luas areal yang diselamatkan 133 hektare dengan pompa enam inch dua unit.

Begitu pula Kabupaten Indramayu dengan luas areal sawah yang mengalami kekeringan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kandanghaur seluas 381 hektare dan Kecamatan Losarang seluas 1.163 hektare.

"Gerak cepat ini sangat diperlukan karena petani tidak boleh gagal panen. Kita berupaya maksimal untuk bantu petani. Ini menjadi perhatian utama Bapak Mentan dan Wamentan. Beliau terus memantau sepanjang hari selama 24 jam," tutur Arief.

(HUS)

Jakarta: CEO Indodax Oscar Darmawan mendukung penuh langkah besar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mentransformasi sektor keuangan digital dan aset kripto yang tertuang dalam Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Menurut Oscar, proyeksi yang diberikan oleh OJK bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari potensi luar biasa yang dimiliki sektor teknologi keuangan di Indonesia.

"Roadmap ini adalah langkah penting yang akan mendorong pertumbuhan sektor ITSK dan kripto secara signifikan. Proyeksi yang diberikan OJK mencerminkan keyakinan terhadap kapasitas Indonesia untuk menjadi salah satu pemimpin dalam inovasi keuangan digital," ungkap Oscar dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 26 Agustus 2024.
Diketahui, OJK memperkirakan jumlah produk dan layanan sektor Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan (ITSK) akan melonjak dari lima menjadi 100 produk pada 2028 dengan kemitraan di sektor ini juga diharapkan tumbuh secara signifikan, dari 953 menjadi 5.000 kemitraan.

Selain itu, jumlah pengguna ITSK diproyeksikan meningkat pesat dari 277.887 menjadi lima juta pengguna. Di sisi lain, OJK memproyeksikan nilai transaksi akan mengalami pertumbuhan pesat, mencapai Rp1.000 triliun pada 2028, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan nilai transaksi di awal 2024 yang sebesar Rp301,75 triliun.

Kata Oscar, proyeksi ini mencerminkan keyakinan OJK terhadap potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif untuk membangun sektor ITSK yang kuat, berkelanjutan, serta mampu menjaga stabilitas dan perlindungan bagi konsumen.

Baca juga: Memahami Jenis Grafik Kripto untuk Mencari Cuan Maksimal

Didukung inovasi dan perluas jangkauan layanan

Oscar juga menegaskan, Indodax siap menjadi bagian dari transformasi besar dalam ekosistem kripto Indonesia dengan terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan.

"Indodax berkomitmen untuk terus mengembangkan teknologi dan solusi yang sejalan dengan roadmap OJK. Kami yakin, melalui kolaborasi yang kuat dan
dukungan dari berbagai pihak, kita akan mampu mencapai hasil yang signifikan dalam pengembangan sektor ini, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di skala global," tutur dia.

Oscar juga menekankan pentingnya literasi digital sebagai elemen kunci dalam mencapai proyeksi peningkatan pengguna ITSK hingga lima juta orang pada 2028. Ia mengakui tantangan terbesar yang dihadapi adalah edukasi yang masif kepada masyarakat.

"Untuk itu, Indodax berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengembangkan program literasi digital," kata dia.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi digital, Indodax telah mengembangkan program edukasi melalui Indodax Academy. Program ini dapat diakses secara gratis melalui berbagai platform, termasuk situs web, YouTube, dan platform media sosial resmi Indodax.

"Indodax Academy menyediakan berbagai materi pembelajaran kripto yang mencakup pemahaman dasar tentang kripto hingga strategi investasi dan trading yang lebih kompleks," tutup Oscar.

(HUS)