Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggunakan otoritas yang dimiliki untuk melindungi dan menyelamatkan industri dalam negeri melalui pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

baca juga: Dituding Jadi Penyebab Industri Tekstil Tumbang, Pemerintah Masih Enggan Revisi Permendag 8/2024

"Kebijakan pengamanan perdagangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard," kata Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan, dilansir Antara, Senin, 15 Juli 2024.

Bara menyampaikan komitmen serius menyelamatkan industri dalam negeri terlihat dalam lima tahun terakhir (2019-2023) dari banyaknya penyelidikan dan pengenaan instrumen trade remedies tersebut untuk berbagai produk impor.

"Dalam lima tahun terakhir, Kemendag telah secara maksimal melindungi industri dalam negeri. Hal ini terlihat dari banyaknya penyelidikan yang sedang berjalan untuk produk-produk impor serta pengenaan BMAD maupun BMTP yang telah ditetapkan," kata Bara.
Bara menambahkan, penyelidikan serta penerapan BMAD dan BMTP berhubungan dengan produk-produk impor yang berkaitan erat dengan bahan baku untuk industri di dalam negeri.

"Produk-produk tersebut di antaranya pakaian dan aksesori pakaian, kain, tirai, karpet, benang stapel, filamen benang (varn), ubin keramik, evaporator kulkas dan pembeku (freezer), baja, kertas, lysine, pelapis keramik, dan plastik kemasan," ungkap Bara.

BMAD dan BMTP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Perbedaan mendasar antara tindakan anti dumping dan tindakan pengamanan perdagangan terletak pada subjek pengenaannya.

Dalam mengenakan kedua instrumen tersebut pun terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi

"Hal utama yang harus ada yaitu industri dalam negeri mengalami kerugian atau ancaman kerugian. Selain itu, harus ada hubungan sebab-akibat antara kedua persyaratan tersebut," kata Bara.

Negara mitra dagang Indonesia

Ia menyebutkan negara yang pernah Indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMTP antara lain India, Republik Korea, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazakhstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hong Kong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Bangladesh dan Mesir, serta Taiwan

"Tindakan antidumping bertujuan untuk mengatasi produk impor curang tahu unfair trade, sehingga produk dalam negeri dapat bersaing secara sehat dengan produk impor," jelas dia.

Antidumping dikenakan kepada perusahaan eksportir/produsen yang berpraktik dumping atau menjual produk ke Indonesia dengan harga lebih rendah dibanding harga jual di negara asal.

"Jika kerugian atau ancaman kerugian diakibatkan praktik dumping, maka dikenakan tindakan anti dumping yaitu BMAD," ujarnya.

Dia menjelaskan, Indonesia termasuk negara yang aktif menggunakan kebijakan anti dumping. Berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sejak 1996 Indonesia tercatat telah melakukan 154 kali penyelidikan antidumping yang dihitung berdasarkan penyelidikan per produk per negara.

Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-13 di dunia dan posisi ke-1 di ASEAN sebagai negara yang paling banyak melakukan penyelidikan antidumping.

Untuk dapat mengenakan BMAD, penyelidikan harus dilakukan terlebih dahulu oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Waktu yang dibutuhkan untuk penyelidikan antidumping maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang untuk enam bulan.

Bara mengungkapkan bahwa saat ini KADI sedang menyelidiki impor, antara lain, produk benang filamen sintetik, ubin keramik, film nilon, hot rolled coil, hot rolled plate, dan polietilen tereptalat (PET). Sementara, produk yang sedang dikenakan BMAD adalah polyester staple fiber dan spin drawn yarn.

Sementara itu, tindakan pengamanan perdagangan dikenakan kepada negara yang impornya ke Indonesia melonjak tajam. Jika kerugian atau ancaman kerugian diakibatkan lonjakan impor, maka akan dikenakan tindakan pengamanan perdagangan tau BMTP.

"Indonesia juga termasuk negara yang aktif menggunakan kebijakan tindakan pengamanan," tutur dia.

Berdasarkan data WTO, lima besar negara yang aktif memanfaatkan tindakan pengamanan sejak menjadi anggota WTO adalah Indonesia (28 produk), India (24 produk), Turki (20 produk), Filipina (10 produk), dan Yordania (9 produk). Penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan dilakukan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

(SAW)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus hingga 50 bulan beruntun sejak Mei 2020, dengan nilai keuntungan di periode Juni 2024 sebesar USD2,39 miliar.

"Dengan demikian, hingga Juni 2024, neraca perdagangan barang Indonesia telah mencatatkan surplus beruntun selama 50 bulan secara berturut-turut," kata Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.

Dirinya menjelaskan surplus dagang yang didapat pada periode Juni 2024, berasal dari nilai transaksi ekspor yang mencapai USD20,84 miliar serta impor sebesar USD18,45 miliar.
Ia menyampaikan apabila diperinci berdasarkan kontribusi surplus sektoral, ekspor migas di Juni 2024 sebesar USD1,23 miliar, dan ekspor nonmigas mencapai USD19,06 miliar. Sementara untuk impor migas di periode yang sama mencapai USD3,27 miliar, serta impor nonmigas mencapai USD15,2 miliar.

Baca juga: BPS: Ekspor Juni Capai USD20,84 Miliar

Defisit perdagangan di sektor migas

Menurut Amalia, surplus yang diperoleh dari transaksi perdagangan sektor nonmigas sebenarnya lebih tinggi, yakni USD4,43 miliar, namun keuntungan itu tereduksi oleh defisit perdagangan sektor migas sebanyak USD2,04 miliar.

"Selama Januari-Juni 2024 sektor migas mengalami defisit USD10,11 miliar, namun masih terjadi surplus pada sektor nonmigas USD25,55 miliar, sehingga secara total mengalami surplus USD15,44 miliar," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan tiga negara penyumbang surplus terbesar bagi neraca perdagangan RI di periode Juni 2024 yakni India sebesar USD1,47 miliar, Amerika Serikat USD1,21 miliar, serta Filipina USD694 juta.

Sedangkan negara dengan penyumbang defisit terdalam bagi neraca dagang Indonesia di periode yang sama yaitu Tiongkok sebesar USD693,4 juta, Australia USD331,1 juta, dan Thailand USD327,8 juta.

(HUS)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan ekspor Juni 2024 mencapai USD20,84 miliar disokong oleh industri pengolahan atau manufaktur yang menyumbang USD16,06 miliar terhadap total penjualan negara di periode Juni.

baca juga: IKM Banyak Keluhan soal Ekspor, Mendag: Kita Tampung Dulu dan Carikan Solusi

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan apabila dirinci berdasarkan golongan penyumbang terbesar di ekspor nonmigas dan industri pengolahan, sektor tersebut antara lain yakni bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani, besi dan baja, mesin dan perlengkapan elektrik, kendaraan, nikel dan turunannya, mesin, logam mulia, alas kaki, serta produk olahan kimia.

Adapun secara kumulatif pada Januari-Juni 2024, ekspor sektor manufaktur menyentuh angka USD91,65 miliar dengan persentase peran terhadap penjualan di periode yang sama mencapai 73,27 persen.

"Selama Januari-Juni 2024, ekspor nonmigas Indonesia menurut sektor industri pengolahan meningkat 0,40 persen dibanding Januari–Juni 2023 yang disumbang oleh meningkatnya ekspor tembaga," kata dia, dilansir Antara, Senin, 15 Juli 2024.

Penjualan produk Indonesia di pasar internasional turun

Dirinya menjelaskan secara tahunan (year on year) penjualan produk Indonesia di pasar internasional naik 1,17 persen, namun turun 6,65 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month to month). Penurunan ini disebabkan oleh turunnya ekspor nonmigas sebesar 6,20 persen dari USD20.9 miliar menjadi USD19.6 miliar.

"Demikian juga ekspor migas turun 13,24 persen, yaitu dari USD1,41 miliar menjadi USD1,2 miliar," kata dia.

Menurut dia, sektor lain yang memberikan kontribusi terhadap ekspor Indonesia di bulan Juni yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar USD394,2 juta, serta sektor pertambangan dan lainnya yang berhasil menyumbang ekspor sebesar USD3,16 miliar.

Merujuk negara tujuan penjualan, Tiongkok masih menjadi pangsa pasar terbesar RI dengan persentase penjualan sebesar 23,71 persen atau senilai USD4,65 miliar. Selanjutnya Amerika Serikat senilai USD1,97 miliar, serta India USD1,84 miliar.

(SAW)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini akhirnya mengalami pelemahan, setelah dalam beberapa hari terakhir terus mengalami penguatan hingga menembus level Rp16.100-an per USD.

Mengutip data Bloomberg, Senin, 15 Juli 2024, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp16.170 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 33 poin atau setara 0,21 persen dari posisi Rp16.136 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.

"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 33 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 45 poin di level Rp16.170 per USD dari penutupan sebelumnya di level Rp16.136 per USD," kata analis pasar uang Ibrahim Assuaibi dalam analisis hariannya.
Sementara itu, data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp16.165 per USD. Rupiah melemah 31 poin atau setara 0,19 persen dari Rp16.134 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp16.174 per USD. Mata uang Garuda tersebut juga turun sebanyak 20 poin dari perdagangan sebelumnya di level Rp16.154 per USD.

Baca juga: Pascainsiden Penembakan Trump, Rupiah Dibuka Ambruk

Neraca perdagangan cetak surplus lagi

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia mencatatkan surplus pada Juni 2024. Surplus neraca perdagangan barang pada Juni 2024 mencapai USD2,39 miliar atau turun USD0,54 miliar bila dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar USD2,92 miliar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Adapun surplus neraca perdagangan Juni 2024 ditopang oleh komoditas nonminyak dan gas (migas) yakni sebesar USD4,43 miliar. Komoditas yang memberikan sumbangan surplus adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewan nabati (HS 15), besi dan baja (HS 72) dan beberapa komoditas lainnya.

Sementara itu, surplus neraca perdagangan nonmigas Juni 2024 sebesar USD4,43 miliar lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar USD4,25 miliar, maupun bulan yang sama tahun lalu yang sebesar USD4,41 miliar.

Pada saat yang sama, neraca perdagangan dari komoditas migas tercatat defisit USD2,04 miliar. Komoditas penyumbang defisit berasal dari hasil minyak dan minyak mentah. Defisit neraca perdagangan migas Juni 2024 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni sebesar USD1,33 miliar, maupun dibandingkan dengan bulan sama tahun lalu sebesar USD0,96 miliar.

Lebih lanjut, neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 masih surplus karena nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impor. Nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar USD20,84 miliar, atau turun 6,65 persen secara bulanan. Sedangkan nilai impor Indonesia tercatat sebesar USD18,45 miliar, atau turun 4,89 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

(HUS)

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai induk organisasi dunia usaha sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Hal ini ditunjukkan melalui sejumlah program dan capaian maupun kepercayaan yang diberikan kepada Kadin Indonesia dalam periode kepengurusan 2021-2026.

Selain itu, Kadin Indonesia juga hadir dengan inisiatif yang mengedepankan pembangunan ekonomi yang inklusif, kolaboratif dan berkelanjutan. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, Kadin Indonesia merupakan satu-satunya induk organisasi dunia industri dan usaha serta mitra strategis pemerintah yang pembentukannya didasarkan undang-undang (UU), yaitu UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Posisi ini diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
"Juli ini, tepat tiga tahun sejak saya mendapatkan mandat sebagai Ketua Umum untuk kepengurusan Kadin Indonesia periode 2021-2026. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama melangkah maju dengan berbagai pencapaian yang membanggakan. Sebagai tolok ukur, sudah lebih dari 70 persen program kerja utama yang dirumuskan dalam Munas VIII 2021 terselesaikan," ujar Arsjad, dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.

Arsjad menambahkan, tingkat implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) juga terus meningkat setiap tahun.

"Hasil evaluasi tahun pertama menunjukkan program yang dirancang pada Rapimnas 2021 terpenuhi lebih dari 50 persen. Pada Rapimnas 2022, angkanya meningkat menjadi lebih dari 65 persen, dan hingga setengah tahun Rapimnas 2023, implementasinya sudah mencapai lebih dari 70 persen," ungkap Arsjad.

Baca juga: Kadin Pede Pemerintahan Baru Dorong Tren Ekspor Indonesia

Kilas balik perjalanan Kadin Indonesia

Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, turut memaparkan kilas balik perjalanan Kadin Indonesia sejak 2021 hingga Juli 2024 ini, saat induk organisasi tersebut memperkenalkan konsep baru mengenai Kadin yang inklusif dan kolaboratif.

"2021 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia akibat pandemi covid-19. Untuk itu, Kadin Indonesia mengusung visi dan misi 'Pulihkan Kesehatan, Bangkitkan Ekonomi' serta turut mendukung penguatan ekonomi melalui berbagai inisiatif. Termasuk di antaranya membantu pelaksanaan Vaksin Gotong Royong yang mencapai lebih dari 4,2 juta dosis, dan mendirikan Rumah Oksigen, fasilitas kesehatan semipermanen pertama di Indonesia," jelas Yukki.

Di tengah keterbatasan, Yukki menambahkan Kadin Indonesia juga tetap ambil bagian dan menjadi penggerak di berbagai kebijakan baik tingkat nasional. Salah satunya, Kadin berpartisipasi pada KTT Perubahan Iklim Glasgow di COP26 untuk mendorong kebijakan iklim secara global.

Beranjak ke 2022, Kadin memperkuat internal organisasi dengan menyempurnakan AD/ART yang secara resmi memperkokoh posisi Kadin sebagai satu-satunya payung dunia usaha di Indonesia. Perubahan AD/ART tersebut disahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam bentuk Keppres 18/2022.

Penguatan organisasi Kadin ini juga membawa semangat baru untuk terus berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional. Sejumlah langkah konkret yang dijalankan antara lain Gerakan Kemitraan UMKM Naik Kelas dan peluncuran Wiki Wirausaha untuk meningkatkan jumlah wirausaha dan pelaku UMKM. Melalui program ini, lebih dari 600 UMKM telah mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya dan lebih dari 200 UMKM telah menyelesaikan pelatihan ekspor bersertifikat.

"2022 juga menjadi tonggak penting bagi Kadin Indonesia di kancah internasional. Pertama, Kadin Indonesia berpartisipasi di World Economic Forum 2022 yang diadakan di Davos, Swiss dan terlibat dalam gelaran B20, yang berhasil mendatangkan 69 delegasi negara dan lebih dari 3.000 pemimpin bisnis," tutur Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani.

Selanjutnya pada 2023, Kadin Indonesia meluncurkan buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045 dan menyerahkannya langsung kepada Presiden Joko Widodo, di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Ini merupakan komitmen nyata Kadin Indonesia untuk terus mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang bercita-cita membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.

Kadin Indonesia juga terus mendorong pemberdayaan UMKM dan perekonomian daerah, diantaranya melalui Kadin Impact Award, ajang apresiasi untuk program-program inovatif Kadin Daerah yang berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat sekitar. Sementara, dukungan Kadin terhadap ekonomi berkelanjutan dan target emisi nol bersih (net zero emission) diwujudkan dengan menyelenggarakan International Sustainability Forum bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Memasuki 2024, Kadin Indonesia mengawali dengan menyelenggarakan "Dialog Capres Bersama Kadin" yang disiarkan secara langsung di televisi. Melalui acara ini, para pasangan calon presiden bisa memaparkan visi misinya di bidang ekonomi yang akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Baca juga: Kadin Dorong Percepatan Digitalisasi untuk Meningkatkan Daya Saing

Memperkuat fondasi ekonomi nasional

Selama enam bulan pertama tahun ini, Kadin Indonesia juga banyak menjalankan inisiatif advokasi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, antara lain beraudiensi dengan Menteri Perdagangan terkait rencana kebijakan bea masuk produk impor dan penanganan impor ilegal, serta bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia untuk membahas pelemahan nilai tukar rupiah.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Teknologi, Carmelita Hartoto, menyampaikan Kadin juga sedang menyiapkan whitepaper yang berisi usulan dan masukan dari pelaku usaha, investor maupun akademisi sehubungan dengan isu-isu strategis yang menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kadin berharap whitepaper ini dapat memperkuat program pembangunan dan pemerintah mendatang 2024-2029.

"Kedepannya, Kadin Indonesia akan terus memperkuat posisi sebagai organisasi bisnis yang inklusif dan kolaboratif. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bekerja sama dan bersinergi dalam semangat gotong royong dan kebersamaan guna mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang Tangguh, Sejahtera, Inklusif dan Berkelanjutan," kata Carmelita.

(AHL)

Semarang: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap sebuah kasus mafia tanah terbesar, yakni dengan potensi kerugian negara senilai Rp3,41 triliun, di Jawa Tengah.

"Jadi kasus ini, Pak Kapolda, kasus terbesar sampai dengan hari ini yang telah kami ungkap dari kasus-kasus yang lain," kata AHY di Mapolda Jawa Tengah, Semarang, Senin, 15 Juli 2024.

Adapun kasus yang dimaksud berlokasi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang dilakukan tersangka DB (66). Seharusnya, kata dia, lahan seluas 82,6 ha tersebut dikembangkan sebagai kawasan industri, baik untuk pembangunan infrastruktur reservoir, jaringan pipa, maupun pembangunan sejumlah pabrik.
Akan tetapi, lahan tersebut menjadi objek sengketa dan konflik hukum akibat jual beli yang tidak sah dan melanggar hukum. "Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan akta otentik tentang pengalihan kepemilikan hak, tanpa persetujuan pemilik sahnya, sehingga seolah-olah mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah, dengan bantuan oknum notaris," kata AHY.

Apabila dihitung berdasarkan berdasarkan terhambatnya rencana investasi, termasuk rencana pembangunan kawasan industri, AHY mengatakan potensi kerugian negara mencapai Rp3,41 triliun.

"Ada kehilangan langsung yang terjadi, tetapi yang jauh lebih besar adalah yang disebut sebagai potential loss. Kerugian masyarakat dari kasus-kasus penyerobotan, pemalsuan akta, dan praktik-praktik mafia tanah lainnya," ucap AHY.

Baca juga: Menteri Agraria Bidik 87 Kasus Mafia Tanah

Ungkap 87 kasus mafia tanah

Sebelumnya, AHY mengatakan terdapat sebanyak 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi pada 2024.

Dari 87 kasus yang sedang berproses, kata dia, terdapat 47 kasus yang sudah memasuki penetapan tersangka, baik P19 (berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) maupun P21 (berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum).

Khusus yang masuk tahap P21, kata AHY, terdapat 21 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi dengan jumlah tersangka 36 orang.

Sedangkan, luas objek tanah mencakup 198 ha, dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan senilai Rp5,16 triliun.

(HUS)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan sivitas Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) untuk terus berupaya membuat Indonesia menjadi lebih baik.

"PKN STAN adalah sebuah universitas yang diberikan banyak sekali investasi keuangan negara yang sungguh luar biasa. Di kampus ini, harusnya bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik," kata Sri Mulyani dalam Dies Natalis PKN STAN ke-9, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.

Menkeu mengatakan, proses belajar-mengajar di PKN STAN didesain dengan tujuan membangun generasi pengelola keuangan negara yang mampu mengelola dan menggunakan instrumen keuangan negara untuk menciptakan masa depan Indonesia yang cerah.
Berbagai inisiatif dan inovasi dilakukan untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar PKN STAN, seperti pembaruan materi mengenai pengelolaan keuangan negara, memberikan akses terhadap informasi, mengundang para praktisi sebagai pengajar.

Kemudian, lanjut dia, memperbaiki dan membangun infrastruktur kampus, melakukan kerja sama di tingkat nasional dan global, serta pembangunan karakter bagi mahasiswa.

Baca juga: Rp762,1 Triliun Duit Negara Mengalir Langsung ke Rakyat, Masa Sih?

Ciptakan kesejahteraan

Untuk itu, Sri Mulyani meminta privilese yang diberikan oleh negara tersebut menimbulkan konsekuensi tanggung jawab dan kemudian muncul dedikasi untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

"Kalau sampai bahan resepnya sudah komplet dan tidak keluar hasil yaitu Indonesia yang lebih baik, maka tanggung jawabnya ada di Anda semuanya," tegas Sri Mulyani.

Menkeu berharap inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk mengembangkan PKN STAN tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia pengelola keuangan negara yang andal, kompeten, memiliki integritas dan karakter yang baik, serta mencintai Republik Indonesia.

Sri Mulyani juga berharap PKN STAN dapat berkembang dan bertransformasi menjadi pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia keuangan negara yang tidak hanya berkualitas, namun juga berkarakter dan beretika.

Dengan begitu, PKN STAN bisa menjadi aset berharga tidak hanya khusus bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetapi juga bagi segenap bangsa Indonesia.

(HUS)

Semarang: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sebanyak 87 kasus mafia tanah menjadi target operasi pada 2024.

baca juga: Ada Mafia Tanah? Lapor Saja ke Hotline ATR/BPN Berikut Ini

"Pada 2024 ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Ada kenaikan lima TO dari sebelumnya 82 target operasi," ujar AHY, dilansir Antara, Senin, 15 Juli 2024.

Adapun dari 87 kasus yang sedang berproses, kata dia, terdapat 47 kasus yang sudah memasuki penetapan tersangka, baik P19 (berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi) maupun P21 (berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum).

"Dengan jumlah tersangka sebanyak 92 orang," kata AHY.
Khusus yang masuk tahap P21, tutur AHY melanjutkan, terdapat 21 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi dengan jumlah tersangka 36 orang. Sedangkan, luas objek tanah mencakup 198 hektare, dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan senilai Rp5,16 triliun.

AHY juga menjelaskan, khusus di Jawa Tengah terdapat dua kasus mafia tanah. Modus operandi kasus pertama adalah pemalsuan akta otentik tentang pengalihan kepemilikan hak.

Pengembangan kawasan industri

Seharusnya, ucap dia, lahan seluas 82,6 ha tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan industri, baik untuk pembangunan infrastruktur reservoir, jaringan pipa, maupun pembangunan sejumlah pabrik.

Kasus kedua menggunakan modus operandi penipuan dan/atau penggelapan terkait jual beli tanah kavling seluas luas 121 meter persegi. "Saat ini, berkas perkara kedua kasus itu, statusnya sudah melewati tahapan P21 (berkas lengkap)," kata AHY.

Sementara dari pengungkapan kedua kasus tersebut, AHY mengatakan negara dan masyarakat berhasil menghindari kerugian senilai Rp3,417 triliun.

"Jumlah tersebut berasal dari harga tanah, nilai investasi usaha, termasuk pendapatan negara atas pajak," kata AHY.

Pemberantasan mafia tanah menjadi tugas empat pilar, yakni Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah.
Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam pemberantasan mafia tanah dengan mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikatnya.

"Pastikan hak kepemilikan tanah yang akan diproses itu sesuai dengan data asli yang sah,” kata AHY.

(SAW)

Berlin: UEFA diperkirakan meraup pendapatan bersih sekitar USD1,3 miliar dari penjualan tiket, hak siar TV, dan sponsorship di Euro 2024. Pemasukan tersebut, jauh lebih sedikit dibandingkan pendapatan FIFA dari Piala Dunia, yang sebagian besar digunakan untuk proyek pengembangan sepak bola.

UEFA menetapkan harga tiket yang terjangkau sebesar USD32,50 untuk beberapa kursi. Meskipun permintaan yang tinggi menyebabkan banyak penggemar terpaksa membayar harga yang melambung di situs web pihak ketiga, terutama untuk pertandingan yang melibatkan Jerman.

Melansir Forbes, biaya penyelenggaraan turnamen ini relatif kecil, dan hanya diperlukan sedikit perbaikan stadion. Namun perekonomian Jerman yang sedang kesulitan secara keseluruhan diperkirakan tidak akan mendapat manfaat besar dari Euro 2024.
Institut Ekonomi Jerman mengatakan acara olahraga besar bukanlah kembang api ekonomi. Belanja konsumen lokal mengalami pergeseran, bukan peningkatan selama periode tersebut. Beberapa bidang yang dapat memperoleh keuntungan adalah penjualan alkohol, perjalanan, dan akomodasi.

Langkah Deutsche Bahn yang menawarkan tiket kereta api lebih murah kepada para penggemar tampaknya merupakan keputusan yang cerdas. Perusahaan kereta api tersebut mengatakan antara 14 dan 19 Juni, mereka menjual bir dua kali lebih banyak dari biasanya di kereta meskipun banyak penggemar yang membawa minuman beralkohol yang mereka beli di tempat lain.

Baca juga: Euro 2024 Diprediksi Bakal Dongkrak Ekonomi Jerman

Ekonomi Jerman

Saat Euro 2024 mendekati klimaksnya, negara tuan rumah Jerman memanfaatkan acara tersebut untuk meningkatkan perekonomiannya melalui pariwisata, sponsor komersial, penyiaran, dan penjualan merchandise.

Meskipun terdapat tantangan perekonomian saat ini, dapatkah peristiwa ini memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi perekonomian Jerman dan membalikkan tren pembangunan yang lesu?

Turnamen selama sebulan, yang berlangsung dari 14 Juni hingga 14 Juli, menampilkan 51 pertandingan. Banyak restoran dan bar telah memasang layar luar ruangan yang besar untuk menarik pelanggan menonton pertandingan. Hal ini telah meningkatkan penjualan makanan dan minuman secara signifikan.

"Turnamen ini menunjukkan dampak ekonomi sepak bola dalam mendorong konsumsi. Pada akhir Juni, penjualan Hisense menduduki puncak pasar Jerman, mencapai peningkatan pendapatan year-on-year sebesar 53 persen," ungkap General Manager Hisense Jerman, salah satu sponsor resmi Euro 2024, Hou Lu, dilansir Xinhua, Senin, 15 Juli 2024.

Institut Penelitian Ekonomi Jerman (ifo) memperkirakan Euro 2024 akan menghasilkan pendapatan sebesar satu miliar euro bagi Jerman, sehingga meningkatkan output ekonomi Jerman sekitar 0,1 persen pada kuartal kedua.

Presiden Asosiasi Hotel dan Restoran Jerman, Guido Zoellick, mengatakan, menjadi tuan rumah acara olahraga internasional yang signifikan akan berdampak positif terhadap citra negara dan meningkatkan moral masyarakat. Peningkatan psikologis ini selanjutnya dapat merangsang kepercayaan dan belanja konsumen.

Namun, meskipun Euro 2024 telah menghasilkan lonjakan konsumsi dalam jangka pendek, dampak jangka panjangnya terhadap pemulihan ekonomi masih belum pasti.

Baca juga: Spanyol Rengkuh Gelar Juara Euro 2024

PDB Jerman menyusut

Pada 2023, PDB Jerman menyusut sebesar 0,3 persen, menjadikannya salah satu negara dengan kinerja ekonomi terburuk di dunia. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jerman akan kembali menempati peringkat terendah di antara negara-negara industri besar pada 2024, dengan perkiraan tingkat pertumbuhan sebesar 0,2 persen.

Ekonom Jerman berpendapat pemulihan ekonomi negaranya menghadapi banyak ketidakpastian, dan perekonomian sepak bola saja tidak dapat membalikkan kemerosotan perekonomian secara fundamental.

Indeks Iklim Bisnis ifo, yang merupakan indikator utama tren perekonomian Jerman, turun menjadi 88,6 poin pada bulan Juni, menandai penurunan kedua berturut-turut.

"Perekonomian Jerman menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatasi stagnasi," jelas Presiden ifo Institute, Clemens Fuest.

Tren penurunan Indeks Iklim Bisnis ifo tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen Jerman. Menurut survei terbaru GfK Market Research Group, indeks turun dari -21,0 di Juni menjadi -21,8 di Juli.

Para ahli berpendapat penurunan ini mencerminkan ketidakpastian yang disebabkan oleh kenaikan harga dan lambatnya pemulihan ekonomi, sehingga membuat konsumen lebih berhati-hati. Turunnya kepercayaan konsumen semakin memperburuk kekhawatiran terhadap prospek ekonomi, yang mengindikasikan adanya tantangan menuju pemulihan.

"Meskipun Kejuaraan Eropa dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, namun secara mendasar hal ini tidak dapat mengatasi tantangan struktural dan ekonomi jangka panjang yang dihadapi Jerman. Langkah-langkah komprehensif, termasuk reformasi struktural, inovasi, dan investasi, adalah kunci untuk mencapai pemulihan ekonomi yang sejati dan berkelanjutan. pertumbuhan," kata mantan kepala Departemen Urusan Eropa dan Internasional di negara bagian Hesse, Jerman, Michael Borchmann.

(AHL)

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mengklaim Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada Mei 2024 tercatat sebesar USD407,3 miliar atau sekitar Rp6.598,26 triliun (kurs Rp16.200/USD).

Asisten Gubernur BI Erwin Haryono mengatakan ULN Indonesia itu tumbuh sebesar 1,8 persen (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5 persen (yoy) pada April 2024.

"Perkembangan tersebut bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta," ujar Erwin dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.

Utang pemerintah terjaga

ULN pemerintah disebut tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar USD191,0 miliar, atau secara tahunan mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy).
Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," papar Erwin.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas yang di antaranya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," jelas Erwin.

Baca juga: Tambah Utang saat Penurunan Pendapatan Berisiko, Negara Bisa Bangkrut!

Pertumbuhan ULN swasta terkontraksi

ULN swasta juga tetap terjaga. Posisi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat USD197,6 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta," terang Erwin.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat

Erwin memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Erwin.

(HUS)

Jakarta: Media ekonomi dan keuangan terkemuka di dunia yang berbasis di London, The Banker, telah merilis daftar Top 1000 Banks 2024 pada Rabu, 10 Juli 2024. Dalam daftar tersebut, tercatat 26 bank berasal dari Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menduduki peringkat teratas serta berperingkat 110 secara global.

Top 1000 Banks 2024 tersebut berisikan 1.000 bank terbaik di seluruh dunia, dengan parameter penilaian Tier 1 Capital, Aset, Profit pre tax, Capital Asset Ratio, Return on Capital dan Return on Asset.

Dalam rilisnya, Editor The Banker Kimberley Long mengungkapkan saat ini bank-bank di Indonesia sedang menikmati periode peningkatan Tier 1 Capital, yang didukung oleh periode pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kondisi yang stabil.
“Optimisme tercermin dari posisi bank di Indonesia yang masuk dalam peringkat Top 1000, karena banyak bank yang telah bangkit kembali dari penurunan Tier 1 Capital pada tahun sebelumnya,” ujar Kimberley.

Baca juga: Wanita Asal Tanjung Priuk Sukses jadi Agen BRILink, Bagaimana Kisahnya?

The Banker, grup dari Financial Times, telah menjadi sumber informasi keuangan global yang kredibel sejak tahun 1926. The Banker fokus pada lima isu utama yakni strategi industri perbankan, digitalisasi, ESG dan keberlanjutan, regulasi serta ekonomi global.

Dinobatkannya BRI sebagai bank terbaik di Indonesia dalam daftar Top 1000 Banks 2024 semakin melengkapi pencapaian BRI dalam sebulan belakang. Pada Kamis, 13 Juni 2024, BRI dinobatkan oleh Forbes Internasional selaku media keuangan dan ekonomi terkemuka di dunia sebagai Perusahaan terbesar dalam daftar The Global 2000. Mengutip situs resmi Forbes Internasional, dari 2.000 perusahaan di seluruh dunia yang masuk dalam daftar tersebut, terdapat 9 perusahaan berasal dari Indonesia dan BRI menduduki peringkat teratas.

Tak berselang lama dari rilis yang dilakukan oleh Forbes, media ekonomi terkemuka dunia lainnya, Fortune pada Selasa, 18 Juni 2024, mengumumkan daftar Fortune Southeast Asia 500 untuk pertama kalinya. Daftar ini berisikan 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang dinilai berdasarkan revenue, profit dan aset.

Prestasi kembali diraih oleh BRI yang pada daftar Fortune Southeast Asia 500 menduduki peringkat pertama untuk industri perbankan dan keuangan di Indonesia, sedangkan di Asia Tenggara BRI menempati peringkat ke-4 untuk kategori finansial.

Dan yang selanjutnya, BRI mendapatkan 11 penghargaan dari Finance Asia pada ajang The Finance Asia Awards and Asia's Best Companies Poll Gala Dinner 2024 yang diselenggarakan pada Kamis, 27 Juni 2024, di Hong Kong.

Baca juga: Hingga Mei 2024, BRI Salurkan KUR Senilai Rp76,4 triliun Kepada 1,5 Juta Pelaku UMKM

Dari 11 penghargaan yang diterima BRI, 7 penghargaan di antaranya diperoleh dari kategori Asia's Best Companies dan 4 penghargaan diperoleh dalam kategori FinanceAsia Awards. Untuk Asia's Best Companies BRI mendapatkan Best CEO (gold) untuk Direktur Utama BRI Sunarso.

Ada juga Best Managed Company (gold), Best Investor Relations (gold), Best CFO (silver) untuk Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu, Most Committed to DEI (silver), Most Committed to ESG (silver) dan Best Large Cap Company (bronze).

Sementara itu, 4 penghargaan yang diperoleh dalam kategori FinanceAsia Awards di antaranya Best Bank For Financial Inclusion (winner), Best Commercial Bank - SMEs (winner), Best Sustainable Bank (highly commended) dan Most Innovative Technology (highly commended).

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan seluruh penghargaan yang diperoleh BRI tak lepas dari komitmen perseroan yang terus mengusung misi menciptakan economic value dan social value dengan terus fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sunarso menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global serta era suku bunga tinggi, keberhasilan BRI mendapatkan pengakuan dari Forbes, Fortune dan Finance Asia serta The Banker membuktikan bahwa dunia internasional mengakui serta mengapresiasi strategic response yang diambil BRI dalam menghadapi tantangan serta semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai perusahaan BUMN yang kian diakui kiprahnya di kancah global.

"Hal tersebut terbukti berhasil menjadi landasan dalam pencapaian kinerja yang positif bagi BRI yang menjadi leader di industri perbankan di Indonesia serta semakin menunjukkan pengaruh di industri keuangan regional dan global," kata Sunarso.

(ROS)

Mamuju: Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bachtiar Baharuddin mendorong Kabupaten Mamuju, khususnya di kawasan Teluk Mamuju, menjadi kawasan strategis pariwisata nasional.

baca juga: ASN di Sulbar Diingatkan Tak Bermain Judi Online

"Saya mendorong agar Kabupaten Mamuju, khususnya kawasan Teluk Mamuju ini, dapat menjadi kawasan strategis pariwisata nasional," kata Bahtiar, dilansir Antara, Senin, 15 Juli 2024.

Kabupaten Mamuju, kata Bahtiar, memiliki potensi alam yang cukup besar, mulai dari laut, kawasan pesisir hingga daratan.

"Walaupun penduduknya tidak banyak, yakni hanya sekitar 300 ribu jiwa, namun potensi Mamuju ini luar biasa, mulai dari lautnya, daratannya serta pesisirnya, yang dapat menjadi potensi pariwisata," kata Bahtiar.
Selain kawasan strategis pariwisata nasional, Bahtiar juga mendorong Pelabuhan Belang-belang Mamuju menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menjadi kawasan ekonomi khusus.

"Saya juga berharap agar landas pacu (runway) Bandara Tampa Padang diperpanjang dan mestinya harus ada lampunya. Sampai sekarang, bandara kita belum punya lampu runway. Akibatnya, kalau cuaca agak kurang bagus, pesawat tidak bisa mendarat," jelas Bahtiar.

Penjabat Gubernur menyampaikan, pemerintah memiliki tantangan di depan mata, yakni membuka akses dan konektivitas Mamuju dengan wilayah ekonomi sekitar, terutama akses ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, baik jalur udara maupun laut.

"Ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana agar Kabupaten Mamuju yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulbar menjadi daerah yang maju dan berkembang, seperti daerah lainnya di Indonesia," jelas Bahtiar.

Bersaing dengan daerah lain

Sementara, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi berharap, tema yang diusung pada peringatan Hari Jadi ke-484 Mamuju, yakni 'Maju dan Berkelanjutan', menjadi momentum bagi daerah itu untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

"Tentu dengan usia yang ke-484 kita Mamuju bisa maju seperti dengan daerah-daerah lain. Harapan kita semua, program-program yang sudah kita laksanakan untuk kemajuan Mamuju bisa kita lanjutkan bersama, siapapun pemimpinnya," jelas Sutinah.

Pada momentum peringatan Hari Jadi ke-484 itu, Sutinah meminta masyarakat untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024.

"Mudah-mudahan di tahun politik ini, kita akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul baik untuk Kabupaten Mamuju," kata Sutinah.

(SAW)