Survei Litbang Kompas menunjukkan duo Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pilihan teratas masyarakat menjelang Pilkada Jakarta 27 November nanti. Sedangkan di posisi tiga muncul nama eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Anies menempati posisi teratas secara elektoral, yakni mencapai 29,8%, kemudian disusul Ahok dengan 20%,” tulis Litbang Kompas, dilansir dilansir Selasa (16/7). Elektabilitas dua orang mantan gubernur Jakarta ini terpaut jauh dari posisi ketiga yakni Ridwan Kamil dengan tingkat elektabilitas 8,5%.

Sedangkan elektabilitas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berada di urutan buncit dengan angka 1%. Elektabilitas putra bungsu Presiden Joko Widodo itu setara Tri Rismaharini, Heru Budi Hartono, dan Andika Perkasa.

Litbang Kompas juga menyebut Anies berpotensi menguasai dukungan secara signifikan. Selain elektabilitasnya tinggi, Anies punya barisan pemilh yang loyal alias strong voters. Ahok juga punya barisan loyalis, tapi nilainya tidak sebesar Anies.

“Diperkirakan 39 persen pemilih menyatakan niatnya ”pasti akan memilih” Anies. ,” tulis laporan ini.

Angka tersebut bisa dibandingkan dengan besaran loyalitas dukungan Ahok. Litbang Kompas menghitung jumlah pemilih yang pasti akan memliih Ahok jika pilkada Jakarta dilakukan saat ini sebesar 34,5%.

Diskusi bertema Ahok is Back (ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz)

Meski punya barisan loyalis kuat dan elektabilitas tinggi, ada derajat penolakan publik yang signifikan terhadap Anies dan Ahok. Apabila Anies maju menjadi calon gubernur, misalnya, 17,3% menyatakan ”tidak akan memilih” dirinya. Begitu juga Ahok, 17,8% ”tidak akan memilih” dirinya.

Adapun sebanyak 30% responden survei masih belum menjawab siapa tokoh yang mereka anggap layak menjadi calon gubernur Jakarta.

Survei tersebut dilakukan lewat wawancara tatap muka pada 15–20 Juni 2024. Ada sebanyak 400 responden yang dipilih secara acak, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error + 4,9%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan memberikan hak guna usaha (HGU) selama 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia beralasan panjangnya HGU itu untuk memberikan kepastian investasi kepada para investor proyek bandar baru.

Jokowi menyatakan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN merupakan instrumen bagi Otorita IKN (OIKN) untuk menjaring investasi sebanyak-banyaknya, baik investor domestik maupun luar negeri.

"Pemerintah memang menginginkan OIKN diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

Pasal 9 Perpres Nomor 75/2024 itu mengatur penggunaan lahan di IKN melalui HGU dan (HGB) selama dua siklus. Satu siklus HGU mencapai 95 tahun dan satu siklus HGB setara dengan 80 tahun. Sehingga, pemerintah dapat memberikan HGU dan HGB kepada investor masing-masing selama 190 tahun dan 160 tahun.

Jokowi mengatakan pembangunan IKN Nusantara secara mayoritas akan menggunakan dana investasi dari dalam dan luar negeri. Adapun alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya menyasar untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan, seperti pendirian Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden.

"Dari APBN hanya untuk kawasan pemerintah, yang lainnya kita berharap kepada investor dalam dan luar negeri," ujarnya.

Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA mengkritik pemerintah yang memberikan investor HGU dan HGB lahan di IKN selama 190 dan 160 tahun. Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, mengatakan pemerintah telah melanggar dua dasar hukum dengan Perpres tentang Percepatan Pembangunan IKN.

Pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21-22 Tahun 2007 tentang pemberian hak tanah kepada investor.

“Kalau liberal seperti ini, sebaiknya presiden bubarkan dulu MK, karena banyak sekali putusan MK dilanggar, apalagi UU Pokok Agraria yang mengatur seluruh aturan soal tanah," ujar Dewi pada Katadata, Senin (15/7).

Dewi menjelaskan UU Agraria mengatur HGU maksimal selama 35 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 25 tahun bila memenuhi syarat. Untuk HGB, undang-undang ini mengatur haknya maksimal 30 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 20 tahun.

Angka ini jauh berbeda dengan HGU dan HGB yang ada di IKN. Peraturan ini ia cap liberal karena tidak ada ketentuan kuat terkait pencabutan HGU dan HGB. Dalam UU IKN, tidak ada pasal yang menegaskan para pelaku usaha harus memanfaatkan tanahnya dengan baik dan diberi ancaman bakal dicabut.

"Jadi sangat soft, Perpres 75 dan UU IKN ini dibuat sedemikian rupa sehingga investor tertarik, tiada aturan yang bisa mengancam kalau melanggar," kata Dewi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak dari Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur menuju Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa (16/7).

Di sana, Jokowi dijadwalkan bakal menyaksikan sejumlah penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang berisi komintmen investasi antara UEA dan Indonesia.

"Akan ada penandatanganan MoU, business to business yang disaksikan oleh kedua pemerintah UEA dan Indonesia," kata Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi mengatakan dirinya juga akan bertemu dengan pimpinan Emaar Properties dari Dubai, Mohamed Ali Rashed Alabbar untuk membahas kelanjutan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Termasuk itu dibahas di dalamnya," ujar Jokowi.

Emaar Properties merupakan perusahaan pengembang real estate dari UEA yang terlibat dalam proyek-proyek seperti menara Burj Khalifa dan Dubai Mall. Ali Rashed Alabbar sebelumnya telah mengunjungi IKN Nusantara pada 26 Mei 2024 lalu.

Jokowi mengatakan pembangunan IKN Nusantara secara mayoritas akan menggunakan dana investasi dari dalam dan luar negeri. Adapun alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya menyasar untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan, seperti pendirian Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden.

"APBN hanya untuk kawasan pemerintah, yang lainnya kita berharap kepada investor dalam dan luar negeri," kata Jokowi.

Realisasi investasi di IKN capai Rp47,5 triliun (ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/rwa.)

Selain itu, Jokowi juga dijadwalkan bertemu dengan Kepala Negara UEA sekaligus Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alias MBZ di Qasr Al Watan.

Kunjungan Jokowi menindaklanjuti investasi IKN ini setelah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN pada 11 Juli lalu.

Peraturan terbaru ini memberikan investor Hak Guna Usaha alias HGU lahan selama 190 tahun bila berinvestasi di IKN. Selain itu juga memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan IKN selama 160 tahun.

Kepala Negara menimbang keterlibatan pelaku usaha perlu didukung oleh kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Perpres No. 75 Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan kepastian usaha pada investor.

Otorita Ibu Kota Nusantara meyakini Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 akan mendongkrak investasi ke Nusantara sehingga dapat mencapai target Rp 100 triliun pada tahun ini. Salah satu aturan yang akan menggenjot investasi di IKN adalah penghapusan tarif pengelolaan tanah oleh investor di IKN.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan peniadaan tarif pengelolaan akan mempermudah masuknya investasi di dalam negeri. Namun Agung tidak menjelaskan bentuk tarif pengelolaan tanah di IKN yang dibebaskan kepada investor.

Pemerintah mengatur hak guna usaha untuk lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 190 tahun dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024. Pengusaha menilai aturan yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo akan mampu mendorong iklim investasi di IKN.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai, kebijakan baru yang diterbitkan pemerintah akan memperbaiki posisi IKN untuk investasi. "IKN ini memang PR-nya banyak dan masalah tanah salah satunya," ujar Arsjad di Jakarta, Senin (15/7).

Ia menilai, Perpres yang baru diterbitkan Presiden Jokowi akan menciptakan kepastian hukum untuk investor. Namun, ia mengakui tidak mudah untuk mendorong investasi masuk ke IKN.

Kadin mengusulkan agar IKN tak hanya menjadi ibu kota negara, tetapi poros ekonomi Kalimantan yang akan menhubungkan negara-negara di ASEAN. "Kamu usulkan dibuat Borneo Economy Community Meeting, mendorong Gubernur-Gubernur Kalimantan untuk bekerja sama dengan Malaysia dan Brunei," kata dia.

Selain itu, menurut dia, para pemimpin daerah di Kalimantan juga dapat bekerja sama dengan Filipina agar wilayahnya semakin memarik dan dapat menajdi pusat pertumbuhan. "Dengan adanya hidro power. Itu bisa dibangun energi bersih, data center, dan berbagai kegitan hijau. Itu contoh menumbuhkan ekonomi di Kalimantan." kata dia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menilai, aturan terkait hak guna usaha (HGU) untuk lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai 190 tahun memberi kepastian hukum bagi investor.

“Kalau sudah diberikan kepastian, bahwa investor tidak perlu terlalu khawatir, jangkanya lebih panjang lagi. Harapannya investor dari mana pun itu lebih memiliki kepastian,” ujar AHY di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah.

Menurut AHY, penting untuk memberi kepastian kepada para investor agar mereka yakin berinvestasi di IKN. Langkah pemberian hak guna usaha (HGU) untuk lahan di IKN sampai dengan 190 tahun merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan IKN.

“Sekali lagi, untuk sesuatu yang baru memang perlu ada strategi khusus. Jangan sampai, nanti akhirnya menjadi tidak datang investasi itu karena alasan-alasan lainnya,” kata AHY.

Menurut AHY, durasi tersebut memungkinkan para investor untuk membangun keberlanjutan investasi mereka di IKN.

Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) mengoptimalkan potensi cadangan minyak dan gas domestik. Salah satunya dengan mengaktifkan kembali anjungan atau platform LES yang terletak di lepas pantai 25 Kilometer dari Cilamaya, Kabupaten Karawang.

Platform ini diperkirakan menyimpan potensi minyak mencapai 0.34 Million Stock Tank Barrels (MMSTB). Selain itu juga ada 24.23 Billion Standard Cubic Feet (BSCF) untuk gas. Optimasi pengembangan lapangan LES dan reaktivasi platform LES diperkirakan rampung pada akhir 2025.

“Proses drilling akan dimulai secepatnya setelah proyek optimasi pengembangan lapangan LES,” kata General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama, dalam siaran pers, dikutip Selasa (16/7).

Lapangan LES pertama kali ditemukan pada 1994 melalui sumur eksplorasi LESA-1. Platform LESA mulai produksi pada 2001 dengan performa produksi hingga 3,5 MMSCFD melalui tiga sumur aktif. Sumur eksisting ini akan diaktifkan kembali setelah sebelumnya dinonaktifkan pada November 2017.

Selain reaktivasi 3 sumur yang sudah ada, PHE ONWJ akan melanjutkan penambahan pemboran 2 sumur pengembangan baru dalam proyek ini. Dari 5 sumur yang akan dikelola, diperkirakan mampu menambah capaian produksi nasional sebesar 14,7 MMSCFD untuk gas dan kondensat sebesar 139,3 Barel Condensate Per Day (BCPD).

Sebelumnya Direktur Utama PHE Chalid Said Salim mengatakan salah satu lapangan yang masuk dalam rencana pengembangan program jangka panjang Pertamina Hulu Energi (PHE) adalah eksplorasi yakni GQX di wilayah ONWJ.

“Mudah-mudahan ini sedang berproses untuk POD (rencana pengembangan) sehingga bisa melakukan pengembangan lanjutan,” kata Direktur Utama PHE Chalid Said Salim dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (27/3).

Lebih lanjut Chalid mengatakan bahwa lapangan GQX masih diperlukan adanya pembuktian satu sumur lagi dari eksplorasi. “Kemudian prosesnya juga POD, dan yang lain-lain, kemudian ada keputusan akhir investasi (FID) segala macam,” ujarnya.

Melalui serangkaian proses tersebut, Chalid memperkirakan lapangan GQX berpotensi onstream dalam tiga sampai empat tahun ke depan. “Mungkin di 2027 atau 2028 untuk onstream,” ujarnya.

Adapun potensi dan jumlah cadangan dari lapangan GQX Chalid menyebut belum banyak informasi yang dapat diperoleh. Namun dia mengatakan lapangan ini mengandung minyak.

Gibran Rakabuming Raka merespons kabar soal rencananya mundur dari posisi Wali Kota Surakarta. Putra Presiden Joko Widodo itu disebut mundur seiring dengan pelantikan dirinya menjadi Wakil Presiden terpilih mendampingi Prabowo Subianto.

"Nanti saja ya, nanti lihat saja ya," kata Gibran usai mengikuti Upacara Hari Lahir Ke-78 Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo, Jawa Tengah, seperti dikutip Selasa (16/7).

Gibran tak mau merinci lebih jauh rencana yang akan dia lakukan menjelang hari pelantikan. Sesuai agenda presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2024 akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Nanti aja ya soal itu," ujar Gibran singkat saat ditanya lebih jauh soal alasan mundur.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta Budi Murtono menyatakan belum tahu soal rencana pengunduran diri Gibran. Ia menyebut belum ada pemberitahuan resmi.

Meski begitu Budi mengakui sebelumnya sempat diminta Gibran mencari tahu mengenai prosedur dan mekanisme pergantian kepala daerah. “Kemarin intinya kami diminta konsultasi mekanisme pengunduran diri ke Kemendagri," kata Budi. .

Menurut Budi dari hasil konsultasi pemkot Solo mendapatkan informasi resmi bahwa surat pengunduran diri harus dikirimkan ke DPRD. Selanjutnya, ada proses izin dari Gubernur Jawa Tengah dan Kemendagri.

"Nanti kalau sudah turun, pak wakil wali kota ditunjuk sebagai Plt wali kota," katanya.

Ia mengatakan untuk proses pengunduran diri mulai dari pengajuan surat. Sesuai dengan standar operasional prosedur dari Kemendagri membutuhkan waktu 20 hari. Bila Gibran mundur maka Teguh Prakosa yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota akan mengisi posisi Wali Kota.

"Sejauh ini belum mengajukan surat secara resmi,” ujar Budi.

Lebih jauh ia menyebut sejauh ini tidak ada aturan bagi Gibran mengenai kapan waktu untuk mengundurkan diri. Gibran menurut Budi diperbolehkan menjabat sebagai Wali Kota sampai hari H pelantikan.

“Tetapi setelah dilantik sebagai wapres jabatan sebagai kepala daerah diletakkan," kata Budi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Under Secretary for Economic Growth US Department of States, Jose Fernandez pada Senin (15/7) di Kantor Kemenko Perekonomian. Dalam kesempatan tersebut, Fernandez menyampaikan keinginan untuk kerja sama dalam bidang bioteknologi pertanian.

Pertemuan bilateral memusatkan perhatian pada upaya kolaborasi dan dukungan Amerika Serikat (AS) di beberapa sektor seperti ekosistem semikonduktor, energi baru dan terbarukan (EBT), pertanian, dan potensi kerja sama lainnya. Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia terbuka untuk kerja sama bioteknologi dengan AS seperti pada komoditas padi, jagung, dan tebu.

“Kerja sama tersebut salah satunya juga telah dilakukan melalui riset pada bidang bioteknologi antara Universitas di Indonesia seperti Institut Pertanian Bogor dengan Universitas di AS,” kata Airlangga dalam pernyataan tertulis seperti dikutip, Selasa (15/7).

Airlangga menjelaskan, pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk mengembangkan laboratorium pada beberapa komoditas seperti beras, jagung, dan tebu. Kerja sama juga terjalin untuk penggunaan bio-etanol bagi bahan bakar ramah lingkungan.

Dia memastikan saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan sejumlah food estate untuk menjaga keamanan pangan di seluruh Indonesia. Selanjutnya tterkait optimalisasi pemanfaatan energi non-fosil sebagai pembangkit listrik juga ada pemanfaatan teknologi Small Modular Reactor (SMR) sebagai pembangkit tenaga listrik.

Menurut Airlangga, Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar memerlukan kapasitas energi listrik yang besar. “Reaktor nuklir yang dihasilkan melalui modular SMR, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut,” ujar Airlangga.

Fernandez memastikan siap mendukung penggunaan SMR dan mendorong pihak swasta membantu pengembangan dan kajian kelayakan pembangunan reaktor. Ia mengatakan sudah ada beberapa pelaku usaha pengelola reaktor nuklir untuk tenaga listrik yang menyatakan minat investasi.

“Indonesia juga memiliki beberapa laboratorium nuklir untuk kegiatan penelitian dan pengembangan,”ujar Fernandez.

Kerja Sama OECD

Sebelumnya, Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development) atau Tim Nasional OECD. Airlangga berharap proses aksesi mampu mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di Indonesia.

“Serta mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai referensi yang unggul,” tutur Airlangga.

Terkait pengembangan semikonduktor, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2024. Satuan tugas tersebut bekerja sama dengan OECD dan Departemen Luar Negeri AS untuk melakukan kajian atas ekosistem semikonduktor Indonesia.

Dengan bergabungnya Indonesia dengan OECD diharapkan juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor tersebut. Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat rantai pasokan global semikonduktor melalui mekanisme International Technology Security and Innovation (ITSI) Fund.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama pengembangan SDM semikonduktor dengan Universitas Arizona. Selain itu, Indonesia juga mengapresiasi kepemimpinan AS dalam kerja sama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

Airlangga menekankan Indonesia akan terus melanjutkan berbagai program prioritas pemerintah saat ini. Khususnya terkait upaya aksesi Indonesia dalam OECD dan transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission.

Fernandez menyatakan dukungan Pemerintah AS terkait rencana Indonesia tersebut. Fernandez menuturkan AS juga optimistis Indonesia dapat meraih keanggotaan penuh OECD dalam waktu tidak terlalu lama.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengangkat persoalan maraknya privatisasi dan jual beli pulau kecil di Indonesia.

Berasarkan catatan lembaga ini, sedikitnya 200 pulau di Indonesia telah diprivatisasi dan diperjualbelikan. Jumlah paling banyak berada di wilayah Provinsi Jakara dan Maluku Utara.

Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, khawatir privatisasi terhadap pulau-pulau ini akan memiliki dampak negatif.

Sebab selain privatisasi, terdapat kegiatan industri ekstraktif di berbagai pulau-pulau kecil yang menunjukkan adanya kerentanan di kawasan pesisir. Tidak hanya secara ekologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya.

Kegiatan industri ekstraktif tersebut seperti pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, serta penangkapan ikan secara besar-besaran.

Catatan BRIN mengenai ratusan pulau di Indonesia yang telah dijual menjadi salah satu artikel dalam daftar Top News Katadata.co.id. Selain itu, ketahui juga bagaimana Tokopedia Now ditutup, serta tujuh poin Perpres terbaru mengenai IKN.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. BRIN Sebut 200 Pulau RI Dijual, Terbanyak di Jakarta dan Maluku Utara

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap maraknya privatisasi dan jual beli sejumlah pulau kecil di Indonesia.

Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, mengatakan tercatat lebih dari 200 pulau yang sudah diprivatisasi dan diperjualbelikan hingga 2023 lalu.

Athiqah mengatakan, data tersebut dia dapatkan dari sejumlah organisasi nirlaba. "Sebanyak 200 pulau tersebut paling banyak di DKI Jakarta dan Maluku Utara," ujarnya di Jakarta, Senin (15/7).

Selain privatisasi, Athiqah juga menyoroti dampak negatif dari industri ekstraktif di pulau-pulau kecil. Industri ekstraktif tersebut seperti pertambangan, eksplorasi minyak dan gas, serta penangkapan ikan besar-besaran bagi masyarakat pulau-pulau kecil dan pesisir di Indonesia.

Dia mengatakan, kegiatan industri ekstraktif juga bisa menyebabkan pulau kecil tenggelam. Ini menunjukkan terjadinya kerentanan di pesisir yang sifatnya tidak hanya ekologis, tapi juga sosial, ekonomi, dan budaya.

"Hal itu tidak hanya karena perubahan iklim, tetapi juga aktivitas industri ekstraktif," kata Athiqah.

2. Tokopedia Resmi Tutup Tokopedia NOW!, Terakhir Hari Ini

Tokopedia akan menutup fitur Tokopedia NOW! pada hari ini (15/7). Perusahaan mengumumkan hal ini melalui notifikasi di platform.

“Tokopedia NOW! izin pamitan ya,” demikian dikutip dari notifikasi pada aplikasi Tokopedia, dikutip Senin (15/7). “Kamu masih bisa belanja sampai hari terakhir operasional 15 Juli.”

Katadata.co.id telah menghubungi GoTo dan Tokopedia, namun belum ada tanggapan.

Tokopedia NOW! merupakan fitur Tokopedia yang menjual berbagai macam produk kebutuhan harian. Fitur ini diluncurkan pada November 2021 atau saat pandemi Covid-19.

Fitur Tokopedia NOW! menggunakan teknologi geo-tagging yang membantu masyarakat mendapatkan produk kebutuhan harian, termasuk produk sembako seperti daging, sayuran, buah-buahan, makanan ringan dan lainnya, dalam waktu maksimal dua jam pengiriman setelah pembayaran.

3. Cara Cek Data Bocor dan Dijual di Dark Web

Sebanyak tiga miliar data masyarakat dan Pemerintah Indonesia bocor dan beredar di internet, menurut laporan Peris.ai.

Dark web merupakan jaringan online terenkripsi yang sulit diakses dengan mesin pencarian tradisional. Jaringan ini kadang digunakan untuk kegiatan ilegal, dan dapat berisi bocoran informasi pribadi.

Fitur pemantauan dark web memindai sudut-sudut tersembunyi dari internet untuk memperoleh detail data pribadi pengguna layanan Google seperti nama lengkap, alamat, alamat surel, dan nomor telepon.

Jika kecocokan ditemukan, maka Google akan memberi tahu pengguna dan menyarankan langkah-langkah yang perlu dijalankan, seperti mengubah kata sandi atau melaporkan kartu kredit yang dicuri.

Selain itu, bisa mengecek data bocor melalui laman Periksadata.com. Masyarakat hanya perlu memasukkan alamat email yang ingin dicek, lalu klik ‘periksa sekarang’.

4. 7 Poin Perpres Terbaru Soal IKN, Atur HGU 190 Tahun hingga Harga Tanah

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara pada 11 Juli lalu.

Beleid yang terdiri dari 14 pasal itu memuat aturan turunan sebagai landasan dalam percepatan pembangunan IKN Nusantara.

Dalam salinan dokumen dijelaskan, Perpres dibuat untuk memberi panduan pelaksanaan turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang lbu Kota Negara.

Secara spesifik, Perpres tersebut dikeluarkan Jokowi untuk mengakomodir kepentingan dunia usaha yang ingin terlibat dalam pembangunan IKN.

“Bahwa untuk mewujudkan pemenuhan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial, serta mendorong keterlibatan pelaku usaha pelopor dalam rangka percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara diperlukan peran dan kebijakan pemerintah,” tulis Jokowi dalam aturan terbaru seperti dikutip Senin (15/7).

Melalui Perpres percepatan pembangunan IKN, Jokowi mengeluarkan kebijakan yang memberi kepastian hukum pada investor yang ingin berinvestasi.

5. The Fed Pengaruhi Gerak IHSG, Saham ADMR dan ASII Masuk Rekomendasi

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini diperkirakan menguat di awal pekan. Phintraco Sekuritas menyebutkan sentimen utama masih berasal dari ekspektasi pemangkasan suku bunga The Federal Reserve di September 2024.

"Peluang pemangkasan sebesar 90.3% di September 2024," tulis tulis Phintraco Sekuritas dalam riset resminya, Senin (15/7).

Ekspektasi atas kebijakan The Fed menurut Phintraco memicu ekspektasi pemangkasan lanjutan Bank Sentral Eropa yang direspon positif oleh indeks-indeks di Eropa.

Di sisi lain, pasar menantikan dua rilis data neraca dagang Indonesia dan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang akan dirilis masing masing pada Senin (15/7) dan Rabu (17/7).

Konsensus memperkirakan surplus neraca dagang naik menjadi US$ 2,98 miliar di Juni 2024 dari US$ 2,93 miliar di Mei 2024. Selain itu rapat dewan gubernur BI diyakini akan menahan suku bunga acuan di 6,25%.

"Pasar menantikan pandangan dari BI terkait peluang pemangkasan di 2024, seiring perkembangan kondisi terkini di eksternal," tulis Phintraco Sekuritas dalam riset resminya, Senin (15/7).

PT Toyota Astra Motor atau TAM mencatat, pangsa pasar mobil perseroan tidak berubah di tengah lesunya pasar otomotif nasional. TAM bahkan mencatat kenaikan pangsa pasar di segmen mobil murah ramah lingkungan atau LCGC.

Direktur Marketing TAM Anton Jimmi Suwandy mencatat, pangsa pasar TAM bertahan di rentang 31% hingga 32% pada paruh pertama 2024. Capaian tersebut didukung oleh performa pangsa pasar segmen LCGC yang cenderung meningkat.

"Agya dengan pangsa pasar 21% naik dari periode yang sama tahun lalu di angka 19%. Sementara itu, pangsa pasar Calya konsisten di angka 39%," kata Anton kepada Katadata.co.id, Kamis (11/8).

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mendata angka penjualan mobil turun 19% secara tahunan pada paruh pertama tahun ini menjadi 408.012 unit. Anton mengatakan pasar otomotif nasional sedan mengalami koreksi.

Anton menilai, pelemahan penjualan otomotif nasional disebabkan oleh sentimen negatif dari kondisi perekonomian nasional dan global. Oleh karena itu, penjualan pada segmen LCGC dinilai akan menantang pada tahun ini mengingat konsumen utamanya yang sensitif dengan perubahan harga.

Kementerian Perindustrian menyatakan, pelemahan penjualan mobil di dalam negeri disebabkan oleh tumbuhnya harga mobil di dalam negeri. Kemenperin mendata rata-rata harga mobil pada 2023 telah naik 20,96% selama 10 tahun terakhir menjadi Rp 255 juta.

Namun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti pendapatan rumah tangga yang hanya tumbuh 31,57% menjadi Rp 225 juta. Alhasil, jurang antara pendapatan rumah tangga dan harga mobil melebar pada 10 tahun terakhir dai Rp 15 juta pada 2013 menjadi Rp 30 juta pada tahun lalu.

"Pasar LCGC ini cukup menantang ya sebagai pasar yang sensitif terhadap harga. Kondisi tersebut diperburuk berbagai sentimen negatif nasional maupun global di kondisi perekonomian sekarang yang sekarang cukup berdampak pada pasar ini," ujarnya.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan peningkatan harga mobil baru membuat konsumen beralih dari mobil baru ke mobil bekas.

Putu memaparkan total penjualan mobil bekas pada satu dekade silam atau 2014 hanya mencapai 500.000 unit atau 29,27% dari total penjualan mobil. Namun, angka tersebut naik menjadi 1,4 juta unit atau 58,18% dari total penjualan mobil pada tahun lalu.

"Kenapa penjualan mobil belum meningkat selama paruh pertama 2024? Pertama adalah jurang antara daya beli masyarakat dan harga mobil," kata Putu.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta semua pihak untuk menunggu sikap partainya di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Termasuk soal kans Golkar mengusung duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep .

Menurut Airlangga keputusan untuk mengusung calon di Jakarta akan ditetapkan setelah ia bertemu dengan Kaesang. Pertemuan akan berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Kamis (11/7) sore.

"Ya, kita tunggu dalam pembicaraan dengan Mas Kaesang," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu malam.

Menurut Airlangga ia belum bisa memastikan apa yang akan disampaikan oleh Kaesang dalam pertemuan tersebut. Namun menurut dia Golkar terbuka untuk membangun komunikasi dengan pihak mana saja.

Saat ini Golkar sudah menugaskan tiga kadernya, yakni Ridwan Kamil, Ahmad Zaki, dan Erwin Aksa untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Namun, partai berlambang pohon beringin itu belum memutuskan siapa sosok yang akan diusung sebagai calon gubernur Jakarta.

Ridwan Kamil yang menjabat Wakil Ketua Umum Golkar mengatakan belum ada keputusan apakah ia akan maju di Jakarta atau Jawa Barat. "Tadi masih diputuskan sedang dihitung-hitung dulu,” ujar Airlangga.

Ia menuturkan akan mengikuti keputusan partai untuk maju ke dalam bursa Pilkada 2024.Dia juga tak meragukan elektabilitasnya yang tinggi di Jawa Barat lantaran dirinya merupakan seorang petahana.

Kendati demikian, Ridwan Kamil mengungkapkan Golkar masih memperhitungkan baik-buruknya maju di Pilkada Jabar ataupun Jakarta. Menurutnya, akan ada pengumuman terkait dirinya untuk maju di pilkada dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Sementara itu, isu menduetkan Anies dan Kaesang kembali muncul setelah Kaesang menemui Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada Senin (8/7). Kehadiran Kaesang di PKS untuk bersilaturahmi dan membangun komunikasi politik.

Adapun Kaesang pernah menyatakan ketertarikannya untuk maju di Pilkada Jakarta. Menurut Kaesang saat itu Jakarta merupakan kota yang menarik di banding kota lain di Indonesia.

Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Ara menyebut figur Jokowi punya kapasitas mumpumi untuk memimpin sebuah lembaga tinggi yang punya fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan tersebut.

"Saya harapkan Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung ke depan. Karena beliau punya pengalaman menjadi wali kota, gubernur hingga presiden," kata Ara kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Selain punya pengalaman mentereng, Jokowi juga dianggap memiliki relasi baik dengan Prabowo, partai politik dan masyarakat. "Jadi saya pikir, orang yang paling pantas dan yang paling cocok di DPA adalah Pak Jokowi," ujarnya.

Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, fungsi DPA nantinya akan memberikan pertimbangan, masukkan, saran dan nasihat kepada Prabowo Subianto selaku Presiden RI Periode 2024-2029.

"DPA itu bukan mengawasi, tapi memberikan pertimbangan kepada Pak Prabowo," kata Ara.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan segera terwujud dalam rapat paripurna terdekat.

Airlangga mengatakan, rencana mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres mendapat dukungan dari seluruh fraksi partai politik (parpol) di DPR.

"Ini kan sudah persetujuan semua fraksi di DPR. Sudah ada persetujuan di seluruh fraksi di DPR," kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan segera terwujud dalam rapat paripurna terdekat.

Airlangga mengatakan, rencana mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres mendapat dukungan dari seluruh fraksi partai politik (parpol) di DPR.

"Ini sudah persetujuan semua fraksi di DPR. Sudah ada persetujuan di seluruh fraksi di DPR," kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).

Dia menambahkan, pengesahan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres sangat terbuka peluangnya di rapat paripurna yang akan datang. Dalam rapat paripurna, DPR akan mengesahkan RUU menjadi undang-undang.

Pada forum tersebut, RUU yang telah dibahas di tingkat komisi atau panitia khusus akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui. "Kalau usulan perubahan undang-undang, ya mungkin saja," ujar Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengklaim tidak tahu menahu soal rencana pembentukkan DPA sebagai upaya untuk menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi penasihat Prabowo. "Kami belum tahu," kata Airlangga.

Rapat paripurna DPR (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.)

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, struktur organisasi dan kelembagaan DPA nantinya sama dengan Wantimpres. Selain itu, terdapat pula perubahan jumlah anggota.

Dia menambahkan, nantinya jumlah anggota DPA tak dibatasi dan menyesuaikan kebutuhan presiden. Pada Undang-Undang lama diatur bahwa anggota Wantimpres berjumlah 8. Dalam revisi tidak ada batasan baku mengenai jumlah orang yang akan duduk di DPA.

Terdapat pula perubahan ketiga, di mana RUU Wantimpres akan mengatur mengenai syarat menjadi anggota DPA. Baleg menyetujui DPA diisi oleh orang yang duduk atau pernah duduk sebagai pejabat negara.

Adapun Baleg telah menggelar rapat pada Selasa (9/7), Supratman yang memimpin rapat meminta persetujuan dari anggota sidang untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Sebanyak 9 fraksi partai politik di DPR setuju revisi UU dibawa ke Paripurna DPR.

DPA disebut-sebut akan menjadi lembaga formal dari usulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk presidential club. Forum itu dimaksudkan sebagai wadah para mantan presiden yang masih hidup agar saling berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan.

Negara seperti Amerika Serikat (AS) memiliki perkumpulan tidak resmi untuk menampung para mantan presiden yang masih hidup. Forum bernama American Club of Madrid itu dimanfaatkan untuk menghasilan beragam saran kebijakan kepada presiden yang menjabat.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, bahwa bila Prabowo menghendaki DPA dihidupkan kembali, maka akan diisi oleh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI.

"Jadi, diwadahkan dalam bentuk formal supaya juga ada pride bagi mantan-mantan Presiden-Wakil Presiden RI sebagai Dewan Pertimbangan Agung," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (7/5).

Nomenklatur DPA sebelumnya sudah ada dalam struktur kenegaraan September 1945 dan dibubarkan pada 31 Juli 2003.