Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai, pelemahan daya beli sejak awal tahun ini telah berdampak pada performa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Hal tersebut tercermin dalam meningkatnya persentase kredit bermasalah atau NPL perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan mendata NPL kredit ke sektor UMKM berada di atas 4% sejak April 2024, sedangkan NPL kredit UMKM pada tahun lalu stabil di bawah 4%.

"Saya sudah melaporkan data ini ke presiden dari jauh-jauh hari atau dari pertengahan tahun ini. Indeks bisnis UMKM itu turun karena daya beli masyarakat turun," kata Teten di Istora Senayan, Jumat (27/9).

Teten menjelaskan, penurunan daya beli pada akhirnya menekan omzet UMKM di dalam negeri karena konsumen mehanan pembelian. Badan Pusat Statistik mencatat, penurunan indeks harga konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024. Kondisi tersebut membuat deflasi berlanjut pada Juli 2024 sebesar 0,18%.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,92% secara bulanan. Dia menjelaskan, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan rokok tembakau dengan deflasi sebesar 0,97%. Kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,28%.

Angka tersebut menunjukan terjadi deflasi selama tiga bulan berturut-turut, yang terutama disumbang oleh harga pangan yang bergejolak. "Ini sebenarnya pernah terjadi dulu pada Juli sampai September 2020, ini bukan hal pertama kali,"kata Amalia.

Deflasi bisa terjadi karena adanya penurunan harga atau penurunan permintaan, terutama jika produksi barang atau jasa melebihi permintaan pasar.

"Deflasi bulan ini lebih dalam dibandingkan bulan Juni 2024 dan merupakan deflasi ketiga pada tahun ini," katanya.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana khawatir, deflasi selama tiga bulan berturut-turut menjadi tanda daya beli menurun. “Sebab, ini bukan hal biasa di Indonesia," ujar Fikri kepada Katadata.co.id, bulan lalu (1/8).

Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI juga menunjukkan, ekspansi pada kategori calon kelas menengah dan kelas menengah pada 2014 hingga 2018 mengindikasikan tren positif dari mobilitas sosial ke atas. Pada periode tersebut, proporsi populasi miskin dan rentan menurun, sedangkan calon kelas menengah dan kelas menengah bertambah.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai Indonesia tidak mungkin mencapai status swasembada susu sapi segar. Ini karena pengelolaan sapi perah untuk mencapai swasembada susu membutuhkan lahan yang terlalu luas.

Kementerian Pertanian berencana mengimpor 1 juta ekor sapi perah hingga 2029 untuk memenuhi program Minum Susu Gratis. Teten mencatat, lahan yang dibutuhkan untuk memelihara seekor sapi perah mencapai 2 hektare.

Dengan demikian, lahan yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh sapi perah impor tersebut mencapai 2 juta hektare. Pada saat yang sama, Kementan baru mengidentifikasi lahan siap ternak saat ini hanya seluas 1,57 juta hektare.

"Jadi, kebutuhan susu sapi segar dikonversi ke susu berbasis protein ikan. Pemerintah sudah harus mengarahkan kebijakannya ke sana, karena ikan di dalam negeri melimpah," kata Teten di Istora Senayan, Jumat (27/9).

Status swasembada sebuah komoditas bisa didapatkan saat volume impor dari total kebutuhan komoditas tersebut kurang dari 10%. Badan Pusat Statistik mendata susu sapi segar lokal dapat berkontribusi 22% dari total kebutuhan nasional sekitar 4 juta ton per tahun.

BPS mendata produksi susu segar mencapai 968.980 ton pada 2020. Pada tahun yang sama, total kebutuhan susu segar nasional sejumlah 4,4 juta ton. Teten berargumen pemerintah dapat mengolah 24,74 juta ton ikan bernilai rendah di dalam negeri. Seluruh ikan tersebut dapat diolah menjadi 7,42 juta ton bahan baku susu ikan berupa Hidrolisat Protein Ikan atau HPI.

Dengan kata lain, Teten mengatakan, seluruh kebutuhan susu sapi segar di dalam negeri dapat digantikan oleh susu ikan. Walau demikian, Teten mengakui saat ini harga susu ikan masih mahal atau hingga Rp 70.000 per liter, sedangkan harga susu sapi segar hanya Rp 9.000 per liter.

Teten menjelaskan, tingginya harga susu ikan disebabkan oleh minimnya produsen HPI di dalam negeri. Oleh karena itu, Mantan Ketua Indonesia Corruption Watch ini mendorong pemerintah selanjutnya untuk melengkapi seluruh Tempat Pelelangan Ikan dengan mesin HPI.

Badan Pusat Statistik mendata total TPI pada 2022 mencapai 415 unit. Teten berencana melengkapi seluruh TPI di dalam negeri dengan mesin HPI.

Ia mencatat investasi untuk membangun satu pabrik HPI beserta tanah, bangunan, dan mesin mencapai Rp 15 miliar. Namun satu mesin HPI hanya membutuhkan dana segar senilai Rp 3 miliar per unit.

Teten mendorong pemerintah selanjutnya untuk memasang mesin HPI di 200 TPI pada tahun depan. Dengan kata lain, pemerintah harus merogoh anggaran hingga Rp 600 miliar untuk melaksanakan hal tersebut.

"Anggaran Kementerian Koperasi kecil, tapi di kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa melakukan itu. Dana KKP banyak," katanya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memperkirakan, harga susu ikan dapat ditekan hingga sama dengan susu sapi segar pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Harga susu ikan saat ini masih lebih mahal dibandingkan susu sapi karena minimnya pasokan di pasar.

Harga susu ikan saat ini adalah Rp 75.000 per liter. Sementara itu, Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia menyampaikan harga susu sapi segar saat ini adalah Rp 9.000 per liter.

"Susu ikan ini baru diproduksi satu perusahaan. Dalam tiga tahun harga susu sapi bisa hampir sama dengan susu sapi segar, karena harga bahan bakunya murah," kata Teten di Istora Senayan, Jumat (27/9).

Teten menyampaikan, saat ini ada 24,74 juta ton ikan bernilai rendah yang dapat diubah menjadi bahan baku susu ikan. Ikan yang dimaksud adalah ikan kecil dengan volume daging yang sedikit, seperti petek, selar, tamban, dan belok.

Teten mengakui harga susu ikan saat ini jauh lebih tinggi dari susu sapi segar. Namun, ia berargumen harga susu ikan dapat ditekan jika kapasitas produksi dinaikkan hingga setara dengan volume pengadaan pemerintah.

Mantan Ketua Indonesia Corruption Watch ini menilai pemerintahan selanjutnya hanya perlu mengerjakan strategi yang telah ia digodok. Strategi yang dimaksud adalah membangun fasilitas produksi Hirolisat Protein Ikan di Tempat Pelelangan Ikan atau TPI.

Susu ikan adalah minuman yang dibuat dari hidrolisat protein ikan yang dicampur dengan pengemulsi, perisa, pengental, dan gula agar menghasilkan rasa dan tekstur yang menyerupai susu sapi.

Badan Pusat Statistik mendata, terdapat 415 unit TPI pada 2022. Teten berencana melengkapi seluruh TPI di dalam negeri dengan mesin HPI.

Teten mencatat, investasi untuk membangun satu pabrik HPI beserta tanah, bangunan, dan mesin mencapai Rp 15 miliar. Namun, satu mesin HPI hanya membutuhkan dana segar senilai Rp 3 miliar per unit.

Ia mendorong pemerintah selanjutnya untuk memasang mesin HPI di 200 TPI pada tahun depan. Dengan kata lain, pemerintah harus merogoh anggaran hingga Rp 600 miliar untuk melaksanakan hal tersebut.

"Anggaran Kementerian Koperasi kecil, tapi di kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa melakukan itu. Dana KKP banyak," katanya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyebut kepindahan ke Ibu Kota Nusantara merupakan keputusan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Rabu (25/9).

"Yang dinyatakan Pak Jokowi berbeda dengan fakta yang ada di lapangan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Jokowi saat itu menyimpulkan bahwa IKN merupakan keputusan rakyat, tercermin dari sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mengesahkan UU IKN. Padahal, menurut Hidayat, tak seluruh anggota DPR setuju dengan pemindahan ibu kota.

"Fraksi PKS sebagai fraksi jelas menolak secara UU sejak diputuskan di Paripurna termasuk ada revisi terhadap UU itu pun PKS menolak," kata dia.

Hidayat mengklaim, terdapat dua survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 57% masyarakat Indonesia tak sepakat ibu kota pindah ke IKN.

"Jadi, apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai dengan apa yang di lapangan dan sebaiknya memang beliau menyampaikan apa adanya saja gitu. Apalagi sudah terakhir masa jabatan beliau dan jelas sekali berkali-kali diputuskan kan tidak terlaksana," kata HNW.

Wakil Ketua MPR itu pun mengatakan bahwa kini Keppres pemindahan menjadi keputusan presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto.

Pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi di industri kelapa dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan hilirisasi kelapa memiliki tujuh arah diversifikasi, antara lain untuk bahan baku bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bioavtur.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan, inisiatif bioavtur ini datang dari investor Jepang. Jepang telah memiliki teknologi untuk mengolah kelapa menjadi Bioavtur.

“Inisiatornya Indonesia Japan Business Network (IJBNet) yang sudah dapat mitra dari Jepang yang memproduksi Bioavtur. IJBNet saat ini sedang mempersiapkan pembangunan pabrik crude coconut oil (CNO) di Banyuasin, Sumatera Selatan,” kata Teguh saat dihubungi pada Jumat (27/9).

Namun, dia menyebut saat ini belum ada nama perusahaan yang diputuskan untuk mengembangkan Bioavtur di Indonesia. Adapun produksi bioavtur di Indonesia baru bisa terlaksana apabila pabrik CNO telah terbangun.

Menurut Teguh, pengembangan Bioavtur dipilih sebagai salah satu diversifikasi produk hilirisasi karena kelapa telah mendapatkan persetujuan atau serifikasi dari lembaga internasional. “Kelapa ini bisa digunakan dan aman. Ini menjadi salah satu keunggulan dibandingkan kelapa sawit yang belum mendapatkan sertifikasi. Jadi hal ini perlu untuk dimanfaatkan,” ujarnya.

Pabrik CNO ini nantinya akan mengolah kelapa-kelapa yang tidak memenuhi standar pangan. “Sehingga kelapa-kelapa kualitas akhir yang selama ini dibuang bisa dimanfaatkan,” ucapnya.

Hilirisasi Kelapa

Teguh mengatakan hilirisasi kelapa didorong oleh hadirnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Indonesia akan menjadikan hilirisasi sebagai motor penggerak industri pengolahan yang bahan bakunya disediakan dari dalam negeri.

"Kelapa dipilih karena sebelum 2020 Indonesia menjadi penghasil kelapa terbesar di dunia secara volume dan hasil. Namun sejak pandemi ternyata kita disalip Filipina,” kata Teguh.

Teguh menyebut, luasan lahan kelapa Filipina saat ini menjadi yang terbesar di dunia, mencapai 3,7 juta hektare (ha). Sementara Indonesia hanya mencapai 3,3 juta ha.

Tidak hanya produksi dan volume, Indonesia juga kalah dari Filipina dari segi pengekspor kelapa dan turunannya. Menurut Teguh, kondisi ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa kinerja Indonesia di sektor kelapa sudah dilampaui oleh Filipina. Karena itu, menurutnya, perlu konsolidasi dari pemerintah untuk menghadapi tantangan di sektor kelapa.

Menurut dia, industri kelapa nasional menghadapi masalah produktivitas yang stagnan di angka 1,1 ton per ha dan pola budidaya kelapa juga masih konvensional. Sebanyak 378 ribu ha tanaman juga sudah tua dan perlu diganti.

“Namun untuk bisa mengganti itu ternyata kapasitas produksi benih kita baru satu juta benih, batang bertahun. Potensinya kalau semuanya memproduksi itu bisa 9 juta, tapi ternyata kebutuhannya 41 juta. Jadi jauh sekali ya, antara kemampuan dan produksi benih,” ujarnya.

Teguh menyebut, kemampuan pemerintah saat ini belum bisa membantu penggantian tanaman seluas 378 ribu ha. Ia menyebut butuh waktu 38 tahun jika pemerintah ingin mengganti seluruh tanaman kelapa yang sudah tua.

“Sehingga kita perlu ada percepatan. Hal ini juga dipicu oleh permintaan yang tinggi dari Amerika, Eropa, dan Cina dengan permintaan susu kelapanya cukup tinggi,” ucapnya.

PT United Tractors Tbk (UNTR) memutuskan untuk membagi dividen interim Rp 2,42 triliun per saham atau setara Rp 667 per saham. Pelaksanaan pembayaran dividen interim akan dilaksanakan pada 24 Oktober 2024.

Melansir keterbukaan informasi UNTR di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), cum dividen interim di pasar reguler dan negosiasi dilaksanakan pada 7 Oktober 2024. Sementara cum dividen interim di pasar tunai pada 9 Oktober 2024. Cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan

Sekretaris Perusahaan Sara K. Loebis mengatakan pembagian dividen interim ini berdasarkan keputusan sirkuler dewan komisaris perseroan yang ditandatangani pada 26 September 2024. "Dewan komisaris telah menyetujui keputusan direksi UNTR tanggal 23 September 2024 untuk membagi dan membayar dividen interim untuk tahun buku 2024 kepada para pemegang saham," tulis Sara dalam keterangan resminya, Jumat (27/9).

Sara menyebut pembagian dividen interim untuk untuk tahun buku 2024 kepada para pemegang saham UNTR sebagaimana disebutkan di atas tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha United Tractors.

Berikut jadwal dividen United Tractors :

- Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 7 Oktober 2024
- Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi : 8 Oktober 2024
- Cum Dividen Interim di Pasar Tunai : 9 Oktober 2024
- Ex Dividen Interim di Pasar Tunai : 10 Oktober 2024
- Recording Date (yang berhak atas dividen) : 9 Oktober 2024
- Pelaksanaan Pembayaran : 24 Oktober 2024

Kinerja UNTR

UNTR mencatatkan laba bersih Rp 9,53 triliun di semester I 2024, turun 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan perusahaan turun 6% menjadi Rp 68,6 triliun di semester I menurun 6% secara tahunan atau year on year (yoy)

Penghasilan UNTR dikontribusikan oleh kontraktor penambangan sebesar Rp 27,93 triliun, mesin konstruksi Rp 15,6 triliun, dan pertambangan batu bara sebesar Rp 15,46 triliun.

Adapun harga saham UNTR hari ini ditutup naik 1,46% ke level 27.700. Saham anak usaha Grup Astra ini melesat 18% sepanjang tahun ini.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi antara 8% sampai 10% pada 2025. Dengan demikian, daya beli buruh dapat naik sekitar 5% pada tahun depan.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai, kenaikan UMP selama lima tahun terakhir kerap di bawah pertumbuhan inflasi sehingga upah riil buruh turun 30% dalam lima tahun terakhir. Karena itu, menurut dia, UMP sedikitnya naik 8% pada tahun depan.

"Sudah saatnya pemerintah memperhatikan kondisi riil yang dihadapi oleh para pekerja. Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk keadilan bagi buruh," kata Said dalam keterangan resmi, Jumat (27/9).

Said mencontohkan, kenaikan UMP Jabodetabek sebesar 1,58% pada tahun ini, sedangkan inflasi mencapai 2,8%. Kondisi tersebut membuat harus menombok untuk memenuhi kebutuhannya dengan tabungan. Rata-rata kenaikan UMP secara nasional pada tahun ini adalah 1,45% menjadi Rp 3,43 juta per bulan, sedangkan rata-rata inflasi mencapai 2,61%.

Said menjelaskan, kenaikan UMP 2025 sebesar 8% sudah sesuai dengan aturan yakni total antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi selama dua tahun terakhir tercatat sebesar 2,5%, sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Dengan demikian, menurut dia, otal kenaikan UMP 2025 seharusnya 7,7%.

Namun, Said berargumen kenaikan UMP 2025 dapat dibulatkan menjadi 8% sampai 10% untuk menekan disparitas upah antara kabupaten. "Pembulatan UMP menjadi 10% diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut," katanya.

Sedikitnya enam provinsi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 di kisaran 1%. Kenaikan UMP 2024 terendah terjadi di Gorontalo yakni sebesar 1,2% atau Rp 35.750 dari Rp 2,99 juta menjadi Rp 3,02 juta.

Data tersebut dihimpun Katadata.co.id dari 31 provinsi yang telah mempublikasikan kenaikan UMP 2024. Kenaikan UMP tertinggi secara persentase maupun nominal terjadi di Maluku Utara sebesar 7,5% atau Rp 223.280.

"Kenaikan UMP secara persentase terendah 1,2% dan tertingginya di 7,5%,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri

Cina tengah mengalami krisis industri baja. Hampir tiga perempat produsen baja di sana merugi pada semester pertama 2024. Kondisi ini, melansir laporan Bloomberg Inteliigence, dapat mengarah ke gelombang kebangkrutan.

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Julian Ambassadur Shiddiq mengatakan krisis tersebut dapat berdampak besar pada industri nikel di Indonesia.

"Jika industri baja Cina melemah atau gagal, permintaan nikel dari Indonesia dapat turun dan menyebabkan kelebihan pasokan," ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat (27/9).

Apabila hal itu terjadi, harga nikel global akan turun dan berimbas negatif ke proyek hilirisasi domestik. "Neraca perdagangan kita juga akan terdampak," kata Julian.

Sebanyak 84,75% produk hilirisasi nikel Tanah Air diekspor ke Tiongkok. Barang tambang ini menjadi bahan baku utama produk baja antikarat atau stainless steel. Cina banyak memproduksi produk tersebut dan sebagian besar nikelnya berasal dari Indonesia.

Penggunaan nikel dalam produk stainless steel karena sifatnya yang tahan korosi. Pengolahannya dapat menghasilkan produk konstruksi, otomotif, peralatan rumah tangga, dan manufaktur.

Pemerintah sedang mencari strategi agar produk hilirisasi nikel tidak hanya menjadi bahan baku stainless steel. "Sektor baterai kendaraan listrik (EV) adalah game changer yang bisa menggeser arah pasar,” ujarnya.

Strategi mitigasi tengah pemerintah siapkan melalui pengembangan pasar-pasar hilir baru. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar baja Cina.

"Pemerintah akan fokus pada pengembangan industri pendukung sel baterai, seperti anoda, elektrolit, separator dan lain-lain,” ucap Julian.

Kementerian PPN/Bappenas akan meluncurkan peta jalan atau roadmap hilirisasi industri kelapa pada pekan depan. Hilirsasi diharapkan dapat mendorong nilai tambah industri kelapa di Tanah Air yang kini mulai disalip Filipina.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan, rencana hilirisasi ini didorong oleh hadirnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Indonesia akan menjadikan hilirisasi sebagai motor penggerak industri pengolahan yang bahan bakunya disediakan dari dalam negeri. Salah satunya, produk kelapa.

"Kelapa dipilih karena sebelum 2020 Indonesia menjadi penghasil kelapa terbesar di dunia secara volume dan hasil. Namun sejak pandemi ternyata kita disalip Filipina,” kata Teguh dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (27/9).

Teguh menyebut, luasan lahan kelapa Filipina saat ini menjadi yang terbesar di dunia, mencapai 3,7 juta hektare (ha). Sementara Indonesia hanya mencapai 3,3 juta ha. Tidak hanya produksi dan volume, Indonesia juga kalah dari Filipina dari segi pengekspor kelapa dan turunannya.

Menurut Teguh, kondisi ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa kinerja Indonesia di sektor kelapa sudah dilampaui oleh Filipina. Karena itu, menurutnya, perlu konsolidasi dari pemerintah untuk menghadapi tantangan di sektor kelapa.

Menurut dia, industri kelapa nasional menghadapi masalah produktivitas yang stagnan di angka 1,1 ton per ha dan pola budidaya kelapa juga masih konvensional. Sebanyak 378 ribu ha tanaman juga sudah tua dan perlu diganti.

“Namun untuk bisa mengganti itu ternyata kapasitas produksi benih kita baru satu juta benih, batang bertahun. Potensinya kalau semuanya memproduksi itu bisa 9 juta, tapi ternyata kebutuhannya 41 juta. Jadi jauh sekali ya, antara kemampuan dan produksi benih,” ujarnya.

Teguh menyebut, kemampuan pemerintah saat ini belum bisa membantu penggantian tanaman seluas 378 ribu ha. Ia menyebut butuh waktu 38 tahun jika pemerintah ingin mengganti seluruh tanaman kelapa yang sudah tua.

“Sehingga kita perlu ada percepatan. Hal ini juga dipicu oleh permintaan yang tinggi dari Amerika, Eropa, dan Cina dengan permintaan susu kelapanya cukup tinggi,” ucapnya.

Ia menekankan, peta jalan hilirisai kelapa disusuh selama tujuh bulan. Ini merupakan langkah kolaborasi yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan BKPM, dan juga BRIN.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan Indonesia berencana mengendalikan ekspor buah kelapa. Rencana ini tercantum dalam peta jalan atau roadmaphilirisasi kelapa yang akan diluncurkan pada 30 September 2024.

Dalam paparannya, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, Indonesia mengekspor 756,98 juta kelapa dengan pajak 0%. Karena itu, langkah pengendalian pertama adalah melakukan pengenaan bea ekspor.

Pengenaan bea akan diatur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, yang akan berubah menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan. "Langkah selanjutnya pengendalian ekspor ilegal dan menghentikan penjualan kelapa bulat ke luar negeri," kata Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Leonardo A. A. Teguh Sambodo kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/9).

Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Luasan lahan kelapa di negara tetangga tersebut mencapai 3,7 hektare, sedangkan Tanah Air sekitar 3,3 juta hektare.

Berbeda dengan Indonesia, Filipina telah melarang ekspor komoditas pangan tersebut. Padahal, menurut Teguh, ekspor kelapa pada musim tertentu telah mengganggu stabilitas pasokan bagi industri domestik.

Praktik ekspor kelapa bulat ilegal banyak terjadi di Indonesia Timur dan pulau-pulau kecil. Pelakunya beraksi hanya dengan memanfaatkan perahu kecil. "Banyak kelapa tidak bisa dibawa ke Indonesia Barat sehingga sebagian dijual ilegal," ucapnya.

Pelarangan ekspor, harapannya, dapat mendorong banyak perusahaan mengolah buah kelapa di dalam negeri. "Ini merupakan satu keniscayaan, seperti ekspor nikel yang disetop kemudian banyak investor datang membangun smelter di Indonesia," kata Teguh.

Ketua Umum Himpunan Industri Pengelola Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudi Handiwidjaja mengatakan sangat mendukung pemerintah untuk mengendalikan tata niaga ekspor kelapa bulat. "Dana pajak yang diterima dari ekspor ini dapat diapakai untuk penanaman kembali dan kesejahteraan petani," ujarnya.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur mengatakan ada perkembangan terbaru dalam pengusutan perkara suap yang menjerat Harun Masiku. Petunjuk itu diperoleh dari penelusuran dokumen yang ditemukan dalam mobil milik Harun Masiku.

“Memang ada petunjuk-petunjuk baru yang kita temukan terkait dengan perkaranya HM," kata Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/9). Ia berharap Harun bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

"Barangkali saudara HM juga nonton, ya segera saja (menyerahkan diri), karena yang terkait dengan dia, seperti saudara W dari KPU dan lain-lain itu sudah selesai menjalankan hukuman, sudah menjadi orang bebas,” ujar Asep. .

Sebelumnya, tim penyidik KPK pada 25 Juni 2024 menemukan mobil yang diduga milik buron lembaga antirasuah itu. Di dalam mobil itu penyidik menemukan dokumen penting terkait Harun Masiku (HM).

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun Masiku, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022 Wahyu Setiawan. Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku, saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah.

Seiring perkembangan penyidikan terhadap Harun Masiku, KPK pada 23 Juli 2024, mengumumkan telah memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap lima orang terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Dalam perkara itu KPK juga sudah beberapa kali memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hal itu lantaran Hasto menjadi petinggi PDIP yang dinilai memiliki kedekatan dengan Harun yang merupakan kader PDIP.

Wacana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kian mendapatkan atensi publik. Para pakar politik beranggapan bahwa penentuan waktu tatap muka di antara keduanya dapat menjadi sinyal terbentuknya aliansi politik Prabowo-Mega.

Sejumlah petinggi Partai Gerindra memberi sinyal pertemuan akan digelar sebelum pergantian pemerintahan. Prabowo akan dilantik menjadi Presiden RI ke-8 pada 20 Oktober 2024. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bahkan mengatakan makanan yang disajikan untuk pertemuan sudah ditentukan.

Sinyal yang sama juga sempat diungkap Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga merupakan putri Megawati. Bahkan Puan mengatakan pertemuan dirancang akan digelar di tempat yang asyik. Puan pun mengatakan partainya mempersilakan bila ada kader PDIP yang akan digandeng Prabowo masuk dalam kabinet.

Pakar Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpendapat bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober memiliki nilai strategis yang lebih besar dibandingkan jika terjadi setelah pelantikan. Menurut Ujang pertemuan sebelum pelantikan bisa menjadi penentu apakah PDIP akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Pertemuan itu juga sekaligus berpengaruh terhadap penyusunan kabinet.

"Pertemuan sebelum pelantikan ini jadi tonggak penting. Punya nilai dan makna besar dibandingkan setelah pelantikan, karena dapat menentukan arah PDIP untuk masuk koalisi atau tidak," kata Ujang melalui pesan suara WhatsApp pada Jumat (27/9).

Sebaliknya, jika pertemuan baru terjadi setelah pelantikan, tatap muka Prabowo-Mega dianggap tidak punya makna signifikan. Pertemuan setelah pelantikan menurut Uang tidak bisa dilihat sebagai kode kuat PDIP bergabung ke koalisi Prabowo dan menjadi oposisi.

"Jadi berbeda, pertemuan yang dilakukan setelah pelantikan dianggap sudah tidak menarik lagi. Itu menandakan PDIP tidak masuk pemerintahan, tidak masuk kabinet," ujar Ujang.

Di samping persoalan waktu pertemuan, menguatnya isu tatap muka Prabowo-Mega juga bisa dilihat sebagai upaya Prabowo mengamankan pemerintahan. Pertemuan itu menurut Ujang sebagai bentuk kepentingan Prabowo untuk merangkul PDIP guna memperkuat posisinya di kabinet maupun parlemen nantinya.

Sejauh ini baik PDIP maupun Gerindra belum menyampaikan termin pasti ihwal pelaksanaan pertemuan Prabowo-Mega. Mereka hanya menyebut terus berupaya untuk mempertemukan Prabowo-Mega sebelum pelantikan.

Dampak Psikologis kepada Jokowi

Di sisi lain, Ujang berpendapat pertemuan Prabowo-Mega nantinya bisa memberikan dampak psikologis terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini karena hubungan Jokowi dengan Megawati cenderung tidak akur sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Secara psikologis kalau pertemuan Prabowo-Megawati terjadi, yang tidak enak hanya Jokowi saja. Karena memang hubungannya tidak baik dengan Megawati," kata Ujang.

Sementara itu Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, beranggapan adanya isu tentang rencana agenda pertemuan Prabowo dan Megawati merupakan indikasi PDIP bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Arifki menilai masuknya PDIP ke pemerintahan Prabowo bakal menambah kekuatan politik pemerintah, terutama dalam politik parlemen.

Menurut Arifki, posisi PDIP sebagai pemenang pemilihan legislatif (Pileg) punya kekuatan dominan untuk menjadi oposisi kritis terhadap Prabowo nantinya. "PDIP pernah teruji sebagai oposisi yang kritis di era pemerintahan SBY. Tak menutup kemungkinan hal itu terjadi lagi di era Praboowo, jika PDI-P memilih sikap sebagai oposisi total," kata Arifki melalui keterangan tertulis pada Jumat (27/9).

Dia menambahkan, PDIP juga melihat potensi memperoleh dukungan suara rakyat apabila memilih untuk menjadi partai oposisi. Dukungan terutama suara dari pemilihnya yang kalah di Pilpres saat mendukung Ganjar Pranowo.

Arifki berpendapat pertemuan Prabowo-Megawati cenderung dapat terlaksana. Ini karena kedua tidak memiliki masalah pribadi. Selain itu, dua tokoh ketua partai politik ini pernah punya histori duet Mega-Pro di Pilpres 2009.

Sejarah dua tokoh ini bakal memperkuat alasan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. “Terkadang kita harus tahu bahwa Megawati punya cara sendiri dalam menentukan sikap politiknya. Itu terlihat di Pilkada 2024. Pilihan politiknya tidak hanya mengetjukan lawan politik, tetapi juga kader-kader PDIP sendiri," ujar Arifki.

Pertemuan Prabowo - Mega Tunggu Kecocokan Waktu

Ihwal waktu pertemuan Megawati - Prabowo, Puan menyampaikan belum ada jadwal pasti terkait pertemuan Megawati dan Prabowo. Kendala utama adalah menyesuaikan waktu yang cocok antar dua sosok politisi tersebut.

Meski belum ada kepastian terkait jadwal pertemuan antara Mega dan Prabowo. PDIP berharap pertemuan keduanya bisa terjadi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. "Jadi tunggu saja. Mudah-mudahan segera bisa dilakukan sebelum pelantikan. Update-nya baru sebatas itu," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga telah menyampaikan bahwa rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sudah disusun. "Insya Allah akan terjadi," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (9/9).

Muzani mengatakan hal tersebut seusai MPR bertemu dengan Megawati menyangkut pencabutan TAP XXXIII/MPRS/1967. Ia mengatakan [pertemuan antara dua Ketua Umum partai itu akan terlaksana dalam waktu dekat. "Pokoknya insyaallah akan terjadi sebelum pelantikan," ujar Muzani.