Mantan Menteri Transportasi Singapura S Iswaran mengaku bersalah menerima hadiah saat menjabat. Ia menerima layanan jet pribadi dari taipan Singapura – Malaysia Ong Beng Seng.

Sidang korupsi eks menteri Singapura itu dimulai pada Selasa (24/9). Dikutip dari Reuters, ini merupakan persidangan korupsi pertama yang melibatkan menteri di negeri jiran itu.

Kasus korupsi terakhir yang melibatkan menteri Singapura terjadi pada 1986, ketika menteri pembangunan nasional diselidiki karena diduga menerima suap. Ia meninggal sebelum dapat didakwa di pengadilan.

Singapura termasuk dalam lima negara paling korup di dunia tahun lalu, menurut indeks persepsi korupsi Transparency International.

Iswaran ditangkap pada Juli tahun lalu dan dituduh menerima suap ratusan ribu dolar dari taipan properti Ong Beng Seng dan pengusaha lain Lum Kok Seng.

Attorney-General of Singapore atau Jaksa Agung Singapura mengatakan Iswaran mengaku bersalah atas tuduhan menghalangi keadilan. Eks menteri ini juga mengaku telah menerima sesuatu yang bernilai tanpa membayar atau membayar dengan harga rendah dari orang yang terlibat dengannya dalam kapasitas resmi sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

Jaksa melanjutkan lima dari 35 dakwaan yang dihadapi Iswaran. Dua dari 35 dakwaan, yang awalnya merupakan dakwaan korupsi terkait hadiah dari Ong, diubah menjadi menerima hadiah dari orang yang terlibat dengannya dalam kapasitas resmi.

Iswaran menerima bantuan yang mencakup tiket pertandingan sepak bola Liga Primer Inggris dan Grand Prix Formula 1 Singapura. Iswaran adalah penasihat panitia pengarah Grand Prix, sementara Ong memiliki hak atas balapan tersebut.

Biro Investigasi Praktik Korupsi atau CPIB menyelidiki rekan-rekan taipan properti Ong Beng Seng pada Mei 2023, ketika menemukan manifes penerbangan jet pribadi milik Ong.

Dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa Iswaran menerima undangan dari Ong untuk ikut bersamanya dalam perjalanan ke Qatar pada 6 Desember 2022. Ong mengatakan akan menanggung semua biaya perjalanan.

Iswaran mengambil cuti pribadi yang mendesak dan terbang ke Qatar pada 10 Desember 2022, dengan jet pribadi milik Ong.

Pria berusia 62 tahun itu menginap di kamar di Four Seasons Doha dan terbang kembali keesokan harinya dengan penerbangan kelas bisnis. Biaya kamar hotel dan tiket pulang dibayar oleh Singapore GP, tempat Ong menjadi pemegang saham mayoritas.

Biaya perjalanan tersebut lebih dari S$ 20 ribu. Iswaran tidak membayar kembali biaya ini kepada Ong maupun Singapore GP hingga CPIB menemukan manifes penerbangan jet pribadi tersebut. Ia juga tidak melaporkan hadiah ini kepada pemerintah.

Iswaran mengetahui bahwa Ong terlibat dalam kontrak antara GP Singapura dan Dewan Pariwisata Singapura pada 2022. “Kontrak ini terkait fungsi resmi Iswaran sebagai menteri dan ketua Komite Pengarah F1,” kata jaksa dikutip dari CAN.

Hal itu merupakan pelanggaran menurut Pasal 165 KUHP.

Pada 18 Mei 2023, rekan-rekan Ong memberitahu Iswaran bahwa CPIB menyita manifes penerbangan dan menanyai mereka tentang perjalanan ke Doha. Sejak saat itu hingga 23 Mei 2023, Ong memberi tahu Iswaran tentang perkembangan penyelidikan melalui telepon.

Sehari setelah panggilan telepon mereka, kedua pria itu berbicara lagi, dan Iswaran meminta Ong agar GP Singapura menagih biaya perjalanan ke Doha kepada dirinya. Ong mengatur agar faktur dikirimkan ke asisten pribadi Iswaran keesokan harinya.

Sekitar 25 Mei 2023, Iswaran mengeluarkan cek S$ 5.700 untuk GP Singapura. “Tindakan ini cenderung menghalangi jalannya peradilan, karena memperkecil kemungkinan bahwa ia akan diselidiki oleh CPIB terkait perjalanan ke Doha", kata Jaksa Penuntut.

"Iswaran saat itu tahu bahwa tindakannya melakukan pembayaran untuk penerbangan Doha - Singapura kemungkinan akan menghalangi jalannya keadilan,” Jaksa menambahkan.

Inilah dasar pelanggaran paling serius yang dilakukan Iswaran, yakni menghalangi keadilan berdasarkan Pasal 204A KUHP, yang hukumannya maksimal tujuh tahun penjara.

Jaksa Agung Singapura mengatakan ada risiko litigasi dalam pembuktian tuduhan korupsi di luar keraguan yang wajar. “Ini mengingat ada dua pihak utama dalam transaksi tersebut, dan keduanya akan berkepentingan untuk menyangkal adanya korupsi dalam transaksi,” kata Jaksa dikutip dari Reuters.

Dakwaan menerima hadiah dapat dijatuhi hukuman penjara hingga dua tahun dan denda. Atas tuduhan menghalangi keadilan, Iswaran dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tujuh tahun dan denda.

Namun, Jaksa Penuntut meminta hukuman yang jauh lebih ringan yakni enam hingga tujuh bulan penjara. Pembela meminta delapan minggu penjara, seraya menambahkan bahwa Iswaran akan dijatuhi hukuman pada 3 Oktober

Pimpinan MPR mendorong agar Presiden Indonesia kedua Soeharto dan Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mendapat gelar pahlawan nasional.

"Tidak perlu ada lagi dendam sejarah yang diwariskan kepada anak-anak bangsa yang tak pernah tahu dan terlibat pada berbagai peristiwa kelam masa lalu," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo usai Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan 2019 - 2024 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/9).

Pimpinan MPR mengusulkan agar jasa dan pengabdian Presiden Indonesia pertama Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur mendapat penghargaan yang layak.

MPR menerima surat dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 18 September perihal kedudukan Pasal 4 Ketetapan atau Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 yang membahas soal Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme alias KKN.

Status hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 dinyatakan masih berlaku menurut TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR 1960 sampai dengan 2002.

Meski begitu, MPR sepakat menghapus nama Soeharto dalam Pasal 4 Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang KKN, karena kasusnya dianggap sudah selesai lantaran yang bersangkutan telah wafat.

Pimpinan MPR juga menerima surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB perihal kedudukan Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid yang berisi pemberhentian sebagai presiden.

Rapat gabungan pimpinan MPR sepakat bahwa Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tidak berlaku lagi, sebagaimana dinyatakan dalam Tap MPR Nomor I/MPR/2003.

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menegaskan MPR merupakan aktualisasi dari permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia, sehingga harus merajut persatuan bangsa.

"Layaknya benang yang mengikat kain berbagai warna, MPR menganyam harapan dan cita-cita bangsa dalam satu harmoni," kata dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar peletakan batu pertama alias groundbreaking lima fasilitas publik di Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara, Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Utara, Rabu (25/9).

Fasilitas publik yang dimaksud termasuk hotel, sekolah, dan resort. Tiga di antaranya merupakan investasi asing yakni Australia, Rusia, dan Cina dengan nilai investasi Rp 1,15 triliun.

Rincian proyek dan nilai investasinya sebagai berikut:

1. Australian Independent School atau AIS Nusantara

Jokowi menyebutkan, AIS Nusantara akan dibangun di atas lahan 7.900 meter persegi. Fasilitas ini dapat menampung 750 siswa dari jenjang pre-school hingga Sekolah Menengah Atas atau SMA.

AIS Nusantara menawarkan fasilitas standar internasional untuk ruang belajar, sarana olahraga dan rekreasi. Kampus ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti mini soccer, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, kolam renang semi olympic dan auditorium berkapasitas 250 orang.

Jokowi berharap keberadaan AIS di IKN menghadirkan pendidikan berkualitas dunia dan memberikan pilihan bagi masyarakat. Nilai investasi ini Rp 150 miliar.

2. D’Prima Hotel Nusantara

D’Prima Hotel Nusantara memiliki 154 kamar. Bangunan ini merupakan bagian dari jaringan hotel lokal yang telah memiliki 19 properti di berbagai kota besar di Indonesia.

Nilai investasi proyek tersebut Rp 100 miliar.

3. Magnum Resort Nusantara

Jokowi optimistis pembangunan hunian seperti Magnum Resort Nusantara akan menarik lebih banyak investor dan memperkuat ekosistem properti di IKN.

"Kehadiran Magnum Resort di IKN akan memberikan lebih banyak pilihan properti berkualitas," ujar Presiden.

Nilai investasi Magnum Resort Nusantara Rp 500 miliar. Proyek dari perusahaan properti Rusia, Magnum Estate ini akan dibangun di atas lahan 1,3 hektare.

4. Delonix Nusantara

Ini merupakan proyek kawasan properti mixed-use di atas lahan 24 ribu hektare. Nilai investasi proyek yang didukung oleh Delonix Group dari Cina ini Rp 500 miliar.

Kehadiran Delonix Group sebagai jaringan hotel dan gaya hidup internasional di IKN diharapkan menjadi salah satu pelopor investasi asing yang berkontribusi besar dalam pengembangan ibu kota baru.

"Ini akan dikembangkan menjadi model J hotel, serviced apartment, pusat perbelanjaan, perkantoran dan pusat olahraga dan kebugaran di kawasan Ibu Kota Nusantara ini," ujar Presiden Jokowi.

Dengan pengalaman Delonix Group yang telah mengoperasikan lebih dari 1.600 properti hotel di berbagai negara, Jokowi yakin Delonix Nusantara akan berkembang pesat di IKN.

5. Teras Hutan IKN by Plataran

Plataran, sebagai salah satu pemain kelas dunia dalam industri pariwisata, berencana membangun ‘Teras Hutan Ibu Kota Nusantara by Plataran’ di atas lahan 2.000 meter persegi.

Lokasi itu akan menjadi venue dan dining berkelas internasional. Pembangunannya diperkirakan selesai dalam satu tahun dengan nilai investasi Rp 25 miliar.

Jokowi menyampaikan beberapa investor asing kagum terhadap IKN. Ia mencontohkan investor asal Rusia, Igor Maksimov dan Stanislav Sadovnikov yang mengakui IKN sebagai lokasi terbaik yang pernah mereka lihat untuk berinvestasi.

"Mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan dan rasa percaya bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik untuk investasi," kata Jokowi.

Berjarak satu jam dari pusat Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Desa Jirak menyimpan hasil alam berupa ikan air tawar yang saat tengah dicoba untuk dikenalkan pada masyarakat luas.

Di desa ini dibentuk Kelompok Usaha Acil Desa Jirak (Kuas Jirak) yang saat ini tengah mengelola hasil ikan menjadi sejumlah olahan. Mereka menggandeng PT Pertamina (Persero) untuk membantu pengembangan usaha mereka.

Dalam bahasa Banjar, Acil berarti bibi, biasa digunakan untuk memanggil ibu-ibu. Karena Kuas Jirak terdiri dari sekelompok ibu rumah tangga, maka dinamakan demikian.

Saat ini, terdapat dua kelompok dalam badan Kuas Jirak, keduanya mengelola olahan berbahan dasar ikan. Pertama dinamai kelompok Barokah, dan kelompok lainnya bernama Sukmasaji.

Ketua Kelompok Barokah, Srihartini (27) mengatakan, terdapat tiga jenis ikan yang dijadikan bahan baku utama yakni ikan gabus, nila, dan lele. Ketiga jenis ikan itu tersebar di sekitar desa Jirak yang merupakan rawa. Jika air pasang, masyarakat dapat mengambil ikan langsung dari halaman belakang rumahnya.

Terdapat penampungan sedalam lebih kurang dua meter di tengah rawa. Fungsinya, jika air perlahan surut, akan menjadi tempat bermukim ikan tersebut.

Daging ikan nila, lele, dan gabus diolah menjadi abon. Masing-masing bernama boniga (abon ikan gabus), bonila (abon ikan nila), dan bonile (abon ikan lele). Hartini menjelaskan poses pengolahan ikan ala Kuas Jirak agar tak hanya menjadi satu jenis produk saja.

"Kami bikin minyaknya dulu, kami ambil intisarinya, yitu menjadi albumen," kata Hartini, ditemui di Jirak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Rabu (25/9).

Setelah menjadi albumen, daging ikan dipisahkan dari tulangnya. Daging ikan diolah menjadi abon, sementara tulangnya "disulap" menjadi kerupuk. Sedangkan minyak yang didapat dari pengolahan abon ikan kemudian diolah menjadi sabun untuk mencuci pakaian.

"Jadi, dari satu bahan ikan, kami dapat empat produk, albumen, abon, sabun, dan kerupuk," kata Hartini.

Kerja Sama dengan Pertamina

Hartini mengatakan semula di Desa Jirak hanya mengelola ikan menjadi abon saja. Pengembangan produk dilakukan setelah bekerja sama dengan CSR Pertamina yang dimulai sejak 2022 lalu. Sebelumnya olahan ikan di Desa Jirak hanya untuk keperluan konsumsi pribadi, bukan untuk dijual.

Ibu rumah tangga berusia 27 tahun ini mengatakan selain diberi pelatihan berkaitan dengan pengolahan dan manajemen pemasaran, Pertamina juga memberikan modal awal berupa uang sejumlah Rp 10 juta, freezer, mesin press, serta alat lainnya.

Kepala Desa Jirak, Pansyah mengatakan, awal kerjasama desanya dengan Pertamina dimulai dengan pengajuan proposal olehnya. Pansyah bersyukur dengan kerja sama tersebut, karena sebelumnya mayoritas ibu-ibu di desa Jirak tidak bekerja.

"Dengan adanya kegiatan pengolahan ikan ini, jadi sekarang mereka sudah bisa mengolah ikan," katanya.

Pansyah mengatakan, hal itu selaras pula dengan peningkatan pendapatan para ibu rumah tangga di desanya. Di sisi lain, ia pun senang lantaran pasokan ikan yang ada di alam sekitar Jirak terkelola dengan baik.

Kelompok Barokah terdiri dari 10 orang, sedangkan Sukmasaji terdiri dari 15 orang. Proses produksinya dilakukan dua kali dalam satu minggu. Untuk pedapatan bersih, tiap orang dapat mengantongi Rp 350 hingga Rp 400 ribu per bulannya.

Community Development Officer Pertamina EP Tanjung, Lina Nur Afifah mengatakan, pada dasarnya kelompok di Desa Jirak sudah memiliki kemampuan untuk mengolah ikan. Pertamina, membantu untuk mengembangkan kelompok, produk, juga pemasarannya.

Lina mengatakan, dalam seminggu rutin dilakukan monitoring ke desa Jirak untuk dilihat perkembangan, pembukuan, pemasukan, dan hal teknis lainnya.

Mulanya Desa Jirak mengajukan proposal, setelah diterima, kerja sama dimulai sejak 2022. Pada 2023, Pertamina membantu mengembangkan kelompok dan produk yang dihasilkan, juga pemasarannya.

Pada 2024, sembari mengembangkan, Pertamina mencoba mengembangkan kembali kelompok baru lainnya yang juga terdiri dari kelompok ibu rumah tangga di desa Jirak.

"Kami membantu untuk mendesain kemasannya, membuat buku pelaporan keuangan, pelatihan pengembangan, diverifikasi profit-nya, jadi semula hanya abon saja, itu kami kembangkan," kata dia.

Field Manager PEP Tanjung Field, Kurniawan Triyo Widodo, mengatakan program CSR menjelaskan bahwa perusahaan memiliki bertujuan dalam program CSR untuk memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

"Program Kuas Jirak juga merupakan adalah wujud nyata komitmen kami terhadap prinsip-prinsip environmental, social, and governance," kata dia.

Lebih jauh, Head of Communication Relations & CID Zona 9, Elis Fauziyah, mengatakan, program ini berhasil mengurangi limbah minyak jelantah hingga 500 ml per bulan yang diolah menjadi sabun serta menghemat energi listrik sebesar 445,95 KWh per tahun.

"Program ini juga memberdayakan 25 perempuan dalam pengolahan ikan, memberikan keterampilan tambahan, dan memberikan berkontribusi terhadap pada penetapan Desa Jirak sebagai 'Kampung Haruan' oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong pada 2022," kata Elis.

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin kubu Arjsad Rasjid akan membawa keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin 2024 ke pengadilan perdata. Keputusan Munaslub Kadin 2024 dinilai melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin dan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia Hamdan Zoelva berencana menggugat penanggung jawab Munaslub Kadin 2024 ke pengadilan negeri. Hamdan menilai, gugatan akan diajukan terhadap Dewan Pengarah, kepanitiaan, dan semua pihak yang aktif dalam penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024.

"Kami belum menentukan pengadilan negeri mana yang akan menerima gugatan tersebut karena ada banyak aspek yang harus kami kaji," kata Hamdan di Menara Kadin, Rabu (25/9).

Ia mengklaim telah memiliki daftar nama orang-orang yang aktif dalam penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024. Namun, Hamdan masih enggan mengumumkan pihak-pihak tersebut dengan dalih masih dalam proses penyidikan internal.

Hamdan menyampaikan, gugatan didasarkan alasan penggelaran Munaslub Kadin 2024 tidak logis. Munaslub Kadin 2024 memutuskan mengganti Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid karena menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pemilihan Presiden 2024.

Arsjad saat itu mengambil cuti dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin selama delapan bulan sejak september 2023. Langkah tersebut diambil agar tidak mencampurkan urusan politik dengan Kadin.

Hamdan mengatakan, Ketua Umum Kadin selama ini aktif dalam kegiatan politik. Ia mencontohkan Ketua Umum Kadin 2009-2014 MS Hidayat dan Ketua Umum Kadin 1993-2003 Aburizal Bakrie yang menjabat sebagai pengurus Partai Golkar. Hamdan menekankan status yang dimiliki Hidayat dan Bakrie tidak menyalahi AD/ART Kadin.

Dokumen penjelasan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1987 menyatakan pengurus Kadin boleh menjadi anggota partai politik atau golongan karya. Namun beleid yang sama menekankan pengurus kadin tidak boleh membawa politik dalam kadin maupun membawa kadin dalam politik.

Ketua Umum Kadin 2015-2020 Rosan Roeslani pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2018. "Saya tidak menemukan dokumen bahwa Pak Rosan minta cuti sebagai Ketua Kadin saat menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye," katanya.

Hamdan menilai proses maupun pengajuan Munaslub Kadin 2024 cacat berdasarkan AD/ART Kadin. Selain proses pengajuan Munaslub, Hamdan menemukan penyelenggaraan Munaslub tidak memenuhi kuorum.

Munaslub Kadin wajib dihadiri oleh setengah Anggota Luar Biasa Kadin. Musyawarah Nasional Kadin ke-VIII menetapkna jumlah Anggota Luar Biasa Kadin adalah 124 organisasi, sedangkan Anggota Luar Biasa yang menghadiri Munaslub Kadin 2024 hanya 25 organisasi.

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin kubu Arsjad Rasjid berencana menempuh jalur pidana terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin 2024. Mereka menduga ada tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan terkait persetujuan 14 Kadin tingkat provinsi.

Delapan belas kadin daerah harus mengajukan permohonan Munaslub dan menghadirinya agar dinilai sah secara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin. Namun, Kuasa Hukum Kadin Provinsi Denny Kailimang menemukan Kadin Provinsi yang mengajukan penggelaran Munaslub hanya 14 daerah, sedangkan yang menghadirinya hanya 13 daerah.

"Saya sudah berkonsultasi dengan Kepolisian untuk melaporkan tindakan beberapa oknum yang mengaku sebagai utusan dari Kadin Provinsi," kata Denny di Menara Kadin, Rabu (25/9).

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang AD dan ART Kadin menetapkan Munaslub wajib dihadiri oleh 18 Ketua Umum Kadin Provinsi. Namun, Denny mencatat Ketua Umum Kadin Provinsi yang menghadiri Munaslub 2024 hanya 13 orang.

Ia mengaku masih menginventarisasi anggota Kadin Provinsi yang menghadiri Munaslub Kadin 2024. Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk melengkapi laporan yang akan dilayangkan ke Kepolisian.

Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan, Munaslub dihadiri oleh 28 Ketua Kadin Provinsi dan 25 Ketua Asosiasi. Denny menduga setidaknya ada 14 oknum yang memalsukan dokumen persetujuan Kadin Provinsi.

Denny menyampaikan, sejauh ini 21 Kadin Provinsi masih menentang diselenggarakannya Munaslub. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 20223 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemalsuan surat masuk pada Pasal 263 dengan hukuman bui maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku MAS Latuconsina mengaku sebagai salah satu Kadin Provinsi yang menolak keberadaan dan hasil keputusan Munaslub Kadin 2024. Latuconsina mencatat setidaknya ada lima Ketua Umum Kadin Provinsi yang mangkir dari Munaslub Kadin 2024 namun dicatat hadir.

Kelima ketua kadin Provinsi tersebut adalah Ketua Kadin Papua Ronald Antonio, Ketua Kadin Jambi Usman Sulaiman, Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara, Ketua Kadin Jakarta Diana Dewi, dan dirinya sendiri.

"Ketua Kadin Maluku tercatat hadir di sana, sementara saya di sini menolak Munaslub Kadin 2024," kata Latuconsina.

Maka dari itu, Latuconsina mengaku saat ini terus menerus dimintai tanda tangan sebagai bukti menghadiri Munaslub Kadin 2024. Menurutnya, 21 Ketua Kadin Provinsi mengalami hal yang sama agar Munaslub Kadin 2024 memiliki legitimasi hukum.

Latuconsina mengaku mengenali pihak-pihak yang kerap meminta persetujuannya terkait hasil Munaslub Kadin 2024. Namun Latuconsina enggan menjelaskan siapa pihak yang dimaksud.

"Saya kenal dong, paling mereka disuruh Pak Anindya Bakrie karena Pak Anindya mau jadi Ketua Umum Kadin Indonesia," katanya.

Pemerintah masih mengkaji rencana menghentikan operasional 13 pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut belum ada target waktu pelaksanaan pensiun dini PLTU tersebut.

Ia hanya mengatakan Kementerian ESDM akan melaksanakan rencana itu. "Belum ada target tapi kami akan melakukan. Saya kan baru sebulan jadi menteri," ucapnya seusai menghadiri acara "Green Initiative Conference 2024" di Jakarta, Rabu (25/9).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi sebelumnya mengatakan ada 13 PLTU yang masuk dalam rencana pensiun dini. Pemilihan pembangkit ini berdasarkan studi internal bersama Institut Teknologi Bandung dan United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Beberapa pembangkit yang masuk dalam daftar tersebut adalah PLTU Suralaya di Cilegon, Banten; PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur; dan PLTU Ombilin di Sijantang Koto, Sumatera Barat.

Eniya mengatakan pensiun dini pembangkit batu bara akan melalui Keputusan Menteri ESDM. Dari aturan tersebut, Kementerian akan membentuk peta jalan atau roadmap penghentian operasi PLTU.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memberi sinyal perubahan arah kebijakan pensiun dini PLTU. Ia menyebut operasional pembangkit berbahan bakar batu bara itu tidak menjadi masalah. Pemerintah akan mengembangkan fasilitas penyimpanan dan penangkapan karbon atau CCS untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia.

"PLTU tidak apa-apa. Kami akan mengembangkan carbon capture storage," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9). Pemerintah sedang melakukan uji coba pelaksanaan fasilitas tersebut.

CCS adalah teknologi penangkap emisi gas rumah kaca, untuk mencegah polusi udara terlepas ke atmosfer. Emisi yang tertangkap kemudian disimpan di bawah tanah secara permanen. Potensi CCS di Indonesia mencapai 400 sampai 600 gigaton, artinya seluruh emisi di dalam negeri dapat disimpan dengan teknologi ini selama 322 sampai 482 tahun.

Rencana pensiun dini PLTU kini mengalami kendala karena kebutuhan biaya yang sangat besar. Berdasarkan kajian Institute for Essential Services Reform (IESR), biayanya mencapai US$ 4,6 miliar (sekitar Rp 69,5 triliun) hingga 2030 dan US$ 27,5 miliar (sekitar Rp 415,7 triliun) hingga 2050.

Indonesia resmi mengajukan diri untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau CP-TPP. Partisipasi dalam kerja sama perdagangan bebas ini diperkirakan akan mendongkrak nilai ekspor hingga 10%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bergabungnya pemerintah dengan CP-TPP akan membuka pasar Amerika, khususnya Kanada dan Meksiko. Airlangga menilai kedua pasar tersebut pada akhirnya juga akan membuka jalan tidak langsung menuju pasar Amerika Serikat.

"Kami berharap sebagai ekonomi terbesar dan satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara, keanggotaan di CP-TPP dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah global," kata Airlangga di kantornya, Rabu (25/9).

CP-TPP saat ini beranggotakan 11 negara, yakni Australia, Brunei, Kanada, Cili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam. Airlangga menjelaskan, salah satu manfaat dari keanggotaan CP-TPP adalah kemudahan ekspor ke semua negara anggota. Salah satu keuntungan yang diincar Airlangga adalah penghapusan kebijakan trade-in-quota ke Meksiko.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menyatakan ada empat produsen mobil yang menyasar pasar Meksiko. Negara tersebut merupakan salah satu pasar terbesar untuk mobil Indonesia.

"Tantangan ekspor ke mobil ke Meksiko bukan soal daya saing, tapi kami diberikan kuota untuk ekspor. Kami harap kebijakan seperti ini akan hilang setelah menjadi anggota CP-TPP," katanya.

Airlangga menjelaskan, proses keanggotaan Indonesia dalam CP-TPP dimulai dengan mengirim surat permintaan ke Selandia Baru selaku depository country CP-TPP. Namun, proses keanggotaan tersebut telah dimulai sejak penyampaian niat bergabung di Nikkei Forum ke-29 Mei 2024.

Mantan Ketua Umum partai Golkar ini mengatakan Indonesia kini resmi menjalankan proses keanggotaan CP-TPP bersama tujuh negara lain, seperti Cina, Taiwan, dan Kosta Rika. Inggris menjadi negara terbaru dalam CP-TPP pada Desember nanti setelah menjalani proses keanggotaan selama 2,5 tahun terakhir.

Karena itu, Airlangga menargetkan Indonesia menjadi anggota CP-TPP secepatnya pada 2027. Airlangga menekankan, CP-TPP merupakan perjanjian perdagangan antar perekonomian, bukan negara.

Ia juga menjelaskan keanggotaan CP-TPP merupakan salah satu upaya Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Keanggotaan CP-TPP dapat menggerakan reformasi struktural dan membuka pasar ekspor.

"Kami sudah melaporkan langkah ini ke presiden terpilih untuk memulai proses keanggotaan CP-TPP," katanya.

Momen yang Tepat

Airlangga menilai proses keanggotaan Indonesia dalam CP-TPP memiliki momentum yang baik. Perekonomian dunia saat ini sedang dalam proses pemulihan.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini belum agresif. Menurutnya, angka tersebut akan jauh lebih besar pada 2-3 tahun ke depan atau tepat saat Indonesia menjadi anggota CP-TPP.

Airlangga memperkirakan permintaan di pasar ekspor baru akan berkembang secepatnya pada 2026. Pada saat yang sama, negara-negara anggota CP-TPP dapat menjadi pintu gerbang ke negara-negara dengan permintaan tinggi.

Salah satu permintaan yang diperkirakan meningkat adalah tekstil dan produk tekstil atau TPT. Sementara itu, Airlangga menyampaikan produk TPT buatan lokal dikenakan bea masuk sekitar 30% di mayoritas negara dengan peningkatan permintaan TPT.

"Kalau bea masuk produk TPT kita setidaknya sama seperti Vietnam, ekspor Indonesia bisa lebih besar. Selain itu, sektor TPT sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian dan lembaga di masa pemerintahan periode 2024-2029.

Muzani mengatakan, Prabowo ingin fokus pada program-program yang lebih spesifik di setiap bidang. Menurutnya, saat ini beberapa urusan pemerintahan masih digabungkan di dalam satu kementerian.

"Pak Prabowo ingin memfokuskan pada program, satu kementerian satu bidang," kata Muzani seusai menghadiri sidang akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 pada Rabu (25/9).

Prabowo berencana memisahkan kementerian yang mengelola banyak bidang menjadi kementerian yang lebih spesifik. Ini betujuan agar setiap kementerian lebih fokus pada tugas dan program di bidang tertentu, sehingga program pemerintah menjadi lebih efektif.

"Banyak bidang yang masih dirangkap dalam satu kementerian. Pak Prabowo ingin ada fokus pada program, maka kementerian dipecah," katanya.

Prabowo dikabarkan telah memulai proses penyusunan kabinet periode pemerintahan 2024-2029. Beredar kabar Prabowo bakal membentuk 44 kementerian. Sejumlah perangkat hukum juga telah disiapkan untuk mengakomodir keperluas Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan revisi UU Kementerian Negara, presiden bisa menentukan jumlah kementerian.

Ketentuan teranyar pada baleid Pasal 15 revisi UU Kementerian Negara menetapkan jumlah keseluruhan kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Ketentuan terbaru ini merevisi Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 kementerian.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemerintah memberikan fleksibilitas kepada presiden terpilih untuk menentukan jumlah kementerian, sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya.

"Kami memberikan ruang, kami tidak pernah bilang harus banyak atau sedikit, tapi berapa pun kebutuhan yang dibutuhkan oleh presiden," ujar Supratman di lokasi serupa.

Situasi Timur Tengah kian memanas usai konflik antara Hizbullah dengan Israel terus membesar. Bahkan, Hizbullah menembakkan rudal ke Tel Aviv untuk pertama kalinya serta membidik Mossad, badan intelijen Israel.

Militer Israel mengatakan sirene peringatan berbunyi di Tel Aviv pada hari Rabu (25/9), ketika sebuah rudal yang melintas dari arah Lebanon dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel.

Hizbullah mengatakan gedung yang menjadi sasaran adalah tempat Mossad, yang diduga merencanakan serangan pager baru-baru ini. Ini adalah pertama kalinya kelompok yang didukung Iran itu mengklaim serangan balistik.

“Perlawanan Islam meluncurkan rudal balistik ‘Qader 1’ pada pukul 6:30 pagi (03:30 GMT) pada hari Rabu, 25-9-2024, menargetkan markas besar Mossad di pinggiran Tel Aviv,” demikian keterangan Hizbullah dikutip dari Al Jazeera, Rabu (25/9).

Militer Israel mengatakan ini adalah pertama kalinya rudal yang ditembakkan dari Lebanon mencapai wilayah Israel tengah. Meski demikian, mereka membantah markas Mossad menjadi sasaran.

"Markas Mossad tidak berada di daerah itu, (tetapi) agak ke timur dan utara daerah itu. Rudal mereka (Hizbullah) memicu peringatan di Netanya dan Tel Aviv," kata Juru bicara internasional militer Israel, LTC Nadav Shoshani dikutip dari The Guardian, Rabu (25/9).

Shoshani mengatakan Hizbullah saat ini berusaha meningkatkan tensi ketegangan Lebanon dengan Israel. Ia juga mengatakan serangan Israel dalam beberapa pekan terakhir telah melumpuhkan persenjataan kelompok tersebut.

"Kami berencana membela diri dan menyingkirkan ancaman tersebut," katanya.

Awal pekan ini, 39 orang tewas dan ribuan lainnya terluka setelah pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh Hizbullah meledak selama dua hari di seluruh Lebanon. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada Kamis (19/9) menyalahkan Israel atas serangan tersebut.

Investor asal Cina, Delonix Group, berencana menanamkan modal Rp 500 miliar untuk membangun kawasan serba guna atau mixed use di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Presiden Joko Widodo berharap, masuknya investor Cina meningkatkan keyakinan asing untuk berinvestasi di Indonesia.

"Delonix Group jadi perintis investasi asing di IKN," ujar Presiden Joko Widodo saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Delonix Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (25/9).

Delonix Group adalah investor asing ketiga yang menanamkan modal di IKN setelah investor asal Australia dan Rusia. Investor Australia menenamkan modal di sektor pendidikan, sedangkan Rusia membangun proyek properti.

Adapun Investor Cina ini akan membangun kawasan mixed use di atas lahan seluas 24.200 meter persegi. Kawasan tersebut akan mencakup apartemen yang memiliki perabotan lengkap dengan layanan dan fasilitas layaknya hotel (serviced apartment), pusat perbelanjaan, perkantoran, fasilitas olahraga dan kebugaran, serta ruang terbuka hijau.

Jokowi yakin Delonix bakal berkembang pesat di IKN dan menjadi bagian kemajuan. Ia pun mengingatkan investor lain untuk segera berinvestasi di IKN karena harga tanah di wilayah tersebut akan melonjak seiring perkembangan kota baru tersebut.

"Harga tanah saat ini masih murah, tetapi tahun depan tidak diketahui, bisa berlipat hingga 10 kali. Jadi, saya ingatkan bila mau investasi, sebaiknya pada tahun ini," kata Jokowi.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan penambahan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan jumlah kementerian atau lembaga.

Muzani mengatakan DPR berpotensi mengalami penambahan beban kerja jika sebelas komisi yang ada dipertahankan. Apalagi, Prabowo Subianto berencana menambah kementerian.

"Karena itu ada pemikiran jumlah komisi ditambah," kata Muzani seusai menghadiri sidang akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 pada Rabu (25/9).

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR ini mengatakan, kabar mengenai adanya penambahan jumlah kementerian memunculkan wacana membesarkan jumlah komisi di DPR. Namun keputusan akhir akan bergantung lobi setelah pelantikan anggota DPR periode 2024-2029.

"Berapa tambahnya? Nanti akan bergantung pada lobi komisi-komisi yang akan berlangsung setelah DPR dilantik," ujar Muzani.

Sinyal penambahan jumlah komisi di DPR kian menguat seiring langkah DPR yang telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi UU Kementerian Negara memberikan keluasaan bagi presiden untuk menentukan jumlah kementerian.

Ketentuan teranyar pada baleid Pasal 15 revisi UU Kementerian Negara menetapkan jumlah keseluruhan kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.

Ketentuan terbaru ini merevisi Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 kementerian.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto ditengari telah memulai proses penyusunan kabinet periode pemerintahan 2024-2029. Beredar kabar Prabowo bakal membentuk 44 kementerian.

Menanggapi wacana tersebut, Muzani menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki informasi detail terkait susunan kabinet di pemerintahan Prabowo. Namun, dia menyebut proses finalisasi kabinet sudah mulai mengerucut, terutama terkait dengan jumlah kementerian, dan nama-nama calon menteri.

"Saya bukan orang yang akan mengumumkan itu, jadi tidak paham. Hanya saja saya kira finalisasi sudah mulai mengurucut," ujar Muzani.