Kinerja manufakur terkontraksi semakin dalam pada Agustus 2024 dengan purchaing manufacturing index atau PMI di level 48,9. Meski demikian, kinerja ekspor pada bulan lalu berhasil naik sebesar 5,97% dibanding bulan sebelumnya atau 7,13% dibandingkan Agustus 2023 menjadi US$ 23,56 miliar. Mengapa demikian?

S&P Global mendata, indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Indonesia semakin jeblok pada Agustus 2024 setelah masuk ke level kontraksi pada Juli. Indeks PMI manufaktur Indonesia turun dari 49,3 menjadi 48,9. PMI Manufaktur di bawah indeks 50 menunjukkan terjadinya kontraksi. Indeks pada Agustus menunjukkan manufaktur Indonesia berada di kondisi terburuk dalam tiga tahun terakhir.

Kondisi manufaktur yang memburuk bahkan membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani waswas. Namun, ia berharap kinerja impor yang naik 9% pada bulan lalu akan mendorong kinerja manufaktur bulan ini. Hal ini karena mayoritas impor didominasi bahan baku penolong yang dibutuhkan industri.

"Kami harap di kuartal terakhir ada akselerasi khususnya untuk proyek konstruksi meningkat," ujar Sri Mulyani, Senin (23/9).

Di sisi lain, meski industri manufaktur lesu pada bulan lalu, kinerja ekspor masih mencatatkan kenaikan pada Agustus. Namun, kenaikan ekspor didorong oleh harga minyak sawit mentah atau crude palm oil/CPO dan tembaga.

Ekspor CPO naik 27,86% secara bulanan dari US$ 1,38 miliar menjadi US$ 1,77 miliar. Kenaikan ekspor ini didorong oleh kenaikan volume dari 1,57 juta ton menjadi 1,97 juta ton dan harga yang naik dari US$ 878,43/ton menjadi US$ 898,8/ton.

Ekspor tembaga yang masuk dalam golongan biji logam, terak, dan abu juga naik dari US$ 708 juta menjadi US$ 1,04 miliar.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M Hamzah menyampaikan pandangan terkait frasa kerugian negara dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurut Chandra, konsep kerugian negara yang sering dijadikan indikasi adanya korupsi memiliki sejumlah kelemahan dalam praktiknya.

"Saya melihat ada kecenderungan akhir-akhir ini bahwa kerugian dijadikan faktor utama untuk menentukan apakah seseorang terlibat korupsi. Padahal, dalam konteks bisnis dan aktivitas negara, kerugian sangat mungkin terjadi," ungkap Chandra seperti dikutip dari podcast Gultik Katadata.co.id, Selasa (24/9).

Menurut Chandra dalam kegiatan bisnis, termasuk di perusahaan milik negara (BUMN), kerugian bukanlah hal yang luar biasa. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kerugian, seperti fluktuasi harga, gejolak pasar, hingga penugasan pemerintah yang memang sudah diproyeksikan tidak menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, ia menilai penegakan hukum berkaitan dengan korupsi yang cenderung berfokus pada kerugian negara bisa mendatangkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Chandra mengkritik bahwa dalam beberapa kasus, kerugian negara seringkali dijadikan dasar untuk menuduh terjadinya korupsi. Padahal menurut dia, persoalan utama korupsi terdapat pada tindakan memperkaya diri dengan melawan hukum. Adapun melawan hukum bisa terjadi karena adanya persekongkolan, penyalahgunaan wewenang dan suap menyuap.

"Bila kerugian negara dijadikan pintu masuk atau indikasi adanya korupsi, dan menurut saya pola pikir ini keliru," ujar Chandra.

Lebih jauh, Chandra menguraikan sejarah rumusan delik dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor pada mulanya merujuk pada peraturan militer tahun 1957 yang dikeluarkan saat Indonesia berada dalam kondisi darurat militer. Saat itu fokus kerugian negara adalah pada upaya nasionalisasi perusahaan asing yang tak lepas dari adanya praktik kongkalikong dalam peralihan kepemilikan perusahaan. Frasa tersebut menurut Chandra tidak lagi relevan dengan situasi hari ini.

Di sisi lain, ia juga menyoroti bahwa konsep kerugian negara dalam UU Tipikor ini menjadi masalah dalam kerjasama hukum internasional. Pasal tersebut menurut Chandra tidak diakui di negara lain sehingga menghambat proses Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum antarnegara.

Chandra menjelaskan bahwa korupsi, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah melalui penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, kerugian negara hanyalah dampak dan bukan inti dari perbuatan korupsi itu sendiri. "Abuse of function itu yang jadi inti masalahnya, bukan kerugian negara," jelasnya.

Menurut Chandra, revisi terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor perlu dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan yang eksesif. Ia mengusulkan agar DPR, pemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) menginisiasi perubahan tersebut. "Urgensinya adalah kita bisa melakukan MLA dengan negara lain dan tidak lagi menggunakan pasal yang menganggap setiap kerugian adalah tindak pidana korupsi," ujar Chandra.

Ajukan Uji Materi

Pada Senin (23/9) dua Pasal dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 31/1999 juncto Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) digugat ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi diajukan oleh tiga orang pemohon terdiri dari mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari.

Permohonan atas uji materi 2 Pasal di UU Tipikor itu disampaikan oleh kuasa hukum yang ditunjuk yaitu Maqdir Ismail, Illian Deta Arta Sari dan Annissa Ismail. Usai menyerahkan permohonan, Maqdir mengatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpeluang membuka ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi bila digunakan hanya berfokus pada soal kerugian negara.

Maqdir mengatakan adanya frasa kerugian negara yang dijadikan tolok ukur sebuah tindak pidana korupsi dinilai tidak selalu relevan dalam perkara korupsi yang tengah diusut penegak hukum. Penggunaan delik kerugian negara menurut Maqdir berpotensi menyulitkan posisi seorang pengambil kebijakan.

“Pada dasarnya kita ini bukan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi. Kita setuju dengan itu. Korupsi itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tapi yang menjadi persoalan pokok adalah jangan sampai pemberantasan korupsi ini menimbulkan ketidakadilan baru,” ujar Maqdir saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Gedung MK.

Menurut Maqdir dalam pemberantasan korupsi penegak hukum harus lebih fokus pada adanya kejahatan. Kejahatan yang ia maksud berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kongkalikong dan suap menyuap.

Ia menilai dalam sebuah keputusan bisnis tidak ada kepastian mengenai apakah kebijakan yang diambil menguntungkan atau merugikan di kemudian hari. Hal terpenting menurut Maqdir dalam pengambilan keputusan bisnis adalah tidak adanya unsur itikad jahat dan kongkalikong serta dilakukan dengan prosedur yang benar. Atas alasan itu ia mengatakan pengambil keputusan tidak bisa dipidana hanya atas dasar dugaan kerugian negara.

"Mereka tidak serakah, mereka menjalankan tugas dengan baik, tetapi mereka diberi predikat sebagai koruptor karena ada kerugian keuangan negara," kata dia.

Lebih jauh ia berpandangan, dalam sebuah tindak korupsi terdapat unsur kesengajaan berupa penyalahgunaan kewenangan serta perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hal ini berbeda dengan kerugiaan negara yang timbul dalam sebuah keputusan bisnis.

Adapun, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Selanjutnya merujuk Pasal 3 Tipikor disebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maqdir menilai bila penegak hukum hanya fokus pada kerugian keuangan negara maka pengambil kebijakan yang memiliki itikad baik juga bisa dikenai pidana.

"Oleh karena itu kemudian kami berpikir, kami sampaikan di dalam permohonan ini, alternatifnya adalah Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ini dibatalkan,” ujar Maqdir.

Ia menyebutkan, pemohon menilai terlalu banyak kasus hukum yang justru menjerat orang-orang dengan itikad baik tetapi dianggap salah lantaran terdapat kerugian negara dalam kebijakan yang diambil. “Tetapi karena ada kerugian di BUMN misalnya mereka dipidana meskipun mereka tidak mengambil apa pun," kata Maqdir.

Di sisi lain, Maqdir mengatakan para pemohon tidak menutup peluang bisa hakim Mahkamah Konstitusi bakal menolak uji materi untuk membatalkan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3. Meski begitu, Maqdir mengatakan bila hal itu yang terjadi maka diperlukan prasyarat akan kedua pasal bisa diterapkan.

Ia menyebut penggunaan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 harus memenuhi unsur suap menyuap. "Tanpa ada suap menyuap, orang tidak boleh dikenakan dengan pasal ini. Apalagi kan orang mengambil kebijakan dengan itikad baik," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menjajal pengujian pendaratan di Bandara IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa (24/9), siang ini. Jokowi juga akan mulai berkantor di IKN mulai Rabu, 25 September.

“Kami cek kemarin sudah bisa didarati. Saya akan coba darati bandara di IKN,” kata Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan smelter Bauksit Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah di Desa Bukit Batu, Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa (24/9).

Jokowi mengatakan Bandara IKN Nusantara merupakan bandara komersial yang diharapkan dapat melayani masyarakat umum. “Bandara IKN Itu bukan bandara VVIP,” ujar Jokowi.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan, Presiden Jokowi akan mendarat perdana di Bandara IKN dengan menggunakan pesawat kepresidenan RJ85. Yusuf menjelaskan rute penerbngan dimulai dari Pontianak menuju Bandara IKN.

“Siang ini rencana Bapak Presiden akan mendarat perdana di Bandara IKN. Beliau akan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ85 dari Pontianak menuju ke Bandara IKN,” kata Yusuf lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Selasa (24/9).

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengatakan konstruksi landasan pacu Bandara VVIP IKN dijadwalkan rampung sepanjang 2.200 meter pada pekan ini. Dengan demikian, pesawat kepresidenan sudah bisa mendarat di Bandara IKN saat Presiden Jokowi berkantor di IKN.

Jadwal konstruksi landasan pacu Bandara VVIP IKN telah molor tiga kali. Target awal penyelesaian konstruksi landasan pacu tersebut adalah sebelum 17 Agustus 2024, sebelum mundur menjadi akhir Agustus 2024, dan akhirnya menjadi pekan kedua September 2024.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga sebelumnya mengatakan, landasan pacu bandara VVIP di IKN dirancang memiliki panjang 3.000 meter. Pagu paket proyek Bandara VVIP IKN adalah Rp 4,28 triliun. Lokasinya dirancang hanya 15 menit dari IKN dan 25 kilometer dari Bandara Sepinggan, Balikpapan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengonfirmasi adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja di industri pertambangan di dua provinsi. Gelombang PHK terjadi pada pabrik pemurnian atau smelter yang tidak terintegrasi dengan kegiatan pertambangan.

Kementerian Ketenagakerjaan mendata ada dua provinsi yang menunjukkan lonjakan angka PHK per Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara. Angka PHK di Sulawesi Tenggara naik lebih dari 70 kali lipat menjadi 573 orang per Agustus 2024, sedangkan di Bangka Belitung naik lebih dari 49 kali lipat menjadi 247 orang.

"Saya pikir data itu betul karen kami mendengar juga ada keluhan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di smelter yang tidak terintegrasi," kata Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Horas Pasaribu di kantornya, Selasa (24/9).

Sulawesi Tenggara adalah pusat penghasil nikel, sedangkan Bangka Belitung adalah penghasil timah. Horas mengaku tidak dapat menyajikan data PHK di industri pertambangan di kedua provinsi tersebut. Ini karena, data ketenagakerjaan pada smelter yang tidak terintegrasi dikelola oleh Kementerian Perindustrian.

Horas menekankan, industri pertambangan juga menyerap tenaga kerja di Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung bulan lalu. Dengan kata lain, menurut dia, angka PHK yang terjadi Sulawesi Tenggara dan Bangka Belitung tidak terlalu banyak.

Ia pun berpendapat angka PHK di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh isu kedisiplinan industri. Maka dari itu, Horas mengatakan tidak ada pengurangan lapangan kerja di industri pertambangan.

"Data yang diberi penekanan jangan hanya soal PHK, tapi masi dolihat total lapangan pekerjaan yang tercipta di industri pertambangan," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari hingga Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Angka ini mengalami peningkatan hingga 23,71% dibandingkan dengan 37.375 kasus PHK pada periode yang sama tahun lalu.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan kasus PHK terbanyak terjadi di sektor manufaktur. Secara lebih spesifik PHK banyak terjadi pada sub sektor industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

Adapun provinsi dengan jumlah tenaga kerja ter-PHK paling banyak ada di Jawa Tengah atau lebih dari 20.000 orang pada Januari-Agustus 2024. Disusul oleh DKI Jakarta dengan tenaga kerja ter-PHK lebih dari 7.400 orang. Selisih antara keduanya mencapai sekitar 13.000 orang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan injeksi bauksit perdana pabrik pengolahan mineral atau Smelter Bauksit Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah di Desa Bukit Batu, Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa (24/9) Proyek fase pertama senilai Rp 16 triliun ini merupakan milik PT Borneo Alumina Indonesia atau PT BAI.

Perusahaan ini merupakan anak usaha patungan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang atau Antam. Inalum dan Antam merupakan anggota dari holding BUMN pertambangan PT Mineral Industri Indonesia alias MIND ID.

Jokowi berharap kehadiran smelter bauksit SGAR Mempawah seluas 100 hektare (ha) dapat mengurangi ketergantungan impor Indonesia atas produk aluminium. Menurut Jokowi, kebutuhan aluminum domestik mencapai 1,2 juta ton, dengan porsi 56% hasil impor.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengimpor aluminium seberat 707,99 ribu ton senilai US$ 2 miliar atau sekira Rp 31,14 triliun pada 2023. “Kita punya bahan mentahnya, tapi 56% aluminium kita impor,” kata Jokowi saat memberikan sambutan sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada.

Jokowi menekankan bahwa dengan memproduksi aluminium di dalam negeri, Indonesia dapat menghentikan ketergantungan pada impor. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran devisa yang saat ini mencapai sekitar US$ 3,5 miliar atau sekira Rp 53,1 triliun per tahun akibat impor aluminium.

“Angka yang besar sekali, Rp 50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara impor aluminium,” ujar Jokowi.

Jokowi menyebut pembangunan Smelter Bauksit SGAR Mempawah bagian dari visi integrasi industri mineral dengan sektor lainnya, seperti pembuatan komponen kendaraan listrik, yang akan melibatkan bahan baku nikel dan tembaga. “Kita betul-betul akan memulai babak baru Indonesia sebagai negara industri,” kata Jokowi.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan pengoperasian Smelter Bauksit SGAR fase pertama memiliki kapasitas produksi aluminium mencapai 1 juta ton per tahun. Volume itu berasal dari hasil olahan 3,3 juta ton bauksit.

Hendi mengatakan MIND ID juga telah menyiapkan lahan seluas 500 ha untuk perluasan smelter bauksit SGAR Mempawah fase II berkapasitas produksi 600.000 ton per tahun. Proyek perluasan itu ditaksir membutuhkan biaya sekitar US$ 2 miliar plus fasilitas pendukung sejumlah US$ 900 juta untuk infrastruktur jalan, hauling, hingga pembangkit listrik.

Menurut Hendi, perencanaan proyek ekspansi smelter Mempawah fase II dapat menghemat devisa negara hingga US$ 3,5 miliar per tahun dari pengurangan impor aluminium. "Lalu ada penciptaan output dari sisi keekonomian, sekitar Rp 150-an triliun lebih," kata Hendi pada kesempatan yang sama.

Badan Pangan Dunia atau FAO menetapkan sistem budidaya salak bali atau agroforestri sebagai warisan pertanian dunia. Sistem tanam salak bali dinilai menunjukkan penghidupan dan keanekaragaman hayati serta praktik pengetahuan yang berkelanjutan.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono menjelaskan, penetapan sistem budaya penanaman salak bali sebagai warisan pertanian dunia dilakukan oleh kelompok penasihat ilmiah Globally Importan Agricultural Heritage System atau GIAHS saat menggelar pertemuan merek pada Kamis (19/9).

Menurut Arief, FA menilai lanskap pertanaman salak Bali menakjubkan serta memiliki nilai-nilai kebudayaan dan praktik-praktik ketahanan pangan. Sistem tersebut dinilai memiliki arti yang penting pada kelestarian dan mata pencaharian.

Setiap bagian dari pohon salak Bali kerap dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai keperluan sehingga menjadikan tanaman tersebut sebagai tanaman tanpa limbah. Hal itu menunjukkan efisiensi sumber daya yang sangat tinggi dan menjadi salah satu alasan mengapa sistem pertanian Salak Bali dinilai sangat berkelanjutan oleh FAO​.

"Masyarakat Bali juga mengintegrasikan sistem agroforesti dengan tanaman mangga, pisang dan tanaman obat sehingga mampu memperluas diversifikasi tanaman​," ujarnya, seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/9).

FAO menilai agroforestri di Bali mampu mengintegrasikan budidaya buah salak yang dikenal juga sebagai snake fruit karena kulitnya yang menyerupai kulit ular dengan beragam tanaman. Sistem ini dikembangkan masyarakat adat bali dengan menggunakan sistem subak tradisional dalam pengelolaan air.

Sistem ini mampu menunjukkan keamanan pangan serta menjaga nilai-nilai sosial dan warisan budaya lokal dan bahkan mampu memiliki tingkat keberlanjutan yang sangat baik untuk generasi mendatang.

Arief mengatakan, bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling strategis karena berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk berkaitan dengan sejarah dan sistem budidaya yang dilakukan sejak lama.

"Pertanian kita memiliki ragam komoditas yang kalau kita kembangkan mampu memiliki aspek lain seperti peningkatan ekonomi, daya saing dan yang pasti warisan sejarah yang terus dijaga," katanya.

Selain salak Bali, FAO juga menetapkan sistem budidaya kolam ikan karper di Australia dan sistem agroforestri kakao di Sao Tome dan Principe. Dengan tambahan terbaru ini, maka daftar sistem warisan pertanian global kini terdiri 89 sistem yang tersebar di 28 negara.

Pengusaha kawakan sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Aburizal langkah itu harus tercermin dari kebijakan yang akan diambil pemerintahan.

“Saya cuma mau menyampaikan, pertama pada bagaimana meningkatkan growth. salah satu caranya adalah investasi,”ujar Aburizal dalam wawancara dengan Katadata.co.id seperti dikutip Selasa (24/9).

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia itu mengatakan dalam membangun iklim investasi pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang tak biasa. Keberanian itu menurut Aburizal salah satunya bisa terlihat dari kemauan untuk menjalin kerja sama dan investasi dengan pemerintah Rusia bila dirasa menguntungkan.

Ia mencontohkan keberanian Malaysia dan Arab Saudi yang dinilai tidak takut dalam mencari mitra investasi. Menurut Aburizal, Malaysia dan Arab Saudi mendapatkan keuntungan diskon US$20 dollar atau sekitar Rp 300 ribu untuk setiap transaksi satu barel minyak.

“Kita ga berani bergitu. Itu kebijakan itu kita mesti ubah,” ujar Aburizal.

Hal kedua yang menjadi perhatian Aburizal adalah menghapuskan kesenjangan yang ada di masyarakat. Menurut Aburizal bila persoalan kesenjangan tidak segera diatasi akan menjadi persoalan di masa mendatang.

“Harus ada suatu ide untuk mengatasi kesenjangan itu,” ujar Aburizal lagi.

Pemerintahan Prabowo - Gibran akan melanjutkan kepemimpinan yang kini dipegang oleh Joko Widodo - Ma’ruf Amin. Peralihan kekuasaan akan berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dalam berbagai kesempatan Prabowo mengatakan akan fokus melakukan berbagai kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Pengusaha kawakan sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Aburizal langkah itu harus tercermin dari kebijakan yang akan diambil pemerintahan.

“Saya cuma mau menyampaikan, pertama pada bagaimana meningkatkan growth. salah satu caranya adalah investasi,”ujar Aburizal dalam wawancara dengan Katadata.co.id seperti dikutip Selasa (24/9).

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia itu mengatakan dalam membangun iklim investasi pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang tak biasa. Keberanian itu menurut Aburizal salah satunya bisa terlihat dari kemauan untuk menjalin kerja sama dan investasi dengan pemerintah Rusia bila dirasa menguntungkan.

Ia mencontohkan keberanian Malaysia dan Arab Saudi yang dinilai tidak takut dalam mencari mitra investasi. Menurut Aburizal, Malaysia dan Arab Saudi mendapatkan keuntungan diskon US$20 dollar atau sekitar Rp 300 ribu untuk setiap transaksi satu barel minyak.

“Kita ga berani bergitu. Itu kebijakan itu kita mesti ubah,” ujar Aburizal.

Hal kedua yang menjadi perhatian Aburizal adalah menghapuskan kesenjangan yang ada di masyarakat. Menurut Aburizal bila persoalan kesenjangan tidak segera diatasi akan menjadi persoalan di masa mendatang.

“Harus ada suatu ide untuk mengatasi kesenjangan itu,” ujar Aburizal lagi.

Pemerintahan Prabowo - Gibran akan melanjutkan kepemimpinan yang kini dipegang oleh Joko Widodo - Ma’ruf Amin. Peralihan kekuasaan akan berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dalam berbagai kesempatan Prabowo mengatakan akan fokus melakukan berbagai kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf menilai pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif untuk mencegah kasus bullying terus terjadi di Indonesia. Ia menyebutkan salah satu caranya adalah dengan menggalakan kegiatan ekstrakurikuler.

Menurut Dede berbagai kegiatan di luar kurikulum sekolah bisa menjadi wadah siswa dalam membangun karakter. Di sisi lain, Dede juga mengusulkan agar kegiatan murid di luar ruangan diperbanyak sehingga fungsi motorik juga energi anak lebih maksimal dialihkan pada hal positif.

"Pihak sekolah bisa menghidupkan kembali ekskul seperti Pramuka, tapi Pramuka harus ada kegiatan di luar ruangannya bukan hanya soal baju, intinya dimaksimalkan aktivitas luar ruangan agar dapat membentuk pendidikan karakter yang baik," kata Dede.

Ia berpandangan, terdapat tiga faktor penyebab bullying di lingkungan sekolah. Pertama, pihak sekolah menjadikan bullying sebagai sesuatu hal yang lumrah. Kedua, satgas anti-bullying yang dibentuk berdasarkan Permendikbud itu tidak jalan.

Faktor ketiga menurut Dede bisa berkaitan dengan kemungkinan guru ataupun juga tenaga pengajar yang takut dengan siswanya. "Nah, kenapa takut dengan siswanya, ini yang harus diselidiki apakah karena faktor ekonomi, faktor keuangan, faktor jabatan atau apapun juga," kata dia.

Pada kesempatan yang sama Dede mengomentari kasus perundungan siswa SMA Binus Simprug, Jakarta. Ia mengatakan, Binus perlu diperiksa dan disanksi.

Ia mengatakan DPR telah meminta kepada Kemendikbud menegur dan memberi sanksi sekolah jika melakukan pembiaran kejadian bullying di lingkungan sekolah. Terkait sanksi, Dede meyerahkannya pada pemerintah. Namun ia menggarisbawahi perlunya efek jera.

"Hukuman itu bisa bentuk administratif, bisa juga dalam bentuk skala aturan. Ini saya pikir yang paling tepat, dan yang bisa memberikannya adalah dari Pemerintah sendiri. Baik dinas pendidikan dan kementerian pendidikan," kata Dede.

Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus bullying di sekolah pada tahun 2023 meningkat dari 21 kasus pada tahun 2022 menjadi 30 kasus. Dari 23 kasus bullying yang tercatat oleh FSGI pada Januari hingga September 2023, 50% terjadi di jenjang SMP 23% di jenjang SD 13,5% di jenjang SMA, dan 13,5% di jenjang SMK.

Faktor lain penyebab perundungan, kata Dede, yakni adanya anak-anak yang memiliki superior complex atau anak merasa menjadi dominan sehingga timbul rasa menguasai sekolah.

Otorita Ibu Kota Nusantara akan menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking kedelapan di Nusantara, Kalimantan Timur pada Rabu (25/9). Groundbreaking yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo ini mencakup proyek investor asal Cina.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menyampaikan. groundbreaking ini akan melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik. Menurut dia, investor asing memiliki ketertarikan yang sama besarnya seperti investor lokal untuk berinvestasi di IKN.

Ia menjelaskan, investor asing yang masuk untuk pertama kalinya ke IKN adalah Delonix Bravo Investment dari Cina. Mereka akan membangun hotel, apartemen, kantor, dan pusat perbelanjaan.

Groundbreaking juga akan mencakup proyek yang dimiliki dua perusahaan dalam negeri, yaitu Primahotel Manajemen Indonesia yang akan membangun hotel nintang 3, PT Plataran Boga Rasa yang akan membangun benue. Adapula dua perusahaan yang bermitra dengan internasional, Australia Independent School yang akan membangun Sekolah Internasional dari jenjang PAUD hingga SMA, sedamgkan PT Magnum Investment Nusantara yang akan membangun kawasan hunian & komersial.

Tony mengatakan, IKN pada pekan lalu telah meresmikan Swissotel Nusantara serta Groundbreaking Nusantara Mall and Duty Free yang masuk dalam fasilitas penting di Nusantara.

Groundbreaking ke-8 akan diresmikan Jokowi yang sudah berkantor di IKN sejak pertengahan bulan ini. Tony menekankan, Jokowi terus menunjukkan perhatian besar terhadap pembangunan IKN. Ia juga memastikan, dukungan kuat dari pemerintah juga akan berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Pertanian optimistis dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri hingga akhir tahun sehingga tak perlu menambah impor. Penanaman padi dan jagung digenjot secara merata di seluruh Indonesia untuk memastikan ketersediaan pangan cukup.

"Kami sangat optimis bahwa untuk urusan pangan terutama padi dan jagung kalau dengan tambahan lahan yang baru, produksinya kita jaga kita tingkatkan dengan semua sumber daya yang ada apalagi kita punya bonus demografi ini sangat mungkin memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Pemerintah melalui Kementan telah melakukan perluasan areal tanam (PAT) dengan memanfaatkan pompanisasi sebagai solusi cepat meningkatkan produksi dalam negeri. Ia mencatat target tambah tanam pada setiap bulan mencapai 1 juta hektare yang terdiri atas sawah tadah hujan dan optimalisasi lahan. Beberapa sentra bahkan sudah menggelar panen lebih dari satu kali.

"Upaya tersebut perlahan tapi pasti mulai menunjukkan hasil. Indonesia mengekspor jagung asal Gorontalo sebanyak 50 ribu ton untuk kebutuhan pakan di Filipina," ujarnya.

Menurutnya, ekspor merupakan bukti bahwa kerja keras dan kolaborasi semua pihak mampu membawa pangan Indonesia kembali berjaya.

"Untuk jagung, tahun ini kita ekspor. Padahal sebelumnya kita mengalami kekurangan. Tetapi kemudian setelah lahan kita optimalkan, kita bisa membalikkan keadaan dari impor ke ekspor," katanya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan bahwa pompanisasi merupakan solusi cepat dalam memperluas areal tanam (PAT) saat kekeringan panjang akibat gelombang panas dunia. Lewat program tersebut, ia optimistis Indonesia mampu meningkatkan produksi secara maksimal.

"Pompanisasi sudah kita distribusikan secara merata, kini saatnya kita bekerja meningkatkan indeks pertanaman dari yang tadinya satu kali menjadi tiga kali dalam setahun. Dengan begitu, kita bisa pastikan mampu mencapai swasembada hingga lumbung pangan dunia," katanya.

Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk mengatakan industri yang berada di kawasan Jawa bagian Barat mengalami kekurangan pasokan gas bumi. Senior Expert Regional Sales SOR II PGN Yudi Arianto mengatakan hal ini diakibatkan oleh turunnya jumlah produksi gas bumi.

Penurunan produksi ini berimbas bagi ribuan industri yang berada di cakupan Jawa bagian Barat. “Pasokan gas memang sedang turun terutama untuk gas pipa, jadi kurang lebih ada 1500 industri yang terdampak,” kata Yudi saat mengisi acara AJP 2024 di Bandung pada Senin (23/9).

Yudi menyampaikan, industri yang terdampak ini tersebar di seluruh wilayah Jawa bagian Barat, seperti DKI Jakarta dan Banten. Ia menjelaskan penurunan produksi yang berdampak pada industri ini mulai terjadi sejak akhir 2023.

Dia menyebut terdapat dua sumber gas yang angka penurunan produksinya lumayan signifikan. Seperti dari blok gas Corridor di Sumatra Selatan yang produksinya turun hampir setengahnya. Kemudian ada penurunan produksi gas dari Pertamina EP.

Menghadapi kondisi tersebut, PGN menurut Yudi akhirnya mengambil keputusan untuk membatasi pasokan gas. Kendati demikian, PGN membuka opsi baru melalui penyediaan dari gas alam cair (LNG). Yudi menyebut terobosan sudah dilakukan PGN sejak pertengahan tahun lalu.

“Kami menghadirkan LNG di terminal penerimaan Lampung. Jadi kami sekarang pun sudah ada regasifikasi pertama untuk LNG yang dikomersialkan khusus untuk industri.

Ia menjelaskan LNG merupakan solusi bagi Pertamina untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan gas bumi bagi industri di Jawa Barat yang semakin lama semakin tumbuh. Namun di saat yang bersamaan, pertumbuhan ini tidak diiringi oleh ketersediaan pasokan gas. Justru angkanya menurun.

“Jadi memang ke depan Memang eranya LNG akan semakin besar untuk dibutuhkan Jadi solusi itu sudah kita mulai,” ucapnya.

Selain dengan LNG sebelumnya, Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko menyebut solusi masalah kekurangan pasokan gas melalui antisipasi dengan mulai menambah pasokan gas dari LNG.

Adapun dari infrastruktur transmisi gas bumi, PGAS juga akan membangun infrastruktur untuk transportasi energi lainnya melalui pipa yaitu membangun pipa Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya ini dilakukan melalui sinergi anak perusahaan yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) untuk membangun pipa BBM Cikampek–Plumpang dengan skema Build Maintenance-Transfer (BMT) dengan jangka waktu 10 tahun masa pengoperasian.

Saat ini, PGN memasuki proses penyusunan Perjanjian Penyediaan Jasa Pipanisasi BBM Cikampek – Plumpang antara Pertagas dan PPN. Infrastruktur ini akan memiliki kapasitas volume sebesar 4,6 miliar liter per tahun dengan panjang 96 km.