Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan perjanjian yang terjalin dengan perusahaan Shopee bersifat profesional. Ia membantah ada perjanjian soal kepemilikan dan penggunaan jet seperti yang tengah ramai disorot publik.

Kabar soal dugaan gratifikasi dari Shopee berhembus setelah adik Gibran, Kaesang Penngarep menjadi sorotan saat menggunakan jet pribadi dalam penerbangan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Jet Gulfstream G650ER yang dipakai Kaesang dan Erina itu ditengarai milik perusahaan game online Garena yang berada di bawah naungan Sea Limited, Singapura yang juga pemilik Shopee.

“Nggak ada kayak gitu, ngawur," kata Gibran saat berada di Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/9). Gibran mengatakan tidak ada perjanjian soal kepemilikan jet.

Menurut Gibran, perjanjian yang melibatkan Shopee merupakan perjanjian profesional yang juga melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dan Solo Technopark (STP). "MOU-nya (nota kesepakatan) profesional antara Pemkot Surakarta, Technopark, dan Shopee. Nggak ada yang kayak gitu, kami profesional ya," kata Gibran.

Sementara itu, saat ini Shopee memiliki kantor di STP berupa Shopee Creative & Innovation Hub. Kantor ini memfasilitasi generasi muda di Jawa Tengah untuk berjejaring dan bertukar pikiran demi menciptakan inovasi yang akan mendorong pemulihan ekonomi.

Gibran hari ini datang ke Solo karena ingin mengunjungi warga. Pada kesempatan tersebut ia berkunjung ke beberapa rumah warga di Kelurahan Sondakan dan Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Solo. Ia juga menyempatkan diri pulang ke kediamannya di kawasan Banjarsari.

Sebelumnya aktivitas Kaesang dan Erina itu menjadi sorotan lantaran terjadi bersamaan dengan heboh revisi Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di DPR. Revisi itu disebut-sebut akan menguntungkan Kaesang untuk maju pemilihan gubernur.

Pengesahan revisi dibatalkan lantaran ada aksi besar-besaran dari kelompok masyarakat dan mahasiswa yang membuat pembahasan di DPR dihentikan. Sementara itu wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata akan meminta klarifikasi pada Kaesang soal penggunaan jet.

Permintaan klarifikasi dari KPK merupakan tanggapan atas laporan yang dibuat masyarakat. Sebelumnya KPK telah menerima dua laporan. Pada Rabu (28/8) Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun terkait dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang Pangarep.

Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut komisi memiliki kewenangan dalam mengusut Kaesang. Meski Kaesang bukan pejabat negara, ia merupakan putra dari Presiden dan adik wakil presiden terpilih. Ia menepis KPK memberikan perlakuan khusus dalam menangani kasus Kaesang.

Di sisi lain Nawawi memastikan KPK bisa mengusut dugaan gratifikasi yang menyeret Kaesang. "Kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum, seperti trading influence, perdagangan pengaruh, apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jabatan yang barangkali disandang oleh sanak kerabatnya," tutur Nawawi.

KPK pun menurut Nawawi telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat KPK untuk melakukan penjadwalan klarifikasi terhadap Kaesang. Ia pun mengatakan, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga telah rapat untuk menyusun daftar pihak mana saja yang akan dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut.

PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) menandatangani kerja sama pengembangan ekonomi masyarakat berbasis bambu yang inovatif dan berkelanjutan untuk masyarakat di Pesisir Timika, Papua Tengah.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Wakil Presiden Direktur PTFI Jenpino Ngabdi dan Ketua YBLL Monica Tanuhandaru di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (8/9).

Jenpino Ngabdi mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk dukungan PTFI untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

“Kerja sama ini menegaskan komitmen PTFI untuk melaksanakan kegiatan operasi pertambangan secara bertanggung jawab serta terus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (10/9).

Di dalam impelementasinya, Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) dari Keuskupan Timika sebagai mitra PTFI akan bekerja sama dengan YBLL dalam memberikan pelatihan intensif bagi masyarakat. Training meliputi pembibitan, penanaman dan pemanenan bambu.

Setelah itu akan dilakukan penanaman demo plot di Timika, hingga pendampingan dan monitoring di tiga rencana lokasi, yaitu Kampung Nayaro, Tipuka, dan Ayuka, Mimika, Papua Tengah serta beberapa wilayah di Indonesia. Sejak 2006 KMBL menjadi mitra PTFI dalam pemberdayaan masyarakat di dataran rendah dan pesisir Kabupaten Mimika.

Kolaborasi ini bertujuan menciptakan model pengembangan ekonomi berbasis bambu yang inovatif dan berkelanjutan, mendukung pencapaian SDGs lokal, dan menjadi contoh keselarasan antara industri dan konservasi lingkungan.

Seperti yang diketahui, bambu memiliki karakteristik unik, diantaranya satu rumpun sehat dapat menyimpan 3.600 liter air dan menyerap 3,33 ton CO2 eq. Dengan sekitar 1.500 jenis penggunaan, bambu menawarkan potensi ekonomi yang besar.

Monica Tanuhandaru menjelaskan bahwa program dirancang untuk memberikan keterampilan praktis kepada masyarakat. “Program dijalankan melalui pengembangan model percontohan budidaya bambu dengan metode Hutan Bambu Lestari yang dikembangkan oleh YBLL di Timika,” kata Monica.

Selain mencakup pelatihan intensif dan penanaman bambu, kerja sama ini juga meliputi program pemberdayaan dan kesetaraan gender dengan fokus pada peserta perempuan dalam program pelatihan dan implementasi.

PTFI bersama Pemerintah Kabupaten Mimika dan masyarakat berupaya mempercepat restorasi ekosistem mangrove di muara Sungai Ajkwa, Mimika melalui program Estuary Structure. Salah satunya dengan metode Struktur Bambu untuk menangkap sedimentasi dari tailing atau pasir sisa tambang untuk dibentuk menjadi daratan baru yang ditanami dengan mangrove.

Struktur Bambu adalah metode menangkap dan menahan sedimen yang dibuat dengan menggunakan bambu yang disusun membentuk huruf “E” atau “T” sehingga sering disebut dengan E-Groin atau T-Groin. Estuary Structure melibatkan 18 kelompok masyarakat dari Suku Kamoro yang mendiami area dataran rendah Kabupaten Mimika. Pada akhir tahun 2022 hingga 2024 PTFI mempekerjakan 200 karyawan asli Suku Kamoro.

Diharapkan program ini akan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, konservasi lingkungan, penyerapan karbon dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melaksanakan seremoni peletakan batu pertama alias groundbreaking dua proyek investasi asing di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada 19-20 September mendatang. Dua proyek asing tersebut berasal dari Cina dan Australia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut kepercayaan pihak swasta, termasuk investor asing untuk berinvestasi di IKN mulai terealisasi. Dia mengatakan proses investasi yang dikerjakan oleh perusahaan asing cenderung memerlukan waktu lebih lama daripada proyek dari investor domestik.

Menurut Hasan proses masuknya investor luar negeri harus melalui sejumlah tahapan mulai dari tanda minat atau letter of intent (LOI), dan penandatanganan nota kesepahaman. Selanjutnya ada pembuatan kontrak hingga tahap pelaksanaan groundbreaking.

"Ini murni asing. Dari Cina itu campuran dari sektor jasa, perhotelan, mal, ada perkantoran. Yang dari Australia pendidikan sekolah," kata Hasan Nasbi saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa (10/9).

Otorita IKN telah mengumumkan perusahaan asal Cina, Delonix Group akan membangun kawasan multiguna yang berisi mal, hotel, dan hunian senilai Rp 600 miliar. Sementara itu, Australian Independent School akan menanamkan modalnya senilai Rp 150 miliar.

Sebagai informasi, total investasi yang sudah masuk ke IKN sejauh ini mencapai Rp 56,83 triliun. Nilai investasi asing yang akan masuk pada bulan ini tidak sampai satu persen dari total modal yang masuk ke IKN.

Sejauh ini ada 31 investor lokal masuk ke IKN. Sekitar enam dari jumlah tersebut telah melakukan kerja sama dengan investor asing.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan nilai investasi tersebut tidak berbanding lurus dengan minat investor. Argumennya, masuk investor pada bulan ini menunjukkan tumbuhnya kepercayaan asing kepada pembangunan IKN.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot salah satu direktur berinisial IM yang diduga coba-coba melakukan korupsi proyek pengadaan. Amran telah melaporkan IM ke Kepolisian akhir bulan lalu, Kamis (29/8).

"Kami perintahkan kasus ini dilaporkan pekan lalu, sekarang sudah ada panggilan," kata Amran dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Berdasarkan penelusuran Katadata, hanya ada satu direktur dengan inisial IM di Kementerian pertanian, yakni Direktur Pembiayaan Pertanian Kementan Indah Megawati.

Amran mengatakan, IM melanggar Pasal 378 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang penipuan. Ini karena IM telah mencatut nama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Fausiah T Landja dalam percobaan korupsinya

IM diduga meminta para pengusaha yang tergabung dalam proyek pengadaan untuk menyetor dana awal antara 15% sampai 20% dari nilai proyek ke broker. Adapun IM mengaku bahwa pembayaran tersebut dilakukan atas nama Fausiah.

Atas kejadian tersebut, Amran memeriksa semua laporan terkait calo atau broker dalam semua proyek pengadaan di lingkungan Kementan yang sengaja meminta anggaran 20% untuk mendapatkan kontrak. Amran menekankan, semua laporan yang ternyata benar akan dilaporkan ke pihak Kepolisian.

"Saya perintahkan Inspektorat Jenderal Kementan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum kalau ada kejadian tersebut," katanya.

Kasus korupsi terakhir kali dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dia pejabat Kementan lainnya.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemerasan diduga dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023, Muhammad Hatta.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu juga harus membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.14 miliar ditambah US$ 30.000. Harta SYL akan dilelang apabila tidak membayar uang pengganti. Bila hartanya tidak mencukupi, maka diganti kurungan penjara selama 2 tahun.

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan melakukan survei seismik 3 dimensi di sekitar lapangan migas South Aman, Mindal, dan Asih, di Kabupaten Siak. Survei seismik 3D Lisaman ini akan dilaksanakan mulai Oktober 2024 hingga Oktober 2025 dengan luas area mencapai 358 km2.

Corporate Secretary PHR Rudi Ariffianto mengatakan, survei ini bertujuan untuk menemukan potensi kandungan migas baru yang belum tereksplorasi. “Dengan pemetaan struktur bawah permukaan menggunakan data seismik 3D Lisaman ini, diharapkan kami dapat menentukan lokasi yang paling tepat untuk melakukan pengeboran eksplorasi,” kata Rudi dalam siaran pers, dikutip Selasa (10/9).

Survei seismik adalah teknik eksplorasi geofisika menggunakan gelombang suara untuk memetakan struktur bawah permukaan bumi. Melalui data yang diperoleh dari survei seismik ini, PHR dapat mengidentifikasi potensi cadangan minyak dan gas baru, serta mengoptimalkan produksi di lapangan-lapangan yang sudah ada. Adapun target dari usulan Seismik 3D Lisaman adalah perangkap di Formasi Petani, Sihapas dan Pematang.

“Survei seismik dapat meningkatkan produksi minyak dan memperpanjang umur produksi suatu lapangan. Dengan mengetahui lokasi cadangan minyak yang tepat, membantu pekerja melakukan pengeboran secara lebih efektif dan efisien,” kata Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison.

Yanin menyebut, survei seismik merupakan bagian dari pemenuhan Komitmen Kerja Pasti (KKP) Eksplorasi PHR WK Rokan kepada pemerintah melalui SKK Migas.

PHR merupakan pengelola wilayah kerja (WK) Rokan, di Riau sejak 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. WK ini memiliki 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul. WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina.

Tidak hanya itu, menurut data Kementerian ESDM, PHR merupakan produsen minyak bumi terbanyak di Indonesia pada semester I 2024, berikut daftarnya:

• Pertamina Hulu Rokan 157.226 bph, turun 2,72%
• Exxonmobil Cepu 143.946 bph, turun 7,40%
• Pertamina EP 66.468 bph, turun 4,25%
• Pertamina Hulu Mahakam 25.527 bph, turun 3,68%
• Pertamina Hulu Energi ONWJ 24.962 bph, turun 6,09%
• Pertamina Hulu Energi OSES 19.855 bph, naik 13,39%
• Petrochina Jabung 14.652 bph, turun 4,25%
• PHSS 10.580 bph, turun 3,48%
• Medco E&P Natuna 9.991 bph, turun 5,66%
• PC Ketapang II 8.770 bph, turun 9,34%
• KKKS lainnya 96.295 bph, turun 5,7%

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghabiskan sisa masa jabatan dengan berkantor dari Ibu Kota Negara Nusantara, Pasir Penajam Kalimantan Timur. Sesuai rencana Jokowi akan berkantor di IKN hingga purnatugas pada 19 Oktober 2024.

Jokowi mengatakan dirinya akan melakukan rapat terbatas hingga sidang kabinet paripurna bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju. "Ya nanti rapat dengan menteri, menerima tamu-tamu seperti biasanya, dan juga groundbreaking beberapa investor yang masuk," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa (10/9).

Adapun Jokowi bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju dijadwalkan menggelar sidang kabinet paripurna pada Jumat (13/9) mendatang. Meski berkantor di IKN, Jokowi menyampaikan akan tetap melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

"Saya tetap mutar ke daerah tapi mungkin berangkatnya dari IKN," ujar Jokowi.

Dia menyampaikan bahwa keputusan mengenai penggunaan Bandara IKN sebagai sarana akomodasi tergantung pada kesiapan bandara tersebut. Menurut Jokowi, keberangkatan menuju daerah juga bisa melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan apabila Bandara IKN dirasa belum siap untuk mengakomodir kebutuhan landasan pacu pesawat terbang.

"Ya nanti kita lihat kondisinya, kalau bisa terbang ya dari bandara baru, kalau tidak ya dari Balikpapan," kata Jokowi.

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menyebut konstruksi landasan pacu Bandara VVIP IKN sepanjang 2.200 meter telah rampung pada pekan ini. Dengan demikian, pesawat kepresidenan sudah bisa mendarat di Bandara IKN saat Presiden Jokowi mulai berkantor di bandar baru.

Pesawat Kepresidenan adalah varian dari Boeing 747-200 yang membutuhkan landasan pacu setidaknya 2.200 meter. Pelaksana Tugas Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni mengatakan, Presiden Jokowi dapat mendarat di Bandara VVIP IKN pada pekan ini, Kamis (12/9).

Meski begitu kesiapan bandara VVIP IKN tetap akan menunggu hasil pemeriksaan ganda. Raja Juli memastikan akan tetap mengutamakan faktor keselamatan.

Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional memperkirakan, target produksi minyak satu juta barel per hari dan produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari (mmscfd) pada 2023 tidak akan tercapai.

“Tidak akan tercapai karena tidak ada undang-undang sebagai kepastian hukum, ditambah lagi ada yang namanya geopolitik,” kata Ketua Umum Aspermigas Mustiko Saleh saat ditemui di Jakarta pada Selasa (10/9).

Mustiko menyebut target produksi migas 2030 juga sulit tercapai sebab terganjal permasalahan perizinan. Menurutnya perizinan untuk masalah migas di Indonesia belum terintegrasi sehingga membuat proses semakin lama dan membingungkan.

“Harusnya perizinannya satu pintu, agar urusan-urusan yang ada bisa diselesaikan dengan mudah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia menekankan, target produksi migas 2030 ditetapkan tanpa uji kelayakan atau due diligence yang terlalu sembarangan. Padahal, menurut dia, target tersebut seharusnya ditetapkan dengan menghitung setiap kemampuan perusahaan untuk produksi migas secara mendetail,” katanya.

SKK Migas sebelumnya memastikan, target produksi migas 2030 harus tercapai dan tidak akan direvisi. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D.Suryodipuro mengatakan pihaknya akan tetap mengacu pada target tersebut.

“Bukan revisi, tapi kami selalu meng-update. Tapi intinya kalau buat kami adalah tetap target 1 juta barrel oil per day itu tidak berubah. Itu harus dicapai,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada Senin (18/3).

“Kami selalu mengevaluasi terkait dengan proyek jangka panjang (LTP). Jadi kami lihat perkembangannya bagaimana. Kami akan selalu meng-update lah,” kata Hudi menambahkan.

Sebab menurutnya, meskipun nanti produksi migas Indonesia sudah sesuai target 2030, namun sebetulnya jumlah kebutuhan migas dalam negeri lebih banyak dibandingkan target tersebut.

“Karena dengan 1 juta barrel oil per day, itu kan kita sendiri masih impor untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah kita. Jadi itu tetap kita harus lakukan. Nah, mengenai masalah itu mau direvisi atau apa, yang jelas SKK Migas selalu melakukan evaluasi on a yearly basis,” ucapnya.

Sementara itu, kinerja lifting minyak bumi sebesar 576 ribu barel per hari (bph) pada semester I 2024 atau 91% dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa kinerja di bawah target ini disebabkan oleh gangguan yang terjadi di berbagai lokasi pengeboran. “Sehingga drilling practice lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan, kemudian ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling yang mengakibatkan realisasi produksi minyak kita 576 ribu bph,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7).

Dalam APBN 2024, pemerintah menetapkan target lifting minyak bumi sebanyak 635 ribu bph. Sementara itu, untuk lifting gas bumi pada semester I 2024 ini mencapai 5.301 mmscfd atau 92% dari target APBN. “Meskipun kami masih mengalami kendala untuk target APBN. Tapi sudah mulai kelihatan adanya incline untuk lifting gas,” ujar Dwi.

PT Pertamina (Persero) siap mendukung kebijakan cadangan penyangga energi pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024.

"Tentu Pertamina juga siap, baik itu penyediaan infrastruktur maupun nanti pengelola dari cadangan penyangga energi," ujar SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso di Jakarta, Selasa (10/9).

Wisnu menyampaikan bahwa Pertamina menyambut baik Perpres tentang Cadangan Penyangga Energi yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kebutuhan penyangga energi sangat krusial.

"Perpres itu sudah lama kita nantikan. Alhamdulillah terima kasih pemerintah telah mengeluarkan perpres tersebut," katanya.

Dia juga menambahkan bahwa belum ada arahan dari pemerintah kepada Pertamina terkait dengan cadangan penyangga energi tersebut. Berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi Penyediaan, Cadangan Penyangga Energi (CPE) merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat. CPE merupakan barang milik negara berupa persediaan.

Penyediaan CPE bertujuan untuk menjamin ketahanan energi nasional, mengatasi krisis energi dan darurat energi, serta
melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dengan komitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya akses terhadap energi bersih dan terjangkau serta langkah penanganan iklim dan dampaknya.

Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tersebut diterbitkan dengan pertimbangan Indonesia memerlukan cadangan penyangga energi yang mampu untuk menyediakan energi sesuai kondisi dan ketersediaan energi setempat dengan memperhatikan komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan bagi energi bersih dan terjangkau serta ramah lingkungan. Hal itu untuk menjamin ketahanan energi nasional.

Pertimbangan berikutnya untuk memberikan arah bagi pemerintah dalam melaksanakan penyediaan cadangan penyangga energi, perlu mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi. Kemudian untuk menjaga ketersediaan cadangan energi baik jumlah maupun standar dan mutunya sesuai dengan kebutuhan konsumsi nasional, perlu diatur pelaksanaan pengelolaan cadangan penyangga energi.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menggelar pemilu ulang bila kotak kosong menang di Pilkada serentak 2024. Usul itu kata Doli akan disampaikan dalam oleh Komisi II dalam rapat bersama KPU RI, Selasa (10/9).

Rapat konsultasi yang digelar hari ini merupakan tindak lanjut surat yang dikirim KPU kepada DPR. Saat ini KPU mencatat terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon di pilkada. Adapun pemilu ulang menurut Doli bisa dilakukan paling lambat setahun setelah Pilkada.

"Kenapa? Karena nanti kan pasti akan ditunjuk pejabat, jadi begitu nanti terpilih kotak kosong dan kemudian masa jabatan kepala daerah itu habis, maka harus ditunjuk Penjabat. Nah Penjabat ini enggak boleh lama-lama," kata Doli.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan dalam pelaksanaannya kewenangan Pj tak seluas kepala daerah definitif. Keberadaan daerah tanpa kepala daerah definitif dinilai akan mengganggu jalannya pembangunan serta pemerintahan.

Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (10/9) sore ini untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada Serentak 2024.

Merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, menjadi Undang-Undang terdapat dua alternatif bila dalam pilkada yang diikuti calon tunggal dimenangkan oleh kotak kosong. Pilihan pertama ada pilkada digelar tahun berikutnya atau pilihan kedua digelar mengikuti pilkada yang berikutnya.

Menurut Doli bila pilkada ulang yang dilakukan pada periode berikutnya pada tahun 2029 membutuhkan waktu yang lama. Ia menilai pilkada ulang lebih baik dilakukan pada tahun berikutnya atau diselenggarakan pada 2025. Hal ini untuk menghindari masa jabatan kepala daerah yang habis dipimpin oleh penjabat (Pj).

"Pj. itu janganlah satu periode begitu, setahun atau dua tahun kewenangannya kan juga terbatas dibandingkan dengan kepala daerah yang definitif," kata Doli.

Selain itu, dia mengatakan hal tersebut harus diputuskan hari ini meskipun rapat yang diselenggarakan hanya bersifat konsultasi. Dirinya juga sudah membuat kajian dan mengonfirmasinya ke KPU.

PT Pertamina Patra Niaga selaku pemasok avtur bandara-bandara di Indonesia merespons keinginan Kementerian Perhubungan agar bahan bakar pesawat dipasok secara multiprovider. Langkah tersebut dinilai Kementerian Perhubungan perlu untuk menurunkan tarif pesawat.

“Dari sisi Pertamina Patra Niaga, hal tersebut tentu tidak ada masalah. Peraturan BPH Migas No. 13 Tahun 2008 membuka kesempatan bagi seluruh pihak untuk berkontribusi dalam penyaluran avtur di Indonesia,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari kepada Katadata.co.id pada Selasa (10/9).

Tidak hanya menanggapi usulan tersebut, Heppy juga membantah terkait tuduhan monopoli Pertamina pada bisnis avtur di bandara-bandara. Menurut dia, kesempatan pasokan avtur dapat dibuka luas sesuai dengan Peraturan BPH Migas di atas.

“Sehingga selama ini sebenarnya tidak ada monopoli pada penyediaan Avtur di Indonesia,” ujarnya.

Selain membantah soal monopoli, Heppy menyampaikan bahwa saat ini ada satu badan usaha lain yang juga turut memasok kebutuhan avtur di wilayah Sulawesi dan hal ini sudah berjalan dalam beberapa tahun ini.

“Sebagai perusahaan yang telah berpengalaman dan berkomitmen dalam penyediaan energi, Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan pasokan avtur yang aman, handal, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan demi mendukung kelancaran industri penerbangan di Indonesia,” katanya.

Pengelolaan avtur oleh beberapa provider tersebut merupakan salah satu dari empat usulan yang disampaikan oleh Budi terkait upaya penurunan tiket pesawat.

"Avtur itu dirapatkan juga seharusnya tidak boleh monopoli, dan kita mendasarkan dari yang namanya rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu multiprovider. Jadi ada beberapa provider yang lakukan," kata Budi dikutip dari Antara.

Selain avtur, terdapat tiga aspek lain yang dapat dibenahi untuk menurunkan harga tiket pesawat. Mulai dari pajak-pajak yang berkaitan dengan suku cadang, pajak pertambahan nilai, serta biaya-biaya lainnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sebelumnya memastikan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat, sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut langkah ini diperk ini untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Menteri BUMN Erick Thohir menempatkan tiga orang yang pernah menjabat di industri pertahanan dalam jajaran direksi Perum Bulog. Namun Bulog menyatakan belum mendapatkan arahan selanjutnya terkait operasional usai perombakan direksi tersebut.

Erick resmi mengangkat Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Bayu Krisnamurthi. Penetapan Wahyu sebagai Direktur Utama Bulog tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-73/DHK.MBU.A/09/2024.

"Sampai sekarang belum ada informasi terkait perubahan arah operasi Bulog, karena pergantian posisi Direktur Utama Bulog diproses di Kementerian BUMN. Pak Wahyu sudah mulai berkantor hari ini," kata Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Bulog Andrew Ramadhan Shahab kepada Katadata.co.id, Selasa (10/9).

Wahyu sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan asuransi khusus Tentara Nasional Indonesia, yakni Asabri. Selain Bayu, pemerintah mengganti Purnomo Sinar Hadi dengan Sudarsono Hardjosoekarto sebagai Direktur Human Capital.

Sudarsono sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kesatuan bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri. S, Sudarsono kini menjabat sebagai komisaris anak usaha ID Food, yakni PG Rajawali I.

Terakhir, pemerintah menciptakan posisi Wakil Direktur Utama Bulog yang kini ditempati Marga Taufiq. Marga sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Mantan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi menyarankan agar pemerintah mempercepat penugasan impor beras tahun depan. Ini karena stok akhir Bulog pada akhir tahun ini diproyeksi hanya mencapai 1,5 juta ton akibat penyaluran bantuan pangan.

Bayu mengatakan, Cadangan Beras Pemerintah saat ini mencapai 1,35 juta ton. Angka tersebut akan bertambah menjadi 2,45 juta ton akibat kedatangan beras impor sejumlah 900.000 ton hingga akhir tahun ini.

Pada saat yang sama, Bulog menargetkan serapan beras lokal pada Agustus-Oktober 2024 sejumlah 200.000 ton. Namun Bulog akan menyalurkan bantuan pangan pada Oktober dan Desember 2024 dengan total 900.000 ton.

Bayu menjelaskan, ada dua kesulitan yang dihadapi untuk menyerap beras produksi lokal, yakni harga dan kualitas. Oleh karena itu, Bulog memproyeksikan hanya dapat menyerap 200.000 ton dari surplus produksi beras nasional Agustus-Oktober 2024 yang diperkirakan mencapai 1 juta ton.

Total serapan Bulog dari dalam negeri hanya dapat mencapai 1,03 juta ton tahun ini. Angka tersebut sudah termasuk penugasan pemerintah untuk menyerap 600.000 ton beras lokal sepanjang 2024.

Bayu mengatakan, pembelian beras oleh Bulog dibatasi oleh Harga Pembelian Pemerintah senilai Rp 11.000 per kilogram. "Harga beras di tingkat penggilingan sudah Rp 12.100 per kg, sehingga Bulog tidak bisa beli beras lokal," kata Bayu dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (4/9).

Rencana Anies Baswedan mendirikan partai politik dianggap sebagai strategi yang dapat menjaga eksistensinya di panggung politik nasional hingga pemilihan presiden 2029. Meski demikian, gagasan tersebut hanya bisa terwujud apabila Anies mampu menjaring modal logistik dan merekrut tokoh politik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi yang punya kekuatan basis massa.

Pakar politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin beranggapan bahwa Anies harus memiliki beberapa hal untuk mendirikan parpol. Ujang mengatakan Anies harus berkongsi dengan sejumlah tokoh untuk mengumpulkan modal atau uang untuk membangun partai politik minimum Rp 2 triliun.

Selanjutnya Anies juga wajib merangkul figur politik lokal agar menjadi bagian dari parpol yang akan didirikan. Menurut Ujang, hal ini merupakan upaya membangun kekuatan politik di tingkat lokal akar rumput.

"Tokoh-tokoh di kabupaten, kota, provinsi harus ada yang punya basis massa besar. Kalau hanya mengandalkan Anies saja ya sulit," kata Ujang kepada Katadata.co.id Senin (2/9).

Menurut Ujang prasyarat modal politik dan basis dukungan itu sudah harus dituntaskan Anies jika dirinya berniat serius mendirikan sebuah parpol. Ketentuan tersebut berkaca dari problem yang dihadapi parpol kecil yang tidak mampu melewati ambang batas parlemen alias parliamentary threshold yang berada di angka 4% saat ini.

"Saya melihat ruang Anies untuk bikin parpol itu ada, tapi apakah parpol yang akan dibuat Anies ini bisa besar? Hanya waktu yang bisa menjawab," ujar Ujang.

Ujang memproyeksikan langkah Anies apabila serius mendirikan sebuah parpol akan menggunakan pendekatan yang sama seperti yang digunakan oleh Nasional Demokrat (NasDem). Partai NasDem merupakan parpol yang dimulai dari sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang kemudian bermetamorfosis menjadi partai politik.

"Kita tahu Anies itu salah satu pendiri ormas NasDem," kata Ujang.

Anggapan serupa juga disuarakan oleh Analis Komunikasi Politik sekaligus Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat). Dia menilai positif sikap Anies berkeinginan untuk membentuk parpol seusai dinamika pemilihan kepala daerah kemarin.

Namun, Hensat menilai langkah Anies untuk mendirikan parpol seharusnya sudah dilakukan sejak momentum pemilihan presiden 2024 selesai. "Banyak yang menilai langkah Anies ini telat, tapi better late than never ya," kata Hensat dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (2/9).

Hensat menyarankan agar Anies dapat memberikan ciri khas untuk parpolnya nanti. Ia juga mengingatkan agar partai yang didirikan Anies tidak hanya mengandalkan popularitas Anies sebagai tokoh utama.

"Karena kalau cuma Anies saja jadi tidak bisa bertahan lama, jadi partai keluarga juga nantinya," ujar Hensat.

Kawal Perubahan

Sebelumnya, Anies Baswedan mengirim sinyal bakal mendirikan ormas atau partai politik baru untuk menampung aspirasi dan semangat perubahan yang makin berkembang di masyarakat. Rencana ini ditempuh setelah Anies batal terlibat dalam pemilihan kepala daerah.

Dia menyampaikan keinginan untuk membuat ormas atau partai politik masih memantau dan memperhitungkan aspirasi semangat perubahan yang belakangan ini cenderung bermunculan. Anies menyampaikan gagasan tersebut dalam tayangan video bertajuk 'Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada 2024' yang disiarkan oleh kanal Youtube Anies Baswedan pada Jumat (30/8).

"Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang semakin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," kata Anies.

Mantan Calon Presiden 2024 ini berharap niat untuk mendirikan ormas dan partai politik dapat terwujud dalam waktu dekat. Anies berharap adanya organisasi politik baru yang ia bangun dapat mendukung terciptanya demokrasi yang sehat dan iklim politik yang lebih berfokus pada penciptaan gagasan politik.

"Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah -langkah kongkrit untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan indonesia yang lebih setara," ujar Anies.