Perum Bulog berencana mengoptimalisasi program Rumah Pangan Kita atau RPK pada paruh kedua tahun ini. Program tersebut dinilai dapat mengendalikan harga beras nasional selama paceklik produksi beras pada November 2024 sampai Februari 2025.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mencatat, jumlah RPK mencapai 21.384 unit yang tersebar di penjuru negeri. Secara rinci, RPK adalah warung milik masyarakat yang telah bermitra dengan Bulog.

"RPK akan menjadi instrumen operasional agar Bulog bisa menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan," kata Bayu di kantornya, Jumat (30/8).

Bayu mencatat, jumlah RPK kini telah melampaui minimarket di dalam negeri. Mayoritas RPK atau sekitar 7.000 toko berada di Pulau Jawa. Provinsi dengan RPK terbanyak adalah DI Yogyakarta atau lebih dari 3.600 RPK, sedangkan daerah dengan RPK paling sedikit adalah DKI Jakarta dan Banten atau sekitar 100 unit.

Bayu mencatat telah menyalurkan hampir 300.000 ton beras milik Bulog melalui RPK ke masyarakat. Penyaluran terdiri dari beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sejumlah 253.293 ton, sementara beras komersial Bulog sejumlah 42.675 ton.

Oleh karena itu, Bayu mendata 28,6% omzet RPK berasal dari beras yang disalurkan Bulog atau antara Rp 6 juta sampai Rp 8 juta per bulan. Adapun total omset per RPK adalah RP 10 juta sampai Rp 50 juta per bulan.

Potensi pasar yang bisa digarap Bulog pada seluruh RPK mencapai Rp 11,5 sampai Rp 12 triliun per tahun. Namun Bayu mengakui pertumbuhan RPK masih rendah atau hanya sekitar 3,5% per tahun.

Bayu menilai, peran RPK menjadi penting hingga akhir tahun ini lantaran akan ada paceklik produksi mulai November 2024 sampai Februari 2025. Dengan kata lain, Bayu memproyeksikan potensi kenaikan harga pada kuartal terakhir tahun ini.

Maka dari itu, Bayu berencana melakukan pengawasan intens distribusi beras Bulog ke penjuru negeri hingga akhir tahun. Sebab, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan pada masa paceklik tersebut, tepatnya pada Oktober dan Desember 2024.

Bantuan pangan tersebut akan disalurkan pada 22 juta keluarga penerima manfaat sebesar 10 kilogram. Adapun keluarga penerima manfaat umumnya masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu, Bayu mengatakan beras SPHP akan ditargetkan untuk diserap kelas menengah.

"Kelompok masyarakat berpendapatan rendah paling rendah dengan kenaikkan harga. Jadi, kami akan berusaha membuat beras untuk kelompok tersebut tersedia," ujarnya.

Perum Bulog menyatakan penyerapan surplus produksi beras lokal pada Agustus-Oktober 2024 akan sulit. Ini karena harga gabah telah konsisten naik selama 30 hari terakhir.

Badan Pangan Nasional mendata rata-rata nasional harga Gabah Kering Panen yang dinikmati petani telah tumbuh 1,25% atau Rp 80 per kilogram selama 30 hari terakhir menjadi Rp 6.430 per kg. Smentara itu, harga Gabah Kering Giling hasil produksi penggilingan naik Rp 50 per kg menjadi Rp 6.760 per kg.

"Kami akan mengusahakan pengadaan beras lokal pada Agustus-Oktober. Namun, ini tidak mudah karena harga gabah sudah mulai merangkak naik," kata Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi, Jumat (30/8).

Bayu menilai, kondisi harga beras saat ini cukup unik. Ia menemukan tren harga beras di pasar cenderung lesu.

Berdasarkan data Bapanas, rata-rata nasional harga semua jenis beras sepanjang 30 hari berfluktuasi. Walau demikian, harga beras medium dan premium menunjukkan tren pelemahan sejak akhir pekan lalu, Jumat (23/8).

Secara rinci, rata-rata nasional harga beras premium susut Rp 400 per kg menjadi Rp 15.550 per kg hari ini, Jumat (30/8). Sementara itu, rata-rata nasional harga beras medium memuncak senilai Rp 13.620 per kg dan susut Rp 30 per kg menjadi Rp 13.590 per kg.

Maka dari itu, Bayu menilai stok di tingkat pedagang cukup banyak yang membuat harga beras masuk tren penurunan. Alhasil, Bayu berpendapat stok beras nasional hingga Oktober 2024 terjaga.

Badan Pusat Statistik memproyeksikan neraca produksi beras Agustus-Oktober 2024 mencatatkan surplus 1,07 juta ton. Ia menyampaikan, proyeksi tersebut berpotensi menekan ketergantungan beras impor selama tiga bulan ke depan.

Proyeksi produksi beras per Agustus 2024 mencapai 2,84 juta ton atau tertinggi selama tiga tahun terakhir. Sementara itu, produksi Oktober 2024 mencapai 2,59 juta ton menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan, akan terus mengawasi realisasi produksi beras hingga Oktober 2024. Namun, Arief belum berencana menambah kuota impor beras dari posisi saat ini sejumlah 3,6 juta tahun.

Ia mendata, Perum Bulog saat ini telah merealisasikan kuota beras impor sekitar 2,7 juta ton. Ia menekankan, seluruh beras impor dikelola Bulog dan di luar jenis beras khusus maupun beras pecah.

Mayoritas negara asal beras yang diimpor Bulog adalah Vietnam dan Thailand. "Tidak mudah untuk mencari dan memasukkan beras impor saat ini," kata Arief.

Perum Bulog meramalkan produksi beras nasional akan memasuki masa paceklik pada November 2024 hingga Februari 2025. Hal tersebut disebabkan oleh pergeseran musim penghujan dari September 2024 menjadi akhir Oktober 2024.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan pergeseran musim tersebut membuat masa panen padi bergeser dari November 2024 menjadi Januari 2024. Beras hasil panen baru dapat memasuki pasar pada Maret 2025 lantaran harus melalui proses pengeringan selama sebulan.

"Pada Maret 2025 bertepatan dengan Bulan Suci Ramadan. Maka dari itu, Bulog bersiap untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras pada November 2024 sampai Februari 2025," kata Bayu di kantornya, Jumat (30/8).

Bayu mengingatkan hujan berpotensi mengguyur sepanjang Februari 2025 karena pergeseran musim penghujan. Oleh karena itu, ia memperkirakan, beras hasil panen Januari 2025 baru dapat dinikmati masyarakat pada April 2025.

Bayu pun berencana melakukan pengawasan intens distribusi beras Bulog ke penjuru negeri hingga akhir tahun. Ini karena pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan pada masa paceklik tersebut, tepatnya pada Oktober dan Desember 2024. Bantuan pangan tersebut akan disalurkan pada 22 juta keluarga penerima manfaat sebesar 10 kilogram. Adapun keluarga penerima manfaat umumnya masyarakat berpendapatan rendah.

"Kelompok masyarakat berpendapatan rendah paling rendah dengan kenaikkan harga. Jadi, kami akan berusaha membuat beras untuk kelompok tersebut tersedia," ujarnya.

Pada saat yang sama, Bulog juga akan menjaga arus distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui optimalisasi Rumah Pangan Kita atau RPK. RPK merupakan warung yang bermitra dengan Bulog.

Bayu memaparkan jumlah RPK per Juli 2024 mencapai 21.384 unit. Angka tersebut lebih banyak dari jumlah toko ritel modern minimarket seperti Alfamart sekitar 19.000 unit dan Indomaret sejumlah 21.000 unit.

Menurut dia, RPK akan menjadi instrumen Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Mayoritas lokasi RPK berada di kawasan permukiman yang akhirnya berhubungan langsung dengan konsumen.

"Tentu kelompok masyarakat dengna pendapatan lebih tinggi diharapkan membeli beras komersial yang harganya sedikit tinggi. Kami akan pastikan beras komersial tersedia di semua jaringan Bulog," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk maju dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Timur. Jokowi juga mempersilakan Risma untuk mundur dari kabinet agar fokus kepada kontestasi pemilihan kepala daerah.

"(Jika mau mundur) itu lebih baik. Tapi kalau tidak, aturannya kan tidak apa-apa, memperbolehkan (tidak mundur)," kata Jokowi kepada wartawan di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur pada Jumat (30/8).

Risma menghadap Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (30/8) sekira pukul 08.30 pagi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan dalam pertemuan tersebut, Risma melapor kepada Jokowi karena telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur.

"Sampai dengan saat ini, Ibu Risma belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial," kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Jumat (30/8).

Risma yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan diri akan mundur dari jabatan Menteri Sosial (Mensos) untuk berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024.

"Mundur, saya akan mundur," ujarnya saat ditanya terkait jabatannya sebagai Mensos, usai ziarah ke Makam Sunan Bungkul Surabaya, dikutip dari Antara pada Kamis (29/8).

Risma akan mengajukan pengunduran diri setelah menyelesaikan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim. Risma bersama Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) akan mendaftar ke KPU Jatim sekitar pukul 18.00 WIB pada hari terakhir pendaftaran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan dua layanan kesehatan di dua rumah sakit (RS) di Jakarta pada Jumat (30/8). Dua fasilitas kesehatan itu adalah Gedung Layanan Kanker Ibu dan Anak RS Dharmais dan Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak RS Persahabatan senilai Rp 1,42 triliun.

Pembangunan fasilitas layanan kesehatan di RS Dharmais dan RS Persahabatan Jakarta merupakan proyek kerja sama antara pemerintah dengan Islamic Development Bank (IsDB) di bidang kesehatan.

Kolaborasi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan ibu dan anak di enam RS vertikal di Indonesia senilai US$ 293 juta atau sekira Rp 4,2 triliun. Enam rumah sakit tersebut yakni RS Dharmais sebagai pusat kanker nasional, RS Persahabatan sebagai sentra layakan medis untuk pernafasan serta gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak di RS Sardjito Yogyakarta dan RS Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat.

Program kerja sama pemerintah dan IsBC untuk untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Indonesia juga menyasar kepada RS Profesor Ngoerah di Bali, dan RS Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar.

Adapun rangkuman peresmian Gedung Layanan Kanker RS Dharmais dan Gedung Respirasi RS Persahabatan Jakarta sebagai berikut:

Gedung Layanan Kanker Ibu dan Anak RS Dharmais Jakarta

Proyek operasional Gedung Pelayanan Kanker Ibu dan Anak RS Dharmais Jakarta senilai Rp 777 miliar diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat layanan kanker di Indonesia, khususnya untuk wanita dan anak.

Besaran nilai proyek itu mencakup Rp 427 miliar untuk pembangunan gedung, Rp 313 untuk peralatan rumah sakit dan Rp 37 miliar untuk tenaga kesehatan, dokter dan pengembangan sumber daya manusia.

"Saya tadi masuk ke gedung baru RS Dharmais serasa masuk ke hotel bintang lima. Bangunannya rapi, desainnya bagus, lampunya juga terang benderang," kata Jokowi dalam sambutan peresmian.

Gedung dengan luas bangunan 37.918 m² itu dibangun sejak tahun 2022 dengan dukungan dana dari IsDB melalui proyek Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Unit Teknis Vertikal.

Fasilitas kesehatan ini turut dilengkapi dengan alat canggih seperti Tomotherapy technology radiation therapy, virtual bronchoscopic navigation, intraoperative radiotherapy, surgical microscope, dan hyperthermia pump.

Selain itu, tersedia juga layanan rawat jalan berupa poliklinik Center of Excellence cervix, breast, smoke-related, dan pediatric. Gedung ini terdiri dari 18 lantai dan 3 basement serta dilengkapi dengan 100 tempat tidur rawat inap, 25 tempat tidur ruang isolasi, 4 ruang operasi, 1 ruang operasi hybrid, serta 23 ruang rawat intensif meliputi ICU, PICU, PACU, serta HCU.

Gedung Pelayanan Kanker Ibu dan Anak ini akan membantu meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Kanker Dharmais dalam program penanggulangan kanker, termasuk skrining, deteksi dini, diagnosis, pengobatan, perawatan paliatif, rehabilitasi, serta pendataan kanker.

Jokowi terkejut dan terkesan dengan kualitas pembangunan Gedung Pelayanan Kanker Ibu dan Anak RS Dharmais Jakarta. Dia mengatakan rumah sakit yang dibangun dengan baik tampak seperti hotel bintang lima, baik dari segi desain maupun kualitas bangunan.

"Tidak apa pemerintah berinvestasi asal anggarannya itu betul-betul tepat sasaran. Bisa menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan, utamanya kanker bagi ibu dan anak-anak kita," ujar Jokowi.

Pemerintah mencatat bahwa kanker merupakan penyakit kedua terbesar yang membebani anggaran negara. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2022, biaya untuk pengobatan kanker mencapai Rp 4,5 triliun

Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak RS Persahabatan Jakarta

Jokowi melanjutkan peresmian gedung respirasi kesehatan ibu dan anak RS Persahabatan. Proyek kerja sama pemerintah dengan IsDB itu senilai Rp 651 miliar. Dengan rincian Rp Rp 494 miliar untuk pembangunan gedung, Rp 115 miliar untuk pengadaan peralatan medis dan Rp 42 miliar untuk persiapan sumber daya manusia.

"Uang yang sangat besar sekali. Tapi tidak ada masalah kalau memang investasi ini bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, utamanya berkait dengan pelayanan kesehatan respirasi ibu dan anak," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan layanan kesehatan respirasi kesehatan ibu dan anak di RS Persahabatan dapat menjadi pusat rujukan karena keunggulan fasilitas maupun peralatan medis mutakhir dan tenaga medis berkualitas yang dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien, terutama ibu dan anak.

"Dan tidak perlu lagi ada yang berobat ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia, Jepang. Saya kira kalau melihat rumah sakitnya seperti ini cukup di Indonesia, cukup di Rumah Sakit Persahabatan," ujar Jokowi.

Perum Bulog mengungkap, hasil analsisi rencana investasi di Kamboja cenderung negatif. Namun, BUMN tersebut masih mempertimbangkan kemungkinan investasi di Negara Angkor Wat tersebut

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, ada tiga sisi negatif jika Bulog membuka cabang di Kamboja. Oleh karena itu, Bayu mengaku belum menemukan nilai investasi yang cocok jika Bulog harus membuka arus pasokan beras di sana.

"Kami sudah melakukan pengkajian insentif dan membahas rencana ini dengan berbagai pihak di dunia usaha perberasan, baik di Kamboja maupun negara-negara sekitar kamboja," kata Bayu di kantornya, Jumat (30/8).

Ia mengatakan, pertimbangan negatif pertama adalah volume produksi Kamboja yang kecil dibandingkan dengan negara tetangganya, seperti Vietnam dan Thailand. Ia memberikan sinyal bahwa produksi beras di Kamboja tidak memenuhi syarat skala ekonomi Bulog.

Organisasi Makanan dan Pertanian atau FAO mendata produksi beras di Kamboja pada tahun lalu hanya 12,86 juta ton. Sebanyak 2,29 juta ton atau 17,83% dari total produksi Kamboja disalurkan ke pasar ekspor.

FAO meramalkan produksi beras di Kamboja naik 1,8% secara tahunan menjadi 13,09 juta ton tahun ini. Alhasil, proyeksi volume beras yang diekspor dari Kamboja naik 9% dari capaian tahun lalu menjadi 2,5 juta ton.

Pertimbangan negatif kedua adalah minimnya infrastruktur penunjang di Kamboja. Bayu menjelaskan infrastruktur yang dimaksud adalah pelabuhan, jalan, dan listrik.

Ia mengatakan ketersediaan infrastruktur tersebut minim baik di dalam maupun luar wilayah sawah. "Infrastruktur dasar itu adalah hal-hal yang sangat penting bagi bisnis padi," ujarnya.

Hal negatif ketiga adalah Kamboja telah memiliki hubungan dagang yang erat dengan negara tetangganya. Bayu menganalisis kondisi tersebut berpotensi membuat Bulog bersaing dengan negara-sekitar Kamboja untuk mendapatkan beras Kamboja.

Kamboja berbatasan dengan beberapa negara, yakni Thailand, Laos, dan Vietnam. Bayu mengaku harus mengukur lebih jauh dampak dari investasi Bulog di Kamboja dengan negara-negara tetangga Kamboja.

"Dari sisi ketersediaan pasokan, kinerja produksi beras Vietnam sangat penting bagi Indonesia. Ini catatan yang harus diperhatikan," katanya.

Badan Pusat Statistik mendata, Vietnam dan Thailand menjadi negara pemasok beras utama ke dalam negeri sejak 2020. Kontribusi pengiriman beras dari kedua negara tersebut pada 2017-2023 mencapai 65,83%. Kontribusi beras impor yang dikirimkan dari Vietnam pada tahun lalu mencapai 37,47% atau 1,14 juta ton. Sementara itu, beras yang dikirim dari Thailand mencapai 1,38 juta ton atau 45,12% dari total impor 2023.

Walau demikian, Bayu mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan investasi di Kamboja. Ini karena konsumen lokal cenderung menyukai beras asal Kamboja.

Di samping itu, Bayu menilai potensi peningkatan produktivitas di Kamboja masih tinggi. Kementerian Pertanian Amerika Serikat mendata, total area sawah di Negeri Angkor Wat hanya 3.37 juta hektar dengan produktivitas sekitar 3,2 ton per hektare.

"Jadi, kami masih akan terus mencoba melihat kemungkinan menjajaki investasi di Kamboja," ujarnya.

Cara daftar QR code pertalite jelang pembatasan 1 Oktober 2024, perlu diketahui oleh para pemilik kendaraan bermotor. Menunjukkan QR code sebelum pengisian BBM subsidi menjadi syarat saat akan mengisi Biosolar atau Pertalite di SPBU milik Pertamina ketika pembatasan telah diterapkan.

Ada beberapa cara mendaftarkan mobil agar mendapat BBM subsidi. QR code menjadi tanda bukti bahwa kendaraan dapat diisi BBM bersubsidi di SPBU. Apabila tidak membawa QR code maka masyarakat tidak boleh mengisi BBM subsidi saat aturan telah diterapkan.

Penggunaan QR Code Pertalite akan Ditetapkan 1 Oktober 2024

Langkah ini merupakan bagian dari sosialisasi pembatasan BBM bersubsidi agar diterima oleh masyarakat secara tepat sasaran. Pertamina sudah melakukan penggunaan QR Code Pertalite di sejumlah wilayah. QR code terbuka bagi masyarakat di wilayah 1, yaitu Madura, Jawa dan Bali (Jamali), serta wilayah non Jamali, seperti NTT, Kepri, Maluku Utara, Maluku, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Gorontalo.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengindikasikan bahwa aturan pembatasan BBM akan disahkan pada 1 Oktober 2024 mendatang. Untuk cara daftar QR code pertalite jelang pembatasan 1 Oktober 2024, dapat dilakukan melalui MyPertamina, situs subsiditepat.mypertamina.id dan mendaftar langsung di SPBU.

Sebelum melakukan pendaftaran, siapkan sejumlah dokumen pelengkap, seperti foto diri, foto KTP, foto STNK tampak depan dan belakang, foto kendaraan keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi pengguna KIR.

3 Cara Daftar QR Code Pertalite Jelang Pembatasan 1 Oktober

Cara Daftar QR Code Pertalite (Gridoto.com)

Berikut 3 cara daftar code pertalite jelang pembatasan 1 Oktober 2024:

1. Cara Daftar QR Code di SPBU

• Mengunjungi SPBU terdaftar untuk melakukan registrasi subsidi tepat MyPertamina.
• Pindai QR code untuk melakukan pendaftaran.
• QR code akan mengarahkan ke subsiditepat.mypertamina.id.
• Daftar, lalu isi dokumen sesuai langkah registrasi di link tersebut.
• Pendaftaran selesai dan verifikasi dilakukan dalam waktu 7 hari.
• Setelah disetujui, download kode QR lalu gunakan saat membeli BBM subsidi tepat sasaran.

2. Cara Daftar QR Code Lewat Situs Pertamina

• Membuka situs subsidi https://mypertamina.id/.
• Centang informasi bahwa Anda memahami persyaratan.
• Pilih “daftar sekarang”.
• Mengikuti instruksi yang tertera dalam website tersebut.
• Tunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja melalui alamat email yang telah didaftarkan, atau cek status pendaftaran di website secara berkala.
• Apabila sudah dikonfirmasi, unduh kode QR dan simpan untuk melakukan transaksi di SPBU Pertamina.

3. Cara Daftar QR Code di Aplikasi MyPertamina

• Masuk ke Google Play Store atau App Store, lalu download aplikasi MyPertamina.
• Membuka aplikasi dan daftar dengan memasukkan data lengkap, seperti nama, nomor telepon, tanggal lahir dan PIN transaksi.
• MyPertamina akan mengirimkan kode OTP melalui SMS. Masukkan kode di aplikasi sesuai dengan permintaan.
• Log in atau masuk ke akun dengan memasukkan nomor telepon DAN PIN hubungkan akun MyPertamina ke akun LinkAja untuk melakukan pembayaran.
• Apabila proses pendaftaran selesai, tunggu proses selama 7 hari kerja agar dapat digunakan.

Demikian cara daftar QR code pertalite jelang pembatasan 1 Oktober 2024 yang dapat Anda ikuti. Kebijakan tersebut diterapkan agar penerima BBM subisdi tepat sasaran. Apabila sudah diterapkan dan tidak membawa QR code, masyarakat tidak boleh mengisi BBM bersubsidi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat terdapat sebanyak 48 calon tunggal di Pilkada serentak 2024. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 2020 lalu sebanyak 25 pasangan calon tunggal.

Ketua KPU Muhammad Afifuddin dalam paparannya menyampaikan 48 calon tunggal itu terdiri dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. "Provinsi 1 orang, kabupaten 42 orang, kota 5 orang, total 42 wilayah," kata Afif dalam konferensi pers pada Jumat (30/8).

KPU mencatat satu provinsi itu yakni Papua Barat, yang mana 17 gabungan partai politik mengusung Dominggus Mandacan-Mochamad Lakotani.

Selain itu KPU mencatat sebanyak 51 pasangan calon di Pilkada serentak 2024 mendaftar melalui jalur independen. 51 paslon itu terdiri dari satu calon di tingkat provinsi, 38 kabupaten, dan 12 kota.

"Calon yang mendaftar lewat parpol/gabungan parpol yakni Gubernur 100 paslon, Bupati 1095 paslon, dan Walikota 272 paslon. Total 1.467 paslon," kata Afif.

Adapun, jumlah daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024 yakni 37 provinsi dengan 101 paslon, kemudian 415 kabupaten dengan 1.113 paslon, dan 93 kota dengan 277 paslon.

Pada kesempatan yang sama, anggota KPU Idham Kholik akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu selama tiga hari sebelum akhirnya pendaftaran kembali dibuka selama tiga hari di KPU daerah yang masih terdapat calon tunggal.

Sosialisasi akan digelar pada 30, 31 Agustus, dan 1 September. "Mulai tanggal 2, 3, 4 September selama 3 hari KPU provinsi kabupaten kota yang di mana ada calon tunggal dan masih tersisa partai politik yang belum bisa mengajukan paslonnya, maka dipersilakan untuk melakukan pendaftaran parpol yang dimaksud sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2024," kata Idham.

Perum Bulog masih berencana mengimpor beras 1,2 juta ton untuk memenuhi kuota yang diberikan pemerintah pada tahun ini sebanyak 3,6 juta ton. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga pasokan beras nasional selama masa transisi pemerintahan.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, pengelolaan pangan membutuhkan waktu persiapan yang cukup. Walau demikian, Bayu mengaku masih belum mendapatkan arahan kebijakan pengelolaan pangan untuk tahun depan.

"Jadi, kami masih menunggu bagaimana kebijakan pangan tahun depan. Oleh karena itu, kami akan melaksanakan semaksimal mungkin izin impor beras 2024 yang suhad di tangan," kata Bayu di kantornya, Jumat (30/8).

Bayu mencatat, total volume impor beras yang telah ada di dalam negeri mencapai 2,4 juta ton hingga Juli 2024. Sementara itu, Bulog akan menyelesaikan kontrak impor beras sekitar 300.000 ton dalam waktu dekat

Dengan kata lain, masih ada 900.000 ton kuota beras impor yang belum terkontrak. Oleh karena itu, Bayu menargetkan 1,2 juta ton beras impor dapat tiba di dalam negeri pada September-November 2024.

Seluruh beras yang diimpor Bulog akan dijadikan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP. Ia mencatat total stok beras yang dikelola Bulog saat ini sekitar 1,5 juta ton.

Selain impor, Bayu berencana menjaga pasokan CBP dari hasil produksi domestik. Untuk diketahui, pemerintah menetapkan volume CBP harus di atas 1,2 juta ton setiap saat.

"Sampai dengan saat ini serapan beras dari dalam negeri sudah lebih dari 900.000 ton. Kami masih akan melihat prospek pengadaan lokal dalam satu sampai dua bulan ke depan, terutama pada September 2024," katanya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengklaim, pemerintah berhasil menjaga volume impor beras nasional tidak naik. Badan Pusat Statistik memproyeksikan rata-rata produksi beras per bulan pada Agustus-Oktober 2024 mencapai lebih dari 2,5 juta ton atau di atas volume konsumsi.

Kuota volume impor beras sampai saat ini adalah 3,6 juta ton. Amran mengatakan, kebutuhan impor dapat naik menjadi hingga 7 juta ton jika proyeksi produksi Agustus-Oktober 2024 tak sesuai harapan.

"Saya awalnya mengatakan kuota impor harus disiapkan hingga 5 juta ton karena kami melihat di lapangan terlalu banyak masalah, yakni iklim El Nino ekstrem dan kemarau yang terjadi secara bersamaan," kata Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Senin (26/8).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan akan terus mengawasi realisasi produksi beras hingga Oktober 2024. Namun, Arief belum berencana menambah kuota impor beras dari posisi saat ini sejumlah 3,6 juta tahun.

Ia mendata, Perum Bulog saat ini telah merealisasikan kuota beras impor sekitar 2,7 juta ton. Ia menekankan, seluruh beras impor dikelola Bulog dan di luar jenis beras khusus maupun beras pecah.

Mayoritas negara asal beras yang diimpor Bulog adalah Vietnam dan Thailand. "Tidak mudah untuk mencari dan memasukkan beras impor saat ini," kata Arief.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai Badan Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization/FAO melihat potensi luar biasa dari program makan bergizi gratis. Program ini akan dijalankan di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran usai Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu menyerahkan penghargaan tertinggi bidang pangan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/8).

"Mereka melihat potensi Indonesia luar biasa," kata Mentan saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Amran mengatakan pihaknya juga telah membahas program makan bergizi gratis dengan FAO. Badan Pangan itu juga tidak memberikan catatan khusus terkait program pemerintahan berikutnya itu.

Menurut dia, pemerintah akan fokus untuk mendorong pertanian pangan, baik tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, hingga perikanan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis. Kementerian Pertanian siap memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang direncanakan oleh pemerintahan baru 2024-2029.

Amran menyampaikan dukungan tersebut, akan mencakup upaya peningkatan produksi daging dan kerja sama dengan pengusaha besar untuk proses hilirisasi. "Persiapan itu di antaranya meningkatkan produksi daging maupun proses hilirisasi yang dikerjasamakan dengan para pengusaha besar," ujarnya.

Menurut dia, keterlibatan pengusaha juga sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan program yang diinginkan presiden terpilih. Meskipun begitu, dia berharap adanya penambahan anggaran bagi Kementerian Pertanian sebesar Rp 68 triliun.

PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero) dan CRRC Qingdao Sifang menyelenggarakan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Pendalaman Kerja Sama dalam Sarana Perkeretaapian di Indonesia.

MoU ditandatangani Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana KAI John Robertho, Direktur Pengembangan PT INKA (Persero) Roppiq Lutzfi Azhar dan Presiden CRRC Qingdao Sifang Ma Lijun di Qingdao, China (29/8).

Penandatanganan MoU ini juga disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dan Chairman CRRC Qingdao Sifang Tian Xuehua.

“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak dari Tiongkok, khususnya CRRC Qingdao Sifang, atas dukungan dan kerja sama yang sangat baik dalam mendukung pengembangan industri perkeretaapian di Indonesia,” ungkap Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dalam keterangan resmi, Jumat (30/8).

Kartika mengatakan kerja sama yang telah terjalin antara industri perkeretaapian Indonesia dengan CRRC Qingdao Sifang telah mencakup berbagai aspek, mulai dari pengadaan untuk KAI berupa KRL dan KCIC serta kereta cepat hingga perawatan dan pemeliharaan kereta api.

Selain itu, CRRC Qingdao Sifang juga telah berkontribusi dalam mendukung transportasi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui pengadaan Autonomous Rail Transit (ART).

“Hal ini adalah bukti nyata dari sinergi yang kuat antara industri kereta api di Indonesia dan CRRC Qingdao Sifang yang merupakan perusahaan berskala global dalam memenuhi kebutuhan transportasi yang semakin meningkat di Indonesia,” kata Kartika.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan selaras dengan peningkatan jumlah pelanggan kereta, kebutuhan pengadaan sarananyapun juga akan semakin meningkat.

“Volume penumpang kereta api pada triwulan I 2024 yaitu sebanyak 11.379.196 penumpang, terdiri dari 9.778.231 penumpang KA jarak jauh dan 1.600.965 penumpang KA lokal. Angka tersebut meningkat 11 persen dibanding triwulan I 2023 sebanyak 10.252.247 penumpang,” ungkap Anne.

Anne menambahkan seiring dengan komitmen KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan melalui berbagai inovasi secara konsisten.

Dibutuhkan kerja sama global agar dapat terwujud dalam waktu yang jauh lebih cepat. MoU antara CRRC Qingdao Sifang dengan KAI dapat menjadi langkah awal yang baik dalam menciptakan peluang-peluang baru yang akan memberikan manfaat besar bagi para pihak.

“Kerja sama ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan transportasi massal yang andal tetapi juga untuk meningkatkan aksesibilitas publik, menghemat energi, mengurangi emisi, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, dan dalam jangka panjang dapat mengembangkan ekosistem perkeretaapian Indonesia,” tutup Anne.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta klarifikasi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep. Komisi akan meminta Kaesang menjelaskan ihwal yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi saat pergi ke Amerika Serikat.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan surat pemanggilan untuk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu akan segera dikirimkan. “Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Terserah nanti, apakah akan, saya enggak tahu posisi yang bersangkutan saat ini ada di mana,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/8).

Alex mengatakan, KPK perlu mengklarifikasi Kaesang sebagai penerima fasilitas atau barang tersebut. Pemanggilan itu, kata Alex, sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK.

"Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaesang terkait hal ini? Karena kami menduga, patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara, kan kita tahu kan orang tua dari saudara Kaesang seperti itu." kata Alex.

Adapun, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep terseret dugaan gratifikasi buntut penggunaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER milik perusahaan game online Garena yang berada di bawah naungan Sea Limited, perusahaan asal Singapura. Aktivitas Kaesang saat itu menjadi sorotan lantaran terjadi bersamaan dengan heboh revisi Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di DPR.

Revisi itu disebut-sebut akan menguntungkan Kaesang. Namun, pengesahan revisi dibatalkan lantaran ada aksi besar-besaran dari kelompok masyarakat dan mahasiswa yang membuat pembahasan di DPR dihentikan.