Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU alias PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Aturan tersebut ditetapkan oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin pada Ahad, 25 Agustus kemarin.

Instrumen hukum teranyar yang mengatur soal prosedur dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ini mengikuti seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan Nomor 70 /PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/2024 melonggarkan ambang batas alias threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Sementara putusan Nomor 70/2024 mempertegas syarat batas usia pencalonan kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon.

Aturan mengenai threshold partai politik (parpol) untuk pencalonan kepada daerah tertulis dalam Pasal 11. Dalam aturan ini, besaran threshold di sebuah daerah pemilihan disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap alias DPT. Semakin besar jumlah DPT di sebuah daerah, maka semakin rendah ambang batasnya.

Parpol yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang. Sebagai contoh, PDIP dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain.

Pasal 40 ayat 3 UU Pilkada mengatur setiap parpol atau gabungan parpol harus memperoleh 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Politisi-politisi kondang seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan yang sebelumnya tidak bisa maju karena tidak mendapat dukungan parpol, kini dimungkinkan memiliki kesempatan maju di Pilkada Jakarta.

Lebih lanjut, ketentuan yang mengatur syarat batas usia tertulis dalam Pasal 15 PKPU 10/2024. Pasal tersebut mengatur syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur.

Sementara itu untuk calon bupati, wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota diwajibkan berusia 25 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang mengacu pada Putusam MK 70/2024 itu, Putra Bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dipastikan tak dapat berlayar.

Ini karena dia tidak memenuhi syarat usia calon kepala daerah saat penetapan atau pendaftaran di KPU. Kaesang baru berusia 30 tahun pada 25 Desember.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo pun berjanji tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), setelah DPR membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Enggak ada, pikiran saja enggak ada,” ujar Jokowi di Jakarta, Minggu (25/8).

Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (KAFEGAMA) resmi melantik pengurus pusat baru untuk periode 2024-2027. Dalam kegiatan yang berlangsung di Sasono Adiguno Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sabtu (24/8), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo resmi menyerahkan pucuk pimpinan KAFEGAMA pada Friderica Widyasari Dewi yang kini menjabat komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam sambutannya, Friderica yang biasa disapa Kiki ini mengajak seluruh alumni bersyukur atas bimbingan dari para guru besar dan dosen FEB UGM yang telah menghasilkan lulusan berkualitas. Ia mengingatkan seluruh alumni FEB UGM lintas generasi ikut aktif dalam mendukung program KAFEGAMA dan melanjutkan dedikasi pada negara.

“Kami dipengurusan ini juga mengajak kepada seluruh KAFEGAMA khususnya para milenial dan gen Z, untuk aktif di Kafegama, baik secara pemikiran, tenaga, dan lain sebagainya,” ujar Kiki seperti dikutip Senin (26/8).

Dalam sambutannya ia juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan program strategis KAFEGAMA. Beberapa program yang jadi prioritas adalah MIGUNANI, Member Pride, Innovative Learning, Government & Policy Brief, UMKM Jaya & Digital, Network Organization, Alumnae Success, New Funding, dan Institution Shine.

Pelantikan pengurus baru dihadiri oleh sekitar 500 peserta, termasuk anggota Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, serta berbagai tokoh penting dari berbagai sektor. Serah terima jabatan dipimpin Ketua Bidang Organisasi PP KAGAMA Anton Mart Irianto dan disaksikan oleh Ketua Umum PP KAGAMA Ganjar Pranowo.

Kagama Leaders Insights, Sabtu (24/8). (Istimewa)

Mengabdi untuk Bangsa

Acara pelantikan juga menjadi ajang berkumpulnya tiga begawan ekonomi Indonesia, yakni Boediono, Soedradjad Djiwandono, dan Perry Warjiyo. Ketiganya berbagi pengalaman dan pandangan dalam sesi diskusi bertajuk KAFEGAMA Leader’s Insight yang menjadi sorotan utama setelah pelantikan.

Dalam pidatonya, Boediono mengucapkan selamat kepada pengurus baru dan berharap mereka sukses menjalankan misi yang dipercayakan. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi tatap muka dalam membangun hubungan yang lebih kuat di antara anggota KAFEGAMA.

Boediono mengenang masa-masa dinamis di Fakultas Ekonomi UGM pada 1970-an yang banyak menghadirkan inovasi kurikulum dan penelitian oleh para dosen muda yang pulang dari pendidikan luar negeri. Ia menyebutkan bahwa fakultas tersebut pada masa itu menjadi salah satu institusi akademis paling progresif di Indonesia.

Selain itu, Boediono juga menceritakan dua peristiwa penting dalam sejarah ekonomi Indonesia, yaitu lonjakan harga minyak pada 1970-an dan krisis keuangan global 2008-2009. Ia menyoroti bagaimana Indonesia berhasil mengelola boom minyak dan menghindari dampak buruk dari krisis global, berkat kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan otoritas moneter.

Boediono mengakhiri pidatonya dengan menekankan pentingnya belajar dari sejarah agar tetap bisa menjaga ekonomi nasional. “Mempelajari peristiwa masa lalu memberikan perspektif yang lebih baik bagi kita dalam memecahkan masalah masa kini,” ujar Boediono.

Adapun Dekan FEB UGM Didi Achjari menyampaikan harapan serta pesan pentingnya sinergi dan kolaborasi. Didi menegaskan bahwa pelantikan ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi antara alumni dengan almamater, baik yang berada di sektor pemerintahan maupun swasta.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan berintensitas ringan hingga deras akan mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada Senin (26/8). Adapun Jakarta diperkirakan akan diselimuti awan tebal.

Prakirawan BMKG Ida Pramuwardani menjelaskan potensi hujan berintensitas ringan atau dengan curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam akan mengguyur kota Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Palangka Raya. Selanjutnya hujan ringan akan mengguyur, Kota Samarinda, Banjarmasin, Gorontalo, Ambon, Sorong, Ternate, dan Manokwari dengan suhu berkisar 26-29 Celcius.

Sebagian kota lainnya seperti Medan, Mamuju, Kendari, Merauke, Jayawijaya, Jayapura, dan Nabire akan diguyur hujan berintensitas sedang atau curah hujan lebih dari 4,0 mm per jam dengan suhu berkisar 21-27 Celcius. Adapun prakiraan hujan disertai petir akan terjadi di Kota Padang, Pontianak, Tanjung Selor, Kota Palu dengan suhu diprakirakan berkisar 23-29 Celcius.

Hujan intensitas deras dengan curah hujan lebih dari 50 mm per jam diprakirakan mengguyur Kota Manado dengan suhu berkisar 24-28 Celcius. Sementara untuk Kota Kupang, Palembang, Yogyakarta, Mataram, Banda Aceh, Tanjung Pinang, Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Denpasar dan Makassar diprakirakan cerah dan berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar 24-31 Celcius.

Ida memaparkan pertumbuhan awan penghujan terjadi setelah adanya pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang seperti dari Aceh-Selat Malaka, Sumatera Utara – Jambi dan Laut Sulawesi Samudera Pasific Timur Filipina. Dalam hal ini angin permukaan di Indonesia umumnya didominasi angin yang bertiup dari arah timur dan tenggara 10-45 km per jam.

BMKG juga meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang air laut 2,5 – 4 meter yang diprakirakan terjadi di perairan Pulau Engg​​​​​​​ano, Barat Lampung, Samudera Hindia Barat Kepulauan Mentawai – Lampung, Selat Sunda Bagian Barat-Selatan, Samudera Hindia Selatan Jawa dan, potensi banjir rob di Kepulauan Riau dan pesisir Jawa Barat.

Cuaca di Jakarta

Sementara itu BMKG memprakirakan cuaca di Jakarta dan Kepulauan Seribu cerah dan berawan tebal hingga malam hari. Melalui unggahan akun resmi Instagramnya @infobmkg, BMKG memperlihatkan seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu berawan pada pagi hari.

Berdasarkan wilayahnya, Jakarta Pusat cerah berawan pada pagi hari, namun pada siang hari berawan tebal. Memasuki sore hingga malam hari, kembali berawan tebal dan tidak ada potensi hujan.

Cuaca yang sama juga terjadi di wilayah Jakarta Barat yang berawan pada pagi hingga siang hari. Kemudian, pada malam hari kembali berawan tebal. Sementara itu, cuaca di Jakarta Selatan berawan pada pagi hari. Pada siang hingga malam hari berawan hingga berawan tebal dan tidak berpotensi hujan.

Lalu Wilayah Jakarta Timur pagi hari diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Namun, memasuki siang hingga malam hari diperkirakan berawan tebal. Begitu pula, Jakarta Utara yang berawan dan berawan tebal pada pagi hingga malam hari.

Kepulauan Seribu sejak pagi hingga malam hari cuaca diperkirakan cenderung berawan tebal menyelimuti kawasan pantai tersebut. Suhu rata-rata di wilayah Jakarta pada pagi hari berkisar 24-32 derajat Celcius, lalu siang hari berkisar 28-34 derajat Celcius, sedangkan malam hari 26-30 derajat Celcius.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bakal mengumumkan calon kepala daerah untuk kabupaten kota dan gubernur, untuk gelombang ketiga. Pengumuman dilakukan di Kantor DPP PDIP, Senin (26/8) pukul 12.30 WIB.

Pengumuman kali ini merupakan yang ketiga dilakukan Megawati. Pada tahap pertama Megawati telah mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah terdiri dari 12 calon gubernur dan wakil gubernur, serta 293 pasangan untuk Pilkada Kabupaten dan Kota.

Pada tahap pertama Mega mengusung antara lain Edy Rahmayadi di Pilkada Sumatera Utara dan Isran Noor di Kalimantan Timur. Sedangkan pada tahap kedua ia mengumumkan 169 daftar calon kepala daerah. Salah satunya adalah mengusung kembali Wayan Koster di Pilkada Provinsi Bali.

Sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum, masa pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Adapun pilkada akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Potensi Dukung Anies di Pilkada Jakarta

Salah satu daerah strategis yang dibidik PDIP di Pilkada 2024 adalah Jakarta. Hingga saat ini PDIP belum mengumumkan nama calon yang akan diusung. Peluang PDIP mengusung sendiri calon gubernur dan wakil gubernur tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Nomor 60 yang menurunkan ambang batas pencalonan dari minimal 20% kursi di DPRD Jakarta atau 25% suara sah menjadi 7,5% suara sah di Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya berpotensi mengusung Anies Baswedan. Ia menyebutkan PDIP dan mantan gubernur DKI Jakarta itu dipertemukan oleh nasib yang sama.

“Diperlakukan untuk dieliminasi dari panggung politik, dikucilkan, dan lain sebagainya, sehingga kami sama-sama punya persamaan kehendak. Kehendak menjadi antitesis dari upaya politik untuk membuat satu keseragaman politik dalam satu sistem oligarki politik,” kata Basarah usai menghadiri Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center.

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan partai akan melihat perkembangan usai Anies bertemu dengan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta pada Sabtu (24/8). Partai juga akan mencermati hasil pertemuan tersebut. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa partainya membuka peluang untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024.

“Bisa saja pada kerja sama itu PDIP mengambil posisi calon wakil gubernur. Calon wakil gubernur yang dari PDIP, tetapi mari kita lihat nanti dinamikanya, bagaimana Anies punya pertimbangan terkait dengan hal itu, tetapi yang pasti Anies dan PDIP dipertemukan oleh satu persamaan nasib,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pengusungan itu tidak mengukur sudah atau tidaknya Anies menjadi kader PDIP. Menurut dia hal yang terpenting adalah kesamaan prinsip ideologi dan platform perjuangan.

Sementara itu, terkait pernyataan Megawati Soekarnoputri pada Kamis (22/8) yang meragukan Anies, ia menilai ucapan itu sebagai keingintahuan semata. Menurut Basarah hal itu lebih didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang dipegang oleh PDIP termasuk di Pilkada Jakarta.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bakal mengumumkan calon kepala daerah untuk kabupaten kota dan gubernur, untuk gelombang ketiga. Pengumuman dilakukan di Kantor DPP PDIP, Senin (26/8) pukul 12.30 WIB.

Pengumuman kali ini merupakan yang ketiga dilakukan Megawati. Pada tahap pertama Megawati telah mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah terdiri dari 12 calon gubernur dan wakil gubernur, serta 293 pasangan untuk Pilkada Kabupaten dan Kota.

Pada tahap pertama Mega mengusung antara lain Edy Rahmayadi di Pilkada Sumatera Utara dan Isran Noor di Kalimantan Timur. Sedangkan pada tahap kedua ia mengumumkan 169 daftar calon kepala daerah. Salah satunya adalah mengusung kembali Wayan Koster di Pilkada Provinsi Bali.

Sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum, masa pendaftaran calon kepala daerah akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Adapun pilkada akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Potensi Dukung Anies di Pilkada Jakarta

Salah satu daerah strategis yang dibidik PDIP di Pilkada 2024 adalah Jakarta. Hingga saat ini PDIP belum mengumumkan nama calon yang akan diusung. Peluang PDIP mengusung sendiri calon gubernur dan wakil gubernur tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan Nomor 60 yang menurunkan ambang batas pencalonan dari minimal 20% kursi di DPRD Jakarta atau 25% suara sah menjadi 7,5% suara sah di Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya berpotensi mengusung Anies Baswedan. Ia menyebutkan PDIP dan mantan gubernur DKI Jakarta itu dipertemukan oleh nasib yang sama.

“Diperlakukan untuk dieliminasi dari panggung politik, dikucilkan, dan lain sebagainya, sehingga kami sama-sama punya persamaan kehendak. Kehendak menjadi antitesis dari upaya politik untuk membuat satu keseragaman politik dalam satu sistem oligarki politik,” kata Basarah usai menghadiri Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center.

Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan partai akan melihat perkembangan usai Anies bertemu dengan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta pada Sabtu (24/8). Partai juga akan mencermati hasil pertemuan tersebut. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa partainya membuka peluang untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024.

“Bisa saja pada kerja sama itu PDIP mengambil posisi calon wakil gubernur. Calon wakil gubernur yang dari PDIP, tetapi mari kita lihat nanti dinamikanya, bagaimana Anies punya pertimbangan terkait dengan hal itu, tetapi yang pasti Anies dan PDIP dipertemukan oleh satu persamaan nasib,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pengusungan itu tidak mengukur sudah atau tidaknya Anies menjadi kader PDIP. Menurut dia hal yang terpenting adalah kesamaan prinsip ideologi dan platform perjuangan.

Sementara itu, terkait pernyataan Megawati Soekarnoputri pada Kamis (22/8) yang meragukan Anies, ia menilai ucapan itu sebagai keingintahuan semata. Menurut Basarah hal itu lebih didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang dipegang oleh PDIP termasuk di Pilkada Jakarta.

Kualitas udara di Jakarta pada Senin (26/8) menduduki posisi kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Secara kualitas, udara Jakarta masuk kategori tidak sehat.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 05.20 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 92 mikrogram per meter kubik.

Angka itu menunjukkan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif. Situasi ini juga bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Sedangkan kategori baik yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan. Namun situasi ini tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Selanjutnya kategori sedang yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan. Meski begitu situasi ini berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Kinshasa, Kongo. Kota Kinshasa berada di angka 184, urutan ketiga Kuwait City, Kuwait di angka 164. Selanjutnya urutan keempat Kampala, Uganda di angka 151 dan urutan kelima Busan, Korea Selatan di angka 124.

Lalu urutan keenam Cairo City, Mesir di angka 119. Urutan ketujuh Lahore, Pakistan di angka 119. Urutan kedelapan Manama, Bahrain di angka 115, dan urutan kesembilan Accra, Ghana di angka 107. Adapun urutan kesepuluh Tashkent, Uzbekistan di angka 92.

Sebelumnya pemerintah terus mengintensifkan upaya pemantauan kualitas udara. Salah satuya dengan penambahan stasiun pemantauan di Indonesia, sebagai bagian dari upaya menekan pencemaran udara, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHLK).

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro dalam konferensi pers di Jakarta Rabu (21/8), menjelaskan bahwa saat ini di seluruh Indonesia terdapat 56 stasiun pemantau kualitas udara atau Air Quality Monitoring System (AQMS). Alat ini terpasang di wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan, di ibu kota provinsi, dan beberapa kabupaten/kota.

"Tahun ini kita menambah sekitar 60 lagi, jadi nanti ada sekitar 120-an stasiun pemantauan kualitas udara. Termasuk menambah di lokasi-lokasi yang kemarin bolong di Pantura," kata Sigit.

Pemantauan terus dilakukan di berbagai wilayah dengan potensi kegiatan atau usaha yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Termasuk di wilayah Jabodetabek yang kualitas udaranya menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar partai lolos Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2024-2029. Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Hasil Pemilihan Anggota Legislatif 2024 di Jakarta, Minggu (25/6).

KPU menetapkan 10 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 dinyatakan tidak lolos ke parlemen atau memperoleh kursi DPR RI periode 2024–2029. Sepuluh partai politik itu gagal memenuhi ambang batas 4 % atau kurang dari 6.071.731,72 perolehan suara sah nasional pada Pemilu 2024 sebagai syarat lolos parlemen.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan suara sah nasional pada Pemilu 2024 sebanyak 151.793.293. Sepuluh partai politik yang tidak lolos termaktub dalam Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024.

Surat keputusan itu berisi daftar partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR RI untuk periode 2024–2029. "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024," kata Afifuddin.

Afifuddin mengatakan bahwa penghitungan ambang batas 4 persen merujuk pada ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024.

Daftar 8 Partai Lolos DPR Periode 2024-2029

• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) : 25.384.673 suara setara 110 kursi
• Partai Golkar: 23.208.488 suara setara 102 kursi
• Partai Gerindra: 20.071.345 suara setara 86 kursi
• Partai Nasional Demokrat (NasDem): 14.660.328 suara setara 69 kursi
• Partai Kebangkitan Bangsa: 16.115.358 suara setara 68 kursi
• Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 12.781.241 suara setara 53 kursi
• Partai Amanat Nasional (PAN): 10.984.639 suara setara 48 kursi
• Partai Demokrat: 11.283.053 suara setara 44 kursi

Daftar 10 Partai Tak Lolos DPR 2024-2029

• Partai Buruh: 972.898 suara
• Partai Gelora: 1.282.000 suara
• Partai Kebangkitan Nusantara: 326.803 suara
• Partai Hanura: 1.094.599 suara
• Partai Garda Republik Indonesia: 406.884 suara
• Partai Bulan Bintang: 484.487 suara
• Partai Solidaritas Indonesia: 4.260.108 suara
• Partai Persatuan Indonesia: 1.955.131 suara
• Partai Persatuan Pembangunan: 5.878.708 suara
• Partai Ummat: 642.550 suara.

Pavel Durov, miliarder kelahiran Rusia yang merupakan pendiri dan pemilik aplikasi perpesanan Telegram, ditangkap di bandara Le Bourget di luar kota Paris tidak lama setelah mendarat dengan jet pribadi, Sabtu (24/8) malam. Penangkapan miliarder teknologi berusia 39 tahun ini memicu peringatan dari Moskow ke Paris bahwa ia harus diberikan hak-haknya.

Pemilik X, Elon Musk, mengkritik pengangkapan Durov dan mengatakan bahwa kebebasan berbicara di Eropa sedang diserang.

Tidak ada konfirmasi resmi dari Prancis mengenai penangkapan tersebut, namun dua sumber polisi Prancis dan satu sumber Rusia yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa Durov ditangkap tidak lama setelah tiba di bandara Le Bourget dengan jet pribadi dari Azerbaijan.

Salah satu dari dua sumber polisi Prancis mengatakan bahwa sebelum kedatangan jet tersebut, polisi telah mengetahui bahwa Durov ada dalam daftar penumpang dan bergerak untuk menangkapnya karena dia adalah subjek dari surat perintah penangkapan di Prancis.

“Telegram mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital - moderasi Telegram berada dalam standar industri dan terus meningkat,” kata Telegram dalam sebuah pernyataan tentang penangkapan tersebut, seperti dikutip Reuters, Senin (26/8).

Menurut pernyataan tersebut, CEO Telegram Pavel Durov tidak memiliki sesuatu yang disembunyikan dan sering bepergian ke Eropa. “Tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa sebuah platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut,” demikian pernyataan Telegram.

Durov, yang memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan Uni Emirat Arab, ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan awal polisi atas dugaan mengizinkan berbagai macam kejahatan karena kurangnya moderator di Telegram dan kurangnya kerja sama dengan polisi, kata sumber ketiga polisi Prancis.

Menurut sumber Reuters, sebuah unit polisi keamanan siber dan unit polisi anti-penipuan nasional Prancis memimpin penyelidikan. Ia menambahkan hakim investigasi memiliki spesialisasi dalam kejahatan terorganisir.

“Kami menunggu penyelesaian yang cepat dari situasi ini. Telegram bersama Anda semua,” kata Telegram. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Prancis, polisi dan kantor kejaksaan Paris tidak memberikan komentar.

Anggota parlemen Rusia Maria Butina, yang menghabiskan 15 bulan di penjara AS karena bertindak sebagai agen Rusia yang tidak terdaftar, mengatakan bahwa Durov adalah seorang tahanan politik. "Durov menjadi korban perburuan penyihir oleh Barat," ujar Butina. Penangkapan Durov menjadi berita utama di Rusia.

Telegram, yang berbasis di Dubai, didirikan oleh Durov yang meninggalkan Rusia pada 2014 setelah ia menolak untuk memenuhi tuntutan untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VK miliknya.

Aplikasi terenkripsi dengan hampir 1 miliar pengguna ini sangat berpengaruh di Rusia, Ukraina, dan republik-republik bekas Uni Soviet. Aplikasi ini menduduki peringkat sebagai salah satu platform media sosial utama setelah Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan WeChat.

Asal Usul dan Pengaruh Telegram

Durov, yang diperkirakan oleh Forbes memiliki kekayaan sebesar US$15,5 miliar (Rp 238,72 triliun), mengatakan pada bahwa beberapa negara telah berusaha menekannya. Namun, aplikasi ini harus tetap menjadi platform yang netral dan bukan pemain dalam geopolitik.

Durov mendapatkan ide untuk aplikasi pesan terenkripsi saat menghadapi tekanan di Rusia. Adik laki-lakinya, Nikolai, yang merancang enkripsi tersebut.

“Saya lebih suka bebas daripada menerima perintah dari siapa pun,” kata Durov pada April lalu mengenai kepergiannya dari Rusia dan mencari tempat untuk perusahaannya, yang termasuk di Berlin, London, Singapura, dan San Francisco.

Setelah Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Telegram telah menjadi sumber utama konten tanpa filter dari kedua belah pihak tentang perang dan politik seputar konflik. Kadang-kadang konten yang ada di Telegram ini menyesatkan.

Platform ini telah menjadi “medan perang virtual” untuk perang, yang banyak digunakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan para pejabatnya, serta pemerintah Rusia.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa mereka telah mengirim surat ke Paris untuk meminta akses ke Durov, meskipun dikatakan bahwa ia memiliki kewarganegaraan Prancis.

Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa Durov telah salah menilai dengan melarikan diri dari Rusia dan berpikir bahwa ia tidak akan pernah harus bekerja sama dengan dinas keamanan di luar negeri.

Medvedev, yang secara teratur menggunakan Telegram untuk mengkritik dan menghina Barat, mengatakan bahwa Durov ingin menjadi manusia dunia yang brilian yang hidup dengan luar biasa tanpa Tanah Air.

“Dia salah perhitungan. Untuk semua musuh bersama kita sekarang, dia adalah orang Rusia - dan karena itu tidak dapat diprediksi dan berbahaya,” ujar Medvedev.

Rusia mulai memblokir Telegram pada 2018 setelah aplikasi ini menolak untuk mematuhi perintah pengadilan yang memberikan akses kepada badan keamanan negara untuk mengakses pesan terenkripsi penggunanya. Tindakan ini mengganggu banyak layanan pihak ketiga, tetapi hanya berdampak kecil pada ketersediaan Telegram di sana. Namun, perintah pelarangan tersebut memicu protes massal di Moskow dan kritik dari lembaga swadaya masyarakat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten tahun 2024. Dukungan kepada pasangan Airin-Ade itu dipastikan melalui penyerahan formulir rekomendasi B1 Parpol KWK dalam acara Deklarasi Banten Maju Bersama di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Minggu (26/8).

Selain Airin-Ade, pada kesempatan sama, PDIP juga menyerahkan surat B1 Parpol KWK kepada delapan pasangan bakal calon bupati/wakil bupati dan bakal calon wali kota/wakil wali kota se-Provinsi Banten.

"Kesimpulan yang kami laporkan kepada Ibu Megawati bahwa berdasarkan serap aspirasi dari teman-teman PAC, Ranting, DPC, DPD, mereka mengusulkan agar melakukan kerja sama politik dengan Partai Golkar yang mengusung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari Provinsi Banten," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam Deklarasi Banten Maju Bersama.

Ia mengatakan pemberian rekomendasi dukungan parpol kepada seluruh bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2024 di Banten ini merupakan hasil kesepakatan bersama dari mulai tingkat Ranting, DPC hingga DPD PDIP. PDIP mendukung Airin pada Pilkada Banten secara mandiri karena melihat tidak ada dukungan dari Partai Golkar.

"Sampai akhirnya kami mendengar dari beberapa sumber teman-teman di DPP Golkar yang nada-nadanya kami menangkap kesan untuk mengambil skema politik yang lain di Provinsi Banten. Akhirnya kami sempat berpikir ulang, apakah PDIP harus menerima nasib seperti di DKI Jakarta, ditinggalkan, tidak punya mitra politik," ungkap Basarah.

Sementara itu, bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany menyampaikan rasa syukur atas pemberian dukungan dari PDIP untuk maju dalam perhelatan Pilkada Banten. Airin berharap adanya dukungan dari PDIP ini menjadi jalan terbaik untuk masuk Pilkada Banten.

"Mudah-mudahan (surat) B1 KWK tetap di saya. Tetapi apa pun itu namanya politik kita, selaku kader Partai Golkar memahami dinamika yang terjadi," ucapnya.

Airin juga mengaku bisa memahami dinamika politik yang terjadi di Partai Golkar. Ia pun merasa telah menjalani segala tugas yang diperintahkan Partai Golkar.

Sementara itu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Banten, menyebutkan Airin Rachmi Diany tidak akan pindah partai meski maju pada pemilihan gubernur bersama PDIP. “Bu Airin hanya ikut serta dengan PDIP. Bukan (pindah partai), di sini tidak bahas pindah partai," kata Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah.

Tatu mengatakan, dengan majunya Airin Rachmi Diany sebagai Bakal Calon Gubernur di Pilkada Banten ini tidak mendapat rekomendasi dari partai Golkar atas keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Ia menyebut Golkar punya rencana lain dalam calon yang diusung pada Pilgub Banten.

"Tapi Pak Bahlil sudah mengetahui dan mempersilakan. Jadi Airin atas nama pribadi. Pak Bahlil memahami itu," ujarnya.

Ia mengungkapkan, atas keputusan tersebut DPD Golkar Banten pun memahami dan menyepakati dari keinginan pimpinan sebagai kebaikan partainya untuk ke depan. Meski DPP Golkar tidak memberikan rekomendasi kepada Airin untuk maju di Pilkada, dewan pimpinan daerah Banten sudah meminta izin untuk tetap ikut maju dalam perhelatan pemilihan kepala daerah bersama PDIP.

Daftar Calon Kepala Daerah yang Diusung PDIP di Banten

Bersamaan dengan deklarasi terhadap Airin - Ade, PDIP juga mendeklarasikan dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota di Banten. Berikut daftar nama yang diusung

• Calon Gubernur/Wakil Gubernur Banten: Airin Rachmi Diany - Ade Sumard
• Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Serang: Ratu Ria - Subadri Ushuludin
• Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Cilegon: Robinsar - Fajar Hadi Prabowo
• Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Tangerang: Sahrudin - Maryono Hasan
• Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Tangerang Selatan: Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan.
• Calon Bupati/Wakil Bupati Serang: Andika Hazrumi - Nanang
• Calon Bupati/Wakil Bupati Lebak: Hasbi Jayabaya - Amir Hamzah
• Calon Bupati/Wakil Bupati Pandeglang: Fitron - Diana
• Calon Bupati/Wakil Bupati Tangerang: Mad Romli - Irvansyah.

Pada akhir perdagangan Jumat (23/8) pekan lalu, rupiah ditutup naik 108 poin atau 0,69%, menjadi Rp15.492 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.600 per dolar AS.

Bank Indonesia mengatakan, penguatan rupiah lebih dipengaruhi faktor fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, meliputi pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan terkendalinya inflasi.

Menurut BI, faktor ekonomi lebih dominan mempengaruhi pergerakan rupiah daripada dinamika politik yang terjadi belakangan.

Penguatan rupiah menjadi salah satu artikel terpopuler Katadata.co.id pada akhir pekan ini. Selain itu, ketahui juga bagaimana perpecahan membayangi PKB, serta Anies Baswedan yang mengunjungi markas PDIP.

Beragam artikel terpopuler ini kami rangkum dalam Top News Katadata.co.id.

1. BI Sebut Rupiah Menguat karena Faktor Ekonomi Ketimbang Politik

Bank Indonesia atau BI mengatakan, penguatan rupiah saat ini lebih didorong dan dipengaruhi oleh fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat daripada faktor politik.

"In relative faktor-faktor fundamental ekonomi menjadi lebih kuat. Kami belajar banyak di dalam dua dekade ini, bagaimana perkembangan politik itu pada akhirnya lebih sedikit berpengaruh ketimbang faktor ekonomi dan itu yang dibaca oleh pelaku pasar," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pelatihan wartawan di Bali, Sabtu (24/8).

Erwin menyampaikan, setelah faktor-faktor ketidakstabilan global mereda, investor masuk lagi ke dalam pasar keuangan domestik. Ini menunjukkan keyakinan investor asing di sektor riil maupun portofolio terhadap ekonomi Indonesia cukup tinggi.

Faktor fundamental ekonomi yang kuat tersebut di antaranya meliputi pertumbuhan ekonomi di sekitar 5% di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, dan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% dalam kurun waktu yang lama.

Hal ini menunjukkan keberlanjutan dari pertumbuhan perekonomian Indonesia.

2. Cak Imin Kembali Menjabat Ketua Umum PKB Periode 2024-2029

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Indonesia (PKB) periode 2024-2029. Penetapan ini merupakan hasil Muktamar VI PKB yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (25/8).

Dalam Sidang Pleno Muktamar PKB, terdapat 38 dewan pimpinan wilayah secara aklamasi meminta Cak Imin menjabat Ketua Umum PKB periode 2024-2029.

“Saya meminta pendapat forum untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa masa bakti 2024-2029 sekaligus mandatoris tunggal Muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, saat Muktamar PKB tersebut, seperti dikutip Antara.

Kemudian para peserta muktamar pun menjawab setuju. Dalam sidang pleno sebelumnya Jazilul meminta kesediaan Muhaimin untuk bisa kembali memimpin PKB.

Muhaimin pun kemudian menceritakan sempat bertanya kepada kerabatnya mengenai regenerasi pemimpin, tetapi disarankan untuk menanyakan kesediaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB.

3. Sinyal Perpecahan PKB pada Muktamar 2024 di Bali

Sinyal perpecahan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai muncul saat pelaksanaan muktamar partai ini di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Saat hari pertama berlangsungnya muktamar, sejumlah kader PKB malah merancang muktamar ulang pada 2-3 September 2024 di Jakarta.

Ribuan masa PKB pun digerakkan untuk unjuk rasa pada pelaksanaan Muktamar PKB saat ini. Sebagian kader yang merancang muktamar ulang tersebut diakomodir oleh beberapa Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 DPC dan puluhan DPW PKB yang menginginkan muktamar ulang.

“Kekuasaan Pak Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang terutama para kyai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” kata dia di Kabupaten Badung, Minggu dini hari, seperti dikutip Antara.

Salah satu alasan yang mendasari mereka mengusulkan muktamar ulang kongres tertinggi PKB tersebut semestinya digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

4. Anies Kunjungi Markas PDIP, Didampingi Tom Lembong

Anies Baswedan mengunjungi DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8). Dia datang ditemani Sahrin Hamid dan Tom Lembong Kedatangan Anies langsung disambut oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta.

“Selamat datang Pak Anies,” ucap Bambang yang langsung disambut salam hangat, dikutip dari keterangan, Sabtu (24/8). Sebelum masuk ke dalam kantor DPD PDIP, Anies meminta izin untuk menyempatkan salat zuhur berjamaah sebentar dengan kader partai PDIP.

“Saya boleh zuhur bentar ya,” ucap Anies “Boleh pak silakan ada musala di ujung, kita sekalian saja jamaah,” ajak Bambang menunjukkan mushola.

Sebelunya Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, memastikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu siap menunaikan program-program Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bila didapuk partai banteng untuk kembali maju di Pilkada Jakarta.

5. DPR hingga KPU Sepakat Aturan Pencalonan Kepala Daerah Mengacu Putusan MK

Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah menyepakati aturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada mengacu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketiga lembaga ini menyetujui rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, KPU, dan Pemerintah pada Minggu (25/8). Agenda rapatnya tunggal yakni pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

"Komisi II DPR bersama Kemenkumham RI, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI menyetujui rancangan PKPU tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bisa kita setujui," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang memimpin RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menegaskan bahwa rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 itu telah secara utuh mengakomodasi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Kongres III Partai NasDem di Balai Sidang Jakarta (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu malam (25/8). Jokowi tiba di lokasi acara sekitar pukul 18.50 WIB mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru tua.

Tampak menyambut kedatangan Jokowi, yaitu Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni.

Jokowi diantar masuk ke ruang kongres. Kemudian, kepala negara tersebut diarahkan duduk di tengah, berada di sebelah Surya Paloh.

Di samping kanan Jokowi, terlihat politisi Nasdem sekaligus putra Surya Paloh yaitu Prananda Paloh dan Menteri Likungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Kongres III Partai NasDem yang dijadwalkan berlangsung 25–27 Agustus 2024 mengundang seluruh partai politik karena merupakan momentum rekonsiliasi.

"Tidak ada yang tidak kita undang, jadi semua partai politik kita undang karena inilah momentum untuk rekonsiliasi. Tidak hanya manis di bibir tapi pahit di kenyataan," kata Ketua Panitia Pengarah Kongres III Partai NasDem Willy Aditya di Jakarta, Jumat (23/8).

Willy mengatakan, selain mengundang Joko Widodo, NasDem juga mengundang Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi, kemungkinan Pak Prabowo juga datang pada pembukaan dan penutupan. Tapi, secara formal pembukaan oleh Presiden Jokowi, penutupan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," ujarnya.

Nantinya, akan ada tiga komisi dalam pelaksanaan Kongres III Partai NasDem, yakni Komisi AD/ART, Komisi Rekomendasi, dan Komisi Program Aksi.

"Akan ada lima isu besar yang akan di sorot secara mendalam, dari isu negara hukum, ekonomi hijau, politik, isu internasional dan krisis lingkungan," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan delapan partai politik yang memperoleh kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode 2024–2029 setelah berhasil mendapatkan suara di atas ambang batas parlemen 4%.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam Rapat Pleno Terbuka Hasil Pemilihan Anggota Legislatif 2024 di Jakarta pada Minggu (25/8).

Daftar 8 Partai yang Peroleh Kursi DPR:

1. PDI Perjuangan (110 kursi)
2. Partai Golkar (102 kursi)
3. Partai Gerindra (86 kursi)
4. Partai NasDem (69 kursi)
5. Partai Kebangkitan Bangsa (68 kursi)
6. Partai Keadilan Sejahtera (53 kursi)
7. Partai Amanat Nasional (48 kursi)
8. Partai Demokrat (44 kursi).

Afifuddin juga menjelaskan ambang batas 4% yang ditetapkan dari total perolehan suara nasional 151.793.293 sebesar 6.071.731,72. Jika merujuk pada perhitungan KPU, maka ada 10 dari 18 partai politik yang maju pada Pemilu 2024 tidak lolos ke Senayan.

Daftar 10 Partai yang Tidak Lolos ke Senayan

1. Partai Persatuan Pembangunan (5.878.708 suara)
2. Partai Solidaritas Indonesia (4.260.108)
3. Partai Persatuan Indonesia (1.955.131)
4. Partai Gelora (1.282.000)
5. Partai Hanura (1.094.599)
6. Partai Buruh (972.898)
7. Partai Ummat (642.550)
8. Partai Bulan Bintang (484.487)
9. Partai Garda Republik Indonesia (406.884)
10. Partai Kebangkitan Nusantara (326.804).

Dia menjelaskan, penetapan ambang batas perolehan suara dilakukan dengan menghitung jumlah perolehan suara sah partai politik secara nasional dikalikan dengan 4%.

"Jumlah perolehan suara sah partai politik secara nasional tersebut diperoleh dari jumlah seluruh perolehan suara sah partai politik yang tertuang dalam Lampiran 2 Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024," kata Afifuddin.

Dalam paparannya, Afifuddin menunjukkan perhitungan ambang batas 4 persen itu merujuk pada ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024.

Afifuddin juga membacakan Keputusan KPU Nomor 1204 Tahun 2024 yang di dalamnya berisi daftar partai politik yang berhasil memperoleh dan tidak memperoleh kursi di DPR RI untuk periode 2024–2029.