Dua pelari marathon dari Kenya menguasai kategori marathon putra dan putri di Maybank Marathon 2024. Di nomor putra, Paul Tiongik menjadi yang terdepan dengan catatan waktu 02;18:25. Sedangkan di nomor putri gelar juara pertama diraih Aurelia Kiptu dengan catatan waktu 02:36:59.

Kedua juara pertama tersebut menerima hadiah uang tunai masing-masing senilai Rp250 juta. Dua catatan waktu tersebut belum bisa memecahkan rekor marathon putra dan putri yang berhasil dipecahkan pada tahun lalu.

Kemudian, untuk kategori marathon nasional putra dimenangkan oleh La Ode Safrudin dengan catatan waktu terbaik 02:31:16, sedangkan untuk kategori marathon nasional putri dimenangkan oleh Isania Tarigan dengan catatan waktu terbaik 03:14:40. Seluruh juara pertama tersebut menerima hadiah uang tunai masing-masing senilai Rp100.000.000.

Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah berhasil meraih prestasi dan membawa pulang hadiah dari penyelenggaraan Elite Label Road Race Maybank Marathon tahun ini.

Dari segi penyelenggaraan lomba, Steffano juga menyampaikan kekaguman terhadap antusiasme ribuan peserta yang sudah bersiap-siap sejak pagi dini hari untuk berlari di sepanjang rute lomba.

“Tolok ukur kesuksesan penyelenggaraan Maybank Marathon bukan semata dari prestasi partisipasi jumlah peserta lari, tetapi faktor keamanan dan kenyamanan peserta saat berlari di rute merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan event ini,” kata Steffano dalam konferensi pers di media center race village Bali United Training Center, Minggu (25/8/2024).

Steffano mengutarakan pentingnya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Maybank Marathon. Hal ini terwujud nyata dengan pemilihan lokasi baru di Bali United Training Center, dan predikat Elite Label dari World Athletics yang disandangnya.

“Mewakili Maybank Indonesia dan seluruh panitia Maybank Marathon 2024, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti lomba dengan tertib, dan kepada para petugas di lapangan mulai dari tim pengamanan, medis, pacers, marshalls, dan pecalang yang terus berjaga dengan sigap di sepanjang rute. Selain itu, tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada warga Gianyar yang telah menyemangati para peserta di sepanjang rute sehingga turut menambah semarak penyelenggaraan Maybank Marathon 2024,” tukas Steffano.

Penyelenggaraan Maybank Marathon 2024 mendapatkan dukungan dari berbagai elemen termasuk, Pemerintah dan Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar, Kodim 1616 Gianyar, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), sponsor, dan media partner.

Mantan Wakil Presiden Boediono mengatakan Indonesia tidak selalu baik-baik saja. Hal ini diungkapkannya merespons unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir karena situasi politik Indonesia.

"Ada tidak kemarin yang ikut demo?" kata Boediono di hadapan anggota Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (KAFEGAMA) saat Pelantikan Pengurus Pusat (PP) KAFEGAMA Periode 2024-2027 yang disiarkan di platform Youtube Kafegama, Sabtu (24/8).

Dalam forum tersebut, Boediono mengatakan sebenarnya dia tidak ingin membicarakan hal terkait demonstrasi besar-besaran yang terjadi akibat putusan MK terkait pencalonan pemilihan kepala daerah. Di forum ini dia diminta menceritakan pengalamannya di pemerintah sebagai menteri, gubernur bank sentral, hingga wakil presiden dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia.

Tapi intinya dia mengatakan setiap orang harus berkontribusi kepada negara. "Kita tidak selalu baik-baik saja. Oleh sebab itu, kontribusinya harus dari kita semua, siapa lagi yang membangun sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem keamanan, kecuali kita sendiri. Jadi, kita semua wajib berkontribusi di bidang mana pun," ujarnya.

Kondisi Indonesia dalam beberapa hari terakhir memang sedang tidak baik-baik saja. Aksi massa bertajuk "Darurat Demokrasi Indonesia" digelar di sejumlah daerah di Indonesia sejak Kamis (22/8). Gelombang protes tersebut dipicu oleh berbagai isu, mulai dari revisi Undang-Undang Pilkada hingga kondisi demokrasi yang dianggap semakin memburuk.

Lebih dari 1.000 akademisi Universitas Gadjah Mada mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi darurat demokrasi Indonesia saat ini. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada masyarakat dan Alumni, Dr. Arie Sujito menyatakan kondisi demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius.

“Kami prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum kita yang mengalami kemunduran pasca-reformasi dengan ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat beresiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat,” kata Arie Sujito dalam keterangannya di situs resmi UGM, Sabtu (24/8).

Menurut Arie, para akademisi UGM ini tidak ingin demokrasi yang sudah diperjuangkan para mahasiswa dan aktivis di tahun 1998, harus mengalami stagnasi dan kembali ke masa era Orde Baru di mana kekuatan oligarki partai dan manuver elit politik mewujudkan kepentingan kelompok dan golongan. “Kami ingin mengembalikan muruah demokrasi agar tidak dirusak oleh kepentingan elite yang tengah berkuasa,” ujarnya.

Mereka telah melihat manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yang melakukan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Saya kira ini jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi,” kata Arie.

Komisi II DPR bersama KPU dan pemerintah menyetujui Peraturan Peraturan (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.

Keputusan ini turut menutup peluang Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju dalam Pilkada karena terbentur syarat usia pencalonan. Diketahui, usia Kaesang saat ini 29 tahun, dan baru genap 30 tahun pada 25 Desember nanti.

Hal ini berdasarkan pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah. Pada rancangan PKPU sebelumnya mengatur usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan pasangan calon terpilih.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan, usulan perubahan setelah putusan MK nomor 70 di pasal 15 terkait syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur paling rendah adalah 30 tahun.

"Kemudian 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan pasangan calon," ujar Afif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR, Jakarta, Minggu (25/8).

Selain pasal 15, dia juga mengungkapkan pasal lain yang terdampak PKPU yaitu Pasal 11 dan turunannya, Pasal 13, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 135, Pasal 139. Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 diubah persis seperti putusan MK.

Dengan begitu, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan huruf a dan huruf b yang termaktub.

Pada Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebelum dilakukan revisi terhadap putusan MK, sehingga partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD, atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

"Selanjutnya di Pasal 11 ayat (2) dihapus, Pasal 11 ayat (3) juga dihapus," ucapnya.

Kemudian Pasal 11 ayat (7) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang tadinya tidak ada, lantas sudah memasukkan ketentuan dalam putusan MK.

"Pasal 11 ayat (7) daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam DPT di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan," katanya.

Lalu Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2024, perubahannya pada Pasal 13 ayat (1) huruf c, yakni dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu terdiri surat pencalonan dan kesepakatan partai politik peserta Pemilu.

"Atau gabungan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan pasangan calon menggunakan fomulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK," ujarnya.

Kemudian, Pasal 95 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 usulan perubahannya berupa penyesuaian redaksi saja sehingga tidak ada yang siginifikan berubah.

"Termasuk di Pasal 99 ayat (1) dan juga di Pasal 135 ini kemarin juga kita sudah bahas dan kita sesuaikan redaksinya sesuai dengan masukan dan juga kemudahan untuk memahami redaksinya. Selanjutnya di Pasal 139 juga dihapus," ujarnya.

Kaesang Tidak Maju Pilkada

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni memastikan bahwa Kaesang tidak akan maju di Pilkada 2024. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil konsultasi antara KPU dan DPR dalam RDP.

“Sebagai teman yang hampir tiap hari berinteraksi dengan Kaesang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, saya tahu persis bahwa Kaesang sangat taat konstitusi,” kata Raja Juli.

Berdasarkan dinamika internal PSI, sejak awal Kaesang tidak berminat maju di Pilkada 2024. Kaesang lebih memilih untuk berkonsentrasi berbisnis, dan mengurus keluarga, terutama menunggu kelahiran anak pertama dan menemani istrinya yang sedang kuliah di Amerika Serikat.

“Namun, membaca keputusan Mahkamah Agung soal usia kandidat, internal PSI mendesak Kaesang untuk mengambil ruang konstitusional itu dengan terlibat dalam kontestasi Pilkada 2024,” ujarnya.

Terlebih, terdapat komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengerucut kepada pencalonan Kaesang di Pilkada Jawa Tengah. Walaupun demikian, sebelum berangkat ke Amerika Serikat, Kaesang belum 100% memutuskan untuk maju di Pilkada 2024.

DPR, Pemerintah, dan KPU telah setuju aturan mengenai pencalonan pemilihan kepala daerah mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Terdapat beberapa pasal dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 yang akan disesuaikan dengan putusan MK tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menjelaskan ada tujuh pasal yang terdampak dari hasil putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

"Setelah adanya putusan MK Nomor 60 dan 70, ada pasal-pasal terdampak yang secara susbtansi dan teknis harus kita sesuaikan. Di antara pasal terdampak tersebut adalah Pasal 11 dan turunannya, Pasal 13, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 135, Pasal 139, serta Pasal 15," kata Afif saat RDP Komisi II DPR bersama pemerintah, Minggu (25/8).

Dia lantas memperinci perubahan rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 akibat putusan MK terkait pilkada itu. Pertama, Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 diubah menjadi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan huruf a dan huruf b yang termaktub.

Adapun pada Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebelum dilakukan revisi terhadap putusan MK menyebut bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 11 ayat (2) ayat (3) dihapus. Sementara Pasal 11 ayat (7) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang tadinya tidak ada, kemudian dimasukkan ketentuan dalam putusan MK. "Pasal 11 ayat (7) daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam DPT di daerah bersangkutan pada pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan," katanya.

Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2024, perubahannya pada Pasal 13 ayat (1) huruf c, yakni dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu terdiri atas: (d) surat pencalonan dan kesepakatan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan pasangan calon menggunakan fomulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK.

Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mengakomodasi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah. Dalam rancangan PKPU sebelumnya mengatur usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan pasangan calon terpilih.

"Syaratnya berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan pasangan calon," ujarnya.

Kemudian, Pasal 95 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 usulan perubahannya berupa penyesuaian redaksi saja sehingga tidak ada yang siginifikan berubah.

"Termasuk di Pasal 99 ayat (1) dan juga di Pasal 135 ini kemarin juga kita sudah bahas dan kita sesuaikan redaksinya sesuai dengan masukan dan juga kemudahan untuk memahami redaksinya. Selanjutnya di Pasal 139 juga dihapus," paparnya.

Selanjutnya, catatan terkait dengan perubahan di format formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK pada lampirannya disesuaikan dengan perubahan substansi dalam PKPU. Artinya jika formulir itu sebelum terbitnya PKPU yang ini, maka dicoret istilah kursi dalam formulir sebelumnya, menjadi perolehan suara sah. Jadi disesuaikan dengan perolehan suara sah di pemilu terakhir sebagaimana syarat yang sudah disampaikan pada pasal-pasal sebelumnya.

Partai Buruh memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

"Partai Buruh memang mengusung Pak Anies sebagai bakal calon gubernur. Kemungkinan PDI Perjuangan dan Partai Buruh, dua yang mengusung, " kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Minggu (25/8)/

Rencananya, hari ini Partai Buruh bakal menyerahkan surat berbentuk formulir model B1-KWK Parpol. Ini merupakan surat pernyataan dari partai politik yang menyatakan dukungan resmi mereka kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota.

Surat ini berisi daftar nama pendukung beserta identitas dan pernyataan dukungan terhadap calon kepala daerah dan wakilnya. "Fokus pertemuan hari ini memberikan SK (surat keputusan) pengusungan Pak Anies Baswedan oleh Partai Buruh," kata Said Iqbal.

Sebelumnya Said memohon kepada PDI Perjuangan agar mengusung Anies sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Said pada konferensi pers pada Jumat (23/8) terkait aksi lanjutan kawal putusan MK mengenai Pilkada 2024.

"Partai Buruh memohon kepada PDIP untuk konsisten sebaiknya memasangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur nya dari PDIP, karena itulah harapan yang masyarakat Jakarta inginkan berdasarkan survei-survei, " katanya.

Berkunjung ke Kantor PDIP

Anie berkunjung ke Kantor DPD PDIP pada Sabtu (24/8), salah satunya untuk membahas Pilkada Jakarta. Kendati demikian, baik Anies maupun DPD PDIP Jakarta masih menunggu keputusan serta langkah ke depan.

"Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung soal keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya di luar kewenangan kita," kata Anies.

Anies mengemukakan pertemuan dengan DPD PDIP Jakarta bukanlah pertemuan pertama baginya. Pasalnya, selama menjabat sebagai Gubernur DKI, keduanya telah sering berdiskusi bersama.

"Tadi kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Juga kita bicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, ke-Indonesiaan, keagamaan, itu bisa jalan seiring dan membuat suasana di Jakarta aman, teduh, damai," katanya.

Mantan calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 itu juga menyinggung soal keberpihakan kepada rakyat kecil.

"Bicara juga tentang keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi disampaikan prinsip bagaimana membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita tadi ngobrol seputar itu," katanya.

Saat ditanya awak media soal tawaran menjadi kader PDIP, Anies mengaku hanya bisa menunggu sampai ada keputusan untuk bisa menentukan langkah ke depan.

"Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Baru kita tentukan langkah ke depannya," ujarnya.

Bahas Pilkada Jakarta

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya mengamini pernyataan Anies soal pembahasan tentang pilkada Jakarta dalam pertemuan tersebut.

Ia menyebutkan pertemuan dilakukan untuk menyamakan persepsi serta visi dan misi, termasuk untuk mengawal konstitusi dan demokrasi yang benar.

"Kita menyamakan, kita punya visi dan misi. Bagaimana kita mengawal persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar. Kita harus mengawal demokrasi yang benar," tutur pria yang disapa Aming itu.

Saat ditanya awak media apakah PDIP Jakarta sudah memutuskan untuk mengusung Anies, Aming hanya bisa tersenyum lebar sambil berkata "Insya Allah".

Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah menyepakati aturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada mengacu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga lembaga ini menyetujui rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, KPU, dan Pemerintah pada Minggu (25/8). Agenda rapatnya tunggal yakni pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

"Komisi II DPR bersama Kemenkumham RI, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI menyetujui rancangan PKPU tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bisa kita setujui," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang memimpin RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menegaskan bahwa rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 itu telah secara utuh mengakomodasi putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

RDP di Komisi II DPR yang digelar sejak pukul 10.00 WIB ini dihadiri Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri.

Awalnya, RDP ini akan digelar pada Senin (26/8), tapi kemudian dimajukan menjadi hari ini. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan alasan RDP dengan Komisi II DPR untuk mengkonsultasikan rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Pencalonan Kepala Daerah dimajukan karena waktu yang mendesak. Karena KPU harus memiliki waktu juga untuk membuat aturan turunannya.

"Kami juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan ke jajaran, juga termasuk dinamika-dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis (petunjuk teknis) dan seterusnya," kata Afif.

Sebelumnya, DPR telah membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Rapat Paripurna pengesahan RUU Pilkada pada Kamis (22/8), ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum, menyusul aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas dengan singkat oleh Badan Legislasi DPR dan Pemerintah, yakni sehari setelah putusan MK. Pembahasan RUU Pilkada ini menyusul putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan kiprah partai politik dan praktik demokrasi di Indonesia sedang menjadi sorotan publik. Ini terjadi seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

"Tahun ini adalah tahun di mana praktik demokrasi, termasuk kiprah partai politik kita sedang disorot publik. Ini tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang," kata Wapres Ma'ruf dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar VI PKB di Badung, Provinsi Bali, Sabtu (24/8).

Setelah gelaran Pileg dan Pilpres, ia mengatakan pada pilkada serentak November mendatang, masyarakat berharap peran partai politik ke depan akan lebih baik. Partai politik diharapkan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kepada para kader PKB, Maruf meminta untuk lebih bijak memilih pemimpin daerah. Terutama yang memiliki kemampuan, berintegritas, serta mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyat.

"Bukan hanya demi kemenangan, kepala daerah yang mampu menyediakan kebutuhan dasar, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memperbaiki taraf hidup rakyatnya," kata dia.

Ia juga berharap, seluruh kader dan simpatisan PKB dapat ikut membantu menciptakan suasana pilkada yang kondusif dan aman pada November mendatang.

Kehadiran Maruf tidak hanya untuk membuka Muktamar VI PKB di Bali. Muktamar ini juga menetapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Dewan Syura PKB periode 2024-2029.

Ma'ruf berharap PKB dapat menjadi partai yang solid, bukan partai yang sulit sehingga bisa berkontribusi besar mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Menurutnya, PKB harus menjadi partai yang solid dan kokoh. Solid, bukan partai yang sulit. Sehingga dapat berkontribusi lebih besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dan yang diridhai oleh Allah SWT.

"Jangan maju dan sejahtera saja, tapi dimurkai oleh Allah," kata Ma'ruf.

Harga minyak melanjutkan tren positifnya pada Kamis (22/8) didorong oleh ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed pada September.

Harga juga didorong oleh kekhawatiran outlook ekonomi yang lesu di negara-negara pengonsumsi minyak terbesar dunia, yakni Amerika dan Cina.

Minyak mentah Brent naik US$ 1,17 atau 1,54% menjadi US$ 77,22 per barel pada Kamis. Sedangkan West Texas Intermediate (WTI) naik US$ 1,08 atau 1,5% menjadi US$ 73,01. Brent turun lebih dari 3% sepanjang pekan ini, sedangkan WTI turun hampir 5%.

Risalah rapat Federal Reserve bulan Juli yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan sebagian besar pejabat Fed mengira bank sentral akan memangkas suku bunga bulan depan.

Kedua harga acuan telah mencapai titik terendah sejak awal Januari di awal minggu ini, setelah pemerintah AS merevisi turun tajam estimasi penambahan lapangan kerja oleh pengusaha di negara tersebut tahun ini hingga Maret.

Hal itu memicu kekhawatiran tentang potensi resesi di AS yang akan mengganggu permintaan di negara konsumen minyak terbesar tersebut.

Data terbaru dari Tiongkok, importir minyak terbesar, juga menunjukkan ekonomi yang sedang berjuang dan permintaan minyak yang melambat dari kilang-kilang minyak di sana.

"Fundamental bullish terus menjadi faktor kedua setelah melemahnya sentimen, dengan pasar minyak tidak mampu melepaskan diri dari kecenderungan bearish baru-baru ini," kata analis di firma konsultan FGE dikutip dari Reuters.

Mereka menambahkan bahwa dorongan baru untuk gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas membantu meredakan kekhawatiran pasokan dan pada gilirannya membebani harga minyak minggu ini.

Delegasi AS dan Israel memulai putaran baru pertemuan di Kairo pada hari Kamis untuk menyelesaikan perbedaan atas usulan gencatan senjata.

Beberapa analis mengatakan ada tanda-tanda bahwa minyak dapat memperoleh dukungan dalam beberapa minggu mendatang.

Persediaan minyak global telah menurun selama dua bulan terakhir, yang menunjukkan pertumbuhan pasokan tertinggal dari permintaan, kata analis UBS.

"Itu akan membantu harga pulih selama beberapa bulan mendatang, mendorong minyak mentah Brent kembali ke kisaran US$ 85 hingga US$ 90," kata mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya membatalkan rapat paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Rapat pengambilan keputusan sedianya berlangsung pada Kamis (22/8) itu, batal karena peserta sidang tidak memenuhi kuorum. Hanya 89 dari 575 anggota DPR yang hadir pada paripurna.

Akibatnya, untuk tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung, secara otomatis pendaftaran calon kepala daerah menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70.

Keputusan pembatalan paripurna pengesahan revisi UU Pilkada menjadi salah satu artikel terpopuler. Selain itu, ketahui juga bagaimana sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait Pilkada Jakarta, serta asal usul peringatan darurat yang menjadi tren di media sosial.

Beragam artikel terpopuler tersebut kami rangkum dalam Top News Katadata.co.id.

1. DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada, Minta KPU Pakai Putusan MK

Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Rapat pengambilan keputusan yang seharusnya berlangsung pada Kamis (22/8) itu batal setelah sidang tidak memenuhi kuorum. Hanya 89 dari 575 anggota DPR yang hadir pada paripurna.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan batalnya pengesahan membuat DPR berdampak pada tahapan pilkada yang kini tengah berlangsung. Ia menyebut secara otomatis pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada 2024 menggunakan keputusan nomor 60 dan 70 yang baru disahkan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/8).

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi menjelaskan dengan batalnya pengesahan revisi maka penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum kuat untuk melanjutkan proses.

Ia menyebut ketentuan mengenai pilkada yang berlaku saat ini sepenuhnya merujuk pada putusan MK. “KPU melanjutkan tahapan pilkada menggunakan putusan MK tersebut,” ujar Baidowi seperti dikutip, Kamis (22/8).

2. 3 Lokasi Demo Hari Ini di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung

Sejumlah elemen masyarakat, mulai akademisi, mahasiswa, aktivis 98, hingga buruh, akan menggelar demo hari ini, Kamis (22/08/2024).

Demonstrasi bergulir menyusul revisi RUU Pilkada oleh DPR yang mengabaikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Dari berbagai undangan aksi, sebagian besar demonstrasi akan digelar sejak pukul 09.00 WIB. Demo di DPR hari ini bertepatan dengan rapat paripurna DPR untuk mengesahkan revisi UU Pilkada menjadi menjadi undang-undang.

Selain digelar secara terpusat di DPR, demo hari ini juga akan digelar di berbagai lokasi dan wilayah di Indonesia.

3. Apa Arti Peringatan Darurat yang Viral di Medsos, Dari Mana Asal Usulnya?

Warganet ramai membagikan gambar peringatan darurat di media sosial sejak kemarin. Poster berlatar belakang biru ini bertuliskan peringatan darurat dengan gambar burung Garuda Pancasila.

Kata kunci peringatan darurat juga sempat menjadi trending topic di Twitter pada Rabu (21/8).

Kata kunci lainnya yang kerap digunakan seiring dengan gambar ini adalah #KawalPutusanMK. Per Kamis (22/8) pukul 08.06. Tagar ini menjadi trending topic Indonesia nomor satu dengan jumlah unggahan 1,58 juta.

Poster ini mulai ramai dibagikan usai Baleg DPR mengesahkan RUU Pilkada. Beberapa akun besar turut mengunggahnya, seperti media Narasi TV, Najwa Shihab, Joko Anwar, Mira Lesmana, hingga pelawak Raditya Dika.

Gambar ini digunakan sebagai bentuk perlawanan publik yang tidak sepakat dengan hasil rapat Baleg DPR pada Rabu (21/8).

Poster peringatan darurat ini adalah potongan video dari kanal YouTube EAS Indonesia Concept. Kanal ini membuat seri video horor fiktif dengan melampirkan Emergency Alert System atau EAS versi Indonesia.

4. Revisi Kilat UU Pilkada: Main-main Konstitusi Atas Nama Demokrasi

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merampungkan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dalam rapat maraton yang digelar sepanjang Rabu (21/8), para wakil rakyat di alat kelengkapan yang mengurusi legislasi bersama pemerintah mendapat kata sepakat untuk membawa draft ke rapat paripurna.

Dari 9 partai yang ada di DPR, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak.

Undangan untuk paripurna sudah disebar ke seluruh anggota dewan.

Pengesahan Revisi UU Pilkada yang berlangsung di Baleg mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pembahasan yang dikebut satu hari dalam tiga kali sesi rapat di luar kewajaran pembahasan undang-undang.

Revisi dinilai sengaja dikebut untuk memuluskan kepentingan sejumlah pihak pada pilkada 2024 yang akan menutup masa pendaftaran calon kepala daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota pada 29 Agustus mendatang.

5. Megawati Soal Pilkada Jakarta: Ngapain Saya Disuruh Dukung Anies

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mempertanyakan alasan banyak permintaan datang padanya untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Megawati usai pembacaan nama-nama calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan gelombang kedua di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (22/8).

Awalnya, Mega bercerita ada banyak orang yang membicarakan siapa yang akan didukung PDI Perjuangan pada Pilkada Jakarta. Lalu ia mengaku kaget lantaran ada sekelompok orang mengenakan baju berwarna merah-hitam memasang spanduk untuk mendukung Anies.

"Kan tadi di depan itu aku kaget toh, ya, ada baju merah hitam, tetapi pasang spanduknya suruh gotong Pak Anies ya? Ya, toh, siapa yang tidak lihat? Aku saja lihat kok," ujar Megawati.

Ia kemudian menanyakan terkait dengan kelompok tersebut kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Mega kemudian mendapat penjelasan bahwa satgas tersebut ingin mendukung Anies pada Pilkada Jakarta.

Mendengar penjelasan Komarudin, Mega mengaku memberi jawaban spontan. "Eh aku bilang enak saja ya, ngapain saya disuruh dukung Pak Anies?" ujar Mega.

KPU atau Komisi Pemilihan Umum akan mengikuti putusan MK alias Mahkamah Konstitusi terkait aturan Pilkada. Akan tetapi, KPU akan berkonsultasi dengan DPR, yang rencananya digelar pada Senin (26/8).

Sebab, pendaftaran calon kepala daerah dilakukan pada Selasa (27/8). “InshaAllah konsultasi Senin dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP. Kami sudah sampaikan dan koordinasi mengenai materi,” kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin saat konferensi pers, Kamis malam (22/8).

Ia juga menegaskan, KPU menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan MK. Hal ini kemudian dikonsultasikan dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016.

Anggota KPU Idham Holik menambahkan, surat untuk berkonsultasi sudah disampaikan pada 21 Agustus. Selain itu, KPU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM alias Kemenkumham dalam rangka persiapan rapat harmonisasi.

“Semoga semuanya lancar,” kata Idham.

DPR membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8), karena sidang tidak memenuhi kuorum. Hanya 89 dari 575 anggota DPR yang hadir pada paripurna.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, batalnya pengesahan UU Pilkada membuat pendaftaran calon kepala daerah otomatis menggunakan putusan MK.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi menjelaskan bahwa batalnya pengesahan revisi UU Pilkada, maka penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum kuat untuk melanjutkan proses.

“KPU melanjutkan tahapan pilkada menggunakan putusan MK tersebut,” ujar Baidowi, Kamis (22/8).

KPU atau Komisi Pemilihan Umum akan mengikuti putusan MK alias Mahkamah Konstitusi, namun tetap berkonsultasi dengan DPR. Hal ini dilakukan saat parlemen batal mengesahkan revisi Undang-undang Pilkada.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan, sikap instansi tidak berubah sejak putusan MK terkait Pilkada pada Selasa (20/8). Ia menyampaikan, saat itu KPU menegaskan akan melaksanakan putusan MK.

“Kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draf Peraturan KPU atau PKPU yang kami kirimkan ke komisi II DPR pada 21 Agustus,” kata dia saat konferensi pers, Kamis malam (22/8).

KPU mengirimkan surat ke DPR dalam rangka konsultasi putusan MK. Hal ini merupakan bagian dari langkah lanjutan atas putusan MK.

“Kami melakukan langkah tertib prosedur yaitu melakukan konsultasi di komisi II DPR. Sebab dulu, karena satu dan lain hal, kami tidak bisa melakukannya, sehingga dinyatakan melanggar dan diberikan sanksi peringatan keras level terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu alias DKPP,” kata dia.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Oleh karena itu, instansi akan berkonsultasi dengan DPR selama satu sampai dua hari ke depan.

Ia memastikan, akan ada peraturan terkait Pilkada yang memasukkan materi putusan MK pada saat pendaftaran calon kepala daerah selama 27 – 29 Agustus.

DPR membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8), karena sidang tidak memenuhi kuorum. Hanya 89 dari 575 anggota DPR yang hadir pada paripurna.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, batalnya pengesahan UU Pilkada membuat pendaftaran calon kepala daerah otomatis menggunakan putusan MK.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi menjelaskan bahwa batalnya pengesahan revisi UU Pilkada, maka penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum kuat untuk melanjutkan proses.

“KPU melanjutkan tahapan pilkada menggunakan putusan MK tersebut,” ujar Baidowi, Kamis (22/8).

PT Pertamina Patra Niaga kembali menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dengan memperoleh sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).

Ini menandai langkah penting dalam penyediaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelopor di industri penerbangan yang berkomitmen pada pengurangan emisi karbon global.

Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, mengungkapkan bahwa pencapaian ini adalah bukti dedikasi perusahaan dalam mendukung transisi menuju bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Dengan sertifikasi ini, Pertamina Patra Niaga menjadi operator pertama di Asia Tenggara yang memasarkan SAF tersertifikasi ISCC CORSIA.

"Ini adalah tonggak sejarah dalam industri energi regional, membuka peluang bagi maskapai penerbangan di Indonesia dan sekitarnya untuk menggunakan bahan bakar yang signifikan mengurangi jejak karbon," jelas Maya.

Sertifikasi ini pun diberikan secara langsung oleh CEO PT Qualitas Sertifikat Indonesia, Ryanza Prasetya kepada Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya.

Adapun, kegiatan tersebut disaksikan secara langsung oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero), Salyadi Saputra pada Senin (19/8) di Jakarta.

Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan pada acara Paving the Way to Net Zero: HVO & SAF, dengan mengangkat tema “Driving Change Through Renewable Fuels” oleh Pertamina.

Maya menambahkan bahwa sertifikasi ini memungkinkan pelanggan untuk mengklaim penurunan emisi karbon dari produk SAF yang diproduksi oleh Pertamina.

"Dengan sertifikasi ISCC untuk produk SAF serta juga produk Used Cooking Oil (UCO) dan HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) dari Pertamina, pelanggan kini dapat melakukan klaim terhadap penurunan emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar ini," tambah Maya.

Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai di Bali dan Soekarno-Hatta Aviation Fuel Terminal & Hydrant Installation (SHAFTHI) di Jakarta menjadi lokasi pertama yang mendapatkan sertifikasi ISCC CORSIA dan ISCC EU.

AFT Ngurah Rai, sebagai lokasi strategis, dipersiapkan untuk mendukung Bali International Air Show 2024 yang diharapkan dapat memperluas penggunaan Pertamina SAF di pasar penerbangan internasional.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memimpin inovasi dan keberlanjutan, menjadi mitra utama maskapai penerbangan dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan," ujar Maya.

Pada kesempatan lainnya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa Pertamina terus memperluas penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon.

"Berbagai inisiatif dekarbonisasi telah dilakukan Pertamina untuk mengejar target Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat," pungkas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.