Masalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mirip dengan PDIP, yakni hendak diambil alih. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut sejumlah orang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ingin cawe-cawe menguasai partainya.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan para jurnalis mengenai pengambilalihan partai politik, seperti yang diungkapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Ya masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan, nafsu dari beberapa segelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB," kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta, Kamis (15/8).

Ia menegaskan terdapat hak konstitusi yang berbeda untuk partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.

"Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai Undang-Undang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2011), pakai Undang-Undang Ormas (UU Nomor 17 Tahun 2013). Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi," ujarnya.

Ia menjelaskan PBNU tidak boleh ikut campur tangan mengurusi PKB karena perbedaan aturan yang mengatur kedua lembaga tersebut.

"Jadi, mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat konstitusi karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang," kata dia.

Walaupun demikian, ia membuka opsi untuk berdiskusi dengan PBNU sebelum Muktamar PKB dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

"Akan tetapi, ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar," katanya.

Sebelumnya, Megawati pun mengungkapkan alasannya batal pensiun menjadi ketua umum lantaran ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut usai mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8).

Cak Imin: Belum Tentu Jadi Ketum Kembali

Cak Imin mengatakan dirinya belum tentu kembali menjabat posisi ketua umum partainya. Penentuan posisi ini tergantung pemilihan muktamar.

"Saya belum tentu mau, tetapi saya serahkan semua pada peserta muktamar," kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta, Kamis.

Cak Imin merujuk Muktamar PKB yang akan diselenggarakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali dengan salah satu agendanya adalah memilih ketua umum partai berikutnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya akan melihat perkembangan yang terjadi saat muktamar berlangsung.

"Kita lihat dulu. Kita lihat keadaannya di muktamar nanti, apakah kalau saya diminta apakah saya terima atau tidak? Ya nanti di saat muktamar," jelasnya.

PKB meluncurkan logo muktamar pada Selasa (13/8). Pada kesempatan itu, Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar PKB Faisol Riza menyampaikan persiapan muktamar telah mencapai 80 persen.

Kementerian ESDM melaporkan bahwa Petronas telah menyelesaikan eksplorasi migas berupa survei seismik 2D di area Seram-Aru lebih awal pada Juli 2024.

"Data hasil eksplorasi di Indonesia bagian timur yang didapat dari survei seismik 2D di area lepas pantai Seram sepanjang 1.000 kilometer (km) telah diselesaikan lebih awal," kata Direktur Hulu Migas Ariana Soemanto dikutip dari laman Kementerian ESDM, Kamis (15/8).

Ariana menjelaskan bahwa survei seismik oleh Petronas yang diwakili oleh PC North Madura II Ltd. (PCNM2) ini merupakan bagian dari pengalihan nilai komitmen pasti sebesar US$ 6,8 juta dari eks wilayah kerja (WK) Surumana yang menjadi kewajiban Petronas Carigali (Surumana) Ltd. (PCSL).

Survei ini telah menerapkan teknologi terkini dan menggunakan panjang kabel 12 km yang merupakan bentangan terpanjang dibandingkan dengan akuisisi seismik serupa sebelumnya di wilayah tersebut.

"Area Seram-Aru ini termasuk dalam bagian lima area fokus untuk percepatan kegiatan eksplorasi Wilayah Indonesia Timur dan diharapkan dapat menambah data geologi dan geofisika, serta memberikan gambaran seismik yang lebih baik di wilayah tersebut," ujarnya.

Pemerintah telah menyetujui pengembalian WK Surumana dengan catatan bahwa kontraktor wajib menyelesaikan nilai sisa komitmen pasti yang belum terlaksana.

Kontraktor telah mengajukan rencana kegiatan eksplorasi untuk pemenuhan pengalihan komitmen dan disetujui oleh Menteri ESDM pada 30 Maret 2023.

"Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendukung Kontraktor WK Surumana dan SKK Migas untuk menyelesaikan pengalihan nilai sisa Komitmen Pasti eks-WK Surumana melalui kegiatan eksplorasi di wilayah terbuka sesuai dengan porsi masing masing pemegang participation interest," kata Ariana.

Dia juga berharap Petronas dapat terus mendukung peningkatan produksi dan cadangan migas nasional. Terlebih untuk mendapatkan penemuan yang signifikan melalui akuisisi data baru tersebut yang selanjutnya dapat menunjang program 1 Juta barel.

"Ditjen Migas bersama SKK Migas akan terus mendukung usaha Petronas untuk mengevaluasi daerah Seram-Aru menjadi wilayah kerja baru, sebagai komitmen Petronas untuk terus beroperasi di Indonesia," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas buka suara soal isu dirinya menggantikan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Supratman mengaku hingga kini belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut.

Supratman mengatakan belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra terkait rumor itu. Kendati demikian, ia menyatakan siap bila nantinya diangkat menjadi Menkumham.

"Ditugaskan di manapun, (siap) begitu. Tapi belum ada (komunikasi) sampai sekarang," kata Supratman ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8).

Supratman sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebelum posisinya digantikan oleh Wihadi Wiyanto. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tak ada alasa khusus di balik pergantian Supratman.

"Alasannya, enggak ada. Penyegaran saja," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8).

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan merombak lagi kabinetnya dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, ada empat menteri yang berpeluang menjadi sasaran reshuffle.

Empat menteri tersebut adalah yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar.

Menteri LHK yang saat ini dijabat oleh politikus NasDem, Siti Nurbaya Bakar, akan digantikan oleh Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Sementara Menteri Hukum dan HAM dari semula dijabat Yasonna Laoly akan diduduki oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Lebih dari 12.100 unit senjata nuklir tersebar di berbagai belahan dunia sekarang ini. Senjata ini milik sembilan negara yaitu Amerika Serikat (AS), Rusia, Prancis, China, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Namun, hampir 90 persennya kepunyaan AS dan Rusia.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan saat Perang Dingin 1947, ketika terdapat sekitar 60.000 senjata di seluruh dunia, namun ancaman terhadap kemanusiaan tidak berkurang. Pasalnya, daya ledak senjata nuklir modern bisa ratusan kali lipat bom atom atau bom primitif yang menghancurkan Hirosima dan Nagasaki pada 1945.

Berdasarkan catatan sejarah, senjata nuklir paling mematikan yang pernah dibuat dan diuji adalah Tsar Bomba, yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Bom ini merupakan bom nuklir terbesar yang pernah diledakkan, dengan daya ledak sebesar 50 megaton TNT, sekitar 3.300 kali lebih kuat dibandingkan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima.

Meskipun memiliki daya ledak yang luar biasa, Tsar Bomba tidak pernah menjadi senjata praktis karena ukurannya yang besar dan berat. Bom ini dikembangkan sebagai bentuk unjuk kekuatan selama Perang Dingin. Tidak ada bom lain dengan skala sebesar ini yang dibuat setelahnya.

Perjanjian pengendalian senjata internasional, seperti Perjanjian Pelarangan Uji Coba Sebagian (Partial Test Ban Treaty) tahun 1963 dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty) tahun 1968, turut mencegah pengembangan dan pengujian senjata nuklir super besar seperti Tsar Bomba. Namun, daya ledak senjata nuklir yang ada saat ini tak kalah mengerikan dari Tsar Bomba.

Saat ini, inventori senjata nuklir negara-negara lebih ke jenis rudal balistik antarbenua (Intercontinental Ballistic Missiles) dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (Submarine-Launched Ballistic Missiles). Rudal-rudal ini biasanya membawa hulu ledak termonuklir, yang memanfaatkan fusi nuklir dan fisi atom untuk menghasilkan ledakan besar. Meskipun lebih kecil dari Tsar Bomba, hulu ledak ini tetap memiliki daya hancur yang luar biasa dan mampu meluncur dengan presisi tinggi.

Hulu ledak termonuklir yang juga dikenal sebagai bom Hidrogen atau "H-bomb" bisa menciptakan ledakan ratusan kali lebih kuat dari bom atom. Dalam sebuah podcast tahun 2005, Siegfried Hecker, mantan Direktur Laboratorium Nasional Los Alamos, laboratorium pengembangan nuklir AS, menyebut bom hidrogen sebagai “Bagian utama dari persenjataan nuklir AS juga Rusia.”

Mengacu pada Union of Concerned Scientist, lembaga nirlaba di bidang ilmu pengetahuan yang berbasis di AS, hulu ledak di satu kapal selam nuklir AS saja memiliki kekuatan penghancur tujuh kali lipat dari semua bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia II, termasuk dua bom atom yang dijatuhkan di Jepang. AS memiliki setidaknya sepuluh kapal selam tersebut di laut. “Hampir semua kekuatan nuklir utama — termasuk AS, Rusia, dan China — tengah meningkatkan secara signifikan persenjataan nuklir mereka dalam ukuran maupun kemampuan.”

Ancaman Serius dari Senjata Kimia dan Biologis

Selain senjata nuklir, dunia dibayangi senjata pemusnah massal berupa senjata biologis dan kimia. Senjata biologis menggunakan patogen, seperti bakteri, virus, dan jamur, atau racun yang dihasilkan oleh organisme, untuk menyebabkan penyakit, kematian atau kerusakan luas. Sedangkan senjata kimia memanfaatkan bahan kimia beracun yang menimbulkan efek mematikan atau melumpuhkan pada manusia dan lingkungan.

Kedua jenis senjata ini dilarang keras oleh hukum internasional melalui Konvensi Senjata Biologis (Biological Weapons Convention/BWC) tahun 1972 dan Konvensi Senjata Kimia (Chemical Weapons Convention/CWC) tahun 1997. Namun, sejumlah negara dilaporkan masih memiliki dan mengembangkan senjata-senjata ini. Di bawah ini, sejarah aktivitas senjata kimia dan biologis hingga 2022, mengacu pada Our World in Data.

Dalam beberapa tahun ini, para pejabat Pentagon alias Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) telah beberapa kali memperingatkan soal ancaman peledakan nuklir di ruang angkasa. Pada 2020, Dokumen Strategi Pertahanan Ruang Angkasa menyebut bahwa ancaman serius terhadap operasi ruang angkasa AS datang dari Rusia dan China, selain Iran dan Korea Utara.

Pada awal Mei, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Robert A. Wood mengungkapkan Rusia telah memiliki beberapa senjata anti-satelit di orbit, salah satunya diuji coba pada 2019. Hal ini disampaikan dalam sidang pleno PBB yang membahas resolusi larangan senjata nuklir di ruang angkasa. Resolusi ini untuk mengukuhkan Perjanjian Ruang Angkasa 1967. “Ada informasi yang kredibel bahwa Rusia mengembangkan satelit baru yang membawa perangkat nuklir,” ujarnya.

Sebelumnya pada April, dalam sidang Dewan Keamanan PBB, resolusi tersebut gagal disahkan meski disetujui mayoritas anggota karena Rusia menggunakan hak veto. Rusia dan China menawarkan resolusi tandingan yang intinya melarang segala jenis senjata di ruang angkasa. Namun, AS dan negara aliansinya menolak sehingga resolusi tandingan ini pun gagal disahkan.

Seberapa Berbahaya Peledakan Senjata Nuklir di Ruang Angkasa?

Minggu malam, 9 Juli 1962, Amerika Serikat meledakkan misil nuklir pada ketinggian 400 kilometer di atas Laut Pasifik. Beberapa surat kabar melaporkan ledakan nuklir tersebut menciptakan bola api raksasa. Cahayanya berpendar menghasilkan “eerie sunset” alias langit senja yang mengerikan dan bentaran cahaya mirip aurora. Fenomena tersebut terlihat ribuan kilometer jauhnya dari Kepulauan Hawai hingga New Zealand.

Itu bukan uji coba peledakan nuklir pertama maupun terakhir di ruang angkasa, tapi tercatat sebagai yang paling berdampak. Dikenal dengan nama Starfish Prime, uji coba tersebut melepas misil nuklir berkekuatan 1,45 megaton atau 100 kali lipat lebih besar dari bom yang dijatuhkan militer Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945 di Hirosima, Jepang.

Tak ada catatan korban jiwa akibat Starfish Prime, sedangkan dampak kesehatan sulit ditelusuri. Namun, di Orbit Bumi Bawah atau Low Earth Orbit dimana misil meledak, sejumlah satelit dilaporkan mengalami kerusakan saat peledakan maupun pascapeledakan akibat radiasi yang bertahan dalam waktu panjang. Di bumi, gelombang elektromagnetik menyebabkan listrik padam, kerusakan pada peralatan elektronik, dan gangguan telekomunikasi.

Starfish Prime (Los Alamos National Laboratory - spacenews.com)

Meski daya ledak lebih besar, kerusakan yang dihasilkan dari peledakan di ruang angkasa lebih kecil dibandingkan peledakan di darat. Namun, di dunia modern yang banyak bergantung pada satelit dan serba elektronik, serangan semacam itu bisa menyebabkan kekacauan. Satelit digunakan untuk telekomunikasí, navigasi, observasi astronomi, pemantauan cuaca untuk kepentingan beragam sektor, hingga misi pertahanan keamanan, termasuk kegiatan spionase.

Dalam rapat parlemen Amerika Serikat, Asisten Sekretaris Kebijakan Pertahanan Angkasa AS John Plumb pernah mengungkapkan, peledakan nuklir di angkasa bisa membuat Orbit Bumi Bawah dimana mayoritas satelit mengorbit tidak bisa dipakai dalam waktu yang lama, kemungkinan setahun.

Mengacu pada data orbiting.com, saat ini terdapat lebih dari 10.000 satelit yang mengorbit bumi, kebanyakan di Orbit Bumi Bawah atau Low Earth Orbit yang berada pada ketinggian kurang dari 2.000 kilometer, terbanyak milik pemerintah ataupun perusahaan AS. Ini termasuk sekitar 6.000 satelit Starlink yang menyediakan jaringan berkecepatan tinggi, termasuk untuk militer Ukraina yang tengah menghadapi perang dengan Rusia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun 1960-an saat uji coba Starfish Prime dilakukan.

Saat ini, dunia bisa jadi berada di masa dengan risiko tertinggi perang yang melibatkan senjata nuklir. Eropa tampak jadi pusat risiko di tengah perang Rusia dan Ukraina. Namun, risiko sebetulnya telah meningkat juga di Timur Tengah dan Asia Pasifik.

Pada Maret lalu, Vladimir Putin, dalam pidato pertama setelah terpilih sebagai presiden Rusia untuk kelima kalinya mengatakan, “Saya telah membuatnya terang untuk semua orang, bahwa (dunia) selangkah lagi menuju perang dunia ketiga.”

Pernyataan ini disampaikan Putin sebagai ancaman bagi negara-negara di belakang NATO yang ikut campur dalam perang Rusia dengan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina pecah pada 24 Februari 2022 setelah militer Rusia meluncurkan rudal ke berbagai kota di Ukraina. Putin menyalahkan NATO yang dipimpin Amerika Serikat yang terus memperluas aliansi militer ke Eropa Timur.

Pada Mei, Putin kembali mengancam dengan menyebut bakal ada “konsekuensi serius” terkait pasokan amunisi kepada Ukraina. Putin mengatakan negara-negara Eropa anggota NATO perlu waspada terhadap teritorinya yang kecil dan padat penduduk. Seraya memperjelas ancaman, Mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev sempat mengatakan,“Bisa terjadi miskalkulasi dalam penggunaan senjata taktis nuklir dan ini akan berakibat fatal.”

Sepanjang Mei hingga Juli, militer Rusia telah melakukan setidaknya tiga kali latihan militer menggunakan senjata nuklir taktis. Latihan pada Juni lalu dilakukan bersama sekutunya Belarusia. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Belarusia mengonfirmasi telah mendapatkan kiriman senjata nuklir dari Rusia dan siap meluncurkannya sewaktu-waktu. Ini telah membuat Ukraina dan negara tetangganya yang lain yang juga anggota NATO yaitu Polandia, Estonia, Latvia, dan Lithuania meningkatkan kewaspadaan.

Dibanjiri kecaman, Jenderal Senior Rusia balik menuduh aliansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat juga telah menggelar latihan untuk menghadapi potensi perang nuklir dengan Rusia.

Saat berita ini ditulis, situasi semakin panas. Militer Ukraina berhasil memukul mundur militer Rusia di Kursk. Ini merupakan agresi militer Ukraina tersukses karena berhasil masuk cukup dalam ke teritori Rusia. Di sisi lain, Belarusia mengirimkan tank-tank militer ke perbatasan dengan Ukraina. Sementara itu, kebakaran terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir milik Ukraina yang terbesar di Eropa, Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, yang telah dua tahun berada dalam tawanan Rusia.

Lokasi pembangkit tersebut telah berulang kali menjadi tempat baku tembak dan menciptakan kekhawatiran internasional bakal terjadinya tragedi yang lebih buruk dari Chernobyl. Pada 1986, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak dan menyebabkan kebocoran radioaktif dan bencana radiasi yang mematikan di Ukraina, Rusia, dan Belarusia.

Perang yang melibatkan nuklir juga membayangi Timur Tengah. Iran dan Israel terlibat konfrontasi terbuka mulai April setelah Israel menyerang Kedutaan Besar Iran di Damascus, Suriah. Serangan tersebut membunuh tujuh anggota Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), termasuk dua jenderal yang memimpin Quds Force, ranting IRGC yang fokus pada perang npn-konvensional dan operasi intelijen. Serangan tersebut dibalas Iran dengan meluncurkan ratusan misil ke Israel.

Tensi politik semakin panas setelah pada akhir Juli lalu Komandan Hezbullah Fuad Shukr dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh tewas dibunuh. Israel mengakui telah membunuh Fuad Shukr dan diyakini berada di belakang pembunuhan Haniyeh.

Pada April, Iran sempat memberikan peringatan bahwa pihaknya bisa saja mengembangkan bom nuklir jika Israel mengancam keberlangsungan Iran dengan menyerang pembangkit listrik tenaga nuklirnya. “Kami belum memutuskan untuk membuat bom nuklir tapi bila keberlangsungan Iran terancam, tak ada opsi selain mengubah doktrin militer kami,” kata Kamal Kharrazi, Penasehat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sebagaimana dilaporkan Iran’s Student News Network. Selama ini, Khamaeni melarang pengembangan senjata nuklir melalui fatwa haram.

Israel sendiri dipercaya luas memiliki senjata nuklir meskipun negara tersebut tidak pernah mengakuinya. Banyak yang memperkirakan bahwa Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir berbasis plutonium dan telah memproduksi cukup plutonium untuk 100-200 senjata.

Di Asia Pasifik, terjadi peningkatan risiko konflik antara Amerika Serikat dan China terkait Taiwan. Posisi geografis Taiwan membuatnya berada di sentral pertarungan kekuasaan dan pengaruh antara China dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik.

Dalam analisisnya yang diterbitkan Foreign Policy, mantan pejabat inteligen nasional AS Markus Garlauskas mengatakan, konflik antara AS dan China terkait Taiwan hampir pasti akan menjadi perang di seluruh wilayah, melibatkan Semenanjung Korea, dan menarik masuk Korea Utara serta Korea Selatan.

Titik Terendah Perjanjian Non-Proliferasi: Senjata Nuklir Menyebar Jauh

Negara-negara pemegang senjata nuklir semakin intens memainkan strategi saling gertak dan saling ancam lewat distribusi senjata nuklir hingga latihan-latihan menggunakan senjata pemusnah massal tersebut sebagai bagian dari strategi nuclear detterance. Perkembangan ini menandakan titik terendah perjanjian pembatasan dan pelucutan senjata nuklir atau non-proliferasi senjata nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT) yang berumur lebih dari setengah abad.

Perjanjian yang diteken 190 negara tersebut membagi negara-negara dalam dua kelompok. Kelompok pertama negara-negara pemegang senjata nuklir (NWS) yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris. Kelompok kedua, negara-negara non pemegang senjata nuklir (NNWS). Lima negara tak ikut komiten ini yaitu Sudan Selatan, India, Israel, dan Pakistan. Satu lainnya, Korea Utara, mundur dari perjanjian pada 2003.

Di bawah perjanjian tersebut, lima negara NWS berkomitmen untuk mengurangi, membatasi, dan menghancurkan senjata nuklir dan senjata penghacur massal lainnya, sementara negara-negara NNWS sepakat untuk tidak mengembangkan dan mengadopsi senjata yang dimaksud.

Namun, di bawah kerja sama “berbagi nuklir” atau nuclear sharing NATO, Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki bisa memperlengkapi tentaranya dengan senjata taktis nuklir B61 milik Amerika Serikat. Sebagian besar negara-negara tersebut juga sepakat untuk menyimpan senjata penghancur massal tersebut.

Terbaru, Polandia mengajukan diri untuk ikut dalam nuclear sharing NATO di tengah kekhawatiran akan Rusia dan aliansinya Belarusia. Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dalam wawancara beberapa waktu lalu mengungkapkan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan senjata nuklir milik Amerika Serikat dalam kondisi perang.

Rusia juga mendistribusikan senjata nuklir ke aliansinya. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Belarusia mengonfirmasi telah mendapatkan kiriman senjata nuklir dari Rusia dan siap meluncurkannya sewaktu-waktu. Dalam pertemuan dengan wartawan Juni lalu, Presiden Putin mengancam akan mendistribusikan senjata ke negara-negara aliansinya yang berdekatan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, bila Ukraina kedapatan menggunakan senjata dari barat untuk menyerang teritori Rusia dan menyebabkan kerusakan parah.

Persebaran senjata nuklir di Asia Pasifik juga makin mengkhawatirkan. Pada 2021, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat mengumumkan pakta AUKUS yang berisi kerja sama teknologi untuk keamanan Indo-pasifik – wilayah yang meliputi Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut-laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina. Pakta ini banyak dimaknai sebagai langkah strategis Amerika Serikat dan aliansinya untuk merespons agresi dan ambisi Cina di wilayah tersebut.

Salah satu isi pakta tersebut adalah pengembangan bersama kapal selam bertenaga nuklir untuk angkatan laut Australia. Meski bukan kapal selam yang bersenjatakan nuklir, namun biasanya digerakkan oleh material fisil yang diperkuat ke level yang mendekati atau cukup untuk menciptakan reaktor nuklir di senjata nuklir. Tak ayal, kesepakatan ini ditentang banyak negara karena dianggap melanggar pakta Non-Proliferasi Nuklir. Pada akhir tahun lalu, parlemen Amerika Serikat telah memberikan restu penjualan kapal selam yang dimaksud ke Australia. Kapal selam pertama dijadwalkan tiba pada 2030.

Pada Mei lalu, Senator Amerika Serikat Roger Wicker, pejabat tinggi Partai Republik di Komite Militer, dalam laporan berjudul "Peace Through Strength" menyarankan agar Amerika Serikat mempertimbangkan opsi baru, seperti nuclear sharing di Indo-Pacific and distribusi senjata nuklir taktis di Semenanjung Korea. Alasannya, Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklir termasuk misil balistik yang bisa menyerang Amerika Serikat dan sekutu di Indo-Pasifik.

Juru Bicara Departemen Dalam Negeri AS membantah adanya rencana tersebut. Namun, pada Juni lalu, Korea Selatan menggelar pertemuan dengan Amerika Serikat di Seoul dalam rangka Nuclear Consultative Group Meeting. Dalam pertemuan yang melibatkan departemen pertahanan dan otoritas hubungan luar negeri, intelijen, dan militer kedua negara dibahas opsi integrasi kemampuan militer konvensional Korea Selatan dengan operasi nuklir AS untuk merespons ancaman misil dan nuklir Korea Utara.

Di tengah situasi ini, Putin yang baru memperbaharui sumpah sebagai Presiden Rusia melakukan lawatan-lawatan penting ke Cina dan Korea Utara. Pada Mei, Putin terbang ke Beijing menemui Presiden Xi Jin Ping dan menghasilkan pernyataan bersama. Berbeda dengan pertemuan di 2022, keduanya tak lagi bicara soal dukungan untuk non-proliferasi senjata nuklir. Keduanya juga tidak lagi mempertanyakan komiten non-proliferasi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia terkait pakta pertahanan AUKUS.

Berikutnya, pada Juni, Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menandatangani perjanjian kemitraan strategis baru di Pyongyang. Pakta ini disebut-sebut sebagai kesepakatan paling signifikan yang ditandatangani oleh Rusia dan Korea Utara dalam beberapa dekade. Menurut teks pakta tersebut, Pasal 4 menyatakan bahwa jika salah satu negara "memasuki keadaan perang akibat agresi bersenjata," maka negara lainnya "harus segera memberikan bantuan militer dan lainnya dengan segala cara."

“Bapak Presiden, saya merasa ada darah di tangan saya.” Kalimat itu keluar dari mulut Direktur proyek bom nuklir Amerika Serikat “Manhattan Project” Robert Oppenheimer dalam pertemuan dengan Presiden Harry S. Truman setelah negara Paman Sam menjatuhkan bom nuklir di Hirosima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945, tujuh puluh sembilan tahun silam.

Lebih dari 200 ribu orang tewas, termasuk mereka yang selamat dari ledakan namun mati karena radiasi. Ini merupakan pertama kali dan sejauh ini terakhir kali senjata nuklir digunakan dalam perang. Tragedi yang memilukan tersebut tak membuat pengembangan senjata nuklir berhenti. Di bawah kecurigaan, negara-negara semakin aktif melakukan uji coba senjata nuklir.

Baru di akhir 1960-an, sebagian negara pengembang senjata nuklir sepakat menandatangani Perjanjian Non-proliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty/NPT) yaitu perjanjian untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir. Ironisnya, pengembangan, penimbunan, dan pendistribusian senjata penghancur massal tersebut tak pernah benar-benar berhenti hingga sekarang.

Sembilan negara tercatat sebagai pengembang senjata nuklir yaitu Amerika Serikat, Prancis, Rusia, China, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Jumlah senjata nuklir aktif dilaporkan jauh berkurang dari sejak perang dingin 1947, namun daya ledaknya ratusan kali lipat bom primitif yang menghancurkan Hirosima dan Nagasaki -- cukup untuk menghabisi peradaban manusia.

Saat ini, ada lebih dari 12.100 rudal nuklir siap ledak, berdasarkan laporan Arms Control Association. Beberapa tahun belakangan, berkembang kecurigaan soal misi rahasia penempatan senjata pemusnah massal tersebut di ruang angkasa. Hal ini jadi topik utama dalam sidang-sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Senjata Nuklir di Ruang Angkasa

“Ada informasi yang kredibel bahwa Rusia mengembangkan satelit baru yang membawa perangkat nuklir,” ujar Duta Besar Amerika Serikat Robert A. Wood di depan sidang pleno PBB, pada awal Mei. Sidang pleno yang dihadiri seluruh perwakilan negara anggota tersebut membahas resolusi larangan senjata nuklir di ruang angkasa. Sebelumnya pada April, dalam sidang Dewan Keamanan, resolusi gagal disahkan meski disetujui mayoritas anggota karena hak veto Rusia.

Beberapa menit sebelum Wood bicara, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia membacakan pidato pembelaan atas veto-nya. Nebenzia menyebut negara-negara barat yang mensponsori draf resolusi itu “hipokrit” alias munafik dan menerapkan standar ganda. Pasalnya, mereka telah mengembangkan berbagai senjata di ruang angkasa.

Rusia dan China sempat menyodorkan draf resolusi tandingan yang isinya melarang peluncuran semua jenis senjata ke ruang angkasa maupun penempatannya di orbit, tidak terbatas pada senjata nuklir. Namun, draf ini balik ditolak Amerika Serikat dan aliansinya Prancis, Jepang, Malta, Korea Selatan, Slovenia, dan Inggris atau separuh anggota Dewan Keamanan PBB. Dengan Swiss abstain, resolusi ini juga gagal disahkan.

Ruang angkasa telah berkembang menjadi medan pertarungan sengit militer negara-negara yang punya kemampuan menjangkau ruang angkasa. November 2023 lalu, Center for Arms Control and Non-Proliferation merilis lembaran fakta atau fact sheet berjudul senjata ruang angkasa atau space weapons. Isinya membahas soal sistem persenjataan baru yang berkembang seiring meningkatnya ketertarikan negara-negara terhadap ruang angkasa.

Persenjataan baru yang dimaksud yaitu senjata yang ditempatkan di bumi untuk menarget objek di ruang angkasa (bumi ke angkasa); senjata yang ditempatkan di ruang angkasa untuk menarget objek di ruang angkasa (angkasa ke angkasa); dan senjata yang ditempatkan di ruang angkasa untuk menarget objek di bumi (angkasa ke bumi). “Senjata dari bumi ke angkasa adalah ancaman terdekat saat ini,” demikian tertulis dalam lembaran fakta tersebut.

Senjata dari bumi ke angkasa ini termasuk senjata perusak atau penghancur satelit yang sudah diuji coba oleh Amerika Serikat, Cina, India, dan Rusia. Selain itu, senjata energy-directed laser yang bertujuan merusak atau menghancurkan target dengan energi yang difokuskan serta jammer atau pengacak sinyal.

Dua jenis senjata lainnya – senjata dari angkasa ke angkasa dan senjata dari angkasa ke bumi -- diyakini bukan ancaman dalam waktu dekat karena teknologinya lebih sulit. Namun, jika informasi yang disampaikan Duta Besar AS untuk PBB benar soal Rusia yang mengembangkan satelit yang membawa perlengkapan nuklir, maka dunia sudah memasuki era senjata ini.

Tujuh puluh sembilan tahun setelah tragedi Hirosima dan Nagasaki, dunia masih bahkan semakin dikepung senjata nuklir.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet akan berkomunikasi dengan Agus Gumiwang serta Bahlil untuk bersepakat maju sebagai calon Ketua Umum partai tersebut.

Bamsoet mengatakan di masa lalu, mereka pernah sepakat untuk maju bersama-sama sebagai calon Ketum Golkar. Namun saat ini ia perlu membicarakan lagi rencana tersebut dengan dua koleganya itu.

"Kami akan bertemu lagi untuk memutuskan siapa di antara kami yang akan maju," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8).

Pucuk pimpinan partai beringin akan ditentukan lewat forum Musyawarah Nasional yang digar pada 20-21 Agustus 2024. Saat ini, Agus Gumiwang menjabat sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar.

Agus disetujui menjadi Plt Ketua Umum melalui forum rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Selasa (13/8). Dalam rapat pleno itu, disepakati pula Munas dan Rapimnas Golkar akan digelar pada 20 Agustus 2024.

Agus sebelumnya mengatakan dirinya tak akan maju sebagai salah satu kandidat Ketua Umum Definitif Partai Golkar. Dua mengatakan penunjukan dirinya menjadi Plt Ketua Umum partai beringin diperlukan segera untuk menghadapi situasi ke depan.

"Dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat ini kami butuhkan ketua umum definitif," katanya dalam konferensi pers di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (13/8).

Sedangkan Bahlil juga telah merespons namanya yang masuk bursa calon Ketua Umum Golkar. Ia mengatakan kepastian soal maju atau tidaknya dia bisa dilihat saat Musyawarah Nasional (Munas) tanggal 20 Agustus mendatang.

"Saya belum mengikuti langsung apa dinamika di DPP. Nanti saat Munas kita lihat perkembangannya," katanya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8) dikutip dari Antara.

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menyentil Partai Gerindra yang disebut memberikan uang kepada sejumlah korban serta keluarga korban penculikan aktivis 1997/1998.

Menurut mereka, pertemuan dan pemberian uang bagi para korban merupakan cara yang tak etis. IKOHI mengatakan hal tersebut adalah upaya memanfaatkan kondisi ekonomi korban.

"IKOHI mempertanyakan etika dari para inisiator pertemuan tersebut," kata Sekretaris Umum Ikohi Zaenal Muttaqin dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima IKOHI, pertemuan itu diinisiasi oleh pejabat Kantor Staf Presiden yang pernah menjadi korban penculikan 1998, Mugiyanto Sipin.

Dalam pertemuan itu, menurut informasi yang diterima IKOHI, setiap korban dan keluarga korban yang hadir diberi uang Rp 1 miliar sebagi tanda 'tali kasih'.

"IKOHI menilai, para inisiator pertemuan sengaja memanfaatkan kerentanan struktur sosial-ekonomi keluarga korban untuk tujuan jangka pendek mereka sendiri," kata Zaenal.

Anggota Dewan Penasihat IKOHI Wilson mengatakan, pemberian uang pada para korban tak menghentikan tanggung jawab yang harus ditanggung Ketua Umun Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998.

"Dengan uang tali kasih Rp 1 miliar dari pimpinan tinggi partai Gerindra kepada korban bukan berati kasus hukum berhenti," kata Wilson.

Ia berpatokan pada Pasal 46 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut, pelanggaran HAM berat tak mengenal kedaluarsa.

Wilson mengatakan, walaupun nantinya para korban tak ingin meminta pertanggungjawaban Prabowo di depan pengadilan, namun menurut hukum. Namun pengusutan pelanggaran HAM berat tak mengenal kadaluarsa.

"Jadi keluarga korban atau gerakan HAM, atau masyrakat sipil tetap bisa menuntut tanggung jawab untuk kasus penghilangan paksa aktivis 97/98," kata Wilson.

Meski demikian, belum ada respons Parati Gerindra soal protes IKOHI ini. Hingga berita ini ditulis, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra belum merespons pesan singkat Katadata.co.id.

Sebelumnya, Dasco bersama Habiburokhman bertemu dengan keluarga orang hilang dan aktivis 1998 pada Awal Agustus 2024 lalu.Wakil Ketua DPR itu mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi memperkuat tali persaudaraan.

Terkait permasalahan yang terjadi di masa lalu, Dasco menyatakan telah dilakukan penyelesaian oleh pemerintah. "Tetapi juga kami ingin melakukan sinkronisasi dalam rangka menyamakan visi ke depan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menyentil Partai Gerindra yang disebut memberikan uang kepada sejumlah korban serta keluarga korban penculikan aktivis 1997/1998.

Menurut mereka, pertemuan dan pemberian uang bagi para korban merupakan cara yang tak etis. IKOHI mengatakan hal tersebut adalah upaya memanfaatkan kondisi ekonomi korban.

"IKOHI mempertanyakan etika dari para inisiator pertemuan tersebut," kata Sekretaris Umum Ikohi Zaenal Muttaqin dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima IKOHI, pertemuan itu diinisiasi oleh pejabat Kantor Staf Presiden yang pernah menjadi korban penculikan 1998, Mugiyanto Sipin.

Dalam pertemuan itu, menurut informasi yang diterima IKOHI, setiap korban dan keluarga korban yang hadir diberi uang Rp 1 miliar sebagi tanda 'tali kasih'.

"IKOHI menilai, para inisiator pertemuan sengaja memanfaatkan kerentanan struktur sosial-ekonomi keluarga korban untuk tujuan jangka pendek mereka sendiri," kata Zaenal.

Anggota Dewan Penasihat IKOHI Wilson mengatakan, pemberian uang pada para korban tak menghentikan tanggung jawab yang harus ditanggung Ketua Umun Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998.

"Dengan uang tali kasih Rp 1 miliar dari pimpinan tinggi partai Gerindra kepada korban bukan berati kasus hukum berhenti," kata Wilson.

Ia berpatokan pada Pasal 46 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut, pelanggaran HAM berat tak mengenal kedaluarsa.

Wilson mengatakan, walaupun nantinya para korban tak ingin meminta pertanggungjawaban Prabowo di depan pengadilan, namun menurut hukum. Namun pengusutan pelanggaran HAM berat tak mengenal kadaluarsa.

"Jadi keluarga korban atau gerakan HAM, atau masyrakat sipil tetap bisa menuntut tanggung jawab untuk kasus penghilangan paksa aktivis 97/98," kata Wilson.

Meski demikian, belum ada respons Parati Gerindra soal protes IKOHI ini. Hingga berita ini ditulis, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra belum merespons pesan singkat Katadata.co.id.

Sebelumnya, Dasco bersama Habiburokhman bertemu dengan keluarga orang hilang dan aktivis 1998 pada Awal Agustus 2024 lalu.Wakil Ketua DPR itu mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi memperkuat tali persaudaraan.

Terkait permasalahan yang terjadi di masa lalu, Dasco menyatakan telah dilakukan penyelesaian oleh pemerintah. "Tetapi juga kami ingin melakukan sinkronisasi dalam rangka menyamakan visi ke depan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).

PT PLN (Persero) menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) dengan perusahaan energi asal Arab Saudi, ACWA Power untuk mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling dengan kapasitas 92 Megawatt peak (MWp) yang berlokasi di Jawa Barat.

Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia, Faisal Bin Abdullah Al-Amudi menyampaikan, kerja sama pengembangan EBT ini merupakan hubungan bilateral di tingkat strategis yang diinisiasi oleh para pemimpin Indonesia dan Arab Saudi. Dia menilai kolaborasi ini akan meningkatkan perekonomian kedua negara.

"Kerajaan Arab Saudi, seperti yang Anda ketahui, adalah ekonomi terbesar di kawasan Timur Tengah dan Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kedua negara memilik potensi yang besar dalam hal investasi, dalam kesempatan ini kami juga mengundang para investor untuk dapat meningkatkan investasi di Arab Saudi maupun Indonesia," jelas Faisal, dalam keterangan resmi, Kamis (15/8).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan langkah strategis ini ditempuh perseroan dalam upayanya mendukung peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) selaras dengan agenda transisi energi di Indonesia.

“Bumi sedang memanas, dan kita beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil ke pembangunan berbasis energi terbarukan. Kebijakan transisi energi ke energi terbarukan sedang berjalan dan akan diumumkan pada COP29 di Azerbaijan dengan 75 persen kapasitas tambahan berasal dari energi terbarukan,” ujar Darmawan.

Darmawan melanjutkan, dengan kebutuhan investasi yang besar tentu saja PLN tidak akan mampu melakukan hal tersebut sendirian. Ini adalah tantangan global yang memerlukan solusi global dan kolaborasi global.

Sehingga penandatanganan PPA ini merupakan bukti bahwa komunitas global yang sebelumnya terfragmentasi kini menjadi bersatu.

Dia menyebut, pemanasan global menawarkan tantangan besar, namun juga memberikan peluang luar biasa, peluang untuk berkembang, peluang untuk berkolaborasi, baik dalam strategi, inovasi teknologi, maupun investasi bersama.

"Kami ingin memastikan bahwa generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan generasi kita. Dan semuanya di mulai melalui kolaborasi yang luar biasa ini,” ungkapnya.

Darmawan mengatakan nantinya saat beroperasi PLTS Terapung Saguling yang terletak di Waduk Saguling di Jawa Barat ini berpotensi menurunkan emisi karbon sebesar 120 ribu ton per tahun. Di mana PLN Indonesia Power, subholding PT PLN (Persero) akan menguasai saham senilai 51 persen dan sisanya akan dimiliki oleh ACWA Power.

"Kami sangat mengapresiasi ACWA Power atas penandatanganan PPA. Ini hanya permulaan dan merupakan simbol yang membuka peluang kerja sama yang jauh lebih besar antara Arab Saudi dan Indonesia," lanjut Darmawan.

Sementara itu, Chief Executive Office ACWA Power, Marco Arcelli menyampaikan Indonesia merupakan negara dengan potensi energi hijau yang begitu melimpah.

Sebagai perusahaan desalinasi air swasta terbesar di dunia, ACWA Power menegaskan kesiapannya dalam bekerja sama dengan PLN guna mengembangkan energi hijau di Indonesia.

Adapun, masih kata Darmawan, di negara-negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, PV surya terapung atau ‘floatovoltaics’ berfungsi sebagai solusi terbaik untuk memanfaatkan energi surya.

Bentang laut Indonesia yang luas dan cahaya matahari yang melimpah menghadirkan potensi besar bagi proyek ini.

"Kami berharap dapat bekerja sama dengan mitra kami, PLN, untuk berkontribusi pada visi negara dalam meningkatkan kapasitas energi terbarukan,” jelas Marco.

ACWA Power memperluas kehadirannya di Indonesia melalui investasi strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Pemerintah membantah hunian pekerja konstruksi (HPK) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kesulitan air bersih. Saat ini pemerintah telah menambah dua unit instalasi pengolahan air atau IPA.

Penambahan IPA itu untuk memenuhi kebutuhan air para pekerja. "Kalau ada isu yang mengatakan air di HPK sulit, itu tidak benar," ujar Kepala Divisi Logistik dan Keuangan Tim Transisi Otoritas IKN (OIKN) Yuda Ramadani Lubis, mengutip dari Antara, Kamis (15/8).

Kini, para pekerja mendapat pasokan air dari empat unit instlasi. Kapasitas alirannya mencapai lima liter per detik. Yuda mengatakan pihaknya sudah menghitung kebutuhan air para pekerja. Tidak hanya untuk mandi, air juga dipakai untuk mencuci baju.

“Jadi, sekarang itu (totalnya) ada 20 liter per detik. Untuk kapasitasnya sih mencukupi untuk pekerja di sini,” ucap Yuda.

Penambahan unit instalasi pengolahan air tersebut tidak hanya ditujukan untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI di IKN. Mesin ini akan tetap dipakai hingga periode pengerjaan proyek.

OIKN juga masih mencari komposisi kebutuhan air yang pas untuk menjamin kenyamanan para pekerja di HPK. “Salah satunya adalah melengkapi fasilitas penunjang, seperti air, listrik, dan sebagainya,” kata Yuda.