Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan dirinya masih memiliki kewenangan untuk merombak jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengungkapkan hal tersebut di tengah menghangatnya isu reshuffle kabinet pada pekan ini.

"Saya sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi kepada wartawan seusai meninjau Training Center PSSI IKN Nusantara pada Selasa (13/8).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, ada empat menteri yang berpeluang menjadi sasaran reshuffle. Empat menteri tersebut adalah yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar.

Menteri LHK yang saat ini dijabat oleh politikus NasDem, Siti Nurbaya Bakar, akan digantikan oleh Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Sementara Menteri Hukum dan HAM dari semula dijabat Yasonna Laoly akan diduduki oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

Adapun Menteri ESDM Arifin Tasrif akan digantikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Sejak pekan lalu, Jokowi tak menampik bahwa perombakan atau reshuffle kabinet dalam sisa masa sisa jabatan tiga bulan ke depan masih memungkinkan. "Ya bisa saja kalau diperlukan," ujar Jokowi seusai memberikan sambutan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center pada Kamis (1/8).

Juru Bicara PDIP Chico Hakim juga mengaku partainya belum mendapat informasi dari Yasonna terkait surat resmi dari Istana mengenai adanya penyesuaian tugas atau perubahan dalam kabinet.

“Belum, sampai saat ini kami belum mendengar kabar ini secara pasti,” kata Chico lewat pesan suara WhatsApp pada Selasa (13/8).

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan merombak lagi kabinetnya dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, ada empat menteri yang berpeluang menjadi sasaran reshuffle

Empat menteri tersebut adalah yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar.

Menteri LHK yang saat ini dijabat oleh politikus NasDem, Siti Nurbaya Bakar, akan digantikan oleh Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

Sementara Menteri Hukum dan HAM dari semula dijabat Yasonna Laoly akan diduduki oleh Supratman Andi Agtas yang merupakan Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

Adapun Menteri ESDM Arifin Tasrif akan digantikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian posisi Menteri Investasi akan diisi oleh Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Katadata.co.id sudah berupaya untuk meminta keterangan dari Istana terkait isu reshuffle kabinet pekan ini. Namun, hingga naskah ini ditulis, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Grace Natalie, belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Jokowi tak menampik bahwa perombakan atau reshuffle kabinet dalam sisa masa sisa jabatan tiga bulan ke depan masih memungkinkan. "Ya bisa saja kalau diperlukan," ujar Jokowi seusai memberikan sambutan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center pada Kamis (1/8).

Adapun, Bahlil sejak akhir bulan lalu disebut-sebut telah memberikan sinyal dirinya akan berpindah kementerian. Hal tersebut ditunjukkan saat menggelar konferensi pers realisasi investasi semester pertama. Saat itu, ia mengatakan pernyataan pers soal realisasi investasi ini merupakan yang terakhir disampaikan sebagai Menteri Investasi.

Sedangkan Arifin Tasrif telah menanggapi perihal isu reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju yang melibatkan dirinya. Meski tak membantah, ia juga tidak berbicara banyak. “Ya tunggu saja,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM pada Selasa (30/7).

Sedangkan Juru Bicara PDIP Chico Hakim juga mengaku partainya belum mendapat informasi dari Yasonna terkait surat resmi dari Istana mengenai adanya penyesuaian tugas atau perubahan dalam kabinet.

“Belum, sampai saat ini kami belum mendengar kabar ini secara pasti,” kata Chico lewat pesan suara WhatsApp pada Selasa (13/8).

Chico berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan Jokowi bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, masalah ekonomi rakyat sangat mendasar dalam beberapa bulan terakhir. Seperti pelemahan nilai rupiah terhadap dolar, serta tingginya biaya kuliah dan kebutuhan pokok.

PDIP juga melihat perlu adanya evaluasi terhadap mekanisme percepatan pembangunan IKN. “Harapan kami reshuffle kabinet kali ini bukan sekadar untuk bagi-bagi jabatan, utamanya dengan alasan sinkronisasi dengan pemerintahan ke depan. " katanya.

Sedangkan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan bahwa proses reshuffle kabinet adalah hak prerogatif penuh Presiden. Dave enggan memberikan keterangan lanjutan ihwal apakah Golkar telah menerima pemberitahuan.

"Itu hak prerogatif full presiden ya, tidak ada siapapun yang bisa mendikte presiden," kata Dave lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (13/8).

Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia atau Perpeksi memperkirakan 60% toko kelontong atau warung di dalam negeri berpotensi gulung tikar dalam waktu dekat. Ancaman muncul dari implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Kesehatan yang mengatur larangan menjual rokok secara satuan atau ketengan.

Sekretaris Umum Perpeksi Wahid menjelaskan, penjualan rokok berkontribusi sekitar 65% dari total penjualan harian. Rata-rata keuntungan yang didapatkan setiap toko kelontong hanya mencapai Rp 5 juta per bulan.

"Kalau PP Kesehatan diterapkan, sudah sekitar Rp 3,5 juta per bulan yang hilang. Bagaimana pengusaha kelontong menghidupi keluarganya. PP Kesehatan itu sangat memukul bagi kami pengusaha kelontong," kata Wahid di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Wahid menjelaskan rokok di toko kelontong umumnya dijual secara eceran per batang untuk mengikuti daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, Wahid menjelaskan rokok merupakan produk yang membuat konsumen datang ke warung atau traffic puller.

Ia mengatakan, implementasi PP Kesehatan rokok dapat membuat mayoritas toko kelontong maupun warung di dalam negeri. "Kalau tidak ada rokok di toko kelontong, 60% pasti mati," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia Anang Zunaedi mengatakan, 50% omzet koperasi ritel berasal dari penjualan rokok. Berbeda dengan toko kelontong, Zunaedi mengatakan klausul yang akan sangat memukul koperasi ritel adalah terkait zonasi tempat berjualan.

Ayat 1e Pasal 434 PP Kesehatan melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Zaenudin menyarankan agar pemerintah menyesuaikan atau menarik klausul tersebut dari PP Kesehatan.

"Kami ingin duduk bersama bagaimana membahas aturan ini supaya ada solusi win-win. Namun sejauh ini kami menolak implementasi aturan ini," katanya.

PP No 28/2024 tentang Kesehatan ini terdiri dari 13 bab dan 1.171 pasal dan berlaku sejak diundangkan pada Jumat (26/7). Peraturan tentang pengamanan zat adiktif termaktub dalam pasal 429—463. Secara lengkap, aturan ini mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau TASPEN berkomitmen terus meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pegawai. Hal ini direalisasikan melalui beragam program pengembangan Insan TASPEN.

Atas komitmen tersebut, TASPEN berhasil meraih lima penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2024 yang diselenggarakan First Indonesia Magazine di Jakarta, Kamis (1/8). Penghargaan ini diserahkan langsung dari Ketua Pelaksana HCREA 2024 Maya Julianti kepada Corporate Secretary TASPEN Pudiastuti Citra Adi.

Penghargaan yang berhasil diraih, antara lain The Best in HC Change Management & Communication Strategy, The Best Worforce Flexibility & Mobility, The Best in BusinessTransformation, The Most Resilience Company 2024 ,dan The Best Leadership in HumanCapital Development atas nama Direktur SDM & TI TASPEN Ovita Susiana Rosya.

Proses penilaian didasarkan atas penilaian objektif dan bersifat independen oleh beberapa dewan juri yang kredibel di bidangnya. Sebelumnya, TASPEN meraih empat penghargaan sekaligus pada ajang serupa tahun lalu

Corporate Secretary TASPEN, Pudiastuti Citra Adi mengatakan, pihaknya percaya bahwa pendidikan dan pengembangan SDM yang baik adalah investasi dan kunci penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang perusahaan.

"Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu semangat bagi TASPEN untuk terus meningkatkan kualitas SDM, sehingga mampu berkontribusi terhadap bisnis dan layanan TASPEN bagi seluruh peserta dan masyarakat Indonesia,” tuturnya melalui keterangan resmi Selasa (13/8).

Sejauh ini TASPEN terus berkomitmen untuk mengembangkan SDM melalui program TASPEN Employee Achievement Scholarship Program (TEACH). Ini merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi karyawan TASPEN untuk berbagai jenjang pendidikan dan program Corporate Leadership Training (CLT).

Program TEACH telah diikuti 174 peserta, yakni sebanyak 41 orang untuk program D3 hingga S1, 28 orang yang mengikuti program SMA - S1, dan sebanyak 104 orang yang mengikuti program pascasarjana (S2).

Beragam upaya peningkatan kualitas SDM tersebut tentunya sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk meningkatkan kualitas SDM seluruh perusahaan BUMN. Dan diharapkan bisa meningkatkan daya saing secara global serta membawa perubahan yang mengharumkan bangsa.

Harvey Moeis, tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk periode 2015–2022 dijadwalkan menjalani sidang dakwaan perdana pada Rabu (14/8). Kasus ini menarik perhatian publik lantaran disebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah menerima jadwal sidang melalui Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

"Jadwal sidang yang telah ditetapkan,” kata Harl seperti dikutip, Selasa (13/8). .

Harli mengatakan untuk langkah selanjutnya Kejaksaan Agung akan terus melanjutkan penanganan perkara. Salah satunya dengan merampungkan berkas pelimpahan terdakwa lainnya ke pengadilan.

Hingga kini Kejaksaan Agung masih menyempurnakan berkas perkara empat orang tersangka lainnya berinisial HL, R, BG, dan A. Berkas perkara Harvey telah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (5/8).

Sementara itu Harli belum bisa menjelaskan kapan pelimpahan berkas perkara tersangka Helena Lim ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sudah mulai menyidangkan perkara tiga tersangka dalam kasus tersebut yakni Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2015–2019 Suranto Wibowo, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode 2021–2024 Amir Syahbana, serta Pelaksana Tugas Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret hingga ​​​​Desember 2019 Rusbani alias Bani.

Dalam sidang pembacaan dakwaan pada Rabu (31/7) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardito Muwardi mengatakan Harvey selaku perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin dan Helena Lim selaku Manajer PT Quantum Skyline Exchange. Ia disebut menerima aliran uang korupsi pengelolaan timah senilai Rp420 miliar.

PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina bergerak cepat merespons keluhan pelanggan terkait operator SPBU di Denpasar, Bali. Pertamina Patra Niaga langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap operator SPBU tersebut.

“Atas kejadian ini, Pertamina Patra Niaga langsung melakukan pengecekan ke SPBU tersebut dan kepada operator yang melakukan indikasi pungli sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kesempatan pertama,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, Selasa (13/8).

Pihaknya meminta pengelola SPBU untuk meningkatkan pengawasan, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pertamina Patra Niaga senantiasa berkomitmen mengedepankan kenyamanan konsumen dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh SPBU agar meningkatkan pengawasan di lapangan, agar tidak ada lagi oknum-oknum operator yang melakukan pungli ataupun memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan,” ujar Heppy.

Pertamina Patra Niaga memohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan pelayanan SPBU yang tidak semestinya maka bisa melaporkan melalui call center 135.

“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina atau mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, dapat melaporkan ke call centre Pertamina 135,” tutur Heppy.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Idrus Marham memberikan dukungan pada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ia menilai Bahlil figur yang cocok untuk menggantikan Airlangga Hartarto yang telah mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar sejak Sabtu (11/8).

Idrus bahkan mengatakan Bahlil sudah mengantongi dukungan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari berbagai daerah. "Yang real kalau tidak salah sudah 34. Yang lain itu menyusul hanya masalah teknis," kata Idrus di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Idrus beralasan, rekam jejak Bahlil menjadi alasan para Ketua DPD Partai Golkar itu memberikan dukungan padanya. Selai. Itu, status Bahlil di Golkar sebagai kader pun tak dapat diragukan.

Menurut Idrus kiprah Bahlil di dunia politik dan pemerintahan sudah teruji. Selain itu ia juga merupakan politikus yang sudah mengakar di Golkar.

“Kekaderannya jelas. Kemudian yang ketiga prestasinya jelas. Yang keempat komunikasinya jelas. Kemudian yang kelima adalah itu tadi lahir dalam sebuah proses," kata Idrus.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bakal menggelar rapat pleno menentukan pelaksana tugas ketua umum partai pada Selasa (13/8). Pleno digelar setelah Airlangga Hartarto resmi mengumumkan mundur dari tampuk pimpinan partai pada Minggu (11/8).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan Airlangga Hartarto secara de facto memang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Meski begitu secara de jure surat pengunduran diri Airlangga masih perlu mendapatkan legitimasi atau persetujuan dari DPP Partai Golkar dalam rapat pleno.

"Saya mau menegaskan secara de jure, Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno," kata Doli saat jumpa pers seperti dikutip, Senin (12/8).

Menurut Doli, jika nantinya jajaran pengurus DPP menerima surat pengunduran diri Airlangga, otomatis secara de jure dan de facto dia resmi tak lagi menjabat sebagai ketua umum partai. Doli merupakan salah satu pengurus pusat Partai Golkar yang berada di rumah dinas Airlangga, kompleks Menteri Widya Chandra saat Airlangga mengumumkan pengunduran diri.

Doli mengakui kabar pengunduran diri Airlangga mengejutkan buat mereka. Namun, ia memastikan roda organisasi tetap berjalan karena secara de facto urusan kepartaian saat ini dikerjakan 11 wakil ketua umum partai sesuai bidangnya masing-masing.

Sebelas wakil ketua umum itu, di antaranya Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Ahmad Doli Kurnia, Firman Soebagyo, Agus Gumiwang, Dito Ariotedjo, Nurdin Halid, Nurul Arifin, Kahar Muzakir, Melchias Marcus Mekeng, dan Roem Kono. Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir, dan Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafidz kompak meminta seluruh kader tetap tenang dan menjaga soliditas. Ia berharap situasi di internal partai tetap kondusif terutama pada masa-masa menghadapi kontestasi Pilkada 2024.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Idrus Marham memberikan dukungan pada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ia menilai Bahlil figur yang cocok untuk menggantikan Airlangga Hartarto yang telah mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar sejak Sabtu (11/8).

Idrus bahkan mengatakan Bahlil sudah mengantongi dukungan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari berbagai daerah. "Yang real kalau tidak salah sudah 34. Yang lain itu menyusul hanya masalah teknis," kata Idrus di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Idrus beralasan, rekam jejak Bahlil menjadi alasan para Ketua DPD Partai Golkar itu memberikan dukungan padanya. Selai. Itu, status Bahlil di Golkar sebagai kader pun tak dapat diragukan.

Menurut Idrus kiprah Bahlil di dunia politik dan pemerintahan sudah teruji. Selain itu ia juga merupakan politikus yang sudah mengakar di Golkar.

“Kekaderannya jelas. Kemudian yang ketiga prestasinya jelas. Yang keempat komunikasinya jelas. Kemudian yang kelima adalah itu tadi lahir dalam sebuah proses," kata Idrus.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bakal menggelar rapat pleno menentukan pelaksana tugas ketua umum partai pada Selasa (13/8). Pleno digelar setelah Airlangga Hartarto resmi mengumumkan mundur dari tampuk pimpinan partai pada Minggu (11/8).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan Airlangga Hartarto secara de facto memang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Meski begitu secara de jure surat pengunduran diri Airlangga masih perlu mendapatkan legitimasi atau persetujuan dari DPP Partai Golkar dalam rapat pleno.

"Saya mau menegaskan secara de jure, Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno," kata Doli saat jumpa pers seperti dikutip, Senin (12/8).

Menurut Doli, jika nantinya jajaran pengurus DPP menerima surat pengunduran diri Airlangga, otomatis secara de jure dan de facto dia resmi tak lagi menjabat sebagai ketua umum partai. Doli merupakan salah satu pengurus pusat Partai Golkar yang berada di rumah dinas Airlangga, kompleks Menteri Widya Chandra saat Airlangga mengumumkan pengunduran diri.

Doli mengakui kabar pengunduran diri Airlangga mengejutkan buat mereka. Namun, ia memastikan roda organisasi tetap berjalan karena secara de facto urusan kepartaian saat ini dikerjakan 11 wakil ketua umum partai sesuai bidangnya masing-masing.

Sebelas wakil ketua umum itu, di antaranya Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Ahmad Doli Kurnia, Firman Soebagyo, Agus Gumiwang, Dito Ariotedjo, Nurdin Halid, Nurul Arifin, Kahar Muzakir, Melchias Marcus Mekeng, dan Roem Kono. Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir, dan Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafidz kompak meminta seluruh kader tetap tenang dan menjaga soliditas. Ia berharap situasi di internal partai tetap kondusif terutama pada masa-masa menghadapi kontestasi Pilkada 2024.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mendorong pemangku kepentingan menentukan arah pariwisata di Bali. Asosiasi menilai ada dua arah pariwisata di Bali, yakni pariwisata berkualitas atau pariwisata massal.

Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, penentuan arah tersebut pada akhirnya akan menyelesaikan dua masalah utama Pulau Dewata, yakni kemacetan dan manajemen sampah. Penentuan jenis pariwisata akhirnya akan mengontrol arus wisatawan mancanegara.

"Kalau pariwisata di Bali tidak terkontrol, pertumbuhan kunjungan wisman tetap meningkat, tapi tidak bernilai tambah. Jadi, arah pariwisata di Bali perlu dipikirkan," kata Hariyadi di Hotel Sahid, Senin (12/8).

Hariyadi mengatakan, pariwisata berkualitas membuat jumlah hotel kelas atas harus ditambah. Ia menemukan hotel kelas atas di Bali saat ini meraup keuntungan besar dengan kenaikan harga sewa kamar hingga 40% pada paruh pertama tahun ini.

Selain itu, menurut dia, pilihan pariwisata berkualitas pada akhirnya hanya akan mendatangkan wisman dengan daya beli tinggi ke Pulau Dewata. Ia pun menilai pilihan pariwisata berkualitas akan mengikis wisman nakal di Bali.

Walau demikian, Hariyadi menilai pilihan pariwisata berkualitas tidak akan mematikan hotel kualitas menengah maupun bawah. Ini karena peningkatan kualitas hotel kelas atas akan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hotel di seluruh kelas.

Di samping itu, ia berpendapat pariwisata masal membuat pemerintah harus membuat pembangunan di Bali merata. Pembangunan di Pulau Seribu Pura saat ini terpusat di Bali bagian Selatan.

"Bali bagian utara saat ini relatif sepi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan urgensi pembangunan airport di Bali bagian utara," ujarnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno sebelumnya mempersiapkan Bali untuk menampung hampir 50% dari target kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman tahun ini atau sebanyak 7 juta orang. Jumlah tersebut mencapai 160% dari populasi Bali.

Badan Pusat Statistik memproyeksikan populasi di Bali pada 2023 mencapai 4,4 juta orang. Walau demikian, Sandiaga mengaku telah mengkaji bahwa Bali secara agregat mampu menampung wisman hingga 7 juta orang.

"Oleh karena itu, perlu penambahan jumlah penerbangan dan paket-paket perjalanan yang lebih mendistribusikan wisatawan yang lebih berkualitas dan lebih lama tinggal di sini," kata Sandiaga dalam keterangan resmi, Rabu (31/1).

Sandiaga menilai, langkah tersebut perlu dilakukan agar pariwisata di Bali tetap berkualitas dan berkelanjutan tanpa membuat Bali Overtourism. Seperti diketahui, overtourism adalah kondisi saat warga lokal maupun turis merasa suatu wilayah terlalu ramai.

Ia menilai meningkatkan kunjungan wisman ke Pulau Dewata dapat mencapai target penciptaan lapangan kerja industri pariwisata bagi 4,4 juta orang pada tahun ini.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menantang Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untk mengusung mantan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat menerima puluhan warga Betawi yang dipimpun Biem Benyamin hari ini di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (13/8). Djarot menghitung baik PDIP maupun PKS bisa saling mengisi dalam Pilkada Jakarta.

Ini karena PDIP tak punya cukup kursi untuk mengusung calon kepala daerah sendirian. Saat ini, partai tersebut hanya memperoleh 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.

"Ini seru Bang Biem. Misalnya, berani tidak PKS mengusung Ahok. Itu luar biasa," kata Djarot dikutip dari Antara.

Djarot mengatakan PDIP memiliki kader yang mumpuni seperti Ahok hingga Rano Karno di pilkada. Tak hanya itu, ia membuka kans partai berlambang moncong banteng itu mengusung Anies Baswedan.

"Jadi bukan hanya Ridwan Kamil, betul tidak?" kata Djarot.

Dalam kedatangannya, Biem dan Poros Jakarta meminta PDIP melabuhkan dukungan ke Anies Baswedan. Mereka juga berharap tak ada pertarungan melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta.

Wacana kotak kosong menguat usai PKS menyatakan dukungan mereka kepada Anies sudah kedaluwarsa pada 4 Agustus lalu. Usai melepaskan dukungan kepada Anies, mereka akan berbicara dengan pihak lain untuk menyiapkan calon di Pilkada Jakarta.

"Sampai 4 Agustus kemarin, (syarat) 22 kursi yang harus dipenuhi belum terpenuhi," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid di Jakarta, Sabtu (10/8).

Sedangkan Anies Baswedan mengaku tidak mengetahui batas waktu yang ditetapkan PKS untuk mencari koalisi dalam Pilgub)Jakarta 2024. Anies menyampaikan pernyataan tersebut kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin, melalui pesan suara yang kemudian bocor ke media sosial.

Dalam pesan suara tersebut, Anies mengungkapkan rasa terkejutnya terhadap pernyataan Kholid. Ia mengaku baru tahu mengenai tenggat waktu pencarian koalisi untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.

"Saya kaget saja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline mencari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas," kata Anies kepada Khoirudin dalam pesan suara itu.

Presiden Indonesia ke-5 yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dipastikan tak akan menghadiri upacara hari ulang tahun (HUT) RI di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Selatan. Hal itu terkonfirmasi dari pernyataan yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Djarot Megawati sudah memiliki agenda di internal partai. "Ibu Mega diagendakan memimpin upacara 17-an di Sekolah Partai," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Selasa (13/8).

Djarot menjelaskan permintaan agar Mega menjadi inspektur upacara merupakan permintaan dari internal partai. Kesempatan itu sekaligus menjadi momen Mega memberi arahan kepada pengurus PDIP menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Di sisi lain, Djarot enggan memberikan pernyataan lebih lanjut terkait kehadiran Megawati saat Upacara HUT Ke-79 RI di IKN. Saat ditanya hal itu, ia langsung berjalan meninggalkan awak media.

Sebelumnya, Sekretariat Presiden mulai mendistribusikan undangan kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk menghadiri agenda Upacara HUT Ke-79 RI pada tanggal 17 Agustus 2024. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan sejumlah tokoh masyarakat turut diundang.

Yusuf mengatakan bahwa undangan bagi para mantan kepala negara di Indonesia itu butuh segera dikonfirmasi. Hal itu diperlukan agar Setpres dapat mengatur rencana kedatangan mereka dengan sebaik-baiknya.

Menurut Jusuf Presiden Joko Widodo turut mengundang Ketua DPR RI Puan Maharani yang mewakili legislatif. "Jadi, undangannya kami bagi, undangan yang di Istana Merdeka Jakarta maupun juga undangan di Istana Negara IKN," kata Yusuf.

Ia menjelaskan undangan ke Istana Negara IKN disampaikan kepada para pimpinan ketua dan wakil lembaga negara, dan para menteri kabinet. Panglima TNI, Kapolri, kepala staf angkatan, hingga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh budaya juga turut diundang. .

Ia menambahkan pula bahwa calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto juga diundang untuk mendampingi Presiden Jokowi saat upacara HUT RI di IKN. "Di IKN, di dalam itu, kami persiapkan sekitar 1.400 kursi, tetapi juga di depannya tentu kami antisipasi siapkan untuk masyarakat dan para pekerja yang bekerja membangun IKN ini juga akan dihadirkan," kata Yusuf.

Sementara itu, yang diundang di Istana Merdeka Jakarta, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Para mantan wakil presiden lainnya juga akan diundang ke Istana Merdeka.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto menekankan perlunya teknologi pemantauan kebakaran di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya dia, hal ini penting karena IKN dirancang dengan konsep kota hutan atau forest city.

Sebagai sosok yang punya latar belakang militer, Prabowo mengaku selalu mempertimbangkan skenario terburuk. Dalam hal keberadaan IKN, mantan Danjen Kopassus itu beranggapan kebakaran menjadi salah satu risiko bencana terbesar.

"Karena kita inginnya forest city, berarti masalah hutan itu sangat besar. Berarti kita harus siap untuk bencana bahaya kebakaran," kata Prabowo dalam forum sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Kompleks Istana Kepresidenan IKN seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (12/8).

Prabowo mengatakan perlu pengadaan teknologi atau sistem pemantauan kebakaran dan penambahan fasilitas pemadam kebakaran di ibu kota baru. Dia juga ini memperkuat koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di IKN.

Menteri Pertahanan itu memberi perhatian khusus terhadap desain tata kota IKN yang mengintegrasikan unsur hutan ke dalam kota, sehingga pengelolaan hutan menjadi bagian integral dari perencanaan kota.

Prabowo juga turut mengapresiasi pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Otorita IKN yang telah menyediakan embung atau penampungan air besar yang dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung kesiapsiagaan terhadap bencana.

"Kita mesti konsentrasikan, tidak boleh ada sedikit peluang untuk mengancam ibu kota negara. Karena kita desainnya forest city, berarti forest-nya masuk ke city," ujar Prabowo.

Pada lain kesempatan, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya pengadaan embung di kawasan IKN. Dia menyiapkan 60 danau kecil yang tersebar di penjuru IKN. Selain menambah keindahan dan nilai estetika IKN, embung juga berfungsi sebagai media untuk mengatur suhu lingkungan.

"Saya pun masih menawar ke Pak Menteri PUPR kalau bisa 2-3 kali lipat bisa lebih baik," kata Jokowi saat memberikan arahan kepala daerah seluruh Indonesia di IKN pada Selasa (13/8).

Otorita IKN mengatakan Nusantara akan menjadi ibu kota negara yang pertama di dunia yang menerapkan konsep forest city. Otorita juga menyebut hanya 25% dari area Nusantara yang akan dibangun, sedangkan 75% sisanya akan menjadi area hijau yang termasuk 65% area tersebut tetap sebagai hutan tropis.