Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mendorong pemerintah untuk menerbitkan aturan penambahan bea masuk pakaian jadi impor selambatnya akhir bulan ini. Beleid tersebut diperlukan untuk mengikis peredaran pakaian impor ilegal di dalam negeri.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana mengatakan, penambahan bea masuk tersebut dapat diterbitkan dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Perlindungan maupun Bea Masuk Anti Dumping. Danang menilai implementasi Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu atau Impor Ilegal tidak akan menghilangkan produk impor ilegal di pasar lokal.

"Wong keran impor barang jadi garmen dibuka lebar saat ini. Oleh karena itu, harus dikecilkan dulu alirannya, baru bisa habis banjir impornya," kata Danang kepada Katadata.co.id, Selasa (6/8).

Saat ini, masih berlaku Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau BMTP pakaian jadi melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2022. Beleid tersebut menambah bea masuk setidaknya Rp 25.000 per lembar pada tahun ini dan berakhir pada November 2024.

Walau demikian, Danang mengakui penegakan hukum tata niaga merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh industriwan tekstil dan produk tekstil atau TPT. Maka dari itu, Danang mendorong Satgas Impor Ilegal fokus pada empat titik, yakni pergudangan, dokumen impor, dokumen pajak importir, dan praktek impor borongan.

Danang juga menekankan perlu adanya pengendalian kuota impor TPT di dalam negeri. Sebab, Danang menyampaikan maraknya penyimpangan aturan merupakan masalah utama di industri TPT. Oleh karena itu, Danang berpesan agar presiden selanjutnya fokus pada detail implementasi regulasi.

"Kalau pemerintah konsisten dan keras dalam penegakan hukum, ini bisa jadi obat mujarab bagi investasi di sektor TPT dan sektor industri lainnya. Namun tidak perlu berharap banyak terkait perlu berharap banyak pada reformasi regulasi presiden saat ini," ujarnya.

Danang sebelumnya mengatakan, terbentuk kompetisi tidak sehat antara produsen garmen dan importir garmen. Ini karena produsen tekstil tetap wajib memenuhi pertimbangan teknis akibat Permendag No. 8 Tahun 2024.

Oleh karena itu, Ia mendorong pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024. Beleid tersebut merupakan revisi ketiga terkait tata niaga impor dan baru berlaku pada 17 Mei 2023.

Danang mengatakan, Bea Masuk Anti Dumping menjadi penting lantaran harga tekstil impor di pasar lokal kini 50% sampai 70% lebih rendah dari tekstil lokal. Tekstil lokal kini tidak bisa bersaing dengan tekstil impor.

"Barang impor dengan kualitas, tipe, dan jenis yang sama dengan tekstil lokal harganya bisa separuh sampai sepertiga dari produk lokal. Ini tidak logis," kata Danang kepada Katadata.co.id, Rabu (26/6).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana membentuk tim khusus untuk mencari bandar warga negara asing atau WNA yang memasok barang impor ilegal di pusat-pusat grosir besar seperti Tanah Abang dan Mangga Dua. Tim tersebut melakukan penyelidikan secara diam-diam.

"Kami bekerja dengan lembaga yang bisa dipercaya secara diam-diam. Kami survei secara mendalam kemudian juga di pusat-pusat grosir, di berbagai tempat kita akan survei, kami riset bagaimana warga negara asing bisa menjadi bandar di tempat-tempat mal besar itu," kata Zulkifli di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8), seperti dikutip dari Antara.

Zulkifli mengatakan, berdasarkan temuan Satuan Tugas (satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Kawasan Pantai Indah Kapuk, pada Juli lalu, importir barang ilegal merupakan WNA.

WNA tersebut mengambil barang dari luar negeri dan dijual melalui perdagangan digital serta dipasok ke distributor besar di pusat-pusat perbelanjaan. Menurut Zulkifli, hal ini membuat peredaran barang impor ilegal semakin marak dan mengalahkan produk-produk dalam negeri.

"Saya kira banyak sekali warga negara luar yang beroperasi, berusaha atau berdagang di distributor-distributor besar di mal-mal besar, di pusat-pusat grosir besar seperti Tanah Abang atau Mangga Dua," ujar Zulkifli.

Kementerian Perdagangan juga sedang melakukan riset terkait peredaran barang impor di Indonesia. Hal ini terkait dengan cara masuk barang, pendistribusian hingga penjualan.

"Kalau dari Bareskrim orang akan langsung tahu, tapi yang kita riset pelan-pelan sehingga secara ilmiah tergambar dengan baik. Kita riset berapa banyak yang tidak memenuhi ketentuan dan ini kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas," katanya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut tidak ada perubahan signifikan terkait hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikan Moeldoko merespons pernyataan Megawati pada Senin (5/8) soal hubungannya dengan Jokowi. "Saya pikir dalam pandangan saya, dari beliau (Presiden Jokowi) ini tidak ada yang berubah," kata Moeldoko di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (6/8).

Saat acara penyerahan duplikat bendera pusaka kemarin, Megawati menyampaikan hubungannya secara pribadi dengan Jokowi baik. Meski demikian, ia menolak wacana tiga periode karena melanggar konstitusi.

"Saya sama Presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Saya tahu hukum kok," kata Megawati dalam keterangan tertulis, Senin (5/8).

Megawati tak menjelaskan secara gamblang apakah Jokowi pernah meminta perpanjangan masa jabatan. Namun ia mengatakan hanya berbicara kebenaran dan tak ingin melihat negara menjadi rusak.

"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika." katanya.

Megawati lalu menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi. "Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih," tanya Mega.

Oleh karena itu, Megawati meminta para Pj kepala daerah untuk netral. Megawati mengatakan dirinya mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.

"Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya," kata Megawati.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengubah sumber energi dari batu bara ke gas untuk kebutuhan listrik bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Sulawesi pada 2030.

"Jadi, rencananya gas yang dari Selat Makassar itu ditarik pipa ke Palu. Di sini kami akan membuat pembangkit gas di Sulawesi, baru tarik transmisi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam siaran pers, dikutip Selasa (6/8).

Alokasi gas akan didapat dari berakhirnya kontrak gas bumi Donggi Senoro pada 2027 sebesar 337 MMSCFD yang dapat dimanfaatkan untuk PLTGU Wellhead baru dengan kapasitas 1.800 MW.

Selain itu, pasokan juga bisa tersalur melalui potensi gas bumi melalui gas pipa dari Lapangan ENI Muara Bakau di Selat Makassar sebesar 500 MMSCFD, yang dapat dimanfaatkan untuk membangun PLTGU baru di Palu dengan kapasitas 2.650 MW.

“Kontrak gas bumi Donggi Senoro selama ini LNG-nya diekspor terus. Jadi kami meminta nanti produksinya untuk domestik. Setelah itu kami akan bangun pembangkit gas dan menarik jaringan sehingga ini bisa mendukung carbon reduction program di industri-industri smelter," ujar Arifin.

Listrik dari kedua PLTGU tersebut kemudian disalurkan melalui transmisi 500 kV untuk menyuplai smelter klaster Huadi di Sulawesi Selatan, Pomala-Ceria (Poci) dan Konawe-Morowali di Sulawesi Tenggara.

"Jika harga gas untuk kedua PLTGU mengikuti HGBT sekitar 6 US$/MMBTU dan toll fee transmisi 3,88 cUS$/kWh dengan harga listrik sekitar 11 cUS$/kWh maka itu cukup kompetitif," ucap Arifin.

Untuk diketahui, pemerintah membutuhkan investasi senilai US$ 14 miliar untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi hingga 2030. Investasi tersebut meliputi US$ 10,7 miliar untuk pembangkit, US$ 2,3 miliar untuk transmisi, dan US$ 1 miliar gardu induk.

Kebutuhan listrik terbesar di Sulawesi adalah untuk smelter hingga 2030 yang mencapai 11.139 MW. "Kebutuhan untuk smelter saat ini mencapai 20 gigawatt (GW) dan dipenuhi melalui PLTU. Nah kami akan mengupayakan penyediaan energi bersih untuk ini dan juga sebagai bagian dari transisi energi," kata dia.

Menurut Arifin, smelter merupakan industri yang membutuhkan energi besar. Bahkan di Sulawesi sendiri, suatu area smelter yang hanya 4.500 hektare membutuhkan energi listrik hampir mencapai 7 GW.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Prabowo Subianto akan mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024 atau sehari setelah dilantik menjadi Presiden.

Hal tersebut disampaikan Prabowo ke Luhut saat keduanya menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8). Prabowo juga direncanakan menggelar sidang kabinet tidak lama setelah pelantikan.

"Dia (Prabowo) bilang, 'Bang, aku dilantik tanggal 20 Oktober, 21 Oktober aku umumkan kabinet, sidang kabinet pada 23 Oktober'," kata Luhut di Jakarta, Selasa (6/8) dikutip dari Antara.

Luhut optimistis Prabowo bisa langusng bekerja mengeksekusi programnya. Salah satu persoalan yang akan diselesaikan adalah terkait basis data perkebunan sawit.

"Saya senang sekali calon presiden terpilih paham itu," kata Luhut.

Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.)

Luhut juga yakin transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo akan berjalan mulus. Alasannya, Jokowi telah memerintahkan para menteri membantu peralihan agar lancar.

Dia juga mengatakan komunikasi menteri Jokowi dengan Tim Transisi Prabowo berjalan baik. "Semuanya dishare untuk kebaikan republik," kata Luhut.

Sebelumnya, Jokowi juga telah meminta para menteri mengawal transisi hingga penganggaran program-program Prabowo. Program tersebut akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Saya ingin di rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program presiden terpilih," kata Jokowi saat membuka sesi rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/8).

Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

Kementerian ESDM mengatakan minat perusahaan Cina untuk investasi migas di Indonesia semakin intensif pasca kunjungan kerja Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Mei lalu. Hal ini dapat terlihat dari beberapa perusahaan migas Cina yang terlibat dalam proyek migas nasional.

Sinopec, misalnya, sedang proses menjalin kerja sama teknologi dengan Pertamina .dalam mendongkrak produksi migas di lima kandidat lapangan migas, yakni Rantau, Tanjung, Pamusian, Jirak, da Zulu.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, Sinopec ditargetkan mulai meluncurkan tim teknis ke lapangan pada akhir Agustus atau awal September 2024.

"Kerja sama ini mengusung mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO). Teknologi utamanya chemical enhanced oil recovery (EOR) dengan formulasi khusus yang efisien dan cost efektif,” kata Dadan Kusdiana dikutip dari siaran pers, pada Selasa (6/8).

Selain Sinopec, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menyebutkan nama China National Petroleum Corporation (CNPC) atau Petrochina yang terlibat pada dua fokus area eksplorasi migas di wilayah Indonesia Timur, yakni Buton dan Timor, dan ada yang ikut berpartisipasi pada lelang blok migas yang tengah berlangsung.

“Buton ini indikasinya adalah hidrokarbon yang berat dan kental, jadi perlu teknologi untuk angkat minyaknya. Di sini ada Petrochina yang memang mempunyai pengalaman untuk mengangkat minyak-minyak yang berat,” kata Arifin saat ditemui di Gedung Ditjen Migas pada Jumat (2/8).

Dia menyebut, kunjungannya ke Cina pada Mei lalu untuk melihat potensi kerja sama dengan perusahaan asal negeri tirai bambu yang memiliki pengalaman di bidang teknologi minyak.

“Cina itu memang punya kemampuan untuk bisa mengangkat recovery di atas 50%. Jadi kami sedang memadukan dengan Pertamina supaya bisa mengangkat produksi, dari ini nanti kami harapkan ada tambang untuk lifting,” ujarnya.

Terkait partisipasi perusahaan Cina pada dua area eksplorasi Indonesia Timur, Kementerian ESDM mengatakan Petrochina dan Sinopec telah masuk tahap joint study atau studi bersama.

“Dua area tersebut telah ditetapkan sebagai area joint study pada Juni 2024. Setelah nanti joint study selesai, selanjutnya penawaran langsung wilayah kerja migas (WK), penetapan pemenang WK dan eksplorasi migas,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto.

Selain joint study area, Kementerian ESDM tahun ini juga telah melelangkan 5 blok migas yang ditawarkan pada perhelatan Indonesia Petroleum Association (IPA) 2024 pada Mei 2024. Dari perusahaan yang melakukan penawaran, terdapat juga partisipasi dari perusahaan Cina.

"Nanti pada waktunya akan diumumkan. Joint study dan lelang blok migas ini merupakan bagian dari strategi untuk penemuan cadangan migas," ujarnya.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Pusat Partai Keadilan Bangsa atau DPP PKB, Jakarta, Selasa (6/8). Ia akan bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Dari pantauan Katadata.co.id, Kaesang hadir sekitar pukul 13.40 WIB. Ia hadir dengan setelan santri berkemeja putih lengan panjang, lengkap dengan sarung sebagai bawahan dan peci di kepala.

Kedatangan putra bungsu Presiden Joko Widodo ini disambut oleh Bendahara Umum PKB Bambang Susanto. Mereka lalu sama-sama memasuki gedung PKB untuk kemudian masuk ke ruang rapat. Sesampainya Kaesang di ruang rapat, barulah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar datang menyusul.

Kaesang sendiri sudah bertandang ke banyak partai menjelang Pilkada ini. Tercatat ia sudah pergi ke Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golkar.

Saat berkunjung ke Nasional Demokrat, ia didukung maju di Pilkada Jawa Tengah. Usai berkunjung ke PKS, Kaesang didoakan sukses maju di Pilkada baik di Jakarta atau Jawa Tengah.

Saat bertemu Partai Golkar, Kaesang menyatakan berbeda arah dengan partai beringin untuk Pilgub Banten. Kendati demikian, Golkar menyodorkan nama Jusuf Hamka untuk berpasangan dengan Kaesang di Pilgub Jakarta.

Hingga kini Kaesang masih belum menyatakan akan maju di Pilgub Jakarta ataupun Jawa Tengah. Ia juga mengaku belum berkomunikasi dengan salah satu bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Padahal ia sempat diisukan berpasangan dengan Anies.

“Selama ini belum ada komunikasi (dengan Anies Baswedan)," kata Kaesang Pangarep usai menyambangi Masjid At Taqwa di Gedung Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat (21/6)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta pelaku usaha otomotif dalam negeri untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengajak perusahan otomotif untuk berkontribusi pada pengadaan mobil listrik untuk dinas kelembagaan maupun kendaraan dinas pribadi pejabat negara di IKN.

Moeldoko, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), mengatakan telah serius untuk mengajak para pelaku usaha otomotif nasional untuk pengadaan mobil listrik tanpa pengemudi atau driverless di IKN.

"Bagaimana dari semua industri itu nanti bisa memberikan back up, khususnya yang berkaitan dengan mobil listrik driverless, karena memang ada rencana mobil driverless juga di IKN," kata Moeldoko di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (6/8).

Dia mengatakan, peran serta pengusaha otomotif lokal dalam pengembangan ekosistem mobil listrik di Tanah Air tak melulu hanya dengan cara membangun pabrik kendaraan listrik. Partisipasi pengusaha lokal juga dapat dilihat sebagai pemasok atau distributor mobil listrik ke IKN.

"Kebijakan di IKN itu semuanya mobilitas lewat pendekatan non konvensional atau mobil listrik," ujar Moeldoko.

Lebih jauh, Mantan Panglima TNI itu menyebut sudah ada kajian khusus yang dirilis oleh pemerintah mengenai penerapan mobil listrik tanpa pengemudi untuk mobilitas masyarakat di IKN. Meski begitu, Moeldoko tak memberi kepastian soal pelaksanaan uji coba penggunaan mobil listrik driverless tersebut.

"Jadi ke depannya, di IKN sudah direncanakan mobil listrik driverless dan sedang akan diuji coba," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) akan digunakan sepenuhnya di IKN pada 2045. Pemerintah akan mulai uji coba kendaraan listrik di IKN mulai Agutus 2024.

Budi mengatakan, pemerintah bersama pihak swasta telah menyiapkan sejumlah fasilitas kendaraan listrik untuk digunakan masyarakat di sana. “Kami memperbarui kendaraan listrik atau EV di IKN bersama beberapa perusahaan swasta,” kata Budi saat ditemui dalam acara peresmian ITS Asia Pacific Forum 2024 di Jakarta Convention Center pada Selasa (28/5).

Misalnya, perusahaan transportasi Indonesia PT Blue Bird Group akan menghadirkan layanan transportasi publik ramah lingkungan di kawasan IKN. “EV itu tidak hanya didukung oleh pemerintah atau instansi yang mengadakan, tetapi swasta juga ikut mendukung pelaksanaannya ke depan,” kata Budi.

Kerusuhan besar melanda Bangladesh hingga berujung mundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Hasina mengundurkan diri usai massa menggeruduk kediaman resmi Perdana Menteri dan menjarah isinya.

Hasina, dan saudara perempuannya melarikan diri ke India dengan helikopter. Sedangkan militer akan menangani dampak kerusuhan yang menelan korban ratusan jiwa ini.

"Tolong jangan kembali ke jalan kekerasan dan tolong kembali ke jalan damai," kata Kepala Staf Angkatan Darat Bangladesh Jenderal Waker-Uz-Zaman dalam konferensi pers di Dhaka, (5/8) dikutip dari Reuters.

Dipicu Minimnya Jatah Kuota ASN

Demonstrasi besar awalnya digelar mahasiswa Bangladesh untuk menolak kebijakan menentang kuota pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mahasiswa merasa kebijakan tersebut tak sesuai dengan meritokrasi.

Dalam sistem yang diperkenalkan tahun 2018 lalu, Pemerintah Bangladesh memberikan kuota 30% posisi ASN bagi anak atau cucuk pejuang kemerdekaan 1971.

Sedangkan 10% kuota diberikan bagi wanita, 10% kuota dibagi rata untuk perwakilan masyarakat di tiap distrik, 5% untuk etnis minoritas, serta 1% untuk difabel.

Ini artinya, hanya 44% kuota yang diberikan kepada calon peserta seleksi ASN di Bangladesh. Saat itu, pemerintah akhirnya memusukan menghapuskan kuota untuk golongan I dan golongan II ASN usai muncul gelombang demonstrasi.

Meski demikian, mahasiswa turun ke jalan pada 2024 usai Mahkamah Agung Bangladesh mengembalikan keputusan soal kuota 30% untuk anak dan cucu pejuang.

Memburuknya Ekonomi

Dikutip dari Reuters, pakar juga menghubungkan kerusuhan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang stagnan terutama di sektor swasta. Stagnasi swasta membuat para mahasiswa putar arah untuk mencari pekerjaan sebagai birokrat.

Dengan adanya kebijakan kuota, maka mahasiswa menjadi marah karena dianggap menutup peluang mereka bersaing. Apalagi hampir 32 juta orang di negara tersebut tengah kehilangan pekerjaan atau pendidikan.

Pemilu yang Dianggap Curang

Sheikh Hasina kembali ke tampuk kepemimpinannya yang keempat secara berturut usai partainya, Liga Awami, menang dalam Pemilu Januari lalu. Meski demikian, partai oposisi BNP menuduh Liga Awami curang dan mencoba melegitimasi pemilu palsu.

Sebelum pemilu, Sheikh Hasina dituding membungkam oposisi dengan langkah hukum. Ia juga dianggap menghantam pihak-pihak yang berseberangan dengan dirinya demi menghentikan kritik kepada pemerintah.

India-Bangladesh (ANTARA FOTO/REUTERS/Altaf Hussai)

Rezim Hasina juga terus dinilai menunjukkan kecenderungan menjadi otokrasi. Hal ini terlihat dari langkah pemerintah memenjarakan sejumlah tokoh, salah satunya pemegang Nobel yakni Muhammad Yunus.

Aparat Represif

Dengan sejumlah prakondisi itu, mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan perubahan. Meski demikian, aparat bertindak represif dan berujung memanasnya kerusuhan.

Dampaknya, 300 orang meninggal akibat pengunjuk rasa bentrok dengan aparat serta pendukung pemerintah. Demonstrasi yang awalnya menolak kebijakan kuota serta memprotes hasil pemilu berujung jadi desakan Sheikh Hasina untuk mundur.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyandera dan membunuh pilot helikopter milik PT. Intan Angkasa Air Service, Glen Malcolm Conning (50) berkebangsaan Selandia Baru pada Senin (5/8).

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol. Faizal Ramadhani mengatakan OPM juga membakar helikopter jenis IWN, MD.500 ER PK di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada pukul 10:O0 WIT.

"Benar telah terjadi penyanderaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh OPM terhadap Mr. Glen Malcolm Conning yang merupakan pilot Helikopter milik PT. Intan Angkasa Air Service," kata Faizal, Selasa (6/8) dikutip dari Antara.
​​​​​​​
Kejadian itu terjadi saat helikopter tiba di Distrik Alama Kabupaten Mimika dengan membawa empat penumpang dari Bandara Moses Kilangin Timika. Penumpang terdiri dari dua orang tenaga Kesehatan, satu bayi serta satu anak.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Pol. Bayu Suseno mengatakan informasi yang diterima oleh saksi berinisial D menjelaskan pada saat helikopter tiba di Distrik Alama, para penumpang dan pilot langsung dihadang oleh OPM.

OPM mencegat menggunakan senjata api selanjutnya pilot dan penumpang diturunkan dari helikopter dan dikumpulkan di lapangan.

"Setelah itu OPM langsung melakukan ​​​​pembunuhan terhadap pilot dan jenazahnya dibawa ke helikopter kemudian dibakar bersamaan dengan helikopter," ujarnya.
​​​​​​
Glen Malcolm Conning merupakan warga Selandia Baru kelahiran 23 Februari 1974 merupakan pilot helikopter milik PT. Intan Angkasa Air Service yang beralamat di Timika.

"Untuk identitas penumpang sesuai dengan tampak dan berdasarkan informasi dari lapangan bahwa seluruh penumpang dalam keadaan selamat," katanya.

Saat ini TNI-Polri serta jajaran Polres Mimika telah melakukan upaya penegakan hukum dan pengejaran terhadap OPM yang melakukan aksi penyanderaan dan penembakan terhadap pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

"Kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua," ujarnya.

Kementerian Kesehatan merespons protes soal kebijakan alat kotrasepsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan. Mereka menjelaskan pemberian kondom pada remaja seperti di PP tersebut hanya diberikan pada pasangan yang menikah.

Hal ini adalah bagian dari layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Tujuannya, menunda kehamilan bagi pasangan yang belum siap memiliki anak karena berbagai alasan.

"Tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Syahril, dalam siaran pers, Selasa (6/8).

Sesuai dengan ketentuan dalam PP 28/2014, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril meminta masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP 28/2024. Kemenkes juga akan membuat aturan turunan dari PP tersebut yang akan memperjelas edukasi seksual. Misalnya tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja sesuai perkembangan dan usia anak.

Kemenkes juga mengatakan pernikahan dini bisa meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, anak yang dilahirkan juga sangat berpotensi mengidap tengkes atau stunting.

Peraturan terkait pemberian alat kontrasepsi pada remaja tercantum dalam Pasal 103 PP 28/2024. Pada ayat satu, disebutkan upaya kesehatan sistem reproduksi pada usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Di Pasal tiga, dijelaskan pelayanan kesehatan yang disediakan bagi remaja yakni:

a. Deteksi dini penyakit atau skrining;

b. pengobatan;

c. rehabilitasi;

d. konseling; dan

e. penyediaan alat kontrasepsi

Salah satu pandangan kontra datang dari Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina. Ia meminta Kemenkes meninjau ulang aturan itu karena khawatir akan memberi dampak kesehatan jangka panjang dan berpotensi membuat remaja masuk ke pergaulan bebas.

Arzeti juga mengatakan peraturan ini jgua tidak memberi detail edukasi apa yang akan diberi pada remaja. “Saya kira perlu ada penjelasan dan edukasi yang clear, karena bunyi pasal yang sekarang bisa membuat salah tafsir,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8)

Arzeti pun menilai aturan itu tidak sejalan dengan norma-norma di Indonesia. Apalagi bagi anak-anak usia remaja yang seharusnya tidak boleh melakukan hubungan seksual karena akan berpengaruh terhadap kesehatannya.

“Jangan sampai aturan ini malah menjadi dasar anak-anak muda melakukan seksual di luar pernikahan. Selain secara norma dilarang, dampak kesehatannya juga sangat berpengaruh," jelas Arzeti.

Misteri sosok berinisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia belum juga terpecahkan. Hal ini diketahui dari pemeriksaan kedua Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Badan Reserse Kriminal, Jakarta, Senin (5/8).

Benny, yang sempat tak hadir dalam pemeriksaan pada Kamis (1/8) akhirnya hadir untuk memberikan keterangan lanjutan kepada penyidik Bareskrim. Kepada awak media, ia mengaku ditanya 64 pertanyaan.

"Terkait materi, saya serahkan ke penyidik," kata Benny usai diperiksa Bareskrim, Jakarta, Senin (5/8) malam seperti dikutip dari Antara.

Berikut sejumlah poin baru yang didapatkan Polri dari pemeriksaan politisi Hanura itu:

Tak Bisa Jawab Siapa Sosok T

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Brigadir Jenderal Pol Djuhandani Rahardji Puri mengatakan dalam pemeriksaan kedua, Kepala BP2MI Benny tak bisa mengungkapkan sosok T.

"Kemudian yang bersangkutan hanya menyampaikan 'semoga bisa diungkap Polri, siapa inisial T'," kata Djuhandani di Gedung Bareskrim.

Polri juga mengatakan Benny telah membantah soal sosok T yang disebut-sebut telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, polisi memilih tak memperdalam hal tersebut.

"Untuk apa kita perdalam kalau yang bersangkutan, yang mendalilkan, tidak mengucapkan itu," katanya.

Sumber Informasi Sudah Meninggal

Penyidik juga mengatakan Beny mengubah beberapa jawaban yang disampaikan pada pemeriksaan awal. Salah satunya terkait sumber pertama yang menginformasikan T kepada Benny.

Djuhandani mengatakan pada pemeriksaan pertama, Benny mengatakan informasi soal T didapatkan dari korban pekerja migran yang bekerja di Kamboja. Pada pemeriksaan kedua, Benny meralat dengan mengatakan informasi didapatkan dari seseorang bernama Joko Purwanto.

"Kebetulan yang bersangkutan (Joko Purwanto) adalah Kepala UPT BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal," katanya.

Tak Ada Bukti

Karena orang yang disebut sudah meninggal, maka kepolisian tidak bisa memperoleh bukti dan informasi soal T yang disampaikan Benny. Saat ditanya awak media, Benny juga memilih untuk bungkam.

"Kami tidak bisa membuktikan siapa T dan kita tidak bisa berandai-andai," kata Djuhandhani.