Harga minyak naik pada perdagangan awal hari Senin (22/7) karena investor terus mencari tanda-tanda siklus pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, yang diperkirakan akan dimulai paling cepat pada bulan September.

Harga minyak mentah Brent naik 48 sen, atau 0,57%, menjadi US$ 83,10 per barel pada pukul 00.35 GMT, dan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 42 sen, atau 0,52%, menjadi US$ 80,55.

"Sejak pertemuan FOMC bulan Juni, data inflasi dan pasar tenaga kerja telah mengisyaratkan bahwa disinflasi dan penyeimbangan kembali pasar tenaga kerja sudah berjalan, yang kami harapkan akan memungkinkan Fed untuk memulai siklus pemangkasan suku bunga pada bulan September," kata ANZ Research dalam sebuah catatan, dikutip dari Reuters.

Federal Reserve AS selanjutnya akan mengadakan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) tentang suku bunga pada 30-31 Juli, di mana investor mengharapkan Fed untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah, sambil mencari sinyal pemangkasan yang akan datang di akhir tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dari perkiraan sebesar 4,7% untuk Cina pada kuartal kedua memicu kekhawatiran minggu lalu atas permintaan minyak negara itu dan terus membebani harga.

Pada hari Minggu (21/7), Cina merilis dokumen kebijakan yang menguraikan ambisi yang diketahui, mulai dari mengembangkan industri maju hingga meningkatkan lingkungan bisnis, dengan para analis tidak melihat tanda-tanda pergeseran struktural yang akan segera terjadi di ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Publikasi dokumen berisi 60 poin itu menyusul pertemuan tertutup Komite Sentral Partai Komunis minggu lalu yang berlangsung kira-kira setiap lima tahun.

Kementerian ESDM dan Bappenas menemukan adanya anomali dalam dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan, alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kaya pertambangan.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, M. Idris F. Sihite mengatakan bahwa pengelolaan SDA sudah seharusnya dapat memberikan kesejahteraan dan memutar ekonomi wilayah sekitar, bukan hanya mendapatkan dampak buruk akibat kegiatan pertambangan yang tidak bertanggung jawab.

“Berdasarkan hasil diskusi Kementerian ESDM dengan Bappenas, yang menyimpulkan adanya anomali terhadap pengelolaan sumber daya alam di sejumlah wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam justru angka kemiskinannya cukup tinggi,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (22/7).

Menurut Idris, penghentian anomali pengelolaan SDA tersebut membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan akademisi.

“Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk mengatasi persoalan tersebut, apakah tata kelola sumber daya alam sudah sejalan dengan tujuan pasar 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sihite mengungkapkan, anomali yang secara kasat mata ada salah satunya yaitu di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan provinsi dengan cadangan batu bara terbesar kedua di Indonesia sebesar 9,3 miliar ton.

Pada 2023, provinsi ini memproduksi 104,68 juta ton batu bara, serta menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 9,898 triliun dengan rincian iuran tetap Rp 66,4 miliar dan royalti Rp 9,832 triliun. Namun hal tersebut tidak juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Tambang Ilegal

Salah satu penyebab dari anomali tersebut menurut Sihite adalah banyaknya pertambangan tanpa izin di Provinsi Sumatera Selatan yang mencari keuntungan sesaat tanpa menghiraukan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan bertanggung jawab.

“Provinsi Sumsel merupakan salah satu lokasi PETI terbanyak di Indonesia. PETI merupakan tindak pidana pertambangan subsektor minerba dengan delik khusus (lex spesialis) di luar KUHP yang memuat sanksi pidana dengan beb (Pasal 158 s/d Pasal 164 UU No 3 Th 2020),” ujar Sihite.

Dia berharap para penegak hukum dapat melakukan reformulasi strategi pengungkapan perkara PETI berbasis scientific evidence dan 'catch the big fish'.

“Semua komoditas tambang punya indentitas seperti DNA, sehingga dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan scientific evidence, yang basisnya terukur di laboratorium. Bukti ilmiah merupakan bukti yang tidak terbantahkan untuk menghitung kerugian negara dari praktek pertambangan illegal,” kata dia.

Guna melakukan penghitungan dampak kerugian negara, Sihite mengatakan Kementerian ESDM memiliki kemampuan mengungkap data baku, terukur, dan komprehensif untuk membuktikan secara riil kerugian negara ditimbulkan bukan sekedar perkiraan.

Dia meminta para penegak hukum untuk mengubah cara pengungkapan perkara, dengan membalik pengungkapan perkara dari hilir dan memutus supply chain dari end user sampai dengan illegal refinery.

Pengungkapan berbasis AML (anti money laundering) atau anti pencucian uang dan follow the money dengan mengintegrasikan fungsi dan kewenangan 'pihak-pihak terkait.

“Opsi tindakan hukum lainnya bersifat Non Pidana secara komulatif maupun terpisah, untuk memulihkan kerugian negara dan 'memaksa' para pelaku mematuhinya (terutama untuk kasus reklamasi tambang),” kata Sihite.

Sihite juga mengingatkan, Kementerian ESDM saat ini belum memiliki unit khusus yang membidangi penegakan hukum di sektor ESDM seperti halnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ia menekankan perlunya membangun sinergitas yang konstruktif dan berkelanjutan antara APH Kejaksaan (sebagai Penyidik, Penuntut umum maupun JPN) dengan aparatur Kementerian ESDM untuk mentransformasikan pengetahuan aspek teknis pertambangan (minerba dan migas) dan prinsip-prinsip good governance dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing.

Kerja sama antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip good mining practice.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Siti Sumilah Rita Susilawati mengungkapkan pentingnya sinergi berbagai pemangku kebijakan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan minerba dan migas dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Regulasi harus ditegakkan secara konsisten dan pengawasan harus dilakukan secara ketat. Kita perlu memastikan setiap pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan,” kata Rita.

Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump merespons mundurnya Joe Biden dari pencalonan capres AS. Trump mengatakan dirinya tak takut jika harus melawan Wakil Presiden Kamala Harris.

"Harris akan lebih mudah dikalahkan daripada Joe Biden," kata Trump dikutip dari Reuters, Senin (22/7).

Tak hanya itu, Trump mempertanyakan kemampuan Biden untuk melanjutkan kepemimpinannya hingga awal tahun depan. Sebagai informasi, masa jabatan Biden akan berakhir pada Januari 2025.

"Tidak layak mencalonkan diri sebagai Presiden, dan tentu saja tidak layak untuk menjabat," kata Trump dalam akun sosial medianya yakni Truth Social.

Biden mundur dari pencalonannya pada Minggu (21/7) setelah Partai Demokrat kehilangan kepercayaan untuk mengalahkan Trump. Politisi berusia 81 tahun itu lalu mendukung Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat.

KTT G20 di India (ANTARA FOTO.pool via Reuters-van Vucci/hp. U.S. President Joe Biden, center, and Indonesian President Joko Widodo arrive for the first session of the G20 Summit, in New Delhi, India, Saturday, Sept. 9, 2023. Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Trump dan Biden sebelumnya memiliki elektabilitas relatif sama dalam sejumlah survei. Meski demikian, Trump belakangan unggul usai debat yang digelar bulan lalu.

Tim kampanye Trump juga sudah mengantisipasi perubahan gaya kampanye jika Biden mundur dari pencalonan. Tim akan menggambarkan Harris sebagai pihak yang berada di sayap kiri dari setiap kebijakan Biden.

Joe Biden telah mengumumkan keluarnya ia dari pencalonan Presiden AS dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai calon dari Partai Demokrat. Mundurnya Biden terkait tekanan yang terus meningkat dari anggota partainya sendiri untuk keluar dari upaya pencalonan kembali melawan Trump.

“Saya percaya bahwa ini adalah kepentingan terbaik bagi partai saya dan negara bagi saya untuk mundur dan hanya fokus pada pemenuhan tugas saya sebagai Presiden selama sisa masa jabatan saya,” tulis Biden dalam akun Instagramnya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Langkah ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah pemilihan presiden AS sejak 1968.

“Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk melayani sebagai Presiden Anda. Meskipun sudah menjadi niat saya untuk kembali mencalonkan diri, saya percaya bahwa ini adalah kepentingan terbaik bagi partai saya dan negara bagi saya untuk mundur,” tulis Biden pada sebuah surat yang diunggah pada akun X @JoeBiden dikutip Senin (22/7).

Biden mengatakan, selanjutnya hanya akan fokus memenuhi tugasnya sebagai Presiden selama sisa masa jabatannya. Dia juga berjanji akan memberikan pidato resmi pekan ini. Seperti diketahui, Biden saat ini tengah melakukan isolasi karena terkena Covid-19.

“Saya akan berbicara pada bangsa lebih detail mengenai keputusanku pada pekan ini.” ujarnya lagi.

Berikut serba-serbi Joe Biden yang mundur dari Pilpres AS:

1. Tekanan Usai Tampil Buruk di Debat Capres

Langkah Biden untuk mundur muncul setelah ada desakan dari Partai Demokrat dan juga berbagai pihak lainya. Hal itu dipicu oleh penampilannya yang buruk saat debat melawan Trump pada 27 Juni lalu.

Penampilan Biden yang berusia 81 tahun dan merupakan orang tertua di Gedung Putih nampak berbicara terbata-bata bahkan sempat terhenti. Biden juga tampak kewalahan menghadapi Trump dalam sejumlah isu. Performa calon presiden dari Partai Demokrat itu juga mendapatkan kritik dari warganet.

Sejumlah media AS juga menuliskan opini pentingnya Biden untuk tak mencalonkan diri lagi. Salah satunya media terkemuka The New York Times yang menuliskan kolom opini berjudul "Untuk Melayani Negerinya, Presiden Biden Lebih Baik Tak Mencalonkan Diri"

Dalam opini tersebut, New York Times menuliskan Biden terlalu sembrono untuk mencalonkan diri lagi. Mereka menuliskan Trump patut mendapatkan lawan lebih baik dari calon Demokrat.

"Terlalu besar jika kita hanya berharap masyarakat Amerika akan mengabaikan usia dan kelemahan Biden," demikian tulis editorial The New York Times.

Dalam survei yang dilakukan Ipsos usai debat, hanya 20% responden menganggap mental Biden masih fit untuk menjabat lagi sebagai presiden. Selain itu, hanya 15% responden yang menilai Biden memiliki kesehatan mumpuni memimpin AS.

2. Berubah Pikiran di Saat Terakhir

Dikutip dari Reuters, Biden berubah pikiran pada menit-menit terakhir, kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut. Presiden mengatakan kepada sekutunya pada Sabtu malam bahwa dia berencana untuk tetap mengikuti pemilu sebelum berubah pikiran pada Minggu sore.

“Sekitar pukul 13.45 hari ini: presiden memberi tahu tim seniornya bahwa dia telah berubah pikiran,” kata sumber tersebut kepada yang berbicara tanpa menyebut nama.

Biden mengumumkan keputusannya di media sosial beberapa menit setelah itu.

3. Ukir Sejarah

Keputusan Presiden untuk tidak mencalonkan diri kembali menandai momen bersejarah dalam politik Amerika. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade seorang Presiden yang menjabat memilih untuk tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

Hal ini serupa dengan keputusan Presiden Lyndon B. Johnson pada 1968 untuk menarik diri dari pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di tengah meningkatnya ketidakpuasan atas cara dia menangani Perang Vietnam.

4. Dukung Kamala Harris

Setelah mundur, Biden mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai calon dari Partai Demokrat.Hal itu langsung mendapatkan sambutan dari Harris.

Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat dalam Pemilu Presiden 2024. Harris juga mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan luar biasa Biden sebagai Presiden AS dan atas jasa-jasanya kepada negara sepanjang beberapa dasawarsa.

“Saya akan melakukan segala yang dapat saya lakukan untuk menyatukan Partai Demokrat – dan menyatukan negara kita – untuk mengalahkan Donald Trump dan proyek ekstremnya,” kata dia.

5. Penentuan Capres Partai Demokrat

Meskipun didukung Biden, Harris tidak serta merta langsung menjadi calon presiden dari Partai Demorat. Hal itu diputuskan akan diputuskan melalui sidang konvensi Partai Demokrat.

Delegasi Partai Demokrat yang memiliki wewenang untuk memilih calon presiden akan bersidang di konvensi nasional partai tersebut mulai 19 Agustus di Chicago. Proses pemilihan kandidat baru diharapkan dimulai dengan absensi virtual pada awal Agustus, di mana para delegasi diharapkan memberikan suara mereka.

Jika tidak ada kandidat tunggal yang memperoleh suara mayoritas pada putaran awal, proses akan dilanjutkan ke konvensi terbuka.

Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Langkah ini muncul setelah ada desakan dari Partai Demkrat usai penampilannya yang buruk pada debat melawan Trump.

Langkah ini menandai perubahan besar bagi pemimpin berusia 81 tahun itu, karena sebelumnya Biden bersikeras melanjutkan kampanyenya meski ada keraguan mengenai usia dan kekuatannya. Setelah mundur, Biden mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai calon dari Partai Demokrat.

Dalam surat yang diunggah di media sosial X, Biden mengakui meningkatnya kekhawatiran di dalam partainya dan bangsa mengenai kemampuannya untuk secara efektif menantang mantan Presiden Donald Trump dalam pertarungan ulang. Saat ini dia akan fokus memenuhi tugasnya sebagai Presiden selama sisa masa jabatannya.

“Meskipun saya berniat untuk mencalonkan diri kembali, saya yakin demi kepentingan terbaik partai dan negara saya jika saya mundur,” tulisnya dikutip dari Time.com, Senin (22/7).

Keputusan tersebut menyusul gejolak internal dan tekanan eksternal selama berminggu-minggu dari anggota parlemen Partai Demokrat, donor, dan sekutu utama yang semakin yakin bahwa pencalonannya dapat menyebabkan kekalahan besar.

“Hari ini saya ingin memberikan dukungan penuh dan dukungan saya agar Kamala menjadi calon dari partai kami tahun ini,” tulisnya dalam postingan kedua di media sosial.

“Demokrat – inilah saatnya untuk bersatu dan mengalahkan Trump. Mari kita lakukan,"

Pengunduran diri Biden terjadi setelah kinerja debat yang buruk melawan Trump bulan lalu, di mana ia tampak lemah dan kesulitan mengartikulasikan posisinya secara efektif. Perdebatan tersebut mengungkap kerentanan dan kekhawatiran mengenai usianya.

Keputusan Presiden untuk tidak mencalonkan diri kembali menandai momen bersejarah dalam politik Amerika, karena ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade seorang Presiden yang menjabat memilih untuk tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Hal ini serupa dengan keputusan Presiden Lyndon B. Johnson pada 1968 untuk menarik diri dari pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di tengah meningkatnya ketidakpuasan atas cara dia menangani Perang Vietnam.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Bagi Partai Demokrat, keluarnya Biden menimbulkan ketidakpastian dalam siklus pemilu yang sudah penuh gejolak. Dengan tinggal 100 hari lagi menuju Hari Pemilu, Partai Demokrat kini menghadapi tugas mendesak untuk memilih calon baru yang mampu menggalang dukungan partai dan menghadapi Trump, yang memimpin sebagian besar jajak pendapat.

Setelah keputusan Biden untuk mundur, Partai Demokrat kini menghadapi tugas penting memilih calon baru untuk menantang Trump. Dukungan Biden untuk Kamala Harris, tidak menjamin Wakil Presiden AS akan menjadi calon pengganti Biden.

Delegasi Partai Demokrat yang memiliki wewenang untuk memilih calon presiden akan bersidang di konvensi nasional partai tersebut mulai 19 Agustus di Chicago. Proses pemilihan kandidat baru diharapkan dimulai dengan absensi virtual pada awal Agustus, di mana para delegasi diharapkan memberikan suara mereka.

Sekitar 4.700 delegasi akan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penting ini, dengan sekitar 4.000 delegasi yang sebelumnya berjanji kepada Biden kini bebas untuk mendukung kandidat alternatif.

Jika tidak ada kandidat tunggal yang memperoleh suara mayoritas pada putaran awal, proses akan dilanjutkan ke konvensi terbuka. Delegasi super—yang terdiri dari 700 delegasi yang tidak berjanji—akan tetap mempunyai hak untuk memberikan suara pada putaran berikutnya. Pengaturan ini menekankan pentingnya negosiasi di balik layar dan pembentukan koalisi di antara para pemimpin Partai Demokrat.

Meskipun Harris menjadi pesaing utama karena kedekatannya dengan Biden dan dukungan partai yang signifikan, jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan penerimaan yang beragam di kalangan pemilih.

Menurut jajak pendapat Washington Post-ABC News-Ipsos yang dilakukan pada 5-9 Juli, jajak pendapat Harris hampir sama dengan Biden melawan Trump dalam pertarungan head-to-head. Namun, jajak pendapat Economist/YouGov pada tanggal 13-16 Juli menemukan bahwa kinerja Harris akan sedikit lebih baik.

Oleh karena itu, hasil pemungutan suara delegasi pada awal bulan Agustus akan membawa implikasi besar. Tidak hanya terhadap prospek pemilu Partai Demokrat, namun juga bagi lanskap politik yang lebih luas seiring dengan semakin dekatnya musim pemilu yang penting di negara tersebut.

Seperti Apa Konvensi Terbuka Itu?

Tanpa adanya calon yang jelas, konvensi Partai Demokrat yang terbuka dan penuh persaingan bisa menjadi ajang pertarungan sengit. Para kandidat akan bersaing untuk mendapatkan dukungan delegasi. Skenario ini terakhir kali terjadi pada 1968.

Sebuah konvensi terbuka kemungkinan besar akan membuat para kandidat berebut untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan dari delegasi yang tersebar di seluruh negeri. Setiap kandidat memerlukan tanda tangan dari setidaknya 300 delegasi untuk memasukkan nama mereka dalam daftar pemilih.

Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas pada putaran awal pemungutan suara, konvensi dapat dilimpahkan ke beberapa putaran pemungutan suara. Pada 1924, konvensi Partai Demokrat yang berkepanjangan memerlukan 103 putaran pemungutan suara, yang menyoroti sifat kacau dan potensi jebakan dari musyawarah yang diperpanjang, menurut Julian Zelizer, sejarawan politik di Universitas Princeton.

Wakil Presiden Kamala Harris menerima dukungan dari Presiden Joe Biden untuk menggantikannya sebagai calon utama Partai Demokrat dalam persaingan melawan Donald Trump, pada Minggu (21/7). Harris akan menjadi wanita kulit hitam pertama dan individu keturunan Asia Selatan yang mendapatkan nominasi dari sebuah partai besar.

“Saya merasa terhormat mendapat dukungan dari Presiden dan niat saya adalah untuk mendapatkan dan memenangkan nominasi ini,” kata Harris dalam sebuah pernyataan, pada Minggu (21/7), seperti dikutip CNBC. “Kami memiliki 107 hari sampai Hari Pemilihan. Bersama-sama, kita akan berjuang. Dan bersama-sama, kita akan menang.”

Dukungan Biden menempatkan Harris di jalur yang mulus menuju nominasi Partai Demokrat. Wakil presiden berusia 59 tahun ini menawarkan alternatif yang lebih muda untuk Demokrat yang semakin khawatir dengan usia dan kebugaran Biden setelah penampilan debatnya yang buruk saat melawan Trump pada Juni lalu.

“Partai Demokrat akan bersatu di sekelilingnya. Saya yakin mereka akan melakukannya,” ujar Carol Hamilton, anggota komite keuangan kampanye Biden, kepada CNBC dalam sebuah wawancara.

Harris, putri imigran dari India dan Jamaika, akan menjadi wanita kulit hitam pertama dan individu keturunan Asia Selatan yang mendapatkan nominasi dari sebuah partai besar. Namun, ia masih memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan sebelum semuanya menjadi resmi.

Menilik Calon Pendamping Harris

Pertanyaan besar yang terbuka tentang jalan Harris ke depan adalah siapa yang akan menjadi pasangannya.

Nama-nama berikut ini telah muncul: Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro, Gubernur Kentucky Andy Beshear, Senator Arizona Mark Kelly, Gubernur North Carolina Roy Cooper, Gubernur Illinois J.B. Pritzker, Menteri Transportasi Pete Buttigieg, dan Gubernur Michigan Gretchen Whitmer.

Bahkan sebelum Biden mengumumkan bahwa ia akan mundur, para donor dari Partai Demokrat dilaporkan telah menggelontorkan dana untuk memulai proses pemeriksaan untuk memilih calon wakil presiden yang baru.

Banyak dari nama-nama yang sama juga masuk dalam daftar pesaing untuk meraih posisi teratas bagi Partai Demokrat yang tidak segera mendukung Harris dan menginginkan proses pencalonan yang terbuka.

Nominasi yang Aman

Meskipun Harris memiliki keunggulan yang signifikan dengan dukungan Biden, ia belum bisa menjadi calon Partai Demokrat sampai jumlah delegasi yang diperlukan menyatakan demikian.

Biden telah membebaskan lebih dari 4.000 delegasi yang ia menangkan selama pemilihan pendahuluan. Para delegasi tersebut kini bebas untuk memilih kandidat baru. Proses nominasi akan dimulai dengan pemungutan suara secara virtual pada awal Agustus menjelang Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago, yang akan dimulai pada 19 Agustus.

Seorang kandidat harus memenangkan mayoritas delegasi untuk mendapatkan nominasi, sesuai dengan aturan DNC. Jika tidak ada yang memenangkan mayoritas sederhana, lebih dari 700 superdelegasi akan memberikan suara mereka sendiri. Proses pemungutan suara akan terus berulang hingga seorang kandidat memenangkan suara mayoritas dan secara resmi ditetapkan sebagai calon Partai Demokrat.

Harris Mewarisi Pendanaan Biden

Jika Harris menjadi calon resmi Partai Demokrat, ia kemungkinan besar akan menjadi pewaris paling mudah dari pundi-pundi sumbangan kampanye Biden karena namanya sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

“Saat ini, ada beberapa perdebatan di antara para pengacara pemilu yang berbeda mengenai apakah uang tersebut dapat ditransfer sebelum pencalonan secara resmi dilakukan,” kata Anna Massoglia, seorang peneliti di basis data keuangan kampanye nirlaba OpenSecrets.

Ia mencatat bahwa ada konsensus umum di antara para pengacara pemilu yang meyakini bahwa Harris dapat mengambil alih kas kampanye Biden. Namun, sebagian kecil pembangkang, mengklaim bahwa Harris harus secara resmi menjadi calon sebelum ia dapat mengakses dana penuh.

Jika Harris pada akhirnya tidak menjadi nominasi, skenarionya menjadi lebih rumit. Di antaranya, kampanye tersebut dapat mengubah dana tersebut menjadi komite aksi politik atau mengeluarkan pengembalian dana kepada para donatur yang akan mengalokasikan kembali sumbangan mereka.

Dukungan untuk Harris Mulai Berdatangan

Harris tidak akan secara otomatis mewarisi dukungan dari para sekutu Biden, meskipun dalam beberapa jam setelah presiden keluar, sejumlah dukungan mulai berdatangan.

Beberapa sekutu dekat Biden, seperti anggota DPR dari South Carolina Jim Clyburn, mantan Presiden Bill Clinton, dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton memberikan dukungan mereka kepada Harris.

Namun, beberapa pesan dukungan untuk Biden secara khusus tidak menyertakan dukungan untuk Harris, termasuk mantan Presiden Barack Obama dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries.

Dari sisi donor, Hamilton dari komite keuangan kampanye Biden mengatakan bahwa ia tidak merasa ada masalah dalam menggalang dukungan untuk Harris. “Saya pikir semua orang yang mendukung Presiden mendukung Kamala dan akan membantu,” kata Hamilton.

Presiden Joe Biden keluar dari pencalonan presiden Amerika Serikat 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai calon dari Partai Demokrat. Biden tunduk pada tekanan yang terus meningkat dari anggota partainya sendiri untuk keluar dari upaya pencalonan kembali melawan mantan Presiden Donald Trump.

“Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk melayani sebagai Presiden Anda,” tulis Biden dalam sebuah unggahan di situs media sosial X, Minggu (21/7), seperti dikutip CNBC.

“Meskipun sudah menjadi niat saya untuk kembali mencalonkan diri, saya percaya bahwa ini adalah kepentingan terbaik bagi partai saya dan negara bagi saya untuk mundur dan hanya fokus pada pemenuhan tugas saya sebagai Presiden selama sisa masa jabatan saya,” tulis Biden.

Biden menyatakan ia akan berbicara kepada Nation akhir pekan ini secara lebih rinci tentang keputusannya. Keputusan yang mengejutkan itu muncul setelah lonjakan tajam dalam beberapa hari terakhir dalam jumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat yang secara terbuka menyerukan kepadanya untuk minggir dan mencari calon lain.

Biden dalam tweet berikutnya menulis bahwa keputusan pertamanya sebagai calon partai pada tahun 2020 adalah memilih Kamala Harris sebagai Wakil Presiden.

“Ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Hari ini saya ingin menawarkan dukungan penuh dan dukungan saya untuk Kamala sebagai calon partai kami tahun ini. Demokrat - saatnya untuk bersatu dan mengalahkan Trump,” tulis Biden.

Harris Menerima Dukungan dari Banyak Pihak

Harris dalam sebuah pernyataan mengatakan ia merasa terhormat mendapat dukungan dari Presiden Joe Biden. "Niat saya adalah untuk mendapatkan dan memenangkan nominasi ini,” ujarnya.

Mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan, “Kami merasa terhormat dapat bergabung dengan Presiden untuk mendukung Wakil Presiden Harris dan akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk mendukungnya.”

Biden dan Harris berbicara pada hari Minggu sebelum Biden mengumumkan bahwa dia akan keluar dari pemilihan presiden AS.

NBC News melaporkan bahwa Biden mengatakan kepada tim kampanye seniornya bahwa dia telah berubah pikiran untuk tetap mengikuti kontes, pada Minggu pukul 13:45.

Pada Minggu malam, dalam sebuah panggilan staf kampanye, ketua kampanye Biden, Jen O'Malley Dillon, menyerukan agar staf bersatu di belakang kandidat baru mereka. Ia mengatakan bahwa pekerjaan mereka akan dialihkan dengan aman ke kampanye Harris, tiga sumber yang mengetahui tentang panggilan tersebut mengatakan kepada NBC News.

Dia juga mengakui beban emosional saat itu: “Tidak apa-apa untuk bersedih, tidak apa-apa untuk tidak yakin tetapi juga optimis tentang jalan kita ke depan.”

Trump dalam sebuah wawancara telepon dengan NBC News menanggapi keputusan Biden. “Dia seharusnya tidak pernah ada di sana sejak awal. Dia seharusnya tetap berada di ruang bawah tanahnya,” kata Trump, yang secara resmi dinominasikan sebagai kandidat Partai Republik minggu lalu.

Komite Nasional Partai Demokrat Jamie Harrison dalam sebuah pernyataan mengatakan, dalam beberapa hari mendatang, Partai Demokrat akan melakukan proses yang transparan dan teratur untuk maju sebagai Partai Demokrat yang bersatu dengan seorang kandidat yang dapat mengalahkan Donald Trump pada bulan November.

“Proses ini akan diatur oleh peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Partai. Para delegasi kami siap untuk mengambil tanggung jawab serius dalam memberikan seorang kandidat kepada rakyat Amerika,” ujar Harrison.

Langkah Biden ini menggemakan keputusan petahana Demokrat lainnya, Presiden Lyndon Johnson, untuk keluar dari Pemilu 1968. Pada saat itu, Johnson menghadapi gejolak terkait Perang Vietnam, peringkat persetujuan yang rendah, dan kinerja yang sangat kuat dari Senator Eugene McCarthy dalam pemilihan pendahuluan di New Hampshire.

Kampanye Biden selama berminggu-minggu bersikeras bahwa ia akan tetap mengikuti pemilu. Meskipun, ada kekhawatiran yang berkembang sejak debatnya yang gagal dengan Trump pada akhir Juni bahwa ia terlalu tua dan lemah untuk bersaing dengan mantan presiden tersebut dan menjalani masa jabatan kedua jika terpilih kembali.

Pada Minggu (21/7), hampir 40 anggota Kongres dari Partai Demokrat mendesak Biden untuk mundur. Senator Joe Manchin dari West Virginia, yang baru-baru ini mengubah afiliasi politiknya dari Demokrat menjadi independen. Pada hari Minggu sebelumnya, Manchin secara terbuka mengatakan bahwa Biden harus keluar dari Pilpres AS.

Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN melaporkan, di sekitar ibu kota baru sudah ada sumber air baku yang siap dialirkan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga mengatakan, ada beberapa lokasi sumber air baku yang siap untuk dimanfaatkan. Sumber air yang dimaksud antara lain, di di Intake Sepaku dan di Bendungan Sepaku Semoi.

"Kapasitasnya secara teknis di Intake Sepaku 3.000 liter per detik, sementara Bendungan Sepaku Semoi mencapai 2.500 liter per detik,” kata Danis, dikutip dari Antara, Minggu (21/7).

Ia menjelaskan, untuk tahap pertama sumber air baku IKN akan digunakan berasal dari Intake Sepaku. Air dari sumber tersebut akan diproses melalui pengolahan air bersih di samping intake.

Intake Sungai Sepaku berbeda dengan pemasok air baku bagi IKN lainnya, karena pengambilan air dilakukan dengan dasar sungai ditinggikan kemudian air dialirkan menuju rumah pompa. Sebelum air masuk ke rumah pompa akan dibersihkan terlebih dahulu dari lumpur lalu dialirkan ke instalasi pengolahan air.

Air yang telah diproses tersebut, kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang 16 km ke pusat pemerintahan. Setelah itu, didistribusikan ke setiap persil di tiap gedung yang menjadi air bersih untuk digunakan di IKN.

Intake atau pengambil air Sungai Sepaku dibangun dengan konsep bendung gerak dan memiliki lebar bendung 117,2 meter dan tinggi bendung 2,3 meter.

Sementara, Bendungan Sepaku Semoi, baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Juni 2024. Proyek yang telah dimulai pembangunannya sejak tahun 2020 tersebut berhasil diselesaikan pada tahun ini dengan biaya sebesar Rp 836 miliar.

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung yang cukup besar, yaitu mencapai 16 juta meter kubik (m³) dengan luas genangan mencapai 322 hektare. Sumber air ini diharapkan dapat mengatasi kebutuhan akan air bersih tidak hanya untuk IKN, tetapi juga sebagian wilayah Kota Balikpapan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak Israel untuk segera mengakhiri pendudukan ilegal di wilayah Palestina, menyusul keputusan hukum bersejarah yang ditetapkan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) pada Jumat (19/7).

Berdasarkan keputusan ICJ, Indonesia menegaskan bahwa Israel harus mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi. Ini termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

“Sejalan dengan keputusan hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan ICJ untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina,” kata Retno, dikutip dari Antara, Minggu (21/7).

Menurutnya, dalam keputusan hukum tersebut ICJ telah menegakkan rules based international order, dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Palestina. Oleh karena itu, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah ICJ agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel.

Seperti diketahui, ICJ telah menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina melanggar hukum dan harus segera diakhiri. Meski tidak mengikat, putusan penasihat oleh 15 hakim menetapkan bahwa Israel tidak memiliki hak atas kedaulatan atas wilayah yang diduduki, telah melanggar hukum internasional yang melarang perolehan wilayah dengan kekerasan dan menghalangi hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Lebih lanjut, putusan tersebut menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan keberadaan Israel di wilayah tersebut.

Menurut Retno, penetapan keputusan hukum oleh ICJ dipandang sebagai langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya. Ia memandang, bahwa keputusan hukum dari ICJ menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Palestina.

“Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai occupying power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan keputusan Mahkamah,” ujarnya.

Secara paralel, Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti keputusan hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo melaporkan kapal Cita XX yang membawa material base tranciever station (BTS) hilang kontak di perairan Papua sejak Rabu (17/7).

Mengutip Antara, Direktur Utama BLU BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan, kapal Cita XX membawa material BTS, tower, power, dan VSAT untuk penyediaan sinyal 4G BAKTI Kominfo di wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Selain muatan BTS, kapal tersebut juga mengangkut 12 orang di dalamnya. Kapal berjenis LCT GT 145 tersebut terakhir berkomunikasi dengan kapal Prima Jaya yang melintas bersamaan pada hari Selasa (16/7).

Dari informasi yang disampaikan oleh kru Prima Jaya, Cita XX tidak melaju dan posisi mengambil di pinggiran. Pada Jumat (19/7), Penanggung Jawab Kapal Cita XX, Mufli, melaporkan posisi kapal yang belum tiba di Pelabuhan Yahukimo kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Timika.

Mengutip CNN Indonesia, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika I Wayan Suyatna mengatakan, pihaknya telah turun ke lokasi pelayaran untuk menindaklanjuti laporan kapal hilang kontak. Namun, pencarian kemarin tidak berhasil menemukan kapal.

"Sekarang ini memasuki hari kedua. Tim gabungan kami masih di lapangan," kata Suyatna saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Berdasarkan hasil laporan keluarga dan kapal-kapal yang melewati perarian tersebut, ia menduga Cita XX salah masuk pelabuhan. Pasalnya, daerah tersebut banyak jalur-jalur sungai besar tempat kapal bersandar.

"Masalahnya adalah komunikasi kita tidak bisa dengan kapal tersebut termasuk dengan seluruh awak yang ada. Ada 12 orang di kapal tersebut, apakah seluruhnya awak kapal atau apakah ada penumpang, kami tidak tahu, yang jelas personnel on board adalah 12 orang," kata Suyatna.

Hingga informasi ini ditulis, tim SAR Timika telah diturunkan dengan dukungan TNI Angkatan Laut dan Polairud. Namun, hingga saat ini kapal pengangkut material BTS BAKTI Kominfo tersebut belum ditemukan.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyebutkan bahwa partai-nya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin membangun kekuatan baru di Solo, Jawa Tengah.

Kaesang mengatakan hal itu saat melakukan pertemuan dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Surakarta. Kaesang menyebut, pertemuan dengan DPD PKS Surakarta merupakan bukti keseriusan PSI untuk berkolaborasi.

“Ini salah satu yang ingin kami konkretkan, khususnya di Kota Solo, kami ingin membuat kekuatan baru kolaborasi antara partai PSI dan partai PKS,” kata dia di DPD PKS Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (20/7), sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu.

Melalui pertemuan itu, Kaesang berharap koalisi antara PSI dan PKS dapat berjalan baik di Solo. Dia juga mengutarakan keinginan untuk melakukan komunikasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah.

“Insya-Allah pokoknya kami akan lanjutkan terus komunikasi dengan partai partai,” ujar Kaesang.

Pertemuan Kaesang dengan DPD PKS Surakarta melanjutkan komunikasi politik dengan partai yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu itu. Sebelumnya, Kaesang melakukan pertemuan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di Jakarta, Senin (8/7).

Sementara itu, Ketua DPD PKS Surakarta Daryono mengapresiasi pertemuan dengan Kaesang. Menurutnya, tidak seharusnya ketua umum PSI turun ke bawah untuk bertemu dengan pimpinan wilayah.

“Istilahnya level-nya (Kaesang) di atas saya, ya, apalagi beliau juga kemarin habis dari DPP ketemu dengan presiden PKS, saya kira komunikasi ini dalam rangka karena ‘kan beliau memang asli Solo, kita pengin Kota Solo ini biar dibangun ke arah lebih baik,” tutur Daryono.

Daryono menyakini, koalisi PKS dan PSI akan menjadi sebuah entitas yang saat ini dapat diperhitungkan dalam konteks politik, baik di tingkat nasional maupun kota.

“Kita akan melanjutkan komunikasi lebih intensif dengan teman-teman PSI dalam konteks bagaimana nanti langkah ke depan lebih real lebih konkret,” ucapnya.

Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memodifikasi cuaca demi kelancaran pembangunan bandara VVIP di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, empat pesawat dikerahkan untuk memodifikasi cuaca. Dia menjelaskan bahwa tantangan terbesar proyek bandara yang diberi nama Nusantara Airport ini adalah hujan yang turun terus menerus.

“Sekarang ini kami sudah mengerahkan empat pesawat (teknologi modifikasi cuaca) untuk pengkondisian udara, tetapi masih hujan juga,” kata Budi di sela Kick Off Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) 2024 di Jakarta, Minggu (21/7).

Dia mencontohkan, pada bulan Juni lalu, dalam 30 hari, waktu yang digunakan untuk pembangunan bandara ini hanya delapan hari, karena hanya di hari tersebut yang cerah.

“Tapi memang harus diakui bahwa hari-hari di sana (Kalimantan Timur) itu hujan terus, bulan lalu (Juni) itu satu bulan, ada delapan hari saja yang bisa beroperasi (pengerjaan pembangunan Bandara VVIP IKN),” kata Budi.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan percepatan pembangunan Bandara VVIP IKN.

Lebih lanjut, Budi mengaku bahwa pihaknya juga telah diundang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang dijadwalkan pada Kamis (25/7) dengan agenda menyampaikan laporan terkait progres pembangunan Bandara VVIP IKN.

“Nanti hari Kamis, kami akan diundang rapat oleh Bapak Presiden (Joko Widodo). Tentu kami berusaha sesuai dengan rencana untuk 17 Agustus,” kata Budi.

Bandara VVIP IKN ditargetkan bisa beroperasi pada 1 Agustus 2024 untuk mendukung pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Progres pekerjaan fisik Bandara IKN sampai dengan minggu ke-25 telah mencakup beberapa aspek, di antaranya pekerjaan baja, instalasi pipa plumbing, atap, dinding, dan elektrikal di Terminal VVIP, pekerjaan kolom, instalasi pipa plumbing, dan rangka baja di Terminal VIP.

Selanjutnya, pekerjaan struktur atas lantai 1-4 Gedung ATC, pekerjaan pilecap dan instalasi plumbing Gedung Administrasi dan Operasional, pekerjaan minipile dan pipa plumbing di Gedung PK-PPK, serta pekerjaan struktur atas gedung substation.

Aspek lainnya, pekerjaan struktur atas gedung peribadatan, pekerjaan struktur lab karantina, pekerjaan minipile bangunan power house, pekerjaan cut & fill, galian U-ditch, geotextile, agregat di Jalan Akses Utama (uditch), embung, dan Jalan Perimeter Barat, pekerjaan fondasi pancang Gedung Ruang Pompa dan GWT, serta STP, serta pekerjaan pondasi rumah dinas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kemajuan atau progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mundur dari target awal karena hujan deras.

Mundurnya pembangunan di IKN juga menyebabkan rencana Presiden untuk berkantor di IKN, yang diagendakan mulai Juli ini, tertunda.

“Kemarin memang targetnya kan Juli (berkantor di IKN), tetapi kan lihat di IKN tiap hari hujan terus, hujan deras banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur,” kata Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7).

Menurut Kepala Negara, mundurnya pembangunan infrastruktur di IKN karena faktor cuaca adalah hal biasa dalam pengerjaan proyek besar. Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa infrastruktur dasar seperti pasokan air dan listrik segera siap.