Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan proses transisi pemerintahan baru berjalan lancar. Salah satunya terkait pembahasan program-program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto yang kini sudah dilakukan dengan baik.

“Dan ini menjadikan kami terus melakukan komunikasi program-program dari presiden dan wapres terpilih di dalam bentuk yang bisa diwadahi oleh APBN,” kata Sri Mulyani dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center, Selasa (8/10).

Kementerian Keuangan juga terus melakukan komunikasi dengan Prabowo demi menyiapkan APBN 2025 pada tahun pertama dari presiden terpilih. “Transisi tidak perlu lama dan bahkan disruptif, sehingga momentum itu terjaga,” ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, tema yang disiapkan pada saat menyusun APBN 2025 yaitu transisi yang efektif, keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi, serta dan APBN tetap terjaga baik. Saat ini, pembahasan APBN 2025 dengan DPR telah mencapai kesepakatan.

Hal itu berkaitan dengan postur APBN dengan asumsi makro yang sudah disepakati. “Pertumbuhan ekonomi di 5,2%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp 16 ribu per dolar AS, yield 10 tahun SBN kita 7%, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,5 juta barel,” kata Sri Mulyani.

Jokowi Sering Berkomunikasi dengan Prabowo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Prabowo menjadi lebih aktif hadir dan berpartisipasi dalam seluruh rapat terbatas maupun rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih.

"Apapun topiknya Pak Prabowo selalu hadir, kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan. Setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat dia selalu hadir," ujarnya.

Menurut Jokowi, kehadiran Prabowo di setiap rapat kabinet merupakan upaya untuk menyampaikan program-program unggulan yang akan dilaksanakan pada masa pemerintahannya. Inisiatif ini bertujuan agar program Prabowo disiapkan secara matang bersama para menteri yang saat ini menjabat.

Prabowo juga makin sering bertemu dengan Sri Mulyani dalam penyusunan RAPBN 2025. "Pertemuan Prabowo dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hampir setiap minggu, setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu," kata Jokowi.

Daftar Program Prioritas Prabowo Beserta Anggarannya

Kementerian Keuangan sudah menampung kebutuhan anggaran untuk sejumlah program unggulan Prabowo yang tertuang dalam APBN 2025.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan penyesuaian anggaran sudah dilakukan untuk mengakomodir program prioritas pemerintahan Prabowo.

"Belanja kementerian dan lembaga (K/L) mengalami penyesuaian dari yang semula di RAPBN 2025 Rp 976,8 triliun menjadi Rp 1.160,1 triliun di APBN 2025. Sedangkan belanja non-K/L turun dari Rp 1.716,4 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun,” kata Wahyu dalam agenda Media Gathering Kemenkeu pekan lalu di Anyer, Banten, dikutip Senin (30/9).

Program prioritas Prabowo terdiri dari pertama, makan bergizi gratis. Dari total anggaran K/L yang sudah ditetapkan, program makan bergizi gratis memakan alokasi anggaran hingga Rp 71 triliun.

Anggaran tersebut dipastikan akan dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional. Selain untuk anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan, program makan bergizi gratis juga ditujukan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kedua yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Kemenkeu mengungkapkan program unggulan pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran mencapai Rp 3,2 triliun. Pada masa pemerintahan Pranowo-Gibran, program ini ditujukan untuk 52,2 juta orang.

Alokasi anggaran tersebut juga untuk pemeriksaan tensi, gula darah, dan foto rontgen untuk screening penyakit katastropik. Kemudian program penuntasan TBC dengan anggaran Rp 8 triliun.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pembangunan Rumah Sakit (RS) berkualitas lengkap di daerah dengan alokasi Rp 1,8 triliun untuk meningkatkan rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Begitu juga untuk alokasi sarana prasarana dan alat kesehatan.

Ketiga yaitu renovasi sekolah. Prabowo juga menyusun program unggulan renovasi sekolah pada masa pemerintahannya. Kemenkeu membuat alokasi untuk program itu dalam APBN 2025 mencapai Rp 20 triliun. Selain itu, anggaran untuk pembangunan sekolah unggulan terintegrasi juga disiapkan Rp 2 triliun.

Lalu keempat yakni memperkuat ketahanan pangan pada masa pemerintahannya, Prabowo juga akan fokus pada program ketahanan pangan. Kemenkeu kemudian mengalokasikan anggaran untuk program unggulan di sektor ketahanan pangan ini sebesar Rp 15 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa. Program ini meliputi intensifikasi 80 ribu hektare dan ekstensifikasi seluas 150 ribu hektare.

Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan kelompok rentan lainnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa 75% dari total anggaran investasi untuk Sumber Daya Manusia (SDM), yang mencapai Rp 1,2 triliun setiap hari, akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.

"Kami akan mengeluarkan Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi sumber daya manusia di masa depan. Dari jumlah tersebut, 75 persen atau sekitar Rp 800 miliar per hari akan digunakan untuk makan bergizi," ungkapnya saat BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).

Program ini juga mendukung sektor pertanian lokal, di mana bahan-bahan makanan yang digunakan untuk program makan gratis berasal dari produk-produk pertanian dalam negeri. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan produk lokal.

"Dana sebesar itu akan digunakan untuk membeli produk-produk pertanian sebagai bahan baku, karena kami memasak dan mengirimkan makanan setiap hari, termasuk untuk ibu hamil dan menyusui agar mereka dapat mengonsumsinya secara rutin. Jadi, memang kami akan menghabiskan anggaran yang sangat besar untuk program ini," tambahnya.

Pemerintah sendiri telah menganggarkan sekitar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang setara dengan 0,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Program ini juga diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,10% pada tahun tersebut.

Dalam pelaksanaannya, program ini akan menyasar siswa sekolah, pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui yang berisiko mengalami masalah stunting. Dengan melibatkan sekitar 820 ribu pekerja, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada ketenagakerjaan dan sektor pertanian nasional.

Jadwal Makan Bergizi Gratis Hanya Sekali

Badan Gizi Nasional memberikan tanggapan terkait pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran, mengenai rencana pemberian makan bergizi gratis dua kali sehari.

Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis tersebut memiliki pembagian waktu yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.

"Jadi gini, pada prinsipnya anak Paud sama SD itu makannya jam 8 (pagi)," jelas Dadan.

Sementara untuk siswa SD yang masuk siang, makanan akan disediakan sekitar pukul 09.30, sebelum jam pelajaran dimulai. Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA, pemberian makan dilakukan pada siang hari, karena jam pulang sekolah mereka umumnya berakhir di waktu tersebut.

Pembagian waktu ini dirancang agar pemberian makan bergizi tidak mengganggu aktivitas belajar, namun tetap memastikan para siswa mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan di waktu yang tepat.

Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan kelompok rentan lainnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa 75% dari total anggaran investasi untuk Sumber Daya Manusia (SDM), yang mencapai Rp 1,2 triliun setiap hari, akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.

"Kami akan mengeluarkan Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi sumber daya manusia di masa depan. Dari jumlah tersebut, 75 persen atau sekitar Rp 800 miliar per hari akan digunakan untuk makan bergizi," ungkapnya saat BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).

Program ini juga mendukung sektor pertanian lokal, di mana bahan-bahan makanan yang digunakan untuk program makan gratis berasal dari produk-produk pertanian dalam negeri. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan produk lokal.

"Dana sebesar itu akan digunakan untuk membeli produk-produk pertanian sebagai bahan baku, karena kami memasak dan mengirimkan makanan setiap hari, termasuk untuk ibu hamil dan menyusui agar mereka dapat mengonsumsinya secara rutin. Jadi, memang kami akan menghabiskan anggaran yang sangat besar untuk program ini," tambahnya.

Pemerintah sendiri telah menganggarkan sekitar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang setara dengan 0,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Program ini juga diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,10% pada tahun tersebut.

Dalam pelaksanaannya, program ini akan menyasar siswa sekolah, pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui yang berisiko mengalami masalah stunting. Dengan melibatkan sekitar 820 ribu pekerja, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada ketenagakerjaan dan sektor pertanian nasional.

Jadwal Makan Bergizi Gratis Hanya Sekali

Badan Gizi Nasional memberikan tanggapan terkait pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran, mengenai rencana pemberian makan bergizi gratis dua kali sehari.

Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis tersebut memiliki pembagian waktu yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.

"Jadi gini, pada prinsipnya anak Paud sama SD itu makannya jam 8 (pagi)," jelas Dadan.

Sementara untuk siswa SD yang masuk siang, makanan akan disediakan sekitar pukul 09.30, sebelum jam pelajaran dimulai. Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA, pemberian makan dilakukan pada siang hari, karena jam pulang sekolah mereka umumnya berakhir di waktu tersebut.

Pembagian waktu ini dirancang agar pemberian makan bergizi tidak mengganggu aktivitas belajar, namun tetap memastikan para siswa mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan di waktu yang tepat.

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan lebih lanjut kepada manajemen PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) atau Panin Bank terkait rencana bank Australia, ANZ, dan keluarga Gunawan yang disebut tengah mempertimbangkan untuk menjual kepemilikan saham gabungan mereka.

Direktur Utama Bank Panin Herwidayatmo mengatakan perusahaan tidak mengetahui kebenaran dari isu yang beredar terkait hal tersebut sebab informasi tersebut bukan berasal dari manajemen Bank Panin.

Herwidayatmo menegaskan hingga tanggapan ini disampaikan, tidak ada informasi, fakta, atau kejadian penting lainnya yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan kegiatan usaha PNBN.

“Selain itu, tidak ada informasi yang dapat memengaruhi harga saham perseroan yang belum diungkapkan oleh perseroan kepada BEI,” kata Herwidayatmo dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (8/10).

Sebelumnya, ANZ dan keluarga Gunawan dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menjual kepemilikan saham gabungan mereka di PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) atau Panin Bank. Nilai pasar saham Panin Bank yang akan dilepas tersebut sekitar US$2 miliar (Rp 30,97 triliun dengan kurs Rp 15.486).

Sumber Reuters mengatakan keluarga Gunawan, yang mendirikan Panin Bank pada 1971, terbuka untuk mengurangi kepemilikan sahamnya sebesar 46,52% dan menjual kendali atas bank ini. Keputusan keluarga pendiri ini sejalan dengan keputusan ANZ, yang telah berusaha untuk keluar dari bank ini selama bertahun-tahun, namun tidak berhasil karena masalah valuasi. Investor yang ingin mengakuisisi saham pengendali PNBN harus melakukan penawaran umum (tender offer).

Data LSEG menunjukkan harga saham PNBN telah naik sekitar 29% dari tahun ke tahun. Para pemegang saham telah menunjuk Citigroup untuk menjalankan proses penjualan saham tersebut. Menurut dua orang sumber Reuters, materi penawaran saham Panin Bank telah dikirim ke calon pembeli. Sumber ketiga menyebut proses penjualan formal akan berlangsung beberapa minggu lagi.

"Keluarga Gunawan fleksibel dalam hal berapa banyak saham yang dapat dijual, tergantung pada harga penawaran," kata dua orang sumber Reuters, Kamis (3/10).

ANZ memiliki 39,22% saham di bank ini. Saham gabungan milik ANZ dan keluarga Gunawan bernilai sekitar US$ 2 miliar (Rp 30,97 triliun) jika dihitung berdasarkan harga penutupan hari Rabu (1/10) sebesar Rp 1.540 rupiah. ANZ dan Citigroup menolak berkomentar mengenai kabar ini. Adapun keluarga Gunawan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan akan semakin memperketat syarat penyeleksian calon emiten yang berniat untuk melakukan penawaran umum perdana saham (IPO).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan bahwa BEI secara rutin melakukan evaluasi terhadap calon perusahaan yang ingin tercatat di bursa. Nyoman juga menegaskan bahwa tidak semua perusahaan yang mendaftar untuk IPO akan diterima untuk melanjutkan proses pendaftaran.

“Kami melakukan evaluasi dengan seksama kepada calon perusahaan tercatat, tentu saja ada yang ter-reject,” kata Nyoman saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta pada Selasa (8/10).

Nyoman menjelaskan beberapa alasan mengapa calon emiten bisa ditolak saat mendaftar. Salah satu alasannya adalah masalah going concern, di mana bursa ingin memastikan bahwa calon emiten dapat melanjutkan usaha perusahaan tersebut dan memberikan dampak positif bagi pasar modal.

Selain itu, model bisnis calon emiten juga penting untuk diperhatikan sebab hal ini membantu memastikan bahwa usaha perusahaan bisa berlanjut dengan baik.

“Walaupun sudah memenuhi persyaratan, saat ini relatif sekitar 40% yang ditolak oleh bursa karena kami melakukan evaluasi dengan seksama,” ujar Nyoman.

BEI Sebut Ada 12 Calon Emiten Beraset Jumbo Antre IPO

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya melaporkan terdapat 12 calon emiten beraset jumbo yang antre mencatatkan perdana sahamnya atau inital public offering (IPO) sampai dengan 27 September 2024.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, total terdapat 32 perusahaan dalam antrean atau pipeline pencatatan saham BEI. Klasifikasi aset perusahaan merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017.

Berdasarkan data BEI, terdapat dua perusahaan skala kecil atau aset di bawah Rp 50 miliar yang masuk dalam pipeline. Delapan belas perusahaan dalam pipeline tergolong skala menengah dengan aset antara Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar. Serta 12 perusahaan aset skala besar atau aset diatas Rp 250 miliar.

"Sementara ini, terdapat 34 perusahaan yang sudah mencatatkan sahamnya di BEI dengan dana dihimpun Rp 5,15 triliun," tulis Nyoman dalam laporannya, Selasa (1/10).

PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan rencana untuk melakukan divestasi terhadap dua unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas 200 megawatt (MW). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030 melalui inisiatif TBS 2030, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan.

Rencana divestasi ini memiliki nilai transaksi sebesar USD 144,8 juta atau sekitar Rp 2,27 triliun, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap arus kas TOBA. Dalam transaksi ini, TOBA akan menjual seluruh saham dan mengalihkan piutang yang dimiliki pada PT Gorontalo Listrik Perdana, yang mengelola salah satu unit PLTU. Selain itu, TOBA juga berencana menjual saham yang dimiliki oleh anak usahanya, PT Toba Bara Energi, di PT Minahasa Cahaya Lestari.

Melalui transaksi ini, TOBA akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan total modal yang telah diinvestasikan dalam pembangunan kedua PLTU tersebut, yakni sekitar USD 87,4 juta. Ini menunjukkan keuntungan finansial yang signifikan bagi TOBA, selain dividen yang telah diterima selama operasi kedua PLTU tersebut.

Namun, dari sisi pencatatan keuangan, transaksi ini diperkirakan akan menghasilkan kerugian non-kas sekitar USD 77 juta. Meskipun demikian, keuntungan yang didapatkan dari arus kas dan dividen selama operasional PLTU tetap menjadi pencapaian yang positif dalam rencana strategis TOBA menuju keberlanjutan energi.

Hal ini disebabkan oleh ketentuan standar akuntansi PSAK yang mengharuskan pencatatan di muka atas pendapatan konstruksi pembangkit dan transmisi Independent Power Producer (IPP).

Pencatatan ini berlaku untuk skema Build Own Operate Transfer (BOOT) dengan durasi 25 tahun, sesuai dengan periode Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Akibatnya, nilai aset yang tercatat dalam buku pada saat transaksi mencakup pendapatan masa depan yang belum ditagihkan kepada PLN.

Direktur TBS Energi Utama, Juli Oktarina, menyatakan bahwa penjualan ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk mempercepat transisi menuju bisnis berkelanjutan dan mendukung target netralitas karbon pada 2030. Hasil dari transaksi tersebut akan dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor berkelanjutan serta penguatan struktur permodalan perusahaan.

“Dan rencana pembelian kembali saham yang bertujuan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham,” kata Juli dalam keterangan resminya, Selasa (8/10).

Ia juga mengatakan, aksi korporasi tersebut tidak hanya mempercepat TOBA dalam mencapai komitmen berkelanjutan TBS 2030, tetapi juga membantu menciptakan nilai tambah melalui pengurangan utang konsolidasi lebih dari 70%.

Hal ini akan meningkatkan fleksibilitas TOBA untuk berinvestasi lebih besar di sektor usaha berkelanjutan. Hal itu seperti energi baru terbarukan, ekosistem kendaraan listrik, dan manajemen limbah.

Langkah ini juga membuka akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih beragam hingga menurunkan biaya pendanaan. Tak hanya itu langkah tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi bagi pemegang saham TOBA.

Transaksi ini diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon TOBA lebih dari 80%, atau sekitar 1,3 juta ton setara CO2 (tCO2e) per tahun, berdasarkan perhitungan metodologi protokol GHG yang telah divalidasi melalui tahap pre-assurance oleh auditor eksternal.

Kemudian, ia menegaskan bahwa transaksi ini akan mengukuhkan TOBA sebagai pionir dan salah satu dari sedikit perusahaan terkemuka di Indonesia yang menunjukkan komitmen untuk mencapai netralitas karbon. Dengan divestasi saham TOBA secara tidak langsung di PT Paiton Energy pada 2021, transaksi ini diperkirakan akan memberikan keuntungan lebih dari USD 100 juta.

“Di mana keuntungan tersebut telah dan akan diinvestasikan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan,” pungkasnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan tanggapan terkait rencana aplikasi belanja asal Cina, Temu, yang akan masuk ke Indonesia melalui akuisisi PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan keberatan jika Temu benar-benar jadi mengakuisisi Bukalapak. Menurutnya, Temu adalah aplikasi belanja yang menghubungkan konsumen langsung dengan pabrik, dan kedua entitas tersebut berlokasi di luar negeri, tepatnya di China. Budi Arie menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari pengaruh asing dalam ekosistem e-commerce Indonesia.

"Kalau mereka begitu model bisnisnya akan menghancurkan UMKM kami," kata Budi Arie saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Ia menilai Indonesia perlu meningkatkan produksi dalam negeri. Jika negara menggenjot produksi dalam negeri, maka turut membuka peluang tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Katadata.co.id sudah berupaya untuk mengkonfirmasi isu Temu yang berencana mengakuisisi BUKA kepada Bukalapak.com. Namun sampai berita ini ditulis, pihak Bukalapak.com belum memberikan keterangan resminya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang sebelumnya mengatakan pemerintah telah mengatur penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Apabila Temu belum memenuhi persyaratan, seperti harga barang litas negara minimal harus US$ 100, maka izin tidak akan diterbitkan.

“Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ya kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyebut di era digitalisasi saat ini, Indonesia tidak bisa menghindar aplikasi semacam Temu.

“Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, namun terus ditolak. Aplikasi tersebut telah berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan tanggapan terkait rencana aplikasi belanja asal China, Temu, yang akan masuk ke Indonesia melalui akuisisi PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan keberatan jika Temu benar-benar jadi mengakuisisi Bukalapak.com. Menurutnya, Temu adalah aplikasi belanja yang menghubungkan konsumen langsung dengan pabrik, dan kedua entitas tersebut berlokasi di luar negeri, tepatnya di China. Budi Arie menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari pengaruh asing dalam ekosistem e-commerce Indonesia.

"Kalau mereka begitu model bisnisnya akan menghancurkan UMKM kami," kata Budi Arie saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Ia menilai Indonesia perlu meningkatkan produksi dalam negeri. Jika negara menggenjot produksi dalam negeri, maka turut membuka peluang tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Katadata.co.id sudah berupaya untuk mengkonfirmasi isu Temu yang berencana mengakuisisi BUKA kepada Bukalapak.com. Namun sampai berita ini ditulis, pihak Bukalapak.com belum memberikan keterangan resminya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang sebelumnya mengatakan pemerintah telah mengatur penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Apabila Temu belum memenuhi persyaratan, seperti harga barang litas negara minimal harus US$ 100, maka izin tidak akan diterbitkan.

“Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ya kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyebut di era digitalisasi saat ini, Indonesia tidak bisa menghindar aplikasi semacam Temu.

“Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, namun terus ditolak. Aplikasi tersebut telah berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Jelang akhir Agustus lalu, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) menggelar lomba Elite Label Road Race Maybank Marathon yang ke-13 di Gianyar, Bali.

Tahun ini, Maybank Indonesia bersama Katadata Insight Center menggelar studi untuk mengukur dampak penyelenggaraan Maybank Marathon, khususnya pada 2024 terhadap perekonomian di Bali.

Studi Katadata Insight Center ini dilakukan dengan melibatkan pelari dan pelaku usaha di sekitar perhelatan Maybank Marathon 2024 dengan hasil studi yang sempat disampaikan kepada seluruh sponsor dan media partner di acara Maybank Marathon Appreciation Night akhir September lalu.

Hasil studi tersebut mengungkapkan, dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan Maybank Marathon 2024 terhadap perekonomian di Bali mencapai Rp125 miliar.

Angka ini didapatkan dari pengalian nilai rata-rata belanja peserta lari sebesar Rp9,8 juta dengan jumlah total peserta lari yaitu, 12.700 orang.

Selain dampak langsung, studi ini juga mengukur dampak tidak langsung (multiplier effect) penyelenggaraan Maybank Marathon 2024 yang tercatat sebesar Rp164 miliar.

Angka ini didapatkan melalui perkalian nilai dampak langsung terhadap indikator ekonomi di 52 sektor seperti, diantaranya, konstruksi, perdagangan, jasa informasi dan komunikasi, hingga jasa kesehatan.

Adapun, rincian belanja peserta Maybank Marathon 2024 tersebut terdiri dari biaya akomodasi sebesar Rp2,85 juta, makanan dan minuman sebesar Rp1,96 juta, transportasi (di luar tiket pesawat) sebesar Rp1,80 juta, suvenir sebesar Rp1,69 juta, dan biaya untuk wisata sebesar Rp1,51 juta.

Demikian juga, omzet harian pelaku usaha di Bali menurut studi mengalami kenaikan sebesar 48,3 persen, diikuti jumlah pelanggan harian juga meningkat 45,1 persen saat Maybank Marathon 2024 digelar.

Studi yang dilakukan oleh media partner Maybank Marathon ini telah memberikan indikasi atas dampak ekonomi yang ditimbulkan dari penyelenggaraan event internasional Maybank berdasarkan jumlah peserta tahun 2024, yakni sebanyak 12,700 orang. Tentunya, angka ini akan jauh lebih tinggi apabila rekan atau sanak keluarga peserta turut diperhitungkan.

"Di lain sisi, kami bersyukur, Maybank Marathon tidak hanya mampu menarik minat peserta lari dari dalam maupun luar negeri yang terus meningkat setiap tahunnya, tetapi juga mampu mendorong perputaran dana melalui pembelanjaan yang dilakukan oleh peserta dan kerabatnya selama berada di Bali,” ujar Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, dalam keterangan resmi, Selasa (8/10).

Dari studi yang sama, juga diketahui durasi stay-in peserta Maybank Marathon terbanyak mencapai 3-4 hari, dan 56,7 persen peserta berangkat ke Bali bersama rekan dan komunitasnya, sedangkan 26,7 persen mengajak anggota keluarga.

Demikian juga, sebesar 13,3 persen datang bersama pasangan dan sebesar 6,7 persen berangkat sendiri. Selain mengikuti Maybank Marathon 2024, studi yang sama mengungkapkan bahwa peserta juga melakukan wisata alam sebesar 96,7 persen, wisata adventure sebesar 26,7 persen, wisata kebugaran sebesar 23,3, persen wisata hiburan sebesar 13,3 persen dan wisata taman rekreasi sebesar 10 persen.

Pada Agustus lalu, Maybank Marathon hadir dengan berbagai peningkatan kualitas penyelenggaraan yang meliputi diantaranya, pelaksanaan event di lokasi (venue) baru yang memungkinkan race pack collection dilaksanakan dalam satu lokasi.

Dengan venue baru, titik start/finish lomba dan rute lari juga mengalami penyesuaian. Untuk memahami persepsi peserta terhadap perhelatan Maybank Marathon 2024, Maybank Indonesia menggelar survei pasca event dengan tingkat kepuasan (overall satisfaction rate) yang mencapai 91 persen diikuti dengan 93 persen peserta menyatakan puas dengan lokasi baru dan rute lari yang disesuaikan, sebesar 88 persen.

“Selain mengukur dampak ekonomi, hasil survei pasca event yang positif ini juga menjadi bukti keberhasilan kami dalam menyelenggarakan event berstandar internasional yang terus kami pupuk dari tahun ke tahun,” jelas Project Director Maybank Marathon, Widya Permana.

Widya menyimpulkan, dampak positif yang dikontribusikan Maybank Marathon yang tercermin melalui studi ekonomi maupun survei pasca event ini telah terus mendorong Maybank Indonesia sebagai pemilik dan penyelenggara.

Sehingga dapat terus berupaya meningkatkan kualitas dan menghadirkan kejutan baru dalam perhelatan lomba yang kini menjadi event pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan predikat Elite Label Road Race dari World Athletics.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna, mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk mempercepat proses voluntary delisting atau penghapusan emiten dari bursa saham.

BEI kini aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan buyback saham, yang merupakan langkah membeli kembali saham emiten yang bermasalah. Selain itu, BEI juga tengah mencari pihak yang dapat diminta untuk melakukan buyback saham tersebut.

“Karena ujungnya kita sangat mengharapkan bahwa pelaksanaan voluntary delisting itu berhasil," kata Nyoman kepada wartawan di Gedung Bursa Indonesia, Jakarta, Selasa (8/10).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mengumumkan delapan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dinyatakan pailit atau bangkrut. BEI juga menjatuhkan sanksi dan denda hingga Rp 50 juta kepada enam emiten karena lalai dalam menyampaikan laporan keuangan.

Emiten tersebut di antaranya PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Grand Kartech Tbk (KRAH), PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk (SAIP), dan PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS). Kemudian diikuti oleh PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk (TPEN), PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS), dan PT Nipress Tbk (NIPS).

“Emiten atau perusahaan publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman, berlaku sejak 3 September 2024,” tulis Novira Indrianingrum, Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK, dikutip Rabu (11/9).

Novira menjelaskan bahwa delapan perusahaan terbuka tersebut dikecualikan dari kewajiban melaporkan dan mengumumkan informasi sebab sudah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Tak hanya itu, keputusan tersebut sudah bersifat final.

Pengecualian dari kewajiban melapor dan mengumumkan informasi ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015. Dengan demikian, pengecualian ini akan tetap berlaku hingga Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk mencabut status pengecualian bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka Hashim Djojohadikusumo menyebut, banyak pengusaha lokal menjadi pengemplang pajak. Ia menyebut, sejumlah pengusaha belum membayar pajak atas penggunaan lahan negara untuk perkebunan sawit hingga Rp 300 triliun.

Hashim mengaku mendapatkan data tersebut dari kakaknya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hashim menceritakan data yang ditunjukkan oleh Prabowo telah diverifikasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

"Ternyata pengusaha tersebut telah diingatkan pemerintah, tetapi sampai tetap belum membayar pajaknya. Kami baru mengetahui nilai pajak yang belum dibayar sampai Rp 300 triliun," kata Hashim di Menara Kadin, Senin (7/10).

Jarena itu, Hashim menyampaikan pemerintahan selanjutnya akan tegas dalam menutup kebocoran pendapatan pajak. Menurutnya, potensi pendapatan negara dari penutupan kebocoran pajak tersebut dapat mencapai Rp 50 triliun per tahun.

Ia mengatakan, seluruh tambahan pendapatan pajak tersebut setara dengan pengadaan Makan Bergizi Gratis bagi sembilan juta jiwa. Program Makan Bergizi Gratis terdiri dari sarapan dan makan siang gratis untuk anak-anak.

Adapun target rasio pendapatan pajak pemerintahan selanjutnya akan dinaikkan dari akhir tahun lalu sebesar 10,31% dari perekonomian nasional menjadi 23%.

Walau demikian, ia menekankan pemerintahan selanjutnya tidak akan menaikkan pajak kepada masyarakat. Hashim justru menyampaikan pemerintahan selanjutnya berencana untuk menurunkan pajak hingga satu digit.

Pemerintah saat ini mengenakan pajak yang harus dibayarkan perusahaan atau Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% dari pendapatan. Hashim mengatakan, pemerintah Prabowo menargetkan untuk dapat menurunkan pajak tersebut menjadi 20%.

"Hendaknya Pajak Penghasilan Badan kita turun dari sekitar 20% mendekati single point dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemerintah selanjutnya tidak akan menaikkan tarif pajak, tapi pemerintah ingin wajib pajak bayar pajak," ujarnya.

Di sisi lain, Hashim memperkirakan nilai perekonomian nasional saat ini mencapai Rp 28.000 triliun. Angka ini lebih tinggi dari data Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku pada tahun lalu yang dirilis Badan Pusat Statistik mencapai Rp 20.892 triliun. Perbedaaan data ini, menurut dia, disebabkan oleh area ekonomi abu-abu yang masih banyak di Indonesia.

"Rp 28.000 triliun itu nilai perekonomian Indonesia yang riil. Ini kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha di dalam negeri," katanya.

Grey economy adalah kegiatan bisnis ilegal yang beroperasi di luar lingkup otoritas ekonomi. Dengan kata lain, Hashim menilai kegiatan ekonomi ilegal berkontribusi hampir 35% dari total nilai perekonomian nasional.

Karena itu, Hashim yang merupakan adik kandung Prabowo menyampaikan, pemerintahan selanjutnya tidak akan menaikkan tarif pajak. Ini karena penerimaan negara akan terus tumbuh dengan menutup celah penyelewengan pajak melalui penanganan grey economy.

Bank Dunia menyoroti tiga faktor yang akan memengaruhi dan menentukan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru bertajuk East Asia and Pacific Economic Update.

Ketiga faktor penentu tersebut berupa pergeseran pola perdagangan dan investasi, melambatnya pertumbuhan ekonomi Cina, dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dunia.

Bank Dunia menyebut ketegangan perdagangan yang akhir-akhir ini terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan Cina telah membuka peluang, terutama untuk negara-negara seperti Vietnam dalam memperdalam peran mereka pada rantai nilai global, dengan menghubungkan mitra perdagangan utama.

Ekspor perusahaan-perusahaan asal Vietnam ke Amerika Serikat mengalami peningkatan penjualan hampir 25%. Pertumbuhan itu hampir lebih cepat daripada ekspor ke negara tujuan lain selama periode 2018-2021.

Akan tetapi, negara-negara tersebut kemungkinan mengalami keterbatasan dalam memainkan perannya sebagai penghubung satu arah. Hal itu seiring penerapan berbagai kebijakan asal barang atau rules of origin yang baru dan lebih ketat mengenai pembatasan impor dan ekspor.

Permintaan Impor dari Cina

Lalu faktor kedua yaitu negara-negara tetangga Cina mendapatkan manfaat dari pertumbuhannya kuat selama tiga dekade terakhir. Hanya saja, saat ini daya dorong tersebut melemah.

Cina mengangkat permintaan impor dari negara-negara lain, namun permintaan itu tumbuh lebih lambat daripada produk domestik bruto (PDB). Hal ini tercermin dari impor Cina hanya tumbuh 2,8% dalam tujuh bulan pertama 2024. Padahal pada dekade sebelumnya, impor cina bisa tumbuh hampir 6% per tahun.

Faktor ketiga terkait ketidakpastian global yang dapat berdampak negatif bagi perekonomian di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Hal ini dibarengi ketidakpastian kebijakan ekonomi yang dapat mengurangi produksi sektor industri hingga 0,5% maupun harga saham di Kawasan Asia Timur dan Pasifik hanya 1%.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Manuela V Ferro mengakui, pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami perlambatan. Untuk itu, negara-negara di kawasan itu perlu mempertahankan pertumbuhan yang kuat dalam jangka menengah.

“Negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik harus bersikap proaktif memodernisasi dan mereformasi perekonomian mereka dalam menavigasi pola perdagangan maupun teknologi yang terus berubah,” kata Manuela.