Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 8 persen di masa pemerintahannya. Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang bahwa percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen tersebut.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan percepatan transisi energi sangat diperlukan untuk memenuhi komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Persetujuan Paris demi mitigasi kenaikan suhu bumi di 1,5 derajat Celcius. Menurutnya, peluang pertumbuhan ekonomi dari transisi energi dapat dicapai melalui tiga jalur pengembangan energi terbarukan.

Pertama yaitu diversifikasi industri energi bersih. Pengembangan industri energi terbarukan akan merangsang sektor industri kita dengan menciptakan peluang rantai pasok dan manufaktur energi terbarukan, seperti sel dan modul surya, turbin angin dan komponen mobil listrik dan industri rantai pasoknya.

Keduapengembangan infrastruktur hijau yang dapat menarik investasi seperti pembangunan transmisi, jaringan pintar (smart grid), dan penyimpanan energi (energy storage). Ketiga, pembangunan ekowisata yang ramah lingkungan, contohnya inisiatif Bali Net Zero Emission (NZE) 2045.

"Jika berhasil menjadikan Bali sebagai Pulau Energi Terbarukan akan memberikan nilai tambah bagi pariwisata Bali,” kata Fabby dalam Webinar Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024: Transisi Energi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, pada Kamis (10/10/2024).

Fabby mendorong pemerintah untuk melakukan setidaknya tiga reformasi kebijakan untuk membuka peluang investasi di energi terbarukan. Pertama, reformasi subsidi energi fosil dan penetapan harga karbon. Pemerintahan Prabowo harus menghapus subsidi energi fosil yang mendistorsi pasar, serta menyulitkan energi terbarukan bersaing. Selain itu, presiden terpilih diharapkan bisa segera menetapkan kebijakan harga karbon.

Kedua, reformasi pembiayaan infrastruktur. Hal itu bisa dilakukan melalui penggunaan instrumen dana publik untuk menarik investasi, serta mengembangkan blended finance dan instrumen pendanaan hijau seperti green bond untuk mendukung proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Selain itu, pemerintahan Prabowo bisa mengoptimalkan dana iklim seperti pemanfaatan pajak karbon (carbon tax) untuk mendanai transisi energi.

Ketiga, membangun kemitraan dan kerja sama internasional. Sebagai negara ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia perlu memposisikan diri sebagai pemimpin dalam kemitraan energi bersih secara global maupun Asia Tenggara dan bekerja sama dengan negara-negara yang menguasai teknologi energi bersih untuk mendapatkan pendanaan.

Lebih lanjut, IESR menekankan bahwa proses transisi energi harus adil dan inklusif sehingga mempersempit kesenjangan pendapatan. Selain itu, manfaat transisi energi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Koordinator Riset Sosial Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica, menegaskan pemerintah perlu merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi rendah karbon dan bermanfaat bagi perekonomian daerah. Hal itu dilakukan misalnya melalui alokasi belanja pemerintah untuk program penyertaan modal badan usaha terkait energi terbarukan dan ekonomi hijau.

“Transisi energi yang adil erat kaitannya dengan partisipasi dan pelibatan masyarakat dengan program pembangunan ekonomi dan energi di sekitar mereka,” imbuh Martha.

World Wildlife Fund (WWF) mencatat terjadi penurunan sebesar 73% pada rata-rata populasi satwa liar di dunia akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 50 tahun atau dari 1970-2020. Berdasarkan laporan Living Planet Report 2024 yang dikeluarkan WWF, penurunan populasi satwa liar paling cepat terjadi di Amerika Latin dan Karibia -95%, Afrika -76%, dan Asia Pasifik -60%.

Direktur Jenderal WWF-Internasional, Kirsten Schuijt, mengatakan laporan ini mensinyalir Bumi mendekati titik kritis yang berbahaya dan dapat menimbulkan ancaman besar bagi umat manusia. Untuk itu diperlukan upaya kolektif yang sangat besar yang diperlukan selama lima tahun ke depan untuk mengatasi krisis iklim dan alam.

Berdasarkan data Living Planet Index, yang disusun oleh Zoological Society of London, penurunan tertinggi terjadi pada ekosistem air tawar -85%, diikuti oleh ekosistem darat -69%, dan kemudian ekosistem laut -56%. Data tersebut mencakup hampir 35.000 tren populasi dan 5.495 spesies dari tahun 1970-2020,

Kirsten mengatakan penyempitan habitat dan penyusutan ekosistem dipengaruhi karena sistem pangan yang tidak berkelanjutan. Ancaman tersebut yang paling banyak dilaporkan di seluruh dunia diikuti pemanfaatan secara berlebih, spesies dan penyakit invasif.

"Perubahan iklim menjadi sebuah ancaman tambahan khusus bagi populasi satwa liar di Amerika Latin dan Karibia, yang telah mencatat penurunan rata-rata sebesar 95%," ujar Kirsten dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10).

Menurutnya, penurunan populasi satwa liar dapat menjadi indikator peringatan dini akan meningkatnya risiko kepunahan dan potensi hilangnya ekosistem yang sehat. Pasalnya ketika ekosistem rusak, mereka tidak lagi memberikan manfaat bagi manusia yang selama ini mengandalkan udara bersih, air, dan tanah yang sehat untuk makanan dan ekosistem menjadi lebih rentan terhadap titik kritis.

"Titik kritis adalah ketika suatu ekosistem terdorong melampaui ambang batas kritis yang mengakibatkan perubahan substansial dan berpotensi tidak dapat dipulihkan," ujarnya.

Dia mengatakan, secara global titik kritis tersebut ditandai dengan hilangnya hutan hujan Amazon dan kematian massal terumbu karang. Kondisi tersebut akan berdampak pada ketahanan pangan dan sumber mata pencaharian.

Peringatan ini muncul ketika terjadi kebakaran di Amazon mencapai tingkat tertinggi dalam 14 tahun terakhir pada Agustus dan pemutihan terumbu karang massal global yang keempat telah dikonfirmasi pada awal tahun ini.

“Alam sedang mengeluarkan panggilan darurat. Krisis yang terkait dengan hilangnya keanekaragaan hayati dan perubahan iklim mendorong satwa liar dan ekosistem melampaui batas kemampuan mereka, dengan titik kritis global yang berbahaya yang mengancam untuk merusak sistem penyangga kehidupan di bumi dan mengacaukan masyarakat," ujarnya.

Kirsten mengatakan beberapa populasi spesies yang diteliti dalam LPI salah satunya adalah penurunan 57% jumlah penyu sisik yang bertelur antara 1990- 2018 di Pulau Milman di Great Barrier Reef, Australia. Selain itu, tercatat juga penurunan 65% Pink River Dolphin Amazon dan penurunan 75% pada Tucuxi yaitu lumba-lumba yang lebih kecil antara 1994 dan 2016 di cagar alam Mamirauá, Amazonas, Brasil.

"Tahun lalu, lebih dari 330 lumba-lumba sungai mati hanya di dua danau selama periode musim panas dan kekeringan ekstrim," ucapnya.

Dalam laporan yang dikeluarkan WWF menunjukan bahwa komitmen dunia dalam menjaga keanekaragaman hayati dan membatasi kenaikan suhu global tidak berjalan dengan optimal.

Untuk itu, WWF mendesak pemerintah untuk membuka pendanaan publik dan swasta yang lebih besar agar dapat melakukan aksi dalam skala besar dan menyelaraskan kebijakan dan aksi iklim, alam, serta pembangunan berkelanjutan dengan lebih baik.

"Baik pemerintah maupun bisnis harus bertindak untuk segera menghilangkan kegiatan yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan iklim, serta mengalihkan pendanaan dari praktik-praktik yang merugikan dan menuju kegiatan yang akan mencapai tujuan global," ujarnya.

World Wildlife Fund (WWF) mencatat terjadi penurunan sebesar 73% pada rata-rata populasi satwa liar di dunia akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 50 tahun atau dari 1970-2020. Berdasarkan laporan Living Planet Report 2024 yang dikeluarkan WWF, penurunan populasi satwa liar paling cepat terjadi di Amerika Latin dan Karibia -95%, Afrika -76%, dan Asia Pasifik -60%.

Direktur Jenderal WWF-Internasional, Kirsten Schuijt, mengatakan laporan ini mensinyalir Bumi mendekati titik kritis yang berbahaya dan dapat menimbulkan ancaman besar bagi umat manusia. Untuk itu diperlukan upaya kolektif yang sangat besar yang diperlukan selama lima tahun ke depan untuk mengatasi krisis iklim dan alam.

Berdasarkan data Living Planet Index, yang disusun oleh Zoological Society of London, penurunan tertinggi terjadi pada ekosistem air tawar -85%, diikuti oleh ekosistem darat -69%, dan kemudian ekosistem laut -56%. Data tersebut mencakup hampir 35.000 tren populasi dan 5.495 spesies dari tahun 1970-2020,

Kirsten mengatakan penyempitan habitat dan penyusutan ekosistem dipengaruhi karena sistem pangan yang tidak berkelanjutan. Ancaman tersebut yang paling banyak dilaporkan di seluruh dunia diikuti pemanfaatan secara berlebih, spesies dan penyakit invasif.

"Perubahan iklim menjadi sebuah ancaman tambahan khusus bagi populasi satwa liar di Amerika Latin dan Karibia, yang telah mencatat penurunan rata-rata sebesar 95%," ujar Kirsten dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10).

Menurutnya, penurunan populasi satwa liar dapat menjadi indikator peringatan dini akan meningkatnya risiko kepunahan dan potensi hilangnya ekosistem yang sehat. Pasalnya ketika ekosistem rusak, mereka tidak lagi memberikan manfaat bagi manusia yang selama ini mengandalkan udara bersih, air, dan tanah yang sehat untuk makanan dan ekosistem menjadi lebih rentan terhadap titik kritis.

"Titik kritis adalah ketika suatu ekosistem terdorong melampaui ambang batas kritis yang mengakibatkan perubahan substansial dan berpotensi tidak dapat dipulihkan," ujarnya.

Dia mengatakan, secara global titik kritis tersebut ditandai dengan hilangnya hutan hujan Amazon dan kematian massal terumbu karang. Kondisi tersebut akan berdampak pada ketahanan pangan dan sumber mata pencaharian.

Peringatan ini muncul ketika terjadi kebakaran di Amazon mencapai tingkat tertinggi dalam 14 tahun terakhir pada Agustus dan pemutihan terumbu karang massal global yang keempat telah dikonfirmasi pada awal tahun ini.

“Alam sedang mengeluarkan panggilan darurat. Krisis yang terkait dengan hilangnya keanekaragaan hayati dan perubahan iklim mendorong satwa liar dan ekosistem melampaui batas kemampuan mereka, dengan titik kritis global yang berbahaya yang mengancam untuk merusak sistem penyangga kehidupan di bumi dan mengacaukan masyarakat," ujarnya.

Kirsten mengatakan beberapa populasi spesies yang diteliti dalam LPI salah satunya adalah penurunan 57% jumlah penyu sisik yang bertelur antara 1990- 2018 di Pulau Milman di Great Barrier Reef, Australia. Selain itu, tercatat juga penurunan 65% Pink River Dolphin Amazon dan penurunan 75% pada Tucuxi yaitu lumba-lumba yang lebih kecil antara 1994 dan 2016 di cagar alam Mamirauá, Amazonas, Brasil.

"Tahun lalu, lebih dari 330 lumba-lumba sungai mati hanya di dua danau selama periode musim panas dan kekeringan ekstrim," ucapnya.

Dalam laporan yang dikeluarkan WWF menunjukan bahwa komitmen dunia dalam menjaga keanekaragaman hayati dan membatasi kenaikan suhu global tidak berjalan dengan optimal.

Untuk itu, WWF mendesak pemerintah untuk membuka pendanaan publik dan swasta yang lebih besar agar dapat melakukan aksi dalam skala besar dan menyelaraskan kebijakan dan aksi iklim, alam, serta pembangunan berkelanjutan dengan lebih baik.

"Baik pemerintah maupun bisnis harus bertindak untuk segera menghilangkan kegiatan yang berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan iklim, serta mengalihkan pendanaan dari praktik-praktik yang merugikan dan menuju kegiatan yang akan mencapai tujuan global," ujarnya.

Tangerang, Banten menempati peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Kamis pagi (10/10). Berdasarkan data yang dihimpun website pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.30 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Tangerang, Banten, mencapai 170 poin atau berada pada kategori kualitas udara tidak sehat.

Sementara itu, Jakarta menempati posisi ke-5 dengan indeks AQI 142 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Berikut lima kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Kamis (10/10):

1. Tangerang, Banten dengan AQI poin 170 atau berada pada kategori tidak sehat
2. Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan AQI poin 155 atau berada pada kategori tidak sehat
3. Bekasi, Jawa Barat dengan AQI poin 153 atau berada pada kategori tidak sehat.
4. Tangerang Selatan, Banten dengan AQI poin 152 atau berada pada kategori tidak sehat.
5. Jakarta dengan AQI poin sebesar 115 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Sedangkan, untuk kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia ditempati oleh Hanoi di Vietnam dengan AQI poin 216 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat.

Indeks AQI menunjukkan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 sebesar 0-50, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

Kategori sedang dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika .

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif dan bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200, yaitu kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Kategori berbahaya dengan rentang PM 2,5 sebesar 300-500 atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi meningkatkan emisi karbon. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tersebut mengandalkan hilirisasi nikel yang disinyalir merupakan industri pengguna Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara captive terbanyak di Indonesia.

Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Agung Budiono, mengatakan pertumbuhan ekonomi 8 persen keluar dari keinginan agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8 persen dalam tiga tahun ke depan.

Namun demikian, dia mengatakan, salah satu penopang pertumbuhan 8 persen itu adalah memasifkan industri hilirisasi nikel. Komoditas tersebut digadang mendukung transisi energi karena merupakan bahan baku mobil listrik.

“Tapi menurut saya ini kontradiktif. Jangan sampai pertumbuhan nikel, alih-alih tujuannya jaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tapi justru berkontradiksi kepada transisi energi,” ujarnya dalam agenda Konferensi Nasional Mineral Kritis, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/10).

Agung mengatakan, Indonesia merupakan penyuplai utama nikel dunia yaitu sekitar 55% dari pasokan global. Namun perlu diingat, nikel Indonesia lebih banyak digunakan untuk bahan baku stainless steel. Sementara nikel untuk kebutuhan baterai baru mencapai 5 persen.

Di sisi lain, industri nikel merupakan pengguna PLTU captive terbanyak di Indonesia. PLTU captive adalah pembangkit yang dimiliki dan dioperasikan peruusahaan tertentu untuk menyuplai listriknya sendiri dan berada di luar jaringan PLN.

Mengutip data Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi, emisi karbon dioksida (CO2) dari PLTU captive Diperkirakan akan mencapai 80 Mt per tahun dan akan terakumulasi hingga 2 Gt antara tahun 2025-2050. Di sisi lain, aktivitas PLTU captive juga dinilai dapat menyebabkan perubahan bentang alam dan hilangnya biodiversitas di daerah tempat PLTU captive berada.

Laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menyebutkan terdapat 117 captive di Indonesia dengan kapasitas 10,8 gigawatt (GW). Sebanyak 67 persen di antaranya menyokong industri nikel. Sementara PLTU diketahui merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi di sektor energi.

Dalam laporan tersebut, disebutkan jika saat ini masih ada antrean 11-14 GW PLTU yang akan dibangun hingga 2030. “Jadi kalau seandainya pemerintah tidak punya roadmap terhadap dekarbonisasi, maka ini jadi tantangan,” ujar Agung.

Peta Jalan Dekarbonisasi

Sementara itu, Ketua Tim Program Pengembangan Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Ahmad Taufik, mengatakan pihaknya tengah mengebut penyelesaian peta jalan dekarbonisasi untuk sembilan sektor industri.

“Pak menteri inginnya sebelum pergantian kabinet beberapa minggu ini sudah rampung, tapi kami tidak tahu di lapangan,” kata Ketua Tim Program Pengembangan Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Ahmad Taufik, saat konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/10).

Sembilan sektor tersebut adalah industri semen, baja, pulp dan kertas, tekstil, keramik, pupuk, petrokimia, serta makanan dan minuman, ditambah sektor alat transportasi (otomotif). Dia mengatakan, peta jalan tersebut mengatur bahwa setiap industri akan bertanggung jawab terhadap tiga sektor gas rumah kaca.

Tiga sektor tersebut adalah energi yang digunakan untuk industri, penggunaan produk dalam proses industri, serta pengolahan limbah industri. “Nanti harus ada strateginya apa, teknologinya seperti apa, dan investasinya berapa,” ujar Taufik.

Dia mengatakan, salah satu yang diatur dalam peta jalan tersebut adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive. PLTU captive adalah pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang dioperasikan oleh industri untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka sendiri, di luar jaringan listrik PLN.

Namun, dia belum bisa membocorkan lebih jauh mengenai aturan PLTU tersebut karena masuk dalam ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut Taufik, peta jalan dekarbonisasi tersebut juga akan menekankan pada penggunaan energi baru terbarukan. Aturan terkait penggunaan EBT tersebut akan menyesuaikan dengan regulasi nasional seperti target bauran energi

Rencana presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, memproduksi bahan bakar nabati (BBN) biodiesel 100 % atau B100 akan terhambat produktivitas sawit di Indonesia. Karena itu, perlu ada pertimbangan secara matang dan peta jalan atau roadmap yang jelas untuk mewujudkan target tersebut.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo, mengatakan saat ini sebagian tanaman sawit di Indonesia sudah memasuki usia 30 tahun atau memasuki fase yang kurang produktif. Sementara biodiesel menggunakan sawit sebagai bahan bakunya.

"Jika ingin mewujudkan B100 maka harus melihat produksi dari minyak sawit Indonesia," ujar Abadi saat ditemui di sela acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue , di Jakarta, Rabu (9/10).

Abadi mengatakan, pengembangan biodiesel juga harus disesuaikan dengan industri otomotif. Pasalnya, tidak semua mesin dapat bekerja dengan B100.

Selain itu, pengembangan biodiesel juga harus memperhatikan kebutuhan industri makanan dan minuman yang juga menggunakan hasil olahan kelapa sawit. Pengembangan biodiesel berpotensi bersinggungan dengan kebutuhan sawit untuk pangan.

Tidak Tercantum dalam RPP KEN

Abadi mengatakan, pemerintah belum memasukkan rencana produksi B100 dalam Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang saat ini tengah menunggu pengesahan dari Jokowi. Dalam RPP KEN tersebut, baru tercantum rencana pengembangan hingga B50.

"B60 juga belum kita rencanakan. Ya sampai dalam perencanaan RPP KEN masih maksimal B50 di 2060," ujarnya.

Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan B100 akan menjadi kenyataan. Namun, hal itu harus direncanakan dengan baik mulai dari penanaman kembali sawit yang sudah memasuki usia tidak produktif.

"Jadi bukan mustahil. Tapi ini mesti direncanakan dengan baik kapan replanting, kapan bisa masuk 100 persen dan sebagainya," ucapnya.

Petani Prediksi Biodiesel Akan Berhenti di B50

Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memprediksi pengembangan biodiesel di Indonesia akan berhenti di B50 atau campuran 50 persen minyak kelapa sawit. Hal itu disebabkan semakin menurunnya produksi sawit hingga regulasi yang tidak mendukung.

B50 adalah biodiesel yang mengandung fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 50% dalam komposisi BBM solar.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, menyambut baik program mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang rencananya akan diterapkan tahun ini oleh pemerintah. Dia memprediksi ketersediaan CPO untuk B40 masih cukup.

Namun, Gulat mengatakan, produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia diprediksi akan habis untuk kebutuhan domestik jika pemerintah menaikkan mandatori biodiesel menjadi B50. Kebutuhan domestik tersebut diantaranya pangan, oleokimia, medis dan Biodiesel B50.

Berdasarkan data Apkasindo, produksi CPO Indonesia mencapai 48 juta ton pada 2023. “Kalau kita maju terus dari B40, kita akan stop pada B50. Karena CPO kita akan defisit 1,24 juta ton jika patokan kita ke volume CPO tujuan ekspor tahun 2023 lalu sebesar 2,04 juta ton," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/3).

Dengan demikian, Gulat mengatakan, Indonesia akan berhenti ekspor jika pemerintah menjalankan B50. Akibatnya, Indonesia akan berhenti mendapatkan devisa dari sawit. "Ini berbahaya. Kalau ini terjadi, sudah kami diskusikan dengan berbagai pakar dan kita simulasikan, kebutuhan sekian juta ton untuk B50 kita akan minus,” ujar Gulat.

Dewan Energi Nasional (DEN) menilai cukai produk etanol menghambat pengembangan bioetanol di Indonesia karena membuat harganya lebih mahal. Oleh sebab itu, DEN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Keuangan akan berdiskusi untuk menghapus cukai tersebut.

"Problemnya sekarang adalah bahwa harga etanol itu masih Rp 15 ribu (per liter). Tapi adanya cukai membuat harganya menjadi Rp 20 ribu," ujar Anggota DEN, Abadi Poernomo, saat ditemui di sela acara Katadata Forum, di Jakarta, Rabu (9/10).

Bioetanol adalah bahan bakar nabati berupa etanol yang diproduksi melalui fermentasi bahan organik. Bahan bakar nabati tersebut bisa menggunakan bahan baku berupa tebu, kedelai atau tanaman lainnya.

Menurutnya, cukai etanol awalnya diterapkan untuk mengatur minuman beralkohol. Namun penerapan cukai etanol pada bahan bakar nabati menghambat langkah Indonesia menuju net zero emission atau ntrealitas karbon.

Namun demikian, pembahasan mengenai penghapusan cukai etanol menjadi rumit karena akan berpotensi disalahgunakan oleh industri lain selain bahan bakar nabati (BBN). Penghapusan cukai akan mempersulit pengawasan terhadap produk etanol yang beredar.

"Kalau cukai ini dihapus kemudian jatuh ke industri minuman keras bagaimana? Nah itu yang menjadi permasalahan kita, siapa yang mau mengawasi," ungkapnya.

Ia mengatakan, implementasi penerapan bioetanol di Indonesia sudah tercantum dalam Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang akan dimulai dengan pencampuran bioetanol 1 persen dengan bahan bakar minyak (BBM).

Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan target bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia sebesar 23% pada 2025 tidak akan tercapai. Anggota DEN, Abadi Poernomo, mengatakan Indonesia akan sulit mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 karena capaian saat ini baru mencapai 14%.

"Kita (DEN) sudah hitung bahwa pencapaian energi terbarukan di tahun 2025 itu tidak akan lebih dari 17 persen," ujar Abadi saat ditemui di sela acara Katadata Forum, di Jakarta, Rabu (9/10).

Abadi mengatakan, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi capaian dari bauran energi di Indonesia. Salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan Industri di Indonesia. Kondisi tersebut membuat produksi listrik yang dihasilkan dari pembangkit baru tidak mampu diserap secara maksimal oleh industri akibat pandemi.

Menurutnya, pandemi membuat Indonesia mengalami kelebihan pasokan listrik hingga 30% dan akan sangat berbahaya jika memaksakan untuk menambah listrik yang bersumber dari EBT.

"Kalau kita masukkan pembangkit baru ini malah jadi bumerang bagi pembangkit kita, jadi akhirnya terhambat. Jadi dengan covid kemarin pertumbuhan kebutuhan energi Indonesia agak stagnan," ungkapnya.

Abadi mengatakan, DEN merancang Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) untuk membantu mencapai target bauran EBT sebesar 70% pada 2060. Dalam peraturan tersebut, DEN menggeser target 23% bauran energi pada 2026.

Sebelumnya, Kementerian ESDM melalui DEN tengah merevisi target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 dari sebelumnya 23% menjadi 17-19%, melalui pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Kementerian ESDM, Trois Dilisusendi, mengatakan revisi tersebut dilakukan karena melihat rata-rata pertumbuhan dan posisi bauran EBT saat ini.

Trois menjelaskan, bauran EBT baru mencapai 13,1% pada 2023. Sehingga membutuhkan setidaknya 12% untuk mencapai target 2025. Kondisi tersebut dinilai sangat sulit dengan rata-rata pertumbuhan kapasitas energi terbarukan yang hanya 1-2% per tahun.

"Angka (bauran EBT) kita 13,53%. At least, kalau (pertumbuhan) rata-rata 2%, angka (bauran) kita bakal 17% pada 2025," ujar Trois dalam dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024, Rabu (7/8).

Meski begitu, Trois mengatakan bahwa penyesuaian target bauran EBT tersebut masih dalam pembahasan bersama dengan DPR dan akan mempertimbangkan situasi yang ada.

Protes masyarakat kepada pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa berdampak pada investasi energi baru terbarukan. Investor akan menilai pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sarat akan ketidakpastian.

"Jelas (berpengaruh). Apapun isu yang memunculkan ketidakpastian, itu pasti akan memberikan pengaruh," ujar Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center, Farida Zed, ketika ditanya wartawan mengenai dampak protes pembangunan PLTP Ulumbu pada bauran energi. Farida menjadi pembicara dalam agenda Katadata bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).

Dia mengatakan, pemerintah membutuhkan investor dalam membangun pembangkit listrik EBT berkapasitas besar seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Di sisi lain, risiko pembangunan listrik tersebut sangat besar. Karena itu, investor akan mempertimbangkan adanya kepastian hukum dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi kepastian hukum, kemudian regulasi, komitmen pemerintah di dalam pencapaian target-target itu, itu memang harus disupport dengan aspek-aspek lain," ujar mantan Direktur EBT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.

Farida mengatakan, keraguan investor selanjutnya akan berdampak pada sulit tercapainya bauran energi baru terbarukan di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), warga Poco Leok menolak perluasan proyek PLTP Ulumbu ke wilayahnya karena khawatir proyek itu akan menghilangkan lahan dan ruang hidup masyarakat. Selain itu, mata air yang menjadi tumpuan utama warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari bisa rusak.

Perizinan

Selain kepastian hukum dan regulasi, Farida mengatakan, investor juga membutuhkan kepastian waktu dalam hal proses perizinan. Pengajuan proses izin yang tidak memiliki kepastian waktu, akan sangat berpengaruh terhadap modal yang telah dikeluarkan oleh investor.

Menurut Farida, pemerintah juga harus memastikan kesediaan PLN menampung listrik yang dihasilkan dari pembangkit swasta. Ia berharap proses power purchase agreement (PPA) atau perjanjian pembelian listrik antara perusahaan swasta yang membangun pembangkit EBT dengan PLN berlangsung secara cepat atau tidak berlarut-larut.

"Negosiasi dengan PLN ini mungkin juga memerlukan waktu untuk dilakukan kepastian, jangan sampai PPA itu sekarang berlarut-larut, sehingga ini juga merupakan burden bagi dunia usaha," ujarnya.

Untuk mencapai target bauran EBT, Farida mengatakan, Indonesia tidak dapat hanya bergantung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, dunia usaha atau swasta diperlukan untuk membantu mempercepat capaian tersebut di tengah terbatasnya anggaran pemerintah.

"Dengan keterbatasan dana, pemerintah memiliki tugas lain ya, tidak hanya menyelesaikan masalah energi, tapi kan ada pendidikan, ada kesehatan, ada lain-lain yang harus diselesaikan, karena itu peran swasta ini sangat kita perlukan, saya pikir itu yang penting," ucapnya.

Peta jalan dekarbonisasi untuk sembilan sektor industri segera rampung. Industri selanjutnya akan bertanggung jawab terhadap tiga sektor penyumbang gas rumah kaca.

“Pak menteri inginnya sebelum pergantian kabinet beberapa minggu ini sudah rampung, tapi kami tidak tahu di lapangan,” kata Ketua Tim Program Pengembangan Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Ahmad Taufik, saat konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/10).

Sembilan sektor tersebut adalah industri semen, baja, pulp dan kertas, tekstil, keramik, pupuk, petrokimia, serta makanan dan minuman, ditambah sektor alat transportasi (otomotif).

Dia mengatakan, peta jalan tersebut mengatur bahwa setiap industri akan bertanggung jawab terhadap tiga sektor gas rumah kaca. Tiga sektor tersebut adalah energi yang digunakan untuk industri, penggunaan produk dalam proses industri, serta pengolahan limbah industri.

“Nanti harus ada strateginya apa, teknologinya seperti apa, dan investasinya berapa,” ujar Taufik.

Dia mengatakan, salah satu yang diatur dalam peta jalan tersebut adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive. PLTU captive adalah pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang dioperasikan oleh industri untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka sendiri, di luar jaringan listrik PLN. Namun, dia belum bisa membocorkan lebih jauh mengenai aturan PLTU tersebut karena masuk dalam ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut Taufik, peta jalan dekarbonisasi tersebut juga akan menekankan pada penggunaan energi baru terbarukan. Aturan terkait penggunaan EBT tersebut akan menyesuaikan dengan regulasi nasional seperti target bauran energi.

Industri Lahap Energi

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan sembilan sektor industri tersebut dipilih karena paling banyak menggunakan energi.

“Sektor-sektor ini yang disebut dengan industri lahap energi,” katanya di Jakarta, Kamis, 12 Oktober tahun lalu.

Sebanyak sembilan sektor itu ditentukan dalam Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Penyusunan Rencana Aksi Dekarbonisasi Sektor Industri Menuju Target Net Zero Emission (NZE) Tahun 2050 yang digelar Rabu (11/10).

Agus menegaskan, pihaknya siap menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian dalam mendukung proses dekarbonisasi. Permenperin ini antara lain akan mengatur tentang rencana aksi dan peta jalannya.

“Apalagi, saat ini kami sudah punya 35 standar industri hijau, sehingga sambil menunggu kesiapan industri agar bisa memitigasi,” terangnya.

Agus optimistis target net zero emission (NZE) di sektor industri bisa tercapai pada 2050, lebih cepat 10 tahun dari target net zero emission nasional pada 2060. Optimisme tersebut didasarkan pada tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri di Indonesia dari 2015-2022 yang hanya sebesar 8-20 persen dari total emisi GRK nasional.

Sementara jika dilihat dari sumber emisi sektor industri tahun 2022, komponen emisi dari kategori penggunaan energi di industri menyumbang 64 persen, emisi dari limbah industri 24 persen dan proses produksi dan penggunaan produk atau Industrial Process And Product Use (IPPU) sebesar 12 persen.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melepas alat operasional meteorologi maritim berupa drifter di sekitar Kepulauan Seribu untuk memperkuat layanan informasi meteorologi maritim. Alat tersebut diharapkan bisa membantu melakukan observasi perairan Laut Jawa.

Plt. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan drifter tersebut dilepaskan agar terus hanyut bergerak menuju Selat Sunda, dan akhirnya keluar ke perairan Samudera Hindia.

"Kami memohon doa agar upaya ini berhasil, sehingga jumlah titik observasi di laut Indonesia dapat meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat keselamatan pelayaran," ujar Dwikorita dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (9/10).

Dwikorita mengatakan, pelepasan drifter merupakan upaya BMKG dalam mendukung peningkatan layanan informasi meteorologi di sektor maritim. Jaringan observasi yang semakin kuat dan luas dapat memberikan data yang lebih akurat dan terperinci mengenai kondisi cuaca maritim.

Menurut dia, pemilihan perairan Laut Jawa Bagian Barat di dekat Kepulauan Seribu sebagai lokasi pelepasan drifter karena daerah tersebut merupakan salah satu jalur pelayaran yang cukup padat, baik untuk transportasi umum maupun sektor pariwisata.

"Kegiatan maritim yang intensif di wilayah tersebut memerlukan layanan meteorologi yang andal dan presisi tinggi, sehingga kehadiran drifter diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memantau kondisi cuaca dan laut secara real-time," ujarnya.

Pelepasan drifter tersebut merupakan salah satu rangkaian dari proyek Maritime Meteorological System (MMS)-1 yang telah berjalan selama empat tahun. Proyek tersebut akan menjadi payung dari berbagai inisiatif untuk memperkuat sistem informasi meteorologi maritim di Indonesia.

Adapun, salah satu elemen utama dari proyek ini adalah penguatan kerapatan jaringan observasi, termasuk melalui pelepasan drifter, yang dapat mengukur arah arus laut, suhu permukaan laut, dan tekanan udara.

Dwikorita mengatakan, BMKG berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan pelayanan meteorologi maritim guna mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang beraktivitas di laut.

Sebagai informasi, BMKG telah melepas 73 drifter di seluruh perairan Indonesia sejak 2023, bekerja sama dengan Pusat Meteorologi Maritim dan mitra seperti PT Pelni, PT DLU, ASDP, dan PT CLS Indonesia.

Drifter ini berperan dalam mengumpulkan data cuaca laut yang krusial untuk prediksi cuaca maritim. Selain drifter disiapkan pula akan terpasang 10 buah radar maritim (High Frequency Type Array) dan penguatan tulang punggung sistem processing meteorologi maritim yang diperkuat dengan artificial intelligence (AI), machine learning dan big data.

Kebun Binatang Panzhihua di Provinsi Sichuan, Cina dituduh membuat hewan buas menjadi kelebihan berat badan atau obesitas oleh netizen. Tuduhan tersebut muncul setelah beredarnya video beruang dan macan tutul yang terlihat kelebihan berat badan viral di media sosial.

Video tersebut viral lantaran kedua hewan pemangsa tersebut terlihat sangat gemuk dan jauh dari citra yang tertanam di macan dan beruang dengan citra gesit.

Pada bulan Maret tahun ini, salah satu leopard kebun binatang tersebut menjadi viral karena penampilannya yang "chubby". Netizen membandingkannya dengan Clawhauser, seekor cheetah yang kelebihan berat badan dari film "Zootopia."

Tak lama setelah itu, beruang hitam yang kelebihan berat badan juga menarik perhatian online, dengan tanda putih di dadanya yang memberinya julukan beruang Nike.

Ilmuwan dari World Animal Protection, Sun Quanhui, menjelaskan macan tutul adalah kucing besar yang biasanya berkeliaran di area seluas puluhan kilometer persegi di alam liar. Dengan kondisi ruang terbatas di kebun binatang menyulitkan untuk memenuhi kebutuhan latihan mereka.

"Di kebun binatang, leopard tidak perlu mengeluarkan energi untuk berburu makanan atau khawatir tentang kelaparan, yang dapat dengan mudah menyebabkan kelebihan nutrisi dan kenaikan berat badan berlebihan," ujar Sun dikutip dari Newsflare, Rabu (9/10).

Beberapa netizen mengungkapkan kekhawatiran tentang kesehatan hewan-hewan yang kelebihan berat badan ini. Mereka menanyakan apakah fungsi fisik hewan-hewan tersebut mungkin menurun dan apakah mereka lebih rentan terhadap penyakit.

Merespon tanggapan miring netizen, Kebun Binatang Panzhihua menjelaskan bahwa hewan-hewan tersebut memiliki ruang terbatas untuk bergerak karena ukuran kebun binatang yang kecil. Dengan lebih banyak makanan dan aktivitas yang kurang, hewan-hewan tersebut secara bertahap menjadi kelebihan berat badan.

Kebun binatang juga menegaskan bahwa mereka tidak mengizinkan pengunjung memberi makan hewan. Mereka memasang tanda-tanda yang menyatakan, "Jangan memberi makan hewan," dan petugas yang mengingatkan pengunjung.

Selain itu, staf kebun binatang meyakinkan bahwa hewan-hewan tersebut menjalani pemeriksaan rutin oleh dokter hewan yang khusus dan memiliki diet seimbang.

"Makanan mereka tidak monoton, terdiri dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan suplemen. dan dalam pemeriksaan kesehatan terbaru, hewan-hewan tersebut dalam kondisi yang cukup baik," klaim staf kebun binatang.

Untuk meningkatkan aktivitas hewan, kebun binatang telah memperluas kandang leopard dengan menggabungkan dua bagian menjadi satu. Selain itu, penjaga berusaha mendorong pergerakan dengan menggantung daging lebih tinggi sehingga leopard harus melompat untuk mencapainya.

Namun, kebun binatang sampai dengan saat ini masih mencari dana untuk dapat memperluas lahan tempat tinggal hewan buas.

Sebagaimana diketahui, Biaya masuk kebun binatang adalah 2 yuan atau setara dengan Rp 4.400 per orang pada hari biasa dan 3 yuan atau setara dengan Rp 6.600 saat hari libur, dan belum ada kenaikan harga sejak 2008.