IDXChannel - Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada pagi hari ini, Selasa 5 November 2024. Basuki tiba sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi berwarna biru.

Basuki membenarkan bahwa dirinya bakal dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Undangannya seperti itu (dilantik)," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Belum lama ini, Basuki Hadimuljono mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Ini bukan saya mendahului, tapi menurut Pak Setneg, saya masih di IKN. Sekarang Plt. sudah berhenti, dan sedang diurus oleh Pak Setneg (menjadi Kepala Otorita IKN)," kata Basuki dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mempercepat pembangunan IKN. Terutama untuk pemenuhan kantor lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

"Waktu saya bertemu Pak Prabowo, beliau menyampaikan akan dipercepat, kalau sekarang yang sudah dibangun eksekutifnya, ke depan yudikatif dan legislatif sudah dibangun," kata Basuki.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel – Arab Saudi melaporkan defisit anggaran sebesar SR30,23 miliar (asumsi kurs Rp127 triliun) untuk kuartal III-2024. Angka itu turun 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy).

Kementerian Keuangan Saudi mengatakan, total defisit untuk sembilan bulan yang berakhir pada September 2024 adalah SR57,96 miliar (Rp243,47 triliun). Angka itu masih sejalan dengan perkiraan kementerian sebelumnya.

Adapun pendapatan pemerintah pada kuartal III-2024 mencapai SR309,21 miliar atau meningkat 20 persen yoy. Di sisi lain, pengeluaran juga meningkat, naik 15 persen menjadi SR339,44 miliar, sehingga mengakibatkan defisit anggaran sebesar SR30,23 miliar.

Pendapatan minyak menyumbang 62 persen dari total pendapatan Kerajaan Arab Saudi, yang mencapai SR190,87 miliar, selama Juli-September 2024. Jumlah itu mengalami kenaikan 30 persen yoy. Sementara pendapatan non-minyak selama periode yang sama menyumbang 38 persen sisanya, yang mencapai SR118,34 miliar, atau naik 6 persen yoy.

Pada sektor pendapatan nonmigas Saudi, pajak atas barang dan jasa selama kuartal III-2024 menyumbang 62 persen, mencapai SR73,94 miliar, atau naik sebesar 5 persen yoy.

Pertumbuhan paling menonjol terjadi pada “pajak lainnya”, yang melonjak hingga 69 persen hingga mencapai SR5,31 miliar. Kemenkeu Saudi mengungkapkan bahwa pajak tersebut terutama mencakup pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, seperti zakat perusahaan, serta pajak lain yang tidak disebutkan.

Belanja pegawai menyumbang porsi terbesar dari pengeluaran Pemerintah Saudi pada triwulan ketiga tahun ini, yakni mencapai 41 persen atau sebesar SR138,63 miliar. Angka itu mencerminkan peningkatan sebesar 6 persen selama periode tersebut.

Pengeluaran untuk barang dan jasa mencapai 24 persen, dengan total SR82,69 miliar, dengan kenaikan sebesar 15 persen yoy. Adapun belanja modal untuk aset nonfinansial mencapai 14 persen, mencapai SR48,15 miliar, menandai peningkatan sebesar 17 persen. Khususnya, subsidi tumbuh signifikan, naik sebesar 10 persen hingga mencapai SR7,44 miliar.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel- Perampingan jumlah perusahaan pelat merah akan terus dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Targetnya, akan tersisa 30 perseroan saja.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemangkasan jumlah BUMN dilakukan melalui beberapa skema, salah satunya lewat konsolidasi bisnis

“Tentu sejalan dengan yang disampaikan kita terus mengkonsolidasikan BUMN-BUMN yang ada di kita,” ujar Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).

Sebelumnya jumlah BUMN mencapai 114 yang terdiri dari 24 klaster. Namun, berkurang menjadi 47 perusahaan dengan 12 klaster hingga 2024. Erick memastikan, angkanya bakal dirampingkan menjadi 30 dengan 11 klaster.

“Dan sejalan dengan itu kita turunkan total klasternya dari 24 menjadi 12, lalu dari 114 BUMN menjadi 47, dan sekarang ke depan menjadi 11 klaster dan 30 BUMN,” kata dia.

Erick Thohir berharap pengurangan jumlah klaster dan perseroan ini bisa dilakukan dalam beberapa tahun-tahun mendatang.

Sayang, dia belum mau memberikan penjelasan lebih lanjut terkait klaster BUMN mana yang akan dihilangkan. Adapun, 12 klaster yang ada saat ini diantaranya sektor jasa dan pendukung pariwisata, sektor telekomunikasi dan media, sektor energi, minyak, dan gas, sektor kesehatan, sektor manufaktur.

Kemudian, sektor pangan dan pupuk, sektor perkebunan dan kehutanan, sektor mineral dan batubara, sektor asuransi dan dana pensiun, sektor keuangan, sektor infrastruktur, dan sektor logistik.

“Ini yang kembali waktu itu saya tawarkan ke pimpinan Komisi VI dan tentu wakil daripada rakyat anggota Komisi VI bahwa banyaknya BUMN itu tidak mencerminkan kesehatan sebuah usaha,” ujar dia.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan bertemu dengan Ford Motor Company dan Volkswagen (VW) di luar negeri. Pertemuan ini dijadwalkan di sela-sela Presiden melakukan kunjungan ke negara mitra.

Adapun, Ford Motor Company merupakan perusahaan otomotif asal Amerika Serikat (AS). Sedangkan VW adalah perusahaan manufaktur dan otomotif berbasis di Jerman.

Rencana Kepala Negara itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).

Menurut dia, Prabowo, Ford Motor Company, dan VW bakal membahas investasi di sektor electric vehicle (EV) battery di Tanah Air.

“Dan disini tentu dengan rencana kunjungan bapak Presiden, kemarin kita sudah masukkan ke pak Menteri Luar Negeri juga untuk mulai berdiskusi mendorong investasi Ford Motor Company di Indonesia,” ujar Erick.

Pemerintah ingin Indonesia menjadi pemain rantai pasok (supply chain) EV battery kelas dunia. Berbagai langkah strategis diambil otoritas agar bisa mendorong hilirisasi di dalam negeri.

“Kita ingin menjadi sebuah supply chain ekosistem EV battery dunia, dan juga Volkswagen,” katanya.

Soal hilirisasi, pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID menggandeng perusahaan asal China, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

CATL dan MIND ID telah sepakat membentuk kerja sama patungan atau joint venture (JV), khususnya untuk mulai membangun ekosistem hulu yakni pabrik baterai.

“Karena kita sendiri untuk kerja sama dengan CATL MIND ID, yang total investasinya USD5,5 miliar, ini 2026 sudah keluar baterainya,” ujar dia.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menggabungkan alias merger PT Pelni (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ke dalam PT Pelindo (Persero). Aksi korporasi ini untuk mendukung industri maritim nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir menilai, konsolidasi ketiga perusahaan akan menjadi satu kekuatan besar, terutama di sektor pelabuhan dan kelautan.

“Dan kita rencana Pelindo ini pun kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut, karena kita ini kan negara maritim,” ujar Erick saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, tanpa konsolidasi hanya akan membuat bisnis perusahaan pelat merah terpisah-pisah saja. Bahkan tidak bisa bersaing di pasaran.

“Kalau kita terpotong-potong (bisnis) antara kebijakan daripada tentu pelabuhan, pengiriman, Pelni, dan ASDP, itu tidak menjadi suatu keuangan, kita akan salah bersaing,” ujar dia.

Lemahnya sektor kepelabuhanan dan kelautan membuat Indonesia kebanjiran produk impor. Selain itu, terjadi praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah (dumping)

“Akhirnya apa? Tembusnya barang-barang impor dari berbagai negara. Nah ini kita harus mulai punya keberpihakan, bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita untuk akses daripada impor,” tutur Erick.

“Karena banyak sekali sekarang impor ini juga dumping impor, sehingga membunuh UMKM kita. Nah ini kita coba konsolidasikan tidak lain kita bukan mau memproteksi, tetapi bagian fairness,” kata dia.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) akan digelar pada Selasa (5/11/2024) waktu setempat dengan kandidat Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat.

Ekonom Panin Sekuritas, Felix Darmawan menuturkan, berdasarkan data polling terbaru RealClearPolling, Donald Trump unggul dengan 67,1 persen dukungan dibandingkan dengan Kamala Harris yang memeroleh 33,1 persen.

"Kesenjangan ini mencerminkan keunggulan yang cukup besar bagi Trump, meskipun situasi ini masih bisa berubah hingga hari pemilihan. Peta dukungan memperlihatkan bahwa wilayah-wilayah tengah dan selatan AS didominasi oleh dukungan untuk Trump, yang menunjukkan pengaruh kuat Partai Republik di sana," kata dia dalam risetnya, Senin (4/11/2024).

Di sisi lain, ada beberapa negara bagian yang menjadi medan pertempuran, atau yang dikenal sebagai "swing states." Negara-negara bagian ini sangat strategis karena masih memiliki potensi untuk berpindah dukungan ke salah satu kandidat.

Fokus kampanye kedua kandidat kemungkinan besar akan tertuju pada negara-negara bagian ini, mengingat pengaruh mereka yang besar terhadap perolehan suara total di tingkat nasional.

Selain itu, hal ini mungkin disebabkan oleh kampanye populisnya yang efektif, fokus pada isu ekonomi dan keamanan yang relevan bagi pemilih, kelemahan dari kubu Kamala Harris yang mengalami penurunan dukungan, serta pengaruh pemberitaan media yang cenderung positif terhadap Trump.

"Sehingga, jika menggabungkan antara apa yang penting dalam pilpres AS, yakni persoalan ekonomi (inflasi dan ketenagakerjaan) dan Donald Trump dianggap lebih mampu untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik, maka hal tersebut menjadikan Donald Trump cukup diunggulkan dalam kontestasi pilpres AS 2024," ujar Felix.

Harapan Rakyat AS

Dia mengatakan, masyarakat AS dalam survei Pewresearch pada September 2024 menganggap persoalan ekonomi menjadi krusial yang harus diselesaikan oleh kedua calon presiden. Bagi para pemegang suara, khususnya untuk persoalan volatilitas inflasi, ketersediaan pekerjaan, dan kebijakan fiskal (pajak dan belanja pemerintah).

"Kami mencoba untuk melakukan perbandingan proposal kebijakan, khususnya di bidang ekonomi, seperti kebijakan perpajakan, perdangangan internasional, serta hal lainnya antara Kamala Harris dan Donald Trump yang bisa berdampak cukup signifikan dan berimplikasi pada volatilitas pasar keuangan dan ekonomi global," kata Felix.

"Keduanya mengusung visi yang sangat kontras, terutama dalam hal perpajakan, perdagangan internasional, regulasi industri, dan perlindungan tenaga kerja," ujar Felix.

Utang AS Mencatat Rekor

Felix menambahkan, persoalan utang publik menjadi salah satu isu yang panas dalam menyambut pemilu presiden AS 2024 karena Departemen Keuangan AS mencatatkan peningkatan total utang AS yang mencapai USD35,4 triliun pada September 2024.

"Utang AS meningkat dengan kecepatan USD1 triliun sekira setiap 100 hari," katanya.

Lebih lanjut diakuinya, beban pembayaran bunga utang AS melesat sebesar USD2,4 miliar per hari. Jumlah rata-rata itulah yang dibayarkan oleh Departemen Keuangan AS untuk membayar bunga neto di sepanjang 2024 yang secara agregat mencapai USD882 miliar.

"Nilai tersebut setara dengan 3,06 persen dari PDB AS dan 18 persen dari pendapatan federal, menjadi belanja terbesar dalam anggaran federal melampaui belanja militer dan medicare," tutur Felix.

Yield Obligasi AS Naik

Kenaikan imbal hasil obligasi AS pada berbagai tenor menjadi sebuah indikator jika pasar cukup mem-price in peluang Donald Trump untuk memenangi pemilu AS 2024.

"Karena Trump adalah kandidat yang pro-growth dengan pelonggaran fiskal dan deregulasi yang ditawarkannya. Di bawah Trump, level ekonomi tumbuh 4 persen dengan tingkat inflasi 2-4 persen dapat menghasilkan imbal hasil obligasi jangka panjang di 6-8 persen," kata Felix.

Di sisi lain, sambungnya, kombinasi dari pelonggaran fiskal serta tingginya utang (serta pembayaran bunga utang) yang dikhawatirkan dapat memperlembar defisit, serta berpotensi meningkatkan suplai penerbitan (US Treasury) UST, sehingga mendorong peningkatan suplai UST lebih tinggi seiring tuntutan risk premium dari para investor.

Lebih jauh, Felix menjelaskan, perbandingan rasio imbal hasil emas dengan UST menggambarkan pergeseran signifikan dalam sentimen investor, dengan preferensi yang semakin besar terhadap emas dibandingkan UST.

Secara historis, baik emas maupun UST dianggap sebagai aset safe haven, tetapi daya tarik keduanya dapat berubah tergantung pada konteks keuangan yang lebih luas.

"Ketika investor beralih ke emas daripada Treasury, hal ini sering menunjukkan ketidakpercayaan terhadap utang pemerintah, sebuah tren yang diamati berbagai analisis ekonomi selama periode ketidakstabilan ekonomi, inflasi tinggi, atau ketidakpastian geopolitik," ujarnya.

Dampak Pilpres AS ke Pasar Keuangan Global dan RI

Felix menilai, naiknya elektabilitas Donald Trump pada Pilpres AS meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan seiring berbagai program yang diajukan berpotensi meningkatkan inflasi dan tingginya kebutuhan penerbitan UST.

"Kami menilai jika dalam fenomena di pasar keuangan global, khususnya di AS dapat menjadi sebuah hal yang menandakan jika turbulensi di pasar keuangan global tidak dapat dielakkan. Setidaknya hal tersebut tercermin dari pergerakan MOVE Index dan Volatility Index," tuturnya.

"Seiring dengan ketidakpastian politik AS dengan unggulnya Donald Trump yang berdampak pada peningkatan inflasi dan defisit anggaran yang lebar, terus naiknya tingkat utang dan bunga utang As ke level tertinggi, dan berkurangnya tone dovish dari The Fed dapat berpotensi mengganggu stabilitas pasar keuangan domestik, khususnya bagi IHSG, arus inflow investor asing, dan Rupiah," kata Felix.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan mengkaji lebih dalam terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall alias tanggul laut raksasa.

Menurutnya, permukaan tanah di Jakarta turun sekira 10 cm setiap tahunnya. Sehingga dalam 10 tahun, muka tanah di Jakarta diperkirakan amblas hingga satu meter.

"Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai Giant Sea Wall. Nah ini yang kita akan pelajari lebih dalam lagi," kata AHY usai meninjau proyek tanggul pengaman pantai di Utara Jakarta, Senin (4/11/2024)

Berdasararkan kajian awal dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, apabila land subsidence atau penurunan tanah di Jakarta terus berlangsung, maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B atau Giant Sea Wall sepanjang 21 km.

Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112 ribu meter persegi (m2) dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun.

"Pada saatnya akan saya sampaikan secara utuh kepada publik hasil kajian tersebut. Yang jelas, tujuan utamanya sekali lagi adalah menyelamatkan masyarakat kita dari bahaya banjir dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang," kata AHY.

Pembangunan tanggul laut masuk dalam kategori upaya penanganan banjr rob tahap B.

Wamen Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti mengatakan, penanganan banjir rob tahap A, meliputi pembangunan tanggul pantai dan muara sungai, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air, serta penataan kawasan (2014-2024).

Diana menambahkan, upaya penanganan ancaman banjir rob di pesisir utara Jakarta juga dilakukan dengan membangun jaringan sanitasi warga. Saat ini, tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1.

"Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240 ribu meter kubik (m3) per hari. Progres sekitar 20 persen dan masa pelaksanaan sampai 2027," kata Diana pada awal November lalu.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap fakta bahwa muka tanah di Jakarta Utara (Jakut) turun 10 cm setiap tahunnya.

Sehingga, kata AHY, jika dikalkulasikan selama 10 tahun atau dua periode presiden, permukaan tanah di Jakarta, khususnya bagian Utara sudah amblas sekira satu meter.

"Muara Baru di Jakarta Utara ini juga termasuk daerah yang land subsidence-nya itu paling parah. Setiap tahun itu bisa turun permukaan tanahnya hingga 10 cm. Jadi kalau 10 tahun itu satu meter," kata AHY di Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, permukaan air laut juga terus mengalami peningkatan akibat pemanasan global. Fenomena inilah yang menurutnya dapat mengancam wilayah pesisir Jakarta tenggelam.

"Satu meter itu cukup dalam. Tentunya ini bisa terjadi banjir (rob). Kita perlu memproyeksikan bagaimana Jakarta 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang sebetulnya menjadi tantangan kita," ujar AHY.

Dia menuturkan, penurunan muka tanah juga dipercepat, salah satunya akibat pengambilan air tanah oleh masyarakat. Sehingga salah satu yang menjadi solusi dari pemerintah adalah menekan penggunaan air tanah.

AHY menyebut, Jakarta telah memiliki tiga SPAM tambahan yang nantinya berguna untuk menyuplai kebutuhan air masyarakat, seperti SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Regional Karian-Serpong, dan SPAM Ir. H. Djuanda.

SPAM Regional Jatiluhur I mampu menyediakan air 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.

"Kementerian PU selama ini berupaya juga untuk menambah suplai air dari Jatiluhur, dari Karian yang tengah dibangun saat ini agar cukup atau paling tidak mengurangi kebutuhan kita mengambil air tanah," kata AHY.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso angkat bicara mengenai komentar Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan S Lukminto, yang menuding Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 sebagai biang kerok runtuhnya industri tekstil Indonesia.

Budi menilai tanggapan bos Sritex tersebut lantaran belum memahami maksud dan tujuan dari Permendag 8/2024 tersebut.

"Ya saya enggak tahu, mungkin beliau juga belum paham isi Permendag-nya ya mungkin," kata Budi saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Budi pun memaparkan pokok aturan Permendag 8/2024, yang dinilainya justru melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia menyebutkan ada empat pokok aturannya.

"Tahu enggak aturannya impor Permendag 8? TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) itu kan impornya, (pertama) persyaratan impor TPT itu harus ada pertimbangan teknis dari perindustrian. Syarat impor TPT," kata Budi.

Kemudian pokok kedua dari aturan Permendag 8/2024, Budi mengatakan TPT sudah mendapatkan aturan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Jadi per meter itu dikenakan sekian ribu, macem-macem lah, tergantung HS-nya. Ya itu yang kedua," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan yang ketiga mengenai pakaian jadi. Dia menjelaskan impor untuk pakaian jadi sudah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) nomor 7 tahun 2024, yang mengatur kuota impor pembatasan tersebut.

"Yang keempat, Pakaian Jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi sebenarnya, kemendag ini sudah membantu ya semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," ujarnya.

Namun, Budi tidak menampik adanya itikad Kemendag bersama Kementerian dan Lembaga terkait, untuk mengkaji ulang Permendag 8/2024 tersebut.

Budi juga menegaskan Kementerian Perdagangan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perihal Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Budi menekankan Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan direview kembali.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana aja," kata Budi.

Sebelumnya, bos PT Sritex, Iwan S Lukminto menuding (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor itu membuat sengsara industri TPT di Indonesia.

Dia mengatakan, semenjak diterapkannya aturan tersebut, banyak industri TPT yang carut marut dan mulai gulung tikar sampai saat ini.

"Jadi begini kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tau ya, semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam, sampai ada yang tutup ya," ujar Iwan kepada wartawan di Kantor Kemenperin Jakarta, Senin lalu (28/10/2024).

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Pihaknya bahkan cenderung belum mau merevisi beleid tersebut karena sudah jelasnya aturan yang dimaksudkan.

Budi mengatakan, apabila Permendag 8/2024 dianggap sebagai biang kerok carut marutnya industri tekstil Indonesia, justru itu salah ditafsirkan. Menurut dia, khususnya mengenai produk tekstil, Permendag 8/2024 memiliki empat aturan utama.

"Tahu enggak aturannya impor Permendag 8? TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) itu kan impornya, (pertama) persyaratan impor TPT itu harus ada pertimbangan teknis dari perindustrian. Syarat impor TPT," ujarnya saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kemudian pokok kedua dari aturan Permendag 8/2024, Budi mengatakan, TPT sudah mendapatkan aturan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Jadi per meter itu dikenakan sekian ribu, macem-macem lah, tergantung HS-nya. Ya itu yang kedua," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan yang ketiga mengenai pakaian jadi. Menurutnya, impor untuk pakaian jadi sudah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) nomor 7 tahun 2024, yang mengatur kuota impor pembatasan tersebut.

"Yang keempat, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi sebenarnya, Kemendag ini sudah membantu ya semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan rencana untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Menurutnya, saat ini pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah berkoordinasi perihal Permendag tersebut. Bahkan, Budi juga menekankan Permendag 8/2024 bukan untuk direvisi, namun akan dikaji ulang.

"Bukan revisi, tapi review. Ya review itu kan setiap saat boleh, mana aja," katanya saat ditemui selepas membuka Action Climate and Trade (ACT) High Level Policy Dialogue di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menerangkan, peninjauan ulang Permendag soal impor dapat dilakukan lantaran bersifat dinamis. Terutama, tergantung pada penyesuaian kebijakan maupun situasi yang berlangsung.

"Review itu, kan dulu sering saya bilang ya bahwa Permendag terkait dengan kebijakan impor atau produk-produk apa itu kan dinamis. Dia akan selalu berkembang sesuai dinamika ekonomi kita, kita enggak boleh kaku juga. Jadi itu terus berkembang," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memaparkan maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur perihal impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Pihaknya bahkan cenderung belum mau merevisi beleid tersebut karena sudah jelasnya aturan yang dimaksudkan.

Budi mengatakan, apabila Permendag 8/2024 dianggap sebagai biang kerok carut marutnya industri tekstil Indonesia, justru itu salah ditafsirkan. Menurut dia, khususnya mengenai produk tekstil, Permendag 8/2024 memiliki empat aturan utama.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Realisasi impor beras Perum Bulog menyentuh 2,75 juta ton dari target pemerintah sebesar 3,6 juta ton hingga akhir 2024. Dari jumlah itu, 850 ribu ton masih dalam proses pengiriman.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan, beras yang didatangkan dari negara mitra bukan lah impor beras baru, melainkan realisasi penugasan sebelumnya.

Dia pun memastikan Bulog tak lagi mengambil beras dari negara lain, selama serapan dalam negeri bisa terpenuhi.

“Enggak ada (impor baru), jadi ini bukan impor beras baru, tolong teman-teman ya, nanti saya dimarahi sama publik, 'wah ini Menteri gitu',” ujar Zulhas saat ditemui di gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Meski begitu, pemerintah mendorong agar Bulog segera mempercepat proses pengiriman sisa beras impor sebesar 850 ribu di tahun ini.

“850 ribu ton yang belum ya, jadi itu akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai, 850 ribu itu bisa masuk semua,” kata dia.

“Berarti stok kita akan jauh lebih banyak lebih siap, lebih kuat, dan saya kira di bawah pak Dirut inilah stok yang terkuat selama ini, yang terbaik, terbagus,” ujarnya.

Untuk diketahui, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang diamankan Bulog mencapai 1,6 juta ton. Bahkan, diproyeksi menyentuh 2 juta ton pada Desember 2024.

“Kita memang kerja harus detail kan, nah kita ke sini (gudang Bulog), teman-teman bisa lihat memang stok kita sekurang-kurangnya akhir tahun ini bisa 2 juta,” ujar Zulhas.

(Dhera Arizona)