IDXChannel – Peran rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi sangatlah penting. Rumah tangga yang dimaksud adalah individu maupun kelompok yang menggunakan barang atau jasa.

Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen memiliki pengaruh yang sangat krusial pada permintaan barang dan jasa di pasar. Permintaan yang tinggi tentunya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi mereka. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Lantas, apa saja peran rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi? Agar tidak bingung, IDXChannel merangkum penjelasannya sebagai berikut.

Peran Rumah Tangga Konsumsi

Dalam kegiatan ekonomi suatu negara, rumah tangga mempunyai tiga peran penting, yakni peran pengendali perekonomian, produsen, dan konsumen. Adapun rumah tangga konsumen sendiri memiliki peran yang sangat krusial yakni menyerap hasil produksi produsen dan membuat perekonomian tetap berjalan.

Rumah tangga konsumen merupakan pelaku atau konsumen yang menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Rumah tangga konsumen membeli berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain sebagai konsumen, rumah tangga konsumen juga berperan sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya ekonomi yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa.

Beberapa faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen antara lain sebagai berikut.

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah kemampuan manusia untuk melakukan pekerjaan. Rumah tangga konsumen menawarkan tenaga kerja mereka kepada produsen dengan imbalan upah atau gaji.

2. Tanah

Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai macam barang, seperti tanaman pangan dan bahan tambang. Rumah tangga konsumen yang memiliki tanah dapat menyewakan tanah mereka kepada produsen dengan imbalan sewa tanah.

3. Modal

Modal adalah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk membiayai kegiatan produksi. Rumah tangga konsumen dapat menabung dan menginvestasikan uang mereka untuk mendapatkan modal. Nantinya, modal tersebut bisa dipinjamkan kepada produsen dengan imbalan bunga.

4. Usaha

Rumah tangga konsumen yang memiliki jiwa wirausaha dapat memulai usaha mereka sendiri dan menjadi produsen.

Peran rumah tangga konsumen sebagai penyedia faktor produksi berpengaruh terhadap penawaran faktor produksi di pasar. Penawaran yang tinggi akan mendorong produsen untuk menggunakan teknologi yang lebih hemat biaya. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga barang dan jasa.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menaikkan status Pelabuhan Muara Sempara (PMS) dari terminal khusus (tersus) menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Pelabuhan yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara itu berlokasi di dalam Kawasan Industri yang dikelola oleh PT Virtue Dragon Nickel Industrial (VNDI).

"Kami mendukung konektivitas dari dan ke Muara Sampara. Sekarang ini yang perlu kita sempurnakan yaitu menaikkan status PMS dari terminal khusus menjadi badan usaha pelabuhan," kata Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi lewat keterangan resmi, Minggu (21/7/2024).

Pernyataan itu disampaikan Menhub saat mengunjungi Pelabuhan Muara Sempara kemarin. Dia bertemu dengan Direktur VNDI, Xu Saotang dan Direktur PT Obsidian Stainless Steel, Lian Wei. Kedua perusahaan memiliki smelter nikel.

Menhub mengatakan, saat ini Pelabuhan Muara Sempara hanya melayani bongkar muat kedua perusahaan tersebut. Dengan kenaikan status menjadi BUP, maka pelabuhan ini nantinya bisa digunakan oleh perusahaan lain. Dengan begitu, pemerintah bakal memperoleh tambahan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Ada dua manfaat yang didapat dari peningkatan dari tersus menjadi terminal umum. Pertama, kita memberikan kepastian hukum bahwa apa yang dibuat atau dioperasikan itu sesuai dengan ketentuan. Dan sebaliknya, pemerintah memastikan bahwa regulasi itu berjalan dengan baik," kata Menhub.

Selain itu, Menhub juga mendorong kepada operator pelabuhan lain di Indonesia untuk mengajukan izin untuk menaikkan statusnya menjadi BUP. Dengan status BUP, pelabuhan juga beroperasi sesuai aturan, terutama dari sisi keselamatan dan pelayanan.

(RFI)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bertemu dengan Pendiri & Managing Director Director InterGlobe Aviation Limited (IndiGo), Rahul Bhatia di kantornya, Jumat (19/7/2024). IndiGo merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di India.

Dalam pertemuan tersebut, Erick berdiskusi dengan Rahul untuk mempelajari bagaimana IndiGo sukses membangun industri penerbangan di India. Sebagai salah satu maskapai besar di India, IndiGo menawarkan layanan penumpang dan kargo.

“Saya menerima kunjungan pendiri dan Managing Director InterGlobe Aviation Limited (IndiGo), Mr. Rahul Bhatia. Saya berdiskusi dan mempelajari bagaimana kesuksesan IndiGo membangun industri penerbangan di India,” ujar Erick dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (21/7/2024).

Menurut Erick, pertemuan tersebut penting bagi BUMN di industri penerbangan yang selama ini terus meningkatkan layanan penerbangan, baik domestik maupun internasional. Dia menyinggung tiga BUMN, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan anak usahanya, PT Citilink Indonesia, serta PT Pelita Air Service (PAS) yang kini berada di bawah kendali PT Pertamina (Persero

“Ini tentu baik bagi BUMN yang ingin terus memajukan industri penerbangan melalui Garuda, Citilink, dan Pelita. Salah satunya dengan terus meningkatkan pelayanan penerbangan domestik agar semakin baik dan profesional,” katanya.

Mantan Presiden Inter Milan itu tak mengungkapkan alasan di balik kunjungan bos IndiGo tersebut, termasuk kemungkinan rencana investasi atau rencana membuka rute penerbangan di Indonesia.

(RFI)

IDXChannel - Indonesia dinilai kaya akan sumber daya alam (SDA) yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya di mana angka kemiskinan masih tinggi.

Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Perencanaan Strategis, Idris Sihite mengatakan, pengelolaan SDA di Indonesia menciptakan anomali karena sumber daya yang seharusnya bisa berdampak positif bagi ekonomi warga sekitar tambang justru mereka hanya mendapatkan dampak buruk akibat kegiatan pertambangan yang tidak bertanggung jawab.

"Berdasarkan hasil diskusi Kementerian ESDM dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menyimpulkan adanya anomali terhadap pengelolaan sumber daya alam di sejumlah wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam justru angka kemiskinannya cukup tinggi. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan," kata Idris lewat keterangan resmi, Minggu (21/7/2024).

Pernyataan itu disampaikan Idris saat memberikan sambutan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan antara Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel). FGD tersebut membahas praktik pertambangan yang ada di Sumsel.

Menurut Idris, anomali tersebut harus dihentikan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) seperti pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan akademisi. Dia menilai, masalah ini menjadi pekerjaan rumah bersama.

"Ini pekerjaan rumah kita bersama untuk mengatasi persoalan tersebut, apakah tata kelola sumber daya alam sudah sejalan dengan tujuan pasar 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata pria yang berlatar belakang jaksa itu.

Idris menyebut, Sumsel merupakan provinsi yang memiliki kekayaan cadangan batu bara terbesar kedua di Indonesia sebanyak 9,3 miliar ton. Pada 2023, produksi batu bara di wilayah ini mencapai 104,68 juta ton dengan kontribusi kepada negara, terutama dari royalti sebesar Rp9,9 triliun. Namun, kekayaan tersebut tidak mampu mengurangi kemiskinan di provinsi Sumsel yang mencapai 10,97 persen.

Menurut Idris, salah satu penyebab anomali tersebut karena banyaknya pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal di Sumsel yang mencari keuntungan sesaat tanpa menghiraukan aturan. Sumsel, kata dia, menjadi lokasi PETI terbanyak di Indonesia. Dia mengingatkan PETI merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.

(RFI)

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi meninjau progres pembangunan kereta api (KA) Trans Sulawesi rute Makassar-Parepare. Saat ini, sedang dibangun jalur ke pabrik semen milik PT Semen Tonasa, anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR).

Menhub mendorong agar kereta Makassar-Parepare tak hanya digunakan sebagai angkutan penumpang, melainkan juga sebagai moda transportasi barang. Oleh karena itu, jalur cabang (siding track) dari Stasiun Mangilu, Kabupaten Pangkep menuju pabrik semen Tonasa tengah dipercepat.

"Tentu ada upaya-upaya yang dilakukan sehingga konektivitas barang atau semen dari pabrik Semen Tonasa sampai ke pelabuhan, bisa diangkut menggunakan kereta api," kata Menhub melalui keterangan resmi yang dikutip Minggu (21/7/2024).

Saat ini, kata Menhub, KA Makassar-Parepare telah terbangun sepanjang 118 kilometer (km), termasuk Stasiung Mangilu-Stasiun Garongkong 56,7 km. Siding track antara Stasiun Mangilu ke pabrik semen Tonasa akan memakan jarak 15,7 km.

Menhub berharap, kehadiran siding track tersebut dapat mempercepat arus barang dari pabrik semen Tonasa menuju Stasiun Garongkong yang lokasinya dekat dengan pelabuhan. Dengan begitu, jalur kereta api ini dapat berkelanjutan.

Direktur Utama Semen Tonasa Asruddin menambahkan, kehadiran KA Trans Sulawesi memiliki manfaat yang positif baik bagi pelaku industri maupun masyarakat luas. Dia berharap KA ini berdampak secara ekonomi khususnya di Kabupaten Pangkep dan umumnya Sulawesi.

Saat ini, KA Makassar-Parepare telah beroperasi melewati tujuh stasiun dari Stasiun Mangilu di Pangkep dan Stasiun Garongkong di Kabupaten Barru. Lima stasiun lainnya yang dilewati yakni Stasiun Barru, Stasiun Tanete Rilau, Stasiun Mandelle, dan Stasiun Labakkang.

Operasional kereta tersebut menggunakan KA Andalan Celebes dan KA Lontara. KA ini melayani empat perjalanan setiap hari dengan kapasitas 270 kursi. Sejak beroperasi pertama kali hingga Juli 2024, total penumpang mencapai 377.456 dengan tingkat keterisian (load factor) 76,24 persen.

(RFI)

IDXChannel - Kepulauan Seribu tak hanya menjadi lokasi pariwisata. Salah satu bagian Provinsi DKI Jakarta itu disiapkan menjadi pusat ekonomi dan bisnis.

"Nantinya di beberapa pulau akan ada pusat ekonomi dan bisnis, bukan hanya pariwisata saja," kata Bupati Kepulauan Seribu Juanedi, Sabtu (20/7/2024).

Dia menambahkan, saat ini Kepulauan Seribu sedang dalam pengembangan. Nantinya akan menjadi Maldivenya Indonesia.

"Kepulauan Seribu sedang dikembangkan untuk dijadikan Maldive-nya Indonesia. Semoga pada tahun ini juga akan di-grounbreaking pembangunan Negeri Seribu Pulau di Pulau Panggang," katanya.

Dia berharap pembangunan Negeri Seribu Pulau tersebut tentunya bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu.

"Ke depan Kepulauan Seribu akan sama dengan daratan, akan setara dengan daratan karena mempunyai kawasan ekonomi khusus," katanya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Kabupaten Kepulauan Seribu bisa menjadi teladan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Indonesia dalam usianya yang ke-22 tahun.

"Saya berharap bisa semakin maju dan menjadi teladan dalam pembangunan berkelanjutan bagi wilayah pesisir," kata dia.

Heru mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu agar memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan wilayah termasuk di bidang kesehatan masyarakat.

(NIY)

IDXChannel - Penetapan harga eceran tertinggi (HET) baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.

Hal ini terjadi lantaran produsen dan pedagang lebih yakin lantaran MinyaKita sudah memilik kepastian harga.

"Itu karena produsen dan pedagang sekarang memiliki kepastian harga baru," ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara, Arif Mandu lewat keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Arif menambahkan, keterbatasan suplai MinyaKita di pasar akhir-akhir ini salah satunya diakibatkan belum naiknya HET.

Dia menambahkan, pihaknya memiliki kendala dalam menyimpan stok MinyaKita tersebut.

"Bisa karena suplai ditahan menunggu HET baru atau bisa juga karena faktor lain," kata dia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan HET terbaru minyak goreng rakyat atau MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter dari harga sebelumnya Rp14 ribu per liter.

(NIY)

IDXChannel - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyalurkan dana kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp18,97 miliar di Sumatera Selatan (Sumsel).

"Penyerahan itu merupakan salah satu upaya mengakselerasi penyaluran KUR pada semester II/2024 di Sumsel," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekomonian Ferry Irawan, Sabtu (20/7/2024).

Dia menambahkan, debitur penerima KUR ini terdiri dari pelaku usaha, wanita, dan juga penyandang disabilitas.

Kemenko Perekonomian mencatat realisasi penyaluran KUR di Sumsel sampai dengan periode Juni 2024 telah mencapai Rp4,34 triliun.

"Dengan mempertimbangkan kondisi socio economic status (SES) di wilayah itu penyaluran KUR dapat dioptimalkan lagi," kata dia.

Sementara itu, dari data Kemenko Perekonomian, penerima KUR terbesar di Pulau Sumatra, salah satunya adalah Provinsi Sumsel.

Namun, pihaknya berharap realisasi penyerapan KUR di wilayah itu dapat ditingkatkan.

“Program KUR maupun PSR di Sumsel diharapkan dapat ditingkatkan lagi,” katanya.

(NIY)

IDXChannel - Bonus demografi hingga fenomena teknologi robotik menjadi perhatian para praktisi human capital agar tidak menjadi bencana bagi Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan digital mumpuni.

Hal itu dituangkan dalam cetak biru atau blueprint yang dirumuskan praktisi human capital Tanah air untuk menuju Indonesia Emas 2024.

Chairman of Steering Committee Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK), Yunus Triyonggo mengatakan, kemajuan teknologi menjadi hal yang tak bisa dihindari generasi muda. Karena membanjirnya imaging technology ke semua negara dengan adanya teknologi robotik menjadi tantangan buat Indonesia.

"Bagaimana mempersiapkan kita untuk tidak menjadi korban dari hadirnya perkembangan teknologi tersebut. Dan di situlah terkandung makna bagaimana kita punya peluang untuk melakukan intervensi. Intervensi yang memberikan dampak eksponensial mengenai bagaimana memengaruhi kehidupan kita, cara kita bekerja, cara kita berinteraksi, dan sebagainya," ujar Yunus dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (20/7).

Dia menambahkan, dalam pengembangan SDM seharusnya concern kepada digital talent dengan mempercepat program yang berkontribusi untuk masa depan Indonesia. Menurut Yunus, manusia harus menguasai secepatnya kemajuan teknologi sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kemampuan SDM, sambungnya, penting untuk mengejar bonus demografi yang akan dialami Indonesia. Jepang yang menyadari bonus demografi pada 1970 berusaha mengejarnya selama 20 tahun sebelum akhirnya menjadi negara maju.

"Nah ini adalah salah satu ilustrasi ya bagaimana 2045 itu kita akan diproyeksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 5 di dunia. Tentunya proyeksi ini harus kita sambut dengan gegap gempita untuk bisa mewujudkannya," tutur Yunus.

Dia menuturkan, dependensi rasio Indonesia diperkirakan akan terendah di 2030. Artinya, 64 persen sampai 70 persen penduduk Indonesia di tahun itu berada di usia produktif, yaitu 15 tahun sampai 64 tahun.

"Maka dari itu, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita abai, kita lalai, kita bisa menjadi bencana demografi karena akan banyak unemployment (pengangguran). Ketika banyak orang yang unskill, maka kriminalitas akan meningkat secara drastis," kata Yunus.

Untuk itu, para praktisi human capital akan membuat blueprint untuk pemerintahan baru.

Inisiatif tersebut akan dijelaskan secara detail dalam event Indonesia Human Capital & Beyond Summit (IHC-BS) yang akan digelar pada 13-15 November 2024 di Jakarta.

Indonesia Emas 2045 adalah visi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia dengan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas hidup, kemajuan teknologi, dan keunggulan di berbagai sektor. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan.

Kualitas sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif adalah kunci. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan penting untuk membentuk tenaga kerja yang kompeten. Semangat kewirausahaan dan kreativitas juga harus didorong agar mampu bersaing secara global.

(FAY)

IDXChannel - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Yogyakarta terus berinovasi dan berkarya.

Mereka harus mampu membangun jejaring untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

“Kota Yogyakarta memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar, khususnya pada subsektor aplikasi, kuliner, fesyen, kriya serta film, animasi dan video yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekraf,” kata Sandiaga pada Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) Kreatif Indonesia di Kota Yogyakarta, Sabtu (20/7/20204).

Dia menambahkan, pelaku ekraf juga harus lebih melek teknologi digital. Mereka harus mampu memanfaatkan untuk memasarkan produknya yang lebih luas.

“Perlu kreativitas dan inovasi dalam menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan teknologi,” katanya.

Kemenparekraf terus berupaya mendorong kebangkitan ekonomi kreatif, salah satunya melalui Penyelenggaraan Workshop KaTa Kreatif Indonesia, seperti yang dilaksanakan di Ndalem Ngabean Resto, Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti 150 pelaku ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta.

Workshop ini memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha UMKM dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif sehingga memiliki nilai tambah dan memberikan penguatan branding dari produk-produknya.

Kemenparekraf akan terus melakukan penguatan terhadap ekosistem ekonomi kreatif secara komprehensif di Kota Yogyakarta yang terus mengembangkan simpul kabupaten/kota kreatif berdasarkan subsektor ekonomi kreatifnya.

(NIY)

IDXChannel - Wakil Menteri (Wamen) Investasi/BKPM Yuliot membeberkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian untuk pengadaan mesin dan peralatan pertanian.

"Kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi seperti yang sedang berjalan di Merauke melalui pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik," kata Yuliot dalam keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Bahkan, kata dia, pemerintah juga siap untuk memberikan fasilitas pembebasan bea masuk pada sektor pertanian tersebut diberikan terutama bagi mekanisasi pertanian perkebunan dalam rangka ketahanan pangan dan energi.

"Fasilitas importasi mesin peralatan untuk sektor pertanian itu kan tidak ada. (Saat) ini harus melalui mekanisme normal, bayar bea masuk," katanya.

"Padahal kebutuhan kita ke depan khususnya untuk pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor pertanian kita masukkan sebagai sektor yang mendapatkan fasilitas," kata dia.

Yuliot juga membeberkan perkembangan investasi perkebunan tebu dan industri gula di Merauke. Diungkapkannya, saat ini pengembangan klaster 3 dari lahan tebu dengan luas 2 juta hektare di Kabupaten Merauke terus berjalan.

"Pembangunan industri gula klaster 3 ini direncanakan ada lima pabrik yang akan dibangun dan terintegrasi dengan bioetanol. Saat ini sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha di Kabupaten Merauke," katanya.

"Selain itu, juga telah dibangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA)," kata dia.

Rencana total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol klaster 3 di Merauke, Papua Selatan ini mencapai USD5,62 miliar atau setara Rp83,27 triliun.

Investasi tersebut terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian sebesar Rp29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi mencapai Rp150 miliar per tahun.

(NIY)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024.

Kepmendag ini merupakan wujud langkah gerak cepat pemberantasan impor ilegal serta untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Zulhas mengatakan, Kepmendag tersebut ditandan tangani pada Kamis lalu (18/7/2024) dan mulai berlaku di hari sejak penandatanganan hingga 31 Desember 2024.

"Gerak cepat Kemendag tersebut menuntaskan permasalahan banjir impor ilegal yang mempengaruhi ketahanan industri dalam negeri dan stabilitas perdagangan dalam negeri," kata Zulhas lewat keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Zulhas melanjutkan, Satgas Pengawasan Impor barang tertentu tersebut dibentuk dalam kondisi urgensi yang tinggi. Kondisi terparah yang terdampak saat ini yaitu industri tekstil dengan banyaknya pabrik yang terpaksa tutup.

"Hal itu mengakibatkan. banyaknya pabrik tekstil yang tutup, tingginya angka PHK para pekerjanya, hingga turunnya pemasukan negara," kata Zulhas.

Lebih lanjut, Mendag Zulhas mengatakan impor ilegal tersebut merugikan banyak pihak di dalam negeri. Salah dua imbasnya, lanjut Zulhas, yakni predatory pricing dan kondisi produk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI).

"Ada keluhan dari berbagai pemangku kepentingan tentang maraknya produk-produk yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara Standar Nasional Indonesia (SNI) serta pemenuhan standar-standar lainnya," kata dia.

(NIY)