IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) akan segera memberlakukan tarif pada Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bangkinang XIII-Koto Kampar dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan setelah beroperasi gratis selama lebih dari satu bulan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, pengguna jalan tol yang melintas selama beroperasi tanpa tarif sejak akhir Mei 2024 terhitung cukup tinggi. Hal itu terlihat dari total akumulasi trafik kendaraan sebanyak 112 ribu kendaraan yang melintas.

"Hadirnya Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar memberikan manfaat yang besar untuk mobilisasi dan jalur distribusi logistik, dapat memangkas waktu perjalanan dari Bangkinang ke Koto Kampar dari semula 3 jam menjadi 1-1,5 jam saja," ujar Adjib dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Lebih lanjut, Adjib mengaku pihaknya telah memberikan sosialisasi secara masif mengenai berbagai aspek, mulai dari tata cara berkendara yang baik dan benar di jalan tol, penggunaan kartu uang elektronik, hingga profil dan fasilitas, serta manfaat dan peran strategis jalan tol, yang dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, media konvensional, radio, dan media luar ruang (OOH) seperti VMS, spanduk, dan baliho.

"Edukasi terkait pentingnya keselamatan menjadi yang utama, imbauan cara berkendara pengguna jalan tol agar kebiasaan baik tersebut dapat terbentuk. Terutama terkait penggunaan kartu uang elektronik untuk mencegah terjadinya antrean," ujar Adjib.

Dengan akan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hutama Karya juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol.

Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam dan tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat.

Pengguna jalan diminta untuk segera beristirahat di tempat istirahat terdekat apabila merasa mengantuk, dan apabila terdapat keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke Call Centre Tol Pekanbaru Padang (Pekanbaru- XIII Koto Kampar) di 0812-6800-6400.

(YNA)

IDXChannel - Universitas Indonesia (UI) mengundang sedikitnya 78 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia untuk membahas perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pendidikan bisnis di Indonesia.

Bahasan tersebut coba diwujudkan dalam seminar dan workshop terkait akreditasi, yang bakal diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), di Kampus UI Depok, pada 25-26 September 2024 mendatang.

Sedianya, gelaran seminar dan workshop tersebut akan mengangkat tema Continuous Improvement of Quality Assurance for Business and Management Education in Indonesia.

Dalam event ini, FEB UI bekerja sama dengan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), Lembaga akreditasi internasional AACSB, dan Lembaga akreditasi nasional LAMEMBA.

Menurut Dekan FEB UI, Teguh Dartanto, pihaknya secara konsisten meningkatkan mutu pendidikan bisnis dan manajemen yang berkelanjutan, sehingga kualitas dan relevansinya terjaga untuk menjawab berbagai tantangan dan perkembangan kondisi ekonomi di era modern.

Saat ini, pendidikan bisnis dan manajemen di Indonesia diakui Teguh telah mengalami pertumbuhan dan transformasi yang signifikan.

"Hal ini tak terlepas dari ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan meningkatnya permintaan pekerja profesional yang mumpuni di pasar tenaga kerja di berbagai industri," ujar Teguh, dalam keterangan resminya, Rabu (17/7/2024).

Di sisi lain, menurut Teguh, pertumbuhan tersebut disertai tantangan utama yang terkait dengan mempertahankan standar hingga memastikan akuntabilitas dalam proses pendidikan.

Karenanya, kualitas dan relevansi program pendidikan bisnis dan manajemen harus tetap menjadi perhatian penting bagi para pemangku kepentingan. Termasuk lembaga dan asosiasi akademisi, badan akreditasi, pemerintah, dan mitra industri.

"Kami fokus pada penguatan visi dan misi yang terinspirasi oleh akreditasi double crown yang telah FEB UI peroleh. Di antaranya melalui penyelenggaraan seminar dan lokakarya yang merupakan bagian penting dari komitmen kami untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan secara berkelanjutan," ujar Teguh.

Selain itu, dikatakan teguh, mekanisme penjaminan mutu pendidikan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan tersebut. Seperti dengan menetapkan tolok ukur, memantau kepatuhan, dan memfasilitasi peningkatan berkelanjutan.

"Seminar tersebut tentang cara meningkatkan kualitas sekolah bisnis di Indonesia secara
berkelanjutan. Cakupannya seperti, Tren dan Pembaruan Akreditasi; Mengintegrasikan Teknologi
dalam Pendidikan Bisnis; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pendidikan Bisnis, dan Strategi
untuk Menginternasionalkan Program Sekolah Bisnis," ujar Teguh.

Teguh menambahkan, perwakilan AFEBI, LAMEMBA dan AACSB International, serta Sekolah Bisnis
Indonesia Terakreditasi AACSB akan berbagi pemikiran dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Pada hari kedua acara, lokakarya akreditasi akan disampaikan oleh AACSB yaitu Prof Geoff
Perry dan dirancang khusus untuk peserta seminar.Ada pula speech dari AFEBI Chairman, Prof Abdul Rahman Kadir.

"Melalui momen tersebut, diharapkan sekolah bisnis di Indonesia lebih familiar dengan standar dan proses akreditasi AACSB yang komprehensif," ujar Teguh.

Dengan demikian dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada peserta tentang standar akreditasi dan proses kelayakan.

Selain itu, pidato utama rencananya akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Peran sekolah bisnis dalam memberikan nilai sosial dan ekonomi bagi negara akan disoroti.

Tiga sesi panel akan dilakukan untuk membahas peran akreditasi sekolah bisnis dalam membantu sekolah memastikan kualitas mereka dan mengatasi tantangan pada teknologi, internasionalisasi, dan tanggung jawab sosial.

"Karena setiap sekolah memiliki isu dan perhatian yang berbeda terkait akreditasi sekolah bisnis. Dengan membahas tantangan dan peluang dalam penjaminan mutu untuk pendidikan bisnis dan manajemen, seminar ini bertujuan untuk berkontribusi pada peningkatan hasil pendidikan di Indonesia," ujar Teguh.

Dengan demikian, Teguh menyatakan, diharapkan melalui tindakan kolektif dan pembelajaran bersama, para peserta akan secara aktif mendorong perubahan positif dan menumbuhkan keunggulan dalam pendidikan bisnis serta manajemen di Indonesia.

Dalam acara ini akan hadir pula Chairman LAMEMBA Prof Ina Primiana, dan Dekan Sekolah Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Didi Achjari. (TSA)

IDXChannel - Masih tingginya backlog perumahan secara nasional menjadi salah satu catatan persoalan terkait perumahan rakyat yang relatif belum terpecahkan hingga saat ini.

Kondisi tersebut, di antaranya, dinilai sebagai imbas dari terlalu berat dan luasnya cakupan tugas yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Beban kerja Kementerian PUPR yang saat ini mencakup berbagai proyek infrastruktur, harus diakui, terlalu berat. Selain mengurus program perumahan, mereka juga harus menangani pembangunan jalan, jembatan dan berbagai proyek besar lainnya," ujar Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat, dalam keterangan resminya, Rabu (17/7/2024).

Belum lagi, menurut Toriq, beban lebih berat lagi telah tergambar seiring Calon Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, yang telah menyampaikan tekadnya untuk menggenjot pembangunan perumahan rakyat hingga tiga juta unit per tahun pada masa kepemimpinannya.

Target tersebut dalam pandangan Toriq cukup ambisius, dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sebagai solusinya, Toriq pun mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembentukan lembaga khusus, yang nantinya ditugaskan untuk fokus pada upaya percepatan pembangunan perumahan rakyat.

"Situasi saat ini membuat penanganan masalah perumahan tidak maksimal. Makanya Saya berharap agar dibentuk lembaga khusus yang hanya memikirkan perumahan rakyat, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak," ujar Toriq.

Keberadaan lembaga khusus ini, menurut Toriq, bertugas untuk memastikan program pembangunan perumahan berjalan efektif dan terarah, serta mampu memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat yang semakin meningkat.

Menurut Toriq, program sejuta rumah yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinilai belum optimal dalam mengatasi kekurangan rumah di Indonesia.

"Hingga kini, angka kekurangan rumah masih mencapai 9,9 juta. Kendala ini menunjukkan perlunya perubahan struktural dalam pengelolaan program perumahan agar lebih fokus dan efisien," ujar Toriq.

Pembentukan lembaga khusus ini dianggapnya penting untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Prabowo Subianto. Sehingga program pembangunan tiga juta rumah per tahun dapat direalisasikan secara efektif.

Toriq juga berharap pemerintah memperhatikan usulan ini demi kepentingan masyarakat luas dan mengurangi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia. (TSA)

IDXChannel - Pemerintah diminta segera bersikap dan mengambil tindakan konkret atas tren penurunan harga komoditas yang terus berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.

Pasalnya, jika kondisi tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan bakal membawa pengaruh negatif terhadap kinerja penerimaan negara secara keseluruhan.

"Pemerintah harus segera mengantisipasi dan perlu ada tindakan konkret, karena (kondisi) ini menandakan bakal segera berakhirnya era windfall harga komoditas," ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, dalam keterangan resminya, Rabu 917/7/2024).

Padahal, menurut Anis, Indonesia selama ini sudah sangat diuntungkan atas tren melejitnya harga komoditas tersebut, yaitu berupa penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sehingga, ketika tren positif tersebut terbukti mulai melandai Anis pun khawatir penerimaan negara pada 2024 ini juga bakal terganggu dan berpotensi tidak sesuai target.

Sinyal atas kondisi tersebut, menurut Anis, telah mulai tergambar dalam realisasi pendapatan negara semester I-2024 yang sebesar Rp1.320,73 triliun, atau 47,1 persen terhadap target APBN 2024.

"Kinerja penerimaan negara tersebut terkontraksi 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023," ujar Anis.

Sementara dalam hal perpajakan, Anis menjelaskan, penerimaan pajak per semester I-2024 tercatat mencapai Rp1.028 triliun, atau 44,5 persen terhadap APBN 2024.

Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar tujuh persen dibanding realisasi penerimaan pajak pada periode sama tahun sebelumnya.

"Hal ini menunjukkan bahwa, penerimaan negara masih sangat tergantung dari harga komoditas. Tentu Pemerintah sudah harus mengantisipasi, dengan menyusun exit strategy dari dampak moderasi komoditas," ujar Anis.

Sebab, dikatakan Anis, penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara. Anis pun berharap hingga akhir 2024 mendatang, penerimaan negara masih bisa sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBN 2024.

Tak hanya itu, Anis juga mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better).

Selain itu, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di bawah angka 30 persen, disebut Anis juga perlu mendapat perhatian khusus.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja Pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevelansi stunting, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang Kesehatan dan pendidikan," ujar Anis.

Legislator perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengungkapkan semenjak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mulai diimplementasikan pada APBN tahun 2023.

Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Benang kusut persoalan TKD yang selalu menjadi persoalan pusat dan daerah diharapkan sudah bisa terurai dengan baik.

"Kita ingin realisasi TKD tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya," ujar Anis.

Anis juga menyebut pengelolaan pembiayaan anggaran 2024 hendaknya dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal.

Pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.

Kinerja pembiayaan utang akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.

"Karenanya, kita berharap pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," ujar Anis.

Selain itu, berbagai faktor risiko global juga tetap perlu diwaspadai dan tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN 2024 agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga.

Anis berharap terjadi perbaikan kinerja pada semester II APBN tahun 2024, sehingga target APBN 2024 dengan outlook yang dicapai pada akhir tahun 2024, tidak akan terlalu jauh berbeda.

"Keberhasilan APBN 2024 akan menjadi pijakan yang kuat dalam menghantarkan Pemerintahan baru untuk memulai menjalankan pemerintahan dan melaksanakan program Pembangunan yang terdapat dalam APBN 2025," ujar Anis. (TSA)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 akan tetap berlaku. Meskipun aturan itu belakangan mendapatkan sorotan dari banyak pihak.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menyampaikan aturan tersebut telah menjadi keputusan bersama antar menteri pada saat beberapa waktu lalu.

"Ya enggak lah (akan direvisi). Itu kan yang rapat Pak Menko, Pak Menteri Perindustrian, mereka yang rapat, saya kan enggak. Ya masalahnya kenapa?" kata Zulhas usai menghadiri acara launching Jakarta Muslim Fashion Week 2025, di auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Mendag kembali mempertanyakan apa yang menjadi permasalahan dalam aturan tersebut. Zulhas menegaskan bahwa dirinya hanya melaksanakan keputusan tersebut.

"Ya masalahnya di mana? Kan yang memutuskan Pak Menko, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, ya toh, di depan Pak Presiden, ada Jaksa Agung dan lain-lain ya toh? Saya kan hanya melaksanakan saja. Terus kenapa?" ujarnya.

(FRI)

IDXChannel - PT PGN (Persero) Tbk (PGAS) sowan ke Gubernur D.I. Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dalam rangka pengembangan jaringan gas (jargas) di Kota Yogyakarta. PGN sudah membangun jargas di wilayah Kabupaten Sleman dengan investasi mandiri dan akan memperluas pembangunannya di Kota Gudeg itu.

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko mengatakan, pertemuan PGN dengan Sultan HB X dilaksanakan untuk memastikan pembangunan jargas di DIY berjalan lancar agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

PGN juga memastikan bahwa pembangunan jargas dilakukan dengan hati-hati dan memerhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan pesan dari Sultan HB X.

“Saat ini, kami sudah memiliki roadmap pembangunan jargas di DIY. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi secara intens dengan Pemerintah Daerah DIY. Kami ingin membangun jargas di DIY dengan tujuan baik, namun tidak merusak keindahan dan nilai heritage Yogyakarta,” Arief dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (17/7).

PGN ingin menyalurkan manfaat dari penggunaan energi gas bumi bagi masyarakat DIY. Gas disalurkan melalui pipa sehingga lebih praktis, aman dan hemat tempat. Selain itu, pengguna juga tidak perlu khawatir kehabisan gas karena gas bumi tersedia 24 jam.

“Tidak hanya untuk rumah tangga, jargas yang akan dikembangkan DIY nantinya juga diperuntukkan bagi usaha skala kecil dan skala besar. Dengan pembangunan dan penggunaan jargas yang nyata di DIY nantinya, diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan gas tabung bersubsidi dan menghemat APBN terkait energi impor,” kata Arief.

“Kami akan menjalankan dengan baik pesan Sultan, khususnya terkait dengan sebagian kondisi tanah yang akan dilakukan jaringan gas adalah tanah lava dan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pembangunan jargas," tuturnya.

Di samping itu, jargas lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil lainnya. Komponen terbesarnya adalah metana yang lebih bersih, sehingga rendah emisi karbon.

(FAY)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan alokasi gas untuk kebutuhan industri pupuk akan terpenuhi. Sebab, produsen pupuk merupakan bagian dari industri prioritas.

"Industri pupuk menjadi salah satu dari enam industri prioritas, yang pastinya akan mendapatkan pasokan gas bumi," kata Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi (Migas), Mirza Mahendra, di Jakarta, Rabu (17/7/2024)..

Menurut Mirza, hal itu penting karena multiplier effect yang diciptakan dari operasional industri pupuk mampu menggerakkan roda ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia.

Dari cadangan gas yang dimiliki Indonesia, kata Mirza, lebih dari setengahnya dimanfaatkan untuk industri lokal. "Apalagi (Pupuk Indonesia) yang dapat penugasan untuk menyalurkan stok pupuk bagi masyarakat," ujarnya.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2010, Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam Negeri dilaksanakan dengan urutan prioritas. Industri Pupuk salah satu yang menjadi prioritas.

(FRI)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia wajib memiliki asuransi third party liability (TPL) pada awal 2025. Ini diatur dalam Undang-Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai kebijakan ini dapat menimbulkan keraguan alias skeptisisme di kalangan masyarakat apabila tidak disertai edukasi yang masif.

“Pemilik kendaraan akan menyambut dengan skeptis karena akan menambah beban pengeluaran masyarakat yang sebelumnya adaisu kenaikan pajak Iuran Tapera, standardisasi BPJS,” kata Irvan kepada IDXChannel, Rabu (17/7/2024).

Sosialisasi dan edukasi yang masif, terang Irvan, menjadi sangat penting lantaran daya beli masyarakat yang sedang menurun sehingga dikhawatirkan akan menambah ongkos kendaraan bermotor.

“Perlu sosialisasi, mengingat kondisi masyarakat tengah mengalami penurunan daya beli dibuktikan dengan rendahnya tingkat penjualan mobil dan konsumsi pada umumnya,” kata Irvan kepada IDXChannel, Rabu (17/7/2024).

TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi bagi pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin dalam polis.

Irvan menyebut program ini berpotensi memicu inklusi asuransi di kalangan masyarakat, mengingat besaran populasi kendaraan bermotor di tanah air.

“Kewajiban ini bagus bila didukung ekosistem regulasi yang baik dari regulator dan market conduct yang baik dari pelaku asuransi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, terdapat perubahan sifat asuransi itu dari yang sebelumnya sukarela menjadi wajib menyusul payung hukum UU PPSK.

"Di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) juga sudah diatur bahwa asuransi kendaraan bisa menjadi bersifat wajib bagi seluruh pemilik kendaraan bermotor, sekarang sedang disiapkan aturan turunannya oleh pemerintah," kata Ogi dalam Insurance Forum 2024.

Auransi wajib inI sifatnya gotong royong, sehingga bisa menekan kerugian manakala terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak pihak. Untuk harganya, Ogi pun meyakini bahwa harga premi yang dikenakan akan lebih murah dibandingkan harga sukarela saat ini.

"Ini harganya nanti akan sangat tergantung dengan jumlah peserta, makin banyak (peserta) yang ikut asuransi wajibnya, tentunya premi yang harus dibayarkan menjadi lebih murah," katanya.

(SLF)

IDXChannel – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia secara resmi meluncurkan truk listrik, eCanter di pasar Indonesia pada ajang bergengsi Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Hall 2 ICE BSD, Tangerang.

Mitsubishi Fuso menampilkan inovasi-inovasi unggulan yang direpresentasikan dengan 7 display unit yang 4 diantaranya didominasi dengan 4 truk listrik eCanter dengan berbagai tipe karoseri.

Selain itu, terdapat 2 varian truk dan 1 varian Bus yang menunjukkan bahwa produk Mitsubishi Fuso sangat fungsional dan dapat digunakan untuk bisnis apapun.

Diantaranya, Truk Video Assistant Referee (VAR) yang digunakan dalam Liga Indonesia Baru, Prototype Bus Pariwisata Bagong, serta Canter FE 71 dengan karoseri Cold Chain.

Inovasi-inovasi tersebut merupakan wujud komitmen Mitsubishi Fuso sebagai penguasa pasar kendaraan niaga selama 53 tahun di Indonesia.

Leading Innovation Product:

Truk Listrik eCanter Berteknologi Tinggi

Indonesia menjadi pasar ketujuh eCanter, sejak truk tanpa emisi ini diperkenalkan pada 2017 lalu. KTB bekerja sama dengan MFTBC mendiversifikasi pilihan transportasi yang tersedia di pasar sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060.

Karl Deppen, Presiden and CEO Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation mengatakan bahwa eCanter adalah produk teknologi canggih yang dirancang dengan mempertimbangkan konsumen dan berfokus pada kualitas, kenyamanan, daya tahan, dan keamanan.

“eCanter menawarkan kemudahan penggunaan dengan kemampuan mengisi daya semalaman sehingga Anda dapat memulai setiap hari dengan daya penuh, tanpa membuang waktu di pompa bensin. Dan setiap kali eCanter melambat, Anda mengisi baterai dengan daya rem regeneratif. eCanter juga menawarkan biaya pengoperasian yang rendah dan perawatan yang minimal,” ujarnya saat konferensi pers di GIIAS 2024, Rabu (17/7/2024).

Sebelum diluncurkan di Indonesia, Mitsubishi Fuso telah mengadakan uji coba dengan 10 konsumen besar guna memastikan kemampuan eCanter dalam operasional bisnis.

Setelah diuji lebih dari 25.000KM, eCanter dapat beroperasi dengan baik tanpa ada kendala apapun dan mendapatkan respon positif dari konsumen diantaranya, kenyamanan berkendara dan akselerasinya yang kuat.

Mitsubishi Fuso meluncurkan truk listrik eCanter dengan baterai ukuran M berkapasitas 83kWh yang mampu menempuh jarak 140KM dengan GVW sebesar 6 ton.

Truk eCanter ini, hadir dengan panjang wheelbase 3,4 meter dan torsi yang besar cocok untuk mengangkut muatan dengan volume maksimal. Design chassisnya yang rata memudahkan konsumen dalam proses pembuatan karoseri.

eCanter unggul dengan berbagai teknologi yang disematkan di dalam unitnya diantaranya, dilengkapi dengan eAxle, yang menggabungkan fungsi gardan, gear, motor, dan inverter yang membuat maintenance eCanter lebih mudah dan efisien.

Aji Jaya, Sales and Marketing Director KTB mengatakan bahwa eCanter menawarkan kenyamanan bagi pengemudi dan fitur keselamatan yang mutakhir.

“Produk ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang sangat canggih seperti Electronic Stability Program untuk menstabilkan kendaraan pada saat pengereman di situasi berbahaya, Acoustic Vehicle Alert System yang berperan untuk memberi peringatan kepada orang sekitar bahwa kendaraan sedang mendekat, Land Departure Warning System (LDWS) dan kaca spion kabin yang terintegrasi dengan kamera belakang,” katanya.

Penjualan eCanter akan difokuskan untuk area Jabodetabek di 3 dealer resmi Mitsubishi Fuso yang ditunjuk yaitu PT Dipo Internasional Pahala Otomotif, PT Srikandi Diamond Motor, dan PT Sun Star Motor.

Pembelian eCanter, juga dilengkapi dengan bermacam garansi yang lengkap dan panjang hingga 6 tahun atau 180,000KM mana yang lebih dulu, dan juga konsumen akan mendapatkan layanan Free service selama 5 tahun.

(SLF)

IDXChannel - Layanan Biskita Trans Depok sudah terintegrasi dengan Stasiun LRT Harjamukti. Adapun headway atau jarak antar bus tersebut hanya sekitar 10 menit.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan kehadiran Biskita Trans Depok ini akan semakin mendorong minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

"KAI terima kasih kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) atas inisiatif menghadirkan layanan Biskita Trans Depok," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (17/7/2024).

Biskita Trans Depok akan memberikan tarif gratis selama enam bulan pertama sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang menggunakan layanan ini.

Rute Biskita akan menghubungkan Stasiun Harjamukti hingga pemberhentian terakhir di Terminal Depok Baru dengan jam operasional mulai pukul 05.00 sampai dengan 21.00 dengan headway 10 menit.

Stasiun LRT Harjamukti merupakan salah satu stasiun yang berada di paling ujung rute LRT Jabodebek.

Rata-rata pengguna yang tap in dan tap out di Stasiun Harjamukti sebanyak 4.569 pengguna perhari saat peak hour, dan 2.858 pengguna per hari saat off peak hour (periode Januari sampai dengan Juni).

Selain di Stasiun Harjamukti, hadir juga Biskita Trans Bekasi Patriot di Stasiun Bekasi Barat, yang akan menghubungkan Stasiun Bekasi Barat menuju Summarecon Mall Bekasi serta Halte Pasar Alam Vida.

"Kami mengajak masyarakat untuk mendukung dan memanfaatkan layanan ini sebagai langkah positif menuju sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan," kata Mahendro.

KAI berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan transportasi bagi seluruh masyarakat, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi mobilitas dan kehidupan kota.

(SLF)

IDXChannel - Staf Khusus Presiden, Grace Natalie, menjelaskan penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut progres IKN pada saat upacara 17 Agustus baru 15 persen.

Grace mengatakan bahwa IKN merupakan program jangka panjang. Angka 15 persen tersebut merupakan progres keseluruhan pembangunan di IKN.

"IKN ini kan program jangka panjang, bisa 15-20 tahun. saat ini merupakan fase pertama (2022-2024). Jadi 15 persen itu dari keseluruhan," kata Grace dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Grace menjelaskan bahwa IKN memiliki luas empat kali Provinsi DKI Jakarta. Pada fase pertama pembangunan, kata Grace, berfokus pada istana negara hingga air dan listrik.

"IKN itu luasnya 4 kali Jakarta, ini proyek besar sekali. Untuk fase pertama ini, salah satu target capaian adalah istana negara, sejumlah kantor menko, air, listrik," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan hujan deras di Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran.

Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak menaruh harapan atas IKN saat upacara 17 Agustus 2024.

"IKN itu kan bukan dibangun 2-3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya," kata Jokowi, Selasa (16/7/2024).

Progres IKN pada saat upacara 17 Agustus baru 15 persen. Jokowi mengatakan saat ini IKN masih membutuhkan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

"Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen. Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar. Itu yang sedang kita kejar," kata dia.

Jokowi mengatakan pemerintah masih mengejar investor untuk berinvestasi di IKN. Sampai saat ini, bangunan-bangunan pemerintahan bisa selesai tuntas lebih cepat karena memakai APBN.

(NIA)

IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik. PDB triwulan II 2024 didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi," kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG BI di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Selain itu, ekspor barang meningkat didorong kenaikan ekspor produk manufaktur dan pertambangan, terutama logam dan bijih logam, serta besi baja, ke negara mitra dagang utama seperti India dan China.

"Berdasarkan lapangan usaha pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran," ujar dia.

Sementara itu, secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang kuat diprakirakan terjadi di mayoritas wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Bali-Nusa Tenggara (Bali Nusra), dan Kalimantan.

"Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan triwulan IV 2024 diprakirakan akan tetap baik, dengan rencana peningkatan stimulus fiskal dari 2,3 persen menjadi 2,7 persen dari PDB serta kinerja ekspor yang meningkat dengan kenaikan permintaan dari mitra dagang utama," kata Perry.

Tak hanya itu, dia menegaskan BI akan terus memperkuat sinergitas antara stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial BI. Hal itu demi mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan.

(FRI)