IDXChannel - Wakil Menteri (Wamen) ESDM Yuliot meresmikan 14 penyalur BBM Satu Harga di klaster Maluku dan Papua.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari 40 penyalur yang terbangun pada tahap ke-1 2024 di seluruh Indonesia.

Yuliot mengatakan kebijakan BBM Satu Harga merupakan perwujudan dari sila kelima dari Pancasila yang harus terus dilanjutkan agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.

"Peresmian penyalur BBM Satu Harga ini merupakan keberpihakan pemerintah dan juga afirmasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok daerah," tutur Yuliot dalam sambutannya di Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Yuliot menilai kebijakan BBM Satu Harga ini akan menghilangkan disparitas harga antardaerah dan menimbulkan keadilan sehingga meminimalisir konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.

"Kalau ada perbedaan perlakuan antara satu daerah dengan daerah lain akan menimbulkan suatu rasa ketidakadilan. Rasa ketidakadilan ini akan menimbulkan suatu konflik yang mungkin juga akan terjadi sesuatu yang membahayakan terhadap keutuhan bangsa dan ketidakadilan. Ini akan bisa dimanfatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu dengan kebijakan BBM Satu Harga ini adalah meminimalkan bagaimana terjadinya ketimpangan sosial antardaerah," tutur Yuliot.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menekankan pihaknya akan terus mengawal program BBM Satu Harga karena merupakan program penting yang memberikan dampak besar bagi masyarakat di pelosok negeri.

"Kebijakan BBM Satu Harga yang berkelanjutan, merata dan terintegrasi ini perlu terus didorong agar dapat memenuhi pelayanan dasar, menopang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan bangsa yang berkualitas dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas ke depan," terang Erika.

Ia pun merincikan, target pembangunan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu sebanyak 71 Penyalur BBM Satu Harga. Kemudian untuk realisasi sampai dengan September 2024 telah dibangun 40 Penyalur BBM Satu Harga.

Untuk Provinsi Maluku Utara, lokasi Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Periode Tahun 2017-2024 sebanyak 52 Lokasi. Adapun Jumlah penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun di Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan September 2024 adalah 46 Penyalur BBM Satu Harga.

Senada, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan yang juga turut mendampingi peresmian menyatakan, Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutur Riva.

Melalui BBM Satu Harga, lanjut Riva, Pertamina Patra Niaga berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian ESDM, BPH Migas, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan dan memastikan penyaluran BBM Satu Harga berjalan dengan lancar sehingga multiplier effect bagi masyarakat atas kehadiran energi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel- Japan Smart Cities Network High Level Meeting kembali digelar untuk keenam kalinya di Tokyo, Jepang sejak 29-30 Oktober.

Plh Dirjen Bina Adwil sekaligus Indonesia National Representative ASEAN Smart City Network Amran menyampaikan, komitmen Indonesia dalam pengembangan Kota Cerdas baik di dalam negeri maupun gagasan bagi integrasi pengembangan kota cerdas ASEAN

"Gagasan-gagasan ini akan menjadi proyeksi kerangka kerja yang disodorkan kepada ASCN, mengingat peranan Indonesia sebagai Shepered ASEAN Smart City," ujarnya dalam rilis Rabu (30/10/2024).

Indonesia telah memainkan peran yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara khususnya dibidang pengembangan kota cerdas dan transformasi digital, setelah sukses menjadi chairman ASCN pada 2023.

Bahkan, saat ini kita juga bertindak selaku shepered atau istilahnya pemimpin komunitas kota cerdas di ASEAN.

Ketiga elemen kunci itu, terdiri dari elemen kota layak huni yang inklusif dan berkebudayaan, kedua, green city yang memiliki ketahanan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) serta ketiga pelayanan pemerintah berbasis digital untuk memacu kesejahteraan masyarakat.

"Tiga elemen kunci pengembangan kota cerdas merupakan fokus pembinaan dalam penyelenggaraan kawasan perkotaan sejalan dengan amanat PP Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan sekaligus penerapan SNI ISO 37122 tentang Kota Cerdas. Paralel dengan hal itu, kita menyadari bahwa untuk mewujudkan inovasi dan utilisasi teknologi kita membutuhkan kolaborasi, baik antar negara anggota ASEAN maupun dengan negara mitra seperti Jepang pada kesempatan ini," tutur Amran.

Amran juga turut menyampaikan kemajuan perkembangan kota cerdas kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang di KBRI Tokyo.

"Saat ini terdapat empat piloting pemerintah daerah sebagai CSCO, yaitu Jakarta, Makassar, Banyuwangi dan Sumedang ke depan telah kita siapkan skema maturasi kota cerdas untuk semua Pemda. Diskusi dengan Bapak Dubes semakin membuka peluang untuk menjembatani perluasan investasi dan kolaborasi, khususnya melalui pendekatan comprehensive strategic partnership yang melibatkan kolaborasi dengan sektor privat maupun sektor publik," tuturnya.

Adapun gelaran ini diinisiasi oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang yang bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal ASEAN yang menaungi ASEAN Smart City Network (ASCN).

Sejumlah delegasi negara ASEAN hadir seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja dan Laos.

Wakil Menteri Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Amakawa Hirofumi menyampaikan komitmen Pemerintah Jepang untuk terus mengembangkan kerja sama dalam pengembangan kota cerdas, khususnya di kawasan ASEAN.

Di mana selama ini, Pemerintah Jepang telah menginisiasi berbagai proyek kerja sama, termasuk di Indonesia.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - BPJS Ketenagakerjaan merupakan program perlindungan sosial yang sangat penting bagi tenaga kerja di Indonesia. Salah satu manfaat yang dapat diambil dari program ini adalah pencairan dana manfaat bagi peserta yang memenuhi syarat.

Berapa Lama Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Lewat Lapak Asik?

Salah satu cara untuk mencairkan manfaat tersebut adalah melalui aplikasi Lapak Asik. Lantas, berapa lama pencairan BPJS Ketenagakerjaan lewat Lapak Asik?

1. Pendaftaran dan Pengajuan
Pertama, peserta harus mendaftar dan mengajukan pencairan melalui aplikasi Lapak Asik. Pastikan semua dokumen yang diperlukan sudah disiapkan, seperti KTP, bukti kepesertaan BPJS, dan dokumen pendukung lainnya.

2. Verifikasi Dokumen
Setelah pengajuan, tim BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi dokumen. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 1-3 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan.

3. Proses Pencairan
Jika dokumen sudah diverifikasi dan disetujui, pencairan dana akan diproses. Lama waktu pencairan biasanya berkisar antara 3-7 hari kerja setelah dokumen disetujui.

Estimasi Total Waktu Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Lewat Lapak Asik

Secara keseluruhan, dari pengajuan hingga dana cair, proses ini bisa memakan waktu sekitar 1-2 minggu. Namun, waktu ini dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti volume pengajuan pada saat itu dan kelengkapan dokumen yang diajukan.

Pencairan BPJS Ketenagakerjaan lewat Lapak Asik merupakan proses yang relatif cepat jika semua prosedur diikuti dengan baik. Dengan estimasi waktu 1-2 minggu, peserta diharapkan dapat memperoleh manfaat yang diperlukan tanpa banyak kendala.

Selalu pastikan untuk mengikuti setiap langkah dengan cermat agar proses pencairan dapat berjalan lancar.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu merevisi regulasi di sektor industri tekstil. Hal itu menyusul PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang dinyatakan pailit.

Amandemen pun dipandang menjadi strategi pemerintah menyelamatkan emiten tekstil tersebut.

Ekonom Indef, Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pemerintah perlu memberikan aturan yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya di industri tekstil tanah air.

“Harus diberikan kebijakan yang memang bisa menciptakan iklim yang kondusif untuk berusaha, jadi jauh sebelum kalau ada pembicaraan mengenai akuisisi ya lebih baik penyelamatan,” ujar Heri kepada IDX Channel, ditulis Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, ada regulasi yang belum menguntungkan perusahaan tekstil di Indonesia. Bahkan, beberapa aturan justru menggembos bisnis tekstil domestic.

“Mungkin merevisi regulasi yang ada, karena kita tahu sekarang sejak ada beberapa regulasi yang baru, ini justru kok ada industri yang seakan-akan itu kayak gembos,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah jangan hanya memberikan ‘karpet merah’ bagi usaha pertambangan atau sejenisnya saja.Namun, pemerintah juga fokus mengoptimalisasi bisnis tekstil dalam negeri.

Heri menyebut industri tekstil punya peran besar bagi makro ekonomi nasional. Sebab, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Memang kita harus melihat ya, kita jangan memberikan karpet merah ke industri, apa smelter atau industri apa tadi yang kita diskusikan, semuanya harus dikasih karpet merah yang namanya dia pelaku usaha, apalagi dia menyerap banyak tenaga kerja,” tutur dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengawal implementasi BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia. Sejak 2017 hingga September 2024, sudah ada pembangunan 552 penyalur program tersebut.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan hingga akhir tahun ditargetkan mencapai 583 penyalur BBM Satu Harga. Hal itu berdasarkan roadmap Pembangunan penyalur BBM Satu Harga yang telah dirumuskan pemerintah.

"BPH Migas secara konsisten sejak tahun 2017 mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM Satu Harga agar target tersebut dapat tercapai,” kata Erika dalam pemaparannya pada acara Peresmian 14 penyalur BBM Satu Harga Klaster Maluku dan Papua di Ternate, Rabu (30/10/2024).

Target Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2024 ini sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yaitu sebanyak 71 Penyalur BBM Satu Harga. Realisasi sampai dengan September 2024 sebanyak 40 Penyalur BBM Satu Harga telah selesai dibangun.

Ia merincikan, per 30 Oktober 2024, terlaksana peresmian Penyalur BBM Satu Harga tahap ke-1 secara serentak dan dipusatkan pelaksanaannya pada 4 lokasi yaitu di Terminal BBM Pertamina Teluk Kabung Kota Padang (7 Penyalur BBM Satu Harga), SPBU BBM Satu Harga 6678305 Kecamatan terentang Kabupaten Kubu Raya (7 Penyalur BBM Satu Harga), SPBU BBM Satu Harga 7694802 Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan (12 Penyalur BBM Satu Harga), Terminal BBM Pertamina Kota Ternate (14 Penyalur BBM Satu Harga).

"Pada hari ini, kami mohon kiranya Bapak Wakil Menteri ESDM berkenan untuk meresmikan 14 Penyalur BBM Satu Harga untuk wilayah (klaster) Papua dan Maluku yang merupakan bagian dari 40 penyalur yang terbangun pada tahap ke-1 Tahun 2024 di seluruh Indonesia secara serentak hari ini diresmikan penyalurannya," tuturnya.

Untuk wilayah Provinsi Maluku Utara, Erika menyebut lokasi Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Periode Tahun 2017-2024 sebanyak 52 Lokasi. Adapun Jumlah penyalur BBM Satu Harga yang sudah terbangun di Provinsi Maluku Utara sampai dengan bulan September 2024 adalah 46 Penyalur BBM Satu Harga.

Atas terbangunnya penyalur BBM Satu Harga dan terselenggaranya acara peresmian ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pj Maluku Utara dan para Pj Bupati, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga serta semua pihak yang terlibat.

"Semoga dengan beroperasinya Penyalur BBM Satu Harga ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya khususnya untuk masyarakat di wilayah Papua dan Maluku," kata dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Laba bersih adalah salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan sebuah perusahaan. Mengetahui cara mencari laba bersih dapat membantu Anda membuat keputusan bisnis yang lebih baik.

Dalam artikel ini, IDX Channel akan membahas langkah-langkah untuk menghitung laba bersih serta beberapa tips untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang konsep ini.

Apa itu Laba Bersih?

Laba bersih adalah jumlah uang yang diperoleh perusahaan setelah mengurangi semua biaya, termasuk biaya operasional, pajak, dan bunga. Laba bersih sering kali disebut sebagai "bottom line" karena muncul di bagian bawah laporan laba rugi.

Cara Mencari Laba Bersih

Berikut adalah beberapa cara mencari laba bersih yang perlu Anda pahami:

1. Hitung Total Pendapatan
Total pendapatan mencakup semua uang yang diterima perusahaan dari penjualan produk atau layanan. Pastikan untuk memasukkan pendapatan tambahan seperti bunga atau sewa.

2. Kurangi Total Biaya Operasional
Biaya operasional termasuk biaya langsung (seperti bahan baku dan tenaga kerja) dan biaya tidak langsung (seperti sewa dan utilitas). Hitung semua biaya ini untuk mendapatkan total biaya operasional.

3. Hitung Laba Kotor
Laba kotor diperoleh dengan mengurangkan total biaya operasional dari total pendapatan.

Rumus: Laba Kotor = Total Pendapatan - Total Biaya Operasional

4. Kurangi Biaya Non-Operasional
Biaya non-operasional mencakup bunga utang dan pajak. Kurangi total biaya ini dari laba kotor.

5. Hitung Laba Bersih
Setelah semua biaya dikurangi, Anda akan mendapatkan laba bersih.

Rumus: Laba Bersih = Laba Kotor - Biaya Non-Operasional

Contoh Perhitungan Laba Bersih

Misalkan sebuah perusahaan memiliki total pendapatan sebesar Rp1.000.000.000 dan total biaya operasional sebesar Rp600.000.000. Biaya non-operasional yang harus dibayar adalah Rp100.000.000.

Total Pendapatan = Rp 1.000.000.000

Total Biaya Operasional = Rp600.000.000

Laba Kotor = Rp1.000.000.000 - Rp600.000.000 = Rp400.000.000

Biaya Non-Operasional = Rp100.000.000

Laba Bersih = Rp400.000.000 - Rp100.000.000 = Rp300.000.000

Menghitung laba bersih adalah keterampilan penting bagi siapa saja yang terlibat dalam manajemen bisnis atau investasi. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah menghitung laba bersih perusahaan dan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih baik.

Jangan ragu untuk melakukan analisis keuangan secara berkala agar bisnis Anda tetap sehat dan menguntungkan. Selamat mencoba!

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) akan memperkuat ketahanan pangan, salah satunya melalui dana desa.

Zulhas mengatakan total dana desa yang disediakan yakni Rp71 triliun dan 20 persen atau sekitar Rp14 triliun akan dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan di pedesaan.

"Nanti kita akan kasih modul, kasih model sehingga apa yang harus dikerjakan desa-desa itu untuk dalam rangka masalah ketahanan pangan," kata Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Dia menuturkan, program swasembada pangan menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk dapat dilaksanakan dalam tempo cepat dan efisien.

Saat ini, pihaknya terus menggelar rapat koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Badan untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan pada 2028.

"Setelah itu kita terus kemarin siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya. Agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan," tutur Zulhas.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Komisaris Utama (Komut) PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, Iwan S Lukminto, mengatakan kondisi terpuruk yang dialami perusahaan tidak lepas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, Sritex mendapat vonis pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober lalu.

"Jadi begini, kalau Permendag 8 itu masalah klasik yang sudah tahu ya, semuanya. Liat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam, sampai ada yang tutup ya," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenperin Jakarta, Senin (28/10/2024).

Lantas, bagaimana isi Permendag 8/2024 yang disebut telah meghantam bisnis tekstil dalam negeri?

Permendag 8/2024 diterbitkan, diundangkan, dan diberlakukan per 17 Mei 2024. Aturan ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Ada tujuh substansi ketentuan dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Substansi pertama terkait dengan relaksasi persyaratan permohonan Persetujuan Impor (PI) oleh Importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) untuk barang komplementer, tes pasar, dan purnajual untuk 18 komoditas yang dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.

Substansi kedua terkait relaksasi pengaturan impor untuk sebelas kelompok komoditas. Komoditas-komoditas yang dimaksud adalah elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, katup, bahan baku pelumas, bahan kimia tertentu (1 HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berkomitmen untuk terus mendengar dan menanggapi masukan dari pelaku usaha agar dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Substansi ketiga terkait relaksasi pengaturan pengeluaran barang impor khusus untuk komoditas yang tiba di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 dan tertahan di pelabuhan tujuan. Terdapat setidaknya 26 ribu kontainer dalam kondisi tersebut.

Substansi keempat terkait pengecualian larangan dan pembatasan (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal USD1.500 per pengiriman yang diimpor oleh Importir Pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.

Substansi kelima terkait simplifikasi persyaratan pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan serta barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.

Substansi keenam terkait penambahan ketentuan pengecualian lartas tidak untuk kegiatan usaha berupa barang kiriman pribadi, dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlah barang, kecuali untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor tidak diberikan pengecualian lartas impor.

Untuk barang kiriman pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), paling banyak dua unit per pengiriman.

Substansi ketujuh terkait penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) paling banyak dua unit untuk satu kali kedatangan dalam satu tahun.

Permendag 8/2024 mendapat banyak protes dari berbagai pihak, termasuk Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengusulkan perubahan pada aturan tersebut. Menurut Agus, semenjak peraturan itu terbit, kinerja industri dalam negeri terus mengalami penurunan.

Dia mengatakan, sebelum terbitnya Permendag 8/2024, angka Purchasing Managers Index (PMI) tidak mengalami penurunan tetapi belakangan ini merosot usai adanya Permendag tersebut.

Tercatat, PMI Manufaktur Indonesia menunjukkan kontraksi tiga bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9) dan September (49,2).

Posisi PMI Manufaktur Agustus lalu merupakan yang terendah sejak Agustus 2021. Sementara untuk September 2024 aktivitas manufaktur RI masih mengalami kontraksi (49,2). Agus pun mengaku akan mengusulkan revisi Permendag 8/2024 ke Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam waktu dekat, saya akan menyampaikan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Memang Kalau mau cepat dan lebih mudah, kembali ke Permendag 36 dan kalau kita lihat itu industri menggeliat betul. Regulasi Permendag 36 paling fair," kata Menperin Agus, beberapa waktu lalu.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pembangunan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) tetap dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, setelah beberapa kali mengalami gagal lelang, pemerintah akan memecah pembangunan tol tersebut dalam beberapa tahap.

"Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. (Sehingga dibangun) Bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasik, baru beberapa tahun kemudian kita lanjut lagi," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum, Triono Junoasmono saat ditemui di Gedung DPRusai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V, Selasa (29/5/2024).

Triono menambahkan, proyek tol tersebut ditargetkan kembali masuk lelang pada 2025. Sehingga, fase konstruksi diharapkan bisa dilakukan pada 2026.

"Kemungkinan baru 2026 (pengerjaan fisik). Karena itu kan prosesnya begitu kita lelangkan, harus penyiapan detail desainnya, lalu pembebasan lahan, baru fisik," tuturnya.

Triono mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan kalkulasi terkait kebutuhan dana untuk mengerjakan proyek tol Gedebage-Tasikmalaya sebelum dilelang kembali.

"Belum (kita hitung proyeksi kebutuhan dana Gedebage-Tasikmalaya). Ini yang lagi kita kaji, akhir tahun nanti kita siapkan," kata dia.

Pada rencana awal, Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Sebelum diubah skema, pembangunan jalan tol dengan nilai investasi Rp56 triliun itu awalnya dibagi menjadi dua tahap.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, angkat bicara mengenai wacana impor beras sebesar 1 juta ton.

Arief menjelaskan opsi impor untuk menambah cadangan pangan hingga Februari 2025.

Kebutuhan opsi menambahkan impor satu juta ton beras adalah tindak lanjut dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai produksi beras dalam negeri.

"Kemarin kan teman BPS menyampaikan bahwa sebaiknya menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan. Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri, memang ada opsi tambahan satu juta ton," kata Arief usai rapat koordinasi di Kemenko Pangan di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata dia, produksi beras di akhir tahun hingga Februari memang sering mengalami kekurangan.

"Satu juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa sampai melewati bulan Februari 2025. Biasanya bulan Desember, Januari, Februari itu produksinya memang agak di bawah," kata Arief.

Arief mengatakan meski ada opsi penambahan impor beras satu juta ton, tetap tidak melupakan produksi dalam negeri.

"Tetapi, proyeksi dari BPS itu memang kurang. Jadi, memang kita harus ada cadangan. Itu saja sih penjelasannya," kata Arief.

Sebelumnya, rencana pemerintah terkait impor beras sebesar 1 juta ton diungkapkan Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Ya, memang kita terutang (beras). Harusnya kita impor 1 juta lagi," kata Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah mempertimbangkan impor beras sebesar 1 juta ton untuk menambah kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP). Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Ya, memang kita terutang (beras). Harusnya kita impor 1 juta lagi," kata Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Meski demikian, proses impor pun tidak mudah. Hal itu karena India, yang sebelumnya membatasi kuota ekspornya. Sehingga, transaksi yang dilakukan jika Indonesia ingin kembali mengimpor beras harus menggunakan skema business to business.

"Karena India pernah melarang, setelah dilarang itu kalau mau G to G, harus persetujuan parlemen. Jadi rumit lagi, padahal kita butuhnya sekarang," tegas Zulhas.

Kendati demikian, opsi penambahan impor beras itu masih dalam pertimbangan. Ia mengatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi impor beras atau bahkan menambahkannya kembali.

"Mungkin bisa kurang sedikit, atau bisa tidak. Karena Pak Mentan kan sudah habis-habisnya nih. Mungkin sudah hampir 100 ribu sawah sudah bisa ditanam," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan terkait data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut produksi beras nasional 2024 turun dibanding 2023.

Penurunan berada di angka 760 ribu ton atau 2,43 persen. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan, penurunan produktivitas beras tak lepas dari fenomena El Nino yang menyebabkan mundurnya musim tanam.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengatasi masalah pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan secepatnya.

Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

"Terkait dengan pengangguran, itu akan menjadi concern kami. Kemudian bagaimana kita menyiapkan beberapa program strategis. Saya bertugas untuk bagaimana menjadikan ini peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang baru buat mereka," ujar Yassierli.

Untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran, Kemnaker akan melakukan revitalisasi Balai Pelatihan Kerja (BLK) dan meningkatkan jumlahnya. Dengan begitu, diharapkan semakin meningkatkan efektivitasnya melatih tenaga kerja terampil siap kerja.

Yassierli menargetkan BLK bisa berkontribusi untuk mencetak tenaga kerja terampil sebanyak 1 juta dalam setahun.

"Itu yang menjadi prioritas 2 hingga 3 bulan ke depan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)