IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) siap melepas dua ruas tol tahun ini, yaitu Jalan Tol Semarang-Demak dan Depok Antasari senilai Rp3 triliun. Targetnya, divestasi kedua ruas tol tersebut rampung tahun ini.

Senior Vice President Head of Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo mengatakan saat ini setidaknya sudah ada 2-3 calon investor yang siap mengakuisisi ruas tol tersebut dengan total Rp3 triliun.

Pria yang akrab disapa Jojo itu mengungkapkan ruas Semarang - Demak yang akan dilepas ke investor adalah seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,31 km milik Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak (PPSD).

"Yang dikerjakan PTPP yang seksi 2 yang sudah selesai, per desember lalu sudha generate laba," katanya dalam media briefing di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, perseroan bakal melepas kepemilikan saham di ruas Antasari-Depok. Kemudian PTPP juga akan melepas sebagian kepemilikan saham di ruas Semarang-Demak pada tahun ini. Sehingga total perolehan dana yang ditargetkan perseroan sekitar Rp3 triliun.

"Calon investor sudah ada, ada beberapa, yang jelas dari private, nanti kita sampaikan perusahaan, sekitar 2-3 investor. Target kita divestasi sebagian tahun ini, senilai Rp3 triliun, itu secara nilai equity -nya ya," jelasnya.

Jojo menjelaskan, divestasi ini merupakan strategi perseroan dalam penyehatan keuangan untuk menekan beban utang.

Menurutnya divestasi tahun ini lebih besar jika dibandingkan dengan 2023 sebelumnya yang hanya mematok target Rp1,4 triliun. Sebab pada tahun ini proyek yang bakal diinvestasikan ada di sektor jalan tol, energi hingga properti.

(SLF)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyebut generasi Z atau Gen Z di luar negeri bisa menopang kehidupan perekonomiannya. Mereka dapat membeli rumah untuk diri sendiri.

“Dari data-data kita bisa lihat Gen Z yang hari ini comparable dengan yang ada di luar negeri,” kata Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7).

Bahkan, dia mengatakan, banyak Gen Z memilih menjadi pengusaha baru di berbagai sektor bisnis. Kesuksesan generasi yang lahir dan tumbuh di era digital ini berdasarkan data-data yang diperoleh Erick Thohir.

“Gen Z yang di luar negeri itu sudah bisa menopang hidup ekonominya sendiri, bahkan banyak yang menjadi pengusaha-pengusaha baru,” ujarnya.

Berbanding terbalik, Erick mengatakan, Gen Z di Indonesia justru belum mandiri alias masih bergantung hidup oleh keluarga atau orangtua mereka.

“Nah, di Indonesia kita bisa lihat Gen Z kita masih tergantung dengan orangtua,” ucapnya.

Ketua PSSI itu mendorong peningkatan literasi digital bagi generasi muda. Milenial dan Gen Z menduduki peringkat ke-2 kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia.

Di sisi lain, dia menekankan potensi ekonomi digital di Tanah Air yang diperkirakan mencapai Rp4.500 triliun di 2030-an dan menjadi terbesar di Asia Tenggara (ASEAN).

“Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Indonesia mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa. Tadi saya bilang digital ekonomi kita itu market-nya Rp4.500 triliun di tahun 2030-an. Terbesar di Asia Tenggara,” kata Erick.

(FAY)

IDXChannel - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) optimistis Istana Presiden dan Kantor Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap dipakai untuk pelaksanaan upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Sekretaris Perusahaan PTPP, Joko Raharjo mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Presiden di IKN telah mencapai 80 persen, sementara pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 90 persen.

“Kami optimistis proyek itu bisa dipakai sesuai amanat pemerintah,” kata Joko saat Media Gathering di Jakarta pada Rabu (10/7/2024).

Joko menyampaikan, terkait pelaksanaan upacara peringatan hari kemerdekaan, ruangan Presiden dan ruangan untuk tamu kenegaraan sudah siap digunakan. “Untuk ruangan khusus RI 1 dan tamu dari luar sudah bisa dipakai,” kata Joko.

Sebagai informasi, PTPP mengantongi 16 proyek di IKN, tiga di antaranya telah rampung dibangun yaitu Proyek Penyiapan KIPP Fase 1, Proyek Penyiapan KIPP Fase 2, Proyek Dermaga Logistik IKN dan Proyek Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat Tahap 1.

Adapun hingga Juni 2024, total nilai kontrak baru yang diperoleh PTPP tercatat sebesar Rp9,56 triliun. Perolehan nilai kontrak perseroan didominasi oleh proyek infrastruktur dan gedung.

Perseroan optimistis dapat meraih target kontrak di tahun 2024. Oleh karena itu, PTPP terus berkomitmen mendukung pemerintah untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional, terutama yang akan segera difungsikan pada tahun ini.

(SLF)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pengenaan bea impor hingga 200 persen akan berlaku bagi seluruh negara yang hendak berjualan produk jadi di dalam negeri.

Zulhas menjelaskan, nantinya yang akan merekomendasikan pengenaan bea impor adalah Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Adapun tujuh barang yang akan menjadi pengawasan KPPI adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

"Nanti dia yang menentukan, bisa 10 persen bisa 200 persen, terserah mereka (KPPI) bukan saya, dari mana (negaranya), dari mana saja, tidak negara negara tertentu, dari seluruh dunia," ujar Zulhas saat ditemui usai menghadiri acara Seminar dan Pameran Rantai Pasok Konstruksi Baja di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Zulhas mengatakan, kebijakan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) ini dalam rangka melindungi industri dalam negeri, yang pasarnya dinilai terkikis akibat membanjirnya barang impor yang masuk ke Indonesia.

Lebih jauh, dia menjelaskan, nantinya tim komite tersebut akan menganalisis setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun terkait frekuensi impor tujuh komoditas tersebut, serta dampaknya ke industri dalam negeri, sebelum pengenaan BMTP dan BMAD diterapkan.

"Kemarin rapat lagi, apa caranya (melindungi industri dalam negeri), maka dikenakan bea masuk anti dumping, dan bea masuk tindakan pengamanan, siapa yang melakukan, ada namanya komite anti dumping, nanti dilihat selama tiga tahun bagaimana impornya," kata Zulhas.

"Kalau pesat, maka akan dikenakan tarif namanya bea masuk anti dumping, itu angkanya bisa 10 persen atau lebih, terserah mereka (komite)," katanya.

Adapun besaran BMAD dan BMPT akan tertuang dalam aturan yang akan segera diterbitkan. Namun, dia membantah bea masuk mesti dipatok sebesar 200 persen.

(YNA)

IDXChannel - PT Bank Jago Tbk (ARTO) memberikan tanggapan terkait eks karyawan yang diduga melakukan pembobolan rekening nasabah yang sudah terblokir.

Adapun Polda Metro Jaya telah menangkap eks karyawan tersebut karena dugaan tindak pidana atau kasus ilegal akses terhadap Bank Jago.

Corporate Communication Bank Jago, Marchelo mengatakan, Bank Jago percaya keamanan dana dan data nasabah merupakan prioritas utama.

"Untuk itu kami menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal," kata Marchelo dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Melalui proses tersebut Bank Jago berhasil mendeteksi tindakan fraud sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap eks karyawan Bank Jago berinisial IA karena diduga menggelapkan dana nasabah yang diblokir perusahaan sebesar Rp1,3 miliar.

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan penangkapan itu didasarkan pada laporan polisi atas nama Rio Franstedi yang teregister LP/B/7349/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 7 Desember 2023.

Perkara kasus tersebut berawal dari aksi IA yang selama periode 18 Maret sampai 31 Oktober 2023 menyalahgunakan kewenangannya sebagai contact center specialist Bank Jago untuk mengakses sistem Bank Jago.

Tersangka IA telah melakukan pembukaan blokir secara ilegal terhadap akun rekening nasabah bank jago yang telah diblokir berdasarkan permintaan APH (Aparat Penegak Hukum), karena terindikasi menerima aliran dana hasil tindak pidana.

Untuk membuka rekening yang diblokir tersebut, Tersangka awalnya memerintahkan agent command center untuk mengajukan permintaan buka blokir dan kemudian menyetujui permintaan tersebut karena hal itu memang merupakan kewenangan tersangka sebagai contact center specialist Bank Jago.

Dari perbuatannya, Tersangka diketahui telah melakukan 112 approval pembukaan blokir rekening Bank Jago dengan total uang yang dipindahkan sebesar Rp1.397.280.711 yang kemudian dialihkan ke rekening penampungan yang telah disiapkan oleh Tersangka.

Dengan demikian, Bank Jago mengapresiasi kepolisian atas tindak lanjut pelaporan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melanjutkan proses hukum terhadap tindakan fraud yang telah terjadi.

"Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud," ungkap Marchelo.

Adapun Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami kehilangan dana.

Selain itu, Bank Jago akan terus bekerja sama dengan kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dan melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan.

(SLF)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan TikTok/Pos Aja! Creator House di Kantor Pos, Kota Tua Jakarta. Keberadaan TikTok/Pos Aja! Creator House bakal menjadi tempat ‘ngonten’ bagi komunitas kreator dan UMKM.

TikTok/Pos Aja! Creator House merupakan inisiatif PT Pos Indonesia (Persero). Melalui wadah ini para kreator TikTok bisa membuat konten yang inspiratif dan menarik. Selain itu digunakan bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya.

Untuk memfasilitasi kebutuhan kreator TikTok dan UMKM, Pos Indonesia menyediakan sejumlah fasilitas, baik Content Creation Corner dan UMKM Corner.

Erick memandang, keberadaan TikTok/Pos Aja! Creator House di Kota Tua Jakarta merupakan langkah transformasi Pos Indonesia di era digital saat ini.

Pihaknya sejak awal menugaskan Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, agar memetakan secara baik transformasi perusahaan. Menurut dia, dengan peningkatan ekonomi digital, tidak mungkin Pos Indonesia kalah saing dengan perusahaan logistik lain.

“Dengan peningkatan ekonomi digital nggak mungkin PT Pos kalah dengan para pesaing menjadi logistic company,” kata Erick saat ditemui di Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Erick juga memastikan, dengan aset yang banyak, Pos Indonesia bisa menjadi agregator bagi UMKM.

“Dengan aset PT Pos sebanyak ini tidak mungkin PT Pos tidak bisa menjadi agregator bagi UMKM, atau fasilitas yang barusan disampaikan TikTok dan lain-lainnya. Itulah lahir kenapa Pos Bloc dan lain-lain,” katanya.

TikTok mempunyai ecommerce platform, entertainment platform, content creator platform, ketika tiga industri berkumpul dan berkolaborasi ini akan menjadi kekuatan baru Indonesia.

“Oleh sebab itu kami dengan TikTok berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi ini tidak hanya di tempat ini. Insyaallah kolaborasi ini akan kita lanjutkan di lokasi-lokasi yang lain dengan fungsi-fungsi yang berbeda,” katanya.

(SLF)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berkolaborasi dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk memudahkan nasabah Manulife Indonesia dalam membayar premi asuransi mereka melalui registrasi autodebet secara online melalui otomasi sistem BRI di BRIAPI Autodebet.

Director of Wholesale and Institutional Business BRI Agus Noorsanto mengungkapkan bahwa sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI senantiasa untuk melakukan kustomisasi produk dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

“Kerja sama dengan Manulife Indonesia merupakan salah satu wujud komitmen BRI untuk mendukung digitalisasi proses bisnis nasabah,” katany dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Kerja sama tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang 'Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan’ antara Director of Wholesale and Institutional Business BRI Agus Noorsanto dengan Direktur & Chief Financial Officer Manulife Indonesia Meylindawati di Jakarta pada hari ini, Rabu (10/7/2024).

Tak hanya mempermudah pembayaran premi, kolaborasi keduanya memberikan manfaat bagi nasabah Manulife Indonesia dengan akses ke jaringan kantor cabang BRI yang luas, termasuk di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia.

Kolaborasi ini juga akan memberikan manfaat bagi nasabah BRI dan Manulife Indonesia melalui proses otomatisasi yang lebih cepat dan efisien dalam mengumpulkan premi.

Dengan pengalaman BRI dan Manulife Indonesia dalam industri jasa keuangan, kolaborasi yang dilakukan menjadi bukti dukungan untuk mendukung digitalisasi proses bisnis di industri jasa keuangan. Diharapkan kerja sama ini memberikan value added bagi kedua belah pihak.

“Selain Otomasi sistem yang diberikan BRI melalui BRIAPI Autodebet, BRI juga memberikan layanan pengelolaan transaksi keuangan secara efisien dan end to end melalui platform Qlola by BRI,” kata Agus.

Qlola merupakan solusi keuangan digital bagi perusahaan di mana perusahaan dapat mengakses layanan BRI hanya dengan satu kali sign on seperti Financial Dashboard, Cash Management, Supply Chain Management, Forex, yang dilengkapi dengan fungsi multi-language salah satunya Bahasa Mandarin.

Platform QLola by BRI yang diluncurkan pada 2022, tercatat mengalami peningkatan volume transaksi cash management nasabah sebesar 41,94 persen Year-On-Year (YoY) mencapai hampir Rp8.450 triliun yang terjadi di segmen wholesale maupun non-wholesale.

QLola sebagai integrated corporate solution dari BRI juga telah mendapatkan klien hingga lebih dari 4.800 klien baru. Saat ini BRI bekerjasama dengan Manulife Indonesia yang melayani sekitar 2 juta nasabah di Indonesia, harapannya dengan kerjasama ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh nasabah Manulife Indonesia.

Direktur & Chief Financial Officer Manulife Indonesia Meylindawati mengatakan, Manulife Indonesia menyambut baik kerja sama dengan BRI untuk memberikan kemudahan akses bagi para nasabah Manulife Indonesia dalam melakukan pembayaran premi melalui autodebet rekening, sehingga transaksi lebih efektif dan efisien.

"Kerja sama ini sejalan dengan tujuan kami untuk senantiasa memudahkan keputusan nasabah dan membuat hidup nasabah lebih baik. Selain itu, dengan kolaborasi bersama BRI, merupakan wujud nyata komitmen Manulife Indonesia dalam menjangkau nasabah yang lebih luas hingga ke pelosok daerah," kata Meylindawati.

MoU tersebut juga mencerminkan upaya Manulife dalam memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap produk asuransi sehingga memungkinkan keluarga untuk mengambil keputusan yang mendukung masa depan finansial yang lebih terjamin.

Dukungan fasilitas layanan perbankan yang diberikan BRI dan Manulife Indonesia merupakan bentuk nyata kedua perusahaan hadir dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia serta di sisi lain dapat memberikan perlindungan dan keamanan transaksi bagi para nasabah.

(SLF)

IDXChannel - PT PLN (Persero) menuntaskan penyambungan listrik andal sebesar 18,58 Megavolt Ampere (MVA) ke PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk yang berlokasi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Melalui program akuisisi captive power, PT SMART Tbk beralih dari pembangkit milik sendiri ke listrik PLN, yang lebih andal dan ramah lingkungan. PT SMART Tbk pun kini menjadi pelanggan tegangan menengah terbesar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

General Manager PT SMART Tbk unit, Tarjun Friso Adinata mengapresiasi, komitmen dan dukungan yang diberikan oleh PLN dalam memberikan pelayanan listrik hingga selesainya penyalaan tahap II.

Friso meyakini penggunaan listrik PLN akan lebih efisien dan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan.

"Pabrik PT SMART Tbk di Tarjun akhirnya dapat menikmati suplai listrik dari PLN. Terima kasih atas kerja sama dan pelayanannya, kami percaya dengan menggunakan listrik PLN, selain lebih efisien, produksi kami juga akan terus meningkat," ujar Friso Adinata, Ribu (10/7/2024).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus menggencarkan program akuisisi captive power, untuk memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya dengan listrik yang andal, terjangkau dan ramah lingkungan.

Hal ini bagian upaya PLN mendukung daya saing sektor industri di tanah air sekaligus menekan emisi guna mendukung target menuju Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.

”Sebagai jantungnya perekonomian, PLN siap mendukung visi Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri di tanah air. Melalui program akuisisi captive power ini, PLN siap mendukung operasional PT SMART Tbk dengan layanan listrik berkualitas sehingga mampu menopang aktivitas perkebunan dan meningkatkan jumlah produksi minyak sawit,” ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) Muhammad Joharifin menjelaskan, kesuksesan suplai listrik 18,58 MVA tahap II ke PT SMART Tbk ini merupakan langkah lanjutan dari program akuisisi captive power tahap I yang dilakukan pada Desember 2023 lalu dengan daya terpasang sebesar 1,1 MVA.

Selanjutnya, PLN kata Joharifin akan menambah kapasitas suplai menjadi 20 MVA setelah pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) dari Tarjun, Kalimantan Selatan ke Grogot, Kalimantan Timur selesai.

“PT SMART Tbk kini menjadi pelanggan Tegangan Menengah terbesar di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PLN mengapresiasi PT SMART Tbk atas kepercayaannya menggunakan listrik dari PLN,” tutur Joharifin.

(DES)

IDXChannel- PT Pertamina (Persero) merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritian dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang berharap pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai dibatasi pada 17 Agustus 2024.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.

"Pertamina akan melaksanakan arahan pemerintah," ujarnya jelas Fadjar kepada media, Rabu (10/7/2024).Diungapkannya, Pertamina saat ini juga telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Pertama, perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

"Pertamina mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dan dimonitor langsung dari command center Pertamina," kata Fadjar.

Menurutnya, melalui sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian BBM jenis solar di atas 200 liter untuk satu kendaraan bermotor atau kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya, akan termonitor langsung oleh Pertamina.

Fadjar bilang, sejak implementasi exception signal pada 1 Agustus 2022 hingga kuartal I-2024, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai 281 juta dollar AS atau sekitar Rp4,4 trilliun.

Kedua, perusahaan migas berpelat merah ini memiliki program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU.

Pertamina melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8.000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kasilnya, hingga saat ini 82 persen SPBU telah terkoneksi secara nasional. Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi," tuturnya.

Ketiga, Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

Keempat, Pertamina mendorong masyarakat ikut dalam program subsidi tepat secara daring guna mengidentifikasi konsumen yang berhak serta memonitor konsumsi atasSolar dan Pertalite.

Melalui upaya-upaya tersebut, Pertamina disebut mampu mengendalikan penyaluran Solar dan Pertalite berada di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah. Adapun pada 2023, penyaluran Solar mencapai 17,4 juta kiloliter (KL) dan Pertalite sebanyak 30 juta KL.

"Selama tahun 2023 Pertamina berhasil melakukan pengendalian penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite sehingga realisasi penyaluran berada di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah," ujar Fadjar.



(SAN)

IDXChannel – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendukung rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite. Tak hanya itu, dia menilai liquefied petroleum gas (LPG) dan listrik bersubsidi juga perlu dibatasi.

Alasannya, impor LPG masih sangat tinggi. Di sisi lain, masyarakat dengan ekonomi menegah ke atas alias orang kaya masih menggunakannya LPG bersubsidi.

Hal serupa juga terjadi di golongan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Erick khawatir listrik subsidi ini masih digunakan oleh mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi.

“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya sama dengan yang rumahnya kurang baik,” tutur Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite mulai 17 Agustus 2024 mendatang, Erick menyatakan dukungannya. Dia pun menyebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 untuk menjalankan program tersebut.

Dia juga memastikan BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, pembatasan pembelian BBM bersubsidi perlu dilakukan agar distribusinya bisa tepat sasaran.

“Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Erick

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengatur distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia.

Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu di atas 500 ppm.

"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," ujar Luhut.

(FRI)

IDXChannel - Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu Solar dan Pertalite, mulai 17 Agustus 2024 mendatang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyebut rencana pembatasan pembelian BBM subsidi masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014. Dia memastikan BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendukung kebijakan tersebut.

Menurutnya, pembatasan pembelian BBM bersubsidi perlu dilakukan agar distribusinya bisa tepat sasaran.

“Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, Erick mengatakan BUMN sebagai korporasi akan mendukung kebijakan tersebut. Dia pun ikut mendorong adanya revisi Perpres 191 Tahun 2024.

Tak hanya Solar dan Pertalite, Erick menilai liquefied petroleum gas (LPG) dan listrik bersubsidi juga perlu dibatasi. Alasannya, impor LPG masih sangat tinggi saat ini, namun masih digunakan masyarakat dengan ekonomi menegah ke atas alias orang kaya.

Hal serupa juga terjadi di golongan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Erick khawatir listrik subsidi ini masih digunakan oleh mereka yang memiliki kekayaan melimpah.

“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah besar, di perusahaan-perusahaan besar, ya sama dengan yang rumahnya kurang baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah terus melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengatur distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia.

Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu di atas 500 ppm.

"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," ujar Luhut.

(FRI)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung penggunaan produk dalam negeri yang realisasinya masih 41 persen untuk kabupaten dan kota hingga saat ini.

Menurut Jokowi, angka tersebut masih terbilang kecil.

"Kemudian juga masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk-produk dalam negeri. Yang saya cek masih di angka 41 persen penggunaan produk dalam negerinya untuk kabupaten dan kota," kata Jokowi Pembukaan Rakernas XVI APKASi di JCC, Jakarta, pada hari ini Rabu (10/7).

"Sebesar 41 persen masih kecil. Artinya selain itu, berarti produk-produk impor," sambungnya.

Jokowi menyebut, mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit, di antaranya dari pajak hingga dividen.

"Hati-hati, kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali, baik itu yang namanya pajak, PNBP, yang namanya royalti, yang namanya dividen," ucap Jokowi.

Jokowi menilai, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersusah payah mengumpulkan setiap Rupiah untuk penerimaan negara, namun sesudah di transfer ke daerah malah dibeli produk impor.

"Itu serupiah-serupiah semuanya dikumpulin oleh Menteri Keuangan. Terkumpul, menjadi penerimaan negara. Lalu di transfer ke daerah, dibelikan impor. Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan," tegas Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan kepada kepala daerah untuk dapat menggunakan barang dan jasa produk dalam negeri.

"Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri," imbaunya.

(FAY)