IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono tidak lagi menjadi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Dia pun memberikan wejangan atau petuah kepada menteri pekerjaan umum (PU) yang baru.

Basuki berharap penerusnya berpegang teguh pada prinsip yang ia sebut sebagai SIDLACOM, yang tak lain kepanjangan dari Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Action Programme, Construction, Operation, and Maintenance. Prinsip ini harus diterapkan untuk semua proyek infrastruktur pemerintah.

"Ini kementerian teknis yang mempunyai pakem SIDLACOM. Setiap pekerjaan harus melalui SIDLACOM tersebut supaya pekerjaan dapat selesai dengan baik," katanya di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (18/10/2024).

Basuki juga menyebut calon menteri PU berikutnya adalah salah satu sosok yang memiliki latar belakang orang lapangan. Dengan begitu, sosok ini bisa memahami pekerjaan dengan lebih cepat.

"Saya yakin Bapak Menteri PU sudah familiar dengan SIDLACOM. Background-nya beliau adalah pekerja lapangan," katanya.

Basuki tak membocorkan nama menteri PU yang baru meski dia memberikan sinyal posisi tersebut bakal diisi orang laki-laki dan orang lapangan. Dalam kesempatan itu, dia mengucapkan pamit setelah mengabdi di Kementerian PUPR selama 45 tahun terakhir.

Dalam kabinet Prabowo-Gibran, Kementerian PUPR akan dipecah menjadi Kementerian PU dan PR. Kementerian Perumahan Rakyat akan diisi oleh Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah sebagai menteri dan wakil menteri. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum hingga saat ini belum ada kepastian nama soal penerus Menteri PU meski nama Diana Kusumastuti diduga kuat menjadi wakil menteri.

Diana saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Dia mengaku diberikan tiga tugas utama oleh Prabowo, termasuk soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ada IKN, jelas lanjut. Mestinya ya. Kayak air dan sebagainya harus lanjut juga, perumahan juga, " kata Diana.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Presiden Terpilih Prabowo Subianto disarankan melanjutkan program likuidasi alias pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mampu berkompetisi dengan swasta.Terutama, perseroan yang punya beban keuangan alias sakit-sakitan.

Associate Director BUMN Research Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menilai pembubaran BUMN bakal mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lantaran tidak disehatkan menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Jadi kalau BUMN ada dalam kuadran, di mana secara keuangan dia sudah tidak sehat, prospek bisnisnya juga relatif sudah redup, jadi memang kebijakannya mendingan dilikuidasi aja," ujarnya saat dihubungi, Jumat (18/10/2024).

Aksi perampingan perseroan negara sudah dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya. Sehingga, kebijakan serupa patut diteruskan, khususnya perusahaan yang tak lagi beroperasi dan prospek bisnisnya relatif redup.

Toto memandang, tak perlu melakukan penyehatan BUMN sakit dengan menggunakan PMN. Pasalnya, perusahaan-perusahaan kategori ini hanya akan membebani keuangan negara.

"Nah itu kan menjadi suatu hal di mana kita akan bisa bilang APBN juga mulai terbatas, nggak mungkin setiap BUMN sakit dikasih PMN," kata Toto.

Pemanfaatan PMN patut dialokasikan untuk BUMN yang menjalankan public service obligation (PSO) atau penugasan pemerintah. Misalnya, PT Hutama Karya (Persero) yang membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) atau Himbara yang ditugasi menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Toto mencatat, BUMN yang menerima PSO membutuhkan pendanaan yang bersumber dari APBN, lantaran mereka tidak mempunyai kemampuan finansial untuk merealisasikan penugasan yang dimaksud.

"Karena sebagian BUMN itu kan juga banyak yang fungsinya dalam rangka untuk menjalankan fungsi PSO, misalnya ada Jamkrindo, Askrindo, ada yang memberikan KUR. Kalau KUR modalnya mereka nggak ditambah, otomatis mereka juga tidak bisa memberikan kredit KUR besar kan," tutur Toto.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, menjadi salah satu kandidat perempuan yang masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029.

Diana mengaku diminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU). Hal tersebut seperti dikonfirmasi langsung oleh Diana yang diminta untuk mengurusi bidang PU.

"Betul saya dipanggil ke Kertanegara. Insyaallah (diminta Prabowo) tetap terkait PU. Baru hari ini Bapak akan memberikan pembekalan, kemarin (Rabu) untuk Menteri," kata Diana, Rabu (16/10/2024).

Lantas siapkan sosok Diana Kusumastuti?

Mengutip kaman resmi Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti lahir di Surakarta pada 1967. Diana menyelesaikan studinya untuk gelar sarjana di Universitas Diponegoro dengan mengambil pendidikan Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro yang selesai pada 1991.

Diana melanjutkan pendidikan magisternya untuk Studi Pembangunan di Institut Teknologi Bandung pada 2004.

Terkait jabatan yang diemban di Kementerian PUPR, Diana sempat menjabat sebagai Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. Kemudian naik jabatan menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya dibawah pimpinan Basuki Hadimuljono mulai 2020.

Selain di Kementerian PUPR, Diana juga tercatat menjabat sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) pada 31 Januari 2023. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2023.

Adapun proyek besar yang saat ini tengah dikerjakaan oleh Direktorat Cipta Karya adalah Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 Anindya Bakrie diundang pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikan kepala negara dan wakilnya berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Hal tersebut disampaikan Anindya dalam Rapat Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia di Ruang Mochtar Riady, Lantai 29, Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Jumat (18/10/2024) sore.

Anindya juga akan ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rencana lawatan luar negeri pertama Presiden Prabowo pasca-pelantikan nanti. Kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri direncanakan pada pekan kedua dan ketiga November, termasuk di antaranya menghadiri Forum APEC di Lima, Peru, dan Forum G-20 di Rio De Janeiro, Brasil.

Dalam rapat tersebut, Anindya memberikan arahan kepada para pengurus di antaranya untuk menyusun program kerja 100 hari pertama dan program kerja 2025 sebagai bahan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) dan merangkul counterpart di kementerian/lembaga terkait WKU bidang masing-masing menyesuaikan dengan nomenklatur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia menegaskan, dua tugas penting Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah yaitu membantu investasi masuk ke Indonesia dan menggerakkan ekonomi di daerah.

Adapun susunan kepengurusan Kadin Indonesia Masa Bakti 2024-2029 akan diumumkan pada Rabu, 23 Oktober 2024. Sebagai informasi, susunan pengurus Kadin Indonesia yang diumumkan pada 7 Oktober 2024 lalu baru mencakup sekitar 50 persen dari total kepengurusan.

Rapat Dewan Pengurus Harian Kadin dihadiri baik secara langsung ataupun melalui aplikasi zoom meeting oleh para Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang maupun WKU Kepengurusan Kadin Indonesia masa bakti 2024-2029, di antaranya Erwin Aksa, James T Riady, Nurdin Halid, Nita Yudi, Bobby Gafur Umar, Shinta Widjaja Kamdani, Carmelita Hartoto, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, Aryo Djojohadikusumo, dan Benny Soetrisno.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mesti membentuk skala pengupahan nasional untuk menciptakan keadilan di sektor ketenagakerjaan.

Hal tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Undang-undang Cipta Kerja sudah mengatur sistem pengupahan nasional. Apa itu? Membuat struktur upah dengan melakukan skala pengupahan. Bukan lagi basisnya upah minimum," kata Tadjudin kepada MPI saat dihubungi, Jumat (18/10/2024).

Tadjudin menuturkan, basis upah layak berdasarkan upah minimum rata-rata (UMR) itu dilakukan hanya bagi pekerja yang bekerja di bawah satu tahun. Jika ingin meningkatkan daya beli masyarakat, terutama dari kalangan buruh, maka skala upah nasional harus diterapkan.

"Skala upah nasional itu didasarkan pada kompetensi, pengalaman kerja, skill, dan pendidikannya dari setiap pekerja. Nah, masalahnya saat ini tidak diberlakukan, makanya setiap tahun demo buruh tidak terhindarkan," kata Tadjudin.

Lebih lanjut, ketiadaan skala upah nasional menyebabkan ketidakadilan antar pekerja. Dia menyebutkan, disparitas pendapatan antar pekerja dari segi pengalaman dan pendidikannya, tidak sesuai.

"Bayangkan, pegawai BUMN gajinya berbeda dengan PNS yang golongan biasa. Pekerja berpendidikan SMK, berpendapatan sama dengan yang sarjana. Ini kan tidak adil dalam skala upah," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel – China meningkatkan produksi minyak sebesar 2 persen pada tiga kuartal pertama 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (yoy). Sementara produksi gas alam negeri tirai bambu itu untuk periode tersebut naik sebesar 6,6 persen yoy.

Data yang dirilis Biro Statistik Nasional China pada Jumat (18/10/2024) menunjukkan, dari Januari hingga September, negara itu memproduksi 159,87 juta ton minyak, atau meningkat 2 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Sementara itu, impor minyak Beijing pada Januari-September turun 2,8 persen yoy, menjadi 412,39 juta ton. Penyulingan minyak China pada tiga kuartal pertama 2024 turun 1,6 persen dibandingkan Januari-September 2023, menjadi 531,26 juta ton.

Pada September saja, China memproduksi 17,07 juta ton minyak, atau meningkat 1,1 persen dibandingkan dengan September 2023. Impor minyaknya pada September turun 0,5 persen, menjadi 45,49 juta ton. Penyulingan minyak China pada September turun 5,4 persen yoy, menjadi 58,73 juta ton.

Selain itu, China memproduksi 19,3 miliar meter kubik gas alam pada September, atau meningkat 6,8 persen yoy. Impor gas pada September meningkat 19 persen, mencapai 11,99 juta ton. Secara keseluruhan, produksi gas China sejak Januari mencapai 183 miliar meter kubik, atau meningkat 6,6 persen yoy.

Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, produksi batubara meningkat sebesar 0,6 persen yoy menjadi 3,48 miliar ton, sementara impor batubara meningkat sebesar 11,9 persen yoy mencapai 390 juta ton.

Pada September saja, China memproduksi 410 juta ton batu bara, naik 4,4 persen yoy. Impor batu bara pada bulan itu juga tumbuh 13 persen yoy menjadi 47,59 juta ton.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh genap satu tahun beroperasi. Moda transportasi pertama di Asia Tenggara ini sudah mengangkut hingga 5,8 juta penumpang dalam tahun pertamanya sejak beroperasi Oktober 2023.

Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, perusahaan terus meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan Whoosh. Frekuensi perjalanan Whoosh yang awalnya hanya empat kereta api (KA) per hari terus naik secara bertahap menjadi 8 KA kemudian mencapai 48 KA per hari.

"Tren pertumbuhan penumpang pun meningkat dari awalnya hanya 14.000-17.000 penumpang per hari hingga mencapai hingga 24.000 penumpang per hari," katanya lewat keterangan resmi, Jumat (18/10/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Dwiyana dalam acara Hari Ulang Tahun KCIC ke-9 dan ulang tahun pertama operasional Whoosh di Kantor KCIC, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (17/10/2024). Dlaam acara itu, hadir pejabat seperti Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, Dubes China untuk RI, Wang Lu Tong, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal dan Direktur Utama PT KAI (Persero), Didiek Hartantyo.

Dwiyana menambahkan, KCIC akan meningkatkan kapasitas pelayanan Whoosh ke depan untuk meningkatkan jumlah penumpang. Perusahaan berencana menambah jumlah KA menjadi 62 KA per hari, mengubah pola KA komuter dengan jarak antar kereta (headway) setiap 30 menit, serta rencana membuka Stasiun Karawang untuk pelayanan penumpang.

"Aksesibilitas stasiun Tegalluar Summarecon juga diharapkan akan menambah jumlah penumpang secara signifikan," ujar Dwiyana.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel – Presiden Rusia Vladimir Putin menilai BRICS memainkan peran penting dalam ekonomi global. Dia pun meyakini peran tersebut akan terus tumbuh berkembang di masa depan.

“Negara-negara yang menjadi bagian dari asosiasi kami adalah penggerak pertumbuhan ekonomi global. BRICS-lah yang akan menghasilkan peningkatan utama dalam PDB global di masa mendatang,” kata Putin di Forum Bisnis BRICS di Moskow, Jumat (18/10/2024).

Pemimpin Rusia itu juga menekankan pentingnya kemitraan ekonomi yang erat antara negara-negara BRICS. Dia mengatakan, kerja bersama di antara mereka bakal membawa hasil nyata.

“Pada akhir tahun ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi di BRICS diperkirakan mencapai 4 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di negara-negara G7 yang hanya 1,7 persen, dan rata-rata global. Rata-rata global akan mencapai 3,2 persen, menurut perkiraan,” ujar Putin.

Pada saat yang sama, kata dia, PDB gabungan negara-negara BRICS secara meyakinkan melampaui indikator-indikator negara-negara G7 dan terus tumbuh. Dia pun percaya bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara BRICS akan semakin sedikit bergantung pada pengaruh eksternal.

Dalam kesempatan itu, Putin juga memuji New Development Bank atau Bank Pembangunan Baru yang didirikan BRICS sebagai alternatif bagi mekanisme keuangan Barat. Menurut dia, Bank pembangunan baru terebut memegang peranan khusus dalam memperkuat kerja sama keuangan.

“Bank ini merupakan struktur yang baik, kuat, dan efisien. Bank ini memiliki basis modal yang solid dan tim yang terdiri dari para ahli yang berpengalaman. Sebagai lembaga pembangunan, bank ini sudah menjadi alternatif bagi sejumlah besar mekanisme keuangan Barat,” ucapnya.

“Dan, tentu saja, kami akan mengembangkannya tanpa menentang siapa pun, bank ini hanyalah struktur yang independen, kami akan memperluas kemampuannya,” ujar Putin.

Dia menambahkan, Rusia akan memperluas kemampuan Bank Pembangunan Baru, dan harus menjadi investor utama di kalangan anggota BRICS dan kawasan Global Selatan.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5,1 persen pada akhir tahun 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK mengatakan hal tersebut karena melihat perkembangan perekonomian yang dipantau dari aktivitas pasar keuangan global tengah tertekan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang semakin panas.

"Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun adalah mencapai 5,1 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK di Gedung BI, Jakarta, Jumat (18/10/2024)

Meskipun masih akan bertengger di level 5,1 persen dan lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2023 yang sebesar 5,05 persen, perkiraan pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam APBN 2024 sebesar 5,3 persen.

Tak tercapainya target pertumbuhan ekonomi itu pemerintah pertimbangkan karena eskalasi konflik di Timur Tengah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi global, khususnya dari sisi perdagangan komoditas minyak mentah yang menjadi sumber energi dunia.

Namun, Sri Mulyani memastikan efek rambatan konflik itu terhadap ekonomi domestik belum ada. Bahkan, dia optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 masih akan mampu tumbuh di atas 5 persen, didukung kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor Indonesia.

"Untuk 2025 pun masih akan sesuai pembahasan di dalam APBN yang kami perkiraan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen year on year. Masih tetap terjaga," kata Sri Mulyani.

Sementara untuk nilai tukar rupiah di kuartal ketiga pada Juli hingga September juga menunjukkan suatu perkembangan yang sangat menggembirakan didukung oleh konsistensi kebijakan moneter BI, bauran kebijakan moneter juga tadi terjadinya aliran masuk modal kembali ke dalam negeri.

"Nilai tukar rupiah kita pada akhir September 2024 yaitu akhir kuartal III mengalami penguatan hingga mencapai Rp15.140 per USD. Ini artinya rupiah pada akhir September 2024 mengalami apresiasi atau penguatan 2,08 persen month to month dari bulan sebelumnya. dibandingkan posisi akhir Agustus," tutur Sri Mulyani.

Jika dibandingkan apresiasi atau penguatan rupiah ini, yaitu 2,08 persen secara bulanan, angkanya lebih kuat atau lebih tinggi dibandingkan apresiasi dari beberapa mata uang regional seperti Korean Won yang juga apresiasi di tingkat 2,02 persen, Peso Filipina juga mengalami apresiasi 0,17 persen, dan India Rupee yang mengalami perkuatan 0,1 persen.

"Kinerja dari rupiah yang baik tersebut tentu saja ditopang oleh komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil dari aset-aset keuangan Indonesia yang menarik termasuk SBN kita, dan ini meningkatkan fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat dengan growth yang positif, relatif tinggi, inflasi rendah sehingga menyebabkan confidence dan aliran modal masuk asing ke dalam negeri yang terjadi dan berlanjut," kata dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar makan siang bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju jelang purna tugas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Momentum makan siang bersama Jokowi dengan para menteri-menterinya itu berlangsung hampir 2 jam itu pun memperlihatkan suasana hangat. Bahkan, di penghujung jamuan, Jokowi menyampaikan perjalanan pemerintahannya selama 10 tahun.

Dia mengatakan banyak momen penting dan dinamika yang telah mereka lalui bersama.

“Kita telah lalui bersama-sama, banyak tantangan-tantangan yang kita diskusikan, kita debatkan, kita ramaikan di dalam rapat-rapat kabinet, rapat terbatas, dan rapat internal,” ujar Jokowi dalam keterangannya.

Dia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja keras seluruh kabinetnya selama satu dekade terakhir. Dia berharap apa yang telah dikerjakan bersama dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Saya berharap apa yang sudah kita lakukan dalam 10 tahun ini bermanfaat bagi rakyat, bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi bangsa kita yang kita cintai,” ujar Jokowi.

Tak lupa, Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Dia turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerja sama ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja 30 menit nanti lewat tol bisa silakan kalau ada yang ingin ke Solo. Kalau pakai jalan tol ada yang ke Surabaya lewatnya pasti harus lewat Solo, silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) Presiden Terpilih Prabowo Subianto di sektor buruh dan ketenagakerjaan.

"Situasi sektor buruh dan ketenagakerjaan kita sekarang, itu ruwet karena PHK naik terus mendekati angka 100 ribu orang. Ini disebabkan perubahan ekonomi global yang tidak menentu terutama pasca Covid-19," kata Tadjudin saat dihubungi, Jumat (18/10/2024).

Situasi tersebut, semakin diperburuk dengan kondisi ekonomi global yang tidak stabil pasca pandemi Covid-19. Belum lagi situasi geopolitik di Rusia-Ukraina dan Timur Tengah.

Tadjudin mengatakan imbas PHK ini juga mengarah pada turunnya kelas menengah di Indonesia. Kondisi penurunan daya beli kelas menengah bisa menandakan tingginya angka pengangguran di sektor buruh dan ketenagakerjaan.

"Kondisi ini semakin diperparah dengan turunnya investasi di Indonesia. Para investor enggan menanamkan modalnya karena melihat situasi ekonomi dan politik negara kita belum stabil," kata Tadjudin.

Tadjudin mengatakan meningkatkan iklim dan realisasi invetasi menjadi solusi cepat pemerintahan, terutama di saat Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Kalau memang pemerintah yang akan datang memang ingin meningkatkan peluang kerja, ya tidak ada jalan selain (memperbanyak) investor. Tapi kalau investor tidak diciptakan iklim investasi yang baik, bagaimana mengurangi PHK massal kita ini?" tutur Tadjudin.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel – Analisis terkini oleh Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Arab Saudi tetap tangguh. Produk domestik bruto (PDB) kerajaan itu diperkirakan tumbuh sebesar 1,6 persen tahun ini dan melesat menjadi 4,9 persen pada 2025.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa laju inflasi Arab Saudi kemungkinan akan tetap stabil di angka 2,1 persen pada 2024 dan 2,3 persen pada 2025. Kedua angka tersebut lebih rendah dari rerata negara-negara di kawasan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Inflasi di GCC sendiri diproyeksikan sebesar 2,2 persen pada 2024 dan 2,7 persen pada 2025.

Lebih jauh lagi, analisis Bank Dunia juga menyoroti dampak inisiatif Visi Saudi 2030 yang telah menghasilkan kemajuan sosial-ekonomi yang signifikan di negara itu. Partisipasi tenaga kerja perempuan di negeri padang pasir itu meningkat dari 22 persen pada 2016 menjadi 34 persen pada akhir tahun 2023. Capaian itu sejalan dengan tujuan strategis Kerajaan Arab Saudi untuk mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan.

“Reformasi utama dalam undang-undang ketenagakerjaan untuk menghilangkan diskriminasi ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja di berbagai industri, dan penekanan pada partisipasi tenaga kerja perempuan sebagai bagian dari Visi 2030 mungkin telah menghasilkan peningkatan substansial dalam partisipasi perempuan dalam waktu yang relatif singkat,” kata Bank Dunia, Kamis (18/10/2024).

Dikatakan pula bahwa reformasi struktural ekonomi, yang dipercepat oleh Visi Saudi 2030 dan pandemi Covid-19, diduga telah semakin memacu penciptaan lapangan kerja melalui modernisasi dan diversifikasi ekonomi. Hal itu sangat penting dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Proyeksi terbaru Bank Dunia untuk pertumbuhan ekonomi Arab Saudi pada 2025 juga melampaui perkiraan sebelumnya oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Pada September lalu, IMF memperkirakan bahwa Arab Saudi akan mengalami pertumbuhan PDB sebesar 4,7 persen pada 2025. Prakiraan itu disertai dengan asumsi bahwa penghapusan kebijakan pemangkaan produksi minyak akan mendorong ekspansi ekonomi negara tersebut.

Selain itu, sebuah laporan yang dirilis bulan lalu oleh lembaga pemeringkat kredit global S&P Global menyoroti ketahanan ekonomi Arab Saudi, dengan memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 1,4 persen pada 2024, lalu meroket menjadi 5,3 persen pada 2025.

Menurut S&P Global, pertumbuhan itu akan didukung oleh strategi diversifikasi negara Timur Tengah itu, yang dimaksudkan untuk memperkuat sektor swasta non-minyak dan mengurangi ketergantungannya pada pendapatan minyak mentah.

Badan tersebut juga mencatat bahwa pemangkasan suku bunga oleh bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), kemungkinan akan menguntungkan pasar negara berkembang seperti Arab Saudi, yang memiliki fundamental pertumbuhan kuat dan arus masuk modal yang terus meningkat.

(Ahmad Islamy Jamil)