Beli AC ada harga spesial khusus hari ini di Transmart Full Day Sale. Diskon besar-besaran berlaku sejak toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat di Transmart seluruh Indonesia.

Di Transmart Full Day Sale Pulau Jawa, Bali dan Lampung, AC Split 1 PK merek LG, Polytron, Panasonic, SHARP dan Samsung berlaku harga promo Rp 4.124.000/unit. Padahal harga normalnya Rp 4.549.000/unit.

Harganya diskon lagi 20% jika pembayaran menggunakan Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah menjadi Rp 3.299.200/unit. Dengan demikian kamu bisa hemat Rp 1.249.800/unit.

Harga tersebut sudah dapat tambahan bonus pipa + instalasi standar. Syarat dan ketentuan berlaku dan tidak berlaku bagi pembelian partai besar.

Bagi yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir karena ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Sementara untuk yang belum punya Allo Bank, cukup klik https://www.allobank.com/download dan upgrade ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale hari ini.

BATU, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pendistribusian logistik untuk pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November mendatang telah mencapai 99 persen.

Dalam proses distribusi, Kompas.com bersama KPU mengunjungi gudang surat suara di KPU Kota Batu dan KPU Kota Malang pada Minggu (10/11/2024).

Awalnya, dua Anggota KPU RI yakni Yulianto Sudrajat dan August Mellaz melakukan pemantauan langsung gudang penyimpanan kotak dan surat suara di gudang surat suara milik KPU Kota Batu.

Gudang tersebut berbentuk seperti ruko dan jaraknya sangat dekat dari kantor KPU Kota Batu.

Di sana, hampir semua kotak dan surat suara siap untuk dikirim. Dalam gudang tersebut terdapat satu ruangan yang khusus untuk menyimpan kotak dan surat suara yang bertuliskan Surat Suara Gubernur dan Wali Kota.

Sementara itu, ruangan lainnya, digunakan untuk menyimpan perangkat seperti tinta, kabel ties, dan lainnya.

Berbeda dari gudang surat suara KPU Kota Batu, gudang surat suara milik KPU Kota Malang terlihat seperti hanggar luas yang bisa menampung kendaraan truk yang menjadi armada distribusi.

Dalam gudang tersebut terlihat sejumlah pekerja melipat surat suara dan menyimpannya dengan rapi di dalam kantong coklat. Lalu, kantong coklat disimpan di dalam kotak suara.

Hampir rampung

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, kesiapan logistik pilkada di Kota Batu dan Malang sudah hampir 100 persen.

"Kita saksikan bersama terkait dengan aspek logistik untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, semuanya sudah hampir 100 persen selesai," kata Sudrajat.

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

Sudrajat mengatakan, petugas harus cermat dalam menghitung jumlah surat suara per TPS. Ia mengatakan, jika jumlah surat suara tidak tepat, akan berdampak pada TPS lainnya.

"Karena kalau tidak tepat nanti berimplikasi beberapa TPS ada yang kurang dan otomatis ada yang lebih, itu butuh ketelitian dan butuh kecermatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Sudrajat mengatakan, petugas KPPS dapat komplain ke KPU daerahnya apabila logistik Pilkada tidak sesuai dengan kebutuhan di TPS.

"Kami juga sekaligus memastikan untuk distribusinya harus juga di-timeline-kan atau dijadwalkan mulai kapan ketika sudah barang logistik itu sudah sesuai, sudah masuk dalam kotak suara, kapan akan didistribusikan ke PPK, PPK juga didistribusikan ke PPS dan PPS H-1 harus sudah masuk di PPS," ucap dia.

BATU, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, tak akan mencetak ulang surat suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 meski beberapa calon kepala daerah dicopot dalam kontestasi Pilkada tahun ini.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, pencetakan ulang tidak dimungkinkan karena waktu pemungutan sudah kurang dari 30 hari.

"Ya sudah tidak ada cetak surat suara lagi karena sudah miniminal (kurang) 30 (hari) itu sudah tidak ada lagi, enggak mungkin lagi KPU cetak surat suara," kata Sudrajat di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024).

Meski demikian, Sudrajat mengatakan, KPU akan mengkaji pembatalan calon kepala daerah atas rekomendari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia mengatakan, saat ini KPU di setiap daerah tidak akan memiliki cukup waktu untuk mencetak kembali surat suara sehingga foto calon kepala daerah yang dicopot tetap ada di dalam surat suara.

"Belum lagi juga untuk distribusi akan mengganggu distribusi dan bisa mengakibatkan distribusi logistik nanti tidak tepat waktu dan Pilkadanya juga tidak tepat waktu," ujarnya.

Lebih lanjut, untuk mengatasi hal tersebut, Sudrajat mengatakan, KPU akan mengumumkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bahwa calon kepala daerah tersebut sudah dicopot dalam Pilkada.

"Nanti bisa diumumkan bahwa calon yang bersangkutan sudah dinyatakan dibatalkan atau tidak memenuhi syarat dan kemudian KPPS mengumumkan, KPU mengumumkan di website dan sebagainya seperti mekanisme-mekanisme waktu pemilu legislatif kemarin," ucap dia.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota secara serentak pada 27 November 2024.

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

BATU, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang bagi daerah yang dimenangi kotak kosong dan dipimpin oleh pejabat sementara.

"Kami akan mengadakan Pilkada kembali yang detail tahapannya akan kita bahas, itu rencananya di bulan September 2025. Jadi rencananya di bulan September," kata Ketua Umum Mochamad Afifuddin di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024).

Afif mengatajan, KPU akan membahas proses pelaksanaan Pilkada ulang dengan Komisi II DPR setelah tahapan Pilkada 2024 selesai.

"Cuman tahapannya nanti kita akan bahas setelah proses pilkada berjalan lah ya," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersepakat untuk menggelar Pilkada kembali 2025, jika pilkada suatu daerah dimenangkan kotak kosong.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Selasa (10/9/2024) malam dan menjadi kesimpulan sementara untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP.

“Secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Selasa (10/9/2024) malam.

Menurut Doli, rapat Komisi II lanjutan bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP akan digelar pada 27 September 2024.

Salah satu fokus pembahasannya mengenai aturan penyelenggaraan Pilkada ulang pada 2025 untuk daerah yang dimenangkan kotak kosong.

“Komisi Il DPR RI akan membahasnya lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang akan datang terkait PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon,” kata Doli.

BATU, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin mengungkapkan sejumlah daerah rawan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Afif mengatakan, salah satu daerah rawan Pilkada adalah Jawa Tengah. Sebab, kata dia, persaingan kandidat di provinsi tersebut sangat ketat.

Di Jawa Tengah, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang didukung koalisi Prabowo Subianto bertarung dengan Andika Perkasa-Hendar Prihadi yang diusung PDI-P.

"Terakhir kemarin misalnya ada kerawanan yang berkaitan dengan persaingan kandidat yang sangat ketat, misalnya Jawa Tengah dianggap meriah," kata Afif di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

Afif mengatakan, daerah lain yang dianggap rawan dari sisi teritori yaitu Papua, mengingat terdapat beberapa daerah otonomi baru seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

"Ini juga diidentifikasi daerah yang biasanya secara keamanan juga ada tantangan, jadi kami sudah mengatasi daerah-daerah tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Afif mengatakan, persiapan dan pendistribusian logistik untuk pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024 hampir mencapai 100 persen

Sejumlah pengadaan produk Pilkada sudah rampung seperti bilik pemungutan suara, kabel ties, tinta, segel, surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan sampul.

Afif mencontohkan barang yang telah rampung untuk Pilkada di antaranya, surat suara gubernur dan wakil gubernur dengan pengadaan 100 persen dan pengiriman 97 persen.

Kemudian surat suara bupati dan wakil bupati dengan pengadaan 99,9 persen dan pengiriman mencapai 99 persen. Lalu formulir Pilkada dengan pengadaan 95 persen dan pengiriman 98,63 persen.

"Bilik pemungutan, kabel ties, tinta, kotak suara dan segel, itu produksinya 100 persen penerimaannya 99,9 persen," ucap dia.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono atau yang karib disapa Yongki membocorkan beberapa jalan tol yang akan dilelang pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Jalan tol yang dimaksud adalah Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Bogor-Serpong via Parung, dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) sedang dilelang.

Sementara Tol Puncak telah masuk dalam tahapan pra-kualifikasi.

"Ada beberapa yang lagi kita kaji FS-nya. Nanti kalau sudah selesai, sudah siap tahun depan," ungkap Yongki usai Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (9/11/2024).

"Kita tunggu hasilnya dulu ya. Ada beberapa (proyek tol baru) di Jawa," lanjut Yongki.

Adapun lelang ulang Tol Getaci yang dilakukan pada awal tahun 2024 ini nihil pemenang.

Dilansir dari laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), untuk Tol Getaci, panitia pelelangan pengusahaan jalan tol telah selesai mengevaluasi dokumen pq perusahaan atau konsorsium.

Rencana awalnya, Tol Getaci sepanjang 206,65 kilometer membentang sampai Cilacap dan akan mulai dibangun pada akhir tahun 2022.

Hal serupa juga dialami oleh Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali. Padahal, pengumuman penetapan hasil pelelangan pengusahaan jalan tol ini terjadi pada 22 Mei 2024.

Hasilnya, setelah panitia pelelangan pengusahaan jalan tol selesai mengevaluasi dokumen prakualifikasi perusahaan atau konsorsium, ditetapkan bahwa PT Bangun Sarana Agung tidak lolos prakualifikasi.

Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memadamkan lampu selama 1 jam di sejumlah jalan utama dan gedung malam ini.

Pemadaman lampu itu dilakukan sebagai bagian dari aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon di Jakarta.

“Pemadaman lampu ini akan dilakukan pada sejumlah jalan dan gedung di berbagai wilayah Jakarta,” tulis akun instagram Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikutip Sabtu (9/11/2024).

Jadwal pemadaman lampu bakal dilakukan pada pukul 20.30 WIB sampai dengan 21.30 WIB, Sabtu (9/11/2024).

Rencananya, seluruh bangunan atau gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal dipadamkan dalam program ini. Pengecualian diterapkan untuk rumah sakit, puskesmas dan klinik.

Misalkan, area pemadaman di Jakarta Pusat di antaranya Jalan Sudirman (Dukuh Atas sampai dengan Gedung Sampoerna Strategic), Jalan MH. Thamrin, seputaran Jalan Medan Merdeka, Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Asia Afrika, Halaman Kantor Balaikota dan Kantor Walikota Jakarta Pusat.

Selanjutnya di Jakarta Utara, pemadaman dilakukan di Jalan Yos Sudarso, Komplek Kantor Walikota Jakarta Utara dan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Sementara itu di Jakarta Barat, pemadaman dilakukan di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kembangan Raya dan kompleks Kantor Walikota Jakarta Barat.

Selanjutnya pemadaman di Jakarta Timur dilakukan di Jalan Dr. Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan dan kompleks Kantor Walikota Jakarta Timur.

Sementara itu, pemadaman lampu di Jakarta Selatan dilakukan di Jalan Prapanca Raya, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Rasuna Said dan Gedung Walikota Jakarta Selatan.

SOLO, KOMPAS.com - Mengemudi saat kondisi hujan deras bisa membuat visibilitas pengemudi terbatas dan terganggu, apalagi jalanan yang licin membuat berkendara perlu lebih berhati-hati.

Untuk menjaga keselamatan berkendara, pengemudi mobil perlu memahami etika menggunakan lampu yang benar, supaya tetap bisa melihat jalanan tanpa mengganggu pengendara lain.

Meskipun lampu mobil dirancang untuk membantu penerangan, penggunaannya yang tidak tepat di saat cuaca buruk justru bisa membahayakan

Sony Susmana, instruktur safety driving dan pendiri Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) mengatakan, etika berkendara saat hujan adalah menyalakan lampu senja atau besar.

KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHA Hujan mulai turun di kawasan perkotaan Tasikmalaya sejak 3 bulan terakhir kemarau dan warga bersyukur kemarau akan segera berakhir, Rabu (4/10/2023) malam.

“Nah, saat hujan deras masalah yang timbul adalah visibilitas. Bagi pengemudi di belakang dengan melihat lampu kendaraan depan menyalakan lampu senja sudah cukup, karena otomatis lampu belakang menyala merah,” kata Sony kepada Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Namun, Sony mengatakan, jika jarak pandang pendek maka yang perlu dilakukan adalah mengurangi kecepatan.

“Jika jarak padang semakin pendek, maka tindakan yang harus dilakukan adalah kecepatannya dikurangi, sehingga tercipta jarak yang aman,” ucap Sony.

“Kalau sudah lebat banget, nyalakan lampu hazard dan berjalan di lajur kiri sebagai tanda adanya external distraction yang si pengemudi menganggap sebuah bahaya,” lanjut Sony.

Dengan memahami etika penggunaan lampu mobil yang tepat saat hujan deras, pengemudi dapat meningkatkan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan.

Honda PCX 125 2025 telah meluncur untuk konsumen di Eropa. Skuter matik bongsor tersebut menawarkan sejumlah keunggulan, mulai dari fiturnya yang 'segambreng' hingga mesinnya yang irit bahan bakar.

Dilansir dari laman Motorcycle News, Sabtu (9/11), Honda PCX 125 2025 menggunakan mesin eSP+ SOHC 125cc dengan teknologi PGM-FI. Pembekalan tersebut membuat motor mampu menghasilkan tenaga maksimum 12,3 dk dan torsi puncak 11,7 Nm.

Konsumsi BBM-nya termasuk irit. Honda mengklaim angkanya mencapai 47,6 km/liter. Sementara kapasitas tangkinya mencapai 8,1 liter. Itu tandanya, dalam kondisi full tank, kendaraan bisa dipakai untuk menempuh jarak 386 km!

New Honda PCX 125 2025 Foto: Dok. Honda

Jarak tersebut setara dengan Jakarta-Purwokerto atau Jakarta Pekalongan via jalan umum. Bahkan, jika dipakai untuk pulang-pergi Bandung, bensinnya masih sisa cukup banyak!

Namun, perlu dicatat, angka tersebut hanya hitung-hitungan kasar. Sementara untuk mengetahui angka pastinya, kita perlu melakukan penghitungan melalui skema fuel to fuel.

Pembaruan di Honda PCX 2025

Honda PCX 125 2025 kini memiliki tampang lebih agresif dengan model dual headlamp. Selain itu bagian fairing dibuat lebih lebar dan agresif dengan tambahan lekukan-lekukan. Sama seperti generasi sebelumnya, generasi PCX 125 terbaru juga memiliki fitur lampu DRL LED.

Geser ke bagian belakang, ada sedikit perubahan desain pada lampu rem dan lampu sein. Kini lampu remnya berbetuk huruf 'V', berubah dari sebelumnya yang bentuknya mirip huruf 'X'. Sementara lampu seinnya menjorok ke bawah, jadi seperti taring.

New Honda PCX 125 2025 Foto: Dok. Honda

Nah, yang menarik, area setang yang biasanya telanjang mirip setang motor sport, kini menggunakan cover seperti Honda Forza. Ini tentunya menghilangkan identitas Honda PCX yang sebelumnya selalu menggunakan setang model telanjang. Cover setang PCX 125 2025 menggunakan paduan warna hitam dan silver.

Honda PCX 125 2025 juga ditawarkan dalam varian DX. Varian DX ini memiliki panel instrumen atau speedometer baru. Menggunakan layar TFT ukuran 5 inci, panel layar ini bisa menjalankan fungsi konektivitas smartphone Honda RoadSync.

Honda PCX 125 juga dilengkapi beberapa fitur penting lainnya, seperti Idling Stop System (ISS) dan juga Honda Selectable Torque Control (HSTC), untuk mencegah roda belakang tergelincir saat kehilangan traksi.

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai mempersiapkan proses lelang proyek Jalan Tol Puncak. Di mana, saat ini tengah dilakukan pematangan studi kelayakan atau feasibility study.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Triono Junoasmono (Yongki) mengungkap bahwa proses pengembangan studi kelayakan itu ditargetkan dapat rampung pada 2025.

“Lagi kajian feasibility study, kajiannya selesai tahun depan,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Apabila proses tersebut telah rampung dan dinilai memenuhi prasyarat, maka proyek tersebut bakal mulai langsung dilelang.

"Setelah itu [feasibility study selesai] dilelang,” tegasnya singkat.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang telah sejak lama mencanangkan pembangunan Tol Puncak. Di mana, jalan tol tersebut diprediksi akan terbentang sepanjang 52 km dan terbagi menjadi 5 seksi.

Tol Puncak akan terkoneksi dengan tol eksisting yakni Tol Bocimi yang akan disambungkan ke Cianjur. Sedangkan, rencana pembangunan jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur telah disampaikan oleh mantan Kepala BPJT, Danang Parikesit, di mana estimasi biaya awal ditaksir sebesar Rp24,37 triliun.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis.com, pembangunan Jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur mulanya merupakan prakarsa badan usaha yang dilakukan oleh PT Matrasarana Arsitama fan Swoosh Capital CFT.

Dalam kajian awal, biaya investasi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp3,1 triliun. Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun.

Selanjutnya, seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun. Lebih lanjut, untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

BATU, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin mengatakan, persiapan dan pendistribusian logistik untuk pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 hampir mencapai 100 persen.

"Jadi sudah sangat mendekati 100 persen," kata Afifuddin di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

Afifuddin mengatakan, sejumlah pengadaan produk Pilkada sudah rampung, seperti bilik pemungutan suara, kabel ties, tinta, segel, surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan sampul.

Ia mencontohkan barang yang telah rampung untuk Pilkada, di antaranya surat suara gubernur dan wakil gubernur dengan pengadaan 100 persen dan pengiriman 97 persen.

Lalu, surat suara bupati dan wakil bupati dengan pengadaan 99,9 persen dan pengiriman mencapai 99 persen.

Kemudian, formulir Pilkada dengan pengadaan 95 persen dan pengiriman 98,63 persen.

"Bilik pemungutan, kabel ties, tinta, kotak suara dan segel, itu produksinya 100 persen penerimaannya 99,9 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Afif memastikan, logistik Pilkada sudah sampai di tempat pemungutan suara (TPS) sebelum hari pencoblosan.

Ia mengatakan, KPU juga mendahulukan pengiriman logistik di daerah yang sulit dijangkau.

"Daerah-daerah terjauh, terluar yang butuh energi dan usaha lebih karena jarak dan seterusnya itu kita prioritasikan untuk misalnya dicetak lebih awal. Sehingga kemarin ada daerah yang katakanlah papua tengah, itu dicetak sudah 100 persen," ucap dia.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.