IDXChannel – Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) bakal mengoperasikan dua rute penerbangan terbarunya pada 18 November 2024. Kedua rute tersebut adalah Denpasar–Balikpapan (PP) dan Makassar–Balikpapan (PP).

Rute Denpasar-Balikpapan akan akan dilayani dengan armada B737-800NG berkapasitas 162 penumpang yang tersedia sebanyak tiga kali seminggu setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Sementara rute Makassar-Balikpapan akan dilayani dengan armada yang sama sebanyak empat kali seminggu pada Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Direktur Utama GIAA, Irfan Setiaputra menuturkan, peluncuran rute penerbangan langsung dari Denpasar dan Makassar menuju Balikpapan dan sebaliknya tersebut menunjukkan komitmen perseroan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas udara. Komitmen tersebut khususnya bagi masyarakat di Kalimantan Timur dan sekitarnya menuju salah satu destinasi favorit di Indonesia.

Di samping itu, langkah tersebut juga sejalan dengan fokus Pemerintah Indonesia yang kini tengah mengembangkan Balikpapan sebagai salah satu superhub Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Aksesibilitas dari dan menuju Bali dan Makassar diharapkan menjadi salah satu hub penerbangan internasional di Indonesia sehingga mampu turut berperan sebagai roda penggerak perekonomian IKN mendatang.

“Baik dari sisi kemudahan bagi masyarakat yang menyasar para pelaku perjalanan bisnis, hingga mendorong pengembangan potensi komoditas unggulan di Kalimantan Timur dan sekitarnya melalui angkutan kargo,” kata Irfan dalam siaran pers pada Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan, penerbangan tersebut akan berangkat dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali, dengan penerbangan GA-481 pada pukul 12.05 Wita dan tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur, pukul 13.45 Wita. Sebaliknya, penerbangan GA-480 dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, dijadwalkan berangkat pada pukul 14.30 LT dan tiba di Denpasar pukul 16.10 LT.

Adapun penerbangan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dengan jadwal keberangkatan GA-466 dari Bandara Internasional Hasanuddin pukul 09.00 Wita dan tiba di Balikpapan pukul 10.15 Wita. Sedangkan penerbangan GA-467 menuju Makassar akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan pukul 11.00 Wita dan tiba di Makassar pada pukul 12.15 Wita.

“Kami berharap dengan kehadiran dua rute terbaru yang terhubung langsung ke Balikpapan ini dapat mengoptimalkan upaya penguatan infrastruktur daerah yang dapat mewujudkan interkonektivitas nasional bagi pemerataan dan kemajuan perekonomian Indonesia,” ujar Irfan.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto, mengatakan pihaknya tengah mengajukan revisi Undang-Undang Otonomi Daerah.

Revisi dilakukan dalam rangka menyukseskan program 3 juta rumah. Perubahan regulasi tersebut secara garis besar untuk memberikan kemudahan bagi para pengembang melakukan ekspansi pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah.

"Pemda harus terlibat (menyukseskan program 3 juta rumah). Oleh sebab itu kita sedang mengajukan revisi UU Otonomi Daerah. Bagaimana pemda bisa memiliki peran yang lebih aktif untuk penyediaan rumah MBR," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu malam (7/11/2024).

Iwan menilai selama ini regulasi terkait otonomi daerah masih menjadi bottleneck dalam membangun hunian di daerah. Terutama yang menyangkut masalah perizinan hingga pemungutan pajak daerah atas pembangunan properti.

"Selama ini menjadi bottleneck, kedua kemudahan perizinan, kita pernah dengar juga masalah Persetujuan Bangun Gedung (PBG) SLF (Sertifikat Laik Fungsi) di beberapa daerah masih ada kendala," ujar Iwan.

Harapannya dengan perubahan regulasi tersebut bisa memberikan keringanan dari sisi pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pengenaan retribusi lainnya di daerah.

"Di samping itu kita berharap ada skema insentif, bagaimana ada keringanan, kita tahu ada biaya BPHTB, kemudian ada biaya lain yang kemudian diharapkan tidak membebani masyarakat," kata Iwan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel – Perdagangan antara China dan Amerika Serikat (AS) pada Januari-Oktober 2024 meningkat sebesar 2,8 persen tahun-ke-tahun (yoy) menjadi USD564,174 miliar. Angka itu setara Rp8.903,22 triliun pada asumsi kurs hari ini.

Sepanjang Oktober saja, perdagangan antara kedua negara mencapai USD59,824 miliar. “AS masih menjadi mitra dagang terbesar ketiga China setelah ASEAN dan Uni Eropa,” kata Administrasi Umum Kepabeanan China (GACC) pada Kamis (7/11/2024).

Menurut badan itu, ekspor China ke AS pada Januari-Oktober meningkat 3,3 persen yoy menjadi USD427,776 miliar. Sementara impor barang AS oleh China mencapai USD136,398 miliar, naik 1,2 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Sementara pada akhir 2023, perdagangan antara China dan Amerika Serikat menurun 11,6 persen yoy senilai USD664,45 miliar.

GACC juga mengungkapkan, perdagangan antara China dan Rusia pada sepuluh bulan pertama tahun ini 2,8 persen yoy. Jumlahnya mencapai USD202,211 miliar (asumsi kurs Rp3.191 triliun).

Ekspor China ke Rusia pada 10M-2024 meningkat 4,7 persen yoy menjadi USD94,142 miliar. Sementara impor China dari negeri beruang merah itu naik 1,1 persen yoy menjadi USD108,069 miliar.

Pada Oktober saja, perdagangan antara dua negara mencapai USD21,795 miliar. Perdagangan China-Rusia juga naik 26,3 persen yoy pada 2023, mencapai rekor USD240,11 miliar.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengutarakan harapannya agar Pemerintah Jepang dapat meningkatkan investasi.

Terutama di sektor hilirisasi yang sedang gencar digalakkan pemerintah demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas ini bisa kita harapkan kontribusi dari pemerintah Jepang dengan meningkatkan investasinya dalam industrialisasi dan hilirisasi sebagai salah satu pilar yang kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan sampai 8 persen,” kata Hatta dalam konferensi pers usai menerima penghargaan bintang jasa dari Pemerintah Jepang, di Tokyo.

Hatta Rajasa dianugerahi Bintang Jasa The Order of The Rising Sun, Gold and Silver Star untuk musim gugur 2024 atas kontribusinya di bidang ekonomi terutama saat menjabat Menko Perekonomian pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

Dia melakukan inisiatif dalam persiapan rencana induk Metropolitan Priority Area for Investment and Industry (MPA).

Selain itu, ia juga berupaya untuk mempromosikan investasi oleh perusahaan-perusahaan Jepang melalui peningkatan lingkungan investasi, dan memimpin peluncuran Dialog Tingkat Menteri Ekonomi Jepang-Indonesia.

Hatta mendorong pula momentum untuk tinjauan kembali operasional EPA Jepang-Indonesia mengenai langkah-langkah untuk memperdalam EPA antara kedua negara.

Dia mengaku akan terus memberikan kontribusi untuk memperkokoh hubungan Indonesia-Jepang meskipun tidak lagi menjadi bagian dari kabinet saat ini.

“Kami akan selalu kerja keras, buat kami tidak pernah lelah dalam keadaan apapun untuk bangsa dan negara, Itu menjadi nomor satu, oleh sebab itu maka kita lakukan lobi-lobi agar pemerintah Jepang dapat mengambil peran dalam mensukseskan misi dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” katanya.

Menurut Hatta, Jepang bukan hanya teman melainkan mitra strategis Indonesia yang memberikan peran sangat signifikan dalam pembangunan bangsa Indonesia sejak sebelum dan pascareformasi hingga saat ini.

“Pada awal pemerintahan orde baru kita merasakan bagaimana pembangunan industri dan sektor lain. Jepang memberikan kontribusi yang besar kepada kita,” katanya.

Dia menuturkan ketika jepang dalam keadaan sulit saat ada embargo minyak, Indonesia tidak menghentikan itu.

Namun, sebaliknya dalam keadaan Indonesia sulit Jepang pun hadir apakah dana dalam dalam projek migas maupun nonmigas.

“Oleh sebab itu, saya sungguh berharap Jepang akan terus meningkatkan investasi dan industri nya di tanah air kita. Kita sahabat yang dapat diandalkan,” kata Hatta.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri mengatakan pertemuan komite UAE dan ASEAN yang membahas peningkatan kerja sama di berbagai bidang, akan kembali digelar pada Kamis.

"Kami telah membahas banyak bidang kerja sama malam ini dan besok akan diadakan pertemuan kedua," kata Dubes Abdulla usai melakukan jamuan makan malam dalam rangka Kerja Sama Sektoral Bersama UEA-ASEAN II di kediamannya di Jakarta pada Rabu malam.

Jika berbicara tentang ASEAN, kata Dubes, hubungan UEA dan ASEAN tidak hanya tentang perdagangan, namun tentang keberlanjutan yang merupakan bagian dari hubungan kerja sama di berbagai bidang.

Menurutnya, saat ini UEA-ASEAN memiliki tiga bidang kerja sama utama, di antaranya program ketahanan pangan, jaringan kerja sama pelabuhan serta yang terkait dengan energi.

"Penangkapan karbon yang akan menambah nilai untuk mengurangi emisi ASEAN, proyek-proyek ini belum konkret. Tetapi akan dibahas besok (Kamis) antara UEA dan ASEAN. Dan ini adalah tiga bidang yang akan kita fokuskan untuk pertemuan besok," katanya.

Dubes menambahkan bahwa terdapat sejumlah kerja sama yang telah teridentifikasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan program ketahanan pangan.

"Energi terbarukan juga merupakan salah satu bidang yang perlu kita tangani. Saya melihat ini sangat bermanfaat dan kami mengharapkan banyak keterlibatan dengan ASEAN," ucapnya.

Kedutaan Besar Uni Emirat Arab mengelar jamuan makan malam dalam rangka Kerja Sama Sektoral Bersama UEA-ASEAN II di kediaman Dubes Abdulla di Jakarta, Rabu malam. Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Dubes Republik Islam Pakistan Ameer Khurram Rathore dan Direktur Pengembangan Sektoral Sekretariat ASEAN Kanchana Wanichkorn turut hadir dalam acara tersebut.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) mengingatkan seluruh Kepala Daerah untuk berhati-hati dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Penegasan ini diungkapkan BG saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangakn dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis," ujarnya.

Menurut Budi, UMP yang terlalu tinggi dan tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi hingga menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru.

"Selain itu bisa mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” kata Budi.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk menjaga stabilitas dan keamanan.

"Bapak ibu lah yang paling tahu kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing. Tentang bagaimana caranya agar di daerahnya tetap aman dan stabil," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel – Pemerintah bakal menjalin kerja sama dengan pihak asing untuk mendanai Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), Iwan Suprijanto mengatakan, setidaknya ada tiga negara yang siap mengucurkan dana untuk program itu.

Adapun ketiga negara tersebut yaitu China, Dubai, dan Qatar. Menurut Iwan, ketiganya sudah menyampaikan minat secara langsung untuk berinvestasi di Indonesia untuk membangun hunian, baik rumah vertikal maupun rumah tapak yang lokasinya akan ditentukan oleh pemerintah.

“(Investasi asing), ada. Jadi kebetulan Pak Wamen (Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah) sedang ke China, nampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada Tiongkok, Dubai, dan Qatar,” kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur di Jakarta, Rabu (6/11/2024) malam.

Dia menjelaskan, ketiga negara itu berencana untuk meneken MoU atau nota kesepahaman atas komitmen investasi yang sebelumnya disampaikan. Pada saat yang sama, pemerintah terus mempelajari lebih jauh dampak investasi asing itu agar tidak berujung membebani negara ataupun masyarakat.

“Ada rencana untuk meneken MoU, tetapi kami ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi kemudian beban negara dan rakyat di kemudian hari,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Iwan mengungkapkan setidaknya ada tiga pihak yang akan dilibatkan dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Baik pemerintah pusat dan daerah, punya peran sendiri dalam program itu. Sementara dunia usaha dilibatkan dalam bentuk investasi, program CSR, maupun KPBU untuk membangun lebih banyak rumah.

Untuk masyarakat, mereka akan dilibatkan dari sisi peningkatan kemampuan finansial untuk membangun rumah atau merenovasi rumah secara swadaya. Sebab, kata Iwan, pemerintah juga berencana mengucurkan dana langsung kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah sendiri.

“Masyarakat juga akan membangun secara swadaya, misal memampukan masyarakat lebih berdaya, jadi ada stimulan, misalnya ada skema kredit sehingga masyarakat bisa membangun rumah, ada tanah gratis agar mereka bisa membangun rumah, itu akan membantu masyarakat,” ujarnya.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) turut berpartisipasi dengan tampil sebagai pembicara dalam seminar transportasi, yang digelar di Chengdu, China, awal bulan ini.

Seminar yang mengangkat tema Environmental and Social Safeguards Community of Practice (CoP) Seminar on Sustainable Transport Investments:
Opportunities, Challenges, and Good Practices tersebut merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF).

Melalui seminar ini, AIIB dan MCDF berharap dapat memaparkan dan mendiskusikan praktik-praktik terbaik serta pembelajaran dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial pada proyek infrastruktur transportasi yang dapat diterapkan secara praktis oleh pelaku pasar dalam konteks negara berkembang di Asia.

Selain itu, seminar ini juga menyediakan platform untuk membahas peluang dan tantangan baru yang dihadapi Multilateral Development Bank (MDB) dan mitranya dalam mengelola dampak dan risiko lingkungan serta sosial.

Dalam materi yang disampaikan sebagai pembicara, Social and Environmental Specialist IIF, Yayan Indriatmoko dan Dicka Andilla Vebri, memberikan pemaparan mengenai proses, tantangan dan pembelajaran dari penerapan Social and Environmental Safeguard pada sektor transportasi IIF.

Infrastruktur transportasi merupakan sektor penting dari pembiayaan IIF, dengan proporsi terbesar kedua setelah sektor ketenagalistrikan, yaitu sebesar 21 persen.

Sejak 2013, IIF telah berpartisipasi dalam pembiayaan sebelas jalan tol yang sebagian besar berada di Pulau Jawa, tiga pelabuhan di Sumatra dan Sulawesi, tiga proyek bandara di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, serta dua proyek kereta api dan transportasi massal di Sulawesi dan Jawa.

"Infrastruktur transportasi seperti jalan tol, rel kereta api, bandara, pada umumnya mempunyai risiko dan dampak sosial lingkungan yang signifikan terkait dengan pembebasan lahan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, keragamanhayati dan fragmentasi habitat, warisan budaya dan sebagainya," ujar Yayan, dalam paparannya.

Karenanya, menurut Yayan, penerapan standar perlindungan sosial dan lingkungan (safeguard) menjadi kunci untuk memastikan risiko dan dampak
tersebut bisa dihindari, diminalkan atau dikompensasi jika penghindaran tidak dimungkinkan.

"Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan, IIF terus berupaya memperbaiki penerapan safeguard standard pada proyek-proyek yang didanai, termasuk di antaranya melakukan peningkatan kapasitas pemrakarsa proyek dan para pihak terkait dalam pengelolaan risiko dan dampak sosial dan lingkungan merujuk pada kebijakan keberlanjutan IIF," ujar Yayan.

Melalui peran serta sebagai narasumber dalam seminar tersebut, IIF telah menunjukkan komitmennya untuk terus menyempurnakan penerapan standard perlindungan sosial dan lingkungan (safeguard) pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia agar tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

(taufan sukma)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM. PP tersebut akan menghapus utang para petani maupun nelayan.

Menyusul arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono akan mengkaji lebih detail mengenai PP yang baru saja diteken dan akan melakukan tindak lanjut. Pihaknya akan mempersiapkan kebijakan turunan untuk mengatur syarat serta mekanisme penghapusan utang.

Menteri Trenggono menjelaskan, syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi Peraturan Menteri. Terkait jumlah masyarakatnya yang berutang, pihaknya masih melakukan penghitungan dan berjanji hitungan dan mekanismenya dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

"Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya. Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya, pada Rabu (6/11/2024).

Untuk diketahui, Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia melalui PP Nomor 47 Tahun 2024. Prabowo menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM.

Dia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat, khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Peredaran produk baja impor mulai jadi sorotan berbagai pihak, karena dinilai telah mulai membanjiri pasar domestik.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengancam kinerja produsen baja dalam negeri, mengingat persaingan harga di pasar rawan terjadi secara tidak seimbang.

Karenanya, pemerintah diminta mengkaji ulang keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 Tahun 2024, yang dinilai sebagai 'pintu masuk' atas membanjirnya produk baja impor di pasaran.

Langkah pengkajian tersebut dinilai penting demi melindungi keberlanjutan industri baja nasional, berikut aneka produk turunannya, dari ancaman serbuan produk impor.

Guna menyuarakan hal tersebut, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengajukan permohonan audiensi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (6/11/2024).

Dalam forum audiensi tersebut, FSPMI bermaksud menyampaikan sedikitnya empat tuntutan, yaitu pencabutan Permendag 8 Tahun 2024, meminta pemerintah membentuk satgas antidumping, penegakan hukum atas pihak-pihak yang turut memuluskan masuknya produk baja impor di luar ketentuan resmi, serta proteksi terhadap keberlanjutan bisnis industri baja nasional.

"(Pembentukan) Satgas (antidumping) dan penegakan hukum ini perlu karena dalam pantauan kami, banyak banyak perusahaan nakal, yang begitu barang (baja) dari China masuk ke pelabuhan, sudah ada stempel SNI. Padahal baru dari laut kok sudah ada stempel SNI," ujar Sekretaris Jenderal FSPMI, Sabilar Rosyad, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Menurut Sabilar, serbuan produk baja impor dari China yang harganya lebih murah telah berdampak buruk bagi kelangsungan industri baja nasional dan turunannya.

Salah satu ancaman yang paling nyata adalah terganggunya kinerja bisnis produsen baja nasional, yang berpeluang besar berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Tak hanya kekhawatiran tanpa sebab, Sabilar menyatakan bahwa PHK massal tersebut sudah mulai terjadi pada sebuah perusahaan baja di Jawa Barat. Karenanya, FSPMI berharap pemerintah tidak memandang ancaman ini sebelah mata, dan dapat segera mencarikan solusi yang tepat bagi semua pihak.

"Karena itu dari kami berharap Permendag 8 itu bisa dicabut, karena perlindungan dan pengawasan untuk industri baja nasional itu mentoknya di peraturan ini. Ada sangkut pautnya, dan bahkan sangat erat," ujar Sabilar.

(taufan sukma)

IDXChannel – Pemerintah berencana untuk memindahkan masyarakat yang belum punya hunian ke rumah susun (rusun). Untuk, itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP) akan bekerja sama dengan dinas sosial di daerah-daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendata penduduk yang belum memiliki hunian.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, proses pemindahan masyarakat yang belum punya hunian ke rusun akan ditentukan oleh pemerintah. Targetnya, program tersebut sudah mulai direalisasikan mulai November ini.

"Dalam waktu dekat kami sudah bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemensos (Kementerian Sosial) untuk supaya saudara kita yang kurang beruntung, di bawah jembatan juga bisa kita bantu, supaya mereka bisa masuk ke rumah susun. Kita usahakan bulan ini terlaksana," kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur Jakarta, Rabu malam (6/11/2024).

Maruarar menuturkan, saat ini Kemendagri dan Kemensos tengah melakukan pendataan untuk masyarakat yang belum punya rumah di seluruh Indonesia. Namun, pada tahap awal, pendataan kemungkinan akan dilakukan terlebih dulu di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

"Ada di Jakarta dan Jawa Barat, sebagai role model. Kalau ini berjalan dengan baik kita akan duplikasi di tempat lain," ujar politikus yang akrab disapa Ara itu.

Kendati demikian, dia belum menyebutkan secara spesifik lokasi rusun yang akan menjadi tempat relokasi masyarakat yang saat ini belum memiliki hunian, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Dia mengungkapkan, rusun-rusun yang disediakan akan memanfaatkan aset sebelumnya telah terbangun namun belum ditempati. Dengan begitu, pihaknya tidak perlu menunggu pembangunan rusun baru untuk menempatkan warga yang belum punya rumah.

Setelah pemberian hunian, Ara berharap masyarakat yang direlokasi bisa diberikan semacam pelatihan keterampilan, agar bisa memiliki mata pencarian baru. "Saya juga minta lebih dari itu kalau boleh diedukasi supaya mereka juga punya kemampuan berusahakah, atau apapun, dididik," tutur Ara.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Maraknya transaksi judi online yang belakangan terjadi menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi keuangan maupun kesehatan mental, karena pada akhirnya selalu berujung pada kerugian.

Sedemikian seriusnya hingga Presiden Prabowo Subianto dengan tegas telah mememerintahkan secara khusus kepada Kapolri untuk membuat satgas pemberantasan aktivitas judi online. Langkah ini didasarkan pada tujuan agar aktivitas ini dapat diberantas dan dihentikan dalam waktu secepatnya.

Terkait upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, PT Tri Usaha Berkat, yang merupakan perusahaan pengelola aplikasi transfer dana LinkQu, menyatakan dukungan penuhnya.

"Dalam menjalankan bisnis, kami selalu mengacu pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keamanan serta integritas layanan, karena seringkali aktifitas judi online ini juga menyusup ke Penyelenggara Jasa Pembayaran berizin seperti kami dengan manipulasi data dan menyamarkan transaksi," ujar Chief Executive Officer PT Tri Usaha Berkat, Reza Ishaq Maulana, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Menurut Reza, selama ini Linkqu selalu berkomitmen penuh untuk menjalankan bisnis dengan standart kepatuhan hukum yang tinggi, baik dari regulator dalam hal ini Bank Indonesia maupun pemerintah Indonesia, demi menjaga keamanan transaksi dan perlindungan konsumen.
Dalam rangka mendukung pemberantasan judi online, Reza menjelaskan, LinkQu juga terus bekerja sama erat dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memburu pelaku, penyelenggara dan juga yang memfasilitasi bisnis haram ini agar dapat ditindak secara hukum.

"Sebagai Penyelenggara jasa Pembayaran (PJP) berizin kami tentu sangat terbuka untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam memerangi judi online ini, apapun bentuk dukungan yang diperlukan. Selain itu dari pihak internal kami juga semakin intensif untuk mewaspadai gerak-gerik bisnis haram tersebut agar tidak dapat menyalahgunakan akses layanan yang kami sediakan," ujar Reza.

Komitmen dalam mematuhi peraturan ini, dikatakan Reza, tak lepas dari posisi PT Tri Usaha Berkat (PT TUB) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Financial Technology (FINTECH), di mana selain telah terdaftar, diawasi dan berizin dari Bank Indonesia juga sudah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI) dan juga telah bekerja sama dg PPATK, Kominfo juga beberapa lembaga lain terkait.

"Kepatuhan ini juga sekaligus merupakan tanggung jawab moral dan hal paling esensial dalam menjalankan usaha di industri sistem pembayaran demi menjaga integritas layanan dan perlindungan konsumen," ujar Reza.

Reza menjelaskan, AFTECH sendiri sebagai wadah bagi penyelenggara fintech dan pada tanggal 9 Agustus 2019 secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

"Sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) resmi, LinkQu selalu menjalankan proses pendaftaran akun merchant-merchant secara proper dan profesional sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Dan dengan segera melakukan pemblokiran merchant yang ditengarai melakukan penyalahgunaan layanan untuk kegiatan ilegal," ujar Head of Risk Management Linkqu, Rizki Alwi, dalam kesempatan yang sama.

Menurut Rizki, tim operasional Linkqu telah secara ketat melakukan proses monitoring dan analisa profil transaksi secara intensif demi mencegah terjadinya fraud dan juga aksi ilegal seperti judi online ini oleh seluruh pengguna jasa Linkqu.

Sejauh ini LinkQu telah menutup akses layanan terhadap hampir 100 merchant yang ditengarahi melakukan transaksi ilegal, baik dikarenakan adanya laporan masyarakat dan juga perintah dari Kepolisian dalam rangka membantu proses penyidikan.

Selain itu Linkqu juga secara berkala melakukan pelaporan kepada otoritas terkait seperti PPATK jika terdapat transaksi mencurigakan untuk dapat ditindak lebih lanjut.

"LinkQu menyambut baik pembentukan Satgas Penanggulangan Perjudian Online oleh Kapolri dan siap membantu serta bekerjasama erat dg Polri untuk penegakan hukum dan pemberantasan judi online hingga tuntas," ujar Rizki.

Alwi berharap komitmen ini juga diikuti oleh PJP lain dengan aktif berkolaborasi dan berkoordinasi dalam pemberantasan praktik judi online.

Mengingat upaya LinkQu yang berkomitmen untuk terus bersinergi dan secara proaktif bekerjasama dengan regulator dan aparat penegak hukum untuk memberantas judi online agar tercipta ekosistem digital Indonesia yang lebih aman dan berintegritas serta tercapainya perlindungan konsumen yang tinggi.

Selain itu, guna meminimalisir adanya aktifitas penipuan online, investasi ilegal, judi online dan berbagai aktifitas ilegal yang kian marak di dunia maya, LinkQu juga terus melakukan edukasi masyarakat secara aktif melalui berbagai media komunikasi karena berbagai aktifitas haram ini masih marak di negeri ini juga dikarenakan tingkat literasi keuangan masyarakat sendiri yang begitu rendah.

"Masyarakat terlalu mudah percaya dengan iming-iming investasi yang memberi keuntungan sangat tinggi, tidak masuk akal, jauh di atas bunga deposito," ujar Rizki.

Tawaran itu sejauh ini marak dilakukan melalui berbagai modus dan bentuk aplikasi tertentu yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.

"Pada akhirnya seluruh aktifitas ilegal ini akan berhenti dan punah dengan sendirinya saat literasi keuangan masyarakat meningkat, pemahaman akan keuangan meningkat, dan terus belajar dari kejadian-kejadian ilegal yang meresahkan serta merugikan sat ini, selain tentu saja terus dilakukan penindakan hukum oleh pihak berwajib seperti selama ini pada pelaku," ujar Rizki.

(taufan sukma)