IDXChannel - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menyatakan iuran Tapera 3 persen wajib dibayarkan oleh masyarakat atau karyawan berpenghasilan di atas UMR. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Heru mengatakan, Tapera dalam waktu dekat ini masih fokus diikuti para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai lebih siap. Untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah UMR, Heru menyebut kepesertaan Tapera sampai saat ini masih bersifat lunak.

"Terkait iuran 3 persen, ini memang meskipun undang-undangnya menyatakan wajib bagi masyarakat, bagi siapa? Masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minimum. Bagi yang di bawah minimum? Kita masih harus hati-hati dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta," katanya dalam acara sosialisasi Tapera yang digelar pada Kamis (3/10).

Lebih jauh kata Heru, kepesertaan Tapera secara masif disosialisasikan kepada para ASN, lantaran mereka dinilai lebih siap, mengingat sebelumnya pemerintah juga telah menawarkan skema serupa dalam bentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum).

Namun begitu, Haru menyebut, Tapera bagi ASN juga masih terus didiskusikan dengan kementerian dan instansi terkait. Dia belum bisa memastikan kapan iuran Tapera bagi ASN akan mulai dipungut karena skema harus dipersiapkan secara matang.

"Yang pertama, akan secara masif kita sosialisasikan adalah untuk teman-teman ASN, karena ASN ini kita anggap yang paling siap, dan dulunya sudah punya experience, pengalaman, dia sudah bisa menjadi peserta dalam Taperum," ujar Heru.

"Terkait kapan? Kita belum tahu ya. Kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan. Jadi belum bisa jawab sekarang apakah tahun depan atau kapan. Kita harus siapkan dulu," katanya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut, ada kenaikan tunjangan kinerja (tukin) di beberapa instansi.

"Tercapai dengan beberapa indikator, karena tahun ini kan kita mengubah indikatornya tidak lagi berdasarkan administrasi, tapi ke dampak. Sehingga ada Kementerian atau Lembaga yang reformasi birokrasinya naik, ada yang turun. Terkait dengan indikator dampak, indikatornya tadi kemiskinan, inflasi, dan sistem digital," kata Anas ketika ditemui di Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10).

Namun demikian, Anas memastikan ada kenaikan tukin bagi pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu, sambungnya, karena Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi dan jajarannya berhasil memangkas aplikasi dari 300 menjadi 9 aplikasi.

Kata Anas, dengan pemangkasan aplikasi ini, maka Menhub telah memenuhi tolak ukur reformasi birokrasi yang berorientasi pada efisiensi pelayanan.

"Oh Kemenhub, sudah-sudah. Karena salah satunya selain angka sudah sesuai. Kemenhub telah mensimplifikasi aplikasi dari 300 lebih menjadi 9 aplikasi sudah memenuhi," tuturnya.

Namun saat ditanya apakah tukin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian akan naik atau tidak, Anas meminta untuk bertanya langsung ke Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Kemudian, Airlangga pun memberikan isyarat bahwa permintaan kenaikan tukin bagi pegawainya sudah disetujui.

"Ya kira-kira sama lah (seperti Kemenhub)," ujar Airlangga singkat sambil mengacungkan jempolnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, dalam beberapa dekade ke depan, sebagian besar negara ASEAN harus mampu ke luar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Hal itu dapat terwujud melalui kolaborasi dan inovasi di berbagai sektor.

Menurut Thomas, memperkuat kolaborasi lintas sektoral pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat di seluruh ASEAN. Adapun pembangunan konsensus dan kolaborasi akan memberikan ketahanan.

“Kondisi geopolitik yang semakin terfragmentasi, menyoroti pentingnya menjunjung tinggi kerangka kerja berbasis konsensus yang menjadi landasan komunitas ASEAN,” kata Thomas dalam acara Launching & First Meeting ASEAN Treasury Forum di The Stones Legian, Bali pada Kamis (3/10/2024).

Dia menerangkan, situasi yang tidak menentu saat ini menimbulkan risiko yang tidak dapat dihindari dan ketidakpastian yang signifikan, terutama dengan adanya tekanan inflasi dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung secara global.

Setiap negara anggota ASEAN, jelasnya, perlu meningkatkan strategi manajemen risiko fiskalnya. Dengan memahami tantangan-tantangan ini secara lebih mendalam, tantangan yang dihadapi dapat secara efektif dimitigasi dampaknya dan memastikan ketahanan ekonomi.

“Memperkuat kolaborasi regional akan memungkinkan kita untuk secara kolektif mengatasi risiko-risiko ini, mendorong inovasi dan solusi berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua anggota ASEAN,” ujar Thomas.

Lebih lanjut Thomas menerangkan, dengan memahami tantangan-tantangan yang kompleks, negara-negara ASEAN dapat berkolaborasi secara lebih efektif, menyatukan pengetahuan, sumber daya, dan keahlian untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Salah satu upaya kolaborasi untuk menghadapi tantangan-tantangan ekonomi saat ini yaitu melalui gelaran ASEAN Treasury Forum yang hari ini resmi dilaksanakan. Forum ini diinisiasi di Indonesia dan dibentuk untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama negara-negara di kawasan ASEAN di bidang treasury dan public financial management (PFM).

ATF merupakan wadah utama untuk meningkatkan kerja sama regional, menyelaraskan kebijakan fiskal, dan mengatasi tantangan menghadapi globalisasi, transformasi digital, serta perubahan iklim. Sebagai peer learning platform, ATF dapat menjadi wadah bagi negara ASEAN untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta diskusi terkait best practices dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan bahwa pihaknya telah sedikit menurunkan prospek pertumbuhan ekonominya untuk Filipina pada tahun 2024 dan 2025.

IMF Beralasan dampak harga pangan yang tinggi pada konsumsi swasta, antara lain.

Dalam sebuah pengarahan di Manila, Kepala Misi IMF dan Wakil Kepala Divisi Elif Arbatli-Saxegaard mengatakan bahwa IMF sekarang memperkirakan ekonomi Filipina akan tumbuh sebesar 5,8 persen pada tahun 2024, lebih rendah sebesar 0,2 persen, dibandingkan dengan perkiraan 6 persen pada bulan Juli.

Ini juga lebih rendah dibandingkan dengan target pertumbuhan pemerintah sebesar 6 hingga 7 persen.

Untuk tahun 2025, perkiraan tersebut diturunkan menjadi 6,1 persen dari proyeksi sebelumnya sebesar 6,2 persen. Namun, Arbatli-Saxegaard menggarisbawahi bahwa penurunan peringkat itu "sangat kecil" dan bahwa negara itu tetap menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan Asia.

"Saya ingin menyoroti bahwa penurunan peringkat sangat kecil, hanya 0,2 persen yang mencerminkan fakta bahwa pada paruh pertama, pertumbuhan konsumsi swasta lebih rendah dari yang kami perkirakan. Ini mungkin didorong oleh harga pangan yang lebih tinggi," katanya.

"Ini adalah pertumbuhan 6,1 persen untuk tahun 2025, tingkat pertumbuhan yang sangat terhormat untuk konteks negara-negara lain di kawasan ini sehingga ini adalah penyesuaian yang sangat kecil yang mencerminkan hasil pada paruh pertama," tambahnya.

Ekonomi tumbuh 5,8 persen pada kuartal pertama, tetapi dengan konsumsi rumah tangga yang terkendali oleh harga pangan yang tinggi termasuk beras. Pada kuartal kedua, ekonomi tumbuh sebesar 6,3 persen.

Sementara itu, pelonggaran inflasi, pengurangan kebijakan moneter secara bertahap, peningkatan investasi asing langsung (FDI), serta pertumbuhan kemitraan swasta-publik dipandangkan dapat menopang perekonomian ke depan. Penurunan inflasi lebih lanjut juga diprakirakan didorong oleh penyesuaian yang dilakukan oleh Bangko Sentral ng Pilipinas dan langkah-langkah kebijakan non-moneter lainnya.

"Kami percaya bahwa pengetatan moneter yang menentukan dan langkah-langkah lainnya telah membantu mengurangi tekanan inflasi di Filipina, pemotongan tarif baru-baru ini pada beras impor dan langkah-langkah kebijakan non-moneter lainnya membantu mengurangi harga pangan dan akan lebih mengurangi inflasi utama pada akhir tahun," kata Arbatli-Saxegaard.

BSP pada bulan Agustus memangkas target tingkat pembelian kembali terbalik sebesar 25 basis poin menjadi 6,25 persen. Lebih banyak penurunan suku bunga diantisipasi setelah Federal Reserve AS juga menurunkan suku bunga kebijakan acuannya. Unit Fitch Solutions, BMI, mengharapkan BSP untuk memberikan penurunan suku bunga "jumbo" untuk mengembalikan suku bunga ke tingkat pra-pandemi sebesar 4,5 persen pada tahun 2025.

Namun, IMF mengatakan risiko terhadap pertumbuhan tetap condong ke atas, yang berasal dari perlambatan di ekonomi utama, ketegangan geopolitik serta volatilitas harga komoditas. Oleh karena itu, bank sentral harus tetap berhati-hati dalam memangkas suku bunga kebijakan acuan negara itu, katanya.

"Pendekatan yang bergantung pada data sangat penting, jadi ya ada pelonggaran tetapi kehati-hatian masih diperlukan dalam beberapa bulan mendatang karena lingkungan yang tidak pasti," kata Perwakilan Residen IMF Filipina Ragnar Gudmundsson.

Sementara itu, IMF mengatakan negara itu telah memiliki kemajuan yang signifikan dalam mengatasi kejahatan keuangan tetapi masih merekomendasikan untuk mempertahankan upaya yang dilakukan untuk keluar dari daftar abu-abu Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF).

Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Januari mengatakan telah memerintahkan lembaga pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dalam pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya untuk keluar dari daftar abu-abu FATF.

"Kami juga mencatat bahwa kemajuan penting telah dibuat dalam mengatasi anti pencucian uang, memerangi pendanaan terorisme dan momentum saat ini harus dipertahankan untuk menutup kesenjangan yang luar biasa dalam kerangka kerja keamanan AML yang akan mendorong penghapusan dari Daftar Abu-abu Satuan Tugas Aksi Keuangan," kata Arbatli-Saxegaard.

Pada bulan Juni, Dewan Anti Pencucian Uang mengatakan Filipina "telah bergerak lebih dekat untuk keluar dari daftar abu-abu FATF" karena terus mengatasi kesenjangan dan masalah, dan meningkatkan kebijakan yang dimaksudkan untuk memerangi kejahatan keuangan.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyebut Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) di 2030. Nilainya diperkirakan mencapai USD210 miliar hingga USD306 miliar atau setara Rp3.242,8 triliun-Rp4.724,5 triliun.

Budi Arie menyebut kurang lebih 6 tahun mendatang Indonesia mampu mencatatkan ekonomi digital yang bernilai jumbo tersebut. Potensi keekonomian itu didorong oleh sektor E-commerce, transportasi online, makanan/minuman berbasis digital, perjalanan online, dan media online.

“Di Indonesia, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB diprediksi mencapai USD210 miliar sampai USD306 miliar di tahun 2030. Hanya 6 tahun berselang,” ujar Budi Arie saat Sarasehan bersama Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Dia juga memperkirakan Indonesia memimpin sektor layanan keuangan digital atau digital financial services. Perkiraan ini berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi (TIK) di dalam negeri yang dinilai mampu menarik investor asing.

Per 2023 lalu, Indonesia mampu menarik investor di sektor digital dengan nilai sebesar USD22 miliar. Angka ini berdasarkan rilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

“Indonesia mampu menarik investor di sektor digital sebesar USD22 miliar, ini menurut data Kemenko Perekonomian di 2023,” tutur dia.

Adapun, industri di Indonesia juga menjadi tujuan investasi. Sektor yang dibidik investor di antaranya pusat data, sistem pembayaran, dan infrastruktur TIK.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Maskapai penerbangan murah Cebu Pacific telah menandatangani perjanjian pembelian pesawat penting dengan Airbus dan Pratt & Whitney.

Kesepakatan itu – yang dianggap terbesar dalam sejarah penerbangan Filipina – adalah untuk hingga 152 pesawat senilai USD24 miliar.

Chief Executive Officer Cebu Pacific Michael Szucs mengatakan pesanan pesawat besar menunjukkan kepercayaan mereka pada ekonomi Filipina dan komitmen mereka untuk memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan perjalanan udara.

"Perjanjian dengan Airbus dan Pratt & Whitney ini jauh lebih dari sekadar transaksi komersial. Mereka mewakili investasi strategis untuk masa depan kita. Masa depan yang ditentukan oleh modernisasi, efisiensi, ekspansi, dan pengalaman perjalanan yang ditingkatkan bagi penumpang kami," kata Szucs.

Kesepakatan ini mencakup pesanan perusahaan hingga 102 pesawat A321neo, ditambah hingga 50 hak pembelian A320neo. Komitmen minimum adalah untuk 70 pesawat berbadan sempit. Pengiriman pertama dari kesepakatan ini diharapkan pada tahun 2029.

"Kami yakin bahwa tambahan A320 ini akan berkontribusi kuat pada fase ekspansi Anda berikutnya sebagai maskapai penerbangan bertarif rendah terkemuka di Asia Pasifik," kata Benoit de Saint-Exupery, Wakil Presiden Eksekutif Airbus untuk Penjualan Bisnis Pesawat Komersial.

"Pesanan terbaru menunjukkan peluang yang berkembang untuk penerbangan di Filipina dan kawasan Asia Pasifik yang lebih besar," tambah Rick Deurloo, Presiden Commercial Engines Pratt & Whitney.

Maskapai ini berharap untuk menerima pesawat baru dari pesanan ini mulai tahun 2029 atau pada waktunya untuk kemungkinan pembukaan bandara Bulacan, serta rehabilitasi berkelanjutan Bandara Internasional Ninoy Aquino. Maskapai ini masih mengharapkan pengiriman 22 pesawat dalam dua tahun ke depan dari pesanan sebelumnya.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) pada September 2024 sebesar USD72,54 per barel.

Nilainya turun USD5,96 dari bulan sebelumnya yang mencapai USD78,51 per barrel. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 353.K/MG.03/DJM/2024 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan penurunan ICP sejalan dengan harga minyak mentah global yang melemah dibandingkan Agustus 2024, terutama karena penurunan permintaan dari China.

Selain itu, sentimen negatif pasar terhadap ekonomi China mempengaruhi penurunan permintaan minyak mentah.

"Caixin Purchasing Manager Index (PMI) Jasa China pada bulan September 2024 mengalami penurunan lebih tajam dari estimasi pasar, menjadi 51,6," kata Agus, Kamis (3/10/2024).

Selain itu, kapasitas pengolahan minyak dari 35 kilang di China juga turun 0,9 persen m-o-m pada September 2024, menjadi 80,8 persen dari total kapasitas 8,4 juta barel per hari.

Faktor lainnya termasuk stabilnya ekspor dan produksi minyak Libya setelah adanya persetujuan penunjukan pimpinan Bank Sentral Libya, serta ekspor minyak Irak yang mencapai titik tertinggi dalam delapan bulan terakhir. "Ekspor Irak mencapai titik tertinggi selama 8 bulan terakhir, di tengah komitmen untuk mematuhi kuota penurunan produksi OPEC+," tutur dia.

Proyeksi pertumbuhan permintaan minyak global untuk 2024 juga mengalami penurunan. OPEC menurunkan estimasi permintaan sebesar 80 ribu barel per hari (bph), menjadi 2 juta bph dalam publikasi September 2024, dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Sementara itu, International Energy Agency (IEA) melaporkan pasokan minyak dunia pada Agustus 2024 naik 80 ribu bph mom, menjadi 103,5 juta bph. OPEC juga merevisi estimasi pasokan Non-OPEC+ naik sebesar 70 ribu bph, menjadi 53,07 juta bph untuk tahun 2024.

Di kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak juga dipengaruhi oleh turunnya tingkat pengolahan kilang di Taiwan, dari 760 ribu bph (69,7 persen kapasitas) pada akhir Agustus 2024 menjadi 580 ribu bph (53,2 persen kapasitas) pada akhir September 2024.

Perkembangan harga minyak mentah utama pada September 2024 dibandingkan Agustus 2024 sebagai berikut:

Dated Brent turun USD6,58/bbl, dari USD80,91/bbl menjadi USD74,33/bbl.

WTI (Nymex) turun USD6,06/bbl, dari USD75,43/bbl menjadi USD69,37/bbl.

Brent (ICE) turun USD6,00/bbl, dari USD78,88/bbl menjadi USD72,87/bbl.

Basket OPEC turun USD4,79/bbl, dari USD78,41/bbl menjadi USD73,62/bbl.

ICP minyak mentah Indonesia turun USD5,96/bbl, dari USD78,51/bbl menjadi USD72,54/bbl.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Pemerintah berencana menaikkan insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi setara dengan insentif Kartu Prakerja yang saat ini mencapai Rp3,5 juta di luar insentif pasca pelatihan dan survei.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, insentif JKP yang masuk dalam program BP Jamsostek sangat penting sebagai buffer bagi korban PHK. Menurut dia, besaran insentif JKP perlu dinaikkan karena saat ini nilainya lebih rendah dibandingkan Prakerja.

Dalam aturan yang berlaku, insentif JKP diberikan kepada mereka yang terkena korban PHK selama enam bulan dengan besaran 45 persen dari gaji di tiga bulan pertama dan 25 persen di tiga bulan berikutnya. Dengan gaji maksimal Rp5 juta, maka besarannya Rp2,25 juta di tiga bulan awal dan tiga bulan akhir Rp1,25 juta.

"Jadi kita minta insentif pelatihan JKP itu untuk disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang Prakerja sekitar Rp3,5 juta sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari situ. Jadi JKP akan dinaikkan," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Menurut Airlangga, insentif JKP yang dianggarkan Rp1,2 triliun tak cukup. Selain nilainya per individu terlalu kecil, jumlah mereka yang terkena korban PHK di lapangan jauh lebih banyak dibandingkan data resmi yang dilaporkan ke dinas tenaga kerja.

Sebagai informasi, penerima Kartu Prakerja mendapatkan manfaat total hingga Rp4,2 juta. Besaran itu dibagi menjadi insentif pelatihan Rp3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp600 ribu, dan insentif survei Rp100 ribu.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas.

Salah satu bukti komitmen pengembangan investor pasar modal Tanah Air adalah konsistensi dalam melakukan edukasi pasar modal, termasuk dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Sucor Asset Management dalam menggelar edukasi reksa dana di Universitas Majalengka (UNMA) pada Rabu (2/10/2023).

Kegiatan yang dihadiri 200 mahasiswa UNMA dari berbagai fakultas ini juga menjadi acara pembuka dari rangkaian Having Fund 2024 bertema "Untungnya, Aku Kenal Reksa Dana". Pemaparan disampaikan oleh Investment Specialist Sucor Asset Management Bryan Soetopo dan Branch Manager MNC Sekuritas Bandung Helfa Helmy.

Presiden Direktur Sucor Asset Management Jemmy Paul Wawointana mengatakan bahwa edukasi adalah kunci dalam mendorong generasi muda untuk lebih sadar akan investasi melalui acara literasi dan inklusi "Having Fund 2024" yang dipelopori oleh MNC Sekuritas.

“Kami berupaya memberikan pengetahuan praktis mengenai investasi reksa dana, terutama bagi mahasiswa dan civitas akademika. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dorongan yang positif bagi mereka untuk mulai berinvestasi sejak dini dan meraih masa depan yang lebih baik," ujar Jemmy.

Sejalan dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka (UNMA) Ir. H. Masduki mengatakan bahwa inklusi keuangan di pasar modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Menurutnya, dengan adanya aplikasi online trading yang dimiliki oleh MNC Sekuritas akan semakin memudahkan para mahasiswa dan Gen Z untuk dapat mengakses produk-produk Sucor Asset di MotionTrade.

“Universitas Majalengka mengapresiasi kegiatan "Having Fund 2024" yang diselenggarakan atas kerja sama antara GI BEI UNMA dengan Bursa Efek Indonesia dan MNC Sekuritas. Kami berharap agar kerjasama yg telah terjalin ini dapat terus berlanjut, dan dapat menjadi booster bagi mahasiswa dan civitas akademika khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka, untuk semakin semangat belajar investasi dan mulai berinvestasi sedini mungkin,” ujar Masduki.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Note:
Mohon informasi link di artikel ini dibuat menjadi link aktif:
1. Link unduh aplikasi: onelink.to/motiontrade

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono bersama dengan delegasi perbendaharaan negara-negara ASEAN resmi membuka gelaran ASEAN Treasury Forum di Bali pada Kamis (3/10/2024).

Forum ini diinisiasi di Indonesia dan dibentuk untuk meningkatkan kolaborasi serta kerja sama negara-negara di kawasan ASEAN di bidang treasury dan public financial management (PFM).

Thomas berharap, gelaran ATF dapat menjadi solusi bagi perbendaharaan di negara-negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim, kondisi geopolitik, kemajuan teknologi, dan kesenjangan sosial.

“Negara-negara anggota dapat berkolaborasi untuk berbagi praktik terbaik, memperkuat tata kelola fiskal, dan mengembangkan solusi inovatif, sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan kemakmuran kawasan secara keseluruhan,” kata Thomas dalam acara Launching & First Meeting ASEAN Treasury Forum di The Stones Legian, Bali.

Thomas menyampaikan, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyatakan ketidakpastian dalam kondisi global masih cukup tinggi.

"Inflasi mungkin akan tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama meskipun The Federal Reserve baru saja menurunkan tingkat suku bunga acuan," kata dia.

Di samping itu, ketegangan geopolitik masih menjadi risiko yang signifikan, terutama jika konflik di Timur Tengah meningkat, seperti yang terlihat saat ini.

Lebih lanjut dia menuturkan, dampak pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung juga turut menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Situasi ini juga memengaruhi pendapatan dan mempersulit perencanaan fiskal negara-negara ASEAN.

Volatilitas yang tinggi pada harga energi dan pangan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap stabilitas anggaran.

“Para bendahara harus menavigasi fluktuasi ini sambil memastikan kecukupan pendanaan untuk layanan-layanan penting dan program-program sosial,” ujar Thomas.

Gelaran ASEAN Treasury Forum, lanjut Thomas, bukanlah akhir dari upaya menghadapi tantangan ekonomi global, namun merupakan langkah awal yang signifikan. Forum ini menandai awal dari perjalanan kolaboratif negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan publik, membina dukungan dan kerja sama yang saling menguntungkan demi kemajuan kawasan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan, Tapera bukanlah iuran, melainkan tabungan. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir uangnya akan hilang.

"Tapera itu bukan iuran. Namanya juga tabungan perumahan rakyat. Konsepnya bukan iuran karena duitnya enggak hilang. Tapi menabung bareng-bareng walaupun dalam rangka membentuk dan menghimpun dana murah jangka panjang," kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam acara sosialisasi Tapera, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Heru menjelaskan, dana yang terkumpul melalui skema Tapera nantinya dapat dimanfaatkan sendiri oleh para peserta.

Lebih lanjut, menurutnya, kehebohan Tapera disebabkan karena minimnya sosialisasi. Sehingga, ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Heru sendiri menyadari sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat masih menjadi tugas besar bagi BP Tapera. Sebab, perlu upaya keras supaya Tapera bisa disosialisasikan secara masif, yang pada akhirnya masyarakat bisa lebih mengerti konsep Tapera.

"Ini saya kira memang memerlukan concern khusus berbagai pihak sudah memberikan masukan kepada kami supaya Tapera bisa disosialisasikan secara masif. Sehingga seluruh elemen masyarakat, khususnya ASN yang menjadi peserta inti bisa lebih paham lagi konsepsi Tapera," ujarnya.

Selain itu, Heru mengaku kaget tanggungan 3 persen yang tercantum dalam PP 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tapera menjadi heboh di tengah publik. Sebab, aturan tersebut sebenarnya sudah terbit sejak 20 Mei 2020.

Apalagi, saat itu dirinya baru 1,5 bulan menjabat sebagai Komisioner BP Tapera yang memiliki tugas utama melakukan akselerasi dokumen perencanaan anggaran dalam upaya menegakkan tata kelola lewat revisi PP 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tapera.

"Kita pahami bahwa akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera cukup heboh. Bukan hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Jadi ini hal yang sangat mengejutkan terus terang bagi kami. Terus terang kita kaget, respons khalayak luar biasa," katanya.

"Itu sebenarnya sudah diatur di PP 25 2020 yang terbit 20 Mei 2020. Padahal pengaturan 3 persen sudah lama, cuma karena ada Covid-19, perhatian masyarakat ke isu Covid, adanya PP baru itu luput dari perhatian publik. Lalu ketika muncul revisinya walaupun tidak diutak-atik 3 persen tadi, karena kita restatement ulang itu jadi heboh," ujar dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Samsung Electronics dilaporkan tengah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru.

Dilansir dari KBS World pada Kamis (3/10/2024), langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pengurangan tenaga kerja globalnya.

Menurut laporan dari Bloomberg, sejumlah karyawan Samsung Electronics di Singapura telah diberitahu secara rinci tentang rencana pengurangan tenaga kerja tersebut selama pertemuan tertutup dengan bagian sumber daya manusia.

Salah satu sumber yang diwawancarai Bloomberg mengatakan PHK tersebut dapat mencakup sekitar sepuluh persen tenaga kerja di Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Meski demikian, jumlah PHK di setiap anak perusahaan dapat bervariasi.

Sebelumnya, Samsung telah memangkas sekitar sepuluh persen tenaga kerjanya di India dan Amerika Selatan. Total tenaga kerja Samsung di luar Korea Selatan (Korsel) saat ini mencapai sekitar 147 ribu orang.

Menyusul laporan Bloomberg, raksasa teknologi Korsel tersebut mengonfirmasi bahwa beberapa anak perusahaannya di luar negeri sedang melakukan penyesuaian tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi bisnis. (Wahyu Dwi Anggoro)