REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Hakim di Inggris dan Wales telah diperintahkan untuk mempertimbangkan menunda persidangan para pelaku kejahatan karena kekhawatiran kondisi penjara yang penuh sesak, lapor Sky News, mengutip arahan internal yang telah dilihatnya.

Jika hukuman penjara dianggap sebagai kemungkinan hasil dari proses hukum, maka hakim harus mempertimbangkan menjadwal ulang proses persidangan sesingkat mungkin, tetapi tidak lebih dari 10 September, lapor Sky News pada Jumat (23/8).

Menurut laporan, arahan itu dikeluarkan oleh Hakim Green, wakil hakim penanggung jawab senior untuk Inggris dan Wales.

Langkah ini diambil karena "tantangan saat ini di penjara kita," berdasarkan laporan Sky News. Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa aksi protes baru-baru ini telah memperburuk situasi yang sudah kritis, di mana kurang dari satu persen kapasitas sel penjara yang dapat digunakan selama beberapa tahun terakhir.

Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Inggris bermaksud mengurangi hukuman sejumlah narapidana dan mengosongkan sejumlah ruang penjara, tetapi hal itu tidak akan terjadi hingga 10 September, menurut laporan tersebut. Kendati demikian, arahan itu tidak berlaku bagi narapidana yang dianggap sangat membahayakan masyarakat, tambah penyiar itu.

Sebuah program khusus juga dilaporkan diluncurkan awal pekan ini, di mana para pelaku kejahatan dapat ditempatkan di sel di kantor polisi hingga ruang penjara tersedia. Beberapa tersangka akan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu sidang mereka, sementara yang lain akan menghadapi kondisi yang lebih ketat, kata Sky News.

Sebelumnya pada akhir Juli, protes massal meletus di banyak kota di Inggris setelah seorang remaja berusia 17 tahun menyerang anak-anak dengan pisau di sebuah studio tari di Southport. Tiga anak tewas, beberapa anak lainnya dan dua orang dewasa dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis.

Protes tersebut meningkat menjadi bentrokan dengan polisi dan kerusuhan setelah beredar desas-desus bahwa pelaku adalah seorang pengungsi. Kemudian terungkap bahwa pelaku adalah warga negara Inggris keturunan Rwanda. Lebih dari 1.000 orang ditangkap akibat kerusuhan itu, kata Dewan Kepala Kepolisian Nasional kepada Sputnik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memuji kerja Presiden Joko Widodo yang tak kenal Lelah bekerja keras demi bangsa. Meski belum lama membantu Presiden di kabinet atau hanya sekitar dua tahun, tapi Zulhas mengaku merasakan sosok Jokowi sebagai sosok pemimpin nasional.

"Bekerja, mengabdi tanpa kenal lelah, meski banyak kritikan, hujatan caci maki hampir setiap hari," ujar Zulhas dalam Kongres ke-6 PAN di Grand Ballroom Kempinski, Jumat (23/8/2024).

Zulhas memuji sikap Presiden yang penuh lapang dada dan mendengar dengan kesabaran. "Mengayomi dengan welas asih dan melayani rakyat tanpa diskriminasi. Saya jadi saksi," kata Zulhas menambahkan.

Zulkifli Hasan pun sempat merespons kelakar Presiden RI Joko Widodo mengenai jumlah kursi menteri dari PAN ditambah pada kabinet era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut ia, penambahan kursi menteri pada kabinet mendatang merupakan hak prerogatif Prabowo selaku presiden terpilih.

"100 persen itu prerogatif bapak presiden (Prabowo). Itu Pak Jokowi menyampaikan kehormatan buat kami," kata Zulhas, sapaan karibnya, saat ditemui di Kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (23/8) malam.

Zulkifli Hasan atau Zulhas secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kongres ke-6 PAN di Grand Ballroom Kempinski, Jumat (23/8/2024). Menteri Perdagangan itu akan kembali memimpin PAN untuk periode 2024-2029.

Zulhas mengaku bersyukur bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari para kader untuk memimpin PAN. Namun, ia menilai, memimpin PAN merupakan tugas berat di tengah persaingan politik hari ini. Meski demikian, ia optimis PAN tetap bisa menjadi partai besar di Indonesa.

"Saya percaya dengan soliditas, dengan kebersamaan, dan teman-teman tahu bagaimana kader-kader PAN sekarang begitu kreatif, cara pandang modern, maju, terbuka, saya kira kami diterima oleh kalangan muda," kata dia.

Ia menambahkan, partainya akan terus berupaya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Partai berlambang matahari itu juga akan memperlakukan seluruh kalangan masyarakat dengan sama, tanpa membedakan latar belakangnya.

"Sebagaimana filosofi sebelumnya, matahari itu kan tidak tanya-tanya, kamu orang mana ya, kamu agama apa? Enggak ada. Itulah PAN, sangat terbuka, dan berpikir sangat maju. Mudah-mudahan dengan kekompakan, kebersamaan kawan-kawan, kita bisa tembus empat besar atau tiga besar (di Indonesia)," kata dia.

Ihwal struktur pengurus baru, Zulhas mengaku akan mengumumkannya dengan segera. Menurut dia, struktur baru PAN akan diumumkan dalam waktu sekitar sepekan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDIP DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut bahwa bola saat ini ada di tiga institusi usai DPR RI membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada).

"Sekarang bola terutama ada di tiga institusi," kata Rieke dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pertama, dia menyebut bola berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang wajib segera mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

"Untuk itu kami mendesak KPU segera selesaikan perubahan PKPU No.8/2024 dengan mengakomodir semua pertimbangan dan amar Putusan MK yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024," ujarnya.

Kedua, bola berada di DPR. Menurut dia, DPR wajib segera mengagendakan rapat konsultasi dengan KPU dan Pemerintah guna membahas perubahan PKPU yang di dalamnya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk itu segera laksanakan rapat konsultasi DPR, Pemerintah, dan KPU, serta perlu diingat dalam rapat dimaksud tidak ada ruang untuk mengubah putusan MK, dengan demikian sifat rapat konsultasi hanyalah pemenuhan prosedur pembentukan PKPU yang memang perlu ada konsultasi dengan DPR dan Pemerintah tanpa mengubah substansi," tuturnya.

Ketiga, bola berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Dia meminta agar draf perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 segera diharmonisasi di Kemenkumham. "Libatkan kementerian dan lembaga lain yang terkait, hingga diterbitkan sebagai PKPU yang baru, yang sesuai dengan pertimbangan dan amar putusan MK yang dibacakan 20 Agustus 2024," ucapnya.

Ia pun meminta Pemerintah segera mengundangkan PKPU pengganti PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang sudah diharmonisasi sesuai dengan jadwal dan tahapan Pilkada 2024 yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024. "Dengan demikian wajib terbit sebelum 27 Agustus 2024," katanya.

Dia mengingatkan apabila hingga tanggal 27 Agustus, semua proses penyusunan perubahan PKPU belum dapat diselesaikan atau diundangkan, maka KPU tetap wajib melaksanakan proses pendaftaran calon kepala dan wakil Kepala daerah dengan berpedoman kepada putusan MK

"Sebagaimana pernah terjadi pada pendaftaran capres dan cawapres 2024 yang lalu," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (26/8) pagi guna memutuskan PKPU tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan MK.

"Insya Allah besok hari Senin, kita akan tinggal putuskan saja secara resmi, draf yang disampaikan oleh KPU," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengakomodasi putusan MK dalam PKPU pada rapat konsultasi yang akan digelar Senin (22/8) pekan depan.

"Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah maupun DPR itu akan sama-sama menaati putusan dari KPU dan akan dituangkan dalam PKPU setelah Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin nanti mengadakan rapat konsultasi dengan DPR melalui Komisi II DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak 19 orang sebagai tersangka dalam kericuhan yang terjadi di depan gedung DPR, pada Kamis (22/8). Sebanyak 19 orang itu merupakan bagian dari 50 demonstran yang ditahan polisi.

"Dari 50 orang yang telah diamankan, akhirnya penyidik Subdit Keamanan negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya sebagai tersangka, " kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ade Ary menjelaskan satu orang tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. "Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara," ucapnya.

Ade Ary juga menyebutkan dari 301 demonstran yang ditahan di wilayah hukum Polda Metro Jaya telah dipulangkan ke rumah masing-masing. "Namun tinggal satu demonstran yang di Jakarta Pusat, itu masih dikembangkan (dilakukan penahanan)," katanya.

Ade Ary juga menambahkan penahanan para demonstran tersebut dilakukan untuk melakukan pendalaman terkait kericuhan yang terjadi pada Kamis (22/8) malam.

"Pendalaman terhadap dugaan-dugaan peristiwa yang terjadi. Dugaan peristiwa perusakan, dugaan peristiwa tidak mengindahkan perintah petugas secara sah, tiga kali, juga dugaan peristiwa kekerasan terhadap petugas. Ini yang dilakukan pendalaman," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JALUR GAZA -- Sebuah rekaman yang dirilis pada Jumat menunjukkan tentara Israel membakar Alquran di sebuah masjid di Jalur Gaza.Saluran berita Qatar, Aljazirah, mengatakan mereka memperoleh rekaman tersebut dari video yang diambil oleh tentara Israel dan drone yang ditemukan di Gaza.

Rekaman tersebut menunjukkan tentara menerobos masuk ke Masjid Bani Saleh di Jalur Gaza utara dan kemudian merobek dan membakar salinan Alquran, kitab suci umat Islam, di dalam masjid.

Dalam rekaman lebih lanjut, tentara Israel terlihat menghancurkan Masjidil Haram di Khan Younis, di selatan Jalur Gaza, salah satu masjid tertua di Gaza, yang dibangun 96 tahun lalu. Tentara Israel belum mengomentari rekaman tersebut.

Menghancurkan atau menodai Alquran merupakan pelanggaran berat menurut Islam dan merupakan penghinaan terhadap keimanan sekitar 1,9 miliar Muslim di seluruh dunia.

Selama 10 bulan serangan tentara Israel di Gaza, ratusan masjid, termasuk Masjid Agung Omari, yang didirikan di sebuah lokasi di Kota Gaza yang berusia sekitar 1.400 tahun, telah hancur sebagian atau seluruhnya.

Menurut Kantor Media Pemerintah yang berbasis di Gaza, tentara Israel telah menghancurkan 609 masjid, merusak sebagian 211 masjid, dan juga menghancurkan tiga gereja di Gaza sejak 7 Oktober lalu, awal konflik.

Sejak Israel memulai kampanyenya melawan Gaza 10 bulan lalu, puluhan negara dan kelompok kemanusiaan internasional telah menyatakan pengeboman terhadap rumah sakit, perumahan sipil, dan rumah ibadah—semua tempat tersebut terlarang untuk diserang berdasarkan aturan perang.

Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober lalu meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Serangan gencar tersebut telah mengakibatkan lebih dari 40.200 warga Palestina terbunuh, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 93.000 orang terluka. Demikian menurut otoritas kesehatan setempat.

Blokade yang sedang berlangsung di Gaza telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sehingga menyebabkan sebagian besar wilayah tersebut hancur.

Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, yang telah memerintahkan penghentian operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum wilayah tersebut diserang pada tanggal 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memastikan tetap akan mengusung Ridwan Kamil di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Meski bisa mendaftarkan calon sendiri di Pilgub DKI Jakarta, PAN menyatakan tetap akan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

Zulhas --sapaan akrab Zulkifli Hasan-- menyatakan KIM plus masih tetap solid untuk mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub DKI Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menyatakan ambang batas pencalonan oleh partai politik menjadi disetarakan dengan calon perseorangan tak membuat partai-partai terpecah.

"Ya bukan solid, kokoh. Kokoh, Jakarta itu ya Pak RK (dan) Pak Suswono," kata dia di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Ia mengakui, dengan adanya putusan MK, sejumlah partai bisa mendaftarkan pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta tanpa berkoalisi dengan partai lain, termasuk PAN. Namun, ia menyatakan partainya akan tetap mengusung Ridwan Kamil. Sebab, sejak awal PAN memang ingin mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu ke DKI Jakarta.

Namun, Zulhas tak bisa memastikan keputusan dari partai lainnya, khususnya PKS. Pasalnya, PKS juga memiliki modal untuk mendaftarkan pasangan calon tanpa berkoalisi dengan partai lain."Iya (KIM plus tetap). Kecuali kalau PKS berubah ya, kan dia cukup usung sendiri. Kalau kita tetap," ujar Zulhas.

Diketahui, jika mengacu pada putusan MK, partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon dengan minimal memiliki 7,5 persen suara sah di Pemilu Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selain PDIP, partai yang bisa mendaftarkan pasangan calon tanpa berkoalisi di Pilgub DKI Jakarta adalah PKS, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PSI, dan PAN.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi berencana tidak akan lepas dari aktivitas diplomasi demi Indonesia. Hal itu rencananya akan ditempuh usai dirinya "pensiun" dari jabatan tertinggi di Kementerian Luar Negeri RI.

"Darah saya kan darah diplomat. Menjadi diplomat adalah satu-satunya pekerjaan yang sudah saya jalani hampir 40 tahun. Jadi, saya kira, apa pun kegiatan yang saya lakukan tidak akan jauh-jauh, kalau toh masih ada kegiatan," kata Menlu Retno Marsudi kepada wartawan di Beijing,Jumat (23/8/2024).

Menlu Retno menyampaikan hal tersebut di sela-sela agendanya bertemu dengan Menlu Republik Rakyat China (RRC) Wang Yi. Pertemuan itu dalam rangka Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral (Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC) Kelima di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing.

"Tapi ya kita menikmatilah pensiun. Saya sudah hampir 40 tahun bekerja. Saatnya menikmati hidup," tambah Retno.

Seperti umumnya orang-orang yang berpensiun, perempuan yang dikenal vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini juga akan menikmati semakin banyak waktu dengan keluarga. Menurut dia, kehadiran cucu turut membawa keceriaan tersendiri di rumah.

"Setelah pensiun, ya momong cucu, ha ha ha. Momong cucu indah," ungkap Retno sambil tertawa.

Menlu RI diketahui sudah memiliki empat orang cucu. Cucu terakhirnya bernama Mangkubumi Rajasatya Marsudi, yang lahir pada 12 Juli 2024 lalu.

Retno LP Marsudi adalah diplomat perempuan pertama yang menjabat sebagai menlu RI. Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini dilantik pada 27 Oktober 2014.

Perempuan kelahiran Semarang, 27 November 1962, ini menikah dengan Agus Marsudi. Sang suami adalah seorang arsitek.

Pasangan ini dikaruniai dua orang putra, yaitu Dyota Marsudi dan Bagas Marsudi. Keduanya juga telah berkeluarga.

Retno Marsudi mendapatkan gelar sarjana dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM Yogyakarta pada 1985. Ia juga menempuh pendidikan di Haagse Hogeschool, Den Haag, Belanda, serta di Universitas Oslo, Norwegia.

Sejak bergabung dengan Kemenlu RI pada 1986, ia telah bertugas di berbagai pos. Di antaranya adalah penempatan di KBRI Canberra, Australia (1990-1994); KBRI Den Haag, Belanda (1997-2001), dan Direktur Kerja Sama Intra dan Antar Regional Amerika dan Eropa (2001-2003).

Seterusnya, Direktur Eropa Barat (2003-2005); Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia (2005-2008); Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (2008-2012); Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda (2012-2014) hingga menjadi Menteri Luar Negeri pada Oktober 2014 hingga saat ini.

Selama berkarir sebagai diplomat, Retno juga mendapat beragam penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri

Penghargaan dari dalam negeri antara lain "People of the Year Award" dari Metro TV (18 November 2020), "KORPRI Lifetime Achievement Award" (28 November 2020), "Public Leader Awards" dari Berita Satu Media Holdings (23 Februar1 2021), Brevet Kehormatan Hidro-Oseanografi dari Kepala Staf Angkatan Laut (19 Oktober 2021), "The Most Popular Leader in Social Media 2021" dari PR Indonesia (10 Desember 2021).

Adapun penghargaan internasional antara lain adalah "The Order of Merit" dari Pemerintah Norwegia (Desember 2011), "The Ridder Grootkruis di de Orde van Oranje-Nassau" dari Pemerintah Belanda (12 Januari 2015), penghargaan “Agen Perubahan" dari PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) pada 21 September 2017; "El Sol del Peru" atau "Matahari Peru" (24 Mei 2018) dan "Malalai Medal of Honor" dari President Ashraf Ghani of Afghanistan (1 Maret 2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menanggapi pupusnya kans putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), untuk maju dalam Pilkada Serentak 2024. Peluang Kaesang maju dapat Pilkada Serentak 2024 pupus setelah MK mengeluarkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

"Tanyakan ke Ketua PSI ya," kata Joko Widodo singkat usai membuka Kongres Ke-6 PAN di Jakarta, Jumat.

Dalam putusan, MK menegaskan penghitungan syarat usia calon kepala daerah, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, harus terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Kaesang tidak bisa maju Pemilihan Gubernur karena pada saat penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024 mendatang usianya masih 29 tahun. Sedangkan syarat usia minimum calon pada saat penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tidak masalah apabila Kaesang Pangarep tak bisa maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Pasalnya, sejak awal pertai berlambang matahari itu tak pernah mengusung Kaesang di Jateng.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, PAN dari awal ingin mengusung Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilgub Jateng. Menurut dia, bukan Kaesang yang hendak diusung sebagai calon wakil gubernur (cawagub) oleh PAN di daerah tersebut.

"Jateng memang dari awal pak Luthfi dan Gus Yasin, Taj Yasin," kata dia di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Zulhas --sapaan akrab Zulkifli Hasan-- menyatakan, sejak beberapa bulan lalu partainya telah mempromosikan pasangan tersebut maju di Pilgub Jateng. Bahkan, ia mengaku telah memasang baliho pasangan itu sejak tiga bulan lalu.

"Kamu lihat dong baliho saya di Jateng, (baliho) saya ya. Iya, pak Luthfi sama Taj Yasin. Saya sudah tiga bulan yang lalu, bertebaran, lihat di Jawa Tengah," kata dia.

Namun, menurut dia, keputusan akhir untuk nama yang akan diusung di Pilgub Jateng akan ditentukan oleh pemimpin di Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu Prabowo Subianto. Apabila Prabowo ingin nama lain, PAN akan mengikuti keputusannya.

Sebelumnya, Partai Gerindra resmi mengusung Komisaris Jenderal (Komjen) Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur (cagub) untuk Pilkada Jawa Tengah (Jateng). Gerindra, juga memutuskan untuk memasangkan Taj Yasin Maimoen sebagai calon wakil gubernur (cawagub) untuk menemani mantan Kapolda Jateng itu dalam kontestasi kepemimpinan daerah tahun ini.

Luthfi, usai menerima langsung surat mandat pencagubannya, mengatakan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam pencalonannya di Pilkada Jateng. Pun dia berterima kasih Gerindra memasangkannya dengan Taj Yasin yang merupakan mantan Wakil Gubernur Jateng 2018-2023.

“Ini merupakan kebanggaan bagi saya. Dan pasangan saya nanti, adalah Gus Taj Yasin Maimoen yang akan mengakselerasikan wilayah Jawa Tengah,” begitu kata Luthfi di Kantor DPP Gerindra, di Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Semula Gerindra, rencananya akan memasangkan Kaesang sebagai cawagub untuk Luthfi. Namun Luthfi mengaku tak mengetahui apa sebab Gerindra, tak jadi menduetkannya dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

“Bukan, (pasangan saya) Gus Taj Yasin. Itu semua adalah komitmen partai, yang artinya perjalanan politik kita ditentukan oleh partai-partai pengusung,” begitu kata Luthfi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Sejumlah tokoh nasional menghadiri pembukaan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024). Selain Presiden Joko Widodo, salah satu tokoh yang datang adalah Bahlil Lahadalia.

Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, pihaknya mengundang Bahlil di pembukaan kongres bukan semata-mata sebagai menteri di kabinet. Lebih dari itu, PAN mengundang Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar).

"Tamu undangan, khususnya ketua umum partai. Sebelum Munas Golkar kami sudah mengundang Pak Bahlil sebagai Ketum Golkar, padahal belum munas," kata Zulhas saat menyapa para tamu undangan yang datang.

Ia mengisahkan, dahulu bersama Bahlil, mereka dibina oleh Akbar Tandjung, yang merupakan politisi senior Partai Golkar. Ia menyebutkan, Akbar Tandjung juga merupakan jebolan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Pak Bahlil ini, dulu mentor kita itu namanya Pak Akbar. Bang Akbar itu jebolan Golkar, jebolan HMI, wah licinnya luar biasa. Nah saudara Bahlil ini jebolan Golkar, jebolan HMI, jebolan HIPMI. Semua diolah," kata dia seraya menggoda Bahlil yang baru terpilih menjadi Ketum Partai Golkar.

Berdasarkan pantauan Republika, Kongres ke-6 PAN itu juga dihadiri oleh wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, hadir juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan lainnya.

Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir dalam penutupan Kongres ke-6 PAN. Kongres ke-6 PAN dijadwalkan akan ditutup pada Sabtu (24/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan pihaknya mendukung suara mahasiswa yang menolak RUU Pilkada. Menurut dia, seluruh partai di parlemen juga menyerap aspirasi itu, sehingga tak jadi mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU.

Ia mengakui, masih ada kekurangan dari DPR yang melakukan pembahasan RUU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, pembahasan itu relatif dilakukan dengan sangat cepat.

"Terlepas dari kekurangan DPR yang mendapatkan kritikan dari sana-sini, tapi kalau sudah mahasiswa bicara biasanya itu partai-partai, teman-teman, pasti mendengar dan memperhatikan, dan itu lah hasilnya," kata dia di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) malam.

Ia menyatakan, sesuai pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pengesahan RUU Pilkada tidak dapat dilaksanakan lantaran peserta rapat paripurna yang hadir tak mencapai kuorum. Karena itu, aturan di Pilkada Serentak 2024 akan tetap mengikuti putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah.

"Jadi saya melihat dari DPR menyampaikan, Pak Dasco, bahwa revisi tidak jadi karena tidak kuorum dan tidak tahu kapan akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, yang berlaku adalah putusan MK," ujar Zulhas --sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, DPR berencana mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU setelah adanya putusan MK soal ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah. Namun, RUU Pilkada dinilai mengingkari putusan MK.

Diketahui, ambang batas pencalonan dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berlaku untuk semua partai politik. Sementara dalam RUU Pilkada, ambang batas yang disesuaikan dengan jumlah DPT setara syarat dukungan pasangan calon perseorangan di putusan MK hanya berlaku untuk partai politik nonparlemen. Partai politik atau gabungan partai yang punya kursi di DPRD tetap mengacu aturan lama, yaitu 20 persen jumlah kursi DPRD atau 25 persen suara sah.

Sementara terkait putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, terkait syarat usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Sementara RUU Pilkada justru mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA), yang menghitung syarat usia minimal sejak pelantikan kepala daerah terpilih.

Alhasil, berbagai elemen masyarakat melakukan aksi besar-besaran untuk menolak RUU Pilkada disahkan. Di sisi lain, pengesahan RUU Pilkada tak dapat dilakukan karena peserta rapat paripurna tak memenuhi kuorum.

Karena tak banyak waktu tersisa jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPU, DPR memutuskan untuk tak mengesahkan RUU Pilkada untuk Pilkada Serentak 2024. Namun, DPR tetap akan melakukan revisi terhadap UU Pilkada untuk pelaksanaan pilkada selanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil mengaku tak ambil pusing terkait dibatalkannya pengesahan RUU Pilkada. Menurut dia, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 akan membuat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 makin menarik.

Ia mengaku tak masalah akan ada banyak pasangan calon yang maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu siap untuk berkontestasi di Jakarta, meski banyak pasangan calon yang ikut serta.

"Tadi sudah saya bilang, semakin banyak yang berpartisipasi, semakin bagus," kata dia di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Ridwan Kamil mengatakan, putusan MK itu membuka kesempatan bagi banyak warga negara untuk ikut berkontestasi di pemilihan kepala daerah (pilkada). Pasalnya, dengan ambang batas yang turun, akan makin besar peluang partai politik untuk mendaftarkan calonnya sendiri.

"Kalau lebih banyak yang nyalon, warga lebih diuntungkan. Karna gagasan-gagasan kan jadi lebih banyak. Kalau saya, sangat senang dan juga berterima kasih ke mahasiswa, masyarakat sipil, memperjuangkan yang sudah seharusnya," ujar dia.

Ia mengaku telah memiliki pengalaman berkontestasi dengan banyak pasangan calon di pilkada. Ia menyebutkan, saat maju sebagai calon wali kota (cawalkot) Bandung, ada delapan pasangan calon yang ikut serta. Sementara saat maju sebagai cagub Jabar, ada empat pasangan calon yang berlaga.

"Jadi mau sedikit, mau banyak, kalau sudah menyatakan berlaga, kita harus siap," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar Kongres ke-6 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) malam. Dalam kongres itu, Zulkifli Hasan atau Zulhas secara aklamasi terpilih menjadi ketua umum partai berlambang matahari itu untuk periode 2024-2029.

Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pemilihan ketua umum seharusnya dilakukan pada hari kedua kongres, Sabtu (24/8/2024). Namun, dari hasil kesepakatan 38 DPW dan 514 DPD yang telah membawa aspirasi dukungan penuh di atas materai, Zulhas ditetapkan menjadi Ketua Umum PAN periode 2024-2029.

"Seharusnya acaranya besok, tapi hasil dari diskusi, karena masih ada sisa waktu, akhirnya dari steering committee mengiyakan, oke kita akan lanjut setelah pembukaan, langsung sidang pleno 1 sampai pleno 6," kata Viva di Grand Ballroom Kempinski, Jumat malam.

Menurut dia, dalam rapat pleno kelima telah diputuskan Zulhas kembali menjadi Ketua Umum PAN secara aklamasi. Ia menyebutkan, seluruh jajaran DPW dan DPD secara bulat menyatakan setuju Zulhas kembali memimpin PAN untuk lima tahun ke depan.

"Jadi hari ini Ketua Umum terpilih DPP PAN periode 2024-2029 adalah saudaraku, Zulhas," kata Viva.

Diketahui, Zulhas menjadi calon tunggal dalam bursa pemilihan ketua umum PAN. Zulhas telah menjadi Ketua Umum PAN selama dua periode sejak 2015.

Menurut Viva, Zulhas juga telah menetapkan Ketua Majelis Penasihat Tetap, yaitu Hatta Rajasa. "Pak Hatta yang akan terus menemani kami di DPP PAN dalam lima tahun depan," kata dia.

Terkait kepengurusan, nantinya Zulhas akan menyusun pengurus. Susunan itu nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Masih ada sisa waktu sekitar 30 hari kan, masih ada sisa waktu, masih lama," kata Viva, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN.