Tanggal 12 Agustus 2024 pemerintah bakal menghelat Sidang Kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan nantinya menteri-menteri yang hadir di Kota Nusantara untuk Sidang Kabinet akan diberikan pilihan apakah mau bermalam atau tidak. Yang jelas dia mengatakan bila ingin bermalam sudah siap semua tempat istirahatnya.

"Ada yang menginap, kalau saya mungkin tanggal 9 di sana, di rumah dinas. Tapi menteri lainnya mungkin ada one day juga," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Basuki mengatakan ada dua pilihan tempat bagi para menteri untuk bermalam di IKN. Pertama, rumah dinas, sejauh ini dari total 36 unit rumah dinas, sudah selesai sekitar 14 unit.

Di satu rumah dinas ada 3 kamar, 1 di antaranya adalah kamar utama yang paling besar. Soal penempatan rumah dinas, nantinya akan diatur oleh Kementerian Sekretaris Negara.

"Rumah dinas yang selesai baru 14, kalau 14 tiap rumah ada 3 kamar. 1 kamar utama, dua kamar kecil. Masih diatur Sekneg penempatannya," kata Basuki.

Opsi kedua, para menteri bisa juga bermalam di Hotel Nusantara. Hotel bintang lima pertama yang ada di ibu kota baru.

"Hotel Nusantara juga sudah operasi penuh, bisa di sana juga," beber Basuki.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diusulkan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan PUPR sebaiknya dipecah menjadi dua kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Kementerian PUPR pun buka suara soal isu tersebut, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, menilai usulan tersebut tidak masalah jika dilontarkan. Sebab, setiap pemerintahan tentu mempunyai fokus tersendiri.

"Jadi, begini ya, kalau landscape kelembagaan itu tidak ada benar salah. Tergantung kebutuhan organisasi fokus dari pemerintahnya," kata Endra di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Menurut Endra, salah satu bentuk nyata dari hal ini adalah perbedaan format Kementerian PUPR di berbagai negara. Ada yang menggabung Kementerian PU dengan Kementerian Tata Ruang, ada pula yang menggabung Kementerian PU dengan kementerian urusan lingkungan.

Oleh sebab itu, Endra mengaku enggan menilai wacana tersebut baik atau buruk. Semuanya tergantung terhadap kebutuhan dan fokus pemerintahan Prabowo-Gibran. "Jadi saya nggak lihat ini lebih bagus, tapi tergantung kebutuhan dan fokusnya apa," bebernya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengusulkan Kementerian PUPR dipisah. Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bekerja sama dengan Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPPERA), Rabu (29/5/2024).

Menurut Bamsoet, Kementerian PUPR baru dipecah karena instansi tersebut saat ini lebih mendominasi dalam pembangunan proyek infrastruktur jalan. Jika PUPR dipisah, ia meyakini pemerintah akan fokus untuk mewujudkan kebutuhan perumahan rakyat.

"Saya mendukung pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum, karena itu kebutuhan penting yang membutuhkan konsentrasi dari para menteri ke depan, tidak seperti hari ini yang leading adalah pekerjaan umumnya, pembangunan jalan segala macam infrastruktur tapi pembangunan perumahan rakyatnya akan sedikit terabaikan," jelasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin bakal ada perumahan subsidi yang bisa dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dipastikan Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja.

"Jadi tetap ada perumahan untuk masyarakat yang menengah ke bawah (di IKN), tetap ada," kata Endra di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Endra menjelaskan bahwa program itu dihadirkan karena IKN dibuat bukan hanya untuk aparatur sipil negara (ASN). Di kawasan tersebut, masyarakat tentu bakal hidup berdampingan dengan ASN.

Ia memastikan PUPR bakal terus mendorong hunian berimbang di IKN. "Prinsip seperti hunian berimbang yang pernah kita lakukan dengan undang-undang perumahan dan pemukiman itu tetap kita dorong. Jadi tetap ada perumahan untuk masyarakat yang menengah ke bawah (di IKN)," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikProperti, Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur pernah menyampaikan informasi serupa. Ia mengatakan bakal ada rumah subsidi uk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di IKN.

"Pastilah masuk (pasar rumah subsidi di IKN). Kalau nggak, nanti di mana sopir tinggal, di mana pegawai toko tinggal, pasti nanti sudah disiapkan (pembangunan rumah subsidi)," ujarnya kepada detikcom usai acara Sharing Session Desain Prototipe Rumah Sederhana dan Perizinan Pembangunan Perumahan di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2024).

Walau demikian, pihaknya masih belum tahu kapan pasar rumah subsidi akan masuk ke IKN dan memulai pembangunan. Pasalnya, zonasi untuk rumah subsidi masih disiapkan oleh Otorita IKN (OIKN).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan prasarana tempat tinggal untuk para tamu undangan dan petugas Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, sejumlah prasarana disiapkan untuk bisa ditempati para tamu undangan dan petugas upacara, mulai dari Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) hingga tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk Gedung Kantor Kemenko, total ada empat kompleks dan tiap-tiap kompleks terdiri atas empat tower. Basuki mengatakan, secara keseluruhan progres pembangunannya mencapai 80%. Dari total 16 tower, nantinya sebanyak 7 tower siap digunakan untuk menampung ASN dan petugas upacara.

"Untuk 17 Agustusan, Kantor Kemenko 1 ada satu tower difungsikan, Kemenko 2 ada satu tower, Kemenko 3 ada dua tower, Kemenko 4 ada tiga tower. Jadi total 7 tower akan berfungsi di sekitar lapangan upacara di sumbu kebangsaan," kata Basuki dalam Konferensi Pers Bulan Kemerdekaan, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/8/2024).

Ia juga menjamin, gedung-gedung tersebut telah disiapkan dengan listrik, air, hingga toilet-toilet tambahan sehingga siap ditempati peserta upacara maupun ASN selama gelaran HUT RI ke.79.

Sedangkan untuk Tower Hunian ASN, Basuki mengatakan proses penyajiannya akan segera rampung 100% untuk sebanyak 8 tower. Pihaknya menargetkan hingga gelaran 17 Agustus nanti, sudah siap 14 tower beserta dengan furniture pendukungnya.

"Pada 17 Agustus sudah siap 14 tower, furnished, air, listrik sudah siap semua. Satu tower terdiri dari 60 unit, masing-masing 98 meter persegi dengan 3 kamar. Jadi bisa kita hitung nanti pesertanya," jelasnya.

Selanjutnya ada Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), dari total yang dibangun 36 rumah, akan difungsikan sebanyak 14 unit rumah untuk menampung tamu upacara. Rumah tersebut sudah dilengkapi dengan furniture.

"Ini semua akan diatur pemanfaatannya oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), untuk tamu dan peserta upacara. Jadi hunian ASN, rumah menteri, semua diatur langsung oleh Setneg pemanfaatannya untuk 17 Agustus," ujar Basuki.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap peletakan batu pertama alias groundbreaking proyek ke-7 di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa terlaksana sebelum upacara HUT Kemerdekaan RI. Sebab, sejumlah investor sudah siap merealisasikan investasi di ibu kota baru.

Informasi ini diungkap oleh Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja pihaknya berharap hal tersebut bisa dilakukan sebelum upacara 17 Agustus, tapi realisasinya tentu melihat jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mudah-mudahan sebelum upacara HUT RI, nanti kita jadwalkan apakah nanti Bapak Presiden RI berkenan atau tidak, tapi secara kesiapan investornya ada," kata Endra di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Endra kemudian mengungkap, bahwa pada groundbreaking tersebut mayoritas investor disebut berasal dari dalam negeri. Pemerintah disebutnya masih mengutamakan penanaman modal dalam negeri (PMDN) untuk membangun ibu kota baru.

"Masih dari dalam negeri, ini kita utamakan yang dalam negeri terlebih dahulu," bebernya.

Sebelumnya, informasi serupa pernah diungkap oleh Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Dia mengatakan bahwa peletakan batu pertama alias groundbreaking proyek ke-7 di IKN bakal dilakukan di IKN.

Basuki mengungkap sejumlah investor bakal terlibat dalam groundbreaking tersebut. Ada lima calon investor yang siap menjadi peserta, salah satunya adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

"Kelihatannya ada (groundbreaking), tapi tidak banyak. Maksimal ada 5 (proyek), macam-macam sektornya, tapi salah satu yang akan groundbreaking adalah BCA," ungkap Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat malam (12/7/2024).

Meskipun demikian, Basuki mengakui bahwa jumlah groundbreaking yang akan dilakukan nanti tidak sebanyak sebelumnya. Sebab, pemerintah tengah fokus menyiapkan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Pada awal Agustus saja pekerjaan proyek di IKN dihentikan sementara untuk persiapan upacara.

"Memang tidak banyak (groundbreaking ketujuh), karena kita mau ada 17 Agustusan di IKN, sehingga kita fokuskan untuk kelengkapannya dulu," tuturnya.

Hingga saat ini, Basuki mengatakan bahwa 45 pihak sudah melakukan groundbreaking di IKN termasuk kementerian dan lembaga. Basuki menyebut mereka adalah investor pelopor. Pihaknya berharap bahwa jumlah investor di IKN bisa bertambah lagi.

Berdasarkan catatan detikcom, groundbreaking terakhir yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah groundbreaking ke-6 yang terlaksana pada 4 dan 5 Juni 2024.

Pemerintah akan menyelenggarakan Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun karena keterbatasan tempat, undangan untuk gelaran upacara akan dibatasi sebanyak 1.000 undangan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Dijelaskannya, undangan terdiri atas 1.000 orang untuk upacara pagi hari dan 1.000 orang untuk upacara di sore hari.

"Tadi Pak Mensesneg (Pratikno) menyampaikan ada keterbatasan, maka dari itu di IKN maupun di Jakarta upacara penyelenggaraan 17 Agustus dengan undangan. Kurang lebih di IKN kami siapkan 1.000 (undangan) di pagi hari dan 1.000 sore hari. Plus yang 380 (undangan) adalah di main hall," kata Heru Budi dalam Konferensi Pers Bulan Kemerdekaan, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/8/2024).

Begitu pula dengan di Jakarta juga dibatasi. Heru Budi mengatakan, Upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta disediakan undangan sebanyak 1.500 untuk pagi hari dan 1.500 untuk sore.

Selain itu, juga ada tambahan lokasi gelaran acara pendukung di Plaza Seremoni yang berlokasi di lapangan hijau depan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Tempat itu akan difungsikan untuk ceremonial hall yang bisa menampung undangan maupun masyarakat.

"Kami persiapkan kurang lebih 1.500 (kapasitas undangan). Nanti menggunakan tenda-tenda dan rekan-rekan yang diundang atau masyarakat bisa juga menyaksikan dari sana," ujarnya.

Lebih lanjut Heru Budi mengatakan, acara 17 Agustus ini dilaksanakan serentak di dua tempat. Tata cara militer di IKN dimulai pukul 11.00 WITA dan hal ini menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan gelaran di Jakarta yakni pukul 10.00 WIB.

Secara keseluruhan, kedua acara ini akan dikombinasikan secara hybrid antara di Jakarta dan di IKN, termasuk acara hiburannya. Rangkaiain acara ini akan dimulai serentak pada pukul 08.30 WIB, barulah dilanjut upacara.

"Pak Presiden (Joko Widodo) dan Pak Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) akan berada di IKN, sementara Wakil Presiden (Ma'ruf Amin)dan Wakil Presiden Terpilih (Gibran Rakabuming) akan menghadiri upacara di Jakarta. Para menteri juga akan terbagi ke dua lokasi," pungkasnya.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka diketahui punya program membangun 3 juta rumah setiap tahun. Program tersebut merupakan janji kampanye yang diutarakan keduanya.

Meskipun demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ternyata belum membahas atau mendiskusikan program tersebut. Tapi, informasi itu sudah diketahui oleh Kementerian PUPR.

"Belum pernah diskusi, ya. (tapi) Kita sudah mendengar dari media," ucap Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Kendati demikian, mereka menilai janji pembangunan tiga juta rumah dalam periode pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran adalah target yang realistis.

"Tapi saya kira, tiga juta dalam lima tahun itu target yang realistis," jelas Endra.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pada Rabu (13/3/2024) juga sempat berkomentar soal program tersebut. Ia menyebut program tersebut bisa saja dilakukan, tapi memang belum dibahas lebih lanjut.

Kendati demikian, menurutnya program tersebut bagus untuk dilakukan. "Belum ada pembicaraan. Kalau dulu Pak Jokowi 1 juta rumah itu bisa kita capai lebih dari 1 (juta) rumah, kalau ada program 3 juta rumah ya menurut saya bagus, tapi belum dibahas," tutur Basuki di kantor Kementerian PUPR.

Terkait anggaran untuk program itu, kat Basuki, tentunya akan ada penyesuaian. Sebab, rumah yang akan dibangun maupun renovasi semakin banyak. "Kalau penganggaran pasti tidak sama (untuk program 3 juta rumah), satu rumah kan Rp 144 juta," ujarnya.

Adapun berdasarkan catatan detikcom, Prabowo-Gibran berjanji akan memperhatikan sektor perumahan dengan membangun 3 juta rumah. Pembangunan itu masing-masing terbagi menjadi 1 juta rumah di perkotaan, dan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir.

Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur belum dapat dioperasikan untuk menunjang pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di sana. Hal ini disebabkan karena landasan pacu bandara masih kurang 300 meter.

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, landasan pacu bandara IKN seharusnya memiliki panjang 2.200 meter. Namun hingga saat ini pembangunannya belum rampung, sehingga belum bisa dipergunakan untuk mendaratkan pesawat penumpang.

"Mohon maaf karena Bandara IKN masih kurang 300 meter lagi untuk 2.200 meter," kata Basuki dalam Konferensi Pers Bulan Kemerdekaan, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/8/2024).

Mulanya, pihaknya menargetkan landasan pacu dapat mencapai 2.200 meter sampai dengan 17 Agustus mendatang. Namun demikian, pembangunannya terkendala kondisi curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

Kementerian PUPR pun juga telah menerapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sehingga dalam waktu 2 minggu ke belakang tidak terjadi hujan. Meski begitu, diperkirakan landasan pacu ini masih belum bisa rampung sepenuhnya hingga 14 Agustus mendatang.

"Namun demikian sampai dengan tanggal 14 (Agustus) nanti kira-kira yang tadinya harus 2.200 meter mungkin masih kurang 300 meter. Jadi masih belum bisa didarati pesawat, tapi dengan heli sudah bisa," ujarnya.

Atas kondisi ini, pihaknya menyiapkan dua alternatif jalan. Pertama, melalui Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) exit KM 11, dilanjutkan ke Jembatan Pulau Balang-Simpang Riko sepanjang 88 km dengan estimasi waktu tempuh 90 menit.

Alternatif kedua, lanjut Basuki, tamu undangan bisa melalui Tol Balsam exit KM 38, kemudian melalui Jalan Nasional Samboja dengan waktu tempuh 150 menit atau hampir 2 jam.

Sementara itu, Basuki mengatakan, akses di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sendiri sebagian jalannya sudah 100% teraspal, antara lain kawasan Sumbu Barat hingga Sumbu Timur. Jalan yang sudah rampung sekitar 7 km. Jalan ini juga akan digunakan untuk operasi Autonomous Rail Rapid Transit (ART) atau kereta tanpa rel China.

"Sudah bisa dilalui untuk para tamu, termasuk untuk operasi Autonomous Rail Rapid Transit (ART). Itu nanti bisa dioperasikan di sana oleh Kementerian Perhubungan," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal rencananya melakukan Sidang Kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Menurutnya, kabinet akan melakukan sidang paripurna di ibu kota baru ketika semua hal sudah komplet dan lengkap.

Istana Garuda dan Istana Negara sendiri sudah selesai dibangun di IKN. Jokowi meminta bangunan sentral itu dilengkapi dulu fasilitasnya, mulai dari yang mendasar macam listrik dan air, hingga perkakas macam pendingin ruangan (air conditioner/AC) hingga furniturnya.

"Menunggu kesiapan komplet semuanya. Menunggu semuanya siap, komplit. Tidak hanya listriknya, tidak hanya airnya, tapi juga AC-nya, kursinya, furniturnya," beber Jokowi ketika ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Jokowi menilai bila harus mendatangkan tamu, meskipun itu para pembantunya, fasilitas di IKN harus sudah siap dan komplit. Menurutnya, tamu-tamu harus diberikan pelayanan yang baik. Bila ada kurang biar dia saja yang merasakan jangan sampai tamu-tamunya merasakan juga.

"Kalau saya kan nggak apa-apa,tapi kalau sudah mendatangkan tamu, semua harus siap dan komplet," sebut Jokowi.

Ketika ditanya apakah sidang kabinet perdana di IKN akan dilakukan sebelum 17 Agustus 2024, Jokowi kembali menegaskan semua menunggu kesiapan fasilitas di IKN.

"Ya tadi, dilihat, kalau sudah siap ya ndak apa-apa diadakan di sana kan. Semuanya mengetahui dan tahu dan merasakan istana di IKN," pungkas Jokowi.

Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur dipastikan belum dapat beroperasi untuk menunjang pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di sana. Dengan demikian, para tamu akan diarahkan untuk mendarat di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dua akses jalan yang dapat dilalui para tamu dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju ke IKN.

Pertama, melalui Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) exit KM 11, dilanjutkan ke Jembatan Pulau Balang-Simpang Riko sepanjang 88 km dengan estimasi waktu tempuh 90 menit. Alternatif kedua masih Tol Balsam exit KM 38, kemudian melalui Jalan Nasional Samboja dengan waktu tempuh 150 menit, hampir 2 jam.

"Itu akses menuju ke IKN karena tamu-tamu dari Jakarta mohon maaf karena bandara kita di IKN masih kurang 300 meter lagi untuk 2.200 meter," kata Basuki dalam Konferensi Pers Bulan Kemerdekaan, siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/8/2024).

Karena kondisi tersebut, bandara belum bisa digunakan untuk mendaratkan pesawat berbadan besar yang biasa digunakan untuk mengangkut penumpang. Sedangkan helicopter masih bisa mendarat di sana.

Sementara itu, jalan akses di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sendiri sebagian jalan sudah 100% teraspal, antara lain kawasan Sumbu Barat, Sumbu Timur, hingga Grande. Jalan yang sudah rampung sekitar 7 km.

"Sudah bisa dilalui untuk para tamu, termasuk untuk operasi Autonomous Rail Rapid Transit (ART). Itu nanti bisa dioperasikan di sana oleh Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Kemudian akses untuk menuju Istana Negara dapat dicapai melalui Sumbu Barat dan Sumbu Timur melalui gerbang istana. Basuki menjamin, akesenya telah rampung dan semua sudah bisa terjangkau.

Berikutnya untuk persiapan gelaran Upacara HUT RI, istana negara dan lapangan upacara sudah dalam tahap penyiapan acara seremonialnya, mulai dari pemasangan tenda, podium, hingga furnitur. Adapun furnitur sementara akan ditangani oleh Kemensetneg.

"Semua menurut kami untuk prasarana sudah siap, sekarang sedang dilengkapi loosefurniture lukisan, meja-meja, lampu, yang ditangani Kemensetneg. Kami (PUPR) melakukan furnitur yang fix sedangkan yang loose, lepasan, Kemensetneg. Sekarang dalam tahap pengisian dan pemasangan. Mudah-mudahan sebelum 17 Agustus sudah lengkap," pungkasnya.

Pembangunan infrastruktur menjadi satu satu fokus dalam 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ke depannya, estetika, lanskap, hingga lingkungan akan menjadi prioritas utama pada pemerintahan mendatang.

Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Refleksi & Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi. Menurutnya, aspek-aspek tersebut perlu diperhatikan dalam setiap proyek pembangunan.

"Sekali lagi estetika, landscape, lingkungan akan menjadi prioritas pada level berikutnya pada pemerintahan yang akan datang," kata Jokowi di Menara Bank Mega di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, sudah saatnya pembangunan lebih memperhatikan ke arah nilai estetika hingga lingkungan. Jangan sampai pembangunan pada akhirnya hanya sekadar beton-beton belaka.

"Bukan hanya konstruksinya tetapi juga estetikanya, landscape-nya, lingkungan juga harus dilihat. Larinya mesti kesana, tidak hanya membangun beton-beton-beton," ujarnya.

Colek Menteri Gegara Estetika

Lebih lanjut Jokowi pun bercerita, ia sempat beberapa kali menegur menteri jika menemukan kekurangan terkait penataan tiga aspek tersebut saat meninjau maupun meresmikan proyek infrastruktur. Pasalnya, hal-hal tersebut menurutnya sangat penting untuk keberlanjutan di masa mendatang.

"Saya sudah berapa kali Pak Menteri kalau saya ke lapangan meresmikan atau melihat progres perkembangan sebuah proyek pasti saya tegor, kalau berkaitan dengan landscape estetika, lingkungan. Karena ini ke depan akan menjadi hal yang sangat penting," kata dia.

Selain itu, ia juga turut mengingatkan agar jangan sampai ketiga aspek itu diabaikan hanya untuk memangkas anggaran pembangunan. Jika harga tersebut dipangkas begitu banyak, korban dari cara banting harga itu adalah kualitas dari proyek itu sendiri. Jokowi pun mengungkap akal-akal jika pengusaha sengaja membanting harga.

"Kalau sudah begini yang dikorbankan, yang jadi korban mesti kualitas, larinya mesti ke sana. Pasirnya dibanyakin, semennya dikurangin, besinya dikecilin, tetapi tidak di Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional), tidak," tuturnya.

Jokowi mengatakan berkompetisi untuk memenangkan lelang proyek hal yang baik. Namun, menurutnya untuk yang sengaja membanting harga karena ingin menang lelang, itu hal yang tidak baik.

"Nggak apa-apa, kompetisi itu baik, bersaing itu baik, tetapi membanting harga yang tidak baik. Supaya menang proyek HPS-nya (harga perkiraan sendiri) turun di bawah 80%. Ada loh. Banyak loh," tuturnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan soal moda transportasi autonomous rail transit (ART) alias kereta trem tanpa rel yang bakal beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Budi mengatakan bakal ada tiga rangkaian kereta yang disiapkan, namun hanya dua yang dioperasikan.

Budi Karya menyebut satu rangkaian kereta hanya disiapkan sebagai cadangan. Kereta tersebut bakal melaju 40-50 kilometer per jam dengan waktu tunggu di setiap pemberhentian selama 5 menit.

"Ada tiga rangkaian, dua rangkaian yang dioperasikan, satu cadangan. Karena rel yang ada 7 kilometer dan kecepatan 40-50 kilometer," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Saat ini sudah ada dua rangkaian kereta yang datang dan akan menyusul satu lagi pada 1 Agustus. Budi menjelaskan, ART bakal berkeliling di Sumbu Kebangsaan IKN dari Barat ke Timur.

Budi berkomentar soal nasib rangkaian ART usai pelaksanaan uji coba. Pihaknya berharap ART tetap eksis di IKN mengingat pemerintah sudah memberikan ruang fiskal untuk moda transportasi tersebut.

"Harapannya dia tetap eksis di situ, karena kita memberi ruang fiskal untuk 2025, di mana nanti layanan dari pada ART kita pakai skema BTS (buy the service). Nanti ada swasta dari Indonesia bekerja sama dengan RRC atau membeli barang itu sehingga mereka bisa memberikan layanan buy the service kepada pemerintah," bebernya.

Budi Karya menuturkan satu trainset trem otonom yang akan beroperasi di IKN memiliki tiga gerbong (cars) berkapasitas maksimal 302 penumpang. ART sendiri dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusi dengan marka jalan dan magnet, sehingga kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi.