Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasilnya, laporan tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Ketua BPK Isma Yatun mengapresiasi kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Untuk memastikan keuangan negara digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghindari kerugian negara, BPK juga terus mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif.

Hasil pemeriksaan tersebut pun kemudian disampaikan ke instansi berwenang. Salah satu dampak positif dari upaya ini adalah penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 55,97 triliun rupiah 2015-2023 yang menunjukkan komitmen kuat.

"Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016," kata Isma dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat , Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Isma menyoroti kemampuan pemerintah dalam menghadapi situasi sulit tatkala pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020-2022. BPK mencatat komitmen dan upaya pemeirntah dalam mengelola APBN seoptimal mungkin sebagai shock absorber untuk mengatasi dampak pandemi.

"Tanpa mengesampingkan aspek trasnparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga pelaksanana pertanggungajwaban APBN tetap memperoleh opini WTP," imbuhnya.

Menurutnya, sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah mebawa kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Sebagai salah satu pilar utama dalam accountablility chain, lanjut Isma, BPJ memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis. BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan unruk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Isma mengatakan, kehadiran BPK di ibu kota negara dan perwakilannya di setiap provinsi sesuai amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, baik tingkat pusat dan daerah. Seluruh pegawai BPK baik unit pelaksaan maupu mendukung yang telah memberikan serangkaian inovasi termasuk transformasi digital.

"Selain itu transformasi digital pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban kinerja pemerintah pusat atau LKJPP sebagai bagian LKPP adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perecanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi," kata Isma.

"Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan distrupsi mebutuhkan multi stakeholder enggament yang efektif dan kolaborasi. Untuk itu kami haruskan Pak Presiden dan wakil beserta jajaran pemeirntah yang telah komitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata keuangan negara selamma 10 tahun terakhir sebagia landasan kuat bagi pemerintag selanjutnya," pungkasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita akan naik menjadi Rp 15.700 per liter. Sebelumnya HET minyak goreng merek pemerintah itu dijual Rp 14.000/liter.

"Terkait progres usulan kenaikan HET. Jadi pada saat ini dapat kami laporkan, memang beberapa kali Pak Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) statement terkait dengan kenaikan HET. Jadi memang sudah fix akan dinaikkan," kata Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Bambang Wisnubroto dalam rapat koordinasi pengendali inflasi daerah 2024 yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Senin (8/7/2024).

Bambang mengatakan keputusan dinaikkannya HET Minyakita sudah melalui delapan kajian dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait serta melibatkan asosiasi pengusaha.

"Saat ini kami sedang berproses menunggu pengajuan harmonisasi di Kemenkumham. Jadi, dalam waktu dekat akan segera terbit peraturan baru terkait HET minyak goreng," jelasnya.

Dalam paparannya, ia mengimbau pemerintah daerah untuk mengawasi distributor minyak goreng demi mengantisipasi aksi spekulatif pelaku usaha yang menahan penjualan minyak goreng terutama Minyakita.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut HET MinyaKita akan naik pekan ini. Harga yang diterapkan untuk skala nasional adalah Rp 15.700 per liter.

"MinyaKita sudah mulai, Minggu depan harga disesuaikan Rp 15.700," jelas Zulhas saat ditemui dalam acara Puncak Milad Naisyatul Aisyiyah di Pelataran Masjid Gede Jogja, Sabtu (6/7/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto soal pengelolaan anggaran negara. Jokowi meminta agar Prabowo menggunakan APBN yang merupakan uang rakyat dimanfaatkan dengan baik.

Jokowi juga meminta Prabowo agar mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Bila ada rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) jangan sampai tidak diperhatikan.

"Saya yakin pemerintahan saat ini dan presiden terpilih bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel," beber Jokowi dalam Penyampaian LHP dan LKP Pemerintah Pusat oleh BPK di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Jokowi mengatakan saat ini Indonesia masuk ke era transisi pemerintahan. Prabowo bakal menggantikannya pada Oktober 2024 mendatang.

Orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar BPK turut mendukung peralihan pemerintahan yang terjadi. Salah satunya adalah dengan melanjutkan perbaikan ekosistem anggaran pemerintah agar makin akuntabel fleksibel dan berorientasi pada hasil.

"Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, akuntabel, fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil," kata Jokowi.

"Saya minta K/L menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK agar pengelolaan APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun, semakin baik," tegasnya.

Holding perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar audiensi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba di wilayah kerja PTPN Group. Audiensi ini dilaksanakan di Kantor Pusat BNN, Jakarta, Rabu (3/7) lalu.

Direktur Manajemen Risiko PTPN III M Arifin Firdaus mengatakan maksud dan tujuan audiensi tersebut sebagai komitmen PTPN III untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari narkoba.

Audiensi dilanjutkan dengan penyampaian materi yang mencakup integrasi PTPN Group dan dukungan yang dibutuhkan dari BNN mulai dari koordinasi upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, kerja sama dalam pelaksanaan tes narkoba, serta penyuluhan dan edukasi terkait kesadaran akan bahaya narkoba bagi karyawan di lingkungan PTPN Grup.

"Berharap dalam usaha peningkatan produktifitas komoditas PTPN Group yang saat ini dilakukan, karyawan/karyawati PTPN Group khususnya yang berada di lapangan, terhindar dari bahaya narkotika," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (7/7/2024).

Kepala BNN RI Marthinus Hukom menyambut baik kedatangan PTPN III dan berharap sinergi antara PTPN III dan BNN dapat menjadi model bagi perusahaan lain dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan kerja. Pihaknya, mendukung pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan perkebunan PTPN Group untuk mewujudkan kebun bersih narkoba.

Ia juga berharap kerja sama yang semakin erat antara PTPN III dan BNN dapat dituangkan dalam bentuk MoU. Sehingga, kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba dapat dilaksanakan selanjutnya di regional PTPN Group dengan BNN kabupaten/kota.

Untuk diketahui, PTPN III saat ini menjadi induk seluruh BUMN perkebunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014.

Sebagai perusahaan induk (holding company) BUMN di sektor perkebunan, perseroan saat ini menjadi pemegang saham mayoritas dari 3 sub holding yaitu Supporting Co (PTPN I), Palm Co (PTPN IV) dan Sugar Co (PT Sinergi Gula Nusantara).

Selain itu terdapat anak perusahaan di bidang pemasaran produk perkebunan yaitu PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN), anak perusahaan di bidang riset dan pengembangan komoditas perkebunan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) serta anak perusahaan lainnya yaitu PT LPP Agro Nusantara (LPPAN), PT Industri Nabati Lestari (INL), PT Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT Industri Karet Nusantara (IKN), PT Bio Industri Nusantara (BIONUSA), dan PT Sri Pamela Medika Nusantara (SPMN).

Husen (52) tengah terduduk diam di depan sebuah warung dekat Halte Timur Stasiun Manggarai sembari menghisap sepuntung rokok ditemani kopi hitam. Di hadapannya terparkir sebuah bajaj yang biasa digunakannya untuk membawa penumpang.

Ya, Husen merupakan seorang sopir bajaj yang sudah mengitari sudut-sudut kota Jakarta selama 20 tahun silam. Ia sudah membawa kendaraan roda tiga itu sejak masih berwarna orange (berbahan bakar bensin) hingga kini berubah warna jadi biru (berbahan bakar gas).

Di tengah terik matahari pagi menuju siang, Husen yang biasa mangkal di dekat Stasiun Manggarai tengah mencari penglaris pertamanya di hari itu, Kamis (4/7/2024). Dengan penuh keluh, ia berkata kepada detikcom bahwa saat ini masa kejayaan bajaj sudah meredup.

Padahal bajaj sendiri merupakan salah satu transportasi umum yang sudah melintas di jalan-jalan Ibu Kota Jakarta sejak 1975 silam. Artinya sudah hampir 50 tahun kendaraan ikonik yang satu ini membawa penumpang keliling Jakarta hingga wilayah sekitarnya.

Bahkan saking tersohornya, pada awal tahun 2000an moda transportasi yang satu ini ini sempat menjadi latar belakang sinetron komedi (sitkom) "Bajaj Bajuri" di stasiun TV nasional ternama, Trans TV. Karena itu jugalah kendaraan yang satu ini juga kerap dijadikan salah satu ikon kota Jakarta.

Keberadaan Bajaj Sebagai Ikon Jakarta

Melansir dari situs resmi BPK Jakarta, bajaj pertama kali melintas sebagai transportasi di Jakarta atas prakarsa importir asal India. Nama Bajaj sendiri diambil dari pabrikan kendaraan roda tiga itu, Bajaj Auto.

Namun pada 1980, impor kendaraan ini dari India sempat dihentikan karena jumlah kendaraan yang masuk sudah mencapai 13.335 unit yang beroperasi di Ibu Kota. Kala itu bajaj yang melintas masih berwarna orange dan menggunakan bahan bakar bensin dengan kualitas emisi sangat rendah.

Untuk itu pada 1992, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan program langit biru, yang salah satunya menyasar bajaj agar menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Hingga singkat cerita Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah.

Atas peraturan itu, Pemprov DKI berencana untuk meremajakan bajaj orange sebanyak 14.424 unit secara bertahap. Misalkan pada tahun 2008, Jakarta berencana untuk meremajakan 5.000 unit bajaj orange jadi bajaj biru yang menggunakan BBG. Namun sayang tahun itu baru 750 unit bajaj yang berhasil diremajakan.

Kemudian pada 2011 Pemprov DKI kembali memulai proses peremajaan bajaj orange jadi bajaj biru, dan sebanyak 2.755 unit berhasil berubah warna dan menggunakan BBG. Lalu pada 2012 Dishub DKI Jakarta menggelar lelang program peremajaan bajaj BBG.

Berkat program itu, jumlah bajaj yang sudah berganti warna bertambah cukup banyak dalam kurun waktu satu tahun. Dari 14.424 unit bajaj orange yang beroperasi di Jakarta, 5.000 unit berhasil diremajakan.

Singkat cerita program peremajaan bajaj ini terus berlanjut di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama, sampai akhirnya bajaj orange ikon Jakarta punah dan berganti menjadi bajaj biru.

Sementara itu, dalam catatan detikcom dijelaskan kemunculan bajaj di Jakarta tak bisa dilepaskan dari wacana penggantian becak dan bemo sebagai alat transportasi umum Ibu Kota. Sejarawan Jakarta, JJ Rizal, mengatakan hal itu terjadi pada dekade '70-an.

"Waktu itu ada keresahan soal transportasi becak, termasuk becak dianggap tidak mencerminkan kemanusiaan. Maka harus dicari penggantinya. Muncullah bajaj waktu itu," kata JJ Rizal.

"Dengan cepat, bajaj menjadi ikon kota. Bahkan festival-festival, ejekan, hingga tayangan MTV juga pakai metafor bajaj," tutur JJ Rizal.

Lebih lanjut, JJ Rizal menilai bajaj adalah ikon Jakarta yang menyerah. Bajaj yang tak terlalu kencang itu masih melaju di tengah kota yang makin macet, namun itu bukan alasan untuk menghentikan laju ikon kota ini.

"Durhaka bila melarang bajaj, sama dengan tidak mengenal ikon historis Jakarta. Kecenderungan kota ini semakin elitis dan angkuh. Gubernur harusnya marah bila bajaj dilarang," kata JJ Rizal.

Pamor Bajaj yang Mulai Meredup

Meski sudah sejak lama kendaraan roda tiga yang satu ini menjadi ikon Jakarta, namun pamor transportasi umum ini kian meredup. Terutama saat aplikasi ojek online mulai beroperasi di Indonesia.

Kondisi ini juga terlihat dari keluhan para sopir bajaj seperti Husen tadi. Bahkan saking sulitnya, ia yang dulu punya bajaj sendiri tidak mampu merawat kendaraannya (karena kurang uang akibat sepi penumpang) hingga harus menjual mata pencariannya itu.

"Dulu punya bajaj cuma perlu dibenerin bisa habis Rp 3 juta lebih, kalau dijual harganya sekitar Rp 3 juta. Setelah rembukan sama keluarga akhirnya ya dijual, terus sekarang nyewa sama orang, bayar setoran setiap hari," ungkapnya.

Sepinya penumpang bajaj juga dirasakan oleh sopir lain bernama Mulyono (60) yang biasa mangkal di dekat Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ada juga sopir lain bernama Ahyar (65) yang biasa mangkal di Pasar Tanah Abang.

Bahkan pada awal 2019 lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat meninjau langsung nasib para sopir bajaj yang mulai kewalahan melawan orderan ojek online.

Dalam perbincangan dengan Paguyuban Pengemudi Bajaj, para pengemudi mengeluhkan susahnya tempat mangkal bagi mereka, sehingga kesulitan untuk mendapatkan penumpang. Menanggapi hal tersebut Menhub akan berbicara dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Tangerang untuk mencari solusi bagi para pengemudi bajaj.

"Tadi ada yang bercerita apabila di jalan raya tidak ada tempat yang memadai untuk mereka mangkal oleh karenanya nanti kita bisa bicara dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Tangerang bagaimana solusi untuk mereka agar lebih mudah untuk mencari penumpang," ujar Budi Karya.

"Dari apa yang saya diskusikan tadi tampak memang ada suatu hal yang perlu ada pengertian bahwa moda angkutan itu berjenjang dari angkutan massal ke angkutan lainnya yang sifatnya feeder seperti bajaj ini," tambahnya.

PT Matahari Departement Store Tbk (LPPF) dikabarkan kembali menutup gerainya di sejumlah lokasi. Menanggapi kabar tersebut, Matahari menjelaskan saat ini pihaknya memang tengah melakukan optimalisasi portofolio.

Karena optimalisasi portofolio inilah perusahaan harus menutup sejumlah gerai mereka yang memiliki performa kurang baik alias sepi. Walaupun perusahaan tidak secara rinci menyebut gerai mana saja sudah atau mau ditutup.

Namun di luar itu perusahaan mengaku juga terus membuka gerai-gerai baru di lokasi yang lebih strategis. Sebab sekarang ini pemilihan lokasi yang baik menjadi salah satu kunci utama dari strategi optimalisasi strategis Matahari.

"Matahari sedang melakukan optimalisasi strategis terhadap portofolio gerainya. Ini melibatkan penutupan beberapa gerai yang tidak berkinerja baik dan pembukaan gerai baru di area dengan tingkat kunjungan konsumen yang tinggi," jelas perusahaan dalam keterangan resminya, Selasa (2/7/2024).

"Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh, sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang kami dan praktik operasional standar," jelas Matahari lagi.

Bahkan sejak awal tahun ini, perusahaan telah membuka 9 gerai baru di berbagai lokasi strategis. Salah satunya yang terbaru di kawasan AEON Deltamas pada Maret 2024 kemarin.

"Matahari terus berfokus pada rebranding dan modernisasi gerai-gerai utamanya, melanjutkan pembukaan 9 gerai pada tahun lalu dengan beberapa pembukaan gerai baru yang direncanakan untuk tahun 2024, termasuk penambahan gerai terkini di AEON Deltamas pada Maret 2024," papar mereka.

"Kami akan tetap mengutamakan pemilihan lokasi berkualitas tinggi dari pipeline kami untuk memastikan pengalaman ritel terbaik bagi para pelanggan kami" tambah perusahaan.

Sebagai informasi, sebelumnya LPPF dikabarkan telah menutup dua gerainya yang berada di WTC Serpong di Tangerang dan Mal Balekota di Tangerang Selatan, Banten. Informasi tutupnya Matahari ini sudah lebih dahulu beredar di media sosial.

Kabar ini juga sudah dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo. Dijelaskan gerai yang tutup saat ini juga melakukan pesta diskon sebagai langkah cuci gudang untuk stok dagangan yang tersisa.

"Betul, memang dia tutup dan adakan diskon. Memang namanya tutup toko itu kan stock clearance itu biasa ya," beber Budiharjo ketika dihubungi detikcom.

PT Matahari Departement Store Tbk (LPPF) dikabarkan kembali menutup gerainya di sejumlah lokasi. Menanggapi kabar tersebut, Matahari menjelaskan saat ini pihaknya memang tengah melakukan optimalisasi portofolio.

Karena optimalisasi portofolio inilah perusahaan harus menutup sejumlah gerai mereka yang memiliki performa kurang baik alias sepi. Walaupun perusahaan tidak secara rinci menyebut gerai mana saja sudah atau mau ditutup.

Namun di luar itu perusahaan mengaku juga terus membuka gerai-gerai baru di lokasi yang lebih strategis. Sebab sekarang ini pemilihan lokasi yang baik menjadi salah satu kunci utama dari strategi optimalisasi strategis Matahari.

"Matahari sedang melakukan optimalisasi strategis terhadap portofolio gerainya. Ini melibatkan penutupan beberapa gerai yang tidak berkinerja baik dan pembukaan gerai baru di area dengan tingkat kunjungan konsumen yang tinggi," jelas perusahaan dalam keterangan resminya, Selasa (2/7/2024).

"Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh, sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang kami dan praktik operasional standar," jelas Matahari lagi.

Bahkan sejak awal tahun ini, perusahaan telah membuka 9 gerai baru di berbagai lokasi strategis. Salah satunya yang terbaru di kawasan AEON Deltamas pada Maret 2024 kemarin.

"Matahari terus berfokus pada rebranding dan modernisasi gerai-gerai utamanya, melanjutkan pembukaan 9 gerai pada tahun lalu dengan beberapa pembukaan gerai baru yang direncanakan untuk tahun 2024, termasuk penambahan gerai terkini di AEON Deltamas pada Maret 2024," papar mereka.

"Kami akan tetap mengutamakan pemilihan lokasi berkualitas tinggi dari pipeline kami untuk memastikan pengalaman ritel terbaik bagi para pelanggan kami" tambah perusahaan.

Sebagai informasi, sebelumnya LPPF dikabarkan telah menutup dua gerainya yang berada di WTC Serpong di Tangerang dan Mal Balekota di Tangerang Selatan, Banten. Informasi tutupnya Matahari ini sudah lebih dahulu beredar di media sosial.

Kabar ini juga sudah dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo. Dijelaskan gerai yang tutup saat ini juga melakukan pesta diskon sebagai langkah cuci gudang untuk stok dagangan yang tersisa.

"Betul, memang dia tutup dan adakan diskon. Memang namanya tutup toko itu kan stock clearance itu biasa ya," beber Budiharjo ketika dihubungi detikcom.

Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras. Tindakan mark up juga menyeret salah satu perusahaan asal Vietnam yakni Tan Long Group.

Perum Bulog menjelaskan perusahaan tersebut memang pernah mendaftarkan diri menjadi salah satu mitra dari BUMN pangan tersebut. Namun, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog menegaskan perusahaan itu tidak pernah memberikan penawaran harga kepada Bulog.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucapnya, dalam keterangannya, dikutip lagi, Sabtu (6/7/2024).

Mark up sendiri merupakan kegiatan peningkatan atau penggelembungan suatu nilai atau anggaran. Tindakan itu merupakan kecurangan karena bisa dikatakan mempermainkan harga agar mendapatkan keuntungan dari selisih dari penggelembungan anggaran tersebut.

Dalam keterangan terpisah, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) I Gusti Ketut Astawa juga mengatakan perusahaan Vietnam itu tidak pernah menawarkan harga ke Bulog.

Meski begitu pihaknya tetap menghormati aduan tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

"Kami sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tentunya tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog, dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujar Ketut.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional,

"Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional. Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," katanya.

"Bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD, kami terus bahu membahu menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK. Keduanya dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.

Hari menjelaskan ada dua pelaporan yang dibuat. Pertama berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up impor beras dan kedua terkait masalah tertahannya beras di Tanjung Priok atau demurrage.

"Ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan Bulog. Karena menurut kajian kami dan hasil investigasi, ada dugaan mark up yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut terkait masalah impor beras. Karena itu, kami coba memasukkan laporan pada hari ini dan ada dua hal indikasi korupsi," jelas Hari di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7), dikutip dari detiknews.

Partai Buruh dipercaya mayoritas rakyat Inggris dan berhasil memenangkan Pemilu pertamanya dalam dua dekade terakhir. Kepemimpinan baru diharapkan bisa memulihkan perekonomian Inggris yang sedang lesu serta memperbaiki layanan publik yang buruk.

Dikutip dari CNN, Sabtu (6/7/2024), kemenangan Partai Buruh mengakhiri dominasi Partai Konservatif yang telah berkuasa selama 14 tahun. Sejumlah kebijakan diambil Partai Konservatif, mulai dari penghematan, Brexit, hingga pemangkasan pajak yang menghebohkan.

Pendapatan Inggris juga mengalami stagnasi, standar hidup masyarakat memburuk, serta aliran investasi yang menyusut. Kini, di bawah komando Keir Starmer sebagai Perdana Menteri rakyat mengharapkan perubahan.

Starmer merupakan mantan kepala kejaksaan yang masuk parlemen pada 2015. Ia disahkan menjadi Perdana Menteri pada Jumat kemarin, menggantikan Rishi Sunak yang mengundurkan diri setelah kekalahan Partai Konservatif.

"Perubahan dimulai sekarang," kata Starmer sebelumnya dalam pidato kemenangannya.

Namun kegembiraan Partai Buruh mungkin akan berubah menjadi rasa takut, mengingat tantangan ekonomi yang ada di hadapan. Sejumlah tantangan membayangi pemerintahan Starmer, mulai dari kebangkrutan pemerintah daerah, infrastruktur yang hancur, krisis perumahan, hingga meningkatnya jumlah tunawisma dan Layanan Kesehatan Nasional yang berada dalam kondisi krisis.

Dari populasi usia kerja (16 hingga 64 tahun) yang berjumlah sekitar 42,4 juta jiwa, lebih dari 2,8 juta jiwa menganggur karena penyakit kronis. Sekitar 6,7 juta orang mendapat Kredit Universal di Inggris, Skotlandia dan Wales, yang merupakan bantuan untuk biaya hidup.

Tidak mengherankan jika masyarakat Inggris sangat membutuhkan perubahan. Namun kapasitas pemerintah baru untuk mengatasi permasalahan ini akan sangat dibatasi oleh beban utang yang jauh lebih besar dibandingkan ukuran perekonomian, yang berarti kenaikan pajak atau pemotongan belanja negara tidak bisa dihindari.

Di sisi lain, perekonomian Inggris hampir tidak tumbuh tahun lalu, begitu pun dengan pendapatan yang tidak optimal. Jika dibandingkan dengan inflasi, kenaikan upah hanya sedikit sejak tahun 2010, yang berarti masyarakat tidak menjadi lebih baik secara signifikan.

Perdana Menteri baru Inggris Keir Starmer menunjuk Rachel Reeves sebagai Menteri Keuangan. Ini adalah pertama kalinya posisi Menteri Keuangan Inggris dijabat seorang perempuan.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (6/7/2024), perempuan berusia 45 tahun ini merupakan mantan ekonom di Bank of England. Ia juga menghabiskan waktunya sebagai oposisi di Partai Buruh yang memenangkan Pemilu Inggris.

Selain itu, Starmer menunjuk David Lammy sebagai menteri luar negeri baru Inggris dan John Healey sebagai menteri pertahanan. Sementara Yvette Cooper menjadi menteri dalam negeri yang bertugas mengawasi keamanan dan kepolisian dalam negeri.

Lammy dan Healey mengambil alih kepemimpinan pada saat dua konflik global pecah, dan berjanji terus memberi dukungan kepada Ukraina dalam konfliknya dengan Rusia, serta mendesak gencatan senjata dalam pertempuran di Gaza.

Starmer telah berjanji membawa perubahan dan memberikan stabilitas politik setelah 14 tahun pemerintahan Konservatif, yang dipimpin oleh lima perdana menteri serta sejumlah pergantian menteri, termasuk 10 menteri pendidikan.

Lalu, Wes Streeting ditunjuk sebagai menteri kesehatan dan mengambil alih portofolio yang akan mengawasi Layanan Kesehatan Nasional (NHS) Inggris yang sedang kesulitan. Masalh ini menjadi tantangan besar Inggris serta menjadi perhatian para pemilih.

Ed Miliband, yang sebelumnya memimpin Partai Buruh, ditunjuk sebagai menteri iklim dan energi. Sementara Shabana Mahmood ditunjuk sebagai menteri kehakiman dan Bridget Phillipson akan menjadi menteri pendidikan.

Instrumen Family Office dinilai dapat mendongkrak investasi di Indonesia dengan dengan menarik dana-dana keluarga kaya di dunia. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan dana dari keluarga tersebut diperbolehkan parkir di Indonesia.

Menurutnya dana tersebut tidak akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Namun, pemilik dana harus mau memutar uangnya di Indonesia dengan berinvestasi di sejumlah proyek unggulan.

"Mereka tidak dikenakan pajak, tapi dia harus investasi dan investasinya itu yang akan kita pajaki," beber Luhut lewat pernyataan video di akun Instagramnya, @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).

Sebagai contoh saja, ada keluarga yang menaruh dana US$ 10-30 juta di Indonesia, dana itu tak akan dipajaki. Nah dana itu harus diinvestasikan ke berbagai proyek sebagian dananya.

"Dia harus datang kemari misalnya dia taruh duitnya US$ 10 atau 30 juta. Dia harus investasi berapa juta dan kemudian harus memakai orang Indonesia untuk kerja di Family Office tadi. Itu yang kita pajakin," papar Luhut.

"Kalau dia sudah investasi, kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, seaweed, dan macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar dan harus diambil peluang ini dan tentu harus menguntungkan Indonesia," lanjutnya.

Luhut menyebutkan populasi orang kaya di Asia meningkat pesat selama 5 tahun ke depan. Menurut data dari The Wealth Report, populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028.

Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat. Hal semacam ini lah yang menjadi alasan Luhut mengusulkan adanya Family Office.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan penjelasan bagaimana pemerintah berupaya mengendalikan impor. Ia mengatakan salah satu yang diperintakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah perketat pengawasan terhadap impor pakaian bekas dan barang selundupan.

Luhut menerangkan hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri. Perintah tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) pada 25 Juni 2024 lalu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," ungkap Luhut dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Langkah itu juga dalam rangka perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku. Apalagi saat ini kondisi geopolitik global yang tidak menentu, terutama karena tensi hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa dengan Tiongkok serta Rusia.

Menurutnya Indonesia harus menetapkan posisinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan nasional (national interest) Indonesia.

"Ini adalah acuan yang sangat penting, karena Indonesia tidak ingin sekadar mengekor negara-negara lain jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia," tegas Luhut.

Luhut mengatakan langkah-langkah perlindungan tentunya haruslah sesuai dengan akar masalah yang terjadi. Ia menjelaskan salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff.

Kebijakan itu akan berlaku untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

Selain itu, pemerintah juga membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," tambahnya.

China sendiri, kata Luhut adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan COVID-19," terang Luhut.