Syahrul Yasin Limpo mengaku menjadi korban pembentukan opini terkait kasus pungli di Kementerian Pertanian. Politikus NasDem itu menyebut dirinya diposisikan sebagai manusia yang rakus.

Hal itu disampaikan SYL dalam pleidoinya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7).

"Sedari awal sejak dimulainya pemeriksaan kasus ini, pembentukan framing opini tersebut terproduksi dengan hebat. Isu liar dan tuduhan sesat terus terkapitalisasi seolah-olah saya sebagai manusia rakus dan maruk," kata SYL.

"Hal tersebut saya yakini dirangkai untuk mempengaruhi publik dan membunuh karakter saya, jadi mungkin juga berniat untuk mempengaruhi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini bahkan kelihatannya bahkan ada yang ingin mencari popularitas pada kasus ini," sambung mantan Menteri Pertanian itu.

SYL pun mengaku jadi korban tudingan mantan ajudannya yang bernama Panji. Menurut dia, Panji memfitnah dirinya dan keluarganya.

"Majelis Hakim yang saya hormati, dalam proses persidangan ini saya melihat begitu tega dan kejinya tuduhan serta fitnahan dari orang-orang yang saya anggap dekat dengan saya. Saudara Panji yang saya angkat sebagai ajudan karena pertimbangan mempunyai latar belakang sebagai pegawai Kementan yang masih muda bebas kepentingan dengan harapan mampu mengawal dan menjaga saya dan menjalankan tugas dari hal-hal yang dapat merugikan saya sebagai Menteri. Namun tak disangka melemparkan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar, dengan berbagai asumsi dan rekayasa informasi," papar SYL.

"Terlebih lagi tuduhan panji tersebut menyeret-nyeret keluarga saya dan menggambarkan sesuatu yang berlebihan, yang pada faktanya memperkuat alibinya untuk menjalankan peran seolah olah untuk kepentingan menteri," sambungnya.

Dalam sidang sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara. Jaksa KPK meyakini SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang pungli mencapai Rp 44,7 miliar.

Diduga, uang berasal dari hasil pungli terhadap pejabat Kementan. Uang yang terkumpul diyakini dipakai untuk kepentingan pribadi SYL dan juga keluarganya.

Selain pidana penjara, SYL juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, SYL juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30.000, yang dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meminta bantuan kepada tokoh-tokoh agama untuk ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya judi online.

"Saya mengimbau kepada masyarakat ada Pak Ustaz, Pak Kiai, tokoh-tokoh masyarakat, imbaulah, berhentilah, itu merugikan karena betul-betul itu saya banyak cerita bahwa judi online itu betul-betul merusak," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Jumat (5/7).

Menurutnya, hasil judi online tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia meminta masyarakat untuk mencari pekerjaan yang benar.

"Stop gambling, stop untung-untungan, mari kita fokus pada kehidupan. Artinya kalau orang hidup, butuh makan, kalau kita harus cari kerja, cari kerja yang baik," ujarnya.

Di sisi lain, Karyoto menjelaskan, pihaknya tetap berupaya melakukan penindakan terhadap situs-situs judi online.

"Tentunya dari kami melakukan cyber patrol. Kalau ada aplikasi-aplikasi kita laporkan untuk di-takedown dan Mabes Polri juga sama giatnya karena mungkin dari sisi IT, Mabes Polri lebih komplit alatnya, sehingga takedown itu sebuah keharusan," papar dia.

"Hanya saja kembali problemnya banyak server-server yang di luar negeri hari ini mati satu tumbuh dua, mati dua tumbuh tiga," tambahnya.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut partainya masih mempertimbangkan sejumlah nama di Pilgub Jateng, termasuk anak Presiden Jokowi sekaligus Ketum PSI Kaesang Pangarep.

Nama Kaesang tiba-tiba muncul dalam survei LSI dengan elektabilitas tinggi mengalahkan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) dan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.

"Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain tentu saja kita pertimbangkan juga," kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Namun, Puan menegaskan penentuan calon kepala daerah mempertimbangkan sejumlah hal seperti survei hingga kekuatan di daerah tersebut.

"Tapi kembali, kami tetap harus melihat, pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut apakah memang kuat di wilayah mana," kata Ketua DPR itu.

Puan menambahkan pertimbangan keputusan di setiap parpol tak akan sama karena melihat kondisi dari setiap wilayah. Sehingga, segala sesuatu masih mungkin terjadi di pilkada.

"Karena memang kan Pilkada ini mencakup semua provinsi, kabupaten, kota, dengan keanekaragaman dan wilayahnya yang punya kekhasan masing-masing. Jadi ini yang masih sama-sama kita cermati," tandas Puan.

Syahrul Yasin Limpo (SYL) membantah dugaan perbuatan korupsi dalam bentuk pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. SYL pun minta hakim menjatuhkan putusan bebas.

“Saya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan termasuk yang dituntut terhadap saya,” kata SYL saat membacakan pembelaan pribadi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7).

SYL berharap majelis hakim akan mengungkap kebenaran. Mengungkap ketidakbersalahan dirinya dalam kasus yang didakwakan Jaksa KPK.

“Sehingga saya memohon dan berharap atas izin dan kuasa Allah SWT melalui pemikiran jernih Yang Mulia Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di bumi, kebenaran atas ketidakbersalahan saya akan dapat diungkapkan,” lanjut SYL.

Eks Gubernur Sulawesi Selatan itu memohon majelis hakim membebaskan dirinya dari tuntutan Jaksa.

“Permohonan saya kiranya yang mulia majelis hakim diberikan kekuatan oleh Allah SWT agar dapat menegakkan keadilan terhadap saya dengan menjatuhkan putusan bebas. Atau jika tetap mengambil putusan bersalah mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya,” imbuh dia.

Dalam sidang sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara. Jaksa KPK meyakini SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang pungli mencapai Rp 44,7 miliar.

Diduga, uang berasal dari hasil pungli terhadap pejabat Kementan. Uang yang terkumpul diyakini dipakai untuk kepentingan pribadi SYL dan juga keluarganya.

Selain pidana penjara, SYL juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, SYL juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30.000, yang dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini.

Masalah ekonomi tak luput dari perhatian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Salah satu yang paling disorot, yakni soal utang negara.

"Coba kamu hitung dengan real tidak bohong, sekarang yang namanya utang negara itu berapa? Hayo?" kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

"Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau di dalam geopolitiknya tadi sama juga ini saya khawatir krisis ekonomi kayak zaman saya," ujar dia.

Megawati menyebut, saat menjabat Presiden ke-5 kondisi ekonomi RI belum membaik setelah mengalami krisis ekonomi. Tapi, dia mengeklaim masalah utang IMF sudah berhasil ditangani.

"Nah, sekarang saya nanya, kalau keadaan kayak gitu, so what? Elo mau ngapain? Elo mau ngapain? Terus bayar utangnya berapa lama, terus berapa tahun? Ayo," kata Megawati.

Saat ini, utang negara mencapai Rp 8.353 triliun. Megawati menilai kondisi ini harus dipikirkan betul apalagi ekonomi dunia juga sedang tidak bisa diprediksi.

"Kalau terus enggak ada makanan, utang tinggi, terus kita mau ngapain sebagai bangsa lho, arah kita mau ke mana lho. Siapa pun pemerintahannya itu akan mempunyai dampak kalau tidak bisa menjalankannya dengan baik. Itu pikirin," ucap dia.

Dewan Pertimbangan Presiden menerima kunjungan dari pimpinan MPR RI pada Jumat (5/7). Pertemuan kedua lembaga itu membahas perihal demokrasi Indonesia pasca Reformasi.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung hampir selama 1,5 jam sejak jam 10.00 WIB, Ketua Dewan Wantimpres, Wiranto, menyampaikan pesan untuk melihat sejarah bukan hanya sebagai masa lalu.

Melainkan juga sebagai referensi untuk melangkah menuju masa depan.

"Saya hanya menyampaikan bahwa ada adagium [Pribahasa] yang mengatakan bahwa masa lalu itu tidak sebatas history, tapi referensi. Masa kini tempat kita berjuang, masa depan tempat kita menggantungkan harapan," tutur Wiranto usai pertemuan kepada wartawan.

"Dengan demikian maka, apa yang kita lakukan saat ini, tentu belum sempurna. Dari referensi masa lalu kita mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan dan berbagai hal," tambahnya.

Menurutnya, refleksi diri ini perlu dilakukan agar dapat mencapai sasaran atau tujuan yang ingin dituju dengan mulus.

"Nah sehingga semua pembicaraan tadi akan menyangkut masalah itu. Apa yang perlu kita perbaiki sekarang untuk keberlanjutan plus perbaikan-perbaikan, sehingga pemerintah ke depan akan lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat ya bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, diungkapkan bahwa mereka juga membahas perihal amandemen UUD 1945.

Disampaikan oleh politikus Golkar itu, bahwa Wiranto mengatakan, bila amandemen 1945 hendak dilakukan perlu memperhatikan timing pelaksanaannya agar hasilnya bukan merugikan masyarakat.

"Beliau juga menyampaikan bahwa jika diperlukan adanya nanti perubahan daripada undang-undang dasar 1945 atau amandemen harus dicari timing yang tepat. Karena sesuatu yang baik kalau timing-nya salah juga ujungnya tidak baik. Intinya adalah bahwa kita perlu kembali kepada sistem demokrasi, sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa kita," ujar Bamsoet kepada wartawan.

Selain perihal itu, Bamsoet juga menyampaikan dalam pertemuan itu disinggung soal fenomena parpol yang kini justru memburu calon-calon yang bukan hasil kaderisasi sendiri untuk dimajukan pada Pilkada.

"Pertanyaannya, yang ideal seharusnya kepala daerah itu adalah berasal dari kader-kader parpol yang sudah dikader betul-betul. Memiliki yang ideologi partainya, memiliki pemahaman tentang kebangsaan dan pemahaman tentang daerah yang akan mereka pimpin," tambahnya.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri heran dengan mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Masalah ini sampai heboh dan bikin resah banyak pihak.

Bagi dirinya, pendidikan itu paling penting. Ada pos anggaran lain yang bisa dialihkan agar pendidikan bisa gratis. Misalnya dengan mengurangi bansos.

"Kalau saya, sorry, karena saya pernah Presiden, kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya Bansos. Enggak boleh? Boleh," ujar Megawati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7).

Presiden ke-5 RI itu meminta agar pemerintah membicarakan kembali kepada DPR untuk menyiapkan postur anggarannya. Sehingga, pendidikan bisa dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Megawati juga meminta kepada seluruh kadernya yang duduk di DPR RI, untuk memperjuangkan sistem pendidikan yang bebas biaya ke depan.

"Apa nggak bisa? Padahal kan harusnya untuk pendidikan itu, sekolah itu harus gratis. Jangan betul, betul, jalankan. Berani nggak jalankan? Jangan ngomong doang, lho kok pakai heboh, saya tuh sampai pusing UKT," pungkasnya.

Megawati menilai pentingnya sebuah sistem pendidikan di Indonesia untuk menyiapkan SDM yang berjiwa progresif dan maju.

"Kalau ada yang jelek, dibuang, kalo ada yang mesti katakan mungkin tidak mengikuti zaman, peradaban, ya dimodifikasi. Tapi intinya itu luar biasa, menurut saya. Nah untuk apa sih? Menyiapkan manusia Indonesia agar berjiwa progresif, maju," kata Megawati.

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Mohammad Nasih, enggan berkomentar mengenai pencopotan Prof. Dr. Budi Santoso, dr. SpOG(K) yang diberhentikan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unair.

Nasih diburu wartawan usai ia salat Jumat di Kampus C, Unair Surabaya, Jumat (5/7). Dia awalnya ditanya soal apakah pencopotan itu menyalahi prosedur?

"Enggak tahulah ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa," ujar Prof. Nasih.

Saat ditanya mengenai kronologi pemberhentian Prof. Budi dari posisi dekan, Prof. Nasih juga tidak memberikan jawaban yang jelas.

Rektor Unair juga tidak ingin menanggapi isu bahwa pemberhentian Prof. Budi terkait ketidaksetujuannya dengan wacana Menteri Kesehatan yang mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

"Enggak, belum-belum, belum, ya, ya, sudah ya, enggak ada komentar dulu," ucapnya.

"Enggak ada komentar dari saya, sudah enggak ada komentar," tambahnya.

Prof. Nasih pun tetap tidak memberikan jawaban saat ditanya kepastian pemberhentian Prof. Budi sebagai dekan.

"Hahaha, ya kalau enggak ada ya jangan ditulis, lho, enggak tahu SK-nya kok ditulis, gimana. Sorry-sorry, tidak ada pernyataan, nanti segera kami selesaikan bersama," kata dia.

Terakhir, mengenai pengganti Prof. Budi sebagai dekan FK Unair, Prof. Nasih juga tidak mau menjawab. "Enggak ada, belum ada apa-apa ya," ujarnya.

Pada Rabu (3/7), Dekan FK Unair, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., SpOG(K), diberhentikan dari jabatannya sebagai dekan FK Unair.

Keputusan ini merupakan buntut dari komentarnya yang tidak setuju dengan wacana Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus peredaran 45 kilogram sabu yang ditemukan dalam sebuah mobil di halaman parkir RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Sejauh ini sudah ada 1 orang yang ditangkap berinisial AS, berperan sebagai kurir.

Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan mengatakan, ada 2 orang lainnya yang masih diburu. Mereka adalah pemilik dan pemesan barang haram itu.

"Sementara masih kita dalami. Ada 2 orang yang masih DPO," ujar Donald saat dikonfirmasi, Jumat (5/7).

Sementara itu, Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Bariu Bawana menyebut saat ini pihaknya masih berfokus memeriksa pelaku yang telah ditangkap.

"Sementara yang kita amankan masih dalam proses pemeriksaan," ujar Bariu.

Sebanyak 45 kilogram sabu ini sebelumnya ditemukan polisi pada Kamis (4/7). Awalnya, penyidik mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba di halaman parkir rumah sakit tersebut.

Penyidik mencurigai AS yang saat itu tengah berada di dalam mobil. Polisi lantas langsung melakukan penggeledahan terhadap AS. Benar saja, dari tangannya didapati puluhan kilogram sabu.

"Modusnya titip mobil. Jadi nanti mobil berisi narkoba diantar ke alamat tujuan. Antara kurir yang orang yang menyimpan mobil di parkiran RS itu tidak saling kenal," kata Donald kepada wartawan, Kamis (4/7).

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan kegelisahannya tentang kondisi bangsa saat ini. Dia menilai pemimpin bangsa tidak lagi begitu peduli petani hingga nelayan.

Megawati malah menyebut, orang sekarang cenderung serakah. Hanya mementingkan mengumpulkan uang semata.

"Orang sekarang kayaknya, serakah. Nyarinya duit aja," kata Megawati saat pidato pengucapan sumpah jabatan DPP PDIP hingga 2025, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Megawati mengingatkan cuaca saat ini tidak menentu. Indonesia punya BMKG yang setiap saat menginformasikan kondisi cuaca termasuk prakiraan cuaca ke depan.

Kondisi ini seharusnya ditangkap pemerintah dan disampaikan kepada para petani. Sehingga mereka tidak lagi salah waktu untuk menanam.

Dengan kondisi ini, Presiden ke-5 RI itu mengingatkan agar tidak melulu fokus pada uang, tapi bagaimana kebutuhan pangan terpenuhi.

"Coba saya suka bilang, 'sana dah kumpulin uang, entar kalau beras enggak ada, makan tuh duit itu. Karena apa, enggak mikirin rakyat kayak apa," ucap dia.

Program Keluarga Berencana (KB) pria dengan metode vasektomi dinilai bisa meningkatkan kepuasan seksual. Hal itu disampaikan Dokter Spesialis Urologi RSUP dr Sardjito, Sakti Ronggowardhana Brodjonegoro, kepada Pandangan Jogja pekan lalu.

Namun, metode KB ini ternyata masih kurang diminati, khususnya di Jogja.

Dokter Sakti menyebut, kepuasan seksual yang lebih besar bisa dirasakan pasangan suami istri yang menggunakan KB vasektomi karena mereka tidak perlu khawatir akan kehamilan.

“Beberapa penelitian bahkan menemukan peningkatan kepuasan seksual karena hilangnya kekhawatiran akan kehamilan,” kata dr Sakti kepada Pandangan Jogja.

Secara medis, vasektomi menurutnya juga tidak berdampak negatif terhadap hasrat seksual, kemampuan ereksi, maupun ejakulasi.

“Penelitian juga menunjukkan vasektomi tidak meningkatkan risiko kanker prostat, penyakit jantung, atau masalah kesehatan berat lainnya,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa vasektomi biasa disebut juga dengan kontrasepsi mantap atau permanen. Prinsipnya, dokter akan memotong atau menyumbat saluran yang membawa sperma dari buah zakar atau testis. Dengan begitu, sperma tidak akan tercampur dengan air mani saat pria ejakulasi.

“Sehingga tidak akan terjadi pembuahan sel telur dan oleh karenanya berefek untuk mencegah kehamilan,” jelasnya.

Meski demikian, jika setelah melakukan vasektomi orang tersebut memiliki keinginan untuk memiliki anak, masih ada cara yang bisa dilakukan. Paling tidak ada dua cara yang bisa dilakukan, yakni dengan metode ‘Pembalikan Vasektomi’ dan ‘Aspirasi Sperma dan Bayi Tabung’.

Pembalikan Vasektomi dilakukan dengan menyambungkan kembali saluran sperma yang sebelumnya dipotong atau disumbat. Tingkat keberhasilannya bervariasi, tergantung waktu sejak vasektomi dan keterampilan dokter bedahnya.

“Untuk Aspirasi Sperma dan Bayi Tabung, prosedurnya sperma diambil langsung dari buah zakar dan digunakan dalam proses bayi tabung atau fertilisasi in vitro (IVF). Metode ini sering direkomendasikan jika pembalikan vasektomi tidak berhasil,” kata dia.

Namun, metode ini menurutnya belum populer di tengah masyarakat. Peminatnya sampai sekarang juga masih sedikit. Di RSUP dr Sardjito saja sejak Juni 2016 sampai sekarang baru ada sekitar 190 orang yang menjadi peserta vasektomi.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyentil kadernya Yasonna Laoly yang kini menjabat sebagai Menkumham karena dianggap tidak melindungi sesama kader partai.

Menurutnya, saat ini kader PDIP sedang ditarget oleh penguasa, terutama terkait masalah hukum.

"Pak Loly, Saya suka ngamuk ke dia loh jadi menteri ngapain lho lah anak buah kita maunya ditarget melulu," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Megawati kemudian menyinggung pengalamannya yang dipanggil kepolisian hingga kejaksaan sebanyak 3 kali. Dia menyebut saat itu dirinya seperti diintimidasi dengan tampang penyidik.

"Tiga kali zaman dulu saya dipanggil polisi kejaksaan sekali kan orangnya tampang serem serem. Yang dipanggil jadi mau ketawa kan baru saja duduk. Terus batin saya oo ngapa ya," ucap dia.

"Sampai saya bilang, Pak tolong ya santai saja ya Pak saya datang ke sini bukan dipaksa sukarela loh. Nah kalian takut. Itu tampangnya sudah, teruskan bawa map," tambah dia.

Megawati pun menyinggung kasus hukum Sekjen Hasto Kristiyanto terkait buronnya Harun Masiku. Dia meminta Hasto untuk tidak takut menghadapi hal tersebut.

"Aku aja datang sampai tiga kali To, yo datang no buk, siapa sih yang manggil kamu tanyain namanya, namanya Rosa," ucap Megawati menirukan percakapan dengan Hasto.

"Emangnya siapa die hehe betul enggak? Iya orang dia manusia juga gile, nanti pasti kalau sudah kedengeran ini beritanya sudah bla bla hehehe terus pasti 'gimana cara manggil Bu Mega ya bla bla ya gue panggilin seluruh ahli hukum mau ikut saya?," tutup Megawati.