Presiden Terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Untuk mengejar target tersebut dibutuhkan pasokan listrik yang besar.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu menyebut, ada keinginan perencanaan listrik dibuat bisa lebih panjang.

"Ada keinginan, tapi kan harus ada revisi lah, ada keinginan supaya agak lebih jauh jadi perencanaan bisa lebih panjang," katanya di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Namun, dia mengatakan, belum ada keputusan terkait perencanaan listrik tersebut. Dia mengatakan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% butuh pasokan listrik lebih besar.

"Ya belum diputuskan ya. Jadi apakah nanti di 15 tahun apa 10 tahun, yang jelas kita kan mau ngejar pertumbuhan ekonomi 8%, tentu listriknya juga didorong lebih besar lagi sehingga makin besar," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menjelaskan angka 8% merupakan target selama lima tahun pemerintahan Prabowo. Dengan demikian, untuk mencapainya diperlukan waktu secara bertahap.

"Apakah kita akan mencapai target-target lebih tinggi dari 5,2% di APBN 2025? Kembali lagi, biarlah kami dan Pak Prabowo bekerja. Yang penting kan kita sudah punya landasan yang sangat baik," kata Thomas dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Rabu (25/9).

"Tapi, yang saya bisa katakan di sini, nggak mungkin kita mencapai angka-angka yang lebih tinggi dari yang sudah dicanangkan kalau kita tidak mencari growth engine yang baru," sambungnya.

Kementerian ESDM buka-bukaan soal rencana peluncuran BBM jenis baru yang rendah sulfur. Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi pemerintah akan meluncurkan BBM jenis baru ini satu paket dengan kebijakan pembatasan subsidi BBM.

Meskipun dua kebijakan ini berbeda, namun pemerintah akan menerapkan dua kebijakan itu secara berbarengan. Sayangnya, Agus tak merinci secara detil kapan tepatnya peluncuran dua kebijakan ini dimulai.

"Satu paket ini nanti (dengan kebijakan BBM Subsidi tepat sasaran)," ujar Agus ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Yang jelas, Agus menegaskan BBM rendah sulfur saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi Indonesia. Sebab, kualitas udara di Indonesia sudah sangat buruk.

Penggunaan BBM dengan kandungan sulfur yang tinggi, dinilai menjadi salah satu biang kerok besar para buruknya kualitas udara di Indonesia, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

"Itu adalah kebutuhan ya. Bahwa kita sudah tahu kualitas udara kita itu jelek. Salah satu penyebabnya adalah BBM kita masih mengandung sulfur yang agak tinggi, sehingga menuju ke sana. Kan udah ada roadmap-nya kan dikeluarkan," ungkap Agus.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin pernah menjelaskan pemerintah saat ini memang berencana mengurangi kandungan sulfur pada beberapa BBM subsidi, dengan begitu kualitas BBM di Indonesia bisa meningkat.

Sejauh ini BBM Pertamina, khususnya yang subsidi, kandungan sulfurnya jauh lebih tinggi dari standar sulfur Euro IV. Standar sulfur internasional itu berkisar di antara 50 ppm.

Sebagai contoh dari data yang dipaparkan oleh Rachmat, BBM Pertalite kandungan sulfurnya 500 ppm. Bahkan, BBM Pertamax 92 pun masih berada di 400 ppm. Kandungan sulfur yang besar dinilai tidak ramah lingkungan, maka dari itu pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM untuk meningkatkan kualitasnya.

"Unfortunately, BBM yang disediakan Pertamina saat ini memang belum bisa penuhi sulfur 50 ppm. Maka kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina untuk sediakan BBM berkualitas," ujar Rachmat dalam diskusi yang dilakukan di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024) yang lalu.

Rachmat mengatakan hingga tahun 2028, kilang Pertamina akan disiapkan untuk memproduksi secara bertahap. Nantinya, satu per satu daerah di Indonesia akan diubah BBM yang tinggi sulfurnya.

Dia juga mengatakan tentunya akan ada investasi yang harus dikeluarkan Pertamina untuk mengimplementasikan hal ini. Meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan, Rachmat bilang pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi.

Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Beberapa kendaraan kemungkinan akan dilarang membeli BBM subsidi.

"Sementara hari ini disinyalir subsidi kompensasi belum tepat sasaran, supaya tidak ada beban ke masyarakat. Kita usulkan agar BBM subsidi tepat," kata Rachmat.

Kebakaran yang disebabkan oleh listrik menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah mencari cara untuk mengatasi persoalan tersebut.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu menerangkan, penerapan Sertifikat Laik Operasi (SLO) telah diterapkan selama 15 tahun. Namun, instalasi listrik yang sudah ada lebih dulu belum pernah dicek.

"Nah khusus untuk rumah dan bangunan,baik itu pemerintah, saya pikir kalau SLO ini diterapkan kan belum lama ya mungkin 10 tahun lebih lah atau 15 tahun, tapi kan instalasi-instalasi yang sudah ada lebih dulu ini kan belum pernah dicek, ya tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama," katanya dalam acara Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Ketenagalistrikan Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan, kebakaran karena listrik itu disebabkan oleh arus listrik yang bocor. Saat ini, pihaknya tengah mencari jalan keluar mengatasi arus bocor ini.

"Oleh karena itu sekarang yang kita pikirkan bagaimana mengatasi arus bocor ini betul ya bapak-bapak," ungkapnya.

Jisman mengatakan, dirinya telah menggelar rapat dengan jajarannya. Salah satu poin dari rapat tersebut ialah bagaimana mencari data mengenai instalasi listrik yang ada di bangunan.

Dengan data instalasi itu, dia mengatakan, pemerintah bisa mengambil tindakan atau kebijakan lebih lanjut dengan pemerintah daerah.

"Nah ini, jadi dari data inilah nanti kalau kita dapatkan misalnya sampling atau berapa persen dari seluruh bangunan apakah itu nanti di pasar atau di bangunan pemerintah kita akan mengambil kebijakan seperti apa gitu ya,dan kita akan melakukan sesuatu dan melibatkan pemerintah daerah. Ini loh pak terutama yang daerah-daerah atau perumahan yang sangat padat seperti di Jakarta ini," paparnya.

Pada sidang lanjutan dugaan korupsi pengelolaan timah terungkap berapa biaya pemurnian timah di smelter milik perusahaan swasta.

Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2017-2020 Alwin Albar yang dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi timah untuk Terdakwa Harvey Moeis yang digelar pada Kamis (4/10) kemarin.

Alwin mengakui bahwa inisiatif kerja sama ini datang dari pihak PT Timah kala itu. Alasan paling mendasar, kata dia dalam persidangan, adalah untuk menutup gap atau selisih antara kapasitas produksi timah oleh PT Timah, dengan target produksi yang dicanangkan.

"Terkait dengan kebutuhan, penawaran ini yang lebih membutuhkan adalah PT Timah. Terdapat beberapa fakta berkaitan dengan kemampuan smelter atau tanur yang dimiliki PT Timah, memiliki kapasitas produksinya tidak dapat mencapai target. Juga, untuk maksimal kapasitas produksi PT Timah pada tahun 2017/2019 adalah sebanyak 30.000 ton," ungkap Alwin.

Alwin menjelaskan soal biaya peleburan smelter swasta yang dalam persidangan sebelumnya disebutkan berkisar US$ 2.000-2.500/Ton dianggap lebih mahal ketimbang biaya peleburan oleh smelter milik PT Timah sendiri yang berkisar US$ 1.000/ton.

Menurutnya, justru biaya peleburan oleh smelter swasta masih lebih murah ketimbang total biaya peleburan yang dilakukan oleh PT Timah sendiri.

"Untuk US$ 1.000/ton adalah biaya murni peleburan di PT Timah yang belum termasuk biaya lain," tutur dia.

Dalam kerja samanya, lanjut dia, biaya yang harus dibayarkan PT Timah ke smelter swasta total sebenarnya adalah US$ 4.000/Ton. Itu sudah termasuk biaya peleburan, pengangkutan dan biaya lainnya. Sementara, untuk komponen biaya yang sama, total biaya yang harus dikeluarkan PT Timah untuk melakukan produksi adalah mencapai US$ 6.000/ton.

"Bahwa total cost untuk kerjasama dengan smelter swasta masih lebih murah dibandingkan dengan PT Timah sendiri," sambung dia lagi.

Pernyataan Alwin dikuatkan oleh oleh pernyataan saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan tersebut yakni mantan Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra.

Emil menjelaskan, angka US$ 900-1.200/ton sebagai biaya produksi timah pada smelter Muntok milik PT Timah merupakan harga yang dikeluarkan unit metalurgi Muntok. Angka tersebut belum memasukan biaya pokok pendapatan dan biaya lainnya.

Ia membeberkan, keseluruhan biaya yang dikeluarkan PT Timah untuk mendapatkan logam dengan komponen bahan baku bijih timah, gaji dan tunjangan, penyusutan dan amortisasi, royalti, bahan bakar, pemakaian suku cadang, jasa pihak ketiga, pajak, transportasi, pemakaian bahan langsung bisa mencapai US$ 5.500 sampai US$ 6.000.

"Angka ril pada tahun 2017 sebesar US$ 6.200," tegas dia.

Dari paparan itu ia menjelaskan bahwa kisaran biaya US$ 5.500 sampai US$ 6.000 yang dikeluarkan PT Timah jelas lebih mahal bila dibandingkandengan fixed cost sewa menyewa smelter swasta yang US$ 4.000

"fixed cost sewa menyewa smelter swasta US$ 4.000 pasti akan dipilih karena harga tersebut masih di bawah beban pokok pendapatan PT Timah," imbuh dia.

Kementerian ESDM buka suara soal bergejolaknya harga minyak dunia di tengah konflik yang panas di timur tengah. Harga minyak tercatat naik 5% pada Kamis kemarin usai munculnya pernyataan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan bahwa AS berpotensi membantu Israel untuk menyerang kilang milik Iran.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan harga minyak memang umumnya sensitif untuk bergejolak. Apalagi bila dikaitkan dengan kondisi geopolitik.

"Harga minyak bergejolak itu kan nggak hari-hari ini aja. Ini kan cukup panjang, ya. harga minyak itu sangat sensitif terhadap geopolitik. Tidak sekedar kayak komoditas biasa itu hanya terkait supply demand," ujar Agus di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Soal potensi kenaikan harga, Agus bilang BBM non subsidi memang diperkenankan untuk disesuaikan harganya. Namun, dia memastikan ada batasan tertentu yang diberikan pemerintah dalam formulasi perhitungannya.

"Ada aturan dari Permen bahwa untuk jenis bahan bakar umum itu dilakukan oleh badan usaha terkait dengan kita di Permen tersebut mengatur berapa sih batasnya. Ada rumusannya di situ," ujar Agus.

Soal potensi banyaknya masyarakat yang akan beralih menggunakan BBM subsidi karena naiknya harga, Agus bilang Indonesia memang membutuhkan program BBM tepat sasaran.

Program subsidi BBM tepat sasaran sendiri masih dikaji oleh pemerintah. Kajian meliputi soal siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi sesuai dengan kemampuan ekonomi.

"Ya, seperti itu kan Pak Menteri juga sudah jelas menyampaikan bahwa ini sedang dilakukan kajian agar benar-benar BBM yang bersubsidi itu tepat sasaran," ujar Agus.

Perlu diketahui, harga minyak tercatat naik 5% pada Kamis kemarin usai munculnya pernyataan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden soal negaranya berpotensi membantu Israel untuk menyerang kilang milik Iran. Hal itu merupakan balas dendam atas serangan Iran ke Israel baru-baru ini.

"Kami sedang mendiskusikan hal itu," kata Biden, dikutip dari CNBC.

Ahli strategi komoditas senior di TD Securities, Daniel Ghali menilai pernyataan Biden menjadi katalis yang mendorong harga minyak naik lebih tinggi. Menurutnya, gejolak geopolitik di Timur Tengah saat ini adalah yang tertinggi sejak Perang Teluk.

"Risiko geopolitik di Timur Tengah mungkin berada pada tingkat tertinggi sejak Perang Teluk," sebut dia.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengisi seminar di Jatim Fest yang menjadi salah satu rangkaian Hari Ulang Tahun ke-79 Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, BPH Migas memberikan edukasi terkait penerbitan Surat Rekomendasi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite).

"Hadirnya BPH Migas di Jatim Fest 2024 untuk berkolaborasi dan melayani pemerintah daerah se-Jawa Timur dalam hal tata cara penerbitan Surat Rekomendasi BBM Subsidi dan Kompensasi kepada konsumen pengguna," jelas Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

Dalam Seminar Penerbitan Surat Rekomendasi di ajang Jatim Fest 2024, di Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (3/10), pemerintah daerah, instansi penerbit Surat Rekomendasi, dan masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan informasi terkait Aplikasi XStar dalam penerbitan Surat Rekomendasi. Selain itu, UMKM yang mengikuti kegiatan Jatim Fest juga dapat berkonsultasi langsung dengan BPH Migas.

BPH Migas juga menghadirkan Rumah Pelayanan Publik agar masyarakat mengetahui tata cara penerbitan Surat Rekomendasi BBM subsidi dan kompensasi. Wahyudi berharap pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Jawa Timur dapat ikut serta menjaga pendistribusian BBM Subsidi dan Kompensasi tepat sasaran.

"Selain penyelenggaraan seminar, kami turut membuka booth untuk layanan konsultasi langsung petunjuk teknis penerbitan Surat Rekomendasi bagi instansi daerah dan masyarakat umum hingga hari Minggu, 6 Oktober 2024," ungkapnya.

Wahyudi mengungkapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penerbitan Surat Rekomendasi akan memudahkan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memberikan kuota Solar dan Pertalite kepada masing-masing konsumen pengguna.

"Tertibnya pelaksanaan dan evaluasi dalam penerbitan surat rekomendasi, tentu membantu pemerintah dalam mewujudkan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," ujarnya.

Ia mengatakan pada triwulan II tahun 2024, ekonomi Jawa Timur tumbuh mencapai 4,98 persen. Selain ditopang investasi, industri, dan infrastruktur, UMKM juga menjadi salah satu faktor pendukung capaian tersebut.

Pihaknya pun berharap pemanfaatan BBM Subsidi dan Kompensasi yang tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat ini dapat turut mendorong pertumbuhan UMKM di Jawa Timur.

Lebih lanjut, ia menuturkan BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan Jenis JBKP. PKS ini bertujuan memperkuat pengawasan dan memastikan pendistribusian JBT dan JBKP lebih tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono mengapresiasi upaya BPH Migas yang membantu masyarakat Jawa Timur dalam pendistribusian BBM Subsidi dan Kompensasi.

"Kami mendukung apa yang dilakukan oleh BPH Migas agar penyaluran BBM Subsidi dan Kompensasi tepat sasaran dan tepat volume dapat berjalan dengan baik," tuturnya.

Aris pun mendorong peningkatan kolaborasi di sektor hilir migas antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan seluruh stakeholder di Jawa Timur.

"(Kolaborasi) Ini demi pergerakan dan perputaran perekonomian di Jawa Timur semakin lebih baik lagi," tandasnya.

Sebagai informasi, seminar ini dihadiri Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Surabaya Donny Prasetya, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jawa Timur, serta masyarakat umum.

Adapun Jatim Fest 2024 dibuka oleh Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono pada Rabu (2/10) malam. Usai membuka acara, Adhy mengunjungi booth BPH Migas dan mendapatkan penjelasan terkait tata cara penerbitan Surat Rekomendasi menggunakan Aplikasi Xstar serta konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi negara melalui Surat Rekomendasi.

Sebagian besar proyek yang disepakati Indonesia dan Jepang melalui inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) disebut berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional.

"Kesepakatan AZEC menimbulkan kekhawatiran terkait biaya dan dampaknya pada iklim. Teknologi berbasis fosil, seperti co-firing amonia, CCS, hidrogen abu-abu dan biru, dan LNG, memiliki emisi yang lebih tinggi dibandingkan angin dan surya. Mengandalkan teknologi tersebut justru menjadi cara yang lebih lambat dan lebih mahal untuk dekarbonisasi Asia, dan berisiko menggagalkan target emisi sektor kelistrikan negara-negara yang ditetapkan dalam skenario netral karbon IEA (International Energy Agency)," kata Amy Kong, Peneliti Zero Carbon Analytics dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Laporan Zero Carbon Analytics "Zero emissions or fossil fuel? Tracking Japan's AZEC projects" mencatat, sejak AZEC diluncurkan pada Maret 2023, total telah ada 158 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani Jepang dengan berbagai negara di Asia. Indonesia merupakan negara dengan terbanyak yang meneken MoU (43%) dalam inisiatif ini dengan total 68 MoU.

Sebanyak 27 MoU dari kesepakatan tersebut, masih berkaitan dengan bahan bakar fosil, yang mencakup proyek gas, gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), co-firing amonia, hidrogen, dan teknologi penangkapan dan pemanfaatan kembali emisi karbon (CCS/CCUS).

Sementara MoU yang fokus pada teknologi energi terbarukan dan elektrifikasi hanya 15 MoU, sisanya 9 MoU terkait biomassa, 2 MoU tentang pasar karbon, dan 15 MoU lainnya.

"Rencana AZEC saat ini sangat membutuhkan lebih banyak rencana pengembangan energi terbarukan dan jaringan listrik, mengingat negara-negara Asia baru memanfaatkan sedikit dari potensinya. Fokus berlebihan pada jalur transisi yang belum terbukti dan berbiaya tinggi dapat membahayakan transisi energi, lantaran berujung pada teknologi-teknologi yang justru memperpanjang pemanfaatan bahan bakar fosil sementara energi terbarukan kurang dikembangkan," tambah Putra Adhiguna, Managing Director Energy Shift Institute.

Laporan Zero Carbon Analytics mengungkap, didorongnya LNG sebagai energi transisi akan meningkatkan emisi metana, yang berasal dari kebocoran berbagai infrastruktur gas. Metana membuat pemanasan global 80 kali lebih parah dibanding emisi karbon dalam 20 tahun setelah dilepaskan ke atmosfer. Selain itu, produksi, pengangkutan, pencairan, dan regasifikasi kembali LNG menghasilkan emisi karbon sama besarnya dengan ketika gas dibakar.

Kemudian, di Asia, teknologi CCS/CCUS lebih banyak digunakan dalam operasi minyak dan gas bumi untuk menaikkan produksinya. Salah satunya, PT Pertamina (Persero) dan Japan Petroleum Exploration Corporation memulai proyek uji coba injeksi CO2 untuk pengurasan minyak (enhanced oil recovery/EOR) di lapangan Sukowati pada pertengahan 2023. Keberhasilan proyek ini diikuti kesepakatan injeksi CO2 yang lebih luas dengan dukungan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC).

Teknologi CCS/CCUS memungkinkan pembakaran bahan bakar fosil terus berlanjut yang dapat menghabiskan 30% sisa anggaran karbon global. Pasalnya, tingkat keberhasilan teknologi ini dalam menangkap karbon tercatat lebih rendah dari yang dijanjikan. Selain itu, IPCC menemukan bahwa teknologi CCS/CCUS kurang efektif menangkap emisi dan lebih mahal biayanya dibandingkan dengan beralih ke elektrifikasi.

"Langkah Jepang melalui kesepakatan AZEC yang mendorong negara-negara berkembang untuk mengimpor teknologi yang lebih mahal dan problematik seperti CCS, akan menaikkan beban utang yang berdampak pada ruang fiskal negara berkembang dan kinerja keuangan BUMN," ungkap Bhima Yudhistira, Direktur Center for Economic and Law Studies (CELIOS).

Selanjutnya, co-firing amonia di pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti gas dan batu bara juga problematik. Co-firing amonia dengan rasio di bawah 50% akan hasilkan emisi karbon lebih besar daripada pembangkit listrik berbahan bakar gas. Di sisi lain, co-firing amonia dengan rasio 20% saja, akan menaikkan modal belanja pembangkit listrik hingga 11%. Semakin besar rasio amonia, semakin besar pula kenaikan biayanya.

Laporan Zero Carbon Analytics tidak memasukkan biomassa sebagai energi terbarukan lantaran emisinya. Pembakaran biomassa kayu akan hasilkan emisi karbon 30% lebih banyak daripada batu bara. Tak hanya itu, dibutuhkan 44-104 tahun atau bahkan lebih, bagi pohon baru untuk menyerap emisi yang dilepas ketika ada penebangan pohon.

"Dikhawatirkan AZEC akan memantik pemanfaatan biomassa yang akan mendorong deforestasi secara masif di Indonesia dan akan memperpanjang usia PLTU batu bara. Hal ini akan menggagalkan target netral karbon," tutur Bhima.

Dari total 158 MoU di bawah inisiatif AZEC, sebanyak 56 MoU (35%) mencakup teknologi fosil. Sementara 54 MoU (34%) terkait teknologi energi terbarukan dan elektrifikasi, dan hanya 11 MoU di dalamnya yang menyangkut proyek energi angin dan/atau surya. Sebanyak 11 negara tercatat menjadi mitra AZEC, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri peluncuran Indonesia Solar Energy Research Centre (ISEREC). ISEREC diluncurkan di Auditorium Kementerian PUPR pada Rabu (2/10) kemarin.

Dikutip dari Instagram Kementerian PUPR, Kamis (3/10/2024), pembentukan ISEREC merupakan hasil kolaborasi antara Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Badan Riset Nasional (BRIN), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Indonesia (ITI) dengan Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) dalam mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan energi surya kelas dunia di Indonesia.

"Menteri Basuki mengapresiasi dukungan dari SERIS dan lembaga internasional lainnya dalam pembentukan ISEREC, yang akan fokus pada pendidikan, teknologi, dan advisory. Dengan dukungan ini, diharapkan ISEREC dapat mendukung pengembangan ekosistem semikonduktor dan energi surya di Indonesia," bunyi keterangan Kementerian PUPR.

Dijelaskan, pembentukan ISEREC juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca nasional hingga 42,3% dengan bantuan internasional. Kementerian PUPR sendiri turut berkontribusi melalui pembangunan 248 bendungan, termasuk 59 bendungan yang berpotensi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung dengan total kapasitas 4.787 MW.

"Salah satu contoh keberhasilan ini adalah PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat, yang telah beroperasi sejak 2023 dengan kapasitas 192 MWp," bunyi keterangan tersebut lebih lanjut.

Sementara, Presiden PII Danis Hidayat Sumadilaga, menyampaikan inisiatif ISEREC bermula dari forum Engineering 20 (E20) yang merupakan bagian dari Engagement Group G20 di Bali sebagai upaya mendukung energi bersih dan berkelanjutan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bertemu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati hari ini. Pertemuan itu dibagikan Bahlil melalui akun Instagramnya.

Bahlil mengatakan, pertemuan itu membahas langkah-langkah memperkuat ketahanan energi nasional.

"Hari ini, saya bertemu dengan Direktur Utama Pertamina Ibu Nicke Widyawati di kantor Kementerian ESDM. Kami membahas langkah-langkah memperkuat ketahanan energi nasional guna menjaga stabilitas ekonomi serta pembangunan berkelanjutan," tulis Bahlil di Instagramnya, Kamis (3/10/2024).

Untuk diketahui, saat dilantik menjadi Menteri ESDM, Bahlil mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendorong lifting minyak dan gas bumi (migas). Saat itu, ia menyatakan, akan bicara dengan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk bicara lebih detail mengenai lifting migas yang terus turun hingga impor.

Ia menyatakan akan mencari jalan keluar terkait hal tersebut. Jika persoalannya di regulasi, dirinya pun akan meminta masukan terkait regulasi apa yang harus diubah.

"Jadi Ibu Dirut Pertamina, ini kita harus bicara detail, karena lifting kita turun terus, konsumsi naik, impor terus, barang kita ada. Kalau memang itu persoalannya ada di regulasi, apanya yang kita harus ubah? Sweetener apa yang harus negara berikan, agar kita kompetitif," ungkapnya di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (19/8/2024) lalu.

Dirinya juga menyoroti impor gas yang terlalu banyak. Dia melanjutkan, Jokowi dan Prabowo memintanya untuk mendorong hilirisasi.

"Pak Dwi (Kepala SKK Migas), ini senior saya, saya minta betul data untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Arifin terhadap impor gas kita yang terlalu banyak, C3, C4 di mana saja, kita arahan Pak Presiden Prabowo sama Pak Jokowi, segera kita membangun hilirisasi LPG," ungkapnya.

[Gambas:Instagram]

Proyek kilang minyak raksasa PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, Kalimantan Timur akan segera rampung. Proyek dengan nama Refinery Development Master Plan (RDMP) yang dikelola PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) diklaim mengandung Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 35%.

"Penggunaan produk dalam negeri pada proyek RDMP Balikpapan merupakan bentuk dukungan KPI untuk juga mengembangkan industri dalam negeri," kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen, dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Proyek RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis nasional yang paling kompleks serta nilai investasi terbesar yang dikelola Pertamina saat ini. Nilai investasi untuk proyek ini mencapai US$ 7,4 miliar. Penggunaan produk dalam negeri dalam proyek ini, menurut Hermansyah, tentunya akan memberikan multiplier efek bagi industri dalam negeri.

"Tujuan proyek RDMP Balikpapan salah satunya adalah meningkatkan kompleksitas kilang. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan teknologi pengolahan dan pemrosesan dalam kilang. Namun, KPI juga berkomitmen menggunakan produk dalam negeri. Dengan demikian proyek ini juga menimbulkan dampak langsung bagi industri dalam negeri," jelas Hermansyah.

Layaknya proyek-proyek di industri migas lainnya, proyek ini juga melibatkan material dan peralatan berteknologi tinggi. Walaupun demikian, KPI menurut Hermansyah juga tetap memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam proyek tersebut.

"Jika produk tersebut telah dapat diproduksi dan memiliki kualitas setara bahkan lebih baik serta harga yang kompetitif, tentunya penggunaan produk dalam negeri akan menjadi opsi yang utama," kata Hermansyah.

Di proyek RDMP Balikpapan, produk-produk dalam negeri yang utama dipergunakan utamanya pada welding carbon steel pipe & fittings, pompa, kabel, trafo dan manual valve.

Untuk memastikan penggunaan produk-produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaan, KPI juga menurut Hermansyah telah memiliki pedoman dan tata kelola yang mengatur ketentuan penggunaan produk dalam negeri.

Pedoman internal perusahaan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2018 perihal Pemberdayaan Industri dan peraturan-peraturan turunannya.

"Tata kelola ini adalah juga menjadi bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi Pemerintah," tutup Hermansyah.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menaikkan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk periode Oktober 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1328 Tahun 2024 pada 30 September 2024 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan kenaikan itu dipengaruhi oleh variasi tren permintaan yang berdampak pada fluktuasi harga beberapa komoditas produk pertambangan di pasar dunia.

Isy menyebut untuk harga konsentrat tembaga, konsentrat seng, dan konsentrat timbal menunjukkan kenaikkan dibandingkan periode September 2024, sementara harga besi laterit turun.

"Terjadi peningkatan harga untuk komoditas konsentrat tembaga, konsentrat seng, dan konsentrat timbal jika dibandingkan dengan periode September 2024. Sedangkan, harga komoditas besi laterit turun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (3/10/2024).

Produk pertambangan yang harga rata-ratanya meningkat pada periode Oktober 2024, yaitu konsentrat tembaga (Cu 2 15 persen) dengan harga rata-rata US$ 3.867,45/WE atau naik sebesar 3,06%, konsentrat seng (Zn 2 51 persen) dengan harga rata-rata US$ 760,10/WE atau naik sebesar 10,82%; dan konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata US$ 826,18/WE atau naik sebesar 0,72%.

Sementara, produk pertambangan yang harga rata-ratanya turun adalah konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) (Fe 2 50 persen dan Al2O2 + SiO 2 10 persen) dengan harga rata-rata US$ 40,8/WE atau turun sebesar 6,38%.

Penetapan HPE produk pertambangan periode Oktober 2024 dilakukan dengan terlebih dahulu meminta masukan dan usulan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis terkait. Kementerian ESDM menghitung data berdasarkan harga dari Asian Metal, London Bullion Market Association (LBMA), dan London Metal Exchange (LME).

HPE kemudian ditetapkan setelah rapat koordinasi instansi terkait yang terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1328 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar berlaku untuk periode 1-31 Oktober 2024.

Kementerian ESDM telah menerbitkan aturan baru terkait kontrak minyak dan gas bumi (migas) yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Salah satu poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

Kontrak bagi hasil gross split sendiri adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," jelas Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, Ariana menyampaikan, aturan gross split baru ini juga membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal. Hal ini dapat segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Ariana melanjutkan, parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter, agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

"Poin yang keempat adalah, ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," sambungnya.

Adapun poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Poin yang kedua adalah parameter sesuai data lapangan. Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," jelas Ariana.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75% sampai dengan 95% berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives. Lalu terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Yang terakhir, mengenai tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas. Aturan ini memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya. Dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.