Kementerian Perdagangan (Kemendag) menaikkan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk periode Oktober 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1328 Tahun 2024 pada 30 September 2024 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan kenaikan itu dipengaruhi oleh variasi tren permintaan yang berdampak pada fluktuasi harga beberapa komoditas produk pertambangan di pasar dunia.

Isy menyebut untuk harga konsentrat tembaga, konsentrat seng, dan konsentrat timbal menunjukkan kenaikkan dibandingkan periode September 2024, sementara harga besi laterit turun.

"Terjadi peningkatan harga untuk komoditas konsentrat tembaga, konsentrat seng, dan konsentrat timbal jika dibandingkan dengan periode September 2024. Sedangkan, harga komoditas besi laterit turun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (3/10/2024).

Produk pertambangan yang harga rata-ratanya meningkat pada periode Oktober 2024, yaitu konsentrat tembaga (Cu 2 15 persen) dengan harga rata-rata US$ 3.867,45/WE atau naik sebesar 3,06%, konsentrat seng (Zn 2 51 persen) dengan harga rata-rata US$ 760,10/WE atau naik sebesar 10,82%; dan konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata US$ 826,18/WE atau naik sebesar 0,72%.

Sementara, produk pertambangan yang harga rata-ratanya turun adalah konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) (Fe 2 50 persen dan Al2O2 + SiO 2 10 persen) dengan harga rata-rata US$ 40,8/WE atau turun sebesar 6,38%.

Penetapan HPE produk pertambangan periode Oktober 2024 dilakukan dengan terlebih dahulu meminta masukan dan usulan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis terkait. Kementerian ESDM menghitung data berdasarkan harga dari Asian Metal, London Bullion Market Association (LBMA), dan London Metal Exchange (LME).

HPE kemudian ditetapkan setelah rapat koordinasi instansi terkait yang terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1328 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar berlaku untuk periode 1-31 Oktober 2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran senilai Rp 492,08 miliar untuk penguatan kepabeanan dan cukai untuk mencapai target penerimaan senilai Rp 301,6 triliun pada 2025.

“Dalam mencapai target tersebut dibutuhkan alokasi biaya Rp 492,08 miliar,” kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (9/9).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi kepabeanan dan cukai CEISA 4.0, penambahan kapasitas infrastruktur (perangkat lunas dan perangkat keras), serta peningkatan kapasitas pengamanan pendukung.

Kemudian, anggaran tersebut juga digunakan untuk penataan ulang pangkalan sarana operasi bea dan cukai serta pemenuhan kebutuhan sarana pengawasan khusus di laut.

Anggaran pun akan dipakai untuk penguatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) awak kapal patroli serta penyusunan regulasi pengawasan pengangkutan barang tertentu untuk pemberantasan penyelundupan dengan dalih antarpulau.

Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 154,4 Triliun

Sebelumnya, Kemenkeu melaporkan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Juli 2024 mencapai Rp 154,4 triliun atau tumbuh 3,1% secara tahunan (year on year/yoy).

Realisasi tersebut telah mencapai 48,1% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, dengan didorong pertumbuhan seluruh jenis penerimaan.

Penerimaan bea masuk sebesar Rp29 triliun atau tumbuh 2,1% yoy. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kenaikan impor 2,5% yoy meskipun tarif efektif menurun akibat penurunan penerimaan dari komoditas utama, seperti gas, kendaraan dan suku cadang kendaraan.

Selain itu, pertumbuhan juga dipengaruhi penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Kemudian dari segi bea keluar, pemerintah mencatat penerimaan sebesar Rp9,3 triliun atau tumbuh 58,1% yoy.

Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh bea keluar tembaga yang tumbuh signifikan 928% yoy dengan share dari total bea cukai mencapai 76,5%. Hal ini dipengaruhi relaksasi ekspor komoditas tembaga.

Bea keluar produk sawit turun 60% yoy dipengaruhi penurunan rata-rata harga minyak kelapa sawit (CPO) 2024 sebesar 5,91% yoy. Penurunan volume ekspor produk sawit mencapai 15,48% yoy dari 24,01 juta ton menjadi 20,29 juta ton.

Sementara penerimaan cukai tercatat Rp116,1 triliun atau tumbuh 0,5% yoy. Cukai harga tembakau tercatat sebesar Rp 111,3 triliun, tumbuh tipis 0,1% yoy dipengaruhi kenaikan produksi utamanya golongan II dan III.

Cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) tercatat mencapai Rp4,6 triliun atau tumbuh 10,6% yo) didorong kenaikan tarif dan produksi MMEA dalam negeri. Sementara cukai Etil Alkohol (EA) sebesar Rp 80,4 miliar, atau naik 21,8% sejalan dengan kenaikan produksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar US$839,53 per metrik ton untuk periode 1-30 September 2024.

Harga tersebut mengalami peningkatan sebesar US$19,42 atau 2,32% dari Agustus 2024 yang tercatat sebesar US$820,11 per metrik ton.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.1204/2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Periode 1-30 September 2024.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, harga referensi CPO meningkat menjauhi ambang batas sebesar US$680 per metrik ton.

“Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan bea keluar [BK] CPO sebesar US$52/mt dan pungutan ekspor CPO sebesar US$90/mt untuk periode 1-30 September 2024,” kata Isy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (4/9/2024).

Isy menuturkan, penetapan bea keluar CPO pada periode September 2024 merujuk pada kolom angka 5 Lampiran Huruf C PMK No. 38/2024 sebesar US$33 per metrik ton.

Sementara itu, pungutan ekspor CPO untuk periode September 2024 merujuk pada Lampiran Huruf C PMK No.103/PMK.05/2022 jo.154/PMK.05/2022 sebesar US$90 per metrik ton.

Dia menyebut, peningkatan harga referensi CPO ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga minyak nabati lainnya, yakni minyak kedelai dan meningkatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi.

“Dalam hal ini, ada penurunan produksi di Malaysia,” ujarnya.

Adapun, sumber penetapan harga referensi CPO berasal dari rata-rata harga selama periode 25 Juli-24 Agustus 2024 pada sejumlah rujukan yakni Bursa CPO di Indonesia sebesar US$804,96 per metrik ton, Bursa CPO di Malaysia sebesar US$874,10 per metrik ton, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam sebesar US$970,41 per metrik ton.

Jika terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari US$40, maka merujuk Permendag No.46/2022, perhitungan harga referensi CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median, yaitu Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia.

“Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka dapat ditetapkan HR CPO sebesar US$839,53 per metrik ton,” ujarnya.

Sementara itu, Isy mengungkap bahwa pemerintah mengenakan bea keluar sebesar US$0 per metrik ton untuk minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kilogram.

Kemudian, untuk harga referensi biji kakao periode September 2024 ditetapkan sebesar US$7.916,91 per metrik ton, turun sebesar US$35,74 atau 0,45% dari bulan sebelumnya.

Hal ini berdampak pada penurunan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada September 2024 menjadi US$7.478 per metrik ton, turun US$51 atau 0,68% dari periode sebelumnya. Penurunan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap sebesar 15% sesuai Kolom 4 Lampiran Huruf B pada PMK No.38/2024.

“Penurunan HR dan HPE biji kakao diantaranya dipengaruhi nilai tukar poundsterling Inggris terhadap dolar Amerika Serikat serta ketidakseimbangan antara permintaan dan produksi global,” ungkap Isy.

Adapun,HPE produk kulit periode September 2024 tidak mengalami perubahan. HPE produk kayu meningkat pada beberapa jenis kayu, yaitu kayu veneer dari hutan tanaman; kayu dalam bentuk serpihan atau partikel;kayu gergajian dengan luas penampang 1.000-4.000mm2 dari jenis merbau; rimba campuran; sortimen lainnya jenis jati dan dari hutan tanaman jenis pinus dan gemelina; karet; balsa; dan eucalyptus.

Sedangkan, HPE kayu veneer dari hutan alam, chipwood, kayu gergajian dengan luas penampang 1.000-4.000mm2 dari jenis sortimen lainnya jenis eboni dan dari hutan tanaman jenis akasia, serta sengon mengalami penurunan.

Sementara itu, penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan No.1203/2024 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

Industri kelapa sawit telah berkontribusi sebesar Rp 88,7 triliun terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2023. Nilai itu berasal dari penerimaan pajak Rp 50,2 triliun dan bea keluar Rp 6,1 triliun.

Selain itu, industri sawit juga berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunanya yang mencapai Rp 32,4 triliun pada 2023.

Ketentuan pungutan eskpor tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Serta Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 61 tahun 2015.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menekankan, bahwa pungutan ekspor tersebut akan dikembalikan lagi kepada pelaku industri kelapa sawit.

Hal ini disampaikan oleh Analis Kebijakan Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Nursidik Istiawan dalam acara bertajuk Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian di Belitung, Selasa (27/8).

"Tujuan pengenaan pungutan adalah peremajaan, promosi, penelitian dan pengembangan. Kemudian sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia (SDM)," kata Nursidik.

Kontribusi ke Petani dan Penyerapan Tenaga Kerja

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melaporkan PNPB dari pungutan ekspor sawit mencapai Rp 15,88 triliun hingga Juli 2024.

Pungutan tersebut menyumbang 31,3% untuk PNBP Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp 50,7 triliun dan 4,6% untuk PNBP secara keseluruhan sebesar Rp 338 triliun.

Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto menyampaikan bahwa sektor sawit telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

Selain itu, sektor sawit juga telah mendorong produk domestik bruto (PDB) di sektor perkebunan mencapai 3,25% pada triwulan II 2024. Hal ini mendorong PDB Indonesia mencapai 5,05%.

Dengan realisasi itu, BPDPKS mendorong pengembangan kelapa sawit berkelanjutan melalui enam program. Pertama, melalui peremajaan sawit rakyat dengan peningkatan produktivitas perkebunan rakyat menggunakan bibit bersertifikat

Kedua, insentif biodiesel melalui penggunaan CPO dalam negeri menjadi bahan bakar yang dicampurkan ke solar. Ketiga, bantuan sarana dan prasarana melalui perbaikan rantai pasok dari bantuan perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi dan lainnya.

Keempat, dengan mendukung pendanaan penelitian hingga siap ke tahap komersil. Kelima, pengembangan SDM melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan, baik dari sisi pendidikan maupun pelatihan.

"Keenam melalui promosi dan kemitraan dengan peningkatan nilai positif kelapa sawit dan perluasan pasar atau informasi pasar," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan bea keluar naik 58,1% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 9,3 triliun per Juli 2024. Kenaikan bea keluar tersebut berkat kontribusi dari Newmont, Amman dan Freeport.

Hal ini didorong kenaikan signifikan bea keluar tembaga tumbuh sebesar 928% yoy dengan kontribusi dari total bea cukai mencapai 76,5% pada Juli 2025. Hal ini dipengaruhi relaksasi ekspor komoditas tembaga.

"Mereka diperbolehkan untuk ekspor tapi mereka harus menyelesaikan smelter dengan harus membayar bea keluar yang lebih tinggi. Ini menyebabkan penerimaan kita tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8).

Dengan ketentuan itu, pemerintah memaksa Amman hingga Freeport untuk melakukan hilirisasi. "Mereka sudah melakukan, namun belum selesai, namun mereka harusnya waktu itu sudah ada deadline-nya,” kata Bendahara Negara itu.

Diketahui, Newmont merupakan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan tembaga dan emas.

Tak berbeda dengan Nemont, Amman juga perusahaan tambang tembaga dan emas yang beroperasi di Pulau Sumbawa. Sedangkan Freeport adalah perusahaan asal AS yang fokus pada pertambangan tembaga, emas dan perak di daratan tinggi Tembagapura, Mimika dan Papua Tengah.

Bea Keluar dan Bea Masuk

Sebaliknya, bea keluar produk sawit justru anjlok 60% yoy dipengaruhi penurunan rata-rata harga minyak kelapa sawit (CPO) 2024 sebesar 5,91% yoy. Penurunan volume ekspor produk sawit mencapai 15,48% yoy dari 24,01 juta ton menjadi 20,29 juta ton.

Sementara penerimaan bea masuk mencapai Rp 29 triliun atau naik 2,1% yoy, yang didorong penguatan kurs dolar Amerika Serikat (AS) dan pertumbuhan nilai impor.

Kenaikan juga terjadi di sektor cukai mencapai 0,5% menjadi Rp 116,1 triliun pada Juli 2024. Kenaikan ini didorong oleh produksi utama hasil tembakau (HT) Gol II dan III.

"Cukai sedikit positif sesudah mengalami pertumbuhan negatif, karena kita memang menaikkan bea cukai untuk mendukung penurunan produksi rokok, tapi kita lihat ada kenaikan 111,3 triliun. Itu yang kita kumpulkan tumbuh 0,1%. Tapi yang naik golongan II dan gol III," kata Sri Mulyani.

Ia merinci, untuk cukai harga tembakau mencapai Rp111,3 triliun, naik tipis 0,1% yoy dipengaruhi kenaikan produksi utamanya golongan II dan III. Lalu cukai Etil Alkohol (EA) mencapai Rp 80,4 miliar, atau naik 21,8% sejalan dengan kenaikan produksi.

Kemudian penerimaan cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) mencapai Rp 4,6 triliun atau naik 10,6% yoy pada Juli 2024. Kenaikan ini didorong tarif dan produksi MMEA dalam negeri, serta relaksasi penundaan pelunasan pita cukai.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kinerja positif setoran bea keluar berasal dari jumbonya pembayaran dua perusahaan yang melakukan ekspor tembaga, yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Sri Mulyani menyampaikan penerimaan bea keluar hingga Juli 2024 senilai Rp9,3 triliun atau meningkat 58,1% (year-on-year/yoy) atau 52,9% dari target APBN 2024.

Utamanya, bea keluar berasal dari ekspor tembaga yang tumbuh hingga 982% (yoy) dengan kontribusi mencapai 76,5%. Di mana hal ini akibat realksasi ekspor komoditas tembaga.

“Bea keluar dari dua saja Amman dan Freeport, mereka diperbolehkan untuk ekspor tapi mereka harus menyelesaikan smelter dengan bayar bea keluar lebih tinggi dan menyebabkan penerimaan kita tinggi,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Dengan kata lain, lanjut Sri Mulyani, kebijakan ini memaksa dua perusahaan tersebut untuk melakukan hilirisasi, namun belum selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani telah menerbitkan aturan baru terkait besaran tarif bea keluar atas barang ekspor produk hasil pengolahan mineral logam, termasuk konsentrat tembaga.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang ditetapkan pada 31 Mei 2024 dan diundangkan pada 3 Juni 2024.

Di mana tarif bea keluar konsentrat tembaga kadar lebih dari atau sama dengan 15% Cu ditetapkan sebesar 7,5%.

Sementara itu, penerimaan bea keluar dari komoditas sawit justru tertekan akibat penurunan rata-rata harga Crude Palm Oil (CPO) 2024 sebesar 5,91% (yoy) dari US$865/mt menjadi US$814/mt.

“Untuk sawit, kita masih menderita. Volume ekspor kita turun dari 24 juta ton ke 20 juta ton turun 15%. Volume turun dan harga turun. Makanya CPO kita masih struggle,” lanjutnya.

Secara umum, penerimaan kepabeanan dan cukai masuk senilai Rp154,4 triliun hingga Juli 2024 atau 48,1% dari target. Angka ini tumbuh 3,1% (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan seluruh jenis penerimaan, salah satunya bea keluar tersebut.

Tercatat setoran bea masuk senilai Rp29 triliun atau tumbuh 2,1% (yoy), kemudian setoran terbesar berasal dari cukai senilai Rp116,1 triliun yang tumbuh tipis 0,5% (yoy).

Bea Cukai mencatatkan penerimaan sebesar Rp 134,2 triliun pada Juni 2024. Nilai itu mencapai 41,8% dari target dan menunjukkan perbaikan kinerja dibandingkan bulan sebelumnya.

Namun nilai penerimaan negara tersebut turun 0,91% secara tahunan (yoy). Padahal pada Juni 2023 lalu, lembaga di Kementerian Keuangan ini masih mampu kumpulkan penerimaan Rp 135,43 triliun.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar menyebut, sektor bea masuk dan bea keluar tumbuh signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, masing-masing di angka 0,3% yoy dan 52,6% yoy.

"Meskipun penerimaan Bea Cukai pada Juni 2024 selisih kurang 0,9% (yoy), tetapi nilai ini meningkat jika dibandingkan penerimaan pada Mei lalu yang bahkan turun hingga 7,8% yoy," kata Encep dalam keterangan resmi, Jumat (2/8).

Peningkatan ini dipengaruhi penerimaan dari dua sektor, bea masuk yang tercatat positif di angka Rp 24,3 triliun atau 42,3% dari target (naik 0,3% yoy) dan bea keluar di angka Rp 8,1 triliun atau 46,3% dari target (naik 52,6% yoy).

“Capaian positif bea keluar dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor mineral, khususnya komoditas tembaga, sedangkan capaian bea masuk didorong oleh penguatan kurs dolar AS dan pertumbuhan nilai impor,” ujarnya.

Relaksasi Penundaan Pelunasan Cukai

Meskipun penerimaan sektor cukai mendominasi penerimaan Bea Cukai dengan total Rp 101,8 triliun atau 41,4% dari target, tetapi nilai ini masih melemah 3,9% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Menurut Encep, penurunan ini disebabkan adanya relaksasi penundaan pelunasan cukai dan downtrading produk hasil tembakau (HT) ke golongan yang lebih rendah/murah.

“Ketentuan relaksasi ini membuat penundaan pelunasan cukai HT pada bulan Mei-Juni 2024 tercatat di angka Rp 26,9 triliun," kata dia.

Selain itu, adanya downtrading hasil tembakau ke golongan rokok yang lebih murah berdampak pada penurunan penerimaan cukai HT dari gol I Rp 4,5 triliun dan gol II Rp 0,3 triliun, sementara dari gol III hanya menambah Rp 0,1 triliun.

Pemberian Insentif Kepabeanan

Selain kinerja penerimaan, fasilitasi dan pengawasan Bea Cukai juga menunjukkan hasil positif. Kinerja fasilitasi termasuk pemberian insentif kepabeanan tercatat Rp 16,9 triliun, dengan kontribusi dari kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) yang mampu memberikan dampak ekonomi melalui ekspor US$ 45,8 miliar dan investasi US$ 1.762,2 juta.

Sejalan dengan itu, kinerja pengawasan pun menunjukkan peningkatan jumlah penindakan yang mencapai 17.382 kasus, dengan komoditas utama berupa hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP), tekstil, dan besi baja.

Menurut Encep, perbaikan penerimaan, fasilitasi dan pengawasan Bea Cukai tidak lepas dari kontribusi seluruh lapisan masyarakat.

"Besar harapan kinerja positif ini dapat berlanjut sehingga dapat mendukung kinerja APBN dan Bea Cukai di tahun 2024, serta menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan,” kata dia.

IDXChannel - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat terdapat penurunan harga seluruh komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar pada periode Agustus 2024, jika dibandingkan dengan periode Juli 2024. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permintaan atas komoditas tersebut di pasar dunia.

Penurunan harga ini turut memengaruhi Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) periode Agustus 2024.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 968 Tahun 2024 pada 29 Juli 2024 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

"Terdapat penurunan harga seluruh komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar akibat turunnya permintaan atas komoditas tersebut di pasar dunia. Komoditas tersebut yakni konsentrat tembaga, konsentrat besi laterit, konsentrat timbal, dan konsentrat seng," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso, melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2024).

Produk pertambangan dengan penurunan harga rata-rata pada periode Agustus 2024 yaitu konsentrat tembaga (Cu≥ 15persen) dengan harga rata-rata USD3.856,08/WE atau turun sebesar 1,80 persen.

Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) (Fe≥ 50persen dan Al2O2+ SiO2≥ 10persen) dengan harga rata-rata USD47,07/WE atau turun sebesar 5,45 persen.

Konsentrat timbal (Pb ≥ 56persen) dengan harga rata-rata USD 886,64/WE atau turun sebesar 1,87 persen. Kemudian konsentrat seng (Zn ≥ 51persen) dengan harga rata-rata USD801,81/WE atau turun sebesar 1,16 persen.

HPE produk pertambangan periode Agustus 2024 ditetapkan berdasarkan masukan dan usulan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku instansi teknis terkait.

Sebelum memberikan usulan tersebut, Kementerian ESDM melakukan dan menghitung data berdasarkan harga dari data Asian Metal, London Bullion Market Association (LBMA), dan London Metal Exchange(LME).

Selanjutnya, HPE ditetapkan dalam rapat koordinasi antar instansi terkait yang terdiri atas Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM,Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

(NIA)