Penggunaan kendaraan listrik bisa lebih murah dibanding kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM). Selain itu kendaraan listrik juga lebih ramah terhadap lingkungan dari emisi yang dikeluarkan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan motor listrik dan motor berbasis BBM.

"Misalkan 1 kWh itu berapa, kalau di SPKLU mungkin Rp 2.400 lah, Rp 2.000-an versus dengan Rp 13.700 (Pertamax) atau dengan harga-harga yang lain. Jadi kira-kira manfaatnya secara mikro di tingkat konsumen seperti itu," katanya dalam acara EV Conversion Forum 2024 di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Ia menjelaskan, 1 liter motor BBM bisa menempuh jarak hingga 35 kilometer (km) dengan emisi yang dikeluarkan mencapai 2,5 kilogram (kg). Sementara itu, 1 kWh motor listrik bisa menempuh jarak 35 km juga namun dengan emisi yang lebih rendah.

Dadan menyebut hal ini berdasarkan uji coba yang telah dilakukan sejauh 10.000 km dengan kondisi berboncengan. Dari sisi emisi, dengan jarak tempuh yang sama emisi yang dikeluarkan adalah 1 kilogram CO2.

"Saya kasih ilustrasi sederhana, seperti apa manfaat dari konsumen yang punya motor listrik. 1 liter motor bensin itu kan 35 kilometer bisa dimanfaatkan. Dia mengeluarkan emisi 2,5 kilogram CO2. Jadi 1 liter 2,5 kilogram. 1 liter kalau pakai pertamax harganya Rp 13.700, seperti itu angka keekonomiannya, "ujarnya.

"Kalau kita pakai motor listrik, 1 kWh itu, ini kami melakukan uji coba 10.000 kilometer dengan boncengan. 1 kWh itu 35 kilometer. 1 liter sama dengan 1 kWh," lanjut dia.

Dadan menjamin motor listrik bisa berumur panjang selama dirawat sesuai anjuran. Hal ini berdasarkan pengalaman pribadinya yang sudah memakai motor listrik selama beberapa tahun.

Simak Video: Wuih! Motor Listrik Ini Dapat Diskon Gede di GIIAS 2024

[Gambas:Video 20detik]

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan segera mengelola tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya akan mulai mengelola tambang pada Januari 2025.

Dia menyatakan pihaknya sudah resmi diberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tambang batu bara dari pemerintah. NU bakal mengelola tambang di Kalimantan Timur seluas 26 ribu hektare. Hal ini diungkapkan Yahya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Yahya menargetkan pihaknya akan mulai produksi di sekitar bulan Januari 2025 mendatang. Pihaknya perlu membuat dan mempersiapkan struktur perusahaan terlebih dahulu untuk melakukan pengelolaan tambang.

"Segera (berproduksi), karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari sudah bisa bekerja," tegas Yahya usai melakukan pertemuan dengan Jokowi, Kamis (22/8/2024).

"Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya," lanjutnya.

Dia menjelaskan izin tambang yang diberikan Jokowi berada di Kalimantan Timur, tepatnya di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare. Komoditas yang akan dikelola adalah batu bara.

Ketika ditanya berapa potensi produksinya, Yahya mengaku belum tahu. Pihaknya perlu melakukan penelitian lebih lanjut.

"Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare. Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor sehingga kita belum tahu semuanya berapa belum tahu. Sebagian kecil sekali. Kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi," ujar Yahya.

Simak Video 'PBNU Pastikan Punya Ikatan Historis dengan PKB!':

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan pihaknya sudah resmi diberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tambang batu bara dari pemerintah. NU bakal mengelola tambang di Kalimantan Timur seluas 26 ribu hektare.

Hal ini diungkapkan Yahya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang berikan konsesi sampai terbitnya IUP jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan," beber Yahya usai melakukan pertemuan, Kamis (22/8/2024).

Dia menjelaskan izin tambang yang diberikan Jokowi berada di Kalimantan Timur, tepatnya di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare. Komoditas yang akan dikelola adalah batu bara.

Ketika ditanya berapa potensi produksinya, Yahya mengaku belum tahu. Pihaknya perlu melakukan penelitian lebih lanjut.

"Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare. Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor sehingga kita belum tahu semuanya berapa belum tahu. Sebagian kecil sekali. Kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi," ujar Yahya.

Yahya menargetkan pihaknya akan mulai produksi di sekitar bulan Januari 2025 mendatang. Pihaknya perlu membuat dan mempersiapkan struktur perusahaan terlebih dahulu untuk melakukan pengelolaan tambang.

"Segera (berproduksi), karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari sudah bisa bekerja," tegas Yahya.

Koordinator Pelaksana Stranas PK sekaligus Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap, pihaknya kerap menerima keluhan dari pemerintah daerah (pemda) terkait pengelolaan tambang. Keluhan yang kerap diterima ialah terkait dengan bagian yang diterima pemda sedikit.

Padahal, pemda merasakan dampak langsung dari masalah tambang. Sebutnya seperti jalan yang rusak dan berdebu.

"Yang pertama dari KPK dari Stranas kita mendengar banyak keluhan dari pemerintah daerah bagaimana di sektor pertambangan, pemerintah daerah memang berdasarkan regulasi hanya kebagian sedikit," katanya dalam acara Penandatangan Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah di KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

"Yang jelas jalannya rusak, berdebu-debu, masyarakatnya protes tapi memang regulasi kita bilang sebagian besar itu di pusat," sambungnya.

Ia pun mengatakan, pemda Sulawesi Tenggara pernah datang ke KPK untuk mengeluh. Sulawesi Tenggara merupakan penghasil nikel, tapi pendapatan asli daerah (PAD)-nya sedikit.

Di saat yang sama, kata Pahala, BUMN juga mengeluhkan adanya oknum pemda yang merepotkan operasional BUMN. Salah satunya ialah oknum yang datang meminta sumbangan.

Sementara, ketika BUMN membutuhkan rekomendasi dari pemda dibuat lama dan tidak jelas.

"Kita dengar juga keluhan dari BUMN bahwa oknum-oknum pemda banyak juga ngrepotin operasional BUMN. Jadi lewat sumbangan itu masih lumayan, sekali-sekali datang. Tapi pokoknya kalau ada sedikit rekomendasi dibutuhkan dari pemda udah pasti habis di situ sudah pasti lama dan nggak jelas. Oleh karena itu kita bilang oknum-oknum yang begini menyusahkan BUMN pada operasional di lapangan," terangnya.

Lihat juga Video: Pekan Depan Hasto Siap Buka-bukaan di KPK Kasus DJKA

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Salah satu yang jadi sorotan adalah skema power wheeling, di mana pembangkit swasta bisa mentransfer energi listrik ke jaringan listrik negara yang dikelola PT PLN (Persero).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bachtiar optimistis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru dilantik, Bahlil Lahadalia, bakal mengutamakan kepentingan nasional dengan tidak mengimplementasikan skema power wheeling dalam RUU EBET.

"Ada kepentingan nasional yang harus dijaga pada sektor ketenagalistrikan dari pada sekadar menerapkan skema power wheeling. Salah satu kepentingan negara yang harus dijaga antara lain adalah keterjangkauan tarif listrik yang selama ini dikendalikan oleh negara," katanya Bisman dihubungi, Kamis (22/8/2024).

Bisman mengungkapkan, RUU EBET yang memuat power wheeling kurang berpihak pada kepentingan negara karena skema power wheeling memungkinkan transfer energi listrik dari pembangkit swasta langsung ke fasilitas milik negara. Hal itu dapat mengancam kedaulatan dan ketahanan energi nasional.

"Dampak dari skema ini adalah sulitnya negara mengendalikan tarif listrik. Padahal, saat ini, negara telah mampu menjaga ketersediaan, keandalan serta keterjangkauan tarif listrik di tingkat masyarakat," tegas Bisman.

Selain itu, papar Bisman, Menteri Bahlil perlu berhati-hati dalam menerapkan power wheeling dalam RUU EBET karena berpotensi melanggar konstitusi dan mendorong liberalisasi sistem ketenagalistrikan.

Apalagi Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa skema power wheeling inkonstitusional. Keputusan tersebut dituangkan dalam putusan nomor 111/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa unbundling dalam sektor kelistrikan tidak sesuai dengan UUD 1945.

Putusan MK tersebut secara tegas mengukuhkan peran negara dalam menguasai sektor kelistrikan di Indonesia. "RUU EBET seharusnya dirancang untuk memperkuat kedaulatan negara atas energi baru dan terbarukan," tegas Bisman.

Namun demikian, Bisman mengakui bahwa peran swasta dalam sektor energi perlu ditingkatkan, Bisman berpendapat bahwa langkah tersebut tidak harus dilakukan melalui skema power wheeling.

"Memberikan insentif atau kemudahan perizinan saja sudah cukup tanpa perlu menggunakan skema power wheeling," tegasnya.

Tak terasa, 22 tahun sudah sektor industri hulu migas telah berkontribusi bagi perekonomian nasional. Mulanya pada 16 Juli 2002 silam, sektor ini dikawal oleh lembaga khusus yang dibentuk pemerintah yakni Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi BP MIGAS).

Kala itu, tugas utama BP Migas adalah membina dan mengawasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia.

Kemudian, lahir Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menggantikan BP Migas.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Meski sempat berganti nama, misi utama lembaga ini masih sama yakni menjaga agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lebih dari Sekadar Minyak dan Gas

Tentu tak berlebihan bila sektor ini mendapat pengawalan khusus. Hal ini karena industri hulu migas mempunyai keterkaitan yang luas terhadap banyak sektor industri yang tak hanya terpaut pada sektor energi saja. Rupanya, industri hulu migas memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam industri petrokimia.

"Oil and gas is not only for energy, but also for petrochemicals. So, I do believe that there will be no sunset for the oil and gas industry," kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam acara 22 Tahun Mengelola Hulu Migas, beberapa waktu lalu.

Produk hasil pertambangan minyak dan gas memang merupakan sumber utama bahan baku untuk produksi petrokimia. Industri hulu migas berperan untuk mengekstraksi minyak bumi dan gas alam dari bawah permukaan bumi dan mengolahnya menjadi produk yang siap digunakan.

Setelah bahan baku diekstraksi dan diproses oleh industri hulu migas, bahan baku itu kemudian diolah menjadi berbagai macam produk petrokimia seperti bahan plastik, serat sintetis, bahan kimia, pupuk, kosmetik, dan berbagai bahan kimia lainnya.

Dari sana bisa terlihat bagaimana industri hulu migas punya nilai strategis yang sangat penting dalam industri petrokimia dan dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga bahan baku serta kemampuan industri petrokimia untuk memenuhi permintaan pasar.

Mengingat strategisnya sektor tersebut, apa jadinya bila industri hulu migas tidak dikawal dengan serius?

Dalam memastikan kelangsungan industri tersebut, SKK Migas punya peran yang tak kalah penting dengan turut mendukung upaya pemerintah memberikan insentif bagi industri petrokimia di daerah penghasil gas. Langkah ini bertujuan untuk mendorong monetisasi potensi gas bumi.

Salah satu insentif yang diberikan pemerintah untuk mendukung penyerapan gas oleh industri petrokimia adalah insentif untuk gas yang sedang dikembangkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) Genting Oil Kasuri Pte Ltd di Papua Barat.

Dengan insentif yang diberikan pemerintah, Kontraktor KKS (sebagai produsen) dapat menyesuaikan harga gas dari US$ 5 per MMBTU menjadi US$ 4 per MMBTU sehingga dapat diserap oleh produsen pupuk dan metanol yang akan beroperasi di wilayah tersebut.

Sumbangan Sektor Hulu Migas ke Penerimaan Negara

Di sektor industri hulu migas sendiri, peran SKK Migas bisa dibilang cukup krusial. Setidaknya, hulu migas sudah berkontribusi pada penerimaan negara sebesar Rp 5.045 triliun dalam 22 tahun terakhir. Migas menjadi sumber penerimaan negara terbesar setelah pajak.

Capaian itu tak lepas dari peran aktif SKK migas utamanya dalam rangka menjaga ketahanan energi dengan terus mendorong produksi guna mengejar target produksi 1 juta barel di tahun 2030.

Dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Jakarta, Rabu (14/8/2024), Dwi mengungkap bawa sejumlah langkah telah ditempuh dalam rangka mengejar target tersebut, salah satunya ialah mendorong investasi. Pada tahun ini, pihaknya menargetkan investasi di hulu migas US$ 16,1 miliar.

"Peningkatan investasi untuk tahun 2024 ini, kita menargetkan nilai investasi sebesar US$ 16,1 miliar atau Rp 242 triliun, yang artinya terjadi peningkatan investasi sebesar 17% dibandingkan tahun 2023 yang lalu, yang tercatat sebesar US$ 13,7 miliar atau sebesar Rp 206 triliun," katanya dalam kesempatan tersebut.

Selanjutnya, pihaknya mendorong pengeboran sumur pengembangan secara masif. Pada tahun ini, ia menargetkan pengeboran sebanyak 932 sumur atau naik 388% dari realisasi tahun 2020 yang hanya 240 sumur.

Lanjutnya, pada tahun 2029 nanti akan ada 141 proyek dengan total investasi US$ 36,25 miliar atau setara Rp 543 triliun. Proyek itu terdiri dari 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi US$ 32,47 miliar atau sebesar Rp 487 triliun. Kemudian, 135 proyek non PSN dengan nilai total investasi US$ 3,78 miliar atau sebesar Rp 57 triliun.

Sementara, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, rantai pasok yang efektif dan efisien merupakan landasan keberhasilan industri hulu migas. Pihaknya ingin memastikan rantai pasok tidak hanya tangguh dalam menghadapi ketidakpastian, tapi juga fleksibel dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar global dan domestik.

Oleh karena itu, beberapa hal perlu dipastikan, antara lain mengadaptasi teknologi modern.

"Transformasi digital dalam manajemen rantai pasokan, seperti penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan proses," katanya.

Kemudian, meningkatkan kapasitas nasional. Dia mengatakan, pengembangan industri pendukung dalam negeri akan memperkuat ketahanan rantai pasok dengan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dan mempercepat ketersediaan barang dan jasa.

"Pengembangan kapasitas nasional juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara kita, karena rantai pasokan industri kita memerlukan kapasitas nasional yang lebih besar dari apa yang telah kita capai saat ini," ujarnya.

Poin penting selanjutnya ialah mendorong kolaborasi. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah, kontraktor, dan pelaku industri sangatlah penting.

"Dengan membangun kemitraan yang solid, kita dapat menciptakan ekosistem rantai pasok yang lebih baik dan saling mendukung," ujarnya.

"Poin terakhir yang perlu ditekankan adalah inovasi dan riset. Penelitian dan pengembangan bersama akan membantu terciptanya solusi inovatif untuk mengatasi tantangan dan meraih peluang baru. Inovasi adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global," sambungnya.

Perlu Dukungan Infrastruktur

Industri hulu migas tentu tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan sektor lain seperti pembangunan infrastruktur migas untuk menyerap produksi yang sudah dilakukan para kontraktor migas.

Founder & Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan optimalisasi blok-blok besar seperti Blok Cepu dan Blok Rokan bisa menjadi andalan untuk mempertahankan produksi migas nasional.

"Di samping itu tentu perlu percepatan operasi blok-blok baru yang besar seperti Blok Andaman dan Blok Masela. Termasuk dukungan terhadap proyek Indonesia Deepwater Development/IDD," kata Pri Agung.

Ia mengatakan, selama ini kinerja SKK Migas serta KKKS dalam mengawal operasional sektor hulu migas sudah maksimal. Hanya saja, tantangan terbesar adalah menemukan lapangan baru sekaligus mempercepat operasinya.

Tambahan produksi dari pengembangan baru akan sangat membantu peningkatan produksi. Salah satu contohnya adalah produksi perdana Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur pada 9 Agustus 2024 yang mampu memberikan tambahan produksi hingga 13.300 barel minyak.

Setelah melakukan pengeboran sejak April 2024 di BUIC, ditemukan kolom minyak yang diperkirakan bisa memproduksi hingga 42,92 juta barel minyak.

Produksi BUIC ini semakin menambah jumlah proyek hulu migas yang onstream tahun ini menjadi sembilan proyek dari 15 proyek yang ditargetkan. Sebelum BUIC, sudah ada delapan proyek hulu migas lain yang onstream dengan total belanja modal (capital expenditure) yang digelontorkan mencapai US$ 87,56 juta.

Data SKK Migas mencatat, kedelapan proyek yang sebelumnya telah onstream adalah Proyek Gas SWPG Debottlenecking (21 April 2024), Proyek Gas Bekapai Artificial Lift (24 Mei 2024), Proyek Minyak OPL Main (29 Mei 2024), Proyek Gas AFCP (11 Juni 2024), Proyek minyak Flowline ASDJ-116X (16 Juni 2024), Proyek Gas Peciko 8B (18 Juni 2024), Fasilitas Kompresor South Sembakung (19 Juni 2024), dan Proyek Gas Dayung Facility Optimization (30 Juni 2024).

Pri Agung mengungkapkan untuk mendorong percepatan produksi blok-blok migas besar, pemerintah juga perlu memberikan dukungan infrastruktur yang memadai. Hal ini untuk memastikan distribusi hasil produksi, khususnya gas mampu terserap dengan baik.

"Contohnya pemerintah perlu menggenjot infrastruktur agar gas yang ada di Jawa Timur bisa mengalir ke Jawa Tengah hingga Jawa Barat agar bisa diserap secara optimal oleh industri," tutupnya.

Lihat juga Video: Warga Kembali Desak KPK Cek Dugaan Korupsi PD Migas Kota Bekasi

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah tengah menyusun peta jalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sebanyak 13 PLTU direncanakan dipensiunkan dini dengan berbagai pertimbangan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, mengatakan saat ini pemensiunan dini pembangkit batubara masih berpedoman pada regulasi yang ada yakni Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Pertimbangan pemerintah untuk memensiunkan PLTU berada pada regulasi tersebut.

"Di situ kan (Perpres 112 Tahun 2022) ada beberapa kriteria yang diatur misalnya umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi itu dilihat kita mendaftar dari umur, dari kinerja, dari emisinya semua, jadi kita udah ada daftarnya tuh yang 13 PLTU itu," ujar Dadan dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Kamis (22/8/2024).

Dadan kemudian menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus mencari dukungan untuk memensiunkan dini PLTU yang sesuai kriteria. Hal ini agar pemensiunan tidak menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik.

Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak diperlukan termasuk dari negara-negara karena status program pemensiunan sebagai komitmen bersama. "Ini komitmen bersama ya, dukungan. Jadi mana support-nya dari negara maju, dari luar, yang bisa membuat kita bisa menjalankannya itu menjadi lebih sesuai dengan kemampuan kita," lanjutnya.

Dadan tidak mengungkap nama 13 PLTU yang bakal dipensiunkan, dia juga tidak menjelaskan kapan 13 PLTU tersebut dipensiunkan.

Namun dalam pelaksanaannya, Dadan mengatakan pemerintah tetap mengacu kepada Perpres 112/2022 dan pertimbangan keekonomian PLTU itu sendiri.

"13 PLTU dengan total kapasitas 4,8 GW seluruhnya milik PLN, saat ini kita belum menentukan ini harus dipensiun dininya kapan? Itu belum. Karena itu nanti basisnya kepada keekonomian," ujar dia.

Sebagai informasi, program pensiun dini PLTU bertujuan untuk mempercepat transisi energi dari sumber daya fosil, khususnya batu bara, menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dengan melakukan pensiun dini pada PLTU, pemerintah berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Implementasi program pensiun dini PLTU melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan listrik, dan lembaga keuangan.

Simak juga Video: KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PLTU di Sumbagsel

[Gambas:Video 20detik]

PT Pertamina (Persero) dan subholdingnya kembali menandatangani kerja sama dengan perusahaan-perusahaan global asal Jepang. Penguatan kerja sama ini dilakukan dalam acara 2nd Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting 2024.

Beberapa perusahaan yang dimaksud antara lain Japan International Cooperation Agency (JICA), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC), MARUBENI, Japan Petroleum Exploration Company Limited (JAPEX), dan Toyota Tsusho Indonesia. Adapun kerja sama ini dilakukan untuk mencapai target pemerintah mewujudkan Net Zero Emission (NZE) 2060.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan AZEC menjadi forum pertemuan antara institusi pemerintah, para pemimpin industri, dan pakar yang berperan penting dalam energi terbarukan dan praktik berkelanjutan di semua sektor di dunia.

"Forum AZEC ini fokus pada pembangunan berkelanjutan dan mendorong agenda NZE. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mitra dan pemangku kepentingan yang telah mewujudkan inisiatif ini. Keputusan dan keahlian yang terjalin ini sangat berharga untuk memulai inisiatif ini bersama-sama," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Senada, Menteri Investasi RI Rosan Perkasa Roeslani menambahkan kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang adalah salah satu landasan utama untuk mendorong rendah karbon ekosistem bisnis di Indonesia selaras dengan Target NZE Indonesia tahun 2060.

Penandatanganan kerja sama ini dinilai memperkuat kesepakatan sebelumnya dalam berbagai bidang, antara lain mengenai potensi kolaborasi di era transisi energi, asuransi perdagangan dan fasilitas kredit, pembangkit Geothermal, pengukuran dan kualifikasi emisi Metana di Lapangan Donggi Matindok dan JOB Tomori, penyuntikan CO2 CCUS-EOR di lapangan Sukowati (phase 2), dan produksi bioenergy dengan menerapkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture & Storage) di area Sumatera Selatan.

Kegiatan penandatanganan tersebut dihadir Emma Sri Martini (Direktur Keuangan Pertamina), A. Salyadi Saputra (Direktur Strategi, Portofolio, & Pengembangan Usaha (SPPU) Pertamina), Takeda Sachiko (JICA), Kazuki Hondo (NEXI), Wataru Ikushima (MARUBENI), Tomomi Yamada (JAPEX), dan Hiroyuki Mori (JOGMEC).

Sejumlah manajemen Pertamina dan Subholding turut hadiri antara lain Oki Muraza (Senior Vice President of Technology Innovation), Chalid Said Salim (Direktur Utama Pertamina Hulu Energi), Julfi Hadi (Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy), Muhamad Arifin (Direktur Region 4 Pertamina EP), Andry (General Manager JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi), dan Zulfikar Akbar (GM Zone 11 Pertamina EP).

Di ajang 2nd AZEC Ministerial Meeting 2024 yang melibatkan pemimpin perusahaan energi internasional, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini menegaskan komitmen Pertamina untuk mendukung pemerintah mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Ia berharap kolaborasi dengan perusahaan internasional dari Jepang dapat mempercepat pencapaian target tersebut.

"Kami memiliki tujuan yang sama dalam mengurangi emisi karbon dengan menggali potensi dan peluang kerja sama untuk menghasilkan energi hijau dan bebas karbon," ujar Emma.

Ia mengungkapkan sesi penandatanganan Pertamina dan seluruh perusahaan Jepang tersebut berlangsung sebelumnya di Grha Pertamina pada Selasa (20/8) dan resmi diumumkan ke publik pada 2nd AZEC Ministerial Meeting 2024, Rabu (21/8).

Emma menambahkan kerja sama dengan perusahaan Jepang ini merupakan langkah nyata Pertamina dalam memimpin transisi energi di Indonesia. Berbagai inisiatif transisi energi telah dijalankan pihaknya, antara lain peningkatan energi panas bumi, pengembangan green energy, komersialisasi hydrogen, pengembangan biorefinery, penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon hingga pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.

"Pertamina akan berkolaborasi dengan perusahaan nasional dan global untuk mendukung dekarbonisasi dan transisi energi di Indonesia sekaligus menciptakan bisnis baru yang lebih berkelanjutan," tandasnya.

Lebih lanjut, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan sinergi Pertamina dengan berbagai perusahaan Jepang ini menunjukkan komitmen untuk mendorong tercapainya target NZE Pemerintah Indonesia dengan lebih cepat.

"Pertamina memiliki berbagai program energi hijau dan dekarbonisasi. Dengan adanya kerja sama, cita-cita dalam pengembangan energi hijau dan dekarbonisasi akan berjalan lebih cepat dan lebih efektif untuk memperoleh target NZE," tuturnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Sustainability di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Simak juga Video: Pertamina Gelorakan Revolusi Teknologi Ramah Iklim

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sebanyak 34 proyek akan didanai oleh Jepang. Hal itu diungkap Airlangga usai menghadiri Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting.

"Jadi pertama ini adalah AZEC Ministerial Meeting yang kedua. Dan kali ini adalah ada shortlist dari 78 proyek di negara Asia yang akan di-support oleh financing dari Jepang, dari JBIC. Dan Indonesia adalah mempunyai shortlist terbesar yaitu 34 proyek," kata Airlangga di St Regis Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Ia mengungkapkan, proyek yang akan didukung antara lain 15 pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Dia mengatakan, Jepang mengusulkan tambahan yakni proyek PLTP Sarulla.

"Nah proyek yang sudah didukung, geothermal kita ada 15 proyek dan salah satu yang dibahas tadi adalah yang sudah kita putuskan dan Jepang juga tadi mengusulkan tambahan dari proyek Sarulla," ujarnya.

Kemudian, ada proyek pengolahan sampah menjadi energi di Legok Nangka, di Jawa Barat. Lalu, ada juga pengembangan lahan gambut (peatland).

"Jadi kemudian yang kedua, kita sudah bicara waste to energy itu yang di Jawa Barat, Legok Nangka. Kemudian juga kita mendorong pilot proyek daripada pengembangan peatland dengan Sumitomo Forestry di mana seluruh perizinannya sudah tersedia tinggal komersialisasi dan ini akan menjadi percontohan bagaimana mengelola kawasan gambut di Kalimantan Tengah dan dengan prototipe ini selesai, ke depan kita berharap pengembangan food crop juga bisa dimungkinkan," paparnya.

Berikutnya ada pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Ia menjelaskan, saat ini ada proyek PLTA Kayan yang akan menghasilkan listrik hingga 9.000 megawatt (MW).

"Kemudian juga dikembangkan yang berbasis hydro. Hydro ini di Kayan Hydro itu diharapkan bisa memproduksi sampai dengan 9 ribu megawatt atau 9 gigawatt dan ini akan dikaitkan dengan industri turunannya termasuk hydrogen dan ammonia," ungkapnya.

Tak cuma itu, Airlangga menyebut proyek yang bakal didanai mencakup Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), serta blue ammonia dan hydrogen. "Salah satu blue ammonia yang pertama akan dibangun di kawasan Pupuk Iskandar Muda atau Special Economic Zone Aceh yang diharapkan bisa membuat the first blue ammonia," katanya.

Bukan hanya itu, Airlangga juga menyebut proyek transmisi listrik Jawa dan Sumatera. Dia menambahkan, proyek transmisi ini menjadi bagian dari sistem transmisi di ASEAN.

"Nah kemudian juga proyek lain seperti misalnya transmission line antara Jawa dengan Sumatera ini menjadi bagian daripada transmission line di Asia ataupun di ASEAN. ASEAN Power Grid itu menjadi prioritas tadi juga saya sampaikan bahwa grid listrik ini tidak hanya di Jawa Sumatera tapi konektif nyambung dengan Kepulauan Riau dan Batam, Bintan, Karimun ini menjadi salah satu juga proyek yang nanti solar panelnya sudah akan di-offtake oleh Singapura," terangnya.

Airlangga belum mengungkap nilai pembiayaan yang akan dikucurkan Jepang. Dia menyebut, saat ini tengah melakukan pendataan proyek.

"Ya kita sedang list. Tetapi ini bukan hanya dari Indonesia tetapi dari di seluruh negara Asia ini ada 78 proyek. Itu bervariasi. Sudah ada sih listnya," ungkapnya.

Simak Video: Jokowi Sebut Investasi ke IKN Sudah 56,2 T, 55 Bangunan Groundbreaking

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara mengenai rencana pengaturan BBM subsidi. Terkait hal tersebut, Airlangga mengatakan, Kementerian ESDM perlu melakukan persiapan mengenai hal tersebut.

"Ya itu kan sekarang kita lihat Kementerian ESDM perlu menyiapkan untuk itu," katanya di St Regis Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Saat ditanya kapan pengaturan itu berlangsung, Airlangga mengatakan, pergantian Menteri ESDM baru saja terjadi. Ia pun hanya meminta untuk menunggu.

"Ya ini kan kita lihat baru ada transisi Menteri ESDM, kita tunggu saja," katanya.

Untuk diketahui, wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 sempat membuat publik heboh. Namun, kabar tersebut telah ditepis Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya belum ada satupun rapat membahas kebijakan tersebut beberapa waktu ke belakang.
Jokowi mengatakan sampai saat ini pun dirinya belum terpikir untuk mendorong kebijakan pembatasan subsidi BBM secepat itu.

"Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7) lalu.

Simak Video: Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

[Gambas:Video 20detik]

PT PLN (Persero) telah menyediakan layanan pengisian token listrik prabayar yang dikonversikan ke dalam kilowatt hour (kWh) sesuai tarif listrik yang berlaku. Langkah ini dapat membantu pelanggan PLN agar tidak perlu membayar tagihan listrik bulanan.

Untuk mengisi pulsa listrik, detikers dapat membelinya sesuai nominal yang diinginkan, mulai dari Rp 20.000 hingga Rp 10.000.000. Namun, perlu diingat bahwa angka yang terdapat di kWh meter besarannya bukan rupiah, melainkan kWh.

Lantas, 1 kWh berapa rupiah? Simak rinciannya serta tarif listrik per kWh terbaru 2024 dalam artikel ini.

1 kWh Berapa Rupiah? Ini Cara Menghitungnya

Dilansir laman resmi PLN, tarif listrik per kWh dapat berbeda-beda tergantung dari jenis pelanggan, barik dari sektor rumah tangga atau industri. Tarif listrik juga diatur berdasarkan kategori pelanggan dan jumlah pemakaian listrik.

Oh ya, tarif listrik juga bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai kebijakan PLN dan pemerintah. Saat ini, PLN telah membuat rincian tarif listrik untuk pelanggan non subsidi yang terbagi menjadi 13 golongan.

Nah, ke-13 golongan tersebut memiliki tarif listrik per kWh yang berbeda-beda. Sampai Agustus 2024, patokan tarif listrik 1 kWh berapa rupiah untuk pelanggan non subsidi yaitu:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, seharga Rp 1.352 per kWh.
2. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh.
3. Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh.
4. Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, seharga Rp 1.699,53 per kWh.
5. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, seharga Rp 1.699,53 per kWh.
6. Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, seharga Rp Rp 1.444,70 per kWh.
7. Golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh.
8. Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh.
9. Golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh.
10. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA - 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh.
11. Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh.
12. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, seharga Rp 1.699,53 per kWh.
13. Golongan L/TR, TM, TT, seharga Rp 1.644,52 per kWh.

Selain mengacu pada tarif listrik, terdapat aspek lain yang menjadi komponen dasar perhitungan, yakni pajak penerangan jalan (PPJ) yang jumlahnya bervariasi dan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah setempat. Untuk kisaran besaran PJJ antara 3-10%.

Agar tidak bingung, simak contoh simulasinya di bawah ini:

Budi tinggal di Jakarta dan ingin membeli pulsa listrik sebesar Rp 100.000 dengan penggunaan daya 1.300 VA. Jika PPJ Jakarta sebesar 3 persen, maka perhitungannya sebagai berikut:

• Harga token listrik: Rp 100.000
• PPJ Jakarta 3%: Rp 3.000
• Tarif dasar listrik: Rp 1.444,70

Besaran token yang didapat:
(Rp 100.000 - Rp 3.000) / Rp 1.444,70 = 67,14 kWh

Jadi, dengan membeli pulsa listrik sebesar Rp 100.000 untuk golongan pelanggan 1.300 VA non subsidi di Jakarta, maka daya listrik yang didapat oleh Budi sebesar 67,14 kWh.

Tarif Listrik per kWh Agustus 2024 Tidak Berubah

Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik yang berlaku untuk 13 golongan pelanggan non subsidi pada kuartal III 2024 atau Juli-September tidak mengalami perubahan. Dengan begitu, tarif listrik untuk kuartal III 2024 tetap sama dengan kuartal II atau yang berlaku pada April-Juni.

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non subsidi dapat dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA).

"Berdasarkan empat parameter (kurs, ICP, inflasi dan HBA) seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun untuk menjaga daya saing dan mengendalikan inflasi, Pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dilansir situs Kementerian ESDM.

Demikian penjelasan mengenai 1 kWh berapa rupiah serta rincian tarif listrik per kWh terbaru Agustus 2024. Semoga artikel ini dapat membantu detikers.

Tarif Listrik per Juni 2024 Tak Alami Kenaikan, Ini Rinciannya...

Tarif Listrik per Juni 2024 Tak Alami Kenaikan, Ini Rinciannya...

PT Kayan Hydro Energy (PT KHE) bakal merealisasikan pembangunan bendungan PLTA Kayan Cascade di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Proyek ini dinilai penting dalam mendukung transisi energi Indonesia dari fosil ke energi hijau.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan sendiri digadang-gadang menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara.

"Proyek ini sangat penting untuk Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan transisi energi dari fosil ke energi hijau. Kami dari Kayan Hydro Energy berkomitmen untuk merealisasikan proyek ini secepatnya sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia," kata Eko Permanahadi, perwakilan holding perusahaan yang menaungi PT KHE, dikutip Selasa (20/8/2024).

Eko menegaskan bahwa tujuan dari forum ini untuk membangun kemitraan setara dengan pihak Jepang. "Kami berada dalam posisi yang sama dengan mereka. Bukan hanya sekadar mencari investor, tapi kami juga berinvestasi dan berkomitmen dalam proyek ini," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Edi Prio Pambudi menekankan bahwa perizinan bukanlah masalah utama dalam proyek ini, melainkan pengelolaan Sungai Kayan yang menjadi sumber energi PLTA tersebut.

"Pengelolaan Sungai Kayan sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami tidak ingin sungai ini dikendalikan oleh pihak luar," tegasnya.

Sedangkan, Komite Eksekutif PT KHE Steven Kho menjelaskan bahwa perizinan untuk proyek PLTA Kayan Cascade cukup kompleks dan berlapis karena belum ada preseden proyek sebesar ini di Indonesia maupun Asia Tenggara.

"Proses perizinan sangat panjang, dengan lebih dari 60 izin yang diperlukan, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan," ujarnya.

Steven menambahkan bahwa kendala terbesar adalah memastikan proyek ini tetap berada di bawah kendali Indonesia. "Meskipun sulit, pemerintah dan PT KHE terus berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pengendali utama dalam proyek ini," lanjutnya.

Edi Prio Pambudi kembali menegaskan pentingnya menjaga kepemilikan Sungai Kayan. "Kita tidak ingin mengulang trauma masa lalu di mana kontrol atas sumber daya penting jatuh ke tangan pihak luar. Pemerintah akan terus mendukung dan mendampingi KHE dalam proyek ini untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan berdaulat," tutupnya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, proyek PLTA Kayan Cascade diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.