Ekonom senior Faisal Basri menduga pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia menyebut tanda-tanda itu terlihat dari pengumuman pemerintah tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Faisal Basri mengatakan tanda BBM subsidi mau dinaikkan juga terlihat dari subsidi energi yang bengkak. Hal ini melihat beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Ya kan sudah mulai, artinya pemerintah nggak mampu lagi menahan subsidi untuk tidak dinaikkan," kata Faisal ditemui di kawasan Gedung DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Faisal mengatakan harga minyak dunia saat ini masih stagnan di US$ 80. Meski begitu, dia menduga pemerintah mengantisipasi harga minyak bisa naik lebih tinggi di tengah nilai tukar rupiah yang tengah melemah.

"Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi yaitu Pertalite dan Solar," tuturnya.

Selain itu, kata Faisal Basri, ciri-ciri lain BBM subsidi mau naik seperti antrean yang panjang di SPBU.

"Kan sudah biasa, sebelum naik kan antrean panjang dulu. Kan sudah nggak kuat lagi dan dana kompensasinya gelembung," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi diharapkan dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak.

Luhut menyebut saat ini PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha sedang menyiapkan agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan. Ia pun berharap mulai 17 Agustus 2024 pembatasan BBM bersubsidi dapat direalisasikan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran) itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin, kita hitung di situ," kata Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi, Selasa (9/7).

Simak juga Video 'Harga BBM Naik Setelah Ditahan Sampai Juni? Ini Kata Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri BUMN Erick Thohir mendukung rencana pengaturan pembelian BBM subsidi melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191. Tak cuma BBM, Erick juga mendukung pengaturan pembelian LPG subsidi.

Hal ini mengingat, impor LPG semakin besar."Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Dan ini yang kita harus benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran," katanya di Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Sejalan dengan itu, pihaknya juga mendorong penggunaan bioetanol melalui implementasi Perpres 40 Tahun 2023. Menurutnya, bioetanol menjadi salah satu solusi pemenuhan energi dalam negeri.

Dia mengatakan, pemerintah tak ingin terus-menerus impor minyak mentah. Di sisi lain, Indonesia merupakan pasar untuk mobil listrik dan mobil untuk bahan bakar.

Dengan penggunaan bioetanol, kata dia, maka Indonesia menggunakan bahan bakar yang lebih bersahabat.

"Karena ke depan, Indonesia kan policy tidak mau terlalu banyak impor crude oil, tetapi dengan ada 50% marketnya EV, dan 50% combustion engine atau mobil yang kita kenal, tetapi di situ lebih friendly penggunaan BBM-nya, apalagi kita punya gula, punya sawit, itu kan sesuatu yang bagus," ungkapnya.

Dia mengatakan, pihaknya mendukung rencana jangka panjang pemerintah untuk mengatur pembelian BBM subsidi hingga penggunaan bioetanol.

"Karena itu, kami dari BUMN sangat mendorong rencana jangka panjang pemerintah dari seluruh kementerian, apakah Perpres 191, 40, dan lain-lain, supaya tadi kita bisa lebih efisien, tepat sasaran, dan sisa-sisa dana ini bisa digunakan untuk program lain yang bisa membantu juga pengembangan manusianya kita," ungkapnya.

Realisasi program subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLB) tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Di pertengahan tahun 2024, realisasi subsidi motor listrik melebihi dua kali lipat dibanding keseluruhan di tahun 2023.

Dilihat detikcom di laman sisapira.id, Rabu (10/7/2024), unit kendaraan yang sudah diterima masyarakat mencapai 39.959. Rinciannya, 15.144 sedang dalam proses pendaftaran, 772 terverifikasi, dan 24.042 tersalurkan.

Proses pendaftaran maksudnya adalah sedang menunggu penerbitan STNK dan TNKB. Status terverifikasi adalah proses verifikasi kesesuaian data transaksi penjualan (biodata konsumen, STNK dan TNKB).

Sementara status tersalurkan adalah telah dilakukan penggantian potongan harga dari Pemerintah ke Perusahaan Industri. Adapun Kementerian Perindustrian menargetkan realisasi tahun ini mencapai 50.000 motor listrik.

Sebagai perbandingan, jumlah motor listrik yang tersalurkan di tahun 2023 melalui program ini adalah 11.532 unit. Masyarakat yang membeli motor listrik dengan sejumlah ketentuan akan mendapat potongan harga Rp 7 juta.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menargetkan kuota bantuan pembelian 50.000 unit KBLBB roda dua bisa tercapai pada Agustus 2024.

"Melihat tren penjualan motor listrik pada periode Januari-Mei 2024, Kementerian Perindustrian menargetkan kuota bantuan pembelian 50.000 unit KBLBB roda dua bisa tercapai pada Agustus atau awal September mendatang," ujar Antoni dikutip dari Antara, Selasa (28/5/2024).

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyelesaikan penyidikan terhadap tersangka YH, WNA China dan lain-lain yang melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tahapan penyidikan ini selesai dengan diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta.

Tahap selanjutnya PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan kepada JPU Kejaksaan Negeri Ketapang yang didampingi JPU Kejaksaan Agung.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengapresiasi upaya PPNS Ditjen Minerba di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum dengan baik.

"Upaya penegakan hukum ini menjadi pelajaran prestasi bersama dan ke depan perlu dilaksanakan di lokasi lainnya yang memerlukan penegakan hukum," ujar Sunindyo dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (10/7/2024).

Upaya yang dilakukan PPNS Ditjen Minerba dan tim ini juga didukung Kejaksaan Negeri Ketapang dan berjanji segera melimpahkan perkara ini untuk disidangkan.

"Kejaksaan Agung mendukung penegakan hukum yang dilakukan PPNS KESDM. Kejari Ketapang selanjutnya akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk segera disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan.

Perwira Urusan Subbagian Penelitian Perkara, Bagian Pengawasan Penyidikan, Kompol Edi Kusyana menyatakan jika tim PPNS Ditjen Minerba menyelesaikan kasus ini bekerja sama dengan Biro Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Badan Resimen Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejaksaan Agung. Edi berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik dalam mengungkapkan perkara-perkara penegakan hukum pertambangan mineral dan batubara.

Sebagai informasi, PPNS Ditjen Minerba telah melakukan serangkaian kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan kegiatan pertambangan bijih emas secara illegal dengan metode tambang dalam yang dilakukan di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik, koli untuk melebur emas, cetakan bullion grafit, exhaust/kipas hisap, bahan kimia penangkap emas, garam, kapur dan peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan, namun pelaksanaan kegiatan di tunnel yaitu melaksanakan blasting/pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalam tunnel). Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas.

Dalam kasus ini, tersangka YH berperan sebagai pimpinan penambangan di bawah tanah (underground mining) di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampaim Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2024. Kegiatan penambangan tanpa izin ini mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sebesar lebih kurang 774.200 gram atau 774,2 kg dan cadangan perak lebih kurang 937.700 gram atau 937,7 kg.

Sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tersangka terancam hukuman kurungan pidana selama-lamanya 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Perkara ini akan dikembangkan lebih lanjut secara paralel, bersamaan dengan tindak lanjut kasus oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.

Pembelian BBM subsidi bakal dibatasi dan tidak untuk semua orang mulai 17 Agustus 2024. Hal ini diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurutnya pemerintah sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

Dia bilang 17 Agustus 2024 ini pemberian BBM subsidi dengan harga murah tak lagi bisa sembarangan. Penerapan pembelian BBM sesuai penerima akan diterapkan.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," ungkap Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Sejauh ini BBM yang disubsidi pemerintah dan dialirkan Pertamina adalah jenis solar dan Pertalite. Sementara jenis Pertamax sengaja ditahan harganya dengan kompensasi kepada Pertamina.

Pertamina buka suara soal wacana yang digulirkan Luhut. Sejauh ini perusahaan menyatakan urusan penyaluran BBM subsidi adalah wewenang pemerintah. Pihaknya sebagai operator hanya menjalankan arahan dari pemerintah untuk menyalurkan BBM Subsidi.

"BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah dan Pertamina sebagai operator menjalankan arahan pemerintah," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi detikcom.

Bensin Diganti Bioetanol

Lebih lanjut, masalah penggunaan BBM, Luhut juga mengatakan pemerintah berencana untuk mendorong penggunaan bioetanol secara luas. Hal ini tentu akan mengurangi impor minyak yang cukup membebankan anggaran negara. Selain itu, bioetanol bisa juga mengurangi polusi udara.

"Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya. Kita mau sulfurnya itu 50 lah," sebut Luhut.

"Nah ini sekarang lagi di proses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," kata Luhut.

Menurut Luhut, lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor, salah satunya adalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis. Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat," beber Luhut.

Saksikan Live DetikPagi:

Produksi minyak Indonesia semakin menyusut. Sampai semester I-2024 atau Juni capaian lifting minyak Indonesia baru 561 ribu barel per hari (bph), lebih rendah dari target produksi minyak tahun ini yang sebesar 635 ribu bph.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan produksi minyak mentah siap jual (lifting) Indonesia hingga semester I-2024 belum mencapai target. Dalam hal ini SKK Migas diharapkan dapat menggenjot produksi di semester II-2024.

"Lifting minyak kita selalu di bawah asumsi APBN, sekarang di 561 (ribu bph). Mungkin SKK Migas akan melakukan peningkatan di semester II-2024," ujar Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, dikutip Selasa (09/07/2024).

Produksi lifting minyak Indonesia menurun antara lain karena penghentian produksi sumur minyak yang tidak direncanakan (unplanned shutdown) akibat bencana seperti kebanjiran dan kebakaran. Kemudian belum tersambungnya infrastruktur pipa gas di beberapa wilayah, serta rendahnya permintaan gas dari dalam dan luar negeri.

Pemerintah memproyeksikan lifting minyak pada semester II-2024 akan berada di kisaran 580-609 ribu bph. Dengan demikian outlook lifting minyak hingga akhir tahun 2024 diperkirakan masih di bawah target awal.

Begitu juga dengan penyaluran lifting gas. Hingga semester I-2024 baru mencapai 918 ribu barel setara minyak per hari (boepd), lebih rendah dari target dalam APBN 2024 yang sebesar 1,033 juta boepd.

Lifting gas pada semester II-2024 diperkirakan sebesar 975 ribu hingga 1,007 juta boepd. Dengan demikian, rata-rata lifting gas pada 2024 ini seminar 943 ribu boepd sampai 1,007 juta boepd.

"Upaya untuk mengoptimalkan lifting semester II di antaranya pengoptimalan eksploitasi giant fields yang telah beroperasi dan percepatan proses Enhanced Oil Recovery (EOR)," tuturnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya mendorong agar penggunaan bioetanol lebih masif di Indonesia. Kalau perlu, Luhut bilang bioetanol bisa menggantikan bensin BBM.

Luhut mengatakan bioetanol sendiri memiliki kandungan yang lebih ramah lingkungan untuk digunakan. Menurutnya bila kandungan sulfur dari bensin bisa mencapai 500 ppm, bioetanol bisa jauh lebih rendah kandungan sulfurnya, bahkan menyentuh angka 50 ppm saja.

"Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya. Kita mau sulfurnya itu 50 lah," beber Luhut dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Jika Indonesia mampu mengubah BBM jadi bioetanol, jumlah penderita ISPA bisa ditekan. Ujungnya, pembayaran BPJS untuk penyakit pernapasan bisa dihemat sampai Rp 38 triliun.

"Nah kalau itu terjadi sulfur ini tadi dikurangin itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga bisa anu kepada kesehatan (menghemat) sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS," tegas Luhut.

Luhut mengatakan Pertamina sedang ditugaskan untuk mewujudkan rencana ini. Dia yakin Indonesia bisa berhemat banyak untuk uang subsidi energi BBM yang selama ini sering tidak tepat sasaran dan membebani APBN.

"Nah ini sekarang lagi di proses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," pungkas Luhut.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung kasus yang menyeret mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan saat bicara mengenai produksi minyak dan gas bumi (migas) yang kerap tak mencapai target.

Pria yang akrab disapa JK itu mulanya mengatakan, produksi migas tak mencapai target karena secara alamiah produksi memang mengalami penurunan.

"Kedua, eksplorasinya harus ditambah terus, penemuan-penemuan baru," kata JK di Lapangan Duri Blok Rokan, Riau, Selasa (9/7/2024).

JK mengatakan, hukum di Indonesia juga harus baik dan konsisten. Lebih lanjut JK menerangkan, pada tahun 1980-an sebanyak 60% anggaran pemerintah berasal dari minyak. Pada saat itu, produksi minyak di Riau menembus 1 juta barel per hari.

Menurut JK, untuk kembali meningkat produksi Pertamina mesti memperluas wilayah dan menambah pompa.

"Dulu 60% budget kita dari minyak. Tahun 80-an. Pada saat Riau ini, Dumai dan Duri dan sebagainya itu Bengkalis, itu bisa berproduksi hampir sejuta. Sekarang sisa 160 ribu, jadi sisa 20%. Nah sekarang bagaimana meningkatkannya, katakanlah setidak-tidaknya jadi 400 (ribu). Itu hanya memperluas daerah, menambah pompa, itu aja sebenarnya," terangnya.

Ia pun optimistis hal tersebut bisa dilakukan Pertamina. JK lantas menyinggung kasus yang menyeret Karen Agustiawan.

"Selama diberi kepercayaan dan selama Pertamina tentu kerja keras. Selama pemerintah juga jangan mengambil tindakan hukum yang tidak perlu, seperti Karen contohnya. Jangan karena kebijaksanaanya dikriminalkan. Akhirnya orang Pertamina malah takut jadinya untuk berbuat yang lebih baik," ungkapnya.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla berkunjung ke Lapangan Duri, Blok Rokan, Riau hari ini. Dalam kunjungan tersebut, pria yang akrab disapa JK ini menyatakan ingin melihat kondisi perminyakan di Tanah Air.

JK menerangkan, untuk produksi minyak dibutuhkan pompa 'angguk' yang bekerja selama 24 jam. Di Lapangan Duri, sebanyak 6.500 pompa angguk merupakan buatan PT Bukaka Teknik Utama Tbk.

"Pertama saya ingin melihat kondisi perminyakan kita khususnya, karena untuk mendukung produksi minyak itu kan memakai pompa minyak yang kita sebut pompa angguk karena 24 jam mengangguk terus. Itu di sini 6.500 buatan Bukaka, mayoritas jadi 60%-lah buatan Bukaka," kata JK di Lapangan Duri, Blok Rokan, Riau, Selasa (9/7/2024).

Dia mengatakan, produksi minyak semakin lama semakin turun. Oleh karena itu, industri harus mendukung PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan kembali produktivitasnya dengan sarana-sarana termasuk pompa minyak yang bagus, berkualitas dan tahan.

Untuk menaikkan produksi, lanjut JK, Pertamina harus menambah luas daerah. Sementara, industri juga mesti mempercepat produksi sehingga peralatan tidak memakai barang impor.

"Pertamina menambah cepat daerah dengan kita mempercepat produksi juga, karena kalau tidak walaupun ada wilayah tanpa ada sarananya, peralatannya yang impor. Ini dulu semua diimpor. Tapi sekarang seluruhnya dalam negeri," katanya.

"Jadi kalau Anda lihat yang sepanjang jalan kan penuh dengan pompa-pompa di sini dan semuanya itu buatan dalam negeri khususnya buatan Bukaka," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri atau Domestik. Adapun aturan itu diusulkan secara langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Terbatas (Ratas) kemarin.

"Ini berita baik untuk kita semua, alhamdulillah Presiden (Jokowi) menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri atau domestik," kata Agus, dalam sambutannya di acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, RPP telah diperjuangkannya sekitar 2 tahun lamanya. Menurutnya, hal ini tidak mudah lantaran pihaknya harus menghadapi pihak yang sama dengan saat dia memperjuangkan program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Dalam hal ini, ada pihak besar yang kurang sreg dengan langkah-langkah tersebut.

"2 tahun kami berjuang tidak mudah karena kita yang hadapi adalah orang-orang yang sama yang kita hadapi dalam memperjuangkan HGBT. Tapi alhamdulillah, berita baik bapak presiden dalam Ratas kemarin menyetujui," ujarnya.

RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini pada dasarnya akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia. Menurutnya, RPP ini adalah game changer dalam pengelolaan gas bumi nasional.

"Dalam RPP tersebut akan diatur Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60% untuk domestik dan 40% untuk ekspor," imbuhnya.

DMO adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur didalam Kontrak Kerja Sama.

"Kami percaya bahwa carut-marut pengeluaran gas untuk kebutuhan industri dan kebutuhan kelistrikan itu tidak akan ada lagi karena regulasi yang mengaturnya itu regulasi yang secara hierarki sangat tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, penyusunan aturan ini selaras dengan proyeksi Kemenperin bahwa kebutuhan gas industri akan meningkat hingga dua kali lipatnya pada tahun 2030. "Jadi kami mempunyai kepentingan untuk melindungi produksi gas nasional untuk kepentingan industri manufaktur dan untuk kepentingan kelistrikan nasional," kata dia.

Agus percaya, regulasi ini nantinya akan turut menciptakan ekosistem industri yang inklusif dan berdaya saing. Pasalnya, RPP tersebut memberikan kewenangan kepada kawasan industri atau konsorsium kawasan industri untuk mengimpor gas sebagai bahan baku sumber energi listrik di kawasan industrinya.

Selain disetujuinya RPP tersebut, Agus juga merasa senang lantaran Jokowi juga menyetujui perpanjangan HGBT hingga tahun yang akan datang. Tidak hanya menyetujui perpanjangannya, Agus menambahkan, Jokowi juga menyetujui perluasan program HGBT ini dari yang semula hanya menyasar 7 sektor.

"Alhamdulillah dibawa dalam Ratas kemarin, saya bisa melaporkan Pak Presiden bukan hanya menyetujui perpanjangan program HGBT dan kemudian untuk penambahan sektor-sektor," kata dia.

Pertamina EP dan Reethau Group melalui PT Pertiwi Nusantara Resources melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Perjanjian itu diteken saat acara Forum Gas Bumi tanggal 21 Juni 2024 lalu yang diadakan oleh SKK Migas.

PJBG tersebut membuahkan kesepakatan kerja sama Gas Bumi sebesar Rp 94,4 triliun, kesepakatan kerja sama ini terdiri dari 27 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), 2 Memorandum of Understanding (MoU) dan 1 Novasi.

Direktur Utama PT Pertiwi Nusantara Resources Arry Pasya mengatakan penandatanganan PJBG dengan Pertamina EP ini menegaskan komitmen Reethau Group untuk terus mendukung pengembangan industri energi nasional, khususnya di sektor gas alam terkompresi (CNG).

"Reethau Group berkembang pesat sejak tahun 2012, dimulai dengan PT Reethau Cipta Energi yang mengirim CNG di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kini berhasil membangun Mother Station PT Reethau Dharma Andalan melalui kerja sama dengan Transporter Gas BUMN. Guna mengukuhkan posisi Reethau Group di dunia CNG, Kali ini Reethau Group melalui PT Pertiwi Nusantara Resources mengikat kerja sama dengan KKKS. Ke depannya, Reethau Group siap untuk berkembang mendukung kegiatan CNG dalam negeri dengan menargetkan potensi kerja sama dalam sektor Gas Alam lainnya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Sebagai fasilitas yang memiliki tanggung jawab utama menerima, memproses, dan mengkompresi gas alam sebelum didistribusikan ke berbagai titik distribusi, kehadiran Mother Station milik Reethau Group adalah bentuk komitmen dalam mendukung pemerintah mengurangi impor gas LPG dengan memanfaatkan potensi Gas Alam Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Reethau Group menjadi perusahaan nomor satu dalam industri energi, khususnya CNG dan siap merambah sektor Liquified Natural Gas (LNG) pada akhir tahun 2024.

Beberapa Mother Station yang dimiliki Reethau Group di antaranya:

1. Mother Station Setu di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mother Station ini merupakan kesepakatan kerja sama Jual Beli Gas antara PT Reethau Dharma Andalan dengan Pertamina Gas untuk volume terkontrak 2,5 MMSCFD, yang beroperasi sejak bulan Oktober tahun 2016;

2. Mother Station Blora di wilayah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang merupakan kesepakatan kerja sama Jual Beli Gas antara PT Reethau Dharma Andalan dengan Pertagas Niaga untuk volume terkontrak 3,5 MMSCFD, yang beroperasi sejak bulan Januari tahun 2022;

3. Mother Station KHT di wilayah Kandanghaur Timur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang merupakan kesepakatan kerja sama Jual Beli Gas antara PT Reethau Dharma Andalan dengan Pertamina EP untuk volume terkontrak 2,0 MMSCFD, yang beroperasi sejak bulan Januari tahun 2020;

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bicara soal pengajuan izin tambang yang diajukan ke pemerintah. NU menjadi salah satu organisasi keagamaan yang bakal mendapatkan izin usaha pertambangan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Yahya bilang sampai sekarang izin pertambangan untuk NU sampai saat ini belum keluar. Dia mengatakan masih diproses.

"Belum (terbit), masih proses," kata Yahya singkat ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Ketika ditanya sudah sampai mana pengurusan izin tambang yang diajukan, Yahya mengaku tidak tahu. Intinya, izin mengelola tambang sampai sekarang masih dalam proses.

"Belum tahu kita, pokoknya masih proses," sebut Yahya.

Beberapa waktu lalu, Yahya mengatakan NU sudah mengajukan izin kelola tambang ke pemerintah. Menurutnya, PBNU butuh untuk mengelola tambang itu.

"Ketika pemerintah memberi peluang ini membuat kebijakan afirmasi ini kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap, wong butuh gimana lagi, sehingga kami memang sudah mengajukan begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP No 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang kami juga kemudian mengajukan permohonan," kata Yahya dalam konferensi pers di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024) yang lalu.

Dalam catatan detikcom, lahan tambang yang diberikan kepada ormas merupakan bekas PKP2B yang telah diciutkan. Mulai dari lahan tambang milik PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Energy Tbk, PT Kideco Jaya Agung. Cuma belum jelas, NU akan mendapatkan konsesi tambang yang mana.

Belakangan, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan Nadhlatul Ulama (NU) bakal mendapatkan izin tambangnya tahun ini. Sampai sekarang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk NU masih dalam proses administrasi.

"Iya semuanya dalam proses administrasi. Ini mau buru-buru aja lho. (Keluar tahun ini?) Kayaknya iya," ungkap Arifin ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024) yang lalu.

Dia melanjutkan IUPK untuk organisasi masyarakat keagamaan macam NU akan diterbitkan langsung oleh pihaknya. Namun, sebelum itu bagi ormas yang mau melakukan usaha pertambangan harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Kementerian Investasi/BKPM.

Rekomendasinya dari (Kementerian) Investasi. Izin tambangnya tetap pertambangan kan di kita. Kalau investasi kan izin semua dari BKPM," beber Arifin.