Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merasa senang dengan disetujuinya perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU ke industri. Perpanjangan ini disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) kemarin.

Agus mengatakan, keputusan tersebut merupakan penantian besar bagi pihaknya dan kalangan pelaku industri. Selama ini, menurutnya ada kekuatan besar yang membendung pelaksanaan program HGBT tersebut.

"Ini adalah komponen yang sangat berat yang kita hadapi, kekuatan yang sangat besar untuk membendung program HGBT, untuk tidak mensukseskan program HGBT. Kami dari Kemenperin tidak akan menyerah," dalam sambutannya di acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

"Dan alhamdulillah di bawa dalam Ratas (rapat terbatas) kemarin, saya bisa melaporkan Pak Presiden bukan hanya menyetujui perpanjangan program HGBT dan kemudian untuk penambahan sektor-sektor," sambungnya.

Tidak hanya menyetujui perpanjangannya, Agus menambahkan, Jokowi juga menyetujui perluasan program HGBT ini dari yang semula hanya menyasar 7 sektor. Adapun ketujuh sector tersebut antara lain mencakup industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, petrokimia, serta sarung tangan karet.

"Untuk penambahan sektor-sektor di luar 7 sektor itu harus dikaji lebih dalam lagi," ujarnya.

Selain mendorong perpanjangan HGBT, pihaknya juga telah mengusulkan kepada Jokowi untuk pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi Untuk Kebutuhan Domestik. Perjuangannya pun berbuah manis, kini RPP tersebut juga telah disetujui Jokowi.

"2 tahun kami berjuang tidak mudah karena kita yang hadapi adalah orang-orang yang sama yang kita hadapi dalam memperjuangkan HGBT. Tapi alhamdulillah kami berita baik Bapak Presiden dalam Ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP gas bumi untuk kebutuhan domestik untuk kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

RPP gas untuk kebutuhan dalam negeri pada dasarnya akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Barat Daya dalam upaya pengendalian dan pengawasan BBM Subsidi.

Kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan penyaluran dan penyediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang tepat sasaran dan tepat volume bagi masyarakat.

Adapun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati bersama Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.

"Acara ini sangat istimewa karena perjanjian kerja sama ditandatangani dengan dua pemerintah daerah sekaligus. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPH Migas melakukan pengawasan BBM subsidi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, memerlukan bantuan dari pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH)," kata Erika dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Erika menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui, PKS ini juga merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun kerja sama ini mencakup pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/ kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.

Selain itu, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala Pelabuhan perikanan/lurah/ kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP, serta pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

"PKS ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan," papar Erika.

Dia berharap setiap pemda bisa melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah.

Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad mengatakan kerja sama ini akan memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi. Diharapkan ke depan manajemen dan pengawasan penyaluran BBM subsidi semakin baik, serta masyarakat yang berhak akan mendapatkan manfaat subsidi dari Pemerintah.

Hal senada dikatakan Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanudin. Menurutnya kerja sama dengan BPH Migas sebagai wujud implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal ini maka subsidi dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan dan untuk mencapainya memerlukan data yang akurat.

"Sila kelima Pancasila bisa kita implementasikan di mana subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak kita kawal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran," pungkasnya.

Sekadar informasi, sampai dengan saat ini tercatat sudah 5 PKS ditandatangani BPH Migas dan Pemerintah Provinsi. Sebelumnya telah dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan menandatangani PKS dengan BPH Migas.

Harga BBM Naik Setelah Ditahan Sampai Juni? Ini Kata Jokowi

Harga BBM Naik Setelah Ditahan Sampai Juni? Ini Kata Jokowi

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah US$ 6 per MMBTU diputuskan untuk diperpanjang. Hal itu sudah disetujui alam rapat internal pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin.

Perpanjangan kebijakan HGBT ini diberikan kepada 7 sektor industri. Di antaranya pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca hingga sarung tangan karet.

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) menyatakan apresiasi dan berterima kasih kepada Jokowi karena telah memperpanjang kebijakan HGBT. Sebab menurut mereka kebijakan ini sudah lama dinanti oleh para pengusaha keramik yang tengah dihantam produk impor. Sebab gas merupakan komponen paling penting dalam produksi keramik.

"Ini tentunya sebuah katalis positif dan sebuah penantian yang telah lama ditunggu-tunggu oleh industri keramik di mana kemampuan daya saing industri keramik sangat tergantung kepada HGBT dan kelancaran supply gas. Komponen biaya produksi keramik ada di biaya energi gas rata-rata hampir 30%. Sudah sangat tepat kebijakan yang diambil pemerintah karena HGBT harus dilihat sebagai economic driver bukan sebagai beban atau penerimaan negara bukan pajak yang berkurang," kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Edy yakin perpanjangan HGBT ini akan memberikan banyak multiplier effect Seperti peningkatan utilisasi kapasitas produksi, menarik investasi baru yang akan menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan kontribusi PPn dan Pph Badan hingga peningkatan kinerja ekspor.

Pihaknya berharap kebijakan perpanjangan HGBT US$ 6/MMBTU ini dijalankan sepenuhnya di lapangan. Mereka juga berharap tidak lagi diberlakukan alokasi gas industri tertentu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Hari ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif, selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI.

Arifin menjelaskan, RPP KEN sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) 79 Tahun 2014 menjadi pedoman pengelolaan energi dengan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan. RPP KEN juga diharapkan menciptakan ketahanan energi nasional.

"Tujuan RPP KEN memberi arah mewujudkan kebijakan pengelolaan energi dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan, guna terciptanya kemandirian nasional dan ketahanan energi nasional," katanya dalam Rapat di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Menurut Arifin, pemerintah perlu mengganti PP 79 tahun 2014 karena tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi. Hal ini dipicu oleh perubahan lingkungan strategis yang cukup signifikan, baik di tingkat nasional maupun global.

"Dengan asumsi makro ekonomi, target pertumbuhan ekonomi nasional 2019 sampai 2023 sebesar 7-8%. Namun capaiannya di 2015 sampai 2018 sekitar 5%. Dan terjadi anomali akibat dampak krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19, hingga 2020 terjadi minus 2%," bebernya.

Dalam paparannya, berikut poin-poin perubahan arah kebijakan dalam pembaruan KEN:

1. Grand Strategi untuk tetap menjaga Ketahanan Energi dalam Transisi Energi:

- Menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga selama transisi
- Meningkatkan Konservasi Energi dan Efisiensi Energi
- Memaksimalkan Energi Baru dan Terbarukan
- Meminimalkan penggunaan Fossil (batu bara dan bensin) Mengoptimalkan penggunaan Gas, sebagai transisi
- Penggunaan Energi Baru (nuklir) untuk menyeimbangkan dan mencapai Target Dekarbonisasi

2. Transisi energi mencapai puncak emisi di 2035 dan net zero emission pada tahun 2060. Target bauran EBT tahun 2060 sebesar 70% - 72%

3. Menetapkan proyeksi energi final dan konsumsi listrik, suplai dan bauran energi primer, tingkat emisi GRK sektor energi (CO2e) dan intensitas emisi GRK sektor energi

4. Pendanaan untuk dekarbonisasi sektor energi dan ketahanan energi melalui APBN, APBD dan sumber lain nasional maupun internasional

5. Insentif fiskal dan nonfiskal, disinsentif dan pembiayaan untuk BUMN dan BU serta kompensasi untuk BUMN dalam program transisi energi dan ketahanan energi.

6. Peningkatan TKDN meliputi teknologi dan rancangan bangunan, bahan material, komponen lain yang terkait, tenaga kerja, sumber pendanaan serta peningkatan nilai tambah

7. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha penyediaan dan pemanfaatan energi serta pendanaan dekarbonisasi energi dan ketahanan energi.

Penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program transisi energi

8. Kerja sama dan diplomasi energi tingkat internasional untuk memperkuat posisi keenergian Indonesia dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan

Pemerintah memutuskan memberikan izin bagi kawasan industri membuat infrastruktur regasifikasi LNG. Bahkan, kawasan industri juga bakal bisa melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Hal ini merupakan salah satu keputusan rapat internal yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Hasil rapat itu diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," sebut Airlangga usai rapat, Senin (8/7/2024).

Masih soal LNG, selain bicara soal kawasan industri yang diperbolehkan melakukan regasifikasi dan impor LNG. Pemerintah juga memberikan tugas kepada Pertamina untuk memperbanyak fasilitas regasifikasi LNG di Indonesia.

Sayangnya, Airlangga tak merinci proyek infrasturktur gas mana yang diminta Jokowi untuk dibangun oleh Pertamina. Pertamina sendiri sudah memiliki beberapa fasilitas regasifikasi LNG seperti di Arun, Aceh dan Bontang, Kalimantan Timur.

"Nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas. Terutama untuk regasifikasi LNG," beber Airlangga.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pertamina mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tugas itu adalah menambah infrastruktur gas, khususnya untuk melakukan regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair.

Pertamina mendapatkan tugas ini dalam rapat internal yang membahas Gas Industri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati juga nampak hadir dalam rapat tersebut.

"Nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas. Terutama untuk regasifikasi LNG," beber Airlangga usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Sayangnya, Airlangga tak merinci proyek infrasturktur gas mana yang diminta Jokowi untuk dibangun oleh Pertamina. Pertamina sendiri sudah memiliki beberapa fasilitas regasifikasi LNG seperti di Arun, Aceh dan Bontang, Kalimantan Timur.

Selain tugas ke Pertamina, Airlangga mengatakan rapat internal siang tadi juga memutuskan akan memberikan izin bagi kawasan industri membuat infrastruktur regasifikasi LNG, dan juga bisa melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

"Kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," sebut Airlangga.

Pemerintah telah resmi menetapkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah US$ 6 per MMBTU hanya akan diperpanjang untuk 7 sektor tertentu saja. Namun, selama ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sendiri meminta agar kebijakan gas murah ini diperpanjang ke semua sektor industri.

Soal permintaan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan usulan Kemenperin tetap dipertimbangkan. Hanya saja, Airlangga bilang untuk perluasan kebijakan gas murah ke sektor industri di luar yang ditetapkan masih akan dikaji.

Dia bilang nantinya akan ada kajian satu per satu industri yang bisa mendapatkan gas murah di luar tujuh industri yang sudah ditetapkan sebagai penerima gas murah US$ 6.

"Sedangkan yang lain nanti dikaji. Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7," ujar Airlangga ditemui usai rapat internal yang membahas soal Gas Industri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Adapun tujuh sektor yang akan mendapatkan harga gas murah US$ 6 adalah pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar harga gas bumi tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU bisa diperluas penerimanya. Menurutnya, pada dasarnya semua sektor butuh gas industri yang murah.

Agus bilang kapasitas kebutuhan gas total industri nasional cuma 30% dari total output produksi gas nasional. Maka dari itu dia yakin kebutuhan gas masih bisa dipenuhi.

"Kalau di kantor kami sih no one left behind, semua kita usulkan. Karena pada dasarnya kan kenapa 7, itu strategi di awalnya. Tapi pada saat pada dasarnya Kemenperin kan membina semua industri bukan cuma 7 sektor saja," beber Agus ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024) yang lalu.

PLN Indonesia Power (PLN IP) segera memperluas pemanfaatan hidrogen sebagai sumber energi pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 41 GW. Hal ini merupakan terobosan korporasi dalam melaksanakan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, hidrogen merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan kendaraan bermotor karena energi tersebut tidak menghasilkan zat sisa pembakaran atau emisi karbon.

"Sistem hidrogen sebenarnya sudah lama digunakan di pembangkit listrik untuk mendinginkan generator," kata Edwin dalam keterangan resmi, Senin (8/7/2024).

Sebagai provider utama untuk pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan, PLN melalui subholdingnya PLN Indonesia Power pun akan mengembangkan pembangkit listrik dengan energi berbasis hidrogen. Berdasarkan roadmap, akan ada 41 GW listrik yang dihasilkan dari energi hidrogen.

"Pengembangan hidrogen merupakan salah satu roadmap yang dimiliki PLN untuk mencapai target NDC atau national determined contribution di 2030 dan net zero emission di 2060," tuturnya.

National Determined Contribution (NDC) sendiri merupakan komitmen dan upaya suatu negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Edwin menambahkan bahwa rencananya pada 2023 sampai 2030 akan dilaksanakan pengembangan energi hidrogen dan amonia sebagai turunan dari hidrogen, pada pembangkit listrik sebagai bahan bakar pengganti energi fosil.

"Tentu ini akan banyak memberikan banyak manfaat, karena zero carbon dan penghematan biayanya sangat tinggi. Jadi inilah yang terjadi jika kita menggunakan hidrogen," lanjut Edwin.

Diketahui, PLN Indonesia Power telah totalitas dalam mengembangkan energi hidrogen di Tanah Air, dengan menyediakan infrastruktur hidrogen dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, PLN Indonesia Power telah menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang resmi menjadi penghasil hidrogen hijau (green hydrogen) berbasis panas bumi pertama di Asia Tenggara.

Selain itu PLN Indonesia Power juga akan mengembangkan PLTP lain sebagai produsen hidrogen, yaitu PLTP Gunung Salak, Ulubelu, Darajat, Lahendong dan Ulumbu.

Menurut Edwin, hidrogen menjadi salah satu energi bersih yang akan mendukung pelaksanaan transisi energi dan pencapaian Net Zero Emission pada 2060, sebab itu PLN Indonesia Power berkomitmen terus melakukan pengembangannya.

"PLN Indonesia Power akan menunjukkan komitmen kepada dunia, bahwa kami menggunakan hidrogen untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan," imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami kenaikan. Hal ini melihat beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan (yaitu) harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Saat harga minyak dunia dan dolar AS naik, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif BBM dan listrik agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat terjaga. Hal ini menyebabkan APBN harus menanggung selisih harganya ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

"Sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil, meskipun terjadi perubahan parameter. Ini menyebabkan APBN yang harus mengemban bebannya," ucapnya.

Sampai semester I-2024, realisasi volume penyaluran BBM subsidi telah mencapai 7,16 juta atau turun tipis 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi masing-masing naik yakni mencapai 3,36 juta volume dan 40,6 juta pelanggan.

Sri Mulyani memperkirakan kenaikan subsidi dan kompensasi energi akibat perubahan beberapa parameter di atas baru akan tercermin pada semester II-2024.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktuasi harga ICP, depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi, diperkirakan akan tercermin pada semester II," pungkas Sri Mulyani.

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) akan meningkatkan produksi minyak di Blok Rokan melalui rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) Minas Stage-1. Hal ini didukung dengan disetujuinya Final Investment Decision (FID) CEOR Minas oleh Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan pada 30 Juni 2024 lalu.

Dengan persetujuan FID ini, PHR berkomitmen mengembangkan lapangan minyak dengan teknologi CEOR. Kini, PHR siap memasuki tahap eksekusi proyek CEOR Minas untuk meningkatkan produksi minyak dari Blok Rokan.

"Persetujuan ini diperlukan bagi proyek Minas CEOR Stage-1 Area-A agar dapat memasuki tahap eksekusi proyek di mana akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pemboran sumur, workover (perbaikan sumur) dan konversi sumur eksisting, injeksi bahan kimia, reaktivasi dan pengoperasian kembali fasilitas yang ada," kata Ruby dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

EVP Upstream Business PHR WK Rokan Andre Wijanarko mengatakan, proyek Minas CEOR Stage-1 Area-A merupakan implementasi dari teknologi tertiary recovery, yakni dengan cara penginjeksian Alkali Surfactant Polymer (ASP) pada 3 pattern Area-A Lapangan Minas guna meningkatkan produksi Blok Rokan. CEOR sendiri merupakan upaya peningkatan produksi hidrokarbon dari reservoir minyak atau menguras minyak untuk diproduksi dengan cara menginjeksikan material atau fluida khusus berbahan kimia.

Andre mengatakan, setelah persetujuan FID ini dan dilakukannya pengeboran maupun workover sumur. Rencananya injeksi pertama akan dilakukan pada Desember 2025.

"Potensi produksi puncak dari CEOR Minas ini lebih dari 2.000 barel minyak per hari (BOPD) dengan penambahan perolehan minyak dari Blok Rokan sebesar 2,1 juta barrel," kata Andre.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus mendukung penuh upaya PHR dalam melaksanakan dan mengembangkan CEOR Minas.

"Sebagai operator yang kegiatan operasinya diawasi oleh pemerintah melalui SKK Migas, kami mendukung langkah PHR untuk pengembangan CEOR Minas ini, terlebih dalam upaya meningkatkan angka produksi dan upaya pencapaian target 1 juta barel minyak di tahun 2030 mendatang," kata Rikky.

Simak juga Video 'Mulai 1 Juni, Beli Elpiji 3 Kg Harus Bawa KTP!':

[Gambas:Video 20detik]

Penerapan aturan carbon capture storage (CCS) salah satunya bertujuan untuk mengejar target net zero emission. Namun, jangan sampai aturan tersebut justru membuat harga listrik naik dan tidak terjangkau dunia usaha dan masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Parulian Paidi Aritonang meminta pemerintah untuk mewadahi kepentingan yang lebih luas terkait dengan aturan CCS guna menangkap peluang ekonomi, terutama pada sektor ketenagalistrikan.

"Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha," ujar Parulian, di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Menurut Parulian, teknologi CCS memiliki potensi tidak hanya untuk menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik tetapi juga untuk mendukung percepatan transisi energi di Tanah Air.

"Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery," tegas Haposan.

Menurutnya, Kementerian ESDM perlu memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon yang dihasilkan industri hilir.

Diketahui, saat ini belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan. Peraturan yang ada, seperti Perpres No 14/2024, hanya mengatur skema penyelenggaraan CCS di sektor hulu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 dengan pemanfaatan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Sementara itu, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI, Ridha Yasser, menjelaskan implementasi CCS di berbagai sektor memegang peranan penting dalam upaya mengurangi emisi karbon dunia.

"Saat ini, pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasinya di lapangan. CCS akan diimplementasikan aturannya, dan ini dalam rangka kita bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan peluang penerapan skema karbon sebagai agenda global," ungkap Ridha.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan dalam negeri. Dirinya juga menyoroti tantangan dari sisi ekonomis penerapan teknologi baru ini.

"Kita harus mengikuti, mengadopsi, menerapkan teknologi yang baru itu. Kan di situ harus menambahkan biaya. Nah apakah biaya ini kemudian ekonomis atau tidak ekonomis dibandingkan dengan harga jual listriknya sendiri. Nah itu kan yang jadi persoalan," jelas Didi.

Sementara, Nurlely Aman Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero), menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Namun, ia mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas. Menurutnya, monetisasi depleted well/reservoir yang tidak dimanfaatkan harus dioptimalkan dan regulasi terkait CCS harus ditempatkan dengan tepat, apakah sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara.

Dengan banyaknya masukan dari berbagai pihak, FGD ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi CCS untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

Anak usaha PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi cadangan migas domestik.

Salah satu strategi meningkatkan produksi, PHE ONWJ akan mengaktifkan kembali platform LES. Platform LES terletak di lepas pantai 25 kilometer dari Cilamaya, Kabupaten Karawang ini diperkirakan menyimpan banyak potensi minyak dan gas.

General Manager PHE ONWJ, Muzwir Wiratama, menyebut lokasi cadangan migas itu berpotensi memiliki minyak mencapai 0.34 Million Stock Tank Barrels (MMSTB) dan 24.23 Billion Standard Cubic Feet (BSCF) untuk gas.

"Saat ini proyek optimasi pengembangan lapangan LES dan reaktivasi platform LESA sudah berjalan dan akan rampung pada akhir tahun 2025. Proses drilling akan dimulai secepatnya setelah proyek optimasi pengembangan lapangan LES," kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Lapangan LES pertama kali ditemukan pada tahun 1994 melalui sumur eksplorasi LESA-1. Platform LESA mulai produksi pada tahun 2001 dengan performa produksi hingga 3,5 MMSCFD melalui 3 (tiga) sumur aktif. Tiga sumur eksisting akan diaktifkan kembali setelah sebelumnya di non-aktifkan pada November 2017.

Selain reaktivasi 3 sumur yang sudah ada, PHE ONWJ akan melanjutkan penambahan pemboran 2 sumur pengembangan baru dalam proyek ini. Dari 5 sumur yang akan dikelola, diperkirakan mampu menambah capaian produksi nasional sebesar 14,7 MMSCFD untuk gas dan kondensat sebesar 139,3 Barel Condensate Per Day (BCPD).