Komoditas wood pellet atau pellet kayu tercatat menjadi penyumbang terbesar bagi total devisa ekspor Gorontalo periode 2024. Kayu olahan ini berkontribusi senilai Rp 335,58 miliar atau lebih dari 60% dari total Rp 551,05 miliar.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT)Gorontalo, Azhar Ismail menjelaskan sepanjang 2024, ada tujuh (7) komoditas unggulan ekspor tumbuhan yang berkontribusi terhadap devisa ekspor di Gorontalo.

"Nilai ekspor dari 7 komoditas tumbuhan yang diekspor sebesar Rp 551,05 miliar dari total 239 kali ekspor," kata Azhar dalam keterangannya, Rabu (24/10/2024).

Azhar menjelaskan ketujuh komoditas unggulan tumbuhan yang berkontribusi terhadap devisa ekspor Gorontalo sepanjang 2024 yakni; jagung biji yang di ekspor ke Filipina sebanyak 4 kali senilai Rp 132,68 miliar, kemudian kelapa parut ke Jerman, Inggris, Belanda, Rusia, Polandia sebanyak 180 kali senilai Rp 40,33 miliar.

Kemudian santan kelapa ke China, Malaysia sebanyak 28 kali senilai Rp 9,79 miliar; minyak kelapa mentah ke China sebanyak 10 kali senilai Rp 4,78 miliar; air kelapa ke China sebanyak 1 kali senilai Rp 70,07 juta; kayu olahan (wood pellet) ke Korea Selatan dan Jepang sebanyak 14 kali senilai Rp 335, 58 miliar; dan tetes tebu ke Filipina sebanyak 2 kali senilai Rp 27,79 miliar. Sehingga total ada 239 kali ekspor senilai Rp 551,05 miliar.

Tommy Darmadi, Manager Kepelabuhan PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa BJA dalam tahun 2024, terhitung hingga bulan Oktober, telah mengekspor wood pellet sebanyak 14 kali dengan total nilai berkisar Rp 335,58 miliar, dengan tujuan ke Jepang dan Korea Selatan.

"Sebagai perusahaan produsen wood pellet yang beroperasi di Pohuwato, Gorontalo, kami menjalankan bisnis wood pellet ini sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Termasuk menjalankan proses ekspor produk ke Jepang dan Korea Selatan bekerjasama dengan Balai Karantina, Bea Cukai dan lembaga berwenang lainnya," jelas Tommy.

Berdasarkan kepatuhan dan kontribusinya tersebut, PT BJA pun telah menerima penghargaan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara sebagai penghasil devisa ekspor terbesar di Gorontalo pada Agustus 2024 di Manado. Pada saat itu, kontribusi PT BJA mencapai lebih dari 55% dari total devisa ekspor Provinsi Gorontalo.

Kepala Bea Cukai Gorontalo Ade Zirwan menjelaskan secara statistik nasional, pasar utama ekspor Indonesia itu adalah Tiongkok, Jepang, dan negara-negara ASEAN. Sepanjang September 2024, permintaan ekspor dari pasar ASEAN turun. Pasar Tiongkok masih stabil dan Jepang juga relatif lebih stabil.

Ade menambahkan berdasarkan data, uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Gorontalo tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga harus ada uang transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat. Sehingga untuk membangun Gorontalo lebih cepat dibanding provinsi lain, itu harus dibantu dengan perdagangan dan investasi.

"Sehingga apa? Ada kapital, ada dana masuk, dana segar. Nanti akan menjadi milik orang di Gorontalo. Dan itu uang kita akan dilaporkan di Gorontalo, akan dibelanjakan di Gorontalo. Itu akan ada multiplier effect kepada sektor-sektor lain di Gorontalo," ucap Ade.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Rencananya pihak manajemen rencananya akan dipanggil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, pemanggilan akan dilakukan pada Jumat Pagi, 25 Oktober 2024.

"Manajemen Sritex akan dipanggil besok pagi di Dinas Tenaga Kerja Sukoharjo guna dimintai keterangan perihal berita pailit tersebut, sehingga informasi dapat dihimpun secara resmi," katanya saat dihubungi detikcom, Kamis (24/10/2024).

Pailitnya Sritex tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg. "Akhirnya putusan permohonan pemohon dikabulkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya," kata Humas PN Semarang, Haruno Patriadi, saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2024).

Perlu diketahui, status pailit Sritex ini diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Dalam hal ini pemohon dalam perkara pembatalan perkara itu adalah pihak PT Indo Bharat Rayon sedangkan termohon sebenarnya tidak hanya PT Sritex, tapi ada juga anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Khusus Jakarta menilai aturan kemasan polos tanpa merek bagi rokok elektronik yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi semakin mempersulit keberlangsungan industri di tengah tertekannya perekonomian nasional.

Kadin mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes), selaku penggagas, untuk mengkaji ulang beleid tersebut bahkan menganulir rencana penerbitan RPMK ini.

Ketua Umum KADIN Daerah Khusus Jakarta, Diana Dewi, mengatakan aturan tersebut sangat diskriminatif bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait di industri hasil tembakau, termasuk rokok elektronik.

"Tentunya Kemenkes tidak saja perlu mempertimbangkan, tapi menganulir rencana penerbitan RPMK tersebut. Kami sarankan, Kemenkes membicarakan dulu hal tersebut, baik dengan pelaku usaha, stakeholders keuangan, pengamat, serikat pekerja dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan," kata Diana Dewi, dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Diana meyakini, jika aturan tersebut tetap dipaksakan, maka produk-produk tembakau dan rokok elektronik ilegal akan semakin marak di pasaran. Sebab, produsen tidak boleh menampilkan identitas merek. Kondisi tersebut berpotensi memicu peralihan konsumsi dan mempersulit pemerintah dalam melakukan pengawasan. Dampak terbesarnya adalah tergerusnya penerimaan negara dari cukai.

"Sulit melakukan pengawasan di lapangan karena tak ada merek pada produk yang dijual. Juga berpotensi munculnya duplikasi-duplikasi produk yang tidak bisa dijamin kualitasnya, di mana masyarakat akan sulit membedakan mana produk yang asli dan mana yang palsu. Selain itu, dengan mudah akan masuk barang-barang ilegal," tuturnya.

Kondisi tersebut tentu memperburuk keberlangsungan industri rokok elektronik yang akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Apalagi mayoritas pelaku usaha di sektor ini merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Oleh karenanya, KADIN Daerah Khusus Jakarta meminta agar Kemenkes lebih bijaksana dalam merancang regulasi agar tidak mematikan pelaku usaha.

Secara umum, Diana menambahkan kondisi perekonomian Indonesia belum stabil. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu memperhatikan pelaku usaha, termasuk UMKM, agar tidak dibebankan dengan aturan-aturan baru yang berpotensi memunculkan banyak masalah. "Kami mendorong Kemenkes untuk lebih membuka diri dan mau menerima koreksi dari sejumlah pihak. Terhadap aturan tersebut, ada baiknya ditinjau ulang," tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Budiyanto sangat menyayangkan upaya Kemenkes mendorong regulasi yang menimbulkan tantangan besar bagi industri rokok elektronik cair dan padat. Senada dengan Diana, jika tidak ditinjau ulang, menurut Budiyanto, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kontribusi cukai rokok elektronik, yang tentunya akan berdampak negatif terhadap pencapaian target ekonomi nasional.

"Kami berharap KADIN dan pemerintah dapat bekerja sama untuk meninjau kembali demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan," kata Budiyanto.

Simak: YLKI Sambut Baik Larangan Penjualan Rokok Eceran

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal merespons raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang resmi dinyatakan pailit. Menurut Said Iqbal, perusahaan pailit karena kesulitan membayar utang, bukan karena beban upah.

"Bukan karena upah. Mereka pailit karena kesulitan untuk membayar utang. Nah itulah pengusaha, giliran susah teriak, giliran untung nggak dikasih," katanya di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Menurut Said Iqbal, ada puluhan ribu buruh Sritex yang terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia lalu menyoroti langkah perusahaan yang tidak menaikkan upah, padahal menurutnya hal itu akan berdampak positif pada Sritex.

"Coba kalau upah itu dinaikkan, daya beli naik. Daya beli naik, suruh aja karyawannya beli produk Sritex, kan semua perlu baju. Itu akan membantu, itu yang dilakukan di Jepang," imbuhnya.

Ia menyebut Jepang dan Brasil menaikkan upah buruh saat negaranya mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar buruh membeli produk-produk dalam negeri.

Said Iqbal juga menuntut Sritex membayar pesangon karyawan sesuai ketentuan. Jika tidak, kata dia, ada ancaman pidana yang bakal menjerat.

"Kalau sampai nggak bayar pesangon ya kita gugat, pidana lah. Kalau dia tidak bayar pesangon kan pidana satu tahun. Saya ingatkan pada pengusaha Sritex jangan main-main. Dan saya minta pada Menteri Tenaga Kerja dan Wamenaker jangan melindungi lah, Jangan melindungi yang salah," tegasnya.

Sebagai informasi, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Sejalan dengan itu, jumlah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan bertambah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK. Dia menyebut kasus tersebut ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah (Disnaker Jateng).

"Belum (terima laporan), karena di-handle (Disnaker) Jateng," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Mengutip CNBC Indonesia, Disebutkan, Sritex, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon, berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Seperti diketahui, Sritex telah lama mengalami permasalahan keuangan yang akut di mana perusahaan mencatatkan kenaikan utang dan defisit modal yang kian membengkak.

Hingga akhir Juni 2024, aset perusahaan tercatat turun 5% menjadi US$ 617 juta atau setara Rp 9,56 triliun (asumsi kurs Rp 15.500/US$). Sementara itu, utang perusahaan masih berada di level tinggi yakni mencapai US$ 1,60 miliar atau setara Rp 24,8 triliun.

Alhasil, perusahaan masih mengalami defisiensi modal (ekuitas negatif) yang pada akhir tahun lalu nilainya semakin bengkak menjadi US$ 980 juta (Rp 15,19 triliun).

Kewajiban jangka pendek Sritex tercatat US$ 131,42 juta (Rp 2,04 triliun), dengan US$ 11,34 juta (Rp 176 miliar) di antaranya merupakan utang bank jangka pendek ke Bank Central Asia (BBCA). Sementara itu, dari US$ 1,47 miliar (Rp 22,78 triliun) kewajiban jangka panjang, sebesar US$ 810 juta (Rp 12,55 triliun) merupakan utang bank.

Mayoritas utang bank jangka panjang merupakan utang eks sindikasi (Citigroup, DBS, HSBC dan Shanghai Bank) senilai US$ 330 juta. Selain itu BCA, Bank QNB Indonesia, Citibank Indonesia, Bank BJB dan Mizuho Indonesia tercatat menjadi kreditur terbesar dengan besaran kewajiban SRIL masing-masing lebih dari US$ 30 juta. Selain 5 yang telah disebutkan, perusahaan juga memiliki utang pada 19 pihak bank lain yang mayoritas merupakan bank asing atau bank swasta milik asing.

Saksikan Live DetikSore:

Video Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Upah Tak Naik

Video Serikat Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Upah Tak Naik

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex bersama tiga anak usahanya (PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Putusan ini sudah tertuang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Terlepas dari itu, kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan perusahaan ini sempat digadang-gadang sebagai produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara.

Berdasarkan situs resmi perusahaan, Sritex sudah berdiri sejak 1966. Pendirian perusahaan ini tentu tidak lepas dari sosok H.M Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo.

Namun perusahaan baru membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna di Solo pada 1968, dan baru terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas pada 1978.

Singkat cerita, Sritex kemudian mendirikan pabrik tenun pertama mereka pada 1982 dan terus memperluas pabrik, bahkan hingga 1992 pusat produksi perusahaan berhasil memiliki dengan 4 lini (pemintalan, penenunan, sentuhan akhir dan busana) dalam satu atap.

Di luar itu, yang paling mengejutkan adalah bagaimana Sritex dipercaya menjadi produsen seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman. Berkat itu Sritex selamat dari Krisis Moneter di 1998 dan berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992.

Dalam catatan detikcom, kualitas kain dan pakaian hasil produksi Sritex memang sudah diakui dunia. Sebab produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah ini terbukti sempat memproduksi berbagai produk global.

Di sektor pakaian jadi atau garmen misalnya, beberapa produk brand fashion terkenal seperti ZARA, Guess, dan Timberland juga dibuat di pabrik PT. Sritex. Mereka juga terus melakukan inovasi model dengan mengembangkan ragam jenis.

Kemudian untuk seragam militer, pakaian hasil produksi Sritex disebut-sebut memiliki kemampuan khusus. Antara lain seragam anti peluru, anti api, anti radiasi, dan anti infra merah.

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 30 negara yang memesan seragam untuk pasukan militernya ke PT Sritex. Setiap negara memesan seragam dengan kemampuan yang beragam, contohnya anti radiasi yang dipesan Uni Emirat arab dan Kuwait dan anti infra merah yang dipesan Jerman.

Sementara itu untuk TNI, PT Sritex juga memproduksi seragam dengan kemampuan luar biasa, antara lain anti air, anti api, bahkan anti nyamuk.

Selain seragam, ternyata ada perlengkapan militer lain yang diproduksi PT. Sritex, yaitu ransel serbu yang bisa digunakan untuk pelampung jika penggunanya terjatuh di laut, sungai, ataupun danau. PT. Sritex juga membuat tenda untuk TNI yang pastinya anti air dan terjamin kualitasnya.

Bahkan perusahaan yang didirikan oleh (Alm) HM Lukminto itu turut andil dalam pembuatan kendaraan militer yaitu Hovercraft milik TNI. Dalam pembuatan kendaraan yang bisa dijalankan di darat dan laut itu, PT. Sritex kebagian membuat komponen anti api dan anti pelurunya.

Namun sayang, kejayaan produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini sudah redup dan kini dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

"Akhirnya putusan permohonan pemohon dikabulkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya," kata Humas PN Semarang, Haruno Patriadi, saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2024).

Perlu diketahui, status pailit Sritex ini diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Dalam hal ini pemohon dalam perkara pembatalan perkara itu adalah pihak PT Indo Bharat Rayon sedangkan termohon sebenarnya tidak hanya PT Sritex, tapi ada juga anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Sehingga pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan.

Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, yang kemudian dikabulkan oleh hakim. Hingga saat ini detikJateng masih berusaha meminta tanggapan dari PT Sritex terkait putusan tersebut.

Sebagai informasi, kabar terkait kondisi Sritex yang mengalami pailit ini sudah muncul sejak Juni 2024 kemarin. Saat itu perusahaan dikabarkan terlilit utang dan terancam bangkrut.

Namun kala itu Sritex menyatakan bahwa perusahaan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan. Walaupun perusahaan juga mengakui kinerjanya sedang mengalami penurunan imbas COVID-19 hingga adanya perang membuat persaingan ketat di industri tekstil global.

"Tidak benar (Sritex dinyatakan pailit pada 2023), karena perseroan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan," kata Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (25/6/2024).

"Kondisi geopolitik perang di Rusia-Ukrania serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat kawasan Eropa maupun Amerika Serikat," jelasnya.

Selain itu, terjadinya over supply tekstil di China menyebabkan terjadinya dumping harga. Produk dumping tersebut, kata Welly, menyasar terutama ke negara-negara di luar Eropa dan China yang longgar aturan impornya, salah satunya Indonesia.

"Situasi geopolitik dan gempuran produk China masih terus berlangsung sehingga penjualan belum pulih. Perseroan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha, serta operasional dengan menggunakan kas internal maupun dukungan sponsor," bebernya.

Atas kondisi tersebut, Sritex telah memohon relaksasi kepada kreditur dan mayoritas disebut sudah memberikan persetujuan. Restrukturisasi melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah selesai dilakukan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional untuk perbaikan tata kelola di industri tersebut. Gapki menyebut saat ini ada 37 Kementerian/Lembaga yang terlibat di industri kelapa sawit.

Menurut Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, banyaknya Kementerian/Lembaga yang terlibat memicu adanya tumpang tindih dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto menyerap aspirasi pembentukan Badan Sawit Nasional.

"Jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang terlibat. Akibatnya kebijakan itu ada yang tumpang tindih," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Berbeda dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy menginginkan badan tersebut ada di bawah koordinasi langsung Presiden. BPDPKS sendiri merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan.

"BPDPKS kan di bawah Kemenkeu, nanti badan ini tidak di bawah Menteri lagi, langsung di bawah Presiden. Jadi nanti bisa mempercepat tata kelola yang lebih baik," sebutnya.

Pembentukan Badan Sawit Nasional diharapkan mampu mendukung program Prabowo terkait ketahanan pangan dan ketahanan energi. Apalagi produksi sawit saat ini cenderung menurun, sementara jumlah konsumsi terus meningkat.

"Tahun ini aja udah naik (konsumsi). Apalagi tahun depan B40. Nah ini jangan sampai terulang sejarah, Indonesia pernah jadi eksportir gula terbesar kedua dunia sekarang jadi importir," tutur Eddy.

Badan Sawit Nasional nantinya akan mirip dengan Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang mengelola sektor sawit mereka. Nantinya, perusahaan yang akan menjual hasil crude palm oil (CPO) ke perusahaan lain harus melapor ke badan tersebut.

"Perusahaan misalnya jual hasil CPO ke perusahaan lain harus lapor dulu ke badan tersebut. Jadi semua tercatat dengan baik, dan bisa mengenakan penalti juga kalau tidak tertib," tutupnya.

Simak Airlangga: Dana PSR Bagi Pekebun Sawit Bakal Dinaikkan Jadi Rp 60 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto menaiki kendaraan MV3 Garuda Limousine, dalam perjalanannya dari MPR RI menuju Istana Negara, Jakarta. Mobil berwarna putih dengan pelat 'Indonesia 1' itu didesain oleh PT Pindad.

"PT Pindad perkenalkan MV3 Garuda Limousine, kendaraan terbaru yang digunakan o/ Presiden Terpilih, Prabowo Subianto & Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka pada pelantikan Presiden & Wakil Presiden RI periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR RI pada Minggu, 20 Oktober 2024," kata Pindad dalam unggahannya di sosial media X, Minggu (20/10/2024).

Pindad menjelaskan MV3 Garuda Limousine merupakan varian pengembangan terbaru dari MV3, yang didesain dan dikembangkan secara khusus oleh Pindad berdasarkan arahan dari Prabowo.

"Didesain dan dikembangkan untuk mengakomodir secara langsung arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto," tuturnya.

MV3 Garuda Limousine disebut memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 HP, transmisi AT dengan 8 percepatan dan memiliki kecepatan maksimum 100 Km/jam.

"Dengan portofolio produsen alpalhankam, Pindad menerapkan proteksi kendaraan sebagai prioritas utama," tuturnya.

MV3 Garuda Limousine dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan meliputi body dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap munisi kal. 7,62 x 51 mm NATO ball & kal. 5,56 x 45 mm M193, kaca antipeluru level B5/B6, serta dilengkapi ban berukuran R21 dengan tipe Run Flat Tyre (RFT) yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat nilai ekspor industri farmasi dan obat bahan alam menembus US$ 639,42 juta atau setara Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.503) selama periode Januari-September 2024. Sementara di triwulan II-2024, industri tersebut mencatat pertumbuhan sebesar 8,01% dan memberikan kontribusi terhadap industri pengolahan nonmigas mencapai 18,52%.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Andi Rizaldi mengatakan perkembangan industri tersebut di tahun ini juga menunjukkan adanya gairah. Kelompok industri farmasi dan obat bahan alam merupakan salah satu dari lima subsektor industri yang mengalami ekspansi tertinggi dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan September 2024.

"Perkembangan industri farmasi, obat kimia dan obat tradisional masih memiliki prospek yang baik untuk ke depannya. Dengan demikian, pengembangan industri obat bahan alam di Indonesia perlu terus didukung dan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar global dengan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga penelitian," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

Dia menjelaskan Kemenperin juga terus berperan aktif dalam mendukung kebijakan pengembangan obat bahan alam, terutama dalam proses produksi dan teknologi manufaktur. Salah satunya, melalui pembangunan House of Wellness yang merupakan fasilitas produksi obat bahan alam yang dimiliki Kemenperin di bawah unit kerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK).

Saat ini, terdapat beberapa jenis perusahaan industri obat bahan alam di Indonesia, yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) dan Industri Obat Tradisional (IOT), yang menghasilkan 19 ribu produk jamu, 99 produk obat herbal terstandar dan 33 produk fitofarmaka.

"Kemenperin terus mendorong dan melakukan pembinaan agar industri kecil dapat naik kelas, sehingga produksi obat bahan alam dapat ditingkatkan daya saingnya dalam rangka menguatkan industri farmasi di Indonesia," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala BBSPJIKFK Siti Rohmah Siregar menyatakan pihaknya siap untuk memfasilitasi industri obat bahan alam di Indonesia dengan fasilitas House of Wellness guna mendorong dan mempercepat kemandirian industri obat bahan alam Indonesia. Menurutnya, fasilitas tersebut telah dilengkapi dengan teknologi modern yang mampu mendukung proses produksi obat bahan alam mulai dari pengolahan simplisia, ekstraksi, hingga formulasi dan pengemasan.

"Selain itu, BBSPJIKFK juga didukung oleh laboratorium pengujian yang memadai untuk mengukur kontaminasi mikroba dan logam berat pada produk obat bahan alam guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat serta telah tergabung dalam Jaringan Laboratorium Pengujian Obat Bahan Alam (JLPOBA)," kata Siti.

Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan nilai tambah melalui program hilirisasi. Sebab, hilirisasi terbukti memacu ekspor dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian.

Selama menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia berhasil menggerakkan program hilirisasi ini melalui kerja sama investasi dengan banyak pihak. Data menunjukkan, realisasi investasi pada 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun atau 101,3% dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 1.400 triliun.

Berkat pencapaiannya itu, detikcom memberi anugerah Tokoh Penggerak Investasi Hilirisasi kepada Bahlil Lahadalia dalam ajang detikcom Awards 2024. Di mana pada tahun ini, detikcom Awards 2024 digelar di The Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024).

"Pertama saya ucapkan terima kasih atas penghargaan ini, tapi sebenarnya yang bekerja ini menteri investasi, jadi ada teman-teman kementerian investasi saya ini persembahan untuk kalian lah, kira-kira begitu. Cuma saya waktu itu memang diperintah oleh Bapak Presiden untuk ada satu program yang fokus pada investasi dalam rangka penciptaan nilai tambah," kata Bahlil saat menerima penghargaan.

"Jadi waktu itu kita fokus, dan sekarang menteri investasinya Pak Rosan dan saya anggap ini adalah bagian kelanjutan dari pikiran Pak Rosan yang secara kebetulan saya jalankan selama 4 tahun lebih dan sekarang saya kembalikan pikiran itu kepada Pak Rosan lagi untuk menjalankan, tapi sekarang Pak Rosan dengan saya sudah tektok karena beliau di hilir, saya di hulunya. Tapi tanggal 20 kita tidak tahu apa yang terjadi," sambungnya.

Sebagai informasi, dari realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp 1.418,9 triliun yang berhasil dibawa masuk Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi di bidang hilirisasi tercatat mencapai Rp 375,4 triliun atau sebesar 26,5% dari total realisasi investasi.

Realisasi investasi hilirisasi ini mencakup sektor mineral sebesar Rp 216,8 triliun, kehutanan Rp 51,8 triliun, pertanian Rp 50,8 triliun, minyak dan gas Rp 46,3 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik Rp 9,7 triliun.

Upaya peningkatan nilai tambah terus dilakukan. Pada semester I 2024, realisasi investasi tercatat sebesar Rp 829 triliun. Dari total investasi tersebut, sebanyak Rp 181,4 triliun merupakan realisasi investasi di bidang hilirisasi.

Investasi hilirisasi itu terdiri dari mineral Rp 114,1 triliun, kehutanan Rp 24,5 triliun, pertanian Rp 23,6 triliun, minyak dan gas Rp 13,2 triliun dan ekosistem kendaraan listrik Rp 6 triliun.

Pesatnya perkembangan teknologi membawa dampak besar bagi sektor industri. Terlebih, implementasi industri 4.0 menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel dan terhubung karena menggabungkan teknologi digital dan fisik.

Terbangunnya ekosistem digital sektor Industri di Indonesia tak lepas dari sosok Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Terobosannya terbukti produktif memberi dampak positif terhadap capaian industri di pasar domestik maupun global.

Selama menjabat, Agus Gumiwang Kartasasmita aktif melakukan penerapan Making Indonesia 4.0, yang merupakan peta jalan menuju transformasi industri di Indonesia. Oleh karena itu detikcom memberi anugerah Tokoh Inovasi dan Transformasi Industri kepada Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Kemenperin telah melaunching program Making Indonesia 4.0 sejak 2018, berhasil melakukan transformasi, pelaku industri di RI jadi digital. Dengan transformasi ke digital, proses produksi jadi lebih efektif dan efisien sehingga membawa produk produk berdaya saing lebih tinggi," kata Agus Gumiwang saat menerima penghargaan di The Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Dipimpin oleh Agus Gumiwang, Kemenperin mendorong penerapan teknologi 4.0 di berbagai bidang industri, bahkan industri batik. Tujuannya agar industri batik nasional bisa bertahan bahkan lebih maju di era digital saat ini.

Agus Gumiwang bahkan tak segan memamerkan teknologi industri 4.0 Indonesia di ajang Internasional Manufacturing World Osaka (MWO) 2024. Dengan membawa semangat revolusi industri 4.0, keikutsertaan Indonesia diharapkan mampu mendorong kolaborasi dan memperluas akses pasar global, terutama di Asia.

Making Indonesia 4.0 sendiri digunakan sebagai acuan bagi pelaku industri dan pembuat kebijakan untuk menerapkan konsep revolusi industri 4.0, dengan target besarnya adalah Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara besar yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

Hilirisasi menjadi salah satu program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Indonesia berkomitmen mendorong hilirisasi yang mempertimbangkan aspek lingkungan sebagai upaya memacu perekonomian yang berkelanjutan.

Upaya ini menitikberatkan pada pilihan untuk tak lagi mengekspor barang mentah, namun mengolahnya di dalam negeri guna menciptakan nilai tambah. Kementerian Investasi/BKPM menjadi institusi negara yang menciptakan terobosan dalam dalam meningkatkan investasi hilirisasi.

Atas upaya tersebut, Kementerian Investasi/BKPM mendapat anugerah detikcomAwards2024 sebagai Lembaga Pendorong Hilirisasi dan Ekonomi Berkelanjutan.

"Hilirisasi ini menyumbang kontribusi signifikan terhadap pencapaian investasi di Indonesia lebih dari 20% dalam 5 tahun terakhir ini, jumlahnya Rp 1.245 triliun. Jadi ini hal positif dan akan diteruskan karena menciptakan nilai tambah, value added, dan paling penting menciptakan lapangan kerja," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di The Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Hilirisasi ini juga menjadi bagian pemerintah mendorong ekonomi berkelanjutan, di mana pengembangan sumber daya alam juga mempertimbangkan aspek lingkungan, misalnya hilirisasi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Pengembangan kendaraan listrik ini diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi masalah emisi.

Sebagai kementerian yang membidangi investasi, Kementerian Investasi/BKPM menjadikan investasi hilirisasi sebagai salah satu fokus. Hal itu tampak dari besarnya investasi hilirisasi yang masuk ke Indonesia.

Pada 2023, realisasi investasi tercatat Rp 1.418,9 triliun atau 101,3% dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 1.400 triliun. Dari situ, realisasi investasi di bidang hilirisasi tercatat Rp 375,4 triliun atau sebesar 26,5% dari total realisasi investasi.

Rinciannya, investasi hilirisasi sektor mineral sebesar Rp 216,8 triliun, kehutanan Rp 51,8 triliun, pertanian Rp 50,8 triliun, minyak dan gas Rp 46,3 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik Rp 9,7 triliun. Pada semester I-2024, realisasi investasi tercatat sebesar Rp 829 triliun.

Dari total investasi tersebut, sebanyak Rp 181,4 triliun merupakan realisasi investasi di bidang hilirisasi. Investasi hilirisasi itu terdiri dari mineral Rp 114,1 triliun, kehutanan Rp 24,5 triliun, pertanian Rp 23,6 triliun, minyak dan gas Rp 13,2 triliun dan ekosistem kendaraan listrik Rp 6 triliun.