Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Deepening Blue Economy Cooperation dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM), Wang Wentao.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping, dalam acara pertemuan bilateral antara kedua Kepala Negara pada Sabtu sore 9 November 2024 di Great Hall of the People di Beijing, RRT.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, Blue Economy atau Ekonomi Biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan Energi Laut Terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan Perikanan dan Akuakultur, Pariwisata Maritim, Inovasi, dan Kerja sama Industri.

Sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini juga akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam siaran pers ditulis Minggu (10/11/2024).

Implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia. "Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara", ungkap Menko Perekonomian.

Melalui MoU ini Indonesia dan RRT juga sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (dep7)

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan sejumlah perusahaan raksasa China hari ini, Minggu (10/11/2024).

Dalam pertemuan ini Kadin dengan para pengusaha China akan melakukan penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156,54 triliun (kurs Rp 15.654/US$)

Adapun agenda penandatanganan kontrak kerja sama ini sudah disampaikan Prabowo dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Li Qiang di Great Hall of the People, Beijing, pada Sabtu (9/11) siang kemarin.

"Investasi patungan dari perusahaan China ke ekonomi Indonesia sangat besar. Bahkan besok sore kamar dagang dan industri akan ada acara penandatanganan kontrak antar pengusaha Indonesia dan China senilai US$ 10 miliar," terang Prabowo dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.

Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan China.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," jelasnya.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat pemerintah untuk belajar dari China dalam hal memberantas kemiskinan. Menurutnya pemerintahan saat ini akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," terang Prabowo.

Pertemuan bilateral ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

Pemerintah berencana mengeluarkan skema baru subsidi energi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada opsi mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Proses pengkajian pun, menurut Bahlil, masih dijalankan sambil menanti laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sambung mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Subsidi LPG 3 Kg Tidak Berubah

Selain itu, Bahlil memastikan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tidak akan beralih menjadi BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil.

Alasannya, Bahlil mengatakan, LPG 3 kg sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Tapi Bahlil menegaskan subsidi tepat sasaran tetap berlaku untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," kata Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," ujar Bahlil.

Pemerintah tengah menggodok skema baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan LPG. Hal tersebut dilakukan karena terindikasi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran selama ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun. Artinya, sebesar nilai itulah subsidi yang tidak tepat kepada penerimanya.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024) kemarin.

Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun. Tujuan subsidi sendiri untuk diberikan kepada warga negara yang berhak menerima

"Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," ucapnya.

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.

Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan nilai tambah melalui program hilirisasi. Sebab, hilirisasi terbukti memacu ekspor dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian.

Selama menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia berhasil menggerakkan program hilirisasi ini melalui kerja sama investasi dengan banyak pihak. Data menunjukkan, realisasi investasi pada 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun atau 101,3% dari target yang ditetapkan yakni sebesar Rp 1.400 triliun.

Berkat pencapaiannya itu, detikcom memberi anugerah Tokoh Penggerak Investasi Hilirisasi kepada Bahlil Lahadalia dalam ajang detikcom Awards 2024. Di mana pada tahun ini, detikcom Awards 2024 digelar di The Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024).

"Pertama saya ucapkan terima kasih atas penghargaan ini, tapi sebenarnya yang bekerja ini menteri investasi, jadi ada teman-teman kementerian investasi saya ini persembahan untuk kalian lah, kira-kira begitu. Cuma saya waktu itu memang diperintah oleh Bapak Presiden untuk ada satu program yang fokus pada investasi dalam rangka penciptaan nilai tambah," kata Bahlil saat menerima penghargaan.

"Jadi waktu itu kita fokus, dan sekarang menteri investasinya Pak Rosan dan saya anggap ini adalah bagian kelanjutan dari pikiran Pak Rosan yang secara kebetulan saya jalankan selama 4 tahun lebih dan sekarang saya kembalikan pikiran itu kepada Pak Rosan lagi untuk menjalankan, tapi sekarang Pak Rosan dengan saya sudah tektok karena beliau di hilir, saya di hulunya. Tapi tanggal 20 kita tidak tahu apa yang terjadi," sambungnya.

Sebagai informasi, dari realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp 1.418,9 triliun yang berhasil dibawa masuk Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi di bidang hilirisasi tercatat mencapai Rp 375,4 triliun atau sebesar 26,5% dari total realisasi investasi.

Realisasi investasi hilirisasi ini mencakup sektor mineral sebesar Rp 216,8 triliun, kehutanan Rp 51,8 triliun, pertanian Rp 50,8 triliun, minyak dan gas Rp 46,3 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik Rp 9,7 triliun.

Upaya peningkatan nilai tambah terus dilakukan. Pada semester I 2024, realisasi investasi tercatat sebesar Rp 829 triliun. Dari total investasi tersebut, sebanyak Rp 181,4 triliun merupakan realisasi investasi di bidang hilirisasi.

Investasi hilirisasi itu terdiri dari mineral Rp 114,1 triliun, kehutanan Rp 24,5 triliun, pertanian Rp 23,6 triliun, minyak dan gas Rp 13,2 triliun dan ekosistem kendaraan listrik Rp 6 triliun.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 9.117,4 triliun selama 10 tahun, sejak 2014 sampai dengan 2024.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dalam acara Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan III 2024 dan 10 Tahun Capaian Investasi di Era Presiden Jokowi.

"Terdapat angka total realisasi investasi selama 10 tahun adalah Rp 9.117,4 triliun," kata Rosan, di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Rosan menjelaskan, angka tersebut terdiri atas total investasi 2014-2019 mencapai Rp 3.294,3 triliun, dan investasi dari 2019-2024 itu mencapai Rp 5.823,1 triliun.

Ia juga menambahkan, dari total investasi tersebut juga tercatat total penyerapan tenaga kerja dalam 10 tahun Jokowi mencapai 13.836.775 orang.

Sedangkan untuk periode Januari s.d September 2024, pemerintah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 1.261,43 triliun. Ia optimistis, jumlah ini masih akan terus bertambah hingga akhir tahun, di mana pemerintah menargetkan 2024 investasi tembus Rp1.650 triliun.

Rosan mengatakan, rasa optimismenya ini didasari atas sentimen positif terhadap kestabilan ekonomi dan politik RI. Hal ini membuat para investor percaya menanamkan modalnya untuk komitmen jangka panjang.

"Selama 10 tahun ini, kalau saya bicara dengan para investor dalam dan luar negeri, karena di kita ini kestabilan baik secara ekonomi, secara politik terutama, itu tercipta dengan sangat-sangat baik. Sehingga kepercayaan dari para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia ini makin meningkat," ujarnya.

Hal ini termasuk juga dalam sektor hilirisasi, program yang digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Investasi/BKPM mencatatkan, sejak 2020 s.d September 2024, investasi di sektor hilirisasi tercatat tembus hingga Rp 1.245,80 triliun.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita ini terus melakukan perbaikan dari segi kebijakan, dari segi polisi, dari segi regulasi, dari segi permit, izin, dan yang lainnya. Sehingga mereka juga merasakan bahwa kita ini terus melakukan reformasi kebijakan-kebijakan. Contohnya Omnibus Law 2020-2021 yang memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan," kata dia.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dipanggil ke kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada malam hari ini.

Ditemui usai bertemu Prabowo, Rosan mengatakan bahwa dirinya belum dapat membocorkan posisi apa yang ditawarkan kepadanya. Namun ia memastikan, posisi itu masih sesuai dengan keahliannya.

"Kita bicara, intinya membantu beliau di kabinet, sesuai dengan keahlian saya," kata Rosan, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Rosan mengatakan, dirinya tidak hanya membahas tentang kabinet pemerintahan berikutnya, keduanya juga bernostalgia bersama.

"Kita membahasnya yang lain-lain juga ya, sekalian nostalgia, tadi bicara-bicara yang lain, tapi intinya bantu beliau, saya siap, saya terima kasih,"ujarnya.

Ia mengaku dihubungi Prabowo sekitar pukul 18.00 WIB. Meski belum dapat membocorkan posisi apa yang ditawarkan kepadanya, ia memastikan bahwa lingkupnya masih di ekonomi.

"(Terkait ekonomi atau luar negeri) ekonomi," kata dia.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyebut kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% adalah peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen merupakan target yang dipasang Presiden terpilih Prabowo Subianto

Menurut Rosan, konsumsi domestik dan investasi saat ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, proporsi investasi harus ditingkatkan.

"Kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi, paling besar itu dari konsumsi dalam negeri kita yang kuat, kurang lebih sekarang 53-54 persen. Kedua, datang dari investasi. Investasi sekarang kurang lebih 24-25 persen. Dulu, konsumsi kita bisa 57-58 persen, dan investasi bisa mencapai 30 persen atau lebih. Sekarang hanya 24-25 persen," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024).

Rosan menekankan peningkatan proporsi investasi harus didorong, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi bersih dan manufaktur kendaraan listrik. Menurutnya, pemerintah akan mengarahkan investasi ke industri berkelanjutan, sesuai dengan permintaan global.

"Kita inginkan investasi yang berorientasi ekspor dan dilakukan secara berkelanjutan. Itu tema yang akan kita usung ke depannya. Karena permintaan global mengarah ke sana, bahwa kita semua harus melakukan ini secara berkelanjutan," ujar Rosan.

Kawasan Industri Berbasis Energi Bersih

Rosan juga menekankan perlunya mendorong pembangunan kawasan industri yang menggunakan energi bersih. Menurutnya, tuntutan pasar saat ini mengarah pada industri hijau untuk menarik minat investasi internasional, terutama dari sektor-sektor yang berfokus pada dekarbonisasi.

"Kalau kita bicara menarik investasi di sektor EV manufacturing, EV car, EV battery, mereka juga menuntut sumber energi yang digunakan berasal dari energi bersih. Kenapa? Supaya sesuai dengan visi mereka," ungkapnya.

Rosan juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan kawasan industri berbasis energi bersih di Indonesia. Menurutnya, investasi di sektor tersebut sudah umum dilakukan oleh investor dari negara maju.

"Saya baru dari Singapura, bertemu dengan perusahaan Sembcorp. Mereka telah berinvestasi di 13 kawasan industri hijau di Vietnam, dan akhir tahun ini akan bertambah menjadi 18," ungkap Rosan.

Kepastian Regulasi Perizinan Berusaha

Selain pengembangan industri berbasis ekspor yang berkelanjutan, Rosan juga menyoroti pentingnya menjaga kepastian dan kejelasan regulasi agar para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat menjalankan investasi mereka dengan lebih terukur.

"Kebetulan saya pernah jadi pengusaha, jadi saya tahu persis apa masalahnya. Kita, pengusaha, paling tidak suka ketidakpastian. Kita ingin semuanya terukur dan terstruktur," terang Rosan.

Meskipun pemerintah telah menetapkan standar waktu penyelesaian perizinan melalui perjanjian dengan 18 kementerian yang terlibat, Rosan menyoroti bahwa realitas di lapangan sering kali jauh dari target yang diharapkan.

"Kita punya perjanjian dengan 18 kementerian dalam bentuk service level agreement. Contohnya, izin ini harus selesai dalam 3 hari, izin yang lain 5 hari. Tapi, kenyataannya bisa 6 bulan, 3 bulan, bahkan setahun," jelas Rosan, menunjukkan ketidaksesuaian antara perjanjian dan pelaksanaannya.

Rosan menegaskan bahwa ke depan, pemerintah akan lebih tegas dalam memastikan setiap instansi mematuhi perjanjian yang telah disepakati terkait waktu penyelesaian perizinan. Apalagi, pemerintah sudah memiliki payung hukum untuk memastikan hal ini.

"Kami akan kirim surat ke 18 instansi tersebut untuk memastikan mereka mematuhi service level agreement. Kalau misalnya sudah ada kesepakatan 3 hari, tapi mereka tidak mengeluarkan izin, maka saya yang akan mengeluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha, baik dalam maupun luar negeri, tahu persis kapan mereka akan mendapatkan izin. Itu kepastian yang akan kami berikan," tegas Rosan.

Masalah perizinan usaha menjadi salah satu kendala berbisnis di Indonesia. Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, meski sudah ada Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, implementasinya belum juga optimal.

Rosan menjelaskan, perizinan melalui OSS melibatkan verifikasi 18 Kementerian yang belum semuanya terintegrasi ke. Akibatnya Kementerian Investasi/BKPM hanya menerima data dari Kementerian lain lalu perlu diproses lagi secara manual.

"OSS itu, itu melibatkan 18 kementerian. Dari 18 itu saja, belum semua terintegrasi ke OSS. Ibaratnya kita hanya terima data dari bapak-bapak ibu-ibu, terus diprosesnya manual," katanya dalam 15th Kompas 100 CEO Forum, disiarkan di YouTube Harian Kompas, Jumat (11/10/2024).

Kedua, pengurusan perizinan di Kementerian lain bisa memakan waktu selama berbulan-bulan. Padahal ada perjanjian bahwa pengurusan izin berusaha harusnya selesai dalam waktu beberapa hari saja.

"Kedua, sebetulnya kita ini ada perjanjian nih, dengan semua kementerian 18 itu, yang namanya service level agreement. Contohnya, oh izin ini harusnya 3 hari, izin ini harusnya 5 hari. Kejadiannya, itu bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun. Yang kena siapa? Yang kena kita Pak, BKPM. OSS banyak yang bilang, bukan OSS katanya. Ini udah sakaratul, SOS dibaliknya jadinya," beber Rosan.

Rosan menyebut akan meminta 18 Kementerian yang terlibat dengan OSS mematuhi perjanjian soal penerbitan izin. Jika izin di Kementerian terkait tidak terbit dalam waktu yang disepakati, maka Kementerian Investasi/BKPM bisa mengeluarkan izin secara otomatis.

"Kalau tidak, misalnya kita sudah janji 3 hari, mereka tidak keluarkan izinnya, otomatis akan saya keluarkan izinnya. Jadi, para pengusaha dalam dua-dua negeri exactly tahu kapan akan dapat izinnya," tegasnya.

Jika ada yang tidak setuju dengan itu, kata Rosan, ia bakal melapor ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menggarisbawahi bahwa yang dibutuhkan pengusaha adalah sesuatu yang terukur dan terstruktur.

"Dan kebetulan, nanti pemerintahan baru, presiden baru, kalau ada kementerian nggak boleh integrasikan, saya tinggal bilang langsung ke Bapak Presiden terpilih, Pak, yang ini nggak mau Pak integrasikan, Pak. Kelar itu. Kembali lagi kita maunya certainty, we don't like surprises, semuanya mau terukur dan terstruktur," terang Rosan.

OSS juga akan diintegrasikan dengan artificial intelligence (AI), cloud computing dan teknologi lainnya. Rosan menyebut pihaknya berupaya mengurangi pertemuan pengusaha dengan pegawai Kementerian Investasi/BKPM demi menekan korupsi dan kolusi.

Simak: Soal Izin Tambang Ormas Agama, Anggota Komisi VII Khawatir Ada Jebakan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bercerita telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak tiga kali. Bahlil mengatakan, sebelum menjadi Menteri ESDM, pertama kali dilantik dia sebagai Kepala BKPM.

"Secara pribadi saya bapak Presiden, mengucapkan terima kasih karena di zaman bapak memimpin bangsa ini, saya tiga kali dilantik oleh bapak. Saya dilantik pertama menjadi Kepala BKPM. Saya di pemerintah itu bertahap juga, belum langsung menteri masih Kepala BKPM," kata dia dalam Hari Ulang Tahun ke 79 Pertambangan dan Energi, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Pelantikan kedua yakni menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM. Sementara yang ketiga Bahlil dilantik menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

"Dilantik kedua menjadi Menteri Investasi dan ketiga jadi Menteri ESDM. Dan saya terima kasih pak dalam proses pelantikan, saya juga dilantik dengan warna kuning, terima kasih," lanjutnya.

Bahlil mengatakan waktu pemerintahan Jokowi akan habis pada 20 Oktober 2024. Dia pun mengucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf langsung mewakili Kementerian ESDM kepada Jokowi.

"Mohon nasihat bapak karena sebentar lagi, ini pidato terakhir saya sebagai Menteri ESDM di hadapan bapak Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo, karena tanggal 20 sudah selesai, pak. Jadi mohon wejangan, nasehat, nah sekaligus di HUT ini kami menyampaikan mohon maaf pak seluruh karyawan yang ada kalau ada yang kurang-kurang. Terutama Menteri yang baru pak karena belum menguasai materi," ucapnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut gejolak geopolitik dunia tak selalu memberi dampak negatif bagi Indonesia. Ia mencontohkan memanasnya hubungan Amerika Serikat (AS) dan China yang membuat pabrik-pabrik di China melakukan relokasi.

"Geopolitik ini pasti ada pengaruhnya (ke investasi), karena dari China, AS, Timur Tengah, dan lain-lain. Tapi tidak semuanya berdampak negatif. Justru contohnya dengan AS dan China, ini terjadi relokasi pabrik besar dari China misalnya," katanya di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Menurut Rosan, kawasan Asia Tenggara menjadi pilihan utama untuk relokasi pabrik. Namun, ia menyebut Indonesia perlu berperan aktif sebab masih banyak pabrik yang justru pindah ke negara tetangga.

"Dan Asean selalu menjadi pilihan utama, tapi kita harus lebih aktif lagi karena lebih banyak masuk ke negara-negara lain, tetangga kita seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, sehingga kita harus lebih aktif lagi," imbuhnya.

"Walaupun lebih dari 53 perusahaan masuk ke Indonesia. Tapi kita ingin lebih aktif sehingga relokasi itu masuknya ke Indonesia," sambungnya.

Upaya menampung investor yang relokasi dari China salah satunya dilakukan lewat pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM sebelumnya, Bahlil Lahadalia.

"Area ini adalah kebun tebu dan karet. Ini dulunya antara percaya tidak percaya ini bisa jadi kawasan industri. Tapi karena arahan bapak Presiden harus cari alternatif bagaimana relokasi industri-industri yang hengkang dari China bisa masuk ke Indonesia, karena waktu itu belum masuk ke Indonesia," sebut Bahlil, disiarkan YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (26/7/2024).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan saat ini Indonesia impor 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Padahal dulu Indonesia bisa ekspor 1 juta barel minyak per hari.

"Kalau kita menengok ke belakang, hampir 30 tahun lalu, 96, 97, lifting minyak kita itu kurang lebih sekitar 1.600.000 barel per day dan konsumsi kita tidak lebih dari 600-700 ribu barel per day, kita masih bisa ekspor kurang lebih sekitar 1 juta dan pendapatan negara waktu itu kurang lebih sekitar 40-50%," kata Bahlil dalam acara Malam Penghargaan Keselamatan Migas, Senin (7/10/2024).

Bahlil menyebut kondisi ini terjadi karena produksi minyak di dalam negeri terus menurun. Di sisi lain, konsumsi semakin bertambah.

"2024, 2023, 2022 itu lifting kita menurun terus bahkan sekarang tinggal hampir 600 ribu barel, konsumsi kita sekarang 1 juta. Jadi terbalik, tahun 96, 97 kita ekspor 1 juta, sekarang kita impor 1 juta barel per day. Jadi ini kondisi yang membuat kita harus mengambil tanggung jawab semua," terang mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM ini.

Menurut Bahlil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan kontraktor hulu yang sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan lifting minyak. Ke depan, pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Subianto disebut akan menjalankan program kedaulatan energi.

"Ke depan, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu punya satu program, salah satu di antaranya kedaulatan energi, selain kedaulatan pangan," imbuhnya.

Bahlil pun membeberkan upaya ke depan untuk meningkatkan lifting migas. Pertama dengan memangkas perizinan dan di saat bersamaan mengubah gross split dengan cost recovery.

"Sekarang kita ubah gross split dengan cost recovery. Ada gross split yang baru itu tadinya 29 item, saya baca sendiri apa ini kok kriterianya panjang sekali, belum pengusaha, baru saya menteri baca, saya bilang ini sebagiannya abuleke ini. Maka kemudian kita ramping dari 29 menjadi 5 item untuk diberikan keleluasaan bagi kontraktor untuk memilih jalur mana agar kemudian bisa kita mengoptimalkan dan percepatan terhadap proses lifting kita," tutur Bahlil.