Samsung SDI menggandeng General Motors (GM) untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indiana, Amerika Serikat (AS).

Dikutip dari Reuters, Rabu (28/8/2024) investasi untuk pembangunan pabrik itu tembus US$ 3,5 miliar atau setara Rp 54,2 triliun (kurs Rp 15.490).

Samsung SDI merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang fokus memproduksi baterai dan material elektronik. Sementara General Motors merupakan produsen kendaraan yang kini sedang menggenjot produksi kendaraan listrik.

Dalam pernyataan resmi, Samsung SDI mengatakan pada tahap awal, kapasitas produksi baterai di pabrik itu akan mencapai 27 gigawatt jam (GWh).

Kemudian targetnya pabrik itu bisa memproduksi baterai secara massal pada 2027 dan kapasitas tahunan diharapkan meningkat menjadi 36 GWh berdasarkan rencana ekspansi.

Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi pemerintah ternyata belum maksimal, jumlahnya baru mencapai 4,3 juta ton atau 41,95% dari alokasi 9,55 juta ton. Ombudsman RI mengatakan pemerintah bisa menempuh satu cara untuk menyelesaikan hal tersebut.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menilai serapan masih tergolong rendah dan bisa menyebabkan tidak tercapainya target Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Yeka mengatakan rendahnya realisasi serapan disebabkan lambatnya kepala daerah dalam menerbitkan SK alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai penetapan alokasi baru.

"Penyebaran informasi tentang penambahan alokasi pupuk bersubsidi 9,55 juta ton baru direspons oleh petani di bulan Juni 2024," kata Yeka dalam keterangan resmi, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, Yeka mengungkap penyebab lain adalah masih rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi karena terjadi kebimbangan dan kekhawatiran dari distributor dan kios pupuk bersubsidi lantaran tingginya angka koreksi yang meningkat signifikan dari tahun 2023.

Dia menjelaskan jumlah pupuk bersubsidi yang dikoreksi pada 2023 mencapai sebanyak 4.000 ton. Sedangkan untuk periode Januari hingga Juni 2024 sudah mencapai 19.000 ton, angka ini disebutnya bisa terus bertambah apabila juknis penyaluran pupuk bersubsidi tidak diubah.

Ombudsman pun menemukan bahwa masih tingginya jumlah petani yang tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi. "Berdasarkan audit data penerima pupuk bersubsidi oleh Ombudsman dan Kementerian Pertanian, terdapat sekitar 954.000 petani penerima pupuk bersubsidi, tidak pernah melakukan penebusan dalam tiga tahun terakhir," beber Yeka.

Yeka pun menilai jika kinerja penyaluran pupuk bersubsidi masih rendah seperti sekarang maka bakal berimbas terhadap pencapaian target produksi pangan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pemerintah masih memiliki sisa waktu empat bulan untuk meningkatkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Namun di sisi lain, Yeka menuturkan perlu ada streamlining atas hambatan verifikasi yang selama ini menjadi kendala dalam angka serapan penebusan pupuk bersubsidi. "Salah satunya dengan perubahan juknis dan penggantian 954.000 petani yang tidak menebus dalam 3 tahun terakhir ini," tutur Yeka.

Selain itu, Yeka menjelaskan perubahan juknis penyaluran pupuk bersubsidi yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kemudahan bagi petani untuk mengakses pupuk bersubsidi. KTP dapat menjadi alat sah dalam penebusan pupuk bersubsidi, sehingga konsekuensinya tidak diperlukan lagi petani melakukan tanda tangan digital.

Mengutip data PT Pupuk Indonesia, Yeka mengatakan terdapat sekitar 1.200 ton pupuk bersubsidi yang sudah disalurkan, namun tidak lolos tahapan verifikasi dan validasi akibat tanda tangan yang tidak sama dengan KTP.

Karena itu, dia mendorong agar petani dapat mewakilkan penebusan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani atau keluarga dengan bukti penebusan yang jelas. Adapun surat kuasa kepada perwakilan kelompok tani juga disarankan dibuat sesederhana mungkin dan tanpa biaya tambahan.

"Ombudsman menangkap aspirasi para petani, pemilik kios, dan tim verifikasi dan evaluasi. Mereka berharap agar setiap langkah yang diambil dalam proses ini tetap sederhana dan mudah dipahami, tetapi tidak mengabaikan pentingnya tertib administrasi," pungkas Yeka.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI melakukan penandatanganan kontrak Rudal Permukaan-ke-Permukaan Cakir dan Rudal Pertahanan Udara Sungur dengan perusahaan pertahanan, Republikorp Indonesia, Senin (26/8) kemarin.

Dari pihak Kemhan, penandatanganan ini dilakukan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan, Marsdya TNI Yusuf Jauhari di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto. Sedangkan dari pihak Republikorp Indonesia diwakili founder perusahaan, Norman Joesoef.

Dalam kesempatan yang sama, Republikorp juga melangsungkan penandatanganan Framework Agreement dengan perusahaan bidang pertahanan Turki, ASELSAN dan ROKETSAN. Proses penandatanganan ini turut dihadiri oleh Secretary of Turkish Defence Industries, Haluk Gorgun.

"Di hadapan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, dan Prof. Dr. Haluk Gorgun, Secretary of Turkish Defence Industries, Republikorp menandatangani beberapa perjanjian penting yang memperkuat posisi Indonesia di kancah pertahanan global," jelas perusahaan dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (27/8/2024).

Melalui perjanjian ini, Republikorp dengan ASELSAN akan melakukan produksi Sistem Senjata Kendali Jarak Jauh (RCWS). Sedangkan perjanjian dengan ROKETSAN dilakukan untuk mendirikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dan produksi rudal CAKIR, ATMACA, dan HISAR.

"Kemitraan strategis ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di panggung industri pertahanan internasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional," terang Republikorp.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dia menegaskan saat ini tidak boleh ada oknum pengecer maupun distributor yang bermain-main dengan pupuk subsidi.

"Saya tegaskan tidak ada kelangkaan sekarang. Yang ada mungkin administrasinya terlalu lamban. Saya sudah katakan kalau ada yang bermain-main dengan pupuk, aku cabut izinnya," ujar Amran dikutip dari keterangannya, Selasa (27/8/2024).

Untuk mengantisipasi kecurangan, Amran meminta masyarakat untuk tidak segan melaporkan oknum pengecer jika terbukti melakukan penimbunan atau tindakan kecurangan. Jangan sampai, kata dia, para petani dibuat susah dalam melakukan produksi.

"Sampaikan, kalau ada yang main-main, aku cabut izinnya. Dan saya punya hak untuk cabut. Sudah banyak kami cabut. Jadi tidak ada istilah kelangkaan ya. Itu hanya terkadang oknum yang mempermainkan saja. Pasti kami cabut izinnya," katanya.

Amran menambahkan saat ini pemerintah tengah fokus pada peningkatan produksi nasional guna mewujudkan swasembada dan juga Indonesia lumbung pangan dunia. Salah satu yang digencarkan adalah perluasan areal tanam atau PAT melalui solusi cepat pompanisasi.

"Namun untuk mencapai swasembada kita memerlukan tambahan anggaran 68 triliun yang akan kita gunakan secara holistik mulai dari pengairan, perbenihan sampai transformasi pertanian modern," jelasnya.

Selain itu, untuk diketahui, pemerintah telah menambah alokasi pupuk sebesar Rp 28 triliun atau saat ini menjadi 54 triliun. Dengan penambahan tersebut, alokasi pupuk menjadi 9,5 juta ton dari yang tadinya 4,5 juta ton.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan industri tekstil yang kini dihadapkan oleh badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, buruh yang terkena PHK sebanyak 42.863 pada posisi 31 Juli 2024.

PHK ini didominasi industri pengolahan seperti tekstil, garmen dan alas kaki dengan jumlah 22.356 orang. Jumlah buruh yang di-PHK pada posisi Agustus meningkat sampai 44.195 orang.

"Industri tekstil itu bergantung di mana, di hulu, intermediate atau hilir. Masing-masing punya karakter permasalahan yang berbeda. Dan oleh sebab itu, sebetulnya dari kami Kemenperin, kami fokusnya untuk dalam tanda petik ya, mempersulit barang-barang jadi yang berkaitan dengan tekstil masuk ke industri," terangnya di DPR Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sementara, untuk bahan baku akan dipermudah. Hal itu dilakukan agar industri tekstil bisa tumbuh.

"Kalau bahan baku, itu prinsipnya memang harus dipermudah. Itulah yang nanti akan bisa membantu industri tekstil tumbuh kembali. Jadi kuncinya, barang-barang jadi, TPT, itu kita persulit masuk ke Indonesia. Bahan baku kita permudah masuk ke Indonesia," ungkapnya.

Agus mengatakan, pihaknya akan mengusulkan kebijakan supaya produk tekstil dalam negeri bisa bersaing dengan barang impor. Kebijakan yang diusulkan yakni pintu masuk produk tekstil dilakukan di Indonesia timur. Selain tekstil, produk lain yang diusulkan pintu masuknya di Indonesia timur yakni elektronik, tekstil hingga kosmetik.

"Kami akan segera mengusulkan adanya entry point terhadap 7 komoditas yang kami pelajari, kami evaluasi, terdapat banjir barang-barang impor dari negara tertentu. Nah itu akan kami usulkan, termasuk tekstil, untuk pintu masuknya ke Indonesia itu adalah pelabuhan-pelabuhannya ada di wilayah timur Indonesia," katanya.

"Tujuh komoditas yang kita ketahui bersama. Tekstil, elektronik, alas kaki, kosmetik, keramik," tambahnya.

Dia menegaskan, tidak melarang impor produk tekstil. Hanya saja, pintu masuk produk tersebut dilakukan di wilayah timur Indonesia.

"Pintu masuknya kita pindahkan ke wilayah timur Indonesia. Tidak ada perketatan. Pintu masuknya kita pindahkan, either nanti ke Sorong, ke Bitung, atau kita tambahkan ke Kupang. Jadi bukan diperketat, masuk Indonesia silahkan," katanya.

Dia mengatakan, hal itu dilakukan agar industri dalam negeri semakin kompetitif. Dia bilang, materi terkait pintu masuk produk impor itu sudah hampir selesai dan siap untuk dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bahannya sudah hampir selesai, dan insyaallah, lusa kami kirim ke Bapak Presiden untuk minta ratas," katanya.

Lihat juga Video: Indo Leather and Footwear Expo 2024: Siap Bersaing di Mancanegara

[Gambas:Video 20detik]

Petani tembakau hingga cengkeh meminta pemerintah meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan tersebut dinilai dapat berdampak pada penurunan produksi hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), K. Muhdi mengatakan produksi tembakau pada 2023 mencapai 307,2 ribu ton atau senilai Rp 15-20 triliun, dengan asumsi rata-rata harga tembakau Rp 50.000 per kilogram (kg). Saat ini di Indonesia ada 14 sentra tembakau dengan lebih dari 100 jenis tembakau.

Sekitar 70% dari 200 ribu ton tembakau yang diproduksi oleh petani di Indonesia diserap oleh Industri Hasil Tembakau (IHT). Sementara itu, 99,96% dari total luas lahan sentra tembakau nasional merupakan perkebunan rakyat.

"Ada 2,5 juta petani di 14 provinsi di Indonesia yang menggantungkan ekonominya pada pertembakauan," katanya dalam konferensi pers di Sotis Hotel, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Menurutnya, dampak aturan tersebut secara perlahan dirasakan petani. Dengan adanya aturan yang melarang penjualan rokok radius 200 meter dari sekolah dan taman bermain hingga batasan usia konsumsi rokok naik menjadi 21 tahun, dapat berdampak pada penjualan rokok yang menurun. Padahal produksi tembakau dalam negeri mulai membaik setelah mengalami fase krisis selama beberapa tahun terakhir.

Apabila hal tersebut terjadi, maka serapan produk tembakau dan cengkeh di petani juga merosot. Tidak menutup kemungkinan, pengurangan tenaga kerja juga berpotensi terjadi.

"Saya kira bicara dampak ya ini tidak berdampak langsung ke petani tembakau dan cengkeh lebih ke hilirnya, industri hasil tembakaunya. Dampaknya perlahan, dampak ke depan petani, sehingga penjual rokok turun dan serapan cengkeh tembakau juga turun. Kalau turun ya akan terjadi efisiensi," terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Dahlan Sahid mengatakan 97% produktivitas petani cengkeh diserap utuh oleh industri rokok kretek. Cengkeh merupakan dwi tunggal sebagai bahan baku utama rokok kretek. Oleh karena itu, petani cengkeh sangat bergantung pada keberlangsungan IHT.

Menurutnya, gangguan terhadap IHT akan berakibat turunnya produksi rokok dan berujung pada petani cengkeh karena akan mengurangi serapan industri yang tentunya akan berakibat pada turunnya harga cengkeh.

"Akhirnya, akan menurunkan penghasilan petani. Hal ini akan berefek panjang, seperti tidak ada sektor industri lain yang dapat menyumbang ke kas negara seperti sektor tembakau," ujarnya.

Sebagai informasi, larangan penjualan rokok diatur dalam Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 434. Aturan tersebut melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak," bunyi pasal 434 PP 28/2024.

Aturan tersebut juga melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layan diri, kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, industri mobil hybrid membutuhkan insentif. Meski, insentifnya tidak sebesar industri mobil listrik.

Dia mengatakan, insentif itu diperlukan agar pabrik-pabrik mobil hybrid tidak hengkang dari Indonesia. Hal ini berkaca dari pengalaman masa lalu di mana industri semikonduktor dipersulit hingga akhirnya pabrik-pabrik itu hengkang.

"Kami inginnya ada insentif, walaupun insentifnya nggak bisa sebesar mobil listrik. Karena begini, salah satu pertimbangan kenapa kita perlu mempertimbangkan insentif untuk mobil hybrid kami tidak mau pabrikan mobil hybrid yang sudah ada di Indonesia itu pindah. Ini kasusnya sama ketika tahun 80-an, kita mempersulit tumbuhnya industri semikonduktor dan mereka semua pindah ke Malaysia," paparnya di DPR Jakarta, Senin (26/8/2024).

Ia tak mau negara-negara lain memberikan insentif dan kemudian menarik pabrik-pabrik yang ada di Indonesia.

"Kami juga tidak mau kemudian negara-negara lain di ASEAN, yang memberikan insentif yang cukup menarik bagi pengembangan mobil-mobil hybrid itu nanti pindah ke negara-negara tersebut. Itu yang kita tidak mau," ungkapnya.

Agus mengaku belum tahu insentif apa yang akan diberikan. Dia juga mengatakan, insentif untuk industri mobil hybrid belum ada pembahasan.

"Belum bahas, tapi itu kira-kira jalan pikiran dari Kemenperin seperti itu," jelasnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengusulkan kebijakan supaya produk tekstil dalam negeri bisa bersaing dengan barang impor. Kebijakan yang diusulkan yakni pintu masuk produk tekstil dilakukan di Indonesia timur.

Selain tekstil, produk lain yang diusulkan pintu masuknya di Indonesia timur yakni elektronik, tekstil hingga kosmetik.

"Kami akan segera mengusulkan adanya entry point terhadap 7 komoditas yang kami pelajari, kami evaluasi, terdapat banjir barang-barang impor dari negara tertentu. Nah itu akan kami usulkan, termasuk tekstil, untuk pintu masuknya ke Indonesia itu adalah pelabuhan-pelabuhannya ada di wilayah timur Indonesia," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di DPR Jakarta, Senin (26/8/2024).

"Tujuh komoditas yang kita ketahui bersama. Tekstil, elektronik, alas kaki, kosmetik, keramik," tambahnya.

Dia menegaskan, tidak melarang impor produk tekstil. Hanya saja, pintu masuk produk tersebut dilakukan di wilayah timur Indonesia.

"Pintu masuknya kita pindahkan ke wilayah timur Indonesia. Tidak ada perketatan. Pintu masuknya kita pindahkan, either nanti ke Sorong, ke Bitung, atau kita tambahkan ke Kupang. Jadi bukan diperketat, masuk Indonesia silahkan," katanya.

Dia mengatakan, hal itu dilakukan agar industri dalam negeri semakin kompetitif. Dia bilang, materi terkait pintu masuk produk impor itu sudah hampir selesai dan siap untuk dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bahannya sudah hampir selesai, dan insyaallah, lusa kami kirim ke Bapak Presiden untuk minta ratas," katanya.

Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) menduga ada yang mengintervensi pemerintah dalam merancang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua umum DPN APTI, Agus Parmuji berpendapat, secara umum PP 28/2024 khususnya Pasal 429-463, ruang lingkupnya tak jauh berbeda dengan isi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menurut Agus, di dalam PP 28/2024 tidak ada sama sekali pengaturan kesehatan, yang ada pengaturan industri.

Agus Parmuji menambahkan, PP 28/2024 isinya sangat restriktif sehingga menjadi ancaman atas kedaulatan negara, juga ancaman terhadap tenaga kerja, petani dan boncosnya penerimaan negara salah satunya banjirnya rokok ilegal di Indonesia.

Agus pun meragukan komitmen pemerintah yang ingin menjaga kedaulatan negara serta melindungi warga negaranya untuk mempertaruhkan hak hidup, hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, justru kalah sama kepentingan kesehatan global.

"Kenapa pemerintah mau disetir lembaga donor asing dan kelompok anti tembakau untuk membunuh ekosistem pertembakuan yang kontribusinya sangat nyata bagi negara?" tegas Agus Parmuji, Senin (26/08/2024).

Agus Parmuji mensinyalir isi Pasal 429-463 PP 28/2024 merupakan pasal karet alias jebakan batman. Sebagai contoh, Pasal 435 yang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan".

Agus Parmuji menduga, Pasal 435 adalah pasal culas yang dibuat oleh pemerintah atas pesanan ormas global anti tembakau.

"Pasal 435 apabila diterapkan, pelaku industri hasil tembakau (IHT) legal berpotensi gulung tikar karena beban biaya produksi yang melonjak. Sebab, mereka harus merancang ulang kemasan secara total yang membutuhkan investasi besar dan waktu yang lama. Kalau IHT legal gulung tikar, kepada siapa jutaan petani tembakau akan menjual daun tembakaunya?" tanya Agus Parmuji.

Berdasarkan informasi yang diterima, bahwa Pasal 435 akan diberlakukan pada tanggal 31 Agustus 2024. Menurut Agus Parmuji, Pasal 435 tidak menjadi bagian dari ketentuan yang mendapatkan transisi 2 tahun sebagaimana 8 Pasal lain, sehingga Kemenkes bisa menentukan kapan saja ketentuan itu dikeluarkan.

"Ini jelas bentuk ketidakpastian hukum. Hal itu juga bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual karena desain kemasan termasuk hak kekayaan dan industri dipaksa untuk mengubahnya," terang Agus Parmuji.

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Sarmidi Husna mengatakan, Kemenkes itu fungsinya memberi pelayanan, mengayomi dan melindungi kehidupan semua kelompok warga bangsa.

Menurutnya, Menkes RI tidak hanya milik salah satu kelompok masyarakat, seperti misalnya kelompok masyarakat anti tembakau, tetapi juga Menkesnya jutaan petani tembakau, petani cengkeh, buruh rokok dan industri hasil tembakau legal.

"Apakah dengan terus-menerus memproduksi argumen kesehatan dengan mengadopsi FCTC dan data-data riset dari luar negeri, Menkes ingin memaksakan kewenangannya dengan membangun opini yang bisa mengancam kepentingan masyarakat yang hidup dan berjuang mempertahankan hidup dari tembakau dan IHT legal tersebut?" tanyanya.

Sarmidi Husna mengatakan, PP 28/2024 khususnya Pasal 429-463 ditengarai adopsi FCTC dengan melibatkan mafia-mafia internasional atas dukungan pendanaan Multinational Corporation (MNC). Mereka bekerja melalui lembaga resmi pemerintah, parlemen, lembaga penelitian, perguruan tinggi, Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Apa Menkes akan manut saja dengan dikte dari asing yang merugikan rakyatnya? Apa Menkes memang memusuhi petani tembakau, petani cengkeh dan buruh rokok yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang wajib dilindungi?" katanya.

Petani tembakau dan cengkeh menolak implementasi pasal-pasal pertembakauan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mereka kompak mengajukan petisi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) K. Muhdi mengatakan dengan diterbitkannya aturan ini bak petir di siang bolong. Dia menilai dengan berlakunya peraturan tersebut, dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian di kalangan petani. Dia bersama industri tembakau berencana mengajukan petisi.

"Kami mewakili 2,5 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh dengan ini menyatakan. Pertama, kami menolak pasal pengamanan zat adiktif tentang pelaksanaan," kata Muhdi sembari membacakan isi petisi dalam konferensi pers di Hotel Sotis, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Kemudian, pihaknya meminta Presiden Jokowi meninjau ulang pasal yang mengatur pertembakauan dan produk tembakau. Menurutnya, pasal tersebut tidak adil dan diskriminatif sehingga dapat mengancam keberlangsungan industri tembakau.

"Kedua, meminta presiden Jokowi meninjau ulang pasal yg mengatur tembakau dan produk tembakau yg tidak adil dan diskriminatif terhadap 1,6 juta tenaga kerja. Kami meminta pemerintah menunda implementasi PP 28/2024 yang sangat mengancam berlangsung ekosistem tembakau dan stabilitas karena negara tidak berpihak rakyat kecil," jelasnya.

Senada, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman menegaskan seluruh elemen hulu ekosistem pertembakauan bukanlah pihak anti regulasi. Pihaknya siap menaati dan patuh peraturan yang tidak diskriminatif, adil, dan berimbang baik.

"Tembusan Bapak Kantor Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia, Bapak Menteri Pertanian, Ibu Menteri Ketenagakerjaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketut menyebut meskipun tidak ada pasal yang menyebut pelarangan konsumsi rokok, tapi pihaknya memberatkan pasal-pasal yang melarang penjualan hingga batasan konsumsi rokok dapat memicu efek domino negatif yang panjang. Menurutnya, pemerintah terlalu terburu-buru tanpa melakukan mitigasi dampak menyeluruh dari hulu hingga hilir.

"Pasal di PP 28/2024 menyangkut zat adiktif memang tidak ada kata-kata melarang merokok. Kemudian yang ada pembatasan penjualan sehingga kalau itu turun penjualan, turun produksi juga turun, karena kan serapan dari petani kan berkurang," terangnya.

Larangan penjualan rokok diatur dalam pasal 434 PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan tersebut melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak," bunyi pasal 434 PP 28/2024.

Komisi VII DPR RI memanggil Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita siang ini. Komisi VII memanggil Agus Gumiwang untuk rapat kerja membahas laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2023.

Wakil Ketua Komisi VII Dony Maryadi Oekon bertindak sebagai pemimpin dalam rapat ini. Dony mengatakan, rapat ini dihadiri 12 anggota dari 53 anggota Komisi VII, yang berasal dari 6 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan kondisi tersebut, dia mengatakan, rapat telah memenuhi kuorum.

"Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 Ayat 1 telah terpenuhi," katanya di Komisi VII, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sesuai ketentuan, kata dia, setiap rapat di DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Pada kesempatan itu, ia meminta persetujuan anggota agar rapat bersifat terbuka.

"Apakah dapat disetujui?" tanya Dony.

"Setuju," saut peserta rapat.

Komisi IV DPR mengaku mendapatkan informasi bahwa skema pupuk subsidi bakal diubah. Menanggapi hal tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai hal itu bakal berat untuk dilakukan.

Informasi tersebut awalnya diungkap Ketua Komisi IV DPR Sudin, dia mendapat informasi bakal ada perubahan skema pemberian subsidi pupuk kepada para petani. "Saya mendapatkan info bahwa pupuk subsidi akan diubah mekanismenya, saya minta dijelaskan," ungkap Sudin di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Sudin mengaku khawatir tentang pengubahan skema pemberian pupuk subsidi, hal itu disebutnya bakal merugikan petani. Sebab, skema bakal berubah menjadi bantuan langsung tunai kepada petani melalui bank.

Sudin pun meminta agar jika memang program itu dilaksanakan agar penyalurannya betul-betul dicek. "Saya minta tolong bener-bener cek ulang dipastikan bahwa jangan sampai uang subsidi dari pemerintah ke petani itu bukan menjadi pupuk tetapi menjadi yang lain-lain. Bahkan infonya transfernya itu virtual account, apakah semua petani di wilayah terpencil memiliki rekening? Jadi nanti tolong dijelaskan secara singkat," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Mentan Andi Amran Sulaiman, juga mengaku sudah mengetahui informasi soal hal tersebut. Tapi, dia menilai perubahan skema pemberian subsidi pupuk bakal sulit diimplementasikan.

"Pupuk bersubsidi memang ada rencana pilot project di Babel, tapi saya kira maaf pak ketua karena kan kita tidak tahu menteri berikutnya, ini agak berat," tegas Amran.

Menurut Amran, perubahan skema subsidi pupuk harus dipastikan dapat mengakomodir seluruh petani. Sebab, banyak petani khususnya yang berada di wilayah terluar yang memiliki keterbatasan infrastruktur, karena itu Amran menilai perubahan skema subsidi pupuk bakal berat dilaksanakan.

"Dulu kartu tani kami yang minta, sebelum kami tinggalkan, kami minta dihentikan karena banyak saudara kita yang tidak bisa dijangkau dengan sinyal dan seterusnya itu tidak bisa dapat pupuk, di perbatasan jangan kita bayangkan bahwa berada di kota semua, sehingga ada 17-20% tidak dapat pupuk tidak bisa akses karena kartu tani, jadi kemarin kami langsung KTP, selesai, kita permudah," jelas Amran.