PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyatakan akan mempertahankan pembagian dividen untuk tahun buku 2024 kepada para pemegang sahamnya dengan payout rasio sebesar 60% dari laba bersih.

"Selama 5 tahun terakhir Bank Mandiri telah membagikan dividen yang baik di mana dividen payout rasio secara konsisten kita bayarkan 60% dan tentunya ke depan kami ingin mempertahankan level tersebut," kata Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo dalam Public Expose Live, Selasa (27/8/2024).

Meski begitu, manajemen memastikan akan tetap memperhatikan tingkat permodalan yang optimal agar dapat mendorong dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan.

"Sekaligus ini juga bagian dari arahan kebijakan Kementerian BUMN yang ingin memastikan Bank Mandiri dapat mensupport pertumbuhan kredit yang sehat dan agresif, namun tetap dengan kecukupan modal yang baik," imbuhnya.

Pada tahun ini perseroan telah membagikan dividen dari tahun buku 2023 sebesar Rp 33,03 triliun kepada para pemegang sahamnya. Menurutnya, angka tersebut sangat besar.

"Kalau kita hitung yield-nya sebesar 6,5% dan ke depannya tentu kami akan mempertahankan konsistensi kinerja Mandiri Group untuk dapat terus meningkatkan value kepada seluruh stakeholder khususnya kepada pemegang saham supaya kita bisa memberikan dividen yang baik dan tentu kenaikan harga saham yang baik," tuturnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyebut besaran dividen itu telah sejalan dengan komitmen manajemen untuk berkontribusi secara optimal kepada pembangunan Tanah Air, serta konsistensi perseroan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah.

"Keputusan ini juga mengindikasikan dukungan yang kuat dari pemegang saham kepada manajemen untuk mengakselerasi rencana ekspansi bisnis perseroan," jelas Darmawan dalam keterangan resminya, Kamis (7/3).

Simak Video: Kolaborasi CT Corp dan Bank Mandiri Perluas Ekosistem Bisnis Berkelanjutan

[Gambas:Video 20detik]

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golongan Karya (Golkar) resmi mengusung mantan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Lantas, berapa gaji beserta tunjangan Airin jika terpilih menjadi Gubernur?

Seperti dikutip detik.com, Selasa (27/8/2024), gaji pokok gubernur se-Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan itu disebutkan gaji kepala daerah provinsi sebesar Rp 3 juta/bulan.

Selain gaji pokok, mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan tunjangan jabatan kepala daerah provinsi sebesar Rp 5,4 juta/bulan.

Tidak hanya itu, gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga mendapatkan tunjangan lainnya selama menjalankan masa tugasnya yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan yang kemudian dikembalikan jika berhenti dari jabatannya.

Selain itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing kendaraan dinas yang juga dikembalikan ketika berhenti dari jabatannya. Turut disediakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, serta biaya penunjang operasional.

Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya akan berbeda. Sampai Rp 15 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 1,75%; di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi 1%; di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi 0,75%; di atas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi 0,40%; di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi 0,25%; di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15%.

Simak Video: Bahlil soal Alasan Dukung Airin di Banten: Dia Anak Kandung Golkar

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Lima orang karyawan Bursa Efek Indonesia (BEI) dikabarkan dipecat karena menerima imbalan uang dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk mencatatkan saham di BEI. Proses penerimaan emiten untuk dapat masuk ke bursa disinyalir juga melibatkan oknum Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasalnya, lembaga tersebut mempunyai kewenangan buat menyatakan sebuah perusahaan layak melakukan penawaran umum atau IPO Saham. Berdasarkan surat yang beredar di kalangan media, Selasa (27/8) keterlibatan oknum OJK bahkan sampai melibatkan level kepala departemen.

"Kasus ini belum sampai menyentuh level kepala divisi atau bahkan direktur yang membawahi proses penerimaan emiten di bursa, dan tindak lanjutnya apakah kasus ini masuk kepada pidana karena melibatkan penipuan oleh oknum karyawan tersebut atas emiten-emiten yang proses pencatatannya di bursa melalui cara-cara yang tidak sesuai," tulis surat tersebut, dikutip detikcom, Selasa (26/8/2024).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar buka suara soal isu tersebut. Dia mengaku akan mendalami jika memang ada karyawan OJK yang terlibat dalam persoalan itu.

"Ya, kami akan lihat sekiranya hal itu berkaitan dengan pihak yang berada di dalam OJK ya," ungkap Mahendra di Hotel Ritz Carlton, Selasa (27/8/2024).

Mahendra mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendengar mengenai isu tersebut. Namun, Mahendra menyambut baik langkah BEI yang memecat lima orang karyawannya, hal itu disebutnya adalah langkah tegas yang harus dilakukan.

"Sejauh ini kami belum mendengar hal itu (Karyawan OJK), tapi di lain pihak menyambut baik sekali apa yang dilakukan oleh bursa terkait sanksi yang tegas diberikan kepada mereka yang bertanggung jawab," jelasnya.

Oleh sebab itu, Mahendra enggan menjawab sanksi apa yang bisa dikenakan pihaknya bagi oknum OJK yang terlibat persoalan tersebut. Dia mengatakan OJK bakal mendalami kabar tersebut

"Nanti kita, tentu nggak bisa mendahului ya. Kita lihat bagaimana kalau ada hal tersebut (keterlibatan oknum OJK)," bebernya.

Menurut pemberitaan sebelumnya, beredar kabar BEI memecat lima orang dari Divisi Penilaian Perusahaan karena menerima imbalan uang dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk mencatatkan sahamnya di BEI. Divisi tersebut bertanggung jawab terhadap penerimaan calon Emiten. Karyawan yang dipecat dilaporkan telah meminta sejumlah imbalan uang dan gratifikasi atas jasa analisa kelayakan calon emiten untuk dapat tercatat di BEI.

"Atas imbalan uang yang diterima tersebut, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon Emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di bursa," tulis surat yang beredar di kalangan media, dikutip detikcom Selasa (26/8/2024).

Praktik oleh oknum tersebut dikabarkan telah berjalan beberapa tahun dan melibatkan beberapa emiten yang saat ini telah tercatat sahamnya di bursa. Nilai uang imbalan berkisar ratusan juta sampai satu miliaran rupiah per emiten. Melalui praktik terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut dikabarkan membentuk suatu perusahaan (jasa penasehat) yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana Rp 20 miliar.

BEI pun telah merespon kasus itu, BEI menyatakan berkomitmen memenuhi prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dan senantiasa menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016 .

"Seluruh insan BEI dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada uang, makanan, dan/atau barang) atas layanan atau transaksi yang dilakukan BEI dengan pihak ketiga," tegas BEI.

"Tentunya apabila terdapat pelanggaran etika yang melibatkan karyawan BEI kami akan melakukan tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan internal BEI," sambungnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka lesu setelah kemarin sempat melesat tajam. Pagi ini IHSG berada di zona merah.

Dikutip dari RTI, Selasa (27/8/2024) IHSG pukul 09.11 berada di level 7.592,13 turun 14,05 poin atau 0,18%. Saham dibuka 7.606,19, dengan level tertinggi 7.610,20 dan terendah 7.581,99.

Volume transaksi tercatat 1,25 miliar, turnover Rp 1,07 triliun, dengan frekuensi transaksi 113,75 kali.

Sebanyak 207 saham mengalami penguatan pagi ini, 155 saham melemah, dan 220 saham tidak mengalami pergerakan.

Pergerakan indeks saham di Asia juga berada di zona merah. Nikkei tercatat minus 0,19%, Hang Seng Index minus 0,48%, Shanghai Composite Index minus 0,18%, Straits Times minus 0,13%, dan LQ45 juga turun 0,42%.

Berdasarkan Daily Report MegaCapital Sekuritas X InvestasiKu, IHSG pada Senin, 27 Agustus 2024 kembali mencapai ATH, dalam sehari IHSG menguat 0,82% ke level 7.606.

Secara sektoral, mayoritas sektor menguat kecuali teknologi dan konsumen primer. Berdasarkan bobot nilai, penguatan IHSG paling besar ditopang oleh sektor bahan baku, energi, dan siklikal.

Investor asing terus melakukan akumulasi dengan net buy di pasar regular sebesar Rp 929.4 miliar, adapun 5 saham yang paling banyak dibeli yaitu BBRI, BBNI, MDKA, BBCA, dan SMRA.

Simak juga Video: IHSG Kembali Merangkak Naik

[Gambas:Video 20detik]

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melanjutkan penguatan pada awal pekan pembukaan perdagangan hari ini. Penguatan itu membawa mata uang Paman Sam keok berada di zona Rp 15.300-an.

Mengutip data RTI, Senin (26/8/2024), rupiah dibuka di level Rp 15.485/US$ dan terus melanjutkan penguatan 176 poin atau 1,14% hingga berada di level Rp 15.309/US$ per pukul 9.30 WIB. Rupiah berada di rentang Rp 15.485 hingga Rp 15.289.

Dolar AS juga tampak melemah terhadap sejumlah mata uang negara lainnya. Terhadap Yuan China melemah 0,13%, Yen Jepang melemah 0,44% dan Won Korea melemah 1,16%.

Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra mengatakan pelemahan dolar AS terjadi karena pasar masih menunggu pemangkasan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Sentral AS.

"Pagi ini indeks dolar AS sudah bergerak di bawah 101, di kisaran 100.55, membentuk level terendah baru tahun ini. Ini bisa diartikan bahwa pelaku pasar masih terus mengantisipasi peluang pemangkasan suku bunga acuan AS di September yang mendorong pelemahan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya," jelas Ariston.

Pernyataan Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell pada akhir pekan lalu disebut memberi sinyal dukungan untuk memangkas suku bunga acuan AS.

Gubernur The Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell memberikan sinyal kuat untuk memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Namun, belum dipastikan kapan hal itu akan dilakukan.

"Waktunya telah tiba bagi kebijakan untuk menyesuaikan (suku bunga). Dengan suku bunga kebijakannya saat ini dalam kisaran 5,25-5,50%, The Fed memiliki ruang yang cukup untuk mengurangi biaya pinjaman guna melindungi ekonomi," kata Powell dikutip dari Reuters, Sabtu (24/8/2024).

Saat ini, inflasi Amerika Serikat (AS) diklaim telah terkendali setelah melonjak saat pandemi COVID-19. Namun, saat ini The Fed ingin fokus memperbaiki perekonomian khususnya pada kondisi lapangan tenaga kerja.

"Risiko penurunan lapangan kerja telah meningkat," ujarnya.

Tingkat pengangguran diketahui naik cepat menjadi 4,3%. Melihat itu, Powell akan melakukan segala hal untuk memperbaiki pasar tenaga kerja.

"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mendukung pasar tenaga kerja yang kuat saat kami membuat kemajuan lebih lanjut menuju stabilitas harga," jelasnya.

Analis dan pasar keuangan telah secara luas memperkirakan The Fed memangkas suku bunga pertamanya pada 17-18 September. Sebagian besar analis telah memperkirakan The Fed memulai pelonggaran kebijakannya dengan penurunan suku bunga sebesar seperempat poin persentase.

Setelah pernyataan Powell itu, pasar juga memperkirakan suku bunga The Fed dipangkas dalam kisaran 3,00-3,25% pada akhir 2025.

Tak hanya itu, respons investor juga baik setelah pernyataan itu. Saham AS melonjak setelah pernyataan Powell dirilis, dengan indeks acuan S&P 500 (SPX), naik sekitar 1% dan mendekati rekor tertinggi.

Provinsi Aceh sampai saat ini masih belum memiliki bioskop. Padahal sebelumnya bioskop sempat pernah berjaya di sejumlah daerah di Aceh dan menjadi tempat favorit menonton warga Tanah Rencong. Namun saat ini bioskop-bioskop tersebut telah menghilang sepenuhnya dari wilayah Aceh.

Kenapa di Aceh sekarang tak ada bioskop?

Berdasarkan catatan detikcom, sebelumnya bioskop pernah sempat berjaya dan menjamur di sejumlah daerah di Aceh pada tahun 90-an. Bahkan Bioskop di Tanah Rencong kala itu layaknya di tempat lain di Indonesia, di mana penonton laki-laki dan perempuan tidak dipisah ketika menonton.

Di Banda Aceh sendiri ada beberapa bioskop terkenal seperti Pas 21 di lantai atas Pasar Atjeh, Gajah Theater di kawasan Simpang Lima, Bioskop Jelita di Beurawe serta Garuda Theatre di Jalan Imam Bonjol, Kampung Baru.

Ketika ada film terbaru, panitia biasanya membuat pengumuman lewat mobil yang berkeliling kampung. Warga yang tertarik dengan film tersebut kemudian memilih ke bioskop.

Kejayaan bioskop di Banda Aceh berakhir ketika Aceh ditetapkan sebagai daerah darurat militer. Satu persatu bioskop tutup. Puncaknya saat tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004 lalu.

Bangunan bioskop kemudian beralih fungsi seperti dijadikan pasar, dan Garuda Thearre berubah menjadi gedung Information Technology Learning Center (ITLC), Banda Aceh. Warga berharap, bioskop kembali dibuka Tanah Rencong.

Terlepas dari itu, hingga saat ini pemerintah kota Aceh juga masih memberlakukan adanya larangan membangun bioskop di Serambi Mekah itu. Hal ini dikarenakan bioskop dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam.

Selain itu, masih berdasarkan catatan detikcom, sebelumnya Ulama Aceh menilai bioskop belum perlu di Tanah Rencong. Bioskop belum dinilai memberi sesuatu yang bermanfaat.

"Saya kira, siapa pun, di mana pun, tidak terkait apa pun. Kita di Aceh melihat bioskop tidak ada sesuatu yang manfaat, jadi saya rasa (di Aceh) tidak perlu dibangun bioskop," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Teungku Faisal Ali saat dikonfirmasi wartawan, Senin (6/1/2020).

Nah karena beberapa hal inilah, hingga saat ini Serambi Mekah menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak punya bioskop.

Pemerintah berencana mencetak sawah 500 ribu hektare (ha) dari lahan rawa di Kalimantan Tengah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penambahan lahan sawah ini dalam rangka membentuk lumbung pangan nasional.

Amran menyebut lahan sawah tersebut khususnya akan dibangun di dekat irigasi yang telah dibangun Kementerian PUPR.

"Kami siapkan Kalimantan Tengah 500 ribu ha," kata dia dalam video yang diunggah Instagram resmi @kementerianpertanian, dikutip Jumat (23/8/2024) kemarin.

Amran mengatakan rencana tersebut untuk menjadikan Kalimantan Tengah lumbung pangan nasional. Ia mengatakan pemerintah juga akan membantu untuk penanaman dan anggarannya dari negara.

"Ini digunakan uang negara, jadi lahan sawah itu harus kita bangun, kita jadikan lumbung pangan Indonesia, Kalimantan Tengah. Aku lihat kalau ada yang masih ada potensi terbengkalai, belum ada tanaman, Insyaallah kita tanami, negara tanami, anggaran dari pemerintah," jelas dia.

Selain itu menjadikan tempat lumbung pangan Indonesia, 500 ribu ha lahan sawah itu direncana juga untuk memproduksi kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Harapannya, penambahan lahan sawah juga diiringi dengan percepatan tanam guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mencapai swasembada pangan.

"Pemerintah tengah berencana mencetak sawah seluas 500 ribu hektare di lahan rawa Kalimantan Tengah, sebagai dari upaya membangun lumbung pangan yang akan mensuplai kebutuhan pangan Ibu Kota Negara," tulis kutip dari Instagram @kementerianpertanian.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya dua menteri baru setelah reshuffle kabinet awal pekan ini. Ada Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan HAM. Keduanya merupakan nama baru di jajaran menteri Jokowi.

Yang menarik perhatian adalah keduanya hanya akan menjabat dalam waktu yang cukup singkat. Mereka akan bekerja sebagai menteri selama 63 hari (dua bulan lebih), tepatnya hanya hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti.

Meski hanya bekerja sekitar dua bulan sebagai menteri, Rosan dan Supratman bisa mendapat tunjangan seumur hidup dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam aturan itu dijelaskan setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran uang pensiun ini sendiri ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun," sambung Ayat 3 Pasal yang sama.

Nah berapakah nilai pensiun yang didapatkan Rosan dan Supratman? Dari simulasi yang dilakukan detikcom, setelah berhenti jadi menteri Rosan dan Supratman akan mendapatkan uang pensiun dari negara sebesar Rp 100.800 tiap bulan.

Jumlah itu didapatkan dari simulasi yang dilakukan dengan patokan uang pensiun dihitung 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan jabatan. Dasar pensiun sendiri adalah gaji pokok menteri sendiri yang ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan sesuai dengan regulasi PP nomor 60 tahun 2000.

Dengan perhitungan tersebut jumlah uang pensiun Rosan dan Supratman per tiap bulan menjabat adalah Rp 50.400. Bila dikalikan masa menjabat yang cuma 2 bulan maka totalnya adalah Rp 100.800, jumlah itu lah yang dibayarkan tiap bulan oleh negara sebagai hak pensiun Rosan dan Supratman.

Tidak sampai di situ, para menteri juga bisa mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT). Ini merupakan tunjangan yang didapatkan dengan melakukan iuran senilai 3,25% selama menjabat sebagai menteri. Seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya. THT akan diberikan langsung oleh PT Taspen (Persero).

Pencairan dan pemberian THT bagi mantan menteri juga baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Bila Rosan dan Supratman sudah membayar iuran tersebut setiap bulan selama menjabat artinya setiap bulan ada 'tabungan' sebesar Rp 163.800. Bila dikalikan dua bulan menjabat maka jumlah total THT-nya sebesar Rp 327.600.

Simak Video: MenPAN-RB Sebut Honorer Bakal Dapat Uang Pensiun-Kenaikan Gaji ASN

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live Detik Pagi:

Tensi dari respon masyarakat terhadap revisi undang-undang (UU) Pilkada masih tinggi. Asosiasi Pengusaha Indonesia pun angkat bicara terkait kisruhnya respon berbagai pihak akan aturan tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan pihaknya tidak akan terlibat dalam urusan politik. Namun, pengusaha akan mengedepankan bagaimana kepastian kebijakan yang akan mempengaruhi iklim usaha.

"Kami asosiasi pengusaha jadi kami tidak akan terlibat dalam urusan politik. Itu sangat penting. Tentu kami mengedepankan rule of law. Kami hormati lembaga-lembaga yang memiliki pandangan sendiri. Yang pasti buat kami, kalau itu harus kita depankan adanya kepastian, pelaku usaha melihatnya begitu," kata Shinta ditemui di Kantor Apindo Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Shinta berharap penyampaian pendapat akan kebijakan tersebut bisa disampaikan dengan baik dan tidak anarkis. Dia juga mewanti-wanti agar tindakan anarkis malah mempengaruhi kondisi.

Menurutnya tugas pengusaha dalam situasi saat ini hanya memastikan iklim usaha tetap kondusif dan kepastian bisnis tetap terjamin.

"Kita jelas selalu mengedepankan hormati. Sama dengan berbisnis beretika, berpolitik ini. Apindo tidak akan masuk ranah-ranah urusan politik, bagaimana tugas kami membantu iklim usaha bisa terus kondusif untuk juga memberikan informasi yang jelas. Pelaku usaha perlu satu kepastian & ini yang saya rasa peran kami," jelasnya.

Shinta juga berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan pemilihan kepala daerah bisa berlangsung dengan kondusif.

"Kami apresiasi bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sudah ada keputusan dalam satu hari kemarin sehingga harapan ini tidak berkelanjutan, sudah selesai aturan mana yang diikuti dan kami akan berkampanye mendorong Pilkada yang bisa berjalan dengan baik," jelas dia.

Bea Cukai Batam gagalkan upaya penyelundupan 795.500 ekor benih lobster di Perairan Pulau Panjang, Kepulauan Riau. Diketahui benih lobster tersebut akan dibawa keluar perairan Indonesia secara ilegal.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Rizal menjelaskan penindakan ini bermula dari diterimanya informasi pada tanggal 20 Agustus 2024 akan adanya high speed craft (HSC) yang diduga akan melakukan kegiatan penyelundupan benih lobster yang menuju luar perairan Indonesia.

"Lokasi kejadian kami dapatkan dari informasi masyarakat, lalu kami mengomunikasikan hal ini kepada PSDKP dan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Begitu kapal penyelundup bergerak, Bea Cukai mengerahkan armada patroli untuk melakukan pergerakan di laut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8/2024).

Tim Bea Cukai menemukan HSC target melintasi Perairan Pulau Abang, Galang pada 21 Agustus 2024. Pengejaran pun dilaksanakan menggunakan Kapal Patroli BC10029 dan Kapal Interseptor BC11001, hingga akhirnya HSC target diketahui mengarah ke Perairan Nipah dengan haluan Malaysia.

"Sekitar pukul 21.00 kami mengejar HSC target sampai masuk ke karang dan hutan bakau. Saat pengejaran itu, dua orang pelaku melompat ke laut dan HSC kandas di hutan bakau," lanjut Rizal.

Kemudian, tim Bea Cukai mengejar pelaku di lokasi Pulau Panjang, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau sampai malam hari, tetapi tidak mendapatkan hasil. Petugas pun akhirnya membawa dan mengamankan HSC dan seluruh barang bukti ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk proses lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, HSC tersebut diketahui memuat 80 boks berisi 783.200 ekor benih lobster pasir dan 12.300 benih lobster mutiara.

Sebagai tindak lanjut penindakan ini, benih lobster hasil penindakan dilepasliarkan secara langsung ke perairan laut di wilayah perairan Jembatan 6 Barelang. Turut hadir dalam pelepasliaran tersebut Dirjen PSDKP KKP RI, Pung Nugroho Saksono; Kepala Kanwilsus Bea Cukai Kepri, Priyono Tri Atmojo; Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, drh. Herwintarti , M.M.; dan Kasi Pidsus Kejari Batam, Tohom Hasiholan.

"Selain kami lepas liarkan, benih lobster sebanyak 10 boks juga akan kami berikan kepada Balai Perikanan Budidaya Laut Batam untuk dilakukan uji coba budi daya. Penindakan ini tidak lepas dari sinergi apik yang terjalin antara Bea Cukai Batam, PSO Batam, Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau, PSDKP, dan kapal patroli BC11001 dan BC10029," tutup Rizal.

Penyelundupan benih lobster dapat dijerat Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp5.000.000.000 dan Pasal 88 jo Pasal 16 ayat 1 dan/atau Pasal 92 jo Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Perikanan dan/atau Pasal 87 jo Pasal 34 UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp3.000.000.0

Detik-detik Gudang Penampungan Benih Lobster Digrebek Polda Lampung

Detik-detik Gudang Penampungan Benih Lobster Digrebek Polda Lampung

Pemeriksaan suhu dan visual akan dilakukan di Bandara Changi dan Seletar, Singapura mulai 23 Agustus 2024. Kebijakan ini dilakukan demi mencegah masuknya wabah mpox atau cacar monyet dari luar negeri.

Dikutip dari The Straits Times, Jumat (23/8/2024), Kementerian Kesehatan (MOH), Kementerian Transportasi, Imigrasi dan Otoritas Pos Pemeriksaan menyebut, pihaknya bakal meningkatkan pengawasan terhadap penyakit menular ini di wilayah perbatasan.

Tindakan pemeriksaan serupa juga diterapkan di pos pemeriksaan laut untuk awak kapal dan penumpang yang tiba dari daerah yang terkena dampak mpox. Meski tidak ada penerbangan langsung ke Singapura dari negara terdampak wabah, pengawasan akan tetap ditingkatkan.

Peringatan kesehatan juga diterapkan di pos pemeriksaan sehingga pelancong dapat mengambil tindakan pencegahan penularan. Wisatawan sangat disarankan mengikuti saran ini, terutama jika mereka bepergian ke dan dari negara-negara yang terkena dampak mpox.

Mereka yang terpantau mengalami demam, ruam dan/atau gejala yang mirip dengan mpox akan dirujuk untuk pemeriksaan medis. Pada 22 Agustus, terdapat 13 kasus mpox yang merupakan infeksi kelas II atau tidak terlalu parah.

Kementerian Kesehatan mengatakan hingga saat ini tidak ada kasus mpox kelas I di Singapura. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 14 Agustus menyatakan mpox sebagai darurat kesehatan masyarakat global untuk kedua kalinya dalam dua tahun.

Sementara itu, pakar penyakit menular mengatakan, pengunjung dari negara tempat beredarnya mpox, atau warga Singapura yang kembali ke negaranya, tidak perlu melakukan karantina jika tidak menunjukkan gejala apa pun.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, terdapat lebih dari 27.000 kasus dan lebih dari 1.300 kematian sejak Januari 2023 dalam wabah yang terjadi saat ini di Republik Demokratik Kongo (DRC). Sebagian besar kasus telah dilaporkan terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun.