Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menargetkan sebanyak 34 proyek bidang PUPR yang akan dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada 2025. Dari total tersebut, setidaknya ada 10 proyek jalan tol dan jembatan masuk dalam rencana tersebut.

"Sebanyak 14 proyek KPBU ada di sektor Sumber Daya Air, 10 proyek KPBU sektor jalan dan jembatan, 7 proyek KPBU sektor permukiman, dan 3 proyek KPBU sektor perumahan," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Triono Junoasmono dalam keterangan tertulis, Senin (9/9/2024).

Dia merinci sebanyak 7 proyek jalan tol sepanjang 384,1 km masih tahap penyiapan dengan nilai investasi Rp 124,02 triliun. Ketujuh proyek tersebut, si antaranya Jalan Tol Ciranjang- Padalarang-Provinsi Jawa Barat, Jalan Tol Bandung Intra Urban-Provinsi Jawa Barat, Jalan Tol Pejagan-Cilacap-Provinsi Jawa Tengah, Jalan Tol Malang-Kepanjen-Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Jalan Tol Demak-Tuban-Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jalan Tol Pluit-Bandara (bagian Jalan Tol Tomang-Pluit-Bandara (elevated))-Jakarta, dan Jalan Tol Cilegon-Anyer Provinsi Banten.

"Untuk yang sudah tahap transaksi di 2025 pada sektor jalan dan jembatan sebanyak 3 proyek jalan tol sepanjang 265,5 km dengan nilai investasi Rp 91,99 triliun, yaitu Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis -Provinsi Jawa Barat, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi- Provinsi Bali, dan Jalan Tol Sentul Selatan- Karawang Barat-Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan sektor Sumber Daya Air (SDA) ada tiga proyek dalam tahap penyiapan, yakni Pembangunan Daerah Irigasi Jambo Aye di Aceh Utara dan Aceh Timur, Provinsi Aceh, Lambakan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan Pembangunan Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang-Provinsi Banten. Adapun perkiraan nilai investasinya Rp 10,78 triliun.

Sementara, untuk tahap transaksi pada sektor SDA sebanyak 12 proyek dengan nilai investasi Rp 32,11 triliun. Di antaranya Pembangunan Bendungan Bodri di Kendal-Provinsi Jawa Tengah, KPBU Pembangunan Bendungan Merangin di Merangin-Provinsi Jambi, dan KPBU pembangunan Daerah Irigasi Lhok Guci di Aceh Barat-Provinsi Aceh.

"Tahap perjanjian jual beli listrik di PT PLN (Persero) sektor SDA sebanyak 2 proyek antara lain Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano di Sumbawa Barat-Provinsi NTB dan Penyediaan Infrastruktur PLTA pada Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan-Provinsi Sumatera Selatan," tambahnya.

Untuk di sektor permukiman ada 4 proyek yang masih tahap persiapan, yakni KPBU Proyek Idle Capacity SPAM Pemali Juana di Kota Semarang-Provinsi Jawa Tengah, SPAM Regional Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Timur, SPAM dan SPAL KIKN-Provinsi Kalimantan Timur, dan KPBU Pengelolaan Waduk Sei Gong di Kota Batam dan Rempang-Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara, 3 proyek sektor pemukiman siap tahap transaksi di 2025 pada sektor permukiman, yakni SPAM Kota Bitung-Provinsi Sulawesi Utara, SPAM Regional Lombok-Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan SPAM Regional Sindangheula - Karian Barat-Provinsi Banten.

Untuk perumahan ada dua proyek masuk tahap transaksi dengan nilai Rp1,64 triliun, yakni Revitalisasi Rusun Pasar Jumat - TOD Lebak Bulus-Provinsi Jakarta dan pembangunan Rusun Tambak Wedi di Kota Surabaya-Provinsi Jawa Timur. "Sedangkan satu proyek masih tahap persiapan yakni Rusun Kota Surabaya-Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

Simak Video: Jokowi Tinjau Proyek Pembangunan Tol, Balikpapan-IKN Cuma 50 Menit

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Rionald Silaban mengapresiasi jajaran Imigrasi yang menangkap obligor BLBI Marimutu Sinivasan saat hendak kabur ke Malaysia. Penangkapan dilakukan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong.

"Saya terima kasih sekali bahwa Imigrasi membantu kita dalam menjalankan cekal yang kita terapkan kepada Marimutu," kata Rionald yang juga sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Rionald menyebut pihaknya melakukan pencekalan kepada Marimutu Sinivasan hingga Desember 2024. Artinya sampai periode yang ditentukan, bos Texmaco Group itu dicegah keluar wilayah Indonesia.

"Cekalnya itu sendiri berdasarkan laporan dari staf itu nanti akan berakhir di Desember. Jadi memang pada masa ini yang bersangkutan tidak bisa pergi dari wilayah Indonesia. Saya terima kasih sekali kepada jajaran imigrasi yang telah bertindak tegas," ucap Rionald.

Berdasarkan catatan detikcom, Marimutu Sinivasan melalui Texmaco Group memiliki kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara sebesar Rp 31.722.860.855.522 dan US$ 3.912.137.145. Sampai saat ini utang yang dibayarkan masih relatif kecil.

"Sudah ada usaha tapi so far yang kita terima baru sekitar Rp 30 miliaran, masih rendah sekali," ucap Rionald.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Silmy Karim membenarkan penangkapan Marimutu Sinivasan untuk dicegah ke luar negeri. Paspor milik Bos Texmaco Group itu ditahan dan selanjutnya prosesnya diserahkan ke Satgas BLBI.

"Ditahan paspornya untuk selanjutnya Satgas BLBI lah yang berurusan dengan yang bersangkutan. Nggak ditahan (orangnya), dia kan dengan Satgas BLBI urusan perdata (utang)," ucap Silmy Karim kepada wartawan.

Pesawat Trigana Air PK-YSP jenis ATR 42 seri 500 gagal lepas landas di Bandara Stevanus Rumbewas Serui Papua. Hal ini terjadi pada pukul 10.40 WIT.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Awalnya pesawat mendarat dari Biak pukul 10.19 WIT dan parkir stand pukul 10.21 WIT di Bandara Serui.

Kemudian pada pukul 10.35 WIT pesawat bersiap lepas landas untuk menuju Bandar Udara Sentani Jayapura. Hanya berjarak satu menit kemudian pesawat tergelincir ke arah kiri dengan posisi 1.200 meter dari take off runway in use 28. Untuk penyebab kejadian tergelincirnya pesawat tersebut masih dalam penyelidikan.

"Saya telah memerintahkan Kepala Kantor UPBU Kelas III Stevanus Rumbewas Serui untuk terus memantau dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam proses evakuasi dan penanganan dari dampak insiden ini," kata Kristi dalam keterangan tertulis, Senin (9/9/2024).

Pesawat ini membawa 42 penumpang, 6 orang crew on board. Dari total 48 penumpang itu dinyatakan selamat. Hanya saja, beberapa penumpang mengalami luka-luka dan saat ini sedang dievakuasi ke RSUD Serui.

"Info awal seluruh penumpang dan crew on board dalam keadaan selamat. Beberapa mengalami luka-luka dan saat ini sedang dilakukan evakuasi untuk dibawa ke RSUD Serui," kata Kristi.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 27,8 triliun. Sebelumnya pagu tahun anggaran (TA) 2025 OIKN sebesar Rp 505,5 miliar.

Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni mengatakan, secara keseluruhan, total kebutuhan yang diusulkan untuk membiayai kegiatan OIKN tahun depan Rp 28,3 triliun. Itu artinya, kekurangan yang perlu dipenuhi OIKN mencapai Rp 27,8 triliun.

"Untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan pembangunan yang tumpang tinggi antara OIKN dan Kementerian DPR, kami melakukan penajaman usulan tambahan anggaran menjadi Rp 27,8 triliun," kata Raja Juli, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Raja Juli mengatakan, sebelumnya OIKN telah mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 29,8 triliun. Namun, usulan tersebut tidak tertampung pada alokasi anggaran OIKN 2025 sehingga pihaknya kembali mengajukan usulan tambahan dengan sedikit perubahan.

"Semula kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun. Usulannya dicatat dan mendapat persetujuan anggota Komisi II DPR, namun usulannya tidak tertampung pada alokasi anggaran oleh IKN 2025yang ditampilkan pada tanggal 19 Juli 2024.Besar panggung anggaran OIKN tidak mengalami perubahan dibandingkan panggung indikatif sebelumnya," ujarnya.

Lebih lanjut ia merinci alokasi tambahan anggaran Rp 27,8 triliun. Besaran tersebut bersumber dari usulan enam kedeputian dengan rincian, Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan Rp 788,5 miliar dan Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan Rp 106,1 miliar.

Kemudian, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 62,5 miliar, Kedeputian Bidang Transportasi Hijau dan Digital Rp 37,7 miliar, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Rp 63 miliar, dan terakhir usulan yang paling besar dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Rp 26,7 triliun.

"Secara total kebutuhan anggaran OIKN tahun 2025 sebesar Rp 28,3 triliun menunjukkan detail masing-masing kedeputian. Namun secara spesifik usulan anggaran dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana ini yang paling signifikan sebesar Rp 26,7 triliun, akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun tahun 2025," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 4 seksi Tol Sigli-Banda Aceh hari ini. Empat seksi tersebut yakni Seksi 2 Seulimeum-Jantho, Seksi 3 Jantho-Indrapuri, Seksi 5 Blang Bintang-Kuta Baro, dan Seksi 6 Kuta Baro-Baitussalam.

Jokowi mengatakan, tol yang diresmikan memiliki total panjang 35 km dan telah menelan investasi Rp 13,5 triliun.

"Hari ini kita akan meresmikan 4 dari 6 seksi jalan Tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 35 km yang dibangun sejak tahun 2019 dan menelan biaya yang tidak sedikit yaitu Rp 13,5 triliun," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (9/9/2024).

Jokowi meyakini, infrastruktur yang penting ini akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian, menumbuhkan usaha-usaha baru.

"Memotivasi usaha kecil usaha mikro untuk melakukan perluasan usaha dan membangktikan perekonomian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," kata Jokowi.

Jokowi menerangkan, infrastruktur penting meningkatkan konektivitas. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk tol.

"Termasuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.998 km, yang menyambung nantinya kalau sudah tersambung dari Lampung sampai ke Aceh," ungkapnya.

Kebijakan baru soal program pensiun tambahan bagi pekerja bikin heboh masyarakat. Sebab, gaji pekerja bakal kembali dipotong dengan program pensiun tambahan ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono buka-bukaan soal kebijakan yang bikin heboh ini.

Ogi menjelaskan memang amanah terkait program pensiun tambahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Menurutnya program pensiun sendiri dibuat untuk peningkatan kesejahteraan di hari tua bagi para pekerja, baik yang swasta maupun aparat pemerintah.

"Jadi sebagaimana diketahui bahwa manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu relatif sangat kecil jadi sebagaimana diatur dalam pasal 189 jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," sebut Ogi dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Selama ini, program pensiun yang bersifat wajib sebenarnya sudah dilakukan, hal itu mencakup program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang merupakan sistem jaminan sosial nasional yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai swasta, Taspen untuk PNS, dan Asabri untuk TNI/Polri.

Namun dalam pasal 189 ayat 4 UU PPSK, kata Ogi, mengamanatkan pemerintah dapat memiliki program pensiun yang bersifat tambahan dan wajib dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Nah sejauh ini pemerintah belum membuat PP untuk menyelenggarakan pensiun tambahan tersebut. Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu pun belum ada.

Pihaknya sejauh ini hanya bertugas sebagai pengawas apabila program itu jadi dilakukan dengan penerbitan PP. Sampai saat ini, Ogi menjelaskan belum ada rencana pembuatan PP untuk program pensiun tambahan.

"PP belum diterbitkan dan OJK kapasitasnya sebagai pengawas untuk melakukan program pensiun yang diamanatkan PPSK. Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. Kata-katanya dapat jadi menunggu kewenangan yang ada dari pemerintah. Kita belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan," beber Ogi.

Cakupan Minim Program Pensiun

Dia melanjutkan saat ini cakupan manfaat pensiun yang diterima masyarakat di Indonesia tergolong masih minim. Dari standar International Labour Organization (ILO) ditetapkan idealnya manfaat pensiun diterima 40% pekerja, namun di Indonesia baru berkisar 10-15% saja.

Meski sudah ada program pensiun wajib, Ogi menyebutkan jumlahnya belum optimal untuk menyentuh angka cakupan ideal yang ditetapkan ILO.

"Upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum itu dari ILO ada standar ideal yaitu 40%," sebut Ogi.

Pada intinya, tujuan daripada pelaksanaan program pensiun menurut Ogi adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan para pekerja Indonesia setelah memasuki usia pensiun.

"Jadi sebenarnya setelah usia pensiun, pensiunan itu menerima manfaat pensiun secara berkala bulanan. Itu prinsip daripada pensiunan, program pensiunan," ujar Ogi.

Simak juga Video 'Tanggapan Karyawan soal Tapera: Gaji Kecil, Kebanyakan Potongan':

[Gambas:Video 20detik]

Kebutuhan minyak dalam negeri masih dipenuhi dari impor. Impor minyak itu berupa minyak mentah dan produk BBM.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, impor minyak Indonesia lebih besar daripada produksi. Dia mengatakan, Indonesia mengimpor minyak 297 juta barel setahun yang terdiri dari 129 juta barel minyak mentah dan 168 juta barel dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Jadi produksi minyak Indonesia itu 221 juta barel dalam setahun. Impor kita 297 juta barel, terdiri dari 129 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 168 juta barel dalam bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM)," katanya seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (8/9/2024).

Lebih lanjut, dia menerangkan, konsumsi BBM nasional tahun lalu mencapai sekitar 505 juta barel yang terbagi dalam beberapa sektor. Beberapa di antaranya adalah sektor transportasi yang mengonsumsi sebesar 248 juta barel atau 49%, disusul sektor industri sebesar 171 juta barel atau 34%, sektor ketenagalistrikan yang menyedot 38,5 juta barel atau 8%, serta sektor aviasi yang mengonsumsi BBM sebanyak 28,5 juta barel atau 6%.

Besarnya impor minyak untuk konsumsi berbagai sektor tersebut, menguras devisa negara pada tahun lalu mencapai di angka Rp 396 triliun. Oleh karena itu, jelas Bahlil, pemerintah tengah menyusun strategi agar impor minyak tersebut bisa dikurangi.

"Strategi kita dengan melihat keunggulan dan kelemahan kita, yang pertama adalah optimalisasi produksi (minyak bumi) dengan teknologi. Saya kasih contoh di Banyu Urip, itu dikerjakan oleh ExxonMobil. Itu yang didapatkan pertama itu cuma kurang lebih sekitar 90-100 ribu Barrel Oil per Day (BOPD). Tapi kemudian diinjeksi dengan teknologi yang mereka miliki, dan sekarang itu bisa mencapai 140-160 ribu BOPD," jelasnya.

Strategi kedua, lanjutnya, adalah dengan melakukan reaktivasi sumur-sumur yang idle atau menganggur. Dari total 44.985 sumur yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well. Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivasi karena sesuatu dan lain hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal lainnya.

Sementara itu strategi ketiga adalah dengan melakukan eksplorasi migas khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi penemuan-penemuan cadangan baru sehingga pemerintah akan mendorong percepatan melalui skema kerja sama dan insentif yang lebih menarik.

"Fokus area kita sekarang itu adalah di daerah-daerah wilayah timur ini. Jadi di wilayah-wilayah timur sekarang. Nah, status area saat ini, ada beberapa blok yang potensinya bagus. Seperti di Seram, Buton, di Laut Aru-Arafura, Warim, dan Timor," ungkapnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak ribuan pemuda Indonesia untuk membangunkan lahan tidur atau optimasi lahan rawa yang saat ini tengah dilakukan pemerintah. Ia berharap pemuda ikut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Saya mengajak para pemuda untuk membangunkan lahan tidur yang ada di berbagai daerah sebagai aset menuju Indonesia emas," ujar Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (8/9/2024)

Saat membuka Rembuk Nasional Pemuda Indonesia ke 2 yang digelar di Djakarta Theater, Amran menilai pemuda memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membedah berbagai persoalan bangsa. Selain semangat yang tinggi, mereka juga merupakan generasi unggul dan paling tangguh dalam mengubah sektor pertanian Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Dan ingat, pesan saya buat para pemuda adalah memiliki karakter jujur, disiplin, pekerja keras serta pantang menggantungkan harapan pada orang lain. Ingat, mimpi besar kita ke depan adalah mewujudkan swasembada dan juga Indonesia lumbung pangan dunia," katanya.

Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengembangkan optimasi lahan rawa dengan perlengkapan teknologi digitalisasi yang sudah canggih terutama dalam mempercepat dan menurunkan biaya produksi hingga 50 persen.

"Yang penting kalau pemuda sudah turun, kita wajib mensupport dan jangan diganggu oleh mafia mafia yang berkeliaran di republik ini," katanya.

"Bagi pemuda yang mau bergerak di sektor pertanian, saat ini kami sedang membangun cluster pertanian modern dan bisa bertahan minimal untung Rp 10 sampai Rp 20 juta per orang," tambahnya.

Sebagai penutup, ia berharap para pemuda dapat mengimplementasikan spirit perjuangan yang telah dibangun para pejuang dulu. Salah satu yang paling penting adalah mengobarkan kecintaan terhadap bangsa melalui sektor pertanian.

"Ingat, ke depan kalian yang akan memimpin dunia, kalau mau sukses keluarkan keringatnya dan pikirkan masa depan bangsa ini ke depan. Perlu kalian tahu, ekspor pertanian itu mencapai Rp 500 triliun dan bisa bertambah besar kalau kita melakukan hilirisasi," jelasnya.

Penyelesaian Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dikebut Kementerian PUPR. Apalagi rencananya Jokowi bakal berkantor di IKN dalam waktu yang cukup lama mulai minggu depan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga memaparkan pihaknya saat ini sedang mengebut penyelesaian landasan pacu Bandara IKN. Setidaknya dalam waktu 2 hari ke depan, landasan pacu tahap 1 sepanjang 2.200 meter akan selesai dibuat.

Dia mengatakan sekitar Senin atau Selasa besok, Bandara IKN sudah bisa digunakan untuk terbang dan mendarat. Meskipun, gedung terminal bandaranya belum selesai dibuat.

"Ini mungkin 2-3 hari ini lah 2.200 meter, target tahap 1 dua harian ini, Insyallah Senin atau Selasa ini bisa diselesaikan mudah-mudahan. Itu baru dari sisi landasan pacunya saja, kalau gedung dan sebagainya belum bisa," ujar Danis ketika dihubungi detikcom, Minggu (8/9/2024).

Gedung terminalnya sendiri merupakan wewenang Kementerian Perhubungan, namun Danis mengatakan sejauh ini pembangunannya juga pesat dilakukan. Setidaknya sampai saat ini bentuk bangunan terminal bandara sudah terlihat dengan progres sekitar 60%.

"Ya sudah progressnya sudah ada berbentuk, tapi emang belum selesai saja, sudah di atas 60% kok terminalnya," sebut Danis.

Jokowi sendiri direncanakan bakal berkantor di ibu kota baru selama 40 hari, dari 10 September sampai 19 Oktober 2024. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.

Terhitung sejak 10 September hingga 19 Oktober, rencananya Jokowi bakal kerja, menerima tamu, hingga mengadakan rapat-rapat penting di ibu kota baru. Bahkan, menurut Heru Jokowi juga akan melakukan kunjungan kerja ke daerah dari IKN dan pulang kembali ke IKN selama 40 hari.

"Dan ada beberapa di sela-sela itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk mungkin kunker dari IKN ke kota lainnya," ujar Heru kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024) yang lalu.

Jokowi Landing di Bandara IKN

Kembali ke Danis, ketika ditanya apakah minggu depan bandara IKN sudah bisa digunakan Jokowi untuk mendarat dan terbang, dia bilang semua akan disiapkan dalam waktu 2-3 hari ke depan.

"Ya kita pastikan lah 2-3 hari ini siap bersama dengan Kemenhub. Kan bukan cuma landasannya aja, itu perlu lampu misalnya, kelengkapan navigasi, dan sebagainya," beber Danis.

Melihat ukuran landasannya sendiri, Danis mengatakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang jadi tumpangan bisa mendarat di Bandara IKN. Indonesia-1 sendiri menggunakan spesifikasi pesawat Boeing Business Jet atau BBJ-2 dengan basis Boeing 737-800, pesawat ini merupakan pesawat jet berbadan sempit.

"Ya kalau 2.200 meter insyaallah pesawat Presiden bisa masuk. Kemarin dua minggu lalu kita uji coba untuk 1.100 meter, sudah bisa. Ya bertahap lah," beber Danis.

Namun, untuk pesawat berbadan besar Danis mengatakan mungkin belum bisa mendarat di Bandara IKN. Bila nanti landasan pacunya bisa ditambah hingga 3.000 meter kemungkinan baru bisa.

"Kalau pesawat besar banget sih mestinya 3.000 meter. Sementara ini 2.200 dulu, kata teman-teman Kemenhub untuk pesawat presiden ini sudah bisa," lanjut Danis.

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 masih dibuka. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 6 September 2024, jumlah pelamar CPNS mencapai 3.279.427 pendaftar.

Mengutip dari Instagram resmi @bkngoidofficial, jumlah pelamar CPNS yang telah melakukan submit resume sebanyak 1.535.206. Sementara pendaftar yang telah memenuhi syarat 827.973 orang dan yang belum memenuhi syarat dari instansi 145.885 pendaftar.

BKN mencatat ada 10 kementerian dan lembaga (K/L) yang menjadi paling banyak disasar oleh pendaftar CPNS 2024. Data ini berdasarkan yang dihimpun per 6 September 2024 pukul 20.00 WIB.

Kementerian/Lembaga Pelamar Terbanyak:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Formasi dibuka 9.070
Pendaftar 490.442
2. Kementerian Agama
Formasi dibuka 20.772
Pendaftar 209.241
3. Kementerian Kesehatan
Formasi dibuka 8.607
Pendaftar 94.155
4. Kejaksaan Agung
Formasi dibuka 9.694
Pendaftar 76.024
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Formasi dibuka 4.215
Pendaftar 72.696
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Formasi dibuka 12.843
Pendaftar 51.673
7. Kementerian Pertahanan
Formasi dibuka 6.566
Pendaftar 40.687
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Formasi dibuka 3.066
Pendaftar 37.502
9. Kementerian Keuangan
Formasi dibuka 1.230
Pendaftar 33.300
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Formasi dibuka 1.206
Pendaftar 33.260

Kementerian/Lembaga Sepi Pelamar:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Formasi dibuka 65
Pendaftar 345
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Formasi dibuka 61
Pendaftar 374
3. Setjen KOMNAS HAM
Formasi dibuka 38
Pendaftar 416
4. Setjen KOMNAS HAM
Formasi dibuka 38
Pendaftar 416
5. Sekretariat Jenderal MPR
Formasi dibuka 25
Pendaftar 427
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional
Formasi dibuka 500
Pendaftar 460
7. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Formasi dibuka 53
Pendaftar 745
8. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Formasi dibuka 194
Pendaftar 877
9. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Formasi dibuka 145
Pendaftar 970
10. Badan Informasi Geospasial
Formasi dibuka 82
Pendaftar 1.107

Provinsi/Kota/Kabupaten Pelamar Terbanyak:

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Formasi 4.413
Pendaftar 36.963
2. Pemerintah Kab Sijunjung
Formasi 1.261
Pendaftar 27.198
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Formasi 2.314
Pendaftar 26.856
4. Pemerintah Aceh
Formasi 681
Pendaftar 22.747
5. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Formasi 899
Pendaftar 21.711
6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Formasi 1.509
Pendaftar 20.756
7. Pemerintah Kab Luwu Timur
Formasi 934
Pendaftar 19.302
8. Pemerintah Kab Tangerang
Formasi 500
Pendaftar 18.558
9. Pemerintah Kota Surabaya
Formasi 680
Pendaftar 15.609
10. Pemerintah Provinsi NTT
Formasi 2.571
Pendaftar 15.351

Provinsi/Kota/Kabupaten Sepi Pelamar:

1. Pemerintah Kota Gorontalo
Formasi 5
Pendaftar 13
2. Pemerintah Kab Bangli
Formasi 9
Pendaftar 18
3. Pemerintah Kab Purworejo
Formasi 17
Pendaftar 35
4. Pemerintah Kota Tanjungpinang
Formasi 15
Pendaftar 45
5. Pemerintah Kab Bondowoso
Formasi 27
Pendaftar 56
6. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Formasi 51
Pendaftar 58
7. Pemerintah Kab Pohuwato
Formasi 41
Pendaftar 77
8. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Formasi 23
Pendaftar 124
9. Pemerintah Kab Seram Bagian Barat
Formasi 10
Pendaftar 151
10. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Formasi 6
Pendaftar 156

Simak Video: Rekrutmen CPNS Kini 3 Kali Setahun, Peluang Jadi ASN Makin Terbuka

[Gambas:Video 20detik]

Ekonom senior Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis (5/9) lalu. Faisal Basri dikenal sebagai ekonom yang kritis dan berani.

Sahabat Faisal Basri, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini memandang Faisal Basri bukan hanya seorang berani dalam mengkritisi, tetapi juga sosok yang sederhana.

"Faisal Basri sosok yang amat sederhana memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas di dunia ekonomi dan politik Indonesia," kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Kepergian Faisal Basri menjadi kehilangan mendalam bagi Didik. Faisal Basri yang juga sebagai pendiri Indef juga dikenal sebagai seorang yang idealis dan sangat berintegritas.

"Faisal sering dipandang sebagai sosok yang idealis, dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik," terangnya.

Didik mengatakan, Faisal Basri adalah sosok yang tegas dan berani dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam ekonomi dan politik Indonesia.

"Meskipun tidak menduduki jabatan formal di partai atau pemerintahan, Kiprahnya baik sebagai akademisi maupun aktivis ekonomi-politik telah memberikan dampak besar dalam mendorong reformasi dan perbaikan kebijakan dan demokrasi secara luas di Indonesia.

Didik mengatakan dirinya bersama Faisal Basri, Fadhil Hasan, Didin Damanhuri, dan Nawir Messi terlibat dalam membangun Indef, institusi bereputasi, kritis dan progresif dalam menilai kebijakan ekonomi Indonesia.

"Pandangan Faisal dengan saya tidak berbeda, kesamaan pandangan dalam hal kemandirian analisis ekonomi dan keinginan mendorong reformasi ekonomi yang lebih adil dan pro-rakyat," ungkapnya.

Didik mengaku pernah berdiskusi dengan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tujuh tahun lalu. Dalam diskusi itu, menurut Didik, Cak Imin menilai hanya sosok Faisal Basri yang berani bersuara lantang mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Faisal lebih berani, gamblang dan terus terang sehingga tidak aneh seperti politisi kancil Muhaimin yang berada di dalam koalisi pada periode 1 pemerintahan Jokowi menyesalkan demokrasi yang absen oposisi," ucap dia.

Lebih lanjut, Didik menyebut Faisal Basri selalu mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan dan adil dalam hal reformasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat bawah.

"Yang lebih mengesankan lagi dari pribadi Faisal Basri adalah independen dan anti-korupsi. Tidak ada yang bisa mempengaruhi pandangan dan ketegasan dalam pemikirannya," tuturnya.

Faisal Basri selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah dan tidak segan untuk menyuarakan pendapat yang berbeda, meskipun itu tidak populer.

"Dia sering menunjukkan sikap independen dalam analisisnya dan tidak terikat dengan kepentingan partai politik tertentu. Juga menyesalkan KPK diberangus pemerintah dan parlemen," ungkapnya.

Didik mengatakan, sebagai salah satu pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW), Faisal Basri sering berbicara lantang tentang pentingnya memberantas korupsi di Indonesia, terutama di sektor ekonomi dan pemerintahan.

"Di bidang akademik, Faisal Basri juga dihormati sebagai dosen ekonomi di Universitas Indonesia (UI), dan mendirikan lembaga Think Tank Indef dengan kegiatan mengajar dan meneliti isu-isu ekonomi dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan kebijakan publik," pungkasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memerintahkan jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) memeriksa pihak tertentu terkait kemungkinan calo atau broker pengadaan barang yang sengaja meminta fee 20% guna memperoleh kontrak. Amran tak segan untuk membuat laporan polisi jika hal itu terbukti benar adanya.

"Hari ini saya memerintahkan kepada Irjen untuk melaporkan ke aparat penegak hukum terkait berita online, bahwa ada orang (calo/broker) yang menjanjikan kepada calon penyedia untuk memperoleh pengadaan di Kementan harus menyetor 15-20 persen dari nilai kontrak," ujar dia dalam keterangan, dikutip, Sabtu (7/9/2024).

Amran menegaskan, Kementan menolak segala kecurangan yang dapat merusak nama baik lembaga. Dia tidak ingin, praktik kotor malah membuat petani pusing dalam meningkatkan produksi di tengah kekeringan panjang yang melanda Indonesia.

Dia berjanji akan mencopot siapapun pejabat di Kementan yang terbukti terlibat korupsi. "Sekali lagi saya telah memerintahkan Irjen untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait atas pemberitaan tersebut," katanya.

Mengenai hal ini, Inspektur Jenderal Kementan, Setyo Budiyanto mengaku siap melakukan bersih-bersih di lingkup Kementan. Salah satunya dengan memeriksa tindakan melanggar hukum atau perbuatan tercela lainnya yang merugikan jalannya pembangunan pertanian nasional.

"Saya berprinsip bahwa untuk memberantas korupsi, akan lebih efektif jika dengan melakukan penindakan. Melaporkan calo pengadaan di lingkungan Kementan kepada aparat penegak hukum merupakan bagian penindakan dengan harapan memberikan shock therapy kepada yang lain. Kita perlu mengembalikan kepercayaan publik pasca badai kasus hukum di KPK," katanya

Perlu diketahui, Amran sendiri pernah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Saat itu, Amran membersihkan internal Kementan dari korupsi dan menjaga integritas pejabat dari perilaku korupsi.

Bahkan, Amran pernah mencopot lima pejabat Direktorat Jenderal, mulai dari Dirjen dan empat Direktur. Hasilnya, pada periode jabatan 2014-2019, Amran Sulaiman mampu membawa Indonesia mencapai tiga kali swasembada pangan yaitu pada tahun 2017, 2019 dan 2020.

Sebelumnya, Amran mendapat berita online yang memberitakan bahwa masih ada orang-orang yang meminta fee untuk dapat diklik dalam pengadaan alat dan mesin pertanian melalui e-katalog di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Orang tersebut mengaku mempunyai kedekatan dengan salah satu pejabat di Kementan dan telah meminta sejumlah uang sebesar 15-20% dari nilai kontrak. Permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan nomor laporan: STTP/B/5159/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 29 Agustus 2024.