Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka-bukaan alasan terkait Perum Bulog yang belum mampu menyerap beras banyak ketika panen raya. Bayu menyebut ada sejumlah alasan, pertama terkait kendala kebijakan harga gabah yang bisa dibeli Bulog.

"Ketidakmampuan Bulog menyerap apa alasannya mungkin alasan paling besar pertama harga. HPP (Harga pembelian pemerintah) kita Rp 11.000/kg broken 20%. Kini harga berasnya di penggilingan itu sudah Rp 12.100/kg," kata dia dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/9/2024).

Bayu mengatakan jika harganya di penggilingan sudah tinggi, maka Bulog tidak bisa menyerap. Dia menyebut jika dipaksakan untuk membeli, dampaknya akan kepada inflasi.

"Kalau kami kejar harganya, justru mendorong inflasi. Nanti beli gabah di penggilingan naik di ritel akan naik, bukan punya Bulog tetapi penggilingan itu sendiri," jelasnya.

Kendala kedua, mutu kadar air dari beras. Karena Bulog sendiri mengemban amanah untuk menjaga kualitas beras untuk masyarakat.

"Sesuai amanah Komisi IV jangan lagi menyalurkan beras jelek. Faktor penentu itu kadar air. (Sebanyak) 95% lebih pengeringan kita dari matahari kalau hujan tidak bisa melalukan pengeringan. Sekedar informasi harga impor kita broken 5% premium sampai di gudang Bulog Rp 10.500," terangnya.

Sampai saat ini penyerapan Bulog terkait beras dari petani dalam negeri telah mencapai 833.872 ton. Bayu menargetkan akan menyerap beras dalam negeri lagi sebanyak 200 ribu ton.

Pernyataan ini menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet yang mempertanyakan kenapa Bulog tidak bisa menyerap beras banyak saat panen raya.

"Terkait Bulog tadi meyakini tidak akan mampu menyerap nanti pas puncak panen kita. Kendala yang paling utama apa, siapa tahu kita harus yakin di pemerintahan baru seluruh kendala yang dialami Bulog. Kita sampaikan, yakin pemerintah baru concern urus pangan mudah-mudahan kendala itu bisa menjadi prioritas menyangkut nasib petani kita," jelas dia.

Simak juga Video: Pertimbangan Riset Padi Gogo di RI: Selera Makan-Aspek Lingkungan

[Gambas:Video 20detik]

Situs untuk pembelian e-Meterai milik Perum Peruri di laman meterai-elektronik.com tidak bisa diakses. Padahal, e-Meterai dibutuhkan untuk melengkapi pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Terkait persoalan tersebut, Head of Corporate Secretary Perum Peruri Adi Sunardi menerangkan, permasalahan itu terjadi karena tingginya antusiasme masyarakat jelang penutupan pendaftaran CPNS.

"Melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran CASN, website layanan e-meterai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkan adanya antrian yang cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan e-meterai. Hal ini mengakibatkan perlambatan pelayanan e-meterai melalui website dimaksud," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (4/9/2024).

Atas kondisi tersebut, pihaknya meminta permohonan maaf. Terutama, untuk yang akan digunakan dalam proses pendaftaran CPNS.

"Atas kondisi dimaksud, PERURI menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai), khususnya dalam proses pendaftaran CASN 2024," ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya sedang berupaya untuk memulihkan layanan. Pihaknya juga akan memberikan informasi ke publik secara berkala.

"Saat ini kami sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CASN 2024," katanya.

"Kami akan memberikan informasi lebih lanjut terkait update layanan e-meterai secara berkala sebagai bagian keterbukaan informasi kepada publik," imbuhnya.

Simak juga Video: Ramai-ramai Pelamar CPNS Berburu e-Materai di Kantor Pos

[Gambas:Video 20detik]

Sederet pengusaha yang merupakan orang terkaya di Indonesia ikut menyambut kunjungan kenegaraan Pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus. Penyambutan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Mereka menjadi hadirin saat Paus Fransiskus memberikan pidato kenegaraannya di Istana Merdeka. Usai acara selesai, mereka menyempatkan diri foto bersama dengan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju.

Franky Widjaja yang ikut hadir dalam acara itu mengatakan Paus Fransiskus memberikan pidato yang sangat menginspirasi. Menurutnya, poin utama pidato Paus Fransiskus hari ini di Istana Merdeka adalah agar semua manusia lebih bisa menghargai keberagaman.

"Beliau punya pidato sangat menginsiprasi kita. Supaya nilai-nilai luhur kita di Indonesia, keberagaman, itu sangat bagus sekali. Itu lah ciri khas kita yang harus terus dilestarikan, dan beliau senang sekali bahwa hidup ini harus saling menghormati ini saya rasa inti dari beliau punya kunjungan ini," ujar Franky ditemui usai menghadiri sambutan Paus Fransiskus, Rabu (4/9/2024).

Siapa saja orang terkaya RI yang ikut menyambut Paus Fransiskus?

Pertama, ada juga Prajogo Pangestu yang memimpin beberapa perusahaan besar, seperti misalnya Barito Pacific Timber hingga Chandra Asri Petrochemical. Hartanya ditaksir Forbes senilai US$ 75 miliar atau sekitar Rp 1.160 triliun. Dia orang terkaya nomor 1 di Indonesia.

Kemudian ada Anthony Salim yang merupakan CEO Salim Group. Perusahaannya menggurita di berbagai sektor bisnis, mulai dari makanan hingga energi. Salah satu yang ikonik adalah produk Indomie yang diproduksi salah satu perusahaannya. Berdasarkan data Forbes, kekayaannya ditaksir sekitar US$ 10,3 miliar atau sekitar Rp 159,43 triliun (kurs Rp 15.479).

Franky Widjaja merupakan pengusaha berikutnya yang ikut menyambut Paus Fransiskus. Dirinya merupakan 'penerus tahta' Eka Tjipta Widjaja, konglomerat pendiri Sinarmas Group yang memiliki gurita bisnis di sektor properti hingga telekomunikasi. Keluarga Widjaja ditaksir Forbes memiliki harta senilai US$ 10,8 miliar atau sekitar Rp 167,17 triliun.

Ada juga Gandi Sulistyanto yang bertahun-tahun pernah memimpin Sinarmas Group sebagai Managing Director. Gandi menjadi salah satu orang kepercayaan keluarga Widjaja dan kini merupakan Dubes Korea Selatan sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Terakhir ada Arsjad Rasjid yang kini juga dikenal sebagai pentolannya para pengusaha selaku Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia. Arsjad sendiri merupakan Direktur Utama PT Indika Group yang memiliki usaha di sektor energi hingga telekomunikasi.

Simak juga Video: Kompetisi Sengit Elon Musk dan Bernard Arnault Jadi Orang Terkaya di Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 46.240 buruh menjadi korban PHK dari Januari hingga Agustus 2024. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah memberikan bantuan untuk korban PHK.

Menurutnya bila buruh yang terkena PHK bekerja di sektor formal dan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah memberikan sederet jaminan sosial bagi yang kehilangan pekerjaan. Salah satunya jaminan kehilangan pekerjaan.

"Karena ini sektor formal dan rata-rata mereka sudah mendapatkan jaminan, ada beberapa jaminan kan. Rata-rata mereka sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga memang 5 jaminan sudah dimiliki dia, yang terakhir yaitu jaminan kehilangan pekerjaan," ujar Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Artinya Muhadjir meminta agar para pekerja tak perlu khawatir bila terkena PHK, pasalnya sudah banyak program pemerintah untuk melindungi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dia juga mengungkapkan para pekerja juga bisa mengikuti pelatihan kerja lanjutan dengan program Prakerja.

"Jadi alhamdulillah mereka sudah menerima berbagai macam jaminan, termasuk jaminan hari tua, jaminan dan terutama yang efektif jaminan kehilangan pekerjaan. Mereka kalau sudah kehilangan pekerjaan ada dapat santunan, sekaligus dia boleh mendaftarkan ikut pelatihan-pelatihan yang disediakan Prakerja," papar Muhadjir.

Minta Perusahaan Buka Data PHK

Muhadjir mengatakan yang jadi masalah selama ini adalah bayak sekali perusahaan yang tidak buka-bukaan soal data PHK. Hal ini membuat pemerintah sulit melakukan intervensi kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan dan butuh bantuan sosial.

Selama ini, Muhadjir mengatakan pihaknya sudah meminta Kementerian Sosial untuk mendata korban-korban PHK yang ada apakah ada yang perlu mendapatkan bantuan sosial atau tidak. Masalahnya banyak sekali PHK yang tidak dilaporkan perusahaan sehingga pemerintah kesulitan mencari siapa saja korban PHK yang butuh bantuan.

"Saya sudah meminta Kementerian Sosial untuk mendata yg kena PHK, memang tapi masih ada kesulitan karena koordinasinya dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan kelihatannya tidak cukup data-datanya karena banyak sekali perusahaan tidak melaporkan siapa yg kena PHK dan kita sudah siapkan untuk bantuan," jelas Muhadjir.

"Kalau memang kemudian harus ada intervensi dari kementerian sosial, bantuan sosial, ya akan kita upayakan," ujarnya lagi.

Pihaknya mengimbau agar para pengusaha lebih jujur dan jangan takut melaporkan PHK yang dilakukan. Dengan begitu pemerintah bisa menindaklanjuti mana saja korban PHK yang butuh bantuan.

"Ini sedang kita telisik, jadi saya minta untuk perusahaan-perusahaan yang PHK supaya terbuka, agar kita bisa menindaklanjuti," pungkas Muhadjir.

Simak juga Video 'Keuangan Buruk, Intel Bakal PHK 15 Ribu Karyawan':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada usulan kenaikan belanja kementerian/lembaga (K/L) dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kenaikan anggaran tersebut untuk menjalankan usulan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Belanja negara kalau usulan dari quick win presiden terpilih pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun, atau naik Rp 117,87 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu (4/9/2024).

Kenaikan anggaran itu setidaknya untuk menjalankan empat program Prabowo. Anggaran tersebut di antaranya diambil dari anggaran non K/L yang turun dari Rp 1.716,40 triliun menjadi Rp 1.606,78 triliun, atau turun Rp 109,61 triliun.

"Dengan komposisi perubahan belanja non K/L yang selama ini disebut BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), maka belanja non K/L akan turun Rp 109,61 triliun," jelas Sri Mulyani.

Program pertama yakni untuk anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Lembaga tersebut baru dibentuk untuk menjalankan program unggulan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis.

Kedua, untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 3,25 triliun menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai puskesmas maupun rumah sakit daerah. Selain itu, untuk menjalankan rumah sakit berkualitas di daerah yang dianggarkan Rp 1,8 triliun guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.

"Sehingga Kemenkes akan ditambah anggarannya Rp 3,2 triliun plus Rp 1,8 triliun," jelasnya.

Program ketiga yakni Prabowo mengarahkan untuk program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

"Ini dari renovasi ruang kelas sampai MCK sehingga nanti anggaran Kementerian PUPR ditambah Rp 20 triliun apabila disetujui Banggar dan Komisi," tutur Sri Mulyani.

Program keempat yakni terkait ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR. Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.

"Ini yang nanti kemudian PUPR ditambah lagi Rp 7,5 triliun, Kementerian Pertanian ditambah Rp 7,5 triliun apabila sudah disepakati tentu di banggar dan komisi terkait," ucapnya.

Sisanya, Sri Mulyani mengungkapkan peningkatan anggaran K/L itu untuk mempersiapkan belanja DPR dan MPR dengan adanya penambahan anggota dan pimpinan.

"Untuk kenaikan total dari pemerintah baru Rp 117,87 triliun itu karena kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara untuk DPR, DPD, MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi. Jadi kita sudah masukan di situ," pungkas Sri Mulyani.

Simak juga Video 'Relawan Duga Prabowo Singgung 'Jokowi Dicubit' Ditujukan ke PDIP':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja bagi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Penyesuaian dilakukan sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden 97 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keamanan Laut.

Beleid itu diteken Jokowi tertanggal 2 September 2024. Penyesuaian terakhir kali dilakukan pada tahun 2013.

Bakamla sendiri merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan Patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

"Bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Keamanan Laut telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," tulis pertimbangan beleid tersebut.

Tunjangan kinerja Bakamla sendiri dibagi pada 17 jabatan berbeda. Paling kecil tunjangan diberikan Rp 1,76 juta dan paling besar Rp 24,93 juta.

Berikut ini daftar tunjangan kinerja Bakamla selengkapnya:

Kelas jabatan 17: Rp 24,93 juta
Kelas jabatan 16: Rp 17,413 juta
Kelas jabatan 15: Rp 12,518 juta
Kelas jabatan 14: Rp 9,6 juta
Kelas jabatan 13: Rp 7,293 juta
Kelas jabatan 12: Rp 6,045 juta
Kelas jabatan 11: Rp 4,519 juta
Kelas jabatan 10: Rp 3,952 juta
Kelas jabatan 9: Rp 3,348 juta
Kelas jabatan 8: Rp 2,927 juta
Kelas jabatan 7: Rp 2,616 juta
Kelas jabatan 6: Rp 2,399 juta
Kelas jabatan 5: Rp 2,199 juta
Kelas jabatan 4: Rp 2,082 juta
Kelas jabatan 3: Rp 1,972 juta
Kelas jabatan 2: Rp 1,867 juta
Kelas jabatan 1: Rp 1,766 juta

Simak Video: Kepala Bakamla Curhat Lembaganya Dapat Tukin Terendah Saat Rapat di DPR

[Gambas:Video 20detik]

Rencana perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur nampaknya bakal mundur dari target. Seperti diketahui, wacana awalnya perpindahan ASN dilakukan pada September ini, namun nampaknya mundur.

Menteri PAN-RB Azwar Anas buka-bukaan arahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana tersebut. Dia mengisyaratkan perpindahan ASN ke IKN belum akan dilakukan dalam waktu dekat, meski sebelumnya ditarget bulan ini.

Anas mengatakan, Jokowi memberikan arahan agar perkantoran dan sistem digital di IKN disempurnakan terlebih dahulu sebelum PNS benar-benar dipindahkan ke IKN.

"Terkait perpindahan ASN ke IKN, sebenarnya di September ini telah siap beberapa hunian, yang ini siap untuk ASN pindah bertahap. Namun, arahan pak presiden ini perlu disempurnakan, perkantoran dan sistem digitalnya," sebut Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Jokowi, kata Anas, tak mau buru-buru memindahkan ASN ke IKN. Sebab, bukan hanya perpindahan fisik yang diinginkan Jokowi, ASN juga harus memiliki perubahan budaya kerja yang lebih fleksibel.

"Beliau ada arahan terbaru tak mau terburu-buru, menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," papar Anas.

Anas melanjutkan perpindahan ASN ke IKN sampai saat ini juga masih menunggu penyelesaian gedung perkantoran dan hunian ASN. Untuk hunian saja, sampai saat ini baru selesai 14 tower rusun ASN dari target pembangunan sebanyak 47 tower. Dari 14 tower yang sudah selesai pun butuh penyempurnaan.

Dia melanjutkan selama dua bulan ke depan semestinya sudah ada ASN yang bisa pindah. Namun, Jokowi meminta ada penyempurnaan terlebih dahulu soal perpindahan ASN.

Anas sudah menyiapkan nama-nama ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Jumlahnya sekitar 1.700-an orang terdiri dari berbagai jabatan.

"Sekali lagi September dan Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah, tapi arahan Presiden ini disempurnakan dulu sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan, tapi Kemenpan sudah siapkan skema skema perpindahan, termasuk jabatan yang akan pindah," tegas Anas.

Simak Video: 11 Ribu ASN Bakal Dipindah ke IKN Mulai September 2024

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok berbagai jenis cabai aman sampai akhir tahun ini. Prediksi itu berdasarkan data early warning system yang telah dibangun Kementan.

Plt Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Muhammad Taufiq Ratule juga memastikan dengan pasokan yang aman, harga untuk cabai juga dipastikan akan terkendali.

"Kami ada early warning system yang dibangun, kami memprediksi neraca kebutuhan paling tidak setahun berdasarkan prediksi yang ada kita melihat sampai Desember sebetulnya ketersediaan cabai itu aman," kata dia dalam agenda Strategi Pengamanan Ketersediaan Komoditas Cabai Mendukung Pengendalian Inflasi Nasional di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Selasa (3/9/2024).

Meski begitu, Taufiq mengatakan masih banyak wilayah yang ketersediaannya rendah karena tidak bisa memproduksi cabai. Untuk itu Kementan melalui Ditjen Hortikultura memiliki program Petani Champion, di mana Kementan menggandeng petani untuk mengamankan pasokan dan mendistribusikan ke daerah yang defisit.

"Jadi tidak semua produksi-produksi di wilayah itu surplus. Tetapi secara total cukup," jelasnya.

Ia memastikan pasokan aman karena menurutnya produksi dalam negeri semua jenis cabai cukup tinggi dibandingkan konsumsinya. "Kita konsumsi 1,17 juta ton, kita produksi sampai 3 juta ton per tahun. Rata-rata kita surplus 500 ribu ton," ujar dia.

Dia juga yakin satu bulan ke depan pasokan cabai melimpah, hal ini terbukti menurutnya dengan telah menurunnya harga cabai. "Harapannya sampai akhir tahun ini harga akan menjadi stabil dalam pengertian turun tapi tidak terlalu jauh," jelasnya.

Dengan pasokan yang aman sampai akhir tahun, pihaknya menjamin harga cabai tidak sampai Rp 100.000 per kilogram (kg). Dia menargetkan harga cabai rata-rata nasional di angka Rp 40.000/kg.

"Kalau normal Rp 40.000. Ini kan sudah turun, kalau terlalu rendah petani inputnya nggak dapat. Turun, tapi nggak boleh terlalu jauh yang produksi kan petani perlu untung," tutur dia saat ditemui usai acara.

Simak Video: Harga Cabai Mahal, Petani di Lumajang Semringah

[Gambas:Video 20detik]

Setidaknya sebanyak 2.053.173 pelamar telah mendaftarkan diri pada seleksi Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) per 2 September 2024. Namun, masih ada instansi yang pelamarnya masih sedikit.

Pendaftaran CPNS 2024 telah dibuka sejak Selasa (20/8) dan akan ditutup pada Jumat (6/9). Dari jumlah 2.053.173 pelamar yang telah terdaftar, ada 737.178 pelamar yang telah submit atau menyelesaikan pendaftarannya.

Berikutnya, ada 362.326 pelamar yang dinyatakan telah verifikasi MS atau memenuhi syarat dari instansi. Kemudian ada sebanyak 73.705 pelamar yang terverifikasi TMS atau tidak memenuhi syarat dari instansi.

Dikutip dari unggahan Instagram Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (3/9/2024), disebutkan 10 instansi pusat yang paling sepi pelamar. Adapun instansi-instansi ini mayoritas memang membuka formasi yang sedikit.

Di instansi pusat, pertama ada Sekretariat Jenderal MPR pelamarnya baru mencapai 174 orang dari kebutuhan 25, lalu Setjen KOMNAS HAM 189 pelamar dari kebutuhan 38, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) 203 pelamar dari kebutuhan 61.

Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang PMK ada 279 orang dari kebutuhan 65, Badan Riset dan Inovasi Nasional 328 pelamar dari kebutuhan 500, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 380 dari kebutuhan 53 orang, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pelamarnya sebanyak 470 orang dari kebutuhan 194.

Lalu Setjen WANTANNAS 516 pelamar dari kebutuhan 64, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 609 pelamar dari kebutuhan 86, dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 653 dari kebutuhan 145.

Sementara di instansi daerah, minat terendah ada di Pemerintah Kota Gorontalo dengan 7 pelamar saja, sedangkan jumlah formasi yang ditawarkan ada 5. Lalu pemerintah Kab. Bangli dengan 9 formasi dan jumlah pendaftar 12 orang.

Ketiga ada pemerintah Kota Tanjung Pinang yang membuka 15 formasi dan pendaftar 20 orang. Keempat, pemerintah Kab. Purworejo yang membuka 17 formasi, sedangkan yang mendaftar 29 orang.

Lihat juga Video 'Rekrutmen CPNS Kini 3 Kali Setahun, Peluang Jadi ASN Makin Terbuka':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Pemerintahan baru mematok target investasi jumbo. Secara akumulasi, Indonesia diharapkan bisa mengantongi investasi hingga Rp 11.855,5 triliun dalam 5 tahun.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Target investasi ini merupakan prognosa target realisasi investasi 2025-2029.

"Total investasi yang diharapkan pada akhir tahun 2029 baik yang PMA maupun PMDN adalah Rp 11.674 triliun s.d Rp 11.855,5 triliun," kata Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta Selasa (3/9/2024).

Sedangkan khusus untuk 2025 Kementerian Investasi/BKPM ditargetkan dapat merealisasikan investasi Rp 1.905 triliun. Rosan menambahkan target investasi ini juga meningkat secara gradual dari tahun ke tahun. Pada 2026, investasi ditargetkan naik menjadi hingga Rp 2.133,5 triliun.

Lalu pada 2027, naik lagi menjadi hingga Rp 2.373,6 triliun, dan meningkat jadi Rp 2.649,4 triliun pada 2028, dan 2029 menjadi Rp 2.793,3 triliun. Dengan demikian, akumulasinya mencapai Rp 11.855,5 triliun.

Pesimistis Capai Target 2025 Rp 1.905 T

Di sisi lain, pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 ditetapkan hanya sebesar Rp 681,88 miliar. Angka itu hanya memenuhi 43,39% rencana kebutuhan anggaran yang telah diusulkan untuk tahun depan sebesar Rp 1,57 triliun. Angka tersebut juga turun 44,5% dari alokasi anggaran 2024 yang sebesar Rp 1,23 triliun.

Menurut Rosan, minimnya anggarannya untuk tahun depan bisa jadi justru membuat target tersebut sulit tercapai. Nominal tersebut menurutnya hanya mampu memenuhi kegiatan rutin seperti belanja gaji, operasional kantor.

Untuk mencapai target investasi tersebut, dibutuhkan dukungan pendanaan lebih untuk berbagai kegiatan kedeputian mulai dari perencanaan, hilirisasi, pengembangan, promosi, kerja sama, pelayanan, pengadaan pelaksanaan, teknologi informasi yang dimana untuk penyempurnaan OS dan kesekretariatan tidak akan berjalan dengan efektif.

"Berdasarkan rancangan awal RKP 2025, target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp 1.905 triliun, ini menjadi akan sangat sulit dicapai. Jadi mengalami peningkatan dari Rp 1.650 triliun (target 2024) menjadi Rp 1.905 triliun," ujar dia.

"Tentunya ini akan berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan pelayanan kepada pelaku usaha, dan yang lain-lain," imbuhnya.

Selain pendanaan, menurutnya kondisi geopolitik dan ekonomi global yang tengah dalam pergolakan juga mendatangkan tantangan bagi investasi di Indonesia. Kemudian, pihaknya juga akan mulai fokus dalam mengejar investasi di sektor green investment, infrastruktur konektivitas, transisi energi, hilirisasi dan juga investasi yang berbasis ekspor.

Rosan mengatakan, investasi prioritas di bidang ketahanan pangan serta ketahanan energi yang berkelanjutan juga penting. Terakhir, juga diperlukan peningkatan secara terus-menerus pelayanan berusaha melalui OSS atau Online Single Submission.

"Dan satunya lagi adalah dibutuhkan adanya alokasi dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang akan digunakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk fasilitasi realisasi penanaman modal di daerah," kata dia.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) membeberkan kunci sukses verifikasi untuk mendaftar Program Subsidi Tepat, khususnya bagi pemilik kendaraan roda empat yang menggunakan Pertalite. Hal ini menjadi prioritas di wilayah Regional Jawa Bagian Barat yang mencakup Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga, Eko Kristiawan mengatakan pentingnya memperhatikan kualitas foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor polisi mobil sebelum mengunggah dokumen untuk mendaftar Program Subsidi Tepat. Saat ini masih banyak para pendaftar yang gagal melakukan proses verifikasi karena resolusi foto dokumen kurang baik.

"Saat ini masih banyak pendaftar yang mengunggah foto dokumen dengan resolusi yang kurang jelas, beberapa di antaranya adalah kualitas foto KTP dan nomor polisi yang buram serta terpotong. Hal ini yang membuat proses pencocokan data menjadi terhambat," kata Eko dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

Pertamina Patra Niaga JBB mengimbau bagi para pendaftar untuk memastikan bahwa seluruh foto dokumen khususnya foto KTP dan nomor polisi dapat terbaca dengan jelas dan memiliki resolusi yang baik, serta dikirimkan dalam format foto JPG. Dengan mengunggah dokumen yang jelas, membuat proses pencocokan data/verifikasi menjadi lebih cepat.

"Terdapat tiga ketentuan dalam pengambilan foto KTP dan nomor polisi, di antaranya yaitu foto KTP diambil dalam format landscape, selain itu pastikan bahwa foto KTP tidak terpotong dan tidak terlalu jauh. Dengan mengikuti tiga ketentuan tersebut, proses pencocokan data akan lebih mudah dan berhasil," jelas Eko.

Setelah verifikasi data selesai dan sesuai, pendaftar akan mendapatkan QR Code unik yang akan dikirimkan melalui email terdaftar atau notifikasi di akun website subsiditepat.mypertamina.id. Selanjutnya, masyarakat dapat menggunakan QR Code untuk bertransaksi Pertalite di SPBU wilayah masing-masing.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran subsidi tepat sasaran, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta sosial media resmi @ptpertaminapatraniaga dan @mypertamina.

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan berakhir pada 6 September 2024. Untuk itu para pelamar yang belum mendaftarkan diri perlu dengan segera menyiapkan persyaratan dokumen yang sebagian perlu dibubuhkan e-meterai CPNS.

Beberapa dokumen persyaratan untuk mendaftar CASN 2024 seperti surat pernyataan dan surat lamaran memang harus dibubuhkan e-meterai sebagai bukti kelegalannya. Sehingga penggunaan e-meterai CPNS ini menjadi penting dan harus dipersiapkan lebih dulu. Lantas, di mana beli meterai elektronik?

Link dan Cara Beli e-meterai CPNS 2024

Pembelian e-meterai CPNS bisa dilakukan di situs Meterai-Elektronik.com. Ini merupakan situs yang diluncurkan Perum Peruri bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memudahkan peserta CASN dalam membeli e-meterai untuk melengkapi persyaratan dokumen pendaftaran.

Berikut langkah-langkah pembelian e-meterai CPNS 2024 di situs Meterai-Elektronik.com:

1. Buka https://meterai-elektronik.com/di browser.
2. Klik Login apabila telah memiliki akun.
3. Jika belum, klik Daftar Sekarang untuk membuat akun terlebih dahulu dengan memasukkan nomor telepon, nama lengkap, dan kata sandi.
4. Log in kembali dengan akun yang telah dibuat.
5. Klik Beli e-Meterai.
6. Pilih jumlah keping e-meterai yang diperlukan lalu klik Beli.
7. Konfirmasi pembelian dengan memberi centang pada kotak Syarat & Ketentuan Pembatalan Pembelian Kuota lalu klik Lanjutkan.
8. Pilih metode pembayaran, lalu klik Lanjut.
9. Pembayaran sudah selesai dan e-meterai berhasil dibeli.
10. Lakukan refresh tab.
11. Untuk cek kuota e-meterai, klik menu Kuota E-Meterai lalu pilih Lihat Kuota.
12. Unduh bukti beli e-meterai dengan klik Download.
13. E-meterai siap dipasang.

"Website e-Meterai https://meterai-elektronik.com/mendapatkan jaminan dari Peruri yang telah dilengkapi dengan sistem refund dana bagi para calon peserta dengan kuota e-Meterai yang tidak digunakan dalam satu invoice pembelian," jelas Peruri dalam situs resminya.

"Kelebihan lainnya yaitu layanan pelanggan yang responsif 24/7, e-Meterai resmi dan terpercaya dari Peruri, serta jaminan keaslian e-Meterai," terang perusahaan milik negara itu lagi.

Cara Bubuhkan e-meterai CPNS 2024

Setelah memiliki e-meterai CPNS yang dibutuhkan, para pelamar dapat membubuhkan meterai elektronik itu ke dokumen-dokumen yang dibutuhkan melalui situs yang sama, yakni Meterai-Elektronik.com.

Langkah-langkah membubuhkan e-meterai CPNS 2024:

1. Buka laman https://meterai-elektronik.com.
2. Klik menu Pembubuhan dan pilih Pembubuhan Dokumen.
3. Klik Saya Mengerti.
4. Siapkan dokumen yang telah ditandatangani dan pastikan format dokumennya PDF.
5. Klik Upload Dokumen.
6. Lanjut pilih Klik di Sini atau Seret Dokumen PDF.
7. Pilih dokumen yang dari file komputer lalu klik Open.
8. Posisikan e-meterai di samping tanda tangan dan tidak menghalangi objek lain.
9. Klik Lanjutkan dan isi keterangan.
10. Atur kembali posisi e-meterai jika belum sesuai dengan klik Batalkan.
11. Jika sudah, lakukan refresh tab dan cek statusnya apakah sudah selesai.
12. Klik Download untuk mengunduh dokumen yang sudah dibubuhi e-meterai.
13. E-meterai siap dibubuhkan untuk pendaftaran CPNS 2024.

Sebagai catatan, untuk membubuhkan e-meterai CPNS para pelamar perlu memastikan dokumen PDF yang ingin dibubuhkan berukuran tidak melebihi batas maksimal 800 KB.

"Informasi lebih lanjut perihal e-Meterai dan tata cara penempatan e-meterai pada dokumen pendaftaran CPNS dan PPPK dapat diakses pada menu FAQ meterai-elektronik.com atau pada link berikut https://www.meterai-elektronik.com/faq," jelas Peruri selaku penyedia e-meterai CPNS.

Simak juga Video: Rekrutmen CPNS Kini 3 Kali Setahun, Peluang Jadi ASN Makin Terbuka

[Gambas:Video 20detik]