PT Freeport Indonesia masih berdiskusi dengan pemerintah soal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Menurut Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas, termasuk di dalamnya pembahasan pembangunan Smelter Fakfak, Papua Barat.

Terkait Freeport yang disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lambat menyiapkan negosiasi tersebut, Tony hanya menjawab pihaknya terus melakukan diskusi.

"Masih diskusikan semuanya memang. Nanti pada saatnya mudah-mudahan lebih cepat. Lebih cepat lebih baik," ujar Tony saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat Kamis (22/8/2024).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah hampir rampung. Namun, ia menyebut Freeport masih lambat dalam menyiapkan berbagai syarat terkait negosiasi.

Ia juga menyebut negosiasi antara Freeport dan BUMN belum selesai saat ini.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeport-nya agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi, termasuk negosiasinya dengan BUMN belum selesai," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," tambah dia.

Bersamaan dengan proses perpanjangan IUPK, pemerintah akan menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%, dari sebelumnya 51%.

Perpanjangan kontrak hingga 2061

Sebagai tambahan informasi, kontrak Freeport sejatinya baru habis pada 2041. Freeport rencananya akan mendapat perpanjangan kontrak 20 tahun hingga 2061.

"Kedua ini sudah milik kita. Ini milik kita ko, barang-barang untuk kita masa nggak boleh. Dan ini ada opportunity, ada opsi penambahan saham 10% dengan harga yang sangat murah dan murah sekali," ujar Bahlil Lahadalia saat masih menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, Senin (29/4/2024).

Bahlil Lahadalia mengungkap alasan perpanjangan kontrak tersebut karena produksi Freeport akan terjadi pada 2035. Menurut Bahlil, jika setelah 2035 kegiatan eksplorasi tidak dilakukan, maka produksi bisa habis.

Di sisi lain, eksplorasi di wilayah tambang bawah tanah membutuhkan waktu 10-15 tahun.

"Begitu 2035, tidak kita melakukan eksplorasi itu produksinya habis, dan untuk eksplorasi di underground butuh waktu 10 tahun sampai 15 tahun," terang Bahlil.

Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kondisi ekonomi Tanah Air saat ini yang penuh gejolak. Semisal adanya pabrik yang tutup hingga menyebabkan PHK massal sampai harga pangan yang menurutnya mahal.

Perlihal ini ia sampaikan kepada para kader partai dalam acara pengumuman bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan. Sebab menurutnya ini merupakan salah satu hal yang peting untuk diperhatikan para calon pemimpin daerah asal partainya jika nanti benar terpilih.

Dalam kesempatan itu ia mencontohkan kondisi di Garut, Jawa Barat, banyak pabrik yang gulung tikar. Akibatnya para pekerja pabrik tadi harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Di daerah, Garut, mana Jawa Barat? kamu pergi dah sana, tanyain. Tanya deh sana keliling-keliling yang tempat itu pabrik-pabrik sarung. Itu saya dengar sekarang mulai banyak yang tutup loh. Itu betul apa nggak?" tanya Megawati sembari dijawab "betul" oleh salah satu kader yang hadir.

"Betul toh. Jadi kan saya nggak bohong. Terus berarti (terjadi) PHK, berarti PHK-nya berapa? Makanya lho jangan mikir mau enak wae (jadi pemimpin daerah), ini saya ngomong benar lho sebagai warga Indonesia yang tahu banyak. Terus mau diapain coba?" sambungnya.

Megawati kemudian mulai menyoroti harga pangan saat ini yang menurutnya saat ini sudah tidak murah lagi. Dengan banyaknya kasus PHK seperti yang ia contohkan tadi, tentu menurutnya kondisi ini tidak baik bagi masyarakat.

"Terus ibu coba harga beras sekarang berapa? (Rp 13 ribu) per liter? (per kilogram) yang premium atau yang apa? (yang premium Rp 14-15 ribu)," tanya Megawati sembari dijawab oleh salah seorang kader yang lain.

"Sekarang coba hayo, sudah PHK, beras sudah begitu, ini nggak main lho, saya tuh ngitung lho, saya ibu rumah tangga jadi saya juga lihat ke dapur ku," tambahnya.

Tidak hanya soal harga pangan yang menurutnya masih mahal, Megawati juga mempertanyakan ketahanan pangan RI, baik secara nasional ataupun di masing-masing daerah yang nantinya akan mereka pimpin kalau benar terpilih.

"Setiap bulan, kalau yang namanya salah koreksi saya, itu persediaan untuk beras setiap bulan, katanya itu, katanya lho jadi bukan saya, nanti saya pula disalahin, 3 juta ton. Pertanyaan saya, saya tanya-tanya toh, dari mana datangnya?" ucap Megawati lagi.

Ia kemudian mencontohkan Provinsi Bali yang mana banyak lahan subur untuk sawah atau pertanian malah dibangun hotel dengan alasan pariwisata. Padahal lahan-lahan tadi bisa digunakan untuk keperluan produksi pangan yang secara otomatis juga akan mempengaruhi harga pangan itu sendiri.

"Boleh bikin hotel, tapi nggak boleh tanah gituan. Kebanyakan (bangun hotel di lahan sawah) kenapa? Saya kan tanya kenapa sih yang diambil selalu tanah sawah, karena katanya lebih murah dari pada tanah padat. Katanya, ibu nih kan cuma tanya-tanya dengar-dengar," papar Megawati.

"Kasihan kan rakyatnya, ntar kalau makan katanya brambang (bawang merah), bawang, cabe, berapa hayo sekarang," jelasnya lagi.

Untuk itu ia meminta kepada para kader yang dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi di wilayah pencalonannya masing-masing. Sebab ini merupakan perihal penting bagi kemajuan daerah yang mereka pimpin jika benar terpilih.

"Coba hitung, hayo mulai hitung, ini tambahan saya nih yang katanya nggak boleh nyimpang dari pidato. Lho karena ini kenyataan yang akan kita hadapi lho," tanya Mega sembari menantang para kader.

"Coba bayangin, kamu musti kalkulasi deh, jadi satu hari (masyarakat) keluar duit berapa. Itu yang saya sampai pikirkan lho," ucapnya lagi.

Simak Video: Megawati: Saya Tahu Taktik yang Tak Benar, Makanya Saya Lindungi Rakyat

[Gambas:Video 20detik]

Sejumlah elemen massa menggelar aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Jakarta Pusat, Kamis (22/8) dan beberapa titik lainnya.

Aksi itu dipicu Badan Legislatif (Baleg) DPR dan pemerintah merevisi UU Pilkada dalam waktu yang cepat. Berselang satu hari, DPR RI awalnya berencana mengesahkan peraturan tersebut dalam rapat sidang paripurna. Namun, rapat tersebut ditunda karena tidak memenuhi kuota forum atau kuorum.

Keputusan Baleg DPR RI mendapat kecaman keras dari publik karena bertolak belakang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Lantas apakah situasi politik tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan efek dari politik dinasti dapat melanggengkan ketimpangan aset di masyarakat yang sudah semakin lebar. Menurutnya, pelaku usaha yang mendapat konsesi dari pemerintah bertambah kaya, dan keuntungannya juga disimpan di luar negeri.

"Sementara kelas menengah kesempatan kerja makin terbatas, ini akar masalahnya. Jadi RUU Pilkada hanya trigger (pemicu) atau fundamental ekonomi selama 10 tahun yang rapuh," kata Bhima kepada detikcom, Kamis (22/8/2024).

Dia menjelaskan dampaknya bisa merambat ke rupiah dan pasar saham yang sempat menguat belakangan ini dapat kembali melemah. Selain itu, dia menilai aksi tersebut juga sebagai efek dari ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR. Dia menekankan DPR hanya menunda, bukan membatalkan. Situasi tersebut dapat memicu gelombang protes bisa terus berlanjut.

Semakin lama RUU Pilkada menggantung, Bhima menegaskan semakin berat tantangan mengembalikan kepercayaan investor asing (FDI) maupun portofolio.

"Yang rugi pemerintah sendiri kehilangan sumber penerimaan pajak kalau ada gangguan pada stabilitas politik. Sektor usaha juga berpikir ulang untuk ekspansi di tengah tensi politik yang tinggi, terlalu berisiko. Sekarang mau menambah pembelian mesin baru dan bahan baku untuk proses produksi tapi khawatir pembelinya turun ya itu kalkulasi rasionalnya," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menilai Indonesia dalam kondisi darurat demokrasi. Menurutnya, pembegalan terhadap keputusan MK berdampak ke semua aspek, bukan hanya ke aspek tata negara, tapi juga aspek ekonomi.

Huda menjelaskan keputusan pemerintah untuk mengubah undang-undang berselang sehari setelah keputusan MK, membuat dunia usaha tidak punya kepastian hukum yang jelas.

"Dengan kondisi seperti saat ini, investor akan ragu dan memang harus kabur dari Indonesia. Kepastian bisnis menjadi kunci kelancaran usaha," kata Huda.

Dia juga menekankan dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang gemuk alias anggota besar, pemerintah dapat mengebiri wewenang pemerintah daerah untuk dapat melakukan pembangunan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Menurutnya, pemerintah daerah bisa menjadi 'boneka' presiden.

"Jika terjadi pembangunan akan kembali seperti zaman Orba. Pertumbuhan daerah akan terhambat. Ketimpangan antar daerah akan semakin lebar," jelasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana untuk melakukan revisi undang-undang (UU) Pilkada. Namun, pengesahan revisi UU itu masih di tunda dalam Paripurna DPR RI.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pelaku usaha senantiasa menjunjung demokrasi dan berupaya menghormati dinamika politik apa pun di Indonesia. Namun dirinya memberikan catatan bahwa sebuah kebijakan akan berpengaruh pada kepastian iklim usaha dan investasi.

"Bagi pelaku usaha dan investor di dalam dan luar negeri, rule of law di suatu negara adalah hal yang penting sebagai basis terhadap jaminan kepastian dan prediktabilitas iklim usaha/investasi," kata Shinta kepada detikcom, Kamis (22/8/2024).

Untuk itu, Shinta berharap pro dan kontra Revisi UU Pilkada ini bisa diselesaikan secara baik. Selain itu penyampaian pendapat oleh berbagai pihak diharapkan bisa disampaikan secara tertib agar tidak berpengaruh kepada iklim usaha.

"Kami berharap akan ada penyelesaian yang baik dan cepat serta penyampaian pendapat harus dijalankan secara tertib & teratur tanpa anarki/kerusuhan agar tidak berdampak pada iklim usaha yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Penggunaan Jet pribadi atau private jet untuk bepergian jarak jauh hingga luar negeri biasa menjadi pilihan sejumlah orang, khususnya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih. Sebab layanan ini bisa memberikan keamanan, privasi, serta sejumlah fasilitas istimewa lainnya.

Karenanya bukan rahasia lagi bagi pengusaha besar atau konglomerat, pejabat tinggi negara, tokoh publik, hingga artis yang memiliki kemampuan finansial lebih kerap menggunakan jet pribadi, baik sewa maupun memiliki pesawat mewah itu sendiri.

Sama halnya seperti Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep bersama sang istri Erina Gudono yang dikabarkan sempat bepergian ke Amerika Serikat (AS) menggunakan pesawat jet pribadi.

Kabar ini viral di media sosial X. Dalam sejumlah unggahan dijelaskan Kaesang bersama istrinya disebut menggunakan Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number N588SE. Namun bisa juga jika Kaesang dan Erina hanya menumpang jet pribadi tersebut, karena mungkin milik kerabatnya.

Terkait kebenaran kabar ini, detikcom sudah mencoba konfirmasi kepada Kaesang melalui pesan di akun Instagram pribadinya (@kaesangp) namun belum dapat tanggapan.

Terlepas dari itu, berapa biaya yang diperlukan untuk sewa jet pribadi?

Berdasarkan informasi dalam situs resmi penyedia layanan sewa jet pribadi, rata-rata untuk menyewa Gulfstream G650 adalah sekitar US$ 11.000-17.000 atau setara dengan Rp 171,6-265,2 juta per jam (kurs Rp 15.600/dolar AS).

Kemudian saat mencoba fitur booking penerbangan jet pribadi dalam situs ini, menggunakan contoh perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Los Angeles terlihat perkiraan harga, terlihat perkiraan tarif yang dikenakan.

Untuk layanan Ultra Long Range (6-18 penumpang) dikenakan tarif sekitar US$ 216.670 atau setara dengan Rp 3,38 miliar. Sedangkan untuk layanan Heavy Jet (5-16 penumpang) dikenakan tarif sekitar US$ 190.540 atau setara dengan Rp 2,97 miliar.

Sedangkan menurut laman Air Charter Advisors, untuk tipe pesawat Gulfstream G-650 biaya sewanya dibanderol sekitar US$ 17.000-19.750 atau setara Rp 265,2-308,1 juta per jam. Biaya itu berbeda-beda tergantung model, tahun pembuatan, rute penerbangan hingga jumlah penumpang.

Dalam situs ini pesawat jet tersebut memiliki desain kabin yang besar dan luas. Tak lupa, juga pesawat ini juga dilengkapi fasilitas, seperti wifi, digital audio and high-definition video, hingga televisi 26-inch.

"Kursi kosong dapat mengurangi biaya penerbangan Anda, meskipun ketersediaan kursi kosong di G6 langka dan sering kali dipesan dengan cepat," tulis situs itu.

Perkiraan harga sewa jet pribadi dari kedua situs ini biasanya sudah termasuk bayaran pilot, bahan bakar, penanganan di bandara, sampai biaya operasional pesawat, tapi tergantung dengan kesepakatan.

Simak Video: Raffi Naik Jet Pribadi ke Nikahan Kaesang-Erina, Berapa Harga Sewanya?

[Gambas:Video 20detik]

Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Demo ini diselenggarakan dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi UU Pilkada 2024.

Terpantau di lokasi, Tom Lembong mengenakan kaus polo berwarna putih dan abu-abu. Ia pun menyempatkan diri untuk naik ke mobil orasi dan menyuarakan aspirasinya.

Tom yang juga ppernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, bahwa dirinya hadir atas nama diri sendiri, tidak mewakili kepentingan pihak pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres RI manapun.

"Kehadiran Anda semua pada momen yang historis, momen yang kritis. Saya di sini, saat ini, berdiri di sini, mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, tidak berdiri di sini mewakili 02, tidak berdiri di sini mewakili 03. Tapi, sudah dapat titipan dari istri dan anak saya. Saya ikut mewakili keluarga istri anak saya," kata Tom Lembong, dalam orasinya.

Menurut mantan Menteri Jokowi ini, aksi hari ini merupakan momen yang historis dan kritis. Tom Lembong mengatakan, Indonesia tengah berada di sebuah persimpangan. Oleh karena itu, rakyat saat ini tengah menentukan masa depan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anak, cucu, dan generasi-generasi berikut.

"Sejarah menunjukkan, begitu demokrasi diruntuhkan, begitu lembaga-lembaga negara, wibawanya mulai dihilangkan. Itulah langkah-langkah pertama menuju kemiskinan, menuju kesengsaraan. Pelan-pelan kebebasan akan hilang, peluang untuk berkarya akan hilang. Peluang untuk melayani alas sebenar wadah pelan-pelan akan berjaya. Itu adalah bukti dari sejarah. Jadi, mari kita berjuang," ujar Tom Lembong.

"Mari kita semuanya tertib. Mari kita semuanya damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa damai. Bahwa kita marah, bukan berarti kita tidak bisa tertib. Mari kita tunjukkan, teman-teman, ibu bapak, bahwa kita adalah kalangan yang beradab. Kita adalah kalangan yang tertib," tuturnya.

Sebagai tambahan informasi, ada dua tuntutan yang dilayangkan Partai Buruh dalam aksi kali ini, antara lain menolak sikap Badan Legislatif (Baleg) DPR RI terkait dengan UU Pilkad, dan menukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Simak Video 'Aksi Komika Abdur Arsyad-Bintang Emon Pimpin Orasi Demo Depan DPR RI':

[Gambas:Video 20detik]

Tren positif penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terhenti pada hari ini. Salah satu faktor pelemahan akibat situasi politik dalam negeri yang memanas hingga menyebabkan demo di depan Gedung DPR RI.

"Soal politik yang berkembang saat ini bisa mengkhawatirkan pasar bila timbul demo besar menolak aksi DPR untuk menggolkan RUU Pilkada sebagai perlawanan terhadap keputusan MK," kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Berdasarkan data RTI, pukul 11.00 WIB rupiah melemah 84 poin atau 0,54% ke level Rp 15.564/US$ setelah dibuka Rp 15.480/US$. Hari ini rupiah berada di level tertingginya Rp 15.574 dan level terendahnya Rp 15.451.

Pelemahan rupiah akibat memanasnya situasi politik di dalam negeri juga dikatakan Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi. Terjadinya gonjang-ganjing ini membuat kekhawatiran investor.

"Saya optimis Banggar akan menolak keputusan MK. Ini yang membuat gonjang-ganjing demo, ya semoga demo ini tidak terjadi chaos, ini yang membuat rupiah mengalami pelemahan," ucap Ibrahim.

Terlepas dari situasi di dalam negeri, Ibrahim menyebut pelemahan rupiah juga dipengaruhi faktor eksternal. Di antaranya gagalnya perundingan Hamas dengan Israel dan ada indikasi investor menunggu data pengangguran di AS yang akan dirilis nanti malam, di tengah pelemahan ekonomi.

"Ada ketakutan dengan krisis kayak gini, akhirnya saham-saham teknologi berguguran di AS dan Eropa. Ini yang mengindikasikan Bank Sentral AS kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga lebih dari 25% di September," jelas Ibrahim.

Simak juga Video: Rosan Dapat Tugas dari Jokowi: Investasi IKN Jangan Cuma Investor Lokal

[Gambas:Video 20detik]

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal dibubarkan dalam waktu dekat. Sejauh ini program restrukturisasi Jiwasraya sudah diikuti oleh 99,7% nasabah sehingga tersisa 0,3% nasabah yang menolak.

Menurut Plt Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso, pihaknya akan tetap mengupayakan pihak yang menolak agar ikut restrukturisasi. Namun, jika tetap menolak maka akan dilanjutkan lewat proses likuidasi.

"Tadi disampaikan pada saatnya Jiwasraya kan akan bubar. Karena bubar likuidasi, proses likuidasi sebagaimana disampaikan di awal itu akan di-setup dengan aset-aset yang tersisa di Jiwasraya," katanya saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (22/8/2024).

"Ya nanti ikut menggunakan proses likuidasi. Nanti tinggal kita bentuk tim likuidator kemudian dari tim likuidasi akan menyampaikan likuidasi dan seterusnya. Nanti itu tim likuidasi yang menyampaikan," tambah dia.

Saat ini tersisa 1.000 polis dengan nilai Rp 178 miliar. Namun, ia menyebut jumlahnya terus turun per bulan ini dan masih ada yang ikut restrukturisasi.

Pada kesempatan itu ia juga buka-bukaan soal nasib sejumlah karyawan saat Jiwasraya dibubarkan. Menurutnya, perusahaan memberi kesempatan kepada mereka untuk direkrut BUMN lain, khususnya IFG Life.

"Kami memang akan melakukan rasionalisasi. Kami juga memberikan kesempatan bagi pegawai untuk direkrut oleh BUMN lain, khususnya ke IFG Life," ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyebut pembubaran Jiwasraya bakal dilakukan dalam waktu dekat. Sebelumnya dalam proses strukturisasi polis nasabah Jiwasraya dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) dengan pemangkasan manfaat.

Pembubaran sesuai dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

"Nah karena sudah mau selesai, sudah habis, sudah final lah ya, sesuai dengan POJK dan RPK maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan. Jadi setelah berhasil hampir semua direstrukturisasi ini akan dibubarkan, dalam waktu dekat lah ya. Di POJK 28 tahun 2015," tutupnya.

Lihat juga Video: Jaksa Agung Serahkan Aset Jiwasraya Rp 3,1 T ke Erick Thohir

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka 6.388 kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Seluruh kebutuhan ini ditujukan untuk jabatan fungsional yang berkaitan dengan medis dan kesehatan.

Informasi ini disampaikan Kementerian PUPR melalui pengumuman Nomor 05/PENG-Mn/2024. Pengumuman ini dapat ditemukan di situs resmi Kementerian.

"Jumlah kebutuhan CPNS pada pengadaan CPNS Kementerian PUPR Tahun 2024, terbagi atas kebutuhan jabatan fungsional; tenaga medis sebanyak 6.385 kebutuhan dan tenaga kesehatan sebanyak 3 kebutuhan," tulis pengumuman itu, dikutip Rabu (21/8/2024).

Sama seperti Kementerian/Lembaga lainnya, pendaftaran CPNS Kementerian PUPR dibuka sejak 20 Agustus 2024 melalui situs SSCASN. Namun pendaftaran hanya dibukan sampai 2 September 2024, dan pendaftar harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar.

Kriteria pelamar terbagi menjadi beberapa kategori yakni pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik (cumlaude), pelamar kebutuhan jabatan yang mempersyaratkan pendidikan Magister (S-2), pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas, pelamar kebutuhan khusus putra/putri asli Papua, serta pelamar kebutuhan khusus diaspora.

Besaran Gaji CPNS Kementerian PUPR 2024

Dalam pengumuman itu, Kementerian PUPR juga merinci kisaran penghasilan bagi mereka yang berhasil lolos menjadi PNS nanti berdasarkan jabatan.

Mulai dari terendah Rp 9,4 juta untuk jabatan Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama, Rp 9,7 juta untuk Analis Anggaran Ahli Pertama, hingga tertinggi Rp 11,4 juta untuk profesi dokter dan Dosen Asisten Ahli untuk S2.

Dengan mendaftar CPNS 2024 pada pengadaan Kementerian PUPR, pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Satuan Kerja Kementerian PUPR di wilayah NKRI atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian PUPR.

Pelamar juga harus bersedia ditugaskan dan/atau dipindahtugaskan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Kementerian PUPR keluar dari lokasi penempatan/penugasan yang dilamar, termasuk ditugaskan dan/atau dipindahtugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) atau lokasi proyek di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan akses terbatas,

Selain itu, pelamar juga harus bersedia bekerja dan mengabdi paling singkat selama 10 tahun dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi sejak diangkat sebagai PNS Kementerian PUPR.

Lihat juga Video: Rekrutmen CPNS Kini 3 Kali Setahun, Peluang Jadi ASN Makin Terbuka

[Gambas:Video 20detik]

Produk impor ilegal masih membanjiri pasar dalam negeri. Perdagangan (Kemendag) menyampaikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal belum dapat memberantas serbuan produk impor ilegal.

Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan Satgas itu justru memperkuat para importir ilegal. Dia menggambarkan aktivitas tersebut bak kuman yang dibasmi justru semakin kuat dan canggih.

Sebagai informasi, Satgas tersebut bertujuan untuk menjalankan tugas terkait permasalahan tata niaga impor. Selain itu, satgas juga melakukan pemeriksaan, perizinan usaha, atau persyaratan barang tertentu, seperti standar, SNI, dan pajak. Dalam pelaksanaannya, fokus tugas Satgas hanya menyasar ke gudang importir, bukan turun langsung ke pedagang pasar maupun ritel.

"Nah oleh karena itu beberapa waktu yang lalu alternatifnya Satgas kita bentuk. Cuma saya perhatikan, kalau kita bikin Satgas itu seperti kuman. Selesai Satgas tambah kuat dia (importir), tambah canggih, bukan hilang gitu. Dimatikan tambah kuat lagi. Ini sebetulnya apa yang terjadi," kata Zulhas dalam acara Forum Koordinasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan, Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Zulhas menambahkan sekitar 30-40% produk impor tidak tercatat. Menurutnya, aktivitas tidak tercatat itu dinilai ilegal.

Sebab itu, rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Padahal apabila semua produk tersebut masuk jalur resmi, dapat menambah penerimaan negara dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 7-8%.

Dia menjelaskan Indonesia sudah mempunyai modal untuk menjadi negara maju. Hal ini dapat dilihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 51 bulan berturut-turut.

"Saya di APEC ketemu sama Menteri Perdagangan Tiongkok. Dia bilang, Excellency Hasan, kami punya data lengkap, Indonesia punya semua persyaratan untuk menjadi negara maju, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Pendek kata, seluruh persyaratan kita punya. Dan terbukti kita 51 bulan perdagangan kita surplus terus. Dengan segala kekurangannya kita masih surplus 5%," tambahnya.

Cara Zulhas Berantas Gempuran Produk Impor Ilegal

Melihat hal tersebut, Zulhas pun memberikan empat arahan kepada jajarannya. Pertama, Zulhas mendorong agar koordinasi yang efektif antar instansi, baik tingkat pusat dan daerah. Menurutnya, kepala daerah, seperti gubernur dan bupati juga harus melek terkait isu ini.

"Tentu diperlukan koordinasi yang efektif antar instansi, antar pusat dan daerah. Kalau bupatinya nggak mau tahu, susah juga kita, nggak ngeh, juga repot. Atau gubernurnya nggak mau. Kenapa? Karena beda pilihan capres lah, repot gitu. Itulah penting koordinasi," ujarnya.

Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi setiap instansi. Dia menilai hal ini penting lantaran importir ilegal tersebut juga semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman, misalnya para importir ilegal menyewa gudang di Tanah Abang hingga Mangga Dua sehingga bisa menjual produk secara online. Biasanya, produk-produk tersebut dijual tidak membayar pajak dan tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI).

Ketiga, Zulhas juga mendorong edukasi ke pedagang karena banyak pedagang yang belum mengetahui perbedaan barang legal dan ilegal. Zulhas meminta peningkatan kerja sama antar pihak terkait untuk memberantas serbuan impor ilegal.

"Kita minta diberikan edukasi, agar mereka juga menjual produk-produk yang legal, yang benar. Yang benar itu seperti apa? Dia juga nggak tahu. Penjual-penjual ritel itu nggak tahu dia. Ini legal apa enggak, dia nggak ngerti Pak. Jadi itu perlu edukasi untuk pencegahan," tambahnya.

Keempat, Zulhas menilai pentingnya penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti, Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian hingga Kejaksaan. Zulhas menyebut aparat penegak hukum harus tegas agar dapat menimbulkan efek jera bagi importir nakal.

"Perkuat sinergi agar ada efek jera sambil kita membenahi sistemnya, diperbaiki, dibenahi, tetapi ada penegak hukum yang tegas," jelas dia.

Jepang akan jor-joran memberikan pembiayaan pada proyek energi Indonesia. Proyek yang didanai Jepang mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) hingga Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada 34 proyek yang akan didanai oleh Jepang. Hal itu diungkap Airlangga usai menghadiri Asia Zero Emission Community (AZEC) Ministerial Meeting.

"Jadi pertama ini adalah AZEC Ministerial Meeting yang kedua. Dan kali ini adalah ada shortlist dari 78 proyek di negara Asia yang akan di-support oleh financing dari Jepang, dari JBIC. Dan Indonesia adalah mempunyai shortlist terbesar yaitu 34 proyek," kata Airlangga di St Regis Jakarta, Rabu (21/8/2024) kemarin.

Ada 15 proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang akan didukung. Jepang mengusulkan tambahan yakni proyek PLTP Sarulla.

"Nah proyek yang sudah didukung, geothermal kita ada 15 proyek dan salah satu yang dibahas tadi adalah yang sudah kita putuskan dan Jepang juga tadi mengusulkan tambahan dari proyek Sarulla," ujarnya.

Kemudian, ada proyek pengolahan sampah menjadi energi di Legok Nangka, Jawa Barat. Lalu, ada juga pengembangan lahan gambut (peatland).

"Jadi kemudian yang kedua, kita sudah bicara waste to energy itu yang di Jawa Barat, Legok Nangka. Kemudian juga kita mendorong pilot proyek daripada pengembangan peatland dengan Sumitomo Forestry di mana seluruh perizinannya sudah tersedia tinggal komersialisasi dan ini akan menjadi percontohan bagaimana mengelola kawasan gambut di Kalimantan Tengah dan dengan prototipe ini selesai, ke depan kita berharap pengembangan food crop juga bisa dimungkinkan," paparnya.

Berikutnya ada pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Ia menjelaskan, saat ini ada proyek PLTA Kayan yang akan menghasilkan listrik hingga 9.000 megawatt (MW).

"Kemudian juga dikembangkan yang berbasis hydro. Hydro ini di Kayan Hydro itu diharapkan bisa memproduksi sampai dengan 9 ribu megawatt atau 9 gigawatt dan ini akan dikaitkan dengan industri turunannya termasuk hydrogen dan ammonia," jelas dia.

Tak cuma itu, Airlangga menyebut proyek yang bakal didanai mencakup Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), serta blue ammonia dan hydrogen. "Salah satu blue ammonia yang pertama akan dibangun di kawasan Pupuk Iskandar Muda atau Special Economic Zone Aceh yang diharapkan bisa membuat the first blue ammonia," katanya.

Bukan hanya itu, Airlangga juga menyebut proyek transmisi listrik Jawa dan Sumatera. Dia menambahkan, proyek transmisi ini menjadi bagian dari sistem transmisi di ASEAN.

"Nah kemudian juga proyek lain seperti misalnya transmission line antara Jawa dengan Sumatera ini menjadi bagian daripada transmission line di Asia ataupun di ASEAN. ASEAN Power Grid itu menjadi prioritas tadi juga saya sampaikan bahwa grid listrik ini tidak hanya di Jawa Sumatera tapi konektif nyambung dengan Kepulauan Riau dan Batam, Bintan, Karimun ini menjadi salah satu juga proyek yang nanti solar panelnya sudah akan di-offtake oleh Singapura," terangnya.

Airlangga belum mengungkap nilai pembiayaan yang akan dikucurkan Jepang. Dia menyebut, saat ini tengah melakukan pendataan proyek.

"Ya kita sedang list. Tetapi ini bukan hanya dari Indonesia tetapi dari di seluruh negara Asia ini ada 78 proyek. Itu bervariasi. Sudah ada sih daftarnya," jelas dia.

Saham Trump Media & Technology Group mengalami penurunan tajam pada perdagangan hari Selasa. Penurunan terjadi setelah Donald Trump kembali muncul di platform media sosial X.

Trump Media & Technology Group sendiri sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh Trump. Perusahaannya itu sempat meluncurkan media sosial tandingan X yang pada saat itu masih bernama Twitter.

Melansir Reuters, Rabu (21/8/2024), saham Trump Media anjlok hingga hampir dari 4% ke level US$ 21,33 per lembar saham. Saham perusahaan tersebut akhirnya ditutup dengan mengalami penurunan nilai 3,7% pada level US$ 21,42 atau sekitar Rp 331 ribuan per lembar saham (kurs Rp 15.480).

Di sisi lain, nama Trump juga makin jauh dari kata unggul dalam jajak pendapat dan pasar taruhan pemilu dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini juga ikut memukul valuasi saham perusahaan Trump.

Awal bulan ini, Trump Media melaporkan kerugian kuartalan sebesar US$ 16,4 juta atau sekitar Rp 253,8 miliar dan pendapatan hanya US$ 837 ribu atau sekitar Rp 12,9 miliar. Perusahaan tersebut memiliki nilai pasar sekitar US$ 4,3 miliar, turun dari lebih dari US$ 8 miliar sejak awal tahun ini.

Trump yang pernah diblokade di X, mulai memposting di platform media sosial itu minggu lalu untuk pertama kalinya dalam hampir setahun. Kembalinya Trump di X juga dilakukan dengan wawancara dengan pemiliknya Elon Musk.