Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal fakta terbaru kelas menengah Indonesia turun kasta. Fakta itu diungkap Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan ada bukti data jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir.

Jokowi sendiri menilai hal ini dipengaruhi oleh ekonomi global yang mengalami kelesuan, belum lagi ada COVID-19 yang 2-3 tahun lalu menghantam perekonomian masyarakat kelas menengah. Problem semacam ini pun dinilai Jokowi bukan cuma terjadi di Indonesia. Menurutnya, seluruh banyak negara yang mengalami masalah serupa.

"Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global turun semuanya, ada COVID-19 2-3 tahun lalu memengaruhi. Semua negara saat ini berada pada kesulitan yang sama," ujar Jokowi ditemui di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).

Seperti diketahui, catatan BPS menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Bukan cuma Jokowi, sebelumnya Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024) juga menyatakan kelas menengah turun karena hantaman COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi kelas menengah.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Amalia.

Simak Video: Tengadah Kaum Kelas Menengah

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air.

Namun jumlah kelas menengah tersebut turun sebesar 9,48 juta jiwa selama periode 2019-2024, dari sebelumnya 57,33 juta jiwa.

Siapa saja yang termasuk kelas menengah? Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kelas menengah di Indonesia didominasi oleh kalangan penduduk usia produktif seperti Gen X 24,77%, Milenial 24,60%, Gen Z 24,12% dan Gen Alpha 12,77%. Sisanya golongan boomers 12,62% dan pre-boomers 1,12%.

Selain itu, mereka adalah penyumbang utama konsumsi yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau kita lihat usia dari penduduk kelas menengah, sekitar 1 dari 3 penduduk kelas menengah itu merupakan generasi Z dan generasi Alpha," kata Amalia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).

Lebih dari separuh penduduk kelas menengah (62,24%) berpendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi. Sekitar 40,99% penduduk menuju kelas menengah juga berpendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi.

Mayoritas penduduk kelas menengah (72,89%) tinggal di wilayah perkotaan. Sementara lebih dari separuh penduduk menuju kelas menengah (58,68%) juga tinggal di wilayah perkotaan.

Dari segi pekerjaan, mayoritas kelas menengah memiliki pekerjaan di sektor formal. Meski begitu, jumlah pekerja di sektor formal pada kelompok kelas menengah mengalami penurunan dari 57,33 juta penduduk pada 2019 menjadi 47,85 juta penduduk pada 2024.

"Dalam 5 tahun terakhir proporsi pekerja kelas menengah yang berstatus formal mengalami penurunan sedikit," ujar Amalia.

Sebagai informasi, ukuran pengelompokan kelas juga didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Untuk menuju kelas menengah 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Simak Video: Kelas Menengah Ngehek

[Gambas:Video 20detik]

Kursi Gubernur Jawa Timur diperebutkan tiga calon. Menariknya, ketiga calon tersebut adalah perempuan.

Pertama, sang petahana Khofifah Indar Parawansa yang akan berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak. Khofifah merupakan mantan Menteri Sosial yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat NU. Sedangkan, Emil merupakan mantan Bupati Trenggalek.

Kedua, pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta. Warga Jawa Timur, khususnya Surabaya tentu tak asing dengan nama Tri Rismaharini yang pernah menjabat Wali Kota di kota tersebut.

Perempuan yang akrab disapa Risma ini sedang menjabat sebagai Menteri Sosial. Risma maju bersama kader Golkar Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Gus Hans berasal dari kalangan NU.

Ketiga, adalah Luluk Nur Hamida-Lukmanul Khakim. Luluk Nur Hamida menjadi calon yang diusung PKB di Pilgub Jatim Luluk Nur Hamidah merupakan Ketua DPP PKB yang juga anggota Komisi IV DPR RI periode 2019-2024.

Lantas, berapa kekayaan para 'Srikandi' yang akan bertarung di Pilgub Jatim?

1. Harta Kekayaan Tri Rismaharini yang dilaporkan di LHKPN 28 Maret 2024

A. Tanah dan Bangunan Rp 15.285.610.000

1. Tanah dan Bangunan seluas 112 m2/90 m2 di Kab/Kota Kota Surabaya, hasil sendiri Rp 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan seluas 90 m2/50 m2 di Kab/Kota Kota Surabaya, hasil sendiri Rp 439.120.000
3. Tanah dan Bangunan seluas 135 m2/133 m2 di Kab/Kota Kota Surabaya, hasil sendiri Rp 1.815.000.000
4. Tanah dan Bangunan seluas 264 m2/338 m2 di Kab/Kota Kota Surabaya, hasil sendiri Rp 4.890.490.000
5. Tanah dan Bangunan seluas 122 m2/144 m2 di Kab/Kota Kota Surabaya, hasil sendiri Rp 2.288.000.000
6. Tanah dan Bangunan seluas 75 m2/120 m2 di Kab/Kota Kota Surabaya, hasil sendiri Rp 2.250.000.000
7. Tanah dan Bangunan seluas 144 m2/184 m2 di Kab/Kota Kota Surabaya, hasil sendiri Rp 2.103.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp 1.490.000.000

1. Mobil, MITSUBISHI PAJERO SPR 2 4L DAKAR Tahun 2017, hasil sendiri Rp 400.000.000
2. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA Tahun 2018, hasil sendiri Rp 20.000.000
3. Mobil, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L/JEEP Tahun 2022, hasil sendiri Rp 585.000.000
4. Mobil, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT / JEEP Tahun 2021, hasil sendiri Rp 485.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp 160.000.000
D. Surat Berharga Rp 0
E. Kas dan Setara Kas Rp 1.116.683.840
F. Harta Lainnya Rp 0

Sub Total Rp 18.052.293.840
Utang Rp 599.086.344
Total Harta Kekayaan Rp 17.453.207.496

2. Harta Kekayaan Luluk Nur Hamidah yang dilaporkan di LHKPN 7 Maret 2024

A. Tanah dan Bangunan Rp 3.908.275.000

1. Tanah dan Bangunan seluas 100 m2/80 m2 di Kab/Kota Surakarta, hasil sendiri Rp 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan seluas 45 m2/150 m2 di Kab/Kota Surakarta, hasil sendiri Rp 750.000.000
3. Tanah seluas 1733 m2 di Kab/ Kota Sragen, hasil sendiri Rp 433.250.000
4. Tanah seluas 1378 m2 di Kab/ Kota Sragen, hasil sendiri Rp 413.000.000
5. Tanah seluas 1700 m2 di Kab/Kota Karanganyar, hasil sendiri Rp 400.000.000
6. Tanah seluas 5105 m2 di Kab/Kota Boyolali, hasil sendiri Rp 536.025.000
7. Tanah seluas 1440 m2 di Kab/Kota Semarang, hasil sendiri Rp 576.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp 465.000.000
1. Mobil, HONDA CRV SUV Tahun 2019, hasil sendiri Rp 465.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp 1.190.895.400
D. Surat Berharga Rp 0
E. Kas dan Setara Kas Rp 911.362.594
F. Harta Lainnya Rp 0

Sub Total Rp 6.475.532.994
Utang Rp 300.000.000
Total Harta Kekayaan Rp 6.175.532.994

3. Harta Kekayaan Khofifah Indar Parawansa yang dilaporkan di LHKPN 29 Maret 2024

A. Tanah dan Bangunan Rp 23.932.872.000

1. Tanah seluas 567 m2 di Kab/Kota Makassar, hasil sendiri Rp 250.000.000
2. Tanah seluas 82 m2 di Kab/Kota Makassar, hasil sendiri Rp 246.000.000
3. Tanah seluas 276 m2 di Kab/Kota Makassar, hasil sendiri Rp 828.000.000
4. Tanah seluas 96 m2 di Kab/Kota Makassar, hasil sendiri Rp 288.000.000
5. Tanah seluas 82 m2 di Kab/Kota Makassar, hasil sendiri Rp 246.000.000
6. Tanah seluas 147 m2 di Kab/Kota Makassar, hasil sendiri Rp 441.000.000
7. Tanah seluas 320 m2 di Kab/Kota Kota Palu, hasil sendiri Rp 160.000.000
8. Tanah seluas 600 m2 di Kab/Kota Kota Palu, hasil sendiri Rp 300.000.000
9. Tanah seluas 880 m2 di Kab/Kota Kota Palu, hasil sendiri Rp 264.000.000
10. Tanah seluas 682 m2 di Kab/Kota Kota Palu, hasil sendiri Rp 341.000.000
11. Tanah seluas 6375 m2 di Kab/Kota Donggala, hasil sendiri Rp 3.187.500.000
12. Tanah seluas 10000 m2 di Kab/Kota SIGI, hasil sendiri Rp 250.000.000
13. Tanah seluas 2150 m2 di Kab/Kota Kota Palu, hasil sendiri Rp 1.075.000.000
14. Tanah seluas 19988 m2 di Kab/Kota Gowa, hasil sendiri Rp 3.997.600.000
15. Tanah dan Bangunan seluas 402 m2/200 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 1.706.000.000
16. Tanah dan Bangunan seluas 135 m2/54 m2 di Kab/Kota SIDOARJO, hasil sendiri Rp 337.500.000
17. Tanah dan Bangunan seluas 503 m2/652 m2 di Kab/Kota Surabaya, warisan Rp 2.257.500.000
18. Tanah seluas 41.6 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 124.800.000
19. Tanah dan Bangunan seluas 136 m2/110 m2 di Kab/Kota Makassar, hasil sendiri Rp 204.000.000
20. Tanah dan Bangunan seluas 78 m2/65 m2 di Kab/Kota Makassar, hasil sendiri Rp 156.000.000
21. Bangunan seluas 29.25 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 350.000.000
22. Tanah seluas 129 m2 di Kab/Kota Kota Surabaya, warisan Rp 322.500.000
23. Tanah seluas 18942 m2 di Kab/Kota Takalar, hasil sendiri Rp 473.550.000
24. Tanah seluas 864 m2 di Kab/Kota Donggala, hasil sendiri Rp 216.000.000
25. Tanah seluas 900 m2 di Kab/Kota Donggala, hasil sendiri Rp 225.000.000
26. Tanah seluas 2472 m2 di Kab/Kota PURWAKARTA, hasil sendiri Rp 66.744.000
27. Tanah seluas 3384 m2 di Kab/Kota Gowa, hasil sendiri Rp 47.376.000
28. Tanah seluas 3762 m2 di Kab/Kota Gowa, hasil sendiri Rp 75.240.000
29. Tanah seluas 18676 m2 di Kab/Kota Takalar, hasil sendiri Rp 65.366.000
30. Tanah seluas 11440 m2 di Kab/Kota Takalar, hasil sendiri Rp 40.040.000
31. Tanah seluas 916 m2 di Kab/Kota Makassar, hasil sendiri Rp 183.200.000
32. Tanah dan bangunan seluas 164 m2/88 m2 di Kab/Kota Makassar, hasil sendiri Rp 410.320.000
33. Tanah seluas 3168 m2 di Kab/Kota Gowa, hasil sendiri Rp 44.352.000
34. Tanah seluas 3806 m2 di Kab/Kota Gowa, hasil sendiri Rp 53.284.000
35. Tanah seluas 100 m2 di Kab/Kota Kota Surabaya, warisan Rp 200.000.000
36. Tanah dan Bangunan seluas 603 m2/546 m2 di Kab/Kota Surabaya, hasil sendiri Rp 4.500.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp 872.700.000
1. Mobil, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2006, Hasil Sendiri Rp 135.000.000
2. Mobil, TOYOTA ALPHARD Tahun 2018, warisan Rp 700.000.000
3. Motor, HONDA MATIC Tahun 2022, hasil sendiri Rp 37.700.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp 602.000.000
D. Surat Berharga Rp
E. Kas dan Setara Kas Rp 3.981.553.067
F. Harta Lainnya Rp

Sub Total Rp 29.389.125.067
Utang Rp 2.981.891.745
Total harta kekayaan Rp 26.407.233.322

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyebut pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) legal dalam negeri berpotensi gulung tikar lantaran adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketua Umum APTI Agus Parmuji menyoroti pasal 435 yang tertuang dalam beleid tersebut.

Agus mensinyalir isi pasal 429-463 PP 28/2024 merupakan pasal karet alias jebakan batman. Misalnya, pasal 435 yang berbunyi, "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan."

Agus Parmuji menilai apabila pasal 435 berlaku, pelaku industri hasil tembakau (IHT) legal berpotensi gulung tikar karena beban biaya produksi yang melonjak.

"Sebab, mereka harus merancang ulang kemasan secara total yang membutuhkan investasi besar dan waktu yang lama. Kalau IHT legal gulung tikar, kepada siapa jutaan petani tembakau akan menjual daun tembakaunya?" kata Agus dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (29/8/2024).

Rencananya, pasal 435 akan diberlakukan pada tanggal 31 Agustus 2024. Menurutnya, pasal tersebut tidak menjadi bagian dari ketentuan yang mendapatkan transisi 2 tahun sebagaimana 8 pasal lain, sehingga Kementerian Kesehatan bisa menentukan kapan saja ketentuan itu dikeluarkan.

"Ini jelas bentuk ketidakpastian hukum. Hal itu juga bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual karena desain kemasan termasuk hak kekayaan dan industri dipaksa untuk mengubahnya," terangnya.

Selain itu, dia menilai PP 28/2024 khususnya pasal 429-463, ruang lingkupnya tak jauh berbeda dengan isi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menurut Agus, dalam beleid tersebut tidak ada sama sekali pengaturan kesehatan, yang ada pengaturan industri.

Dia juga menyebut isi peraturan itu sangat restriktif sehingga menjadi ancaman atas kedaulatan negara, ancaman terhadap tenaga kerja, petani dan turunnya penerimaan negara. Dia meragukan komitmen pemerintah yang ingin menjaga kedaulatan negara serta melindungi warga negaranya untuk mempertaruhkan hak hidup, hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, justru kalah sama kepentingan kesehatan global.

"Kenapa pemerintah mau disetir lembaga donor asing dan kelompok anti tembakau untuk membunuh ekosistem pertembakauan yang kontribusinya sangat nyata bagi negara?" jelasnya.

Simak juga Video 'Pengendalian Produk Tembakau Perlu Dukungan Industri Hulu dan Hilir':

[Gambas:Video 20detik]

Pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN) sekaligus salah satu orang terkaya di Indonesia Dato' Low Tuck Kwong mengalihkan sebagian sahamnya kepada anaknya Elaine Low. Saham yang dialihkan sebanyak sebanyak 7.333.333.700 saham atau sebesar 22%.

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/8/2024), transaksi ini dilatarbelakangi hubungan keluarga di mana Low Tuck Kwong menghibahkan saham kepada anaknya dengan tujuan suksesi jangka panjang keluarga.

"Transaksi ini dilatarbelakangi hubungan keluarga antara orang tua dengan anak, di mana pemegang saham utama dan pengendali Perseroan yaitu Dato' Low Tuck Kwong sebagai Ayah berkeinginan untuk mengalihkan (menghibahkan) sebagian saham-sahamnya kepada ananya yang bernama Elaine Low dengan tujuan perencanaan suksesi jangka panjang keluarga," kata Sekretaris Perusahaan Bayan Resources, Jenny Quantero.

Low Tuck Kwong sebagai pihak yang mengalihkan saham miliknya sebanyak 7.333.333.700 saham atau sebesar 22% kepada anaknya Elaine Low.

"Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka jumlah kepemilikan saham Dato' Low Tuck Kwong berubah dari sebesar 20.716.816.570 saham menjadi 13.383.482.870 saham atau dari 62,15045% menjadi 40,15045%, namun demikian Dato' Low Tuck Kwong tetap menjadi pemegang saham utama dan pengendali Perseroan karena Elaine Low akan menggunakan semua hak suaranya atas seluruh saham yang dimilikinya sesuai dengan keinginan Dato' Low Tuck Kwong," paparnya.

Dia mengatakan, transaksi ini tidak memberikan dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perusahaan. Dia juga mengatakan, saat ini tidak ada informasi atau fakta penting lainnya yang dapat mempengaruhi harga efek perusahaan.

"Perseroan saat ini tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga nilai efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan ke publik. Perseroan akan menyampaikan laporan insidental jika ada informasi atau fakta material yang perlu diketahui publik," ungkapnya.

Dikutip dari data RTI, saham Bayan Resources (BYAN) ditutup pada level Rp 16.875 atau turun Rp 350 (2,03%). Dengan mengacu harga tersebut, maka saham yang diterima Elaine Low senilai Rp 123,75 triliun.

Simak Video: Festival LIKE 2, PT Bayan Resources Tbk Hadirkan Green Economy Inclusive

[Gambas:Video 20detik]

Ribuan ojek online hingga kurir se-Jabodetabek hari ini turun ke jalan. Mereka meminta agar pemerintah membuat regulasi khusus yang mengatur mengenai pekerjaan mereka. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, buka suara soal hal tersebut.

Budi mengaku sepakat terhadap aspirasi yang dilontarkan para pengemudi Ojol. "Itu satu usulan yang baik agar landasan UU (undang-undang khusus Ojol) itu dibuat, kami setuju untuk dilakukan. Kami juga sebenarnya sangat concern dengan apa yang dimintakan oleh para Ojol," kata Budi di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Menurut Budi, kesejahteraan para pengemudi Ojol memang harus diperhatikan. Apalagi, pekerjaan itu digeluti oleh jutaan orang. "Bahkan ada mereka-mereka yang disabilitas yang kami apresiasi pada minggu lalu, dan banyak upaya-upaya daripada operator untuk menggunakan EV (kendaraan listrik)," tuturnya.

Oleh sebab itu, Budi mengaku bakal bekerja sama dengan DPR untuk mengevaluasi undang-undang yang berkaitan dengan para pekerja Ojol. Sebab, dia mengatakan bahwa diskresi pekerjaan Ojol memang sudah ada lewat Keputusan Menteri, dia mengatakan perlu ada landasan hukum yang lebih kuat lagi seperti Undang-Undang.

"Yang jelas sekalipun cantolan daripada UU itu belum ada, tapi benih untuk memberikan suatu kesempatan bekerja bagi jutaan masyarakat di Ojol itu sudah ada landasan diskresi dari Keputusan Menteri. Pada dasarnya itu juga legal tapi akan lebih bagus kalau nanti kita bahas, dan kami terbuka," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkap alasan ribuan pengemudi Ojol dan kurir turun ke jalan pada Kamis (29/8). Aksi itu digelar untuk menyampaikan aspirasi Ojol dan kurir yang merasa tertekan dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah. Mereka menuntut adanya legal standing hukum yang jelas bagi para pengemudi Ojol agar perusahaan tidak berbuat semena-mena terhadap Ojol dan kurir selaku mitranya.

"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi Ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra," katanya kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).

Simak Video: Demo Ojol Patung Kuda Tuntut Revisi Peraturan Kominfo Soal Tarif Pos Komersial

[Gambas:Video 20detik]

Target investasi Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp 2.000 triliun, informasi ini dibuka oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Wakil Menteri Investasi/BKPM Yuliot Tanjung mengatakan jumlah besar itu disasar karena Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi Tanah Air menembus angka 7% sampai 8% pada 2025-2029. Angka Rp 2.000 triliun pun diperoleh berdasarkan perhitungan dan asesmen dari BKPM.

"Kalau pertumbuhan perekonomian 7%-8% pada tahun pemerintahan yang akan datang berarti untuk menunjang pertumbuhan tersebut ya tidak lain bagaimana caranya kita menggenjot investasi. Jadi, menurut perhitungan kami, kita sudah melakukan asesmen pada tahun 2025 yang akan datang target realisasi investasi sebesar Rp 1.900 sampai Rp 2.000 triliun," kata Yuliot dalam agenda Central Banking Services Festival 2024 yang disiarkan secara daring di YouTube Bank Indonesia, Rabu (28/8/2024).

Yuliot kemudian mengungkap, bahwa target investasi sebesar Rp Rp 1.900 - Rp 2.000 triliun itu lebih tinggi 16% dari target realisasi investasi pada 2024 yang jumlahnya mencapai Rp 1.650 triliun. Menurutnya, angka ini adalah tantangan besar, sebab tidak ada sektor perekonomian yang mencatatkan rata-rata pertumbuhan sampai angka dua digit.

"Tidak ada sektor perekonomian yang rata-rata pertumbuhan dua digit. Jadi ini merupakan beban kita bersama," jelas dia.

Bagaimana Cara Mencapainya?

Yuliot kemudian mengungkap sejumlah cara pihaknya buat mencapai hal tersebut. Pihaknya bakal mendorong pengintegrasian kebijakan investasi. Pasalnya, kebijakan yang selama ini berkaitan dengan investasi selalu terpisah-pisah.

"Kami melihat selama ini kebijakan yang terkait investasi sifatnya silo, terpisah-pisah, ke depan kita harus lakukan integrasi," beber Yuliot.

Karena itu, Yuliot menjelaskan Kementerian Investasi/BKPM mau memperkokoh empat pilar. Pilar pertama adalah kebijakan investasi (investment policy), hal ini mencakup kemudahan pemberian izin usaha, pemberian insentif bagi investor, pengurangan pajak, sampai pembebasan bea masuk.

Di sisi lain karena kebijakan Global Minimum Tax (GMT), pihaknya juga bakal menyesuaikan pungutan pajak bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

"Dengan adanya GMT berarti nanti kalau kita tidak memungut pajak perusahaan yang melakukan kegiatan investasi terutama multi-national company, berarti ini akan dipungut di negara asal investor yang bersangkutan. Berarti kita harus menyesuaikan berbagai kebijakan yang terkait investment policy," jelasnya.

Pilar kedua adalah kebijakan industri (industry policy), Yuliot mengatakan kebijakan industri harus disolidkan untuk menambah nilai tambah termasuk daya saing industri dalam negeri. Selain itu, kebijakan industri juga harus dikonsolidasikan sebab pelaksanaannya kerap dilakukan lintas sektor dan kewenangan seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian di hulu industri, serta Kementerian Perindustrian di hilir industri.

Pilar ketiga adalah dukungan buat kebijakan finansial (financial policy), sebab investor manapun yang hendak menanamkan modal pasti memerlukan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan dan perbankan. Karena itu integrasi hal tersebut dengan kebijakan juga harus dilakukan.

Sementara pilar keempat adalah memperlancar kegiatan investasi lewat sistem Online Single Submission (OSS). Yuliot mengatakan bahwa investasi tidak hanya bisa diukur lewat jumlah investor yang menanamkan modal dalam jumlah besar. Untuk menggerek angka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), Kementerian Investasi/BKPM juga harus memfasilitasi investasi yang dilakukan oleh UMKM.

Mulai 4 Agustus 2021 sampai saat ini, Yuliot mengatakan bahwa terdapat sekitar 10 juta pelaku UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tercatat di sistem OSS. Namun, dia mengakui karena OSS ditunjang oleh 68 sistem dari kementerian dan lembaga (K/L) berbeda, masih ada persoalan pengaliran data yang perlu diselesaikan.

"Karena sistem OSS ini ditunjang oleh 68 sistem di K/L, kalau platform itu sistemnya tidak sama dan saat integrasi ada permasalahan-permasalahan pengaliran data yang tidak begitu lancar, tentu ini akan menghambat pelayanan perizinan, jadi kami juga melakukan perbaikan-perbaikan di dukungan sistem," jelas dia.

Simak juga Video: Kongres ke-6 PAN, Bawa Indonesia Semakin Terdepan

[Gambas:Video 20detik]

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). KUR akan disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman, salah satu penyalurnya adalah BRI.

Untuk mengajukan KUR BRI, masyarakat perlu mengetahui syarat-syaratnya terlebih dahulu. Hal ini agar proses pengajuan KUR berjalan lancar dan diterima oleh BRI.

Namun, dalam beberapa kasus KUR yang diajukan ditolak oleh BRI. Lantas, apa penyebabnya? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Syarat Umum Mengajukan KUR BRI

Tak sembarang orang bisa mengajukan KUR BRI. Soalnya, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar bisa lolos verifikasi oleh pihak BRI.

Dilansir situs resmi dan layanan customer service online BRI, ini sejumlah syarat mengajukan pinjaman KUR BRI:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Usia maksimal 75 tahun.
• Memiliki usaha yang jelas dan sudah berjalan 6 bulan.
• Punya izin usaha sesuai jenis usahanya, misalnya Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dari pemerintah setempat (Kecamatan/Kelurahan/RT/RW), atau Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
• Kartu identitas berupa KTP/surat keterangan pembuatan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah.

Penyebab KUR BRI Ditolak

Ada beberapa orang yang telah mengajukan KUR tapi ternyata ditolak oleh BRI. Kalau hal ini menimpa detikers, jangan khawatir dulu.

Sebab, ada sejumlah faktor yang menyebabkan KUR BRI ditolak. Simak penyebab dan cara mengatasinya berikut ini:

1. Syarat Administrasi yang Belum Terpenuhi

Faktor yang pertama bisa disebabkan karena ada sejumlah syarat administrasi yang kurang lengkap atau salah.

Pastikan seluruh dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta nikah, hingga NPWP sudah benar. Jangan sampai ada salah satu dokumen yang ternyata salah atau tidak lengkap, sehingga wajar kalau pengajuan KUR BRI ditolak.

2. Usaha Belum Berjalan 6 Bulan

Penyebab lainnya bisa jadi karena usaha yang kamu tekuni belum berjalan enam bulan atau bahkan tidak jelas keberadaannya. Hal itu membuat pihak BRI tidak meloloskan KUR yang telah detikers ajukan.

3. Ada Hutang yang Belum Dibayar

Selain itu, penyebab KUR BRI ditolak karena masih menanggung kredit konsumtif dalam jumlah banyak. Faktor itu membuat BRI tidak mengizinkan kamu untuk mengambil KUR sebelum hutang-hutang sebelumnya sudah lunas.

Jenis-jenis KUR BRI dan Bunganya

Selain mengetahui sejumlah syaratnya, penting juga untuk memahami jenis-jenis KUR BRI serta besaran bunganya. Simak penjelasannya di bawah ini:

1. Kur Mikro

KUR Mikro diajukan dengan nominal pengajuan mulai dari Rp 11 juta hingga Rp 100 juta. Pinjaman ini dapat diajukan jika usaha atau bisnis telah berjalan minimal 6 bulan. Adapun syarat lainnya yakni:

• Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.
• Tidak sedang menerima kredit lain dari perbankan, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit.
• Melengkapi syarat administrasi berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha.
• Menyerahkan dokumen agunan.

2. KUR Kecil

KUR Kecil diajukan dengan nominal pengajuan di atas Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Syarat lainnya yaitu memiliki usaha sudah berjalan minimal 6 bulan dan terdaftar dalam program BPJS. Adapun syarat lainnya yaitu:

• Mempunyai usaha produktif dan layak.
• Tidak sedang menerima kredit lain dari perbankan, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit.
• Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan.
• Menyerahkan dokumen agunan sesuai aturan bank, misal BPKB dan akta kepemilikan.

3. Besar Bunga Pinjaman

KUR BRI memiliki bunga yang harus dibayar saat pengembalian dana pinjaman. Berikut rincian besaran bunganya:

• Pinjaman ke-1 dikenakan bunga 6% efektif per tahun
• Pinjaman ke-2 dikenakan bunga 7% efektif per tahun
• Pinjaman ke-3 dikenakan bunga 8% efektif per tahun
• Pinjaman ke-4 dikenakan bunga 9% efektif per tahun.

Demikian penjelasan mengenai penyebab KUR BRI ditolak dan sejumlah solusinya. Semoga dapat membantu detikers.

Jadi Agen UMI, bisa beli Tanah 150jt cash!

Jadi Agen UMI, bisa beli Tanah 150jt cash!

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bukti bahwa jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Mayoritas dari mereka turun kelas hingga membuat jumlah masyarakat yang rentan miskin membengkak.

Berdasarkan catatan BPS, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13% proporsi masyarakat di Tanah Air. Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45% dari total penduduk.

"Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari pandemi COVID-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56% menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas.

Sementara itu, kelompok miskin juga mengalami kenaikan tipis dari 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 9,41% menjadi 25,22 juta orang atau setara 9,03% pada 2024. Sedangkan kelompok atas juga naik tipis dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang atau 0,38% menjadi 1,07 juta orang atau 0,38% dari total penduduk pada 2024.

Amalia menjelaskan ukuran dari pengelompokan kelas itu didasarkan pada ukuran Bank Dunia yang termuat dalam dokumen berjudul Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokannya didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp 582.932 per kapita.

Untuk kelas menengah, ukurannya ialah pengeluarannya 3,5-17 kali garis kemiskinan atau pengeluarannya sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan. Kelas menengah rentan 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

Sedangkan untuk yang masuk kelompok miskin adalah pengeluarannya di bawah garis kemiskinan senilai Rp 582,93 ribu per kapita per bulan, sedangkan untuk kelas atas pengeluarannya 17 kali di atas garis kemiskinan atau di atas Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

Amalia yang juga merupakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan bahwa garis kemiskinan ini masih menggunakan standar lama Bank Dunia, belum menggunakan standar baru.

"Untuk kelas menengah tentu kami kriterianya mengikuti World Bank," ucapnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap rumus penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, pembahasan UMP tahun 2025 dilakukan pada pertengahan September.

"Upah minimum 2025 nanti akan ada info secara official di pertengahan September, akan ada press conference Dewan Pengupahan Nasional dan Buk Menaker (Ida Fauziyah), insyaallah 14 September 2024," katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Menurut Indah pengaturan skema pengupahan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan ini juga digunakan untuk menentukan UMP tahun 2024.

"Sampai saat ini masih regulasinya PP 51/2023. saat ini kan itu masih berlaku. sampai dengan hari ini masih pakai itu," tuturnya.

Indah belum mengetahui apakah bakal ada pergantian aturan untuk menghitung UMP atau tidak. Namun, jika mengacu pada aturan yang sama tahun lalu, berikut formula penghitungan upah minimum berdasarkan PP 51/2023:

UM (t+1) = UM (t) + Nilai Penyesuaian UM x UM (t+1)

Sementara itu, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan rumus: Nilai penyesuaian UM (t+1) = {inflasi + (PE x alpha)} x UM(t)

Keterangan:

UM (t+1) merupakan upah minimum yang akan ditetapkan
UM (t) merupakan upah minimum tahun berjalan
Inflasi yang dimaksud adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).
Alpha merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30.

Simak Video: Buruh Mogok Massal, UMP Nggak Cukup buat Hidup Layak?

[Gambas:Video 20detik]

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru saja dimulai. Jadi, masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan.

Dia menekankan bukan berarti setelah HUT RI 17 Agustus 2024 dilaksanakan, pembangunan IKN telah selesai. Seperti diketahui HUT RI ke 79 lalu dilaksanakan pertama kali IKN.

"IKN ini baru mulai. Orang merasa sudah 17 Agustus sudah selesai. No, masih baru mulai," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki menyebut banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan pemerintah. Contohnya saja pembangunan jalan hingga fasilitas lain untuk infrastruktur yang akan dibangun oleh investor.

"Investor baru mulai masuk, investor yang baru mulai masuk belum ada jalannya, jadi harus kita bikin jalannya, airnya, listriknya. (IKN) baru mulai," tegasnya.

Basuki menyebut menurut Presiden Terpilih Prabowo Subianto, pembangunan IKN merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun. Jadi bukan berarti selesai dalam waktu singkat.

"Presiden terpilih bilang, ini (pembangunan IKN) pekerjaan besar 10 sampai 15 tahun akan datang. Bahkan beliau mau mempercepat," jelasnya.

Terkait rencana percepatan pembangunan IKN, Prabowo diharapkan bisa menyiapkan terkait anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN.

"Mungkin anggarannya disiapkan," jelas dia.

Sebagai informasi, anggaran pembangunan IKN pada pemerintahan pertama Prabowo dianggarkan sebesar Rp 4,19 triliun. Namun Basuki menyebut diperlukan anggaran lebih besar lagi.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Basuki menungkap pembangunan IKN dibutuhkan anggaran Rp 24,51 triliun. Sementara alokasi anggaran dari pagi indikatif Kementerian PUPR hanya Rp 4,19 triliun, sehingga ada kekurangan anggaran sebesar Rp 20,32 triliun.

"Masih terdapat usulan tambahan 2025 untuk penyelesaian pembangunan IKN pada Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan perumahan sebesar Rp 20,32 triliun, sehingga untuk IKN kami membutuhkan Rp 24,51 triliun yang baru dialokasikan dalam pagu indikatif Rp 4,19 triliun. Jadi kekurangannya masih Rp 20,32 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (28/8).

Simak Video: Kenakan Baju Adat Kutai, Jokowi Pimpin Upacara HUT RI di Istana Negara IKN

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah berencana membatasi BBM subsidi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun buka suara menyampaikan dua alasan utama konsumsi BBM subsidi perlu dibatasi.

Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya di Jakarta. Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin agar ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Meski sebelumnya santer dikabarkan pembatasan BBM subsidi bakal dilakukan Oktober, Jokowi mengaku belum memutuskan apapun soal wacana tersebut.

Sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Artinya, belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang atau tidak.

Yang jelas, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM tersebut. Dari proses itu, pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat dan dinamikanya terlebih dahulu soal wacana ini.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi.

Lihat juga Video 'Viral Beli BBM Kena Biaya Admin Rp 5.000, Pengawas SPBU: Inisiatif Operator':

[Gambas:Video 20detik]