Pengusaha mengungkapkan masalah ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan kawasan yang menjadi rumah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) ini belum mandiri pangan.

Donna mengatakan kebutuhan pangan masih perlu 'diimpor' dari Jawa maupun Sulawesi. Dia mengatakan hal ini harus segera menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi Kota Nusantara akan segera dihuni.

Masalah ini dipaparkan Donna dan kawan-kawan pengusahanya saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda, Kota Nusantara.

"Hal penting dari Kadin kami ingin keterlibatan pemerintah dalam ketahanan pangan untuk Kaltim. Saat ini Kaltim belum mandiri dalam pangan masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi," beber Donna usai melakukan pertemuan dengan Jokowi, dikutip Rabu (31/7/2024).

Donna memaparkan sejauh ini sudah ada puluhan ribu pekerja di IKN yang memiliki kebutuhan pangan. Belum lagi apabila pemerintah benar-benar akan memindahkan ASN hingga aparat TNI/Polri ke IKN, artinya kebutuhan pangan makin besar. Maka dari itu masalah ketahanan pangan di Nusantara harus bisa jadi perhatian.

"Apalagi sekarang sudah ada IKN, artinya sudah ada 23 ribu pekerja, akan tambah ASN, tambah TNI Polri, ini harus kita pikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka," tegas Donna.

Pihaknya sendiri sudah menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara untuk digarap dan bisa memenuhi kebutuhan pangan IKN. Namun, sampai saat ini belum direspons oleh jajaran Otorita IKN maupun pemerintah daerah.

"Kami dari Kadin sudah ada komunikasi dengan Otorita IKN dan beberapa deputi, kami menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti," sebut Donna.

Secara umum, menurut data Badan Pengelola Statistik (BPS), kata Donna, ada sekitar 13 ribu hektare lahan sawah yang belum mendapatkan sentuhan dari pemerintah di sekitar IKN. Dia berharap dengan adanya kehadiran pemerintah pusat di IKN, masalah ini bisa ditindaklanjuti.

Pasalnya, untuk mengelola lahan persawahan ini harus ada koordinasi dari lintas kementerian lembaga, mulai dari Kementerian PUPR untuk irigasinya, Kementerian Pertanian untuk bibit dan pupuknya, hingga dari Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik lahan, serta masyarakat sebagai tenaga kerjanya.

"Harapan kami, adanya IKN karena Penajam Paser Utara irisan langsung dengan IKN, saya harap bisa ditindaklanjuti," harap Donna.

"Sebenarnya mereka menunggu yang masuk membantu mereka. Saat ini pemerintah dari Pemprov dan Pemkab memang belum maksimal membantu para petani," jelasnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang setiap orang menjual rokok secara eceran per batang. Produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang dijual kepada yang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan berlaku sejak diundangkan 26 Juli 2024.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: a. menggunakan mesin layan diri; b. kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil; c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," tulis penggalan Pasal 434 aturan tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Selain itu, setiap orang yang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dilarang menempatkannya pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; penjualannya dilarang dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan dilarang menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial serta media sosial.

Produk Susu Formula Dilarang Beriklan-Diskon

Lewat aturan yang sama, pemerintah juga melarang produsen atau distributor susu formula bayi memberikan diskon atau sesuatu dalam bentuk apa pun sebagai daya tarik penjual. Hal itu dinilai dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif berupa: pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apa pun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual," tulis Pasal 33 bagian C aturan tersebut, dikutip Selasa (30/7/2024).

Selanjutnya dalam poin D, dijelaskan bahwa produsen atau distributor susu formula bayi dilarang menggunakan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat dan influencer media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat. Pengiklanan susu formula bayi juga dilarang dalam bentuk apapun.

"Pengiklanan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang dan media sosial; dan/atau promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya," tulis bagian E dan F.

Larangan iklan susu formula bayi dikecualikan jika iklan dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan. Pengecualian dilakukan setelah memenuhi persyaratan seperti mendapat persetujuan menteri dan memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti air susu ibu.

Selain itu, adanya aturan ini juga membuat produsen atau distributor susu formula bayi dilarang memberikan contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma, penawaran kerja sama, atau bentuk apa pun kepada fasilitas pelayanan kesehatan, kader kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan. Penawaran atau penjualan susu formula bayi juga dilarang dilakukan langsung ke rumah.

Saksikan Live DetikPagi:

Pemerintah melakukan perombakan ulang untuk insentif bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pertama yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) alias Tunjangan Pionir. Salah satu yang mendapat perhatian lebih ialah terkait hunian ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan hunian menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, ASN yang berstatus di bawah status eselon 1 direncanakan bisa menghuni apartemen tersebut secara sharing atau berbagi. Namun Jokowi meminta tak demikian.

"Arahan Presiden (Jokowi) yang baru tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon 1, kalau dia sudah menikah, ya sudah satu kamar. Nah itu kan bagian dari insentif," kata Anas, ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

Begitu pula dengan bagian dari insentif lainnya, akan kembali dibahas ulang. Dengan demikian, harapannya ASN yang pindah ke sana bisa hidup tenang. ASN pun tidak perlu sering-sering pulang-pergi ke kampung halaman.

"Karena kalau sharing, nanti dengan keluarga pasti ingin pulang nih, akhir pekan, sebulan sekali. Tapi kalau memang dia sudah berkeluarga, maka satu apartemen, satu ASN dengan keluarganya, dia akan lebih tenang dan dia bisa lebih damai," jelasnya.

Meski Tunjangan Pionir ini tengah dibahas ulang, Anas tetap memastikan bahwa para ASN pionir yang pindah ke IKN akan mendapatkan insentif. Namun memang insentif ini perlu disesuaikan kembali karena ada persepsi berbeda dengan konsep lamanya sehingga akan diperbarui.

"Terkait dengan tunjangan ASN yang insentif untuk pindah ke IKN itu masih dirumuskan ulang. Karena ada persepsi yang berbeda dengan konsep yang lama. Disesuaikan dengan konsep yang baru," jelasnya.

Sedangkan untuk pemindahan ASN sendiri, menurut Anas, hal ini akan bergantung pada kesiapan huniannya. Ditargetkan kalau dengan skema tidak sharing akan ada 1.700 ASN yang pindah, sedangkan kalau sharing ada 3.200 ASN. Hal ini mengacu pada jumlah tower hunian ASN yang mencapai 47 tower.

"Setelah kita hitung-hitung, kalau tidak sharing itu untuk 1.700, tapi kalau sharing itu 3.200 ASN," ujar dia.

"Nah tergantung kita lihat nanti, meskipun kita lihat nanti yang menikah dan berapa yang akan pindah. Dan insentifnya berarti mereka akan dapat apartemen yang dekat sekali dengan pusat pemerintah dan cukup luas," sambungnya.

"Saya menyampaikan raya syukur kepada tuhan hari ini dalam Anugerah Ekonomi Hijau, sekaligus mendapat penghargaan, terima kasih tak terhingga," kata Siti Nurbaya ketika menerima Anugerah Ekonomi Hijau detikcom di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

"Saya menyampaikan sangat terima kasih kepada Bang CT atas penghargaan ini. Ini menjadi bukti bang CT kepada isu green ekonomi. Terima kasih detik menyorot ini secara khusus," tegasnya lagi.

Siti Nurbaya berpendapat green ekonomi merupakan hal yang sangat penting terkait dengan aspek-aspek pembangunan ekonomi dengan emisi dan polusi yang rendah, efisiensi energi, efisiensi sumber daya alam terutama air, hingga jasa lingkungan.

"Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, terus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah emisi karbon dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam," jelasnya.

Lebih lanjut Siti Nurbaya bercerita selama menjabat sebagai Menteri LHK pihaknya berhasil mencapai berbagai hal mulai dari pengendalian kebakaran hutan sampai mengembalikan hewan-hewan yang terancam punah.

Selain itu pihaknya juga berhasil menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) lebih dari target yang sudah ditetapkan guna mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Sejauh ini, dalam waktu selama 10 tahun telah banyak dicapai bersama Seperti terkendalinya kebakaran hutan dan lahan, menurunnya deforestasi, proteksi gambut dan mangrove, spesies yang terus lahir seperti, dan kembalinya beberapa spesies yang hampir punah," ucapnya.

"Begitu juga upaya penurunan emisi karbon 41-43% sejak tahun 2020. Capaian yang jauh di atas target GRK Indonesia dengan kapasitas sendiri atau nasional yaitu 31,89%" tambahnya.

(fdl/fdl)

Tol Cimanggis-Cibitung seksi 2B (Simpang Susun Cikeas-Junction Cibitung) segera bertarif. Sebelum seksi 2B dioperasikan tanpa tarif sejak 10 Juli 2024 akan segera bertarif.

Menurut Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways, Indar Barung, Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B akan bertarif mulai Jumat 2 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB.

"Pemberlakuan tarif ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1627/KPTS/M/2024," terang Indar dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).

Tarif yang dikenakan berdasarkan golongan jenis kendaraan serta jarak tempuh sesuai gerbang asal dan tujuan. Pengguna jalan yang menggunakan kendaraan golongan I dari arah Cimanggis menuju ke Cibitung akan melakukan transaksi awal (tap in) di Gerbang
Tol Jatikarya Utama dengan membayar tarif tol sebesar Rp5.500.

Tarif tol yang dikenakan berikutnya adalah sesuai dengan jarak tempuh dan tujuan akhir pengguna jalan di antaranya di Gerbang Tol Narogong, Gerbang Tol Burangkeng, Gerbang Tol Setu Utara, dan Gerbang Tol Cibitung.

Pengguna jalan yang ingin bepergian dan akan melintas di Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, diimbau agar menggunakan 1 (satu) kartu E-Toll untuk 1 (satu) kendaraan, dan selalu pastikan kecukupan saldo kartu E-Toll.

Tidak lupa kami mengingatkan untuk tetap berhati-hati dalam berkendara serta ikuti rambu petunjuk dan arahan petugas di lapangan. Untuk
antisipasi perjalanan dan informasi terkini dapat diakses melalui Call Center 24 jam PT Cimanggis Cibitung Tollways di nomor (021) 29941002 dan aplikasi Whatsapp 088809239889.

Tarif Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Foto: Dok.PT Cimanggis Cibitung Tollways

Tarif Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Foto: Dok.PT Cimanggis Cibitung Tollways

Pemerintah tengah melakukan perumusan ulang untuk insentif bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pertama yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam hal ini, salah satu hal yang mendapat perhatian khusus ialah terkait insentif hunian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan, ASN tetap akan mendapatkan Tunjangan Pionir. Namun ada persepsi berbeda dengan konsep yang lama sehingga akan disesuaikan dengan konsep yang baru.

"Terkait dengan tunjangan ASN yang insentif untuk pindah ke IKN itu masih dirumuskan ulang. Karena ada persepsi yang berbeda dengan konsep yang lama. disesuaikan dengan konsep yang baru," kata Anas, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

Anas menjelaskan, salah satu hal yang cukup mendapat perhatian ialah terkait dengan hunian ASN. Mulanya, ASN direncanakan bisa menghuni apartemen tersebut secara sharing untuk pegawai di Bawah status eselon 1. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sebaliknya.

"Arahan Presiden (Jokowi) yang baru tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon 1, kalau dia sudah menikah, ya sudah satu kamar. Nah itu kan bagian dari insentif," ujarnya.

Begitu pula dengan bagian dari insentif lainnya, akan Kembali dibahas ulang. Dengan demikian, harapannya ASN yang pindah ke sana bisa hidup tenang. ASN pun tidak perlu sering-sering pulang-pergi ke kampung halaman.

"Karena kalau sharing, nanti dengan keluarga pasti ingin pulang nih, akhir pekan, sebulan sekali. Tapi kalau memang dia sudah berkeluarga, maka satu apartemen, satu ASN dengan keluarganya, dia akan lebih tenang dan dia bisa lebih damai," jelasnya.

Lebih lanjut Anas mengatakan, pemindahan ASN akan bergantung pada kesiapan hunian. Berdasarkan pada jumlah tower ASN yang ditargetkan rampung 47 tower, ditargetkan kalau dengan skema tidak sharing akan ada 1.700 ASN yang pindah, sedangkan kalau sharing ada 3.200 ASN.

"Setelah kita hitung-hitung, kalau tidak sharing itu untuk 1.700, tapi kalau sharing itu 3.200 ASN," ujar dia.

"Nah tergantung kita lihat nanti, meskipun kita lihat nanti yang menikah dan berapa yang akan pindah. Dan insentifnya berarti mereka akan dapat apartemen yang dekat sekali dengan pusat pemerintah dan cukup luas," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Kementerian PAN-RB mengumumkan bahwa ASN pionir yang pindah ke IKN akan dibanjiri insentif. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain fasilitas satu unit apartemen untuk tempat tinggal hingga tunjangan khusus yang disebut dengan Tunjangan Pionir.

Salah satu tunjangan khusus yang sudah disiapkan pemerintah untuk ASN pionir IKN ialah tunjangan untuk biaya kepindahan, mulai dari biaya pengepakan barang, biaya tunggu, hingga biaya transportasi. Komponen yang mendapat hak tanggungan dalam proses kepindahan ini antara lain ASN terkait, pasangan ASN, dua anak, dan juga satu asisten rumah tangga (ART).

Selain itu, Para ASN juga akan mendapatkan fasilitas satu unit apartemen untuk dihuni. Namun hal ini diprioritaskan untuk ASN yang telah berkeluarga. Bagi yang masih single atau belum berkeluarga, di tahap awalnya akan sharing unit.

Kementerian Perhubungan (BRT) membuka rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) macam Transjakarta Busway di wilayah Bandung Raya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan di Bandung.

Kota Bandung sendiri telah mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp 12 triliun per tahun akibat dari kemacetan. Maka dari itu, Kemenhub ingin agar masyarakat beralih ke transportasi umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin menyatakan pembangunan BRT di Bandung akan mencakup wilayah Cimahi, Padalarang, hingga Sumedang. Totalnya bus kota yang dibangun ini memiliki jaringan sepanjang 21 km.

"Sesuai amanah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama hadir dalam menyediakan angkutan massal bagi masyarakat. Kami berharap dengan nantinya ada BRT bisa menjadi solusi mengurai kemacetan dan mengurangi polusi udara," jelas Risyapudin dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).

Risyapudin menyampaikan pengembangan BRT tahap satu akan dimulai di tahun 2025. Kemudian dilanjutkan ke tahap 2 di tahun 2026, dan tahap 3 dilakukan pada tahun 2027. Risyapuddin mengatakan nantinya akan dibuat jalur khusus sehingga membuat kepastian jadwal operasional bus.

"Waktu tempuhnya akan lebih cepat karena akan dibangun dengan jalur khusus serta adanya kepastian jadwal," ungkap Risyapuddin.

Untuk rutenya, direncanakan layanan bus kota ini akan terintegrasi dengan Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Stasiun Kereta Api Cimahi, Terminal Tipe A Leuwipanjang, dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar.

Soal tarifnya Risyapuddin mengatakan pemerintah akan membuat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dan tentunya memanfaatkan sistem informasi yang jelas di halte, bus dan penggunaan aplikasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas memastikan pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan dibuka Agustus mendatang. Penerimaan CPNS 2024 sempat diundur sebanyak dua kali.

Sebelumnya, pemerintah berencana membuka seleksi CPNS 2024 pada Juli. Jadwal terbaru itu sebenarnya juga sudah mundur dari yang semula ditargetkan dimulai pada Juni. Pria yang akrab disapa Anas mengatakan saat ini proses verifikasi formasi CPNS telah mencapai 97%. Namun, ada beberapa K/L dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan usulan formasi ke Kementerian PANRB.

"Nah ini PNS sudah selesai verifikasinya, sudah 97 persen yang CPNS. Sehingga ini insya Allah dalam waktu dekat segera akan diumumkan. Sekitar Agustus untuk rekrutmen CPNS," kata Anas saat ditemui di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (29/7/2024).

Meski begitu, dia tidak merinci dengan detail K/L maupun Pemda mana saja yang belum mengusulkan formasi. Dia pun mendorong baik K/L maupun Pemda yang belum mengusulkan formasi untuk segera mengirimkan.

"Karena ini menyangkut verifikasi. Saya harus cek, karena minggu lalu masih ada kementerian/lembaga belum mengirim formasi ke kami. Jadi kenapa ini agak terlambat? Karena ada beberapa kota/kabupaten belum (mengusulkan formasi), masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami. Jangan sampai setelah ujian baru ribut," jelasnya.

Dia menegaskan usai usulan formasi CPNS, pihaknya masih perlu melakukan verifikasi. Hal tersebut dilakukan agar formasi yang diusulkan sesuai dengan target kebutuhan pemerintah.

Pasalnya, pihaknya masih menemukan adanya usulan formasi CPNS yang belum sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, verifikasi menjadi penting untuk dilakukan.

"Setelah mengusulkan pun akan kita verifikasi, formasinya sesuai dengan target nasional nggak? Misalnya, kita minta ada auditor. Ternyata mereka nggak mengusulkan auditor, yang diusulkan tenaga teknis. Nah padahal tenaga teknis ini sudah kita kurangi karena nanti terdisrupsi oleh digital," terangnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) membongkar praktik kecurangan (fraud) yang dilakukan sejumlah Rumah Sakit (RS) atas jumlah klaim layanan BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan temuan fraud ini merupakan hasil pemeriksaan bersama yang dilakukan KPK, Tim PK-JKN BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari temuan itu, KPK menyarankan ke semua pihak untuk menindaklanjuti kasus fraud ini sesuai kewenangan masing-masing. Misalkan saja untuk KPK yang mengusut pelaku fraud untuk kemudian dilaporkan ke pihak berwajib ataupun BPJS Kesehatan dalam kewenangannya dalam memberi sanksi pelanggaran sesuai aturan.

"Sudah ada beberapa rumah sakit yang sebelumnya telah dilakukan piloting (pemeriksaan) oleh Tim PK-JKN Pusat bersama KPK, Kementerian Kesehatan, dan BPKP. Dalam kegiatan tersebut, ditemukan adanya indikasi-indikasi kecurangan yang menjadi rekomendasi dari KPK untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi," kata Rizzky kepada detikcom, Senin (29/7/2024).

Ia menyebut sejauh ini sudah ada tiga rumah sakit yang terbukti melakukan fraud dan sedang dalam penyelidikan lebih jauh. Adapun jenis fraud yang dimaksud adalah klaim fiktif yang membuat jumlah tagihan perawatan yang dimintakan RS 'nakal' kepada BPJS Kesehatan jauh lebih besar dari jumlah seharusnya.

"Sebetulnya jenis fraud dalam Program JKN itu tidak hanya mencakup klaim fiktif. Ini sedang dilakukan proses oleh tim PK JKN," ucap Rizzky.

Lebih lanjut ia menjelaskan modus yang banyak digunakan tiga rumah sakit ini untuk menaikkan tagihan klaim BPJS Kesehatan mereka termasuk menjiplak klaim pasien lain serta menambah jumlah obat yang digunakan dalam laporan klaim.

"Beberapa jenis kecurangan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan di antaranya memanipulasi diagnosis dan/atau tindakan, penjiplakan klaim dari pasien lain (cloning), klaim palsu (phantom billing), penggelembungan tagihan obat dan/atau alat kesehatan (Inflated bills), pemecahan episode pelayanan yang tidak sesuai dengan indikasi medis, dan lain-lain," jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika menjelaskan hingga saat ini pihaknya bersama PK-JKN dan lembaga lainnya sudah memeriksa setidaknya sembilan rumah sakit terkait praktik penipuan klaim tagihan BPJS Kesehatan tersebut.

Namun baru tiga rumah sakit yang sudah terbukti melakukan fraud yang ditaksir menyebabkan kerugian hingga Rp 35 miliar. Ketiga rumah sakit inilah yang kemudian jadi fokus pemeriksaan KPK saat ini.

"Telah dilakukan piloting penelusuran pada sembilan Faskes (fasilitas kesehatan) rumah sakit. Kemudian Tim sepakat melakukan penanganan dugaan fraud pada 3 Faskes," ucapnya.

"RS di di Jawa Tengah dengan dugaan fraud sebesar Rp 29,4 Milyar atas 22.550 kasus (klaim fiktif). Satu RS di Sumatera Utara dengan dugaan fraud sebesar Rp 4,2 Milyar atas 1620 kasus. Serta satu lagi RS yang terletak di Sumatera Utara dengan dugaan fraud sebesar Rp 1,5 Milyar atas 841 kasus," jelas Tessa.

Atas temuan itu, Tessa mengatakan KPK dan BPJS Kesehatan serta lembaga lainnya sepakat untuk menindaklanjuti kasus fraud klaim fiktif ini sesuai dengan kewenangan masing-masing. dalam hal ini KPK akan mengusut pelaku fraud untuk kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum alias mengajukan hukuman pidana.

"Menyampaikan laporan dugaan fraud (klaim BPJS Kesehatan) pada APH (aparat penegak hukum)," tegasnya.

Di luar itu Tessa mengatakan KPK bersama PK-JKN BPJS, Kementerian Kesehatan dan BPKP sepakat untuk membentuk Tim Bersama pada level daerah. Dengan begitu mereka bisa memantau lebih banyak lagi fasilitas kesehatan di tiap daerah untuk mengurangi risiko fraud.

Indonesia dihadapkan dengan ancaman kekeringan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap ancaman itu akan datang bulan depan hingga akhir tahun.

Kekeringan itu akan mengancam produksi pangan salah satunya untuk komoditas beras.

"Singsingkan lengan, kita masuk lintasan kritis. Kritikal poin Agustus, September, November, Desember. Pertanian siaga penuh, nggak ada tanggal merah, di lapangan semua tim," ungkap dia dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Pompanisasi dan Optimalisasi Lahan Rawa di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2024).

Amran menyebut kekeringan ini disebabkan oleh cuaca panas ekstrem atau El Nino yang masih berlangsung hingga saat ini. Untuk itu Kementan melakukan pengadaan pompanisasi untuk memompa air di daerah-daerah kekeringan.

"Sekarang ini kita dihadapi musim kering El Nino masih berlangsung, overlap. Ini kita tidak akan lolos, tapi bekerja biasa-biasa saja. Kita siapkan posko bersama-sama termasuk saya akan pantau," tuturnya.

Kementan menargetkan pengadaan pompa air di seluruh Indonesia mencapai 62.378 unit. Saat ini sudah ada 31.749 unit yang telah terkontrak, dan yang belum terkontrak 31.629 unit.

Sementara yang sampai di daerah mencapai 26.007 unit. Pompa yang masih dalam proses pengiriman mencapai 5.742 unit.

Selain pompanisasi, Kementan juga melakukan optimalisasi lahan rawa untuk menambah lahan produksi padi. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Ali Jamil mengatakan target optimalisasi lahan rawa tahun ini 360.000 hektare (ha) di 12 Provinsi.

"Mudah-mudahan bisa lebih tinggi daripada 700 ribu (ton) itu ke depan sampai Desember, mudah-mudahan jangan di bawah 1 juta ton, tapi 1 sampai 2 juta ton," kata Amran.

Dalam dua bulan belakangan ini, meski Indonesia dilanda cuaca panas ekstrem, produksi beras meningkat. Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa dalam dua bulan terakhir produksi beras meningkat 700 ribu ton.

"Karena sekarang ada El Nino, kekeringan overlap tapi kita mampu meningkatkan produksi du bulan ini kurang lebih 700 ribu ton," ucapnya.

Program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo Subianto menyasar 82 juta orang. Program ini menyasar anak-anak usia sekolah hingga hingga ibu hamil.

Hal itu disampaikan Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan.

"Target penerimanya 82 juta ini termasuk 44 juta anak usia sekolah, 4 juta santri, 30 juta balita, dan 4 juta ibu hamil," ujar Dirgayuza dalam acara Economist Gathering:The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency, Senin (29/7/2024).

Program makan bergizi gratis akan dilayani oleh 48 ribu unit pelayanan. Unit pelayanan ini harus bisa menyalurkan makanan bergizi gratis pada 82 juta penerima tersebut.

"Pertama harus bisa mendeliver makanan bergizi gratis setiap hari kepada 82 juta penerima ini," ungkapnya.

Dari data yang ia sajikan, program ini membutuhkan 12,7 juta ton pangan setiap tahunnya. Adapun rinciannya, karbohidrat setara 1,9 juta ton beras, protein setara 5,6 juta ton daging serta telur ayam, 3,3 juta ton buah, 1,8 juta ton sayuran per tahun.

"Dan diharapkan semuanya ini kita penuhi kebutuhan proteinnya terutama dari dalam negeri. Jadi kita sekarang punya kelebihan produksi untuk daging ayam, telur dan juga ikan. Itu akan kita arahkan ke program makan bergizi gratis," ungkapnya.

Program makan bergizi gratis Prabowo Subianto Foto: Dok. Tangkapan Layar YouTube INDEF

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya belum bisa tidur nyenyak di hari pertama dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan adanya masalah pada pendingin ruangan alias air conditioner (AC).

Menanggapi keluhan Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ada kemungkinan Jokowi tak bisa tidur nyenyak karena masalah pada pendingin ruangan alias air conditioner (AC).

"Iya, tadi karena AC-nya," jawab Basuki spontan ketika ditanya awak media mengapa Jokowi tak bisa tidur nyenyak, di Kantor Presiden, IKN, Senin (29/7/2024).

Basuki melanjutkan ada masalah pada mesin AC yang mungkin membuat ruang istirahat presiden kurang sejuk.

"Ada, ya karena chiller-nya belum terisi air. Ya di sini memang open udaranya. Tapi di ruangan lagi dingin, padahal kemarin sudah tumpeng dan doa bersama," sebut Basuki.

Sebelumnya,Jokowi mengaku dirinya belum bisa tertidur nyenyak di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Baru semalam dia dan istrinya, Iriana Jokowi, bermalam langsung di istana ibu kota baru.

"Tadi malam saya tidur di sini. Nggak nyenyak, saya ngomong apa adanya," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Garuda, Nusantara.

Jokowi tak mengatakan dirinya tak bisa tidur karena kurangnya fasilitas di IKN, orang nomor satu di Indonesia itu cuma bilang dirinya belum merasa terbiasa saja dengan kondisi IKN sehingga belum bisa tertidur nyenyak di Istana Garuda.

"Ya mungkin karena ini pertama kali aja, masih belum apa ya... masih belum nyenyak," sebut Jokowi.