Dua Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal tersambung tol. Stasiun Tegalluar akan tersambung Tol Padaleunyi, sedangkan Stasiun Karawang akan tersambung Tol Jakarta-Cikampek.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan sedianya di Stasiun Tegalluar sempat ada exit tol yang terhubung langsung dengan Stasiun, sayangnya per Januari 2024 lalu exit tol itu terpaksa ditutup. Kala itu exit tol yang terhubung adalah KM 149.

Penutupan akses tol KM 149 pada Januari 2024, kata Eva menyebabkan penurunan jumlah penumpang di Stasiun Tegalluar dari 2.500 penumpang per hari menjadi hanya 1.700 penumpang per hari. Kini exit tol KM 149 akan dibuka lagi untuk sementara.

"Percepatan untuk pembukaan exit tol 149 temporary untuk lebih memudahkan masyarakat juga tengah diupayakan dan diharapkan dapat beroperasi pada September 2024," beber Eva dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Mengapa hanya dibuka sementara? Eva menjelaskan KCIC, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Jasa Marga sudah sepakat untuk membuka exit tol baru yang akan terhubung dengan jembatan Cibiru. Nantinya, ini akan menjadi akses pengganti exit tol KM 149.

Persisnya, sambungan exit tol baru yang dibuat berada di KM 151 A yang akan langsung terhubung menuju jembatan Cibiru yang menjadi akses utama menuju Stasiun Tegalluar.

"Dengan pembukaan exit tol baru nantinya diharapkan akan ada peningkatan aksesibilitas menuju dan dari Stasiun Tegalluar sehingga dapat mempermudah perjalanan menuju dan dari Stasiun Tegalluar," kata Eva.

Pembangunan exit tol KM 151A juga akan mengurangi beban tol exit Pasteur dan Buah Batu, serta Jalan Gedebage, terutama saat akhir pekan ketika terjadi kepadatan di sekitar Stasiun Al Jabbar dan Stadion GBLA.

Selain Stasiun Tegalluar yang tersambung Tol Padaleunyi, Stasiun Karawang juga akan tersambung Tol Jakarta-Cikampek. Saat ini Eva mengatakan Kementerian PUPR juga akan menyiapkan pembangunan exit KM 42 jalan tol Jakarta Cikampek, ini akan menjadi sambungan langsung menuju kawasan Stasiun Karawang.

Akses dari Tol Japek kini juga sudah dalam tahap pembebasan lahan dan pembangunan. Rencananya pembangunan dilakukan tahun ini sebagai bagian dari Proyek Strategi Nasional (PSN) dari pemerintah pusat.

Banyak yang menantikan pembukaan lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, termasuk CPNS dan PPPK. Lowongan ini sempat diisukan buka pada bulan ini, namun hingga pekan terakhir bulan Juli masih belum ada kejelasan.

Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan, pihaknya masih melakukan finalisasi atas usulan detail formasi dari masing-masing Kementerian/Lembaga (KL). Salah satu yang membuat prosesnya terhambat ialah ada sejumlah KL yang terlambat menyampaikan usulan.

"Contohnya, kementerian/lembaga pusat itu mendapatkan kuota fresh graduate sekitar 200.000 lebih. Tapi sampai hingga awal Juli, finalnya kementerian/lembaga yang mengusulkan belum sampai 200.000 formasi," kata Averrouce, kepada detikcom, Jumat (26/7/2024).

Averrouce mengatakan, pihaknya terus berupaya mempercepat proses itu agar waktu pendaftaran seleksi CASN lanjutan segera dilaksanakan. Menteri PANRB Azwar Anas juga telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN Tahun 2024 dan telah diserahkan kepada PPK Pusat dan Daerah.

"Total persetujuan prinsip formasi tersebut sekitar 1,2 juta formasi Namun angka tersebut masih akan bergerak, mengingat kebutuhan ASN secara nasional akan dioptimalkan," ujarnya.

"Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan formasi tersebut. Namun demikian penetapan formasi secara bertahap akan segera diterbitkan agar proses seleksi dapat sesegera mungkin dilaksanakan," sambungnya.

Secara keseluruhan, proses penyiapan seleksi CASN 2024 tengah dalam tahap verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi yang sudah diinput oleh masing-masing instansi pemerintah. Pemerintah sendiri sebelumnya telah membuka seleksi CPNS khusus untuk sekolah kedinasan pada bulan Mei lalu, namun untuk seleksi CPNS dan PPPK umum masih dalam tahap penyiapan.

Averrouce juga belum dapat memastikan apakah seleksi akan dibuka bulan Juli sesuai target terakhir atau akan mundur lagi ke bulan Agustus. Averrouce menekankan, Kementerian PAN-RB tidak ingin terburu-buru. Jangan sampai karena terburu-buru itu justru malah akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Untuk pembukaan CASN 2024 akan dilakukan jika tahapan verval dan persiapan instrumen baik regulasi maupun sistem sudah siap. Kami tidak ingin terburu-buru. Oleh karena itu, kami pastikan semuanya on the track dan meminimalisir kelalaian atau kesalahan sedetail mungkin," jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam timeline besarnya, seharusnya rangkaian seleksi dibuka dengan CPNS Sekolah Kedinasan (Sekdin) pada bulan Maret. Sayangnya, seleksi baru dibuka pada bulan Mei 2024. Sedangkan untuk seleksi CASN secara umum mulanya dijadwalkan dibuka Juni. Namun akhirnya, seleksi pun jadi mundur ke bulan Juli.

"Mudah-mudahan sih, kita sih mintanya Juni harusnya sudah selesai (penetapan formasi), supaya Juli bisa (buka seleksi). Tapi kita belum tahu ya kapan, masih nunggu penetapan dari Pak Menteri (PAN-RB)," kata Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Sementara itu, Plh. Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN, Suharmen mengatakan, kebutuhan formasi belum difinalisasi lantaran Kementerian PANRB terlebih dulu menyelesaikan coaching clinic dan pematangan Kembali detail formasi. Dalam hal ini, apakah sesuai dengan penyelesaian tenaga non-ASN alias honorer.

Menurutnya, salah satu hal yang membuat formasi belum dapat ditetapkan ialah karena ada sejumlah kementerian/Lembaga (KL) pusat maupun daerah yang belum mengumpulkan formasi. Salah satunya Kementerian Agama yang masih dalam proses pendetailan.

"Kalau ditanya kendalanya, kan dalam proses pendetailan formasi sekarang mereka harus mampu menyusun peta jabatan dulu. Mereka kemarin banyak fokus selesaikan peta jabatan dan butuh waktu panjang memang untuk rumuskan peta jabatan tadi," ujar Suharmen, ditemui terpisah.

Dalam seleksi CASN tahun ini, ditargetkan sebanyak 1.289.824 formasi akan dibuka di berbagai instansi se-Indonesia untuk memenuhi kebutuhan 2,3 juta ASN secara bertahap. Rinciannya, terdapat 427.650 formasi di instansi pusat yakni 207.247 CPNS dan 221.936 PPPK.

Sedangkan untuk alokasi formasi instansi daerah mencapai 862.174. Kemudian, 71.643 formasi CASN akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN). Formasi CASN IKN 2024 terdiri dari 14.114 formasi CPNS dan 57.529 formasi PPPK.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya mendapatkan restu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menambah anggaran Kementeriannya di tahun ini. Besarannya mencapai Rp 620 miliar, turun sedikit dari permintaan awalnya Rp 675 miliar.

Dengan penambahan anggaran ini, AHY optimistis bisa menuntaskan penugasan Kementerian ATR/BPN pada tahun ini, termasuk mengejar target Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) sebanyak 120 juta bidang tanah. Hal ini juga harapannya bisa mendukung penyelesaian target 126 juta bidang tanah terdaftar di tahun 2025 mendatang.

"Sudah cair untuk yang tahun ini. Alhamdulillah anggaran belanja tambahan sekitar Rp 620 miliar rupiah dari Kementerian Keuangan. Beliau Ibu Menkeu (Sri Mulyani) dan juga jajarannya menilai apa yang dilakukan oleh Kementerian ATRBPN ini memang penting," kata AHY, ditemui di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

Sempat Curhat Anggaran Kena Blokir

Dalam catatan detikcom, AHY sendiri telah mengajukan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan sejak bulan Maret 2024 lalu. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI. Kementerian ATR/BPN sendiri mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun.

Pada kala itu, ia sempat curhat bahwa anggarannya terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Menurutnya, secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Oleh karena itu, ia meminta tambahan anggaran.

"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

AHY juga sempat merincikan alokasi dari dana tambahan tersebut. Pertama, dana sebesar Rp 350 miliar akan dialokasikan untuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Selanjutnya, sebesar Rp 100,4 miliar akan dialokasikan untuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

"Dan Rp 225,46 miliar dialokasikan untuk penyiapan 104 kab/kota lengkap dan transformasi digital," imbuhnya.

Surati Sri Mulyani

Kemudian pada bulan Mei lalu, AHY pun menyampaikan surat resmi kepada Sri Mulyani. Hal ini dalam rangka menyampaikan maksud dan urgensi dari permintaan penambahan anggaran tersebut.

"Ada satu tantangan, selalu soal kemampuan keuangan, kami sudah memohon secara resmi ke Menkeu, kami membutuhkan dukungan tambahan anggaran untuk bisa mencapai target 120 juta sertifikat bidang tanah," ucap AHY di Denpasar, Bali, dikutip dari Antara, Selasa (21/5/2024).

Menunggu Respons hingga Juli

Berlanjut ke awal bulan Juli, belum ada respons dari Sri Mulyani atas permintaan tambahan anggaran tersebut. AHY menyatakan komitmennya untuk mengawal permohonan tersebut. Pasalnya, menurut dia dana tersebut sangat penting dalam mendukung kinerja Kementerian ATR/BPN.

"Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.

"Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya," ujar dia.

"Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target-target yang kami harus capai," sambungnya.

Akhirnya, pada pertengahan Juli ini, permohonan permintaan anggaran Kementerian ATR/BPN mendapat restu dari Sri Mulyani. Totalnya, AHY mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 620 miliar.

Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,3 triliun diserahkan pemerintah kepada PT Danareksa. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

"Jadi, PMN yang diserahkan dari negara kepada PT Danareksa sekitar Rp 3,3 triliun," kata Corporate Secretary and CSR Division Head PT Danareksa (Persero) Agus Wijaya di Batang, dikutip dari Antara, Kamis (25/7/2024).

Sarana yang sudah dibangun seperti pembangunan rumah susun dan instalasi pengolah air limbah, dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Menurut dia, pembangunan sarana di Kawasan Industri Terpadu Batang dipastikan masih panjang karena saat ini baru memasuki tahap pertama dari total jumlah lahan yang disiapkan seluas 4.300 hektare.

Padahal saat ini, kata dia, lahan yang sudah digunakan baru seluas 450 hektare.

"Jadi pengembangan (pembangunan) masih jauh sekali. Jadi potensi-potensi penanaman modal asing (PMA) ke KITB masih besar. Jadi nggak sampai berhenti di sini," katanya.

Agus menyebutkan, berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang telah menyerap sekitar 19 ribu tenaga kerja. Bahkkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap mencapai 200 ribu jika semua PMA sudah masuk.

Ia berharap berdirinya Kawasan Industri Terpadu Batang akan menggerakkan ekonomi khususnya di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. General Manager Corporate Secretary PT KITB M Burhan Murtaki mengatakan bahwa pada Oktober 2024, KITB akan menjadi anak perusahaan PT Danareksa.

"Dalam kurun empat tahun itu, sudah ada satu perusahaan yang berdiri di KITB dipastikan akan melakukan ekspor perdana yang rencananya dilakukan oleh Presiden Jokowi, Jumat (26/7)," pungkasnya.

Kendaraan bermotor di Indonesia rencananya diwajibkan mengikuti asuransi third party liability (TPL). Kebijakan ini kabarnya mulai diterapkan tahun depan.

Ketika dikonfirmasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum ada rapat dan keputusan soal kebijakan tersebut

"Belum ada rapat mengenai itu," beber Jokowi ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Dalam catatan detikcom, asuransi TPL sendiri merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan, saat ini asuransi kendaraan masih bersifat sukarela. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) disebutkan bahwa asuransi kendaraan dapat menjadi wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor.

Saat ini pemerintah, tengah menyiapkan aturan turunan dari UU PPSK tersebut. Hal ini termasuk aturan turunan terkait asuransi bagi kendaraan bermotor tersebut.

"Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu sesuai dengan UU paling lambat 2 tahun sejak PPSK, artinya Januari 2025 setiap kendaraan ada TPL," kata Ogi dalam Insurance Forum 2024, Selasa (16/7/2024), dikutip dari CNBC Indonesia

Sebagai bagian dari proyek Belt and Road Initiative (BRI), China memberikan pinjaman hingga miliaran dolar kepada Laos untuk membangun berbagai macam infrastruktur mulai dari kereta cepat hingga pembangkit listrik tenaga air.

Masifnya pembangunan Negeri Sejuta Gajah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun pinjaman ini justru malah bisa membuat negara tetangga RI itu masuk dalam jeratan utang China.

Melansir dari Kantor Berita Deutsche Welle, Kamis (25/7/2024), data perekonomian Laos terbaru menunjukkan negara itu tengah menghadapi tumpukan utang hingga US$ 13,8 miliar atau setara dengan Rp 224,55 triliun (kurs Rp 16.272/dolar AS). Jumlah ini setara dengan lebih dari 100% PDB negara tetangga RI itu.

Dari jumlah itu, US$ 10,5 miliar atau setara dengan Rp 170,85 triliun di antaranya merupakan utang luar negeri yang lebih dari 50%-nya berasal dari China. Kondisi ini menunjukkan bagaimana Negeri Tirai Bambu merupakan kreditor terbesar Laos.

"Masalahnya bukan hanya utang ke China, total utang Laos sangatlah besar. Utang itu sendiri tidak buruk jika digunakan untuk keperluan produktif, tapi utang Laos tidak. Mereka punya kelebihan kapasitas dalam pembangkit listrik tenaga air," jelas profesor di National War College, Zachary Abuza, kepada DW.

Di sisi lain, pemerintah China mengatakan pihaknya selalu melakukan yang terbaik untuk membantu Laos mengatasi beban utangnya. Sebab Laos menjalin hubungan dekat China dan mempunyai ideologi politik serupa.

Namun tetap saja Beijing terus menerima kritikan dari para ahli sebagai 'diplomasi perangkap utang'. Dengan mendanai proyek-proyek besar di negara-negara berkembang, Tiongkok bisa memiliki pengaruh yang sangat besar dan membuat negara itu bergantung secara ekonomi.

Karena itu Kementerian Luar Negeri China sering menyebut klaim tersebut sebagai narasi buatan AS yang bertujuan untuk menghalangi tujuan Beijing dalam bekerja sama dengan negara-negara berkembang.

"Tiongkok tidak bisa disalahkan. Yang harus disalahkan adalah pemerintah Laos yang mengambil terlalu banyak utang untuk proyek-proyek yang tidak memberikan keuntungan ekonomi seperti yang mereka perkirakan," kata Abuza lagi.

Permasalahan Ekonomi di Laos

Secara keseluruhan, perekonomian Laos memang sedang mengalami berbagai macam kesulitan sejak pandemi COVID. Tingginya inflasi, nilai tukar yang lemah, dan pertumbuhan PDB yang lamban membuat negara ini semakin terperosok.

Pada Juni 2024 kemarin saja, angka inflasi di Laos mencapai lebih dari 26%, sedikit naik dari angka di bulan Mei sebesar 25,7%.

Kemudian Bank Dunia juga mengatakan PDB Laos hanya tumbuh sebesar 3,7% pada 2023 dengan perkiraan sebesar 4% pada 2024 ini. Padahal sebelum pandemi, pertumbuhan negara ini bisa mencapai 5,5%.

Salah satu warga Laos, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa masyarakat umum di Laos mulai merasakan beban kemerosotan ekonomi dengan berkurangnya layanan publik, pemeliharaan jalan, pendidikan dan layanan kesehatan.

"Sejak COVID, banyak usaha kecil yang tutup, dan banyak yang belum dibuka kembali. Mereka yang memiliki lahan terpaksa menanam makanan mereka sendiri dan kembali ke mata pencaharian subsisten," katanya.

Meski begitu, banyak warga Laos ini ternyata tidak sadar negaranya memiliki banyak utang ke China. Sebab yang mereka pikirkan saat ini adalah bagaimana cara untuk bertahan hidup di tengah meredupnya ekonomi negara itu.

"Kebanyakan orang tidak mengetahui besarnya utang tersebut, dan mereka juga tidak mengaitkan utang ke China (terhadap masalah ekonomi sehari-hari mereka) karena tidak mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan mereka," ucap warga Laos itu.

Emiten properti milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Land Tbk (KPIG), sedang membangun Trump International Golf Club-Lido, Trump Residences Lido dan Hyatt Regency Lido di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Proyek ini merupakan bentuk kerja sama antara konglomerat dan politisi Hary Tanoesoedibjo dengan mantan Presiden Amerika Serika (AS) Donald J. Trump, yang punya latar belakang sebagai pebisnis real estat.

MNC Land menargetkan lapangan Golf dan fasilitas Club House itu rampung dan bisa dioperasikan pada Oktober 2024. Di luar itu, pembangunan beberapa destinasi juga ditargetkan selesai tahun ini seperti, Lido Skyview Resort Hotel hingga Art Center.

"Beberapa destinasi ditargetkan akan selesai tahun ini, di antaranya Trump International Golf Club dan Lido Skyview Resort Hotel. Selain itu Perseroan juga terus melengkapi proyek yang terus berkembang seperti Movieland dan Lido Music & Arts Center," jelas perusahaan dalam keterbukaan informasi kepada BEI, dikutip Kamis (25/7/2024).

"Pada tahun 2024 Perseroan berfokus pada pembangunan lapangan golf & club house, yang diharapkan dapat beroperasi pada bulan Oktober 2024," tambah MNC Land.

Secara khusus dari Trump International Golf, perusahaan menargetkan pendapatan ratusan miliar. Rencananya, nilai pendapatan itu sebagian berasal dari penjualan keanggotaan (membership).

"Perseroan juga menargetkan perolehan revenue dari Trump International Golf sebesar Rp 200-300 Miliar, termasuk dari penjualan membership yang ditargetkan sebanyak 400-500 member," papar MNC Land.

Sebelumnya, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyampaikan pembangunan lapangan golf miliknya bersama Donald Trump ini akan rampung pada semester dua tahun ini (Juli-Desember).

"Pada semester kedua tahun ini, KPIG akan mempersembahkan Trump International Golf Club-Lido, Trump Residences Lido dan Hyatt Regency Lido," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam keterangan tertulis, Kamis (4/7) lalu

Lapangan golf ini dirancang memiliki 18 hole dengan standar World Championship yang didesain oleh Ernie Els dan akan dioperasikan oleh Trump Golf.

Lapangan tersebut itu berada di lokasi dengan ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan air laut dan dikelilingi oleh Gunung Salak, Gunung Gede dan Gunung Pangrango, sehingga pecinta golf dapat merasakan sensasi bermain golf dengan udara yang sejuk sekitar 22-25°C.

Di samping itu, MNC Land juga sedang mempersiapkan peluncuran Trump Residences Lido atau villa elit yang akan mulai dijual pada Oktober 2024. Pada tahap 1, sebanyak 168 hunian modern ultra-mewah akan ditawarkan dengan pemandangan menakjubkan ke arah lapangan golf.

"Dengan bergabungnya beberapa hotel di Lido menjadi bagian dari Hyatt Hotels & Resorts, KPIG juga akan mengadakan grand opening Hyatt Regency Lido pada kuartal empat tahun ini. Peralihan operator hotel menjadi bagian dari Hyatt Hotels & Resorts akan mendorong peningkatan tarif kamar, tingkat okupansi, layanan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions), serta F&B (Food and Beverages). Dengan menggandeng Hyatt Hotels & Resorts, KPIG optimis hotel bermerek baru ini akan menjadi destinasi populer baik wisatawan dan pebisnis," beber Hary Tanoe.

Setelah izin usaha 2 BPR tersebut dicabut, total ada 14 BPR yang bangkrut hingga Juli 2024 ini. Berikut rinciannya dirangkum dalam infografis berikut ini. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM. Penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan kasus gratifikasi dan pencucian uang mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba.

Kantor Ditjen Minerba berada di Jalan Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan. Merespons langkah KPK tersebut, pihak Kementerian ESDM pun angkat bicara.

"Kita mendukung penegakan hukum dan mengikuti proses yg sdg berlangsung," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi kepada detikcom, Rabu (24/7/2024)

Mengutip detikNews, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan penggeledahan itu terkait korupsi yang menjerat Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif.

Keduanya merupakan tersangka di kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Penggeledahan ini terkait dengan perkara TPK penerimaan suap, gratifikasi serta pencucian uang dengan tersangka AGK serta perkara pemberian hadiah atau janji kepada tersangka AGK terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka MS," jelas Tessa.

KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan tersebut. Kegiatan itu masih berlangsung saat ini.

Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar segera bertarif dalam waktu dekat. Tarif bakal diberlakukan itu setelah dibuka gratis sebulan.

Pengenaan tarif berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nomor 1659/KPTS/M/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2024 Tentang Besaran Tarif Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan jalan tol ini telah dioperasikan tanpa tarif selama lebih dari satu bulan sejak 31 Mei 2024.

Selama periode tersebut sosialisasi dilakukan terus menerus melalui berbagai kanal komunikasi hingga berdiskusi dengan para stakeholder, regulator, akademisi, dan pengamat ekonomi untuk membahas persiapan pemberlakuan tarif.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai aturan berkendara yang baik dan benar di jalan tol, serta manfaat dari keberadaan tol ini. Adapun melalui dalam FGD yang telah berlangsung tersebut, kami juga menerima banyak masukan dari berbagai partisipan untuk peningkatan kualitas dan pelayanan jalan tol," tutur Adjib dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Berikut rincian tarif tol Pekanbaru-Padang Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar:

A. Dari Pekanbaru ke XIII Koto Kampar
Golongan I Rp 60.000, Golongan II dan III Rp 89.500, Golongan IV dan IV Rp 119.500

B. Dari Bangkinang ke XIII Koto Kampar
Golongan I Rp 26.000, Golongan II dan III Rp 39.500, Golongan IV dan V Rp 52.500

PT Bank Commonwealth (PTBC) buka suara atas kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya usai diakuisisi PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP). Adapun PHK dari unit usaha Commonwealth Bank of Australia (CBA) itu dikabarkan akan berdampak pada 1.146 karyawannya.

Corporate Communications PTBC mengatakan, pihaknya memastikan bahwa karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Sehubungan dengan rencana penggabungan PT Bank Commonwealth (PTBC) ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC), manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku," katanya, kepada detikcom, Rabu (24/7/2024).

Selain itu, manajemen juga menyatakan bahwa OCBC Indonesia secara aktif memberikan kesempatan kepada para karyawan Commonwealth untuk bergabung dengan perusahaan.

"OCBC secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan PTBC untuk dapat bergabung bersama OCBC sesuai dengan kompentensi dan kapabilitas setiap individu," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, OCBC tengah dalam proses akuisis 99% saham PTBC. Proses akuisisi senilai Rp 2,2 triliun itu telah berlangsung sejak 1 Mei 2024. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengungkapkan, aktivitas ini akan menyebabkan langkah PHK terhadap 1.146 karyawan PTBC.

Sekretaris Jenderal OPSI Timboel Siregar mengatakan, pihaknya menilai bahwa sejak awal proses akuisisi dilakukan, tidak ada transparansi. Dalam hal ini, tidak melibatkan Serikat Karyawan Bank Commonwealth yang berafiliasi ke OPSI.

"Para karyawan secara tiba-tiba diberi tahu pada tanggal 16 November 2023 bahwa Bank Commonwealth akan diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP. Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan. Terlebih ketika itu tidak ada kejelasan dan penjelasan mengenai kelangsungan kerja, nasib dan masa depan karyawan," kata Timboel dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/7/2024).

Barulah kemudian Manajemen Bank Commonwealth menyatakan akan mem-PHK seluruh karyawan dan menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

"Dalam perkembangannya, manajemen Bank Commonwealth ternyata menetapkan bahwa DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), yang sesungguhnya sudah menjadi hak karyawan sejak lama, sebelum akuisisi, akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon," ujarnya.

Padahal, menurutnya ketentuan tentang DPLK sebagai bagian dari uang pesangon tersebut baru lahir melalui Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Timboel, aturan ini tidak berlaku surut.

"Lagi pula, dari kepanjangannya saja, DPLK adalah uang pensiun, bukan uang pesangon. Sehingga tidak bisa dicampuradukkan dengan uang pesangon. Mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon jelas-jelas sangat merugikan karyawan. Kalaupun DPLK mau dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, maka penghitungannya harus dimulai dari tahun 2021," kata dia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang akan dikenakan cukai. Produk tersebut dikelompokkan menjadi dunia.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto mengatakan dua kelompok MBDK yang akan dikenakan cukai yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

"Yang menjadi objek cukai minuman berpemanis gula, pemanis alami dan pemanis buatan dalam kemasan berupa ready to drink dan konsentrat," kata Iyan dalam Kuliah Umum PKN STAN 'Menggali Potensi Cukai', dikutip Rabu (24/7/2024).

Iyan menjelaskan produk yang dikenai cukai untuk minuman siap saji yakni sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

"Ruang lingkupnya jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi dan teh. Kopi kalau mengandung gula ya, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena (cukai)," beber Iyan.

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang akan dikenakan cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup dan kental manis, serta yang berbentuk padat seperti effervescent.

Tarif yang akan dikenakan nantinya spesifik per liter berdasarkan kandungan gula. Perlu diketahui bahwa yang menjadi subyek cukai di sini adalah industri pabrikan dan importir, bukan pedagang eceran.

Di sisi lain, DJBC akan melakukan pembebasan atau menetapkan produk MBDK tidak dipungut cukai yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Antara lain untuk keperluan medis seperti susu formula atau produk lainnya sesuai masukan BPOM dan Kemenkes, madu, jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan, serta minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat (warung makan dan lain-lain).

"Kalau di warung-warung itu kayak minuman teh, segala macam kopi, itu kan biasanya gulanya tidak sedikit. Tapi nanti kita tidak ke arah sana, kita ke industri," beber Iyan.

Pengenaan cukai atas sejumlah MBDK tersebut untuk mengendalikan konsumsi di masyarakat yang berpotensi menyebabkan obesitas dan diabetes. Pemerintah mencatat diagnosis diabetes melitus tipe 2 di dalam negeri meningkat 74%, dari 5,2 juta pada 2018 menjadi 9,1 juta pada 2022.

Selain itu, total biaya klaim pasien diabetes melitus pada periode 2018 hingga 2022 juga meningkat sebesar 26%, dari Rp 1,5 triliun menjadi hampir mencapai Rp 2 triliun. Indonesia disebut menempati urutan ke-5 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, yaitu mencapai 19,5 juta orang.

"Ini bukan nakut-nakuti, kejadiannya memang begini. Ini sudah jadi penelitian dan ini menjadi hal yang sudah terjadi saat ini di masyarakat termasuk teman-teman yang masih berumur muda," ucap Iyan.