Tol Cimanggis-Cibitung telah diresmikan pada hari ini, Selasa (9/7/2024) oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tahap awal tol ini akan dibuka fungsional, yang artinya belum bertarif alias gratis.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir. Tol ini sudah mulai dibuka fungsional atau gratis pada Rabu (10/7/2024) besok pukul 06.00 WIB.

"Saat ini setelah diresmikan beroperasi tanpa tarif dulu," ternag Miftachul Munir usai Peresmian Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, di Jembatan Cileungsi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Keputusan ini berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1626/KPTS/M/2024, di mana Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Segmen Simpang Susun Cikeas sampai Junction Cibitung sepanjang 19,65 Km telah memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis, administratif, dan sistem operasi tol sehingga dapat dioperasikan.

Pembebasan tarif ini merupakan bagian dari sosialisasi jalan tol. Biasanya penerapan operasi fungsional ini akan memakan waktu hingga 2 minggu. Dengan demikian, diperkirakan pada akhir bulan Juli ini tol akan mulai bertarif.

"Tarif beliau (PT Cimanggis-Cibitung Tollways) sudah tanda tangan, biasanya sosialisasi sekitar 2 minggu, 14 hari. Setelah sosialisasi tahap 1, 2, 3 baru dioperasikan dengan tarif," ujar dia.

"(Besaran tarif total) Rp 46 ribu sekian, per km-nya kan Rp 2.065," sambungnya.

Peresmian Tol Cimanggis-Cibitung ini menyusul rampungnya konstruksi dari Seksi 2B ruas Cikeas-Cibitung (19,65 km). Pengoperasian tol ini secara penuh akan membuat jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 tersambung penuh.

PT Cimanggis Cibitung Tollways selaku operator akan melakukan penyesuaian transaksi terhadap keseluruhan Jalan Tol CImanggis-Cibitung. Penyesuaian akan dilakukan dari sistem terbuka di Gerbang Tol Jatikarya Utama menjadi sistem tertutup terintegrasi dengan Ruas Tol Cibitung-Cilincing.

Dengan demikian, nantinya transaksi di Gerbang Tol Jatikarya Utama arah Cibitung dikenakan tarif Segmen Cimanggis-Jatikarya (Golongan I Rp5.500) dan untuk tarif Jatikarya-Nagrak akan dikenakan di Gerbang Tol Tujuan (Golongan I Rp8.000).

Sedangkan transaksi di Gerbang Tol Jatikarya Utama arah Cimanggis dikenakan tarif Segmen Cimanggis-Nagrak (Golongan I Rp13.500) dan tarif Tol Cibitung-Cilincing (Apabila masuk dari Ruas Tol Cibitung-Cilincing).

Di sisi lain, tol ini juga diproyeksikan akan cukup dipadati pengendara. Hal ini disampaikan Munir berkaca pada nilai internal rate of return (IRR) tingkat keuntungan jalan tol yang berada pada posisi sekitar 12%.

"Kalau IRR-nya 12%, berarti pasti penuh lebih dari 20 ribu (volume kendaraan)," kata dia.

Tol Cimanggis-Cibitung ini masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan memiliki panjang 26,18 Km. Mega proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,6 triliun. Peresmian jalan tol ini pun dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada sore hari ini.

Jalan Tol Cimanggis-Cibitung saat ini telah beroperasi sebagian sepanjang 6,53 Km, dimulai dari Seksi 1A Segmen Cimanggis Junction - On/Off Ramp Jatikarya hingga Seksi 2A Segmen On/Off Ramp Jatikarya-Simpang Susun Cikeas. Adapun pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung dimulai sejak tahun 2016 dan melintasi 4 wilayah yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mengatur BBM subsidi lebih tepat sasaran. Caranya, membatasi pembelian BBM subsidi hanya untuk mereka yang berhak.

Rencananya, menurut Luhut, pembatasn BBM Subsidi ini dimulai pada 17 Agustus nanti.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin=. Kita hitung di situ," ujar Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024)

PT Pertamina (Persero) buka suara merespons pernyataan tersebut. Pertamina menyatakan BBM subsidi adalah urusan pemerintah.

Sementara Pertamina sebagai operator menyalurkan BBM Subsidi.

"BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah dan Pertamina sebagai operator menjalankan arahan pemerintah," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi detikcom, Selasa (9/7/2024).

Sebagai informasi BBM yang disubsidi pemerintah dan disalurkan Pertamina adalah jenis solar dan Pertalite. Sementara Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlte adalah BBM nonsubsidi alias mengikuti pergerakan harga pasar.

Pemerintah telah meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung. Dengan rampungnya tol ini, kini Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 telah tersambung penuh sepanjang 111 km.

Peresmian tersebut dilakukan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Edwin Syahriza, Komisi V DPR RI, dan sejumlah stakeholder lainnya.

Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin mengatakan, Tol Cimanggis-Cibitumg ini merupakan bagian dari JORR 2 yang merupakan jaringan jalan bebas hambatan di Jabodetabek. Keberadaan ini diharapkan bisa memangkas wkatu tempuh Cimanggis-Cibitung jadi hanya 30-40 menit, dari sebelumnya 1-2 jam melalui jalan arteri.

"Kita bersyukur jalan yang dibangun sejak 2016 ini akhirnya telah selesai dan siap beroperasi sepanjang 26,18 km. Dengan total investasi Rp 10,6 triliun," ujar Ma'ruf Amin di Jembatan Cileungsi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

"Ini merupakan bagian dari JORR 2 yang merupakan jaringan jalan bebas hambatan di Jabodetabek. Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh Cimanggis-Cibitung 30-40 menit dari sebelumnya 1-2 jam melalui jalan arteri," sambungnya.

Ma'ruf Amin mengatakan, pembangunan jalan tol ini dilakukan untuk mewujudkan konektivitas pertumbuhan ekonomi dan peluasan pembangunan. Harapannya, keberadaan jalan akses ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan mobilitas di kawasan Jabodetabek.

"Konektivitas di Jakarta dan kawasan sekitarnya diharapkan dapat meningkat dengan terintegrasinya Tol Cimanggis-Cibitung ini dengan jalan tol di Jabodetabek. Tol ini juga diharapkan akan mendorong efisiensi dan efektifitas ekonomi yang nantinya akan menyumbang kepada peningkatan ekonomi nasional dan daerah," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Edwin Syahruzad mengatakan, tol yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini telah dibangun sejak tahum 2016 silam. Kontruksi membutuhkan waktu yang cukup lama karena adanya tantangan pembebasan lahan di kawasan perkotaan.

"Setelah beroperasi penuh, jalanan JORR 2 telah secara utuh tersambung sepanjang 111 km, mulai dari Cengkareng-Kunciran-Serpong-Cinere-Jagorawi-Cimanggis-Cibitung hingga Cilincing," kata Edwin dalam sambutannya.

Edwin mengatakan, jalan tol ini akan meningkatkan kelancaran pergerakan baik komuter maupun logistik kawasan-kawasan industri besar di Jabodetabek, diantaranya kawasan industri Sentul, Cikarang, Cibitung, dan Cilincing.

Jalan Tol ini juga terkoneksi dengan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Jakarta-Cikampek, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Patimban, Bandara Soekarno-Hatta, dan Bandara Kertajati sehingga menjadi rus alternatif dan solusi mengurangi travel time akibat kemacetan/kepadatan lalu lintas dari Ruas Tol Cikampek yang menuju Jakarta, Bogor, Tangerang, dan sekitarnya.

"Bergabungnya SMI di jalan tol ini sebagai pemegang saham konsesi tol di tahun 2022. Ini adalah bentuk implementasi fungsi kami mendukung percepatan penyelesaian infrastruktur di Indonesia. Melalui kemitraan dan kerja sama strategis, SMI dan Waskita Karya, SMI berkomitmen mendukung penyelesaian melalui pinjaman pembiayaan dan penyertaan modal," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, secara keseluruhan Tol Cimanggis-Cibitung memiliki Panjang total 26,18 km. Lalu sebelum ruas 2B ini rampung, yang sudah beroperasi adalah seksi 1A Junction Cimanggis-Jatikarya 3,17 Km dan seksi 2A Jatikarya-Cikeas 3,78 km.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan kesiapan infrastruktu Ibu Kota Nusantara (IKN) jelang pelaksanaan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024.

Basuki mengatakan pelaksanaan Upacara 17 Agustus kan dilakukan di dua tempat yakni di IKN dan DKI Jakarta. Di Jakarta akan dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan di IKN oleh Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kementerian PUPR bertugas untuk menjamin kesiapan infrastruktur di sana menjelang gelaran upacara. Ditargetkan pada bulan Juli ini penyiapan sarana-prasarana dasar dan pendukung di IKN akan rampung.

"Kami saya dari Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk menyiapkan prasarananya ya sampai sekarang prasarananya Insyaallah nanti pada Juli ini sudah akan selesai," kata Basuki, di Jembatan Cileungsi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

"Kantor Presiden, Istana Presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 Lantai sudah siap bahkan nanti dipakai untuk para petugas dan peserta upacara, Lapangan Upacara sudah selesai," sambungnya.

Selain itu, 12 dari 47 Tower Hunian ASN juga dipastikan akan rampung total dan telah diisi furniture sehingga siap untuk ditempati. Hal ini selaras dengan rencana kedatangan Paskibraka ke IKN per 10 Agustus mendatang.

Begitu pula dengan rumah tapak jabatan Menteri (RTJM) harapannya akan rampung total 36 unit dan siap ditempati. Basuki akan menjadi salah satu penghuni pertama di sana, beserta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Begitu pula dengan infrastruktur air minum, juga direncanakan sudah bisa masuk ke IKN pada 15 Juli mendatang. Untuk memastikan kesiapannya jelang perhelatan besar tersebut, pada pekan depan Basuki berencana akan berangkat ke IKN.

"Jadi Insyaallah 15 Juli rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN nanti tanggal 19 Saya akan cek ke sana. Rumah menteri dari 36 mudah-mudahan akan selesai Juli ini," kata dia.

Sedangkan untuk infrastruktur kelistrikan juga sudah siap. Hal ini berdasarkan pada kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke IKN dalam mengecek kesiapan listrik beberapa waktu lalu.

Dengan demikian, secara keseluruhan IKN sudah siap menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila mau berkantor di sana mulai pada bulan Agustus mendatang. Adapun sebelumnya muncul wacana Jokowi mau berkantor di IKN bulan Juli ini.

"Iya (siap ditempati Jokowi untuk berkantor). Nanti tanggal 22 Pak Jokowi akan ke Papua kan Hari Anak, mungkin habis itu beliau ngecek ke IKN. Insyaallah (siap ditempati)," ujar Basuki.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pekerjaan konstruksi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disetop sementara mulai 10 Agustus 2024. Kenapa?

Basuki menjelaskan penghentian tersebut untuk persiapan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di IKN. Salah satunya kegiatan pembersihan kawasan IKN.

"Tanggal 10 Agustus saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Semua berhenti karena saya bersihkan dulu kawasannya," ujar Basuki di Jembatan Cileungsi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Sesuai rencana Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pelaksanaan Upacara 17 Agustusan kan dilakukan di dua tempat yakni di IKN dan DKI Jakarta. Di Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan di IKN oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sementara itu Kementerian PUPR menjamin kesiapan infrastruktur di sana menjelang gelaran upacara, termasuk tempat tinggal para pendukung acara. Menurut Basuki pada 10 Agustus nanti para petugas upacara, termasuk Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) sudah bergerak ke IKN, sehingga pekerjaan dihentikan sementara.

"Dari 47 Tower ASN, 12 Tower insyaallah akan selesai furnish sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana," ujarnya.

Basuki menambahkan pekerjaan konstruksi hanya dihentikan sementara, sedangkan pekerjaan ringan seperti interior tetap berjalan.

"Interior tetap jalan. Tapi kalau yang butuh semen, butuh angkutan, itu kami berhentikan dulu karena kami harus bersihkan dulu lingkungannya. Kalau jalan nasional kan itu banyak pembangunannya jadi debu, kotor, nah itu kita bersihkan dulu," terang Basuki.

Saat memesan tiket pesawat, calon penumpang tentunya harus mengisi data pribadi mulai dari nama, tanggal lahir, hingga nomor identitas pribadi. Namun calon penumpang tidak pernah diminta untuk mengisi informasi gelar pekerjaan yang digelutinya kecuali untuk profesi yang satu ini.

Dari sekian banyak pekerjaan yang ada, hanya mereka yang berprofesi sebagai dokter lah yang diwajibkan mengisi gelarnya saat memesan tiket pesawat. Kenapa?

Mengutip dari salah satu unggahan di Instagram resmi Angkasa Pura I, Selasa (9/7/2024), ternyata ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan awak pesawat mencari bantuan saat kondisi darurat terjadi selama penerbangan.

Sebab seorang penumpang yang berprofesi sebagai dokter dinilai memiliki kemampuan untuk membantu penumpang lain saat dalam kondisi darurat. Misalkan saja saat seorang penumpang tiba-tiba membutuhkan bantuan medis karena kondisinya.

"Hal ini bertujuan untuk memudahkan awak kabin saat memerlukan bantuan medis dalam keadaan darurat di pesawat," tulis AP I di salah satu unggahannya.

Hal yang sama juga sampaikan dalam laman Aviation Stack Exchange. Dijelaskan ketika penumpang membeli tiket pesawat secara online terdapat pilihan gelar yang dapat dipilih seperti Mr., Mrs., Dr., Rev., dan lain sebagainya.

Gelar dokter dimasukan dalam pilihan dengan harapan awak pesawat dapat mencari bantuan medis bila dibutuhkan. Namun sayangnya dalam banyak kasus ternyata banyak juga calon penumpang yang salah paham terkait pencantuman gelar Dr. ini.

Tidak sedikit kasus di mana gelar Dr. juga digunakan bagi penumpang yang memiliki gelar doktoral seperti M.D., Ph.D, D.D., dan lain sebagainya. Padahal gelar Dr. ini hanya ditujukan untuk para dokter yang memang bekerja di bidang medis.

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani buka suara mengenai fenomena masyarakat Indonesia yang beralih ke rokok murah alias melakukan downtrading. Fenomena itu diakui terjadi dan sesuai dengan tujuan diterapkannya kelas tarif cukai hasil tembakau.

"Downtrading memang itu faktor dari kebijakan tarif selama ini," kata Askolani saat ditemui di kawasan DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Melihat fenomena itu, Bea Cukai akan memastikan bahwa kecenderungan downtrading itu murni terjadi karena mekanisme pasar. Askolani mengaku akan menindak apabila ada kemungkinan kecurangan di baliknya.

"Downtrading itu kalau memang murni karena ekonomi tidak bisa kita lawan, itu supaya mereka bisa survive. Tapi kalau kemudian itu melakukan kegiatan yang tidak pas, salah personifikasi, salah peruntukan, nah itu yang kemudian akan dilakukan penindakan," tuturnya.

Askolani menyebut fenomena downtrading akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan tarif cukai tembakau ke depannya.

"Itu menjadi masukan untuk kebijakan tarif ke depan, nanti kita lihat lagi untuk persiapan tahun depan gimana persisnya yang pas," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan cukai tembakau yang terkontraksi selama 2 tahun berturut-turut. Dia mengatakan penurunan itu disebabkan karena banyak produsen rokok turun ke kelompok 3 yang tarifnya lebih murah.

"Downtrading ke golongan rokok yang lebih murah berdampak pada penurunan tarif efektif," kata Sri Mulyani.

Terlepas dari itu, Sri Mulyani mengatakan penurunan ini memang sesuai dengan tujuan penetapan cukai rokok. Dia mengatakan cukai ditetapkan untuk mengendalikan konsumsi tembakau.

"Untuk cukai karena memang kita lakukan pengendalian produksi rokok, ya memang ini dampak yang diharapkan," kata dia.

Penipuan jual-beli tiket bus antarkota antar provinsi (AKAP) kini menyasar melalui media sosial, seperti Google Review, Facebook, hingga WhatsApp. Perusahaan Otobus (PO) SAN menilai maraknya penipuan tiket bus itu dapat memicu angkutan ilegal.

Direktur Utama PT SAN Putra Sejahtera (PO. SAN) sekaligus Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengatakan pemerintah harus turut aktif dan terlibat dalam memberantas penipuan tiket bus.

Dia juga mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan sehingga dapat mencegah semakin banyak korban berjatuhan.

"Aksi penipuan tiket bus ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, diharapkan semua pihak, masyarakat, pengusaha PO Bus, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama memberantas agar tidak semakin banyak yang dirugikan, yakni masyarakat, pengusaha PO Bus dan para karyawannya," kata pria yang biasa disapa Sani ini dalam acara 'Berantas Penipuannya Tiket Bus', Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Sani menjelaskan pemerintah telah mewajibkan perusahaan otobus menggunakan sistem tiket elektronik, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021. Dia menyebut pengusaha otobus telah melakukan sesuai dengan peraturan tersebut.

Namun, pemerintah belum berupaya dalam pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelaku penipuan. Hal ini dapat memicu adanya angkutan ilegal.

"Problemnya, pemerintahan bikin regulasi, tapi tidak menghitungkan efeknya. Kalau pemerintah tidak bisa melindungi masyarakat, impact, akhirnya masyarakat enggan menggunakan PO, muncullah angkutan ilegal dan abai dengan regulasi," jelasnya.

Dari sisi pihak PO Bus, aksi penipuan tiket bus ini mengancam nama baik dan reputasi perusahaan. Masyarakat bisa saja menganggap penipuan ini dilakukan atas kerja sama dengan operator. Alhasil, akan merusak kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bus sebagai salah satu moda transportasi daratnya.

Sayangnya, pihaknya tidak bisa melaporkan tindakan penipuan tersebut lantaran terhalang regulasi. Aturan tersebut mewajibkan korban yang melaporkan kepada pihak terwajib. Hal ini tertuang dalam Keputusan bersama Menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229/2021 Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah UU 11 tahun 2008. Untuk itu, dia berharap pemerintah membentuk regulasi yang dapat melindungi masyarakat, terutama konsumen.

Pada kesempatan yang sama, Sani menjelaskan penipuan tiket bus terjadi di Google Review maupun di media sosial di mana oknum penipu dapat menyebar nomor di sana. Kemudian korban yang merupakan calon pembeli dapat menghubungi nomor tersebut.

"Para korban tidak mengecek kembali nomor telepon yang mereka dapatkan dari si oknum penipu padahal nomor kontak tersebut kebenarannya masih diragukan," imbuhnya.

Bus antarkota antarprovinsi (AKAP) masih menjadi pilihan moda transportasi masyarakat. Namun, penjualan tiket bus AKAP secara online ternyata masih rentan terkena penipuan.

Salah satu perusahaan otobus (PO) yang namanya ikut terseret kasus tersebut adalah PO SAN. Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan mengatakan penipuan penjualan tiket bus yang membawa usahanya semakin marak terjadi.

Sari, sapaan akrabnya, menyebut modusnya bermacam-macam. Pertama, melalui google review. Pelaku penipuan menjawab pertanyaan di google review dengan akun mirip akun resmi. Kemudian pelaku mencantumkan nomor telepon WhatsApp untuk pemesanan tiketnya.

"Kita kebiasaan mencari segala sesuatu melalui search engine google, ketik PO SAN. Muncullah di kolom komentar beli tiket di mana, pesan tiket di mana. Dan ada orang yang berkedok akun resmi, akun google, dicantumkan nomor WhatsApp-nya. Di situ transaksinya terjadi," kata Sari dalam acara 'Berantas Penipuannya Tiket Bus', Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Kemudian Sari menyebut untuk meyakinkan calon korban, tak segan-segan pelaku mempunyai denah kursi. Dia bilang pelaku mendapatkan denah kursi itu biasanya berasal dari agen resmi untuk menjawab pertanyaan calon pembeli di media sosial. Hal inilah membuat denah kursi tersebar dan akhirnya disimpan pelaku penipu.

"Agen resmi kalau ada yang mau beli seat tersedia nomor bangku berapa, screenshoot dari website kami, kemudian ditawarkan ke pembeli, itu beredar dan disimpan oleh pelaku," jelasnya.

Kedua, modus penipuan melalui media sosial, termasuk Facebook. Modusnya sama dengan Google Review. Pelaku mencantumkan nomor WhatsApp pada kolom komentar yang menanyakan terkait tiket bus. Kemudian, modusnya melalui WhatsApp. Pelaku mengambil foto-foto bus PO miliknya untuk foto profil.

"Penipuan melalui WhatsApp. Kamu punya bukti screenshoot korban mengadu pada manajemen kami. Mereka juga mengambil foto PO bus kami nanti dijadikan foto WA. Sudah di-transfer kemudian diblokir," jelasnya.

Sari mengheran dengan nama dompet digital atau nama rekening bank yang hampir mirip dengan nama PO bus-nya, seperti PO Siliwangi Antar. Pihaknya juga telah berusaha menanyakan hal tersebut kepada pihak bank terkait. Sayangnya, sampai sekarang belum ada jawabannya.

Sari menyebut pihaknya telah menerima sebanyak 15 orang yang terkena penipuan dengan total kerugian Rp 15.704.927. Pihaknya telah berupaya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, karena pihaknya merupakan korporasi atau badan hukum tidak bisa melaporkan. Apalagi nominal kerugiannya terbilang kecil.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek nomor telepon untuk melacak nama pelaku. Apakah penipu atau bukan.

"Sayangnya, kami tidak bisa melaporkan bisa diblokir apabila korban melaporkan. Kami mengimbau para penumpang buat cari get contact atau true caller. Salah satu contoh cek nomor telepon pelaku. Ada satu nomor dengan berbagai nama PO. Memang modusnya cari duit di sana," imbuhnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta data mendetail terkait muatan dari 26.415 kontainer yang sempat menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak beberapa waktu lalu.

Agus menilai, pihaknya perlu mengetahui isi dari kontainer tersebut. Hal ini berkaitan dengan tugas Kementerian Perindustrian dalam memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

"Kami merasa wajib untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan mitigasi terhadap barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri melalui 26.415 kontainer itu," kata Agus, dalam sambutanmya di acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, termasuk bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun hingga saat ini permintaan tersebut belum mendapatkan respons.

"Kamu sudah komunikasi tapi belum ada respons. Komunikasi terakhir saya dengan Ibu Sri Mulyani dalam rangka mendapatkan data 20 kontainer itu," ujar dia, ditemui usai acara.

Menurutnya, Kementerian Perindustrian perlu mengetahui apakah benar isi dari kontainer tersebut merupakan bahan baku industri atau barang-barang jadi seperti elektronik. Hal ini menjadi penting, apalagi mengingat jumlahnya yang tidaklah sedikit.

"Saya juga pengen tahu coba dibantu," kata Agus.

"Kenapa? Tentu kan isinya kalau bahan baku, sektor apa? Jangan-jangan barang jadi misalnya TV, elektronik. 26 ribu is a big number, besar sekali. Kalau kita bicara 100-200 kontainer tidak akan terlalu pusing. Kalau bicara 26 ribu, kita memiliki kepentingan untuk memitigasi," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya ramai soal 26.514 kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Saat ini, dikabarkan kontainer-kontainer tersebut telah diselesaikan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan dalam dua minggu setelah terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024, 95% dari seluruh kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut telah dirilis atau dikeluarkan.

"Pengeluaran kontainer impor di dua pelabuhan tersebut adalah langkah tanggap pemerintah dalam menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag-8) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 36 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor. Pemerintah responsif membantu mempercepat kegiatan usaha dan mendukung kegiatan ekonomi nasional," ungkap dia dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meminta penambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024 ini. Namun permintaan yang dilayangkan sejak bulan Maret lalu itu belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pria yang akrab disapa AHY ini menjelaskan, tambahan anggaran ini akan dipergunakan untuk menuntaskan target-target dari program kerjanya pada tahun ini. Hal ini termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dengan target 120 juta bidang tanah terdaftar di 2024, yang mana per Juni baru ada 114 juta bidang tanah terdaftar.

"Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Lalu, Anggaran Tersebut Mau Dipakai buat Apa Saja?

AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.

"Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya," ujar dia.

Ia sendiri menyadari pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan itu sendiri sehingga pihaknya memaklumi kondisi tersebut. Namun demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapatkan tambahan anggaran tersebut.

"Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target-target yang kami harus capai," pungkasnya.

Rincian Rencana Alokasi Tambahan Anggaran AHY

Berdasarkan catatan detikcom, permintaan penambahan anggaran ini pertama kali disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI pada Maret 2024 lalu. Adapun pada tahun 2024 ini Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun.

Namun demikian, ATR/BPN terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Karena itulah ia meminta tambahan anggaran lantaran menurutnya secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Berikut rinciannya:

1. Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Rp 350 miliar
2. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Rp 100,4 miliar
3. Penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital Rp 225,46 miliar

"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah US$ 6 per MMBTU diputuskan untuk diperpanjang. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan gas murah akan tetap mengalir ke 7 sektor industri.

Dia menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan hal ini dalam rapat internal yang membahas soal Gas Industri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024) kemarin.

Sebelumnya, dalam catatan detikcom, tujuh industri yang berhak mendapatkan gas murah adalah mulai dari pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

"Keputusannya HBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting sekarang 7 sektor," ungkap Airlangga ditemui usai rapat.

Ketika ditanya sampai kapan kebijakan gas murah diperpanjang, Airlangga tak mau menjawab tegas. "Ya lanjut terus pokoknya," katanya singkat.

Gas Murah Tak Diperluas

Soal adanya permintaan Kementerian Perindustrian yang mau memperluas kebijakan gas murah ke seluruh sektor industri, Airlangga bilang pemerintah akan mengkaji satu per satu sektor yang pantas mendapatkan perluasan kebijakan gas murah.

"Sedangkan yang lain nanti dikaji. Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar harga gas bumi tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU bisa diperluas penerimanya. Menurutnya, pada dasarnya semua sektor butuh gas industri yang murah.

Agus bilang kapasitas kebutuhan gas total industri nasional cuma 30% dari total output produksi gas nasional. Maka dari itu dia yakin kebutuhan gas masih bisa dipenuhi.

"Kalau di kantor kami sih no one left behind, semua kita usulkan. Karena pada dasarnya kan kenapa 7, itu strategi di awalnya. Tapi pada saat pada dasarnya Kemenperin kan membina semua industri bukan cuma 7 sektor saja," beber Agus ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024) yang lalu.