Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Indonesia (BI) membuka peluang penurunan suku bunga acuan atau BI rate pada kuartal IV 2024.

Sebagaimana diketahui, BI masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 6,25% pada Juni 2024 setelah naik pada April 2024.

“Sementara ini memang suku bunga BI rate tetap kami pertahankan 6,25% dan kami akan mencoba nanti mungkin kalau ada ruang pada kuartal IV untuk menurunkan suku bunga,” tutur Gubernur BI Perry Warjiyo saat melakukan rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (8/7).

Perry menyampaikan, arah penurunan suku bunga ini akan bergantung dengan kondisi nilai tukar rupiah. Maka dari itu, ia menyebut saat ini BI sedang fokus menstabilkan nilai tukar yang sedang mengalami tren pelemahan akhir-akhir ini.

BI menargetkan rupiah akan bergerak stabil di kisaran Rp 15.700 hingga Rp 16.100 per dolar AS pada akhir tahun ini.

“Kalau kemudian nilai tukar rupiah bisa stabil, mungkin kuartal IV 2024 kami coba ruang untuk penurunan suku bunga bisa dilakukan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, rupiah spot ditutup pada level Rp 16.258 per dolar Amerika Serikat (AS) di akhir perdagangan Senin (8/7), menguat 0,12% dari akhir pekan lalu yang ada di Rp 16.278 per dolar AS.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi subsidi dan kompensasi yang telah dibayarkan pemerintah sudah mencapai Rp 155,7 triliun hingga Semester I-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi ini terdiri dari subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 7.164.200 kilo liter, atau turun 0,05% dibandingkan realisasi 2023 sebesar 7.167.700 K/L.

Sementara untuk LPG 3 kilogram (kg) terealisasi 3.365,8 juta Kg, atau naik 1,4% dari 3.318,2 juta Kg. Begitu juga untuk subsidi listrik dari 39,2 juta pelanggan menjadi 40,6 juta pelanggan atau naik 3,4%.

Kemudian, untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) naik 34,4% dari Rp 105,2 triliun menjadi Rp 141,3 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, debitur KUR juga naik 25,1% dari 1,9 juta orang menjadi 2,4 juta orang.

"Jumlah yang kita bayarkan Rp 155,7 triliun dibandingkan tahun lalu sebetulnya masih mengalami penurunan 3,8%. Namun, ini belum memasukan untuk kompensasi dan beberapa yang harus kita lihat dari realisasi subsidi dan kompensasi harus kita hitung di semester II," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Menurutnya, subsidi dan kompensasi energi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah, Indonesian Crude Price/ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktasi harga ICP, depresiasi nilai tukar serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi diperkirakan akan tercermin pada semester II," katanya.

Sementara untuk subsidi non energi dipengaruhi oleh volume penyaluran subsidi pupuk, kesiapan regulasi penyaluran KUR sejak awal tahun dan peningkatan realisasi public servide obligation (PSO) Pelni.

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup koreksi 2,39 poin atau 0,03% ke 7.250,97 pada akhir perdagangan Senin (8/7).

Sebanyak 318 saham naik, 256 saham turun dan 223 saham stagnan.

Delapan indeks sektoral menguat, sedangkan tiga indeks sektoral lainnya masuk zona merah.

Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor properti yang naik 2,25%, sektor infrastruktur naik 1,55% dan sektor barang konsumen primer yang naik 1,29%.

Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor energi yang turun 0,44%, sektor barang baku turun 0,22% dan sektor keuangan yang turun 0,20%.

Total volume perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 18,39 miliar saham dengan total nilai Rp 10,14 triliun.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

1. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) (7,69%)
2. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) (6,33%)
3. PT Bank Jago Tbk (ARTO) (5,38%)

Top losers LQ45 hari ini adalah:

1. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) (-8,20%)
2. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) (-3,90%)
3. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) (-3,19%)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 490,69 triliun pada Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai piutang pembiayaan pada Mei 2024 tumbuh 11,21% Year on Year (YoY). Pertumbuhan Mei 2024 terbilang menguat jika dibandingkan pencapaian April 2024.

"Adapun pada April 2024 tumbuh 10,82% YoY dengan nilai Rp 486,35 triliun," ucapnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin (8/7).

Agusman menerangkan profil risiko pembiayaan yang tetap terjaga, yang mana Non Performing Financing (NPF) Net tercatat sebesar 0,84% pada Mei 2024. Adapun nilai tersebut menurun tipis dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,89%.

Agusman menambahkan Non Performing Financing (NPF) Gross perusahaan pembiayaan pada Mei 2024 sebesar 2,77%. Angka itu menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,82%.

Adapun gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat naik, yaitu sebesar 2,37 kali pada Mei 2024, sedangkan April 2024 sebesar 2,32 kali.

"Namun, masih berada jauh di bawah batas maksimum 10 kali," kata Agusman.

Percepatan Pembangunan IKN: Sinergi untuk Kota Masa Depan

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu agenda besar pemerintah yang mendapat perhatian luas. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sering mengemukakan berbagai aspek penting terkait kemajuan dan tantangan dalam proyek ini.

Salah satu langkah penting dalam percepatan pembangunan IKN adalah koordinasi yang efektif antara berbagai kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), dan otoritas IKN selalu melakukan rapat koordinasi untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai rencana.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyinkronkan berbagai proyek infrastruktur agar tidak terjadi tumpang tindih dan memastikan semua aspek pembangunan berjalan lancar.

Peran Kementerian PUPR

Kementerian PUPR bertanggung jawab atas banyak aspek fisik pembangunan IKN, mulai dari jalan tol, jembatan, hingga fasilitas umum seperti bendungan dan sistem irigasi. Menteri PUPR menegaskan bahwa pihaknya selalu siap untuk mempercepat pembangunan dengan tetap berpegang pada visi Presiden.

Koordinasi dengan kementerian lain sangat penting untuk menangani masalah teknis dan administratif yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. "Kita kerjakan saja yang cepatnya. Terutama basic-nya. Tidak masalah itu," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Masa Depan Transportasi dan Teknologi di IKN

Pembangunan IKN dirancang dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk menciptakan kota yang modern dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah pada sektor transportasi, di mana IKN akan dilengkapi dengan jaringan transportasi umum yang efisien dan ramah lingkungan.

Ini termasuk pengembangan sistem transportasi massal berbasis listrik, seperti bus listrik dan kereta api ringan (LRT), serta infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik.

Penggunaan teknologi ini tidak hanya akan mengurangi emisi karbon, tetapi juga meningkatkan mobilitas dan konektivitas di dalam kota, menjadikan IKN sebagai model kota pintar yang mengutamakan keberlanjutan. Di IKN akan terjadi lompatan melalui penerapan berbagai teknologi canggih untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, termasuk sistem transportasi cerdas dan kendaraan tanpa awak.

Selain transportasi, teknologi juga akan diterapkan dalam berbagai aspek lainnya di IKN, termasuk pengelolaan energi dan pengolahan limbah. Kota ini akan memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk memenuhi kebutuhan energi, serta menerapkan sistem pengelolaan air dan limbah yang canggih untuk mendukung lingkungan yang bersih dan sehat.

Teknologi smart grid akan digunakan untuk mengoptimalkan distribusi energi, memastikan efisiensi dan kestabilan pasokan listrik. Selain itu, akan ada sistem manajemen gedung cerdas dan energi cerdas yang membuat operasional bangunan lebih efisien dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan ini, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga menjadi contoh utama dalam penerapan teknologi untuk pembangunan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Progres Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik di IKN sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa proyek besar seperti bendungan dan jalan tol sedang dikebut agar dapat selesai tepat waktu.

Salah satu proyek besar yang sudah diresmikan adalah Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 16 juta meter kubik. "Itu 200 liter per detik untuk air minum di IKN dan 500 liter per detik untuk di Balikpapan. Kemudian di Intake Sepaku sendiri ada 2.000 liter per detik," katanya.

Selain itu, proyek instalasi pengolahan air minum dengan kapasitas 300 liter per detik juga sedang disiapkan.

Jalan tol yang menghubungkan berbagai kawasan di IKN juga menjadi prioritas. Proyek ini tidak hanya akan memudahkan mobilitas penduduk, tetapi juga penting untuk distribusi logistik selama pembangunan. Pekerjaan jalan tol dilakukan dengan intensif, 7 hari seminggu dan 2 shift sehari, untuk memastikan tidak ada kendala yang menghambat progres.

Pemerintah berencana untuk menyediakan air minum langsung dari keran di beberapa gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Agustus 2024. Pada tahap awal, 300 liter air bersih per detik akan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan air minum di IKN.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo optimistis nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan menguat pada akhir tahun 2024 ini.

Perry menyampaikan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi penguatan nilai tukar rupiah, diantaranya pertama, arah penurunan suku bunga The Fed atau Federal Funds Rate (FFR).

“Kedua, imbal hasil daya tarik investasi portofolio, bahwa pada tahun ini investasi portofolio kedalam negeri ini terjadi inflow, meskipun beberapa bulan di waktu terjadi Lebaran terjadi outflow,” tutur Perry saat melakukan rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (8/7).

Meski begitu, Perry mencatat, secara keseluruhan tahun ini terjadi inflow khususnya dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 130,35 triliun, dari saham Rp 340 miliar, meski pada pertengahan tahun Surat Berharga Negara (SBN) terjadi outflow Rp 33,96 triliun.

Perry menambahkan, sejalan dengan adanya koordinasi dengan Kementerian Keuangan, sejak Juni 2024 SBN mulai kembali inflow, dan diharapkan tetap terjaga.

“Secara keseluruhan, portfolio inflow tahun ini adalah Rp 91,5 triliun, dan ini yang terus kami lakukan,” ungkapnya.

Faktor ketiga, yang mempengaruhi nilai tukar rupiah menguat adalah dari sisi fundamental inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Keempat, adalah upaya BI untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia memperkirakan inflasi tahun ini akan sesuai target yakni 2,5% plus minus 1%, sementara pertumbuhan ekonomi tahun ini optimistis mencapai 5,1%.

Perry menambahkan, sejalan dengan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah diperkirakan menguat sekitar Rp 15.700 hingga Rp 16.100 per dollar AS.

“Jadi empat faktor tadi yang kami perkirakan rupiah akan menguat stabil kedepan,” ungkapnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya kebijakan penurunan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan yang dinilai mahal bahkan dari negara tetangga Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI) Decky Yao mengatakan mahalnya harga obat dan alkes di Tanah Air ketimbang negara tetangga menambah beban bagi masyarakat.

Belum lagi, kata dia, masyarakat masih merasakan kurangnya sistem pelayanan rumah sakit dan waktu terbatasnya konsultasi pasien ke dokter serta edukasi dokter ke pasien.

“Ini menyebabkan pasien yang mampu secara ekonomi, lebih memilih berobat di luar negeri,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Decky mengungkapkan, demi mengentaskan masalah ini terdapat beberapa hal yang menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terhadap alkes dan obat-obatan.

Pertama, melakukan diskusi dan mencari solusi bersama industri dalam negeri melalui asosiasi terkait, kendala apa yang dihadapi untuk menurunkan harga obat dan alkes.

“Kedua, butuh keringanan dan insentif pajak bagi Industri dalam negeri yang mampu memproduksi bahan baku, baik kebutuhan dalam negeri, maupun ekspor sehingga harga bahan baku lebih kompetitif,” ungkap dia.

Ketiga, memberikan edukasi, bimbingan serta arahan dari BPOM terkait kemudahan dalam regulasi yang mempercepat proses registrasi produksi dalam negeri. Tentunya, kata Decky, dengan keamanan dan kualitas produk yang tetap terjaga untuk kesehatan masyarakat.

Keempat, mencanangkan program-program pencegahan penyakit dengan edukasi soal pentingnya makan makanan bergizi, olahraga rutin dan mengkonsumsi suplemen kesehatan.

“Industri tidak bisa berjalan sendiri dan akan kalah bersaing terutama dengan produk dari China dan India, jika pemerintah tidak turut ikut campur mendukung program-program kebijakan yang pro industri dalam negeri,” pungkasnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.028 triliun pada semester I-2024. Penerimaan perpajakan ini terkontraksi 7% dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat Rp 1.105,6 triliun. Adapun capaian ini baru setara 44,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan perpajakan dari pos pajak tercatat Rp 893,8 triliun per Juni 2024 atau setara 44,9% dari target APBN 2024. Penerimaan ini terkoreksi 7,9% dibandingkan periode tahun lalu yang tercatat Rp 970,2 triliun

Sri Mulyani menjelaskan penurunan pajak terutama disebabkan oleh penurunan PPh Badan akibat turunnya profitabilitas perusahaan di tahun sebelumnya, sebagai dampak moderasi harga komoditas di tahun 2023. Selain itu, penurunan pajak juga disebabkan oleh kenaikan restitusi.

"Pajak turun disebabkan utamanya untuk PPh Badan yang terutama berbasis komoditas mengalami penurunan sangat tajam dari sisi profitabilitas. Artinya perusahaan masih profitable tapi keuntungannya tidak setinggi tahun sebelumnya karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam. Jadi bukan mereka rugi, tapi profitnya mengalami penurunan sehingga pembayaran pajak Badan juga mengalami penurunan," kata Sri Mulyani dalam Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

"Untuk penerimaan pajak, kita juga mengalami restitusi yang cukup besar baik di PPh Badan maupun PPN Badan dalam negeri," tambahnya.

Selain dari pajak, Sri Mulyani juga melaporkan penerimaan dari sisi kepabeanan dan cukai yang tercatat Rp 134,2 triliun selama semester I-2024. Penerimaan dari bea dan cukai ini terkontraksi 0,9% secara tahunan, di mana pada periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 135,4 triliun.

Sri Mulyani memaparkan kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai dipengaruhi oleh tiga hal, pertama cukai, bea keluar dan bea masuk.

Untuk cukai telah terjadi downtrading ke golongan rokok yang lebih murah sehingga berdampak ada penurunan tarif efektif.

Kemudian pada bea keluar dipengaruhi penurunan harga CPO dan kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan bea masuk dipengaruhi nilai impor dan kurs dolar AS terhadap rupiah.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui saat ini pasokan cabai merah dan cabai rawit mengalami penurunan produksi.

Hal ini disampakan oleh Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, Bambang Sugiarto dalam rapat koordinasi inflasi mingguan, Senin (8/7).

"Cabai merah kita pada bulan-bulan ini dalam posisi kritis karena stok minus atau kecil sampai September," kata Bambang.

Sementara untuk cabai rawit, pasokan masih mencukupi. Hanya saja, ia memprediksi pada bulan November-Desember produksi akan berangsur turun terlebih telah memasuki musim hujan.

"Cabai rawit memang kondisi saat ini masih aman namun kita akan mengalami shortage di bulan November-Desember," ungkap Bambang.

Ia juga menyebut kritisnya stok cabai-cabaian ini disebabkan beberapa daerah sentra produksi seperti Lamongan, Tuban dam Kediri alami gagal panen, bahkan beberapa petani juga sudah mengalami beberapa pembongkaran.

Berkurangnya stok cabai ini turut berdampak pada kenaikan harga cabai secara nasional.

Berdasarkan, Data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga cabai merah keriting naik 0,79% menjadi Rp 46.160/kg. Kenaikan tertinggi terjadi di Papua Pegunungan mencapai Rp 121.230/kg dan terendah di Sulawesi Selatan mencapai Rp 31.190/kg.

Sementara, cabai rawit merah naik 2,75% menjadi Rp 50.420/kg. Kenaikan tertinggi terjadi di Papua Pegunungan Rp 126.510/kg dan kenaikan terendah terjadi di Sulawesi Selatan mencapai Rp 35.570/kg.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk kebutuhan pajak ditanggung pemerintah (DTP) rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

"Untuk pajak yang ditanggung pemerintah terutama untuk fasilitas penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun kita menambahkan anggaran Rp 500 miliar," kata Menkeu.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah mengeluarkan aturan pemberian insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar pada tahun 2024.

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memperoleh insentif PPN DTP. Yakni harga jual maksimal Rp 5 miliar dan rumah harus keadaan baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Nah, apabila penyerahan dilakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2024, maka besaran PPN DTP yang diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak (DPP) hingga Rp 2 miliar dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar.

Aturan itu dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 mencapai 2,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal Rp 609,7 triliun.

Proyeksi defisit APBN 2024 ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal Rp 522,8 triliun.

"Dengan outlook pendapatan dan belanja negara tersebut kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit defisit 2,29% ke 2,7% dari PDB," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Sri Mulyani menyebut, pendapatan negara dalam APBN 2024 juga diperkirakan akan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7% yoy. Utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN dan peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).

Sementara itu, outlook belanja negara dalam APBN 2024 diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu APBN 2024 atau tumbuh 9,3%.

Hal ini seiring perang APBN sebagai shock absorber untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan, melindungi daya beli dan mendukung pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.

Sri Mulyani juga memperkirakan pembiayaan anggaran untuk membiayai tambahan defisit Rp 609,7 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 100 triliun dan penerbitan surat berharga negara (SBN) tetap lebih rendah sebesar Rp 214,6 triliun.

"Meskipun defisitnya naik, penerbitan SBN-nya tidak naik, malah justru lebih rendah Rp 214,6 triliun," katanya.

Asal tahu saja, Kemenkeu mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencatat defisit sebesar Rp 77,3 triliun pada Semester I-2024 atau 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) telah mencapai Rp 75,8 triliun hingga akhir Juni 2024 atau semester I-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi bansos tersebut naik 3% dibandingkan realisasi tahun lalu di periode sama sebesar Rp 73,6 triliun.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja bansos yang meningkat ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penerima dan unit cost bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024 serta penyaluran bantuan permakanan lansia dan disabilitas.

"Bantuan sosial pada semester I tahun ini mencapai Rp 75,8 triliun atau hampir sama dengan tahun lalu sebesar Rp 73,6 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Sri Mulyani merinci, pemanfaatan belanja bansos ini dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 37,5 triliun. Ini digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Kemudian Kementerian Kesehatan sebesar Rp 23,2 triliun terutama untuk bantuan iuran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN) bagi 96,8 juta peserta.

Setelahnya ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) sebesar Rp 13,2 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 8,9 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 769,4 ribu mahasiswa.

Lalu, Kementerian Agama sebesar Rp 1,7 triliun yang juga dalam bentuk bantuan PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 99,86 ribu mahasiswa.

Sedangkan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah dicairkan Rp 0,2 triliun untuk bantuan sosial akibat daerah atau masyarakat yang mengalami bencana alam.