Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut bahwa uji coba program makan bergizi gratis bakal dilakukan di seluruh Indonesia mulai bulan Desember 2024.

Namun, Dadan memaparkan bahwa uji coba serentak secara nasional tersebut bakal dilakukan di 100 titik yang tersebar dari Sabang di Aceh, sampai Merauke di Papua.

“Mulai bulan Desember (2024), kami akan lakukan uji coba di 100 titik di seluruh Indonesia,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, dia mengatakan, bakal ada penambahan lokasi uji coba makan bergizi gratis di daerah Petamburan, Jakarta, dan Bogor, Jawa Barat pada bulan November ini.

Untuk itu, dia meminta kerja sama semua pihak untuk menyukseskan uji coba maupun pelaksanaan program makan bergizi gratis tersebut nantinya. Terutama, bantuan dari para kepala daerah hingga instansi lainnya, seperti TNI-Polri.

“Kepada pemerintah daerah termasuk instansi lain, kami mengajak untuk membantu kami menyiapkan infrastruktur. Tidak usah mengalokasikan uangnya untuk makan bergizi, mohon disiapkan infrastrukturnya nanti kami bayar biaya sewa untuk lahan bangunan dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait anggaran, Dadan mengungkapkan, sudah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Tetapi, dia menyebut bahwa anggaran tersebut kemungkinan bisa bertambah.

“Kemarin, setelah rapat sidang paripurna, saya di panggil untuk siap-siap ada kemungkinan bugdet itu akan bertambah pada bulan Agustus (2025),” katanya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa nantinya program makan bergizi gratis akan dijalankan oleh satuan pelayanan yang akan berada di daerah-daerah.

Satu unit satuan pelayanan tersebut bakal melayani sekitar 3.000 anak mulai dari PAUD hingga siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kemudian, menurut Dadan, satu unit layanan bakal mendapatkan anggaran Rp 9-11 miliar per tahunnya untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis.

“Satu satuan pelayanan ini akan mengelola uang antara Rp 9-11 miliar per tahun dan Ibu Bapak perlu ketahui 85 persen dari uang dikelola itu untuk membeli bahan baku dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” ujarnya.

Oleh karenanya, Dadan menyebut, roda perekonomian di daerah juga akan berputar dengan adanya program makan bergizi gratis tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah rencananya secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Uji Coba Makan Bergizi Gratis di 100 Titik Seluruh Indonesia Dilakukan Desember 2024", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/20544071/uji-coba-makan-bergizi-gratis-di-100-titik-seluruh-indonesia-dilakukan.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2024 bakal berdampak pada pergerakan harga minyak dunia di masa depan.

Ia menjelaskan, salah satu hal yang menarik perhatian dari kondisi politik AS terkini adalah perbedaan pandangan antara Trump dengan Joe Biden, Presiden AS saat ini, terkait permasalahan perubahan iklim.

"Trump itu dari sisi isu perubahan iklim sangat berbeda dibandingkan Presiden Biden. Trump untuk komitmen penurunan CO2, terutama dari energi, itu tidak mengikuti seperti yang dilakukan oleh Presiden Biden," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Adapun Trump dinilai memiliki komitmen yang rendah terhadap itu perubahan iklim.

Perbedaan pandangan antara Trump yang didukung Partai Republik, dengan Biden yang berasal dari Partai Demokrat itu, diyakini Sri Mulyani bakal berdampak pada kebijakan terkait energi dan perubahan iklim sehingga mempengaruhi harga minyak dunia.

"Ini tentu akan memberikan dampak, baik terhadap harga minyak dunia maupun terhadap tren ke depan dari isu-isu yang terkait dengan climate change (perubahan iklim) maupun energi," ucap dia.

Seiring dengan perbedaan latar belakang partai, Sri Mulyani juga menilai, kemenangan Trump akan menimbulkan banyak perubahan kebijakan di AS. Tak hanya dari sisi energi, tapi juga ekonomi dan politik internasional.

Beberapa perubahan kebijakan yang berpotensi terjadi usai Trump resmi menduduki kursi Presiden AS, yakni terkait ekspektasi penurunan pajak korporasi dan adanya ekspansi belanja.

Kemudian terkait potensi kenaikan tarif impor terhadap negara-negara yang berdagang dengan AS, terutama barang-barang yang berasal dari China. Selain itu, kemungkinan arah kebijakan yang mendorong gencatan senjata.

"(Ekspetasi) antisipasi bagaimana dampak terhadap masalah keamanan dan perang di berbagai kawasan di dunia," pungkas Sri Mulyani.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Sebut Kemenangan Trump di Pilpres AS Pengaruhi Harga Minyak Dunia", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/11/08/170107426/sri-mulyani-sebut-kemenangan-trump-di-pilpres-as-pengaruhi-harga-minyak-dunia?page=all#page2.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing Capital International Airport, Beijing, China, Jumat (8/11/2024).

Setelah pesawat berhenti sempurna, Presiden Prabowo menuruni tangga pesawat kemudian disambut oleh Menteri Pertanian dan Pedesaan China Han Jun serta Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

Selain itu, tampak juga menyambut kedatangan Presiden Prabowo yaitu Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun, Atase Pertahanan RI di Beijing Brigjen (TNI) Mar. Benny P. Nadeak, serta anak kecil yang memberikan buket bunga.

Setelahnya, tampak pasukan jajar kehormatan turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan.

Dari bandara, Presiden Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Beijing.

Esok hari, Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping yang akan digelar di Great Hall of the People, Beijing.

Selain itu, Kepala Negara juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress) China Zhao Leji. Kedua pertemuan tersebut rencananya juga akan digelar di Great Hall of the People, Beijing.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan ini adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan.

Lalu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kunker Perdana, Presiden Prabowo Subianto Tiba di Beijing China", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/19433571/kunker-perdana-presiden-prabowo-subianto-tiba-di-beijing-china.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom dan pakar hukum mengkritisi dampak serius yang ditimbulkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) serta wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos atau tanpa identitas merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes).

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, mengatakan bahwa berdasarkan hasil kajian Indef dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp 308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

“Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk,” ujarnya dalam diskusi media bertajuk “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8 persen: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru” di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp 160,6 triliun atau sekitar 7% dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan, dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai.

Jika regulasi ini diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp 218,7 triliun untuk tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri ini menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Lebih dari itu, Ia mengingatkan bahwa industri hasil tembakau adalah sektor yang besar dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Indef, sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari total pekerja akan terdampak langsung oleh regulasi ini.

“Pada 2019, industri ini menyerap 32% dari total pekerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan regulasi terus membuat para pekerja di sektor ini rentan terdampak,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya diskusi lintas kementerian dalam menentukan kebijakan terkait industri hasil tembakau, mengingat dampaknya yang menyeluruh.

Karena menurutnya, kebijakan ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan atau Kementerian Kesehatan saja, tapi juga Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan yang seharusnya ikut dilibatkan.

Di samping itu, ketentuan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP 28/2024 juga dinilai Andry akan memukul pelaku usaha ritel yang sebelumnya sudah beroperasi di area tersebut.

“Kebijakan zonasi ini perlu dipertimbangkan ulang untuk menjaga keseimbangan antara aturan kesehatan dan keberlangsungan usaha,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Andry mengungkapkan pentingnya fokus pada empat hal utama untuk keberlanjutan industri ini. Pertama, penerimaan negara; kedua, pengendalian konsumsi; ketiga, perlindungan tenaga kerja; dan keempat, penanganan rokok ilegal.

Regulasi-regulasi ini seharusnya lebih fokus pada empat hal tersebut agar dampaknya tidak berat sebelah dan dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul INDEF Beberkan Dampak Ekonomi dari Kebijakan Kemasan Rokok Polos, https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/11/08/indef-beberkan-dampak-ekonomi-dari-kebijakan-kemasan-rokok-polos.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun pada Oktober 2024.

Angka defisit ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024, yang tercatat hanya Rp 153,7 triliun.

Defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024 disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan.

Kondisi tersebut perlu dicermati secara serius karena dapat berdampak pada stabilitas fiskal dan ekonomi Indonesia ke depan.

Faktor pertama, pelebaran defisit APBN ini disebabkan oleh perlambatan pendapatan negara dibandingkan tahun sebelumnya.

Bhima menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah penurunan drastis pada Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Migas yang disebabkan oleh harga minyak global yang rendah. Selain itu, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tertekan akibat kinerja komoditas yang lebih rendah dari ekspektasi, seiring dengan melemahnya permintaan global.

"Kontraksi pada pendapatan perpajakan karena menurunnya permintaan komoditas ekspor tercermin dari pertumbuhan pajak sektor pertambangan anjlok 41% akumulasi Januari hingga Oktober 2024 dibanding periode tahun sebelumnya," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).

Faktor kedua yang turut berkontribusi terhadap pelebaran defisit adalah lemahnya kinerja sektor industri manufaktur, yang berimbas pada penurunan pendapatan pajak dari sektor tersebut. Bhima mencatatkan, pajak dari sektor industri manufaktur tercatat melemah 7,87% secara tahunan atau year on year (YoY).

Menurutnya, jika situasi ini berlanjut, maka rasio penerimaan pajak dan target pajak tahun ini berisiko meleset. Penurunan kontribusi sektor industri juga berisiko menurunkan pajak-pajak lainnya dalam beberapa kuartal ke depan.

"Gambaran menurunnya sumbangan sektor industri juga berisiko menurunkan kontribusi pajak lainnya dalam beberapa kuartal ke depan," katanya.

Sementara, faktor ketiga yang menyebabkan pelebaran defisit adalah pembengkakan belanja pemerintah, terutama terkait dengan belanja modal untuk infrastruktur.

Bhima menyoroti adanya lonjakan belanja modal yang naik signifikan sebesar 40% yoy pada periode Januari-Oktober 2024, seiring dengan upaya penyelesaian proyek-proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, meskipun tidak disebutkan secara rinci, Bhima mengingatkan bahwa kenaikan beban belanja bunga utang juga turut berkontribusi pada peningkatan defisit APBN.

"Kenaikan beban belanja bunga utang turut mendorong pelebaran defisit APBN. Tahun depan debt service ini yang harus benar-benar dijaga karena menekan ruang fiskal," imbuh Bhima.

Kendati begitu, Bhima memperkirakan defisit APBN 2024 ini masih akan lebih rendah jika dibandingkan outlook pemerintah sebesar 2,7% PDB. Bhima meramal, defisit APBN pada tahun ini hanya akan berkisar di level 2% hingga 2,4% PDB

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Teguh Dartanto menyebut bahwa defisit anggaran yang terjadi pada bulan Oktober 2024 merupakan sebuah pola umum yang terjadi setiap tahun.

Menurut Teguh, hal ini biasanya terjadi menjelang akhir tahun ketika banyak program dan proyek pemerintah yang sudah memasuki tahap penyelesaian, sehingga mendorong adanya lonjakan pembayaran.

"Saya rasa defisit anggaran tetap terjaga sesuai dengan outlook," kata Teguh.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan hilirisasi yang melarang ekspor konsentrat tembaga mulai Januari 2025 mendatang.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani menjelaskan bahwa kebijakan ini akan dijalankan seiring dengan arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penghentian izin ekspor tembaga dalam rangka mendukung hilirisasi mineral.

"Dampak dari kebiajakan itu tentunya di 2025 kemungkinan kita tidak akan mendapatkan bea keluar dari tembaga," ujar Askolani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Ia mengungkapkan bahwa selama tahun 2024, bea keluar dari tembaga diprediksi menyumbang sekitar Rp 10 triliun terhadap penerimaan negara. Sementara pada 2025, penerimaan bea keluar dari tembaga diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun.

Namun, pada tahun depan, dengan diberlakukannya larangan ekspor, bea keluar tembaga ini tidak lagi masuk sebagai sumber penerimaan.

"Kemungkinan akan lebih dari Rp 10 triliun sampai Desember 2025. Sehingga kemudian di Desember 2025 kita tidak akan mendapatkan bea keluar tembaga," katanya.

Meski begitu, Askolani menekankan bahwa hilangnya penerimaan dari bea keluar tembaga diharapkan akan diimbangi oleh penerimaan dari sektor lain. Fokus bea keluar akan beralih terutama ke sektor CPO (crude palm oil) yang hingga saat ini menyumbang sekitar Rp 5 triliun per tahun.

"Kita hanya fokus CPO yang saat ini cukup dominan yang setahun bisa mendapatkan Rp 5 triliun," imbuh Askolani.

Askolani menyoroti dampak positif dari kebijakan hilirisasi ini. Menurutnya, hilirisasi akan mendorong investasi di dalam negeri dengan pembangunan smelter-smelter baru.

Hal ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, larangan ekspor konsentrat tembaga ini akan memicu peningkatan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) perusahaan, yang akan diawasi lebih lanjut oleh otoritas pajak.

Dengan hilirisasi, diharapkan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi domestik yang berdampak pada penerimaan pajak.

"Hilirasi ini juga akan menyebabkan penambahan PPN dan PPh dari perusahaan yang tentunya Pak Suryo (Dirjen Pajak) yang akan review itu dampak dari shifting dari bea keluar ke pajak," terang Askolani.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, yang akan terus dipantau pelaksanaannya pada 2025.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) beri sinyal akan ada kenaikan harga beras di akhir tahun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan di akhir tahun ini merupakan tren tahunan lantaran jumlah panen beras yang berkurang. Untuk itu, pihaknya telah mengantisipasi melalui penyiapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditugaskan pada Perum Bulog.

"Cadangan beras bulog ada 1,7 juta ton, itu untuk meng-cover di akhir tahun dan awal tahun," jelas Arief dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (6/11).

Arief memastikan jumlah cadangan beras tersebut lebih dari cukup untuk meredam gejolak harga beras mendatang.

Arief mengatakan sebelumnya harga beras di pasar memang sulit dikendalikan pada akhir tahun, lantaran Bulog hanya memiliki cadangan beras 600 - 800 ribu ton.

"Tapi sekarang 1,7 juta ton, berbeda dengan sebelumnya yang cadangan pangan cuma 600-800 ribu ton itu sangat bahaya," urai Arif.

Lebih lanjut, Arief memaparkan proyeksi impor beras pada tahun 2025. Menurutnya hal itu akan bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri.

Dirinya menegaskan alasan keputusan impor beberapa tahun terakhir lantaran produksi dalam negeri memang hanya mencapai 31 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 30,5 juta ton. Artinya surplus beras dari petani hanya mencapai 0,5 juta ton.

"Sehingga memang menggenjot produksi akan menjadi sangat penting kurangi impor," jelasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mulai meluncurkan Coretax System pada tahun depan.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan bahwa implementasi sistem Coretax akan membawa perubahan besar dalam pelaporan pajak di Indonesia.

Suryo menekankan bahwa sistem ini akan menyediakan pre-populated SPT, atau formulir pajak yang telah terisi otomatis, untuk mempermudah proses pelaporan.

"Jadi memang apabila Coretax sudah diimplementasikan, semua pelaporan dilakukan melalui Coretax, dan pelaporan pun juga sebetulnya diberikan kemudahan karena kita siapkan pre-populated SPT," kata Suryo dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Bagi wajib pajak badan yang menerbitkan bukti potong dan bukti pungut pajak, laporan tersebut akan dihasilkan otomatis oleh sistem, sehingga wajib pajak hanya perlu memverifikasi data sebelum melaporkannya.

Suryo juga menyoroti pentingnya kesiapan wajib pajak, terutama untuk wajib pajak badan, dalam menghadapi perubahan sistem ini. Sebagai upaya untuk memfasilitasi transisi, Ditjen Pajak akan memberikan edukasi secara berkelanjutan.

Mengingat jumlah Wajib Pajak Badan lebih sedikit dibanding Wajib Pajak Orang Pribadi, Suryo akan menginstruksikan semua kantor pajak di seluruh Indonesia untuk menjangkau Wajib Pajak Badan guna menjelaskan dan memberikan gambaran terkait pengisian SPT melalui Coretax.

"Jadi kami minta seluruh kantor kami di seluruh Indonesia untuk bisa reaching out Wajib Pajak Badan, bercerita dan menyampaikan kira-kira apa yang akan dilakukan pada waktu menyampaikan SPT melalui Coretax yang akan kita implementasikan ke depan," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Aturan ini mempertegas posisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam perpres tersebut, Prabowo menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu.

Sejalan dengan penghapusan tersebut, kini terdapat penambahan dua Ditjen baru, yakni Ditjen Strategis Ekonomi dan Fiskal yang akan menggantikan BKF, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perubahan nomenklatur dari BKF menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal tersebut merupakan tindak lanjut atas ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Badannya menjadi Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal. Kenapa? Karena menurut Kementerian PANRB, nomenklatur badan itu tidak membuat kebijakan. Namun, BKF membuat policy banyak. Akhirnya diubah jadi ditjen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Sementara itu, untuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan ditambah karena untuk memperkuat peranan Kemenkeu sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dianggap mengancam target pertumbuhan ekonomi yang tengah didorong pemerintah.

Proses perumusan wacana kebijakan seharusnya berbasis data dan melibatkan seluruh pihak terkait. Proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Permenkes dinilai kurang kajian yang mendalam.

"Bagaimana nasib toko kelontong yang menjadi mata pencaharian utama pedagang kecil jika aturan ini disahkan? Bisa terdampak serius jika kebijakan ini disahkan,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto di Jakarta, dikutip Jumat (8/11/2024).

Adik menilai, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya menekan industri hasil tembakau secara serampangan melalui berbagai kebijakan tanpa adanya kajian solid. Rencana kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes, seharusnya dikaji ulang.

"Karena brand bukan sekadar identitas, tetapi juga alat untuk mencegah pemalsuan," tuturnya.

Tanpa identitas merek yang jelas, lanjut dia, potensi pemalsuan produk meningkat dan mendorong peredaran rokok ilegal, yang justru akan merugikan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data, pendapatan daerah dari pajak rokok mencapai Rp 19,6 triliun, dengan kontribusi dari industri tembakau sekitar Rp 12 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburrohman, juga memberikan pandangan serupa terhadap penerapan Rancangan Permenkes terkait rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Dia menilai, kebijakan tersebut perlu dibatalkan karena berdampak besar bagi pedagang pasar. Regulasi ini, menurut Mujiburrohman, dapat mendorong peredaran rokok ilegal di pasar tradisional, yang pada akhirnya justru akan menurunkan omzet pedagang.

"Di satu sisi, Kementerian Kesehatan bertugas menjaga kesehatan masyarakat, sementara Kementerian Keuangan membutuhkan pendapatan untuk APBN," tuturnya.

Menurutnya, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini justru akan mempermudah pemalsuan dan distribusi yang tak terkontrol.

"Rokok ilegal makin banyak dan tujuan kesehatan Kemenkes juga tidak tercapai,” sambungnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Penyeragaman Kemasan Rokok Dianggap Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/11/08/penyeragaman-kemasan-rokok-dianggap-ancam-target-pertumbuhan-ekonomi

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran bagi perindustrian Indonesia terutama industri tekstil.

Direktur Eksekutif Center of Reform Economic (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan kebijakan perdagangan yang akan diterapkan Amerika akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

“Bahwa kalau kita melihat arah kebijakan dari Trump, memang dia ingin membangun industri domestik Amerika yang salah satu caranya adalah memang menaikkan hambatan perdagangan, terutama tarif,” tutur Faisal kepada Kontan, Jumat (8/11).

Salah satu dampak terbesar yang dirasakan oleh sektor industri tekstil dan produk tekstil, yang menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam.

Kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Amerika, terutama pada Tiongkok dirancang untuk melindungi industri domestik mereka. Namun, kenaikan hambatan perdagangan ini secara tidak langsung memengaruhi industri tekstil di Indonesia.

“Walaupun katakanlah 10% atau tidak sampai 10%, itu artinya besar, terutama karena kita banyak mengendalikan pasar Amerika, terutama untuk industri tekstil dan produk tekstil, ekspor tekstil dan produk tekstil,” ujarnya.

Lebih lanjut, saat ini industri tekstil Indonesia bergantung pada fasilitas Generalized System of Preference (GSP) yang memungkinkan tarif rendah untuk produk-produk dari negara berkembang. Tetapi, jika Indonesia berhasil masuk ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), manfaat ini bisa dicabut.

“Apalagi kalau kita mau masuk OECD, ini bisa jadi tidak diteruskan lagi. Nah, dan arah kebijakan Trump juga tidak meneruskan fasilitas apalagi untuk negara yang dianggap sudah tidak least developed countries lagi, bahkan mau masuk OECD,” ungkap Faisal.

Di sisi lain, kebijakan Amerika terhadap China dapat menyebabkan meningkatnya ekspor produk tekstil China ke negara-negara alternatif, termasuk Indonesia.

Hal ini diperkirakan akan memicu peningkatan produk impor dari China ke Indonesia, baik secara legal maupun ilegal, yang bisa mengganggu pasar domestik.

“Makin tinggi lagi banjir impornya dan ini akan semakin menekan kinerja dari industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri,” tutup Faisal.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menjaring masukan untuk menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Salah satu rancangan undang – undang (RUU) yang rencananya masuk adalah RUU tentang Komoditas Strategis.

Rencananya 10 komoditas akan masuk dalam RUU tentang Komoditas Strategis. Antara lain, cengkeh, kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, sagu, tebu, teh, dan tembakau.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai, sejauh ini yang kerap menjadi perhatian pemerintah masih di komoditas pangan strategis. Sehingga sebagian besar alokasi anggaran dan dukungan kebijakan berfokus kesana.

Sementara untuk komoditas perkebunan selain kelapa sawit kurang diperhatikan dan dukungannya kurang memadai. Seperti misalnya pupuk subsidi yang didesain khuusus tanaman perkebunan ini belum ada.

Padahal potensi pengembangan tanaman perkebunan ini terbilang sangat besar dan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Menurut Eliza, dengan adanya RUU komoditas strategis setidaknya pengembangan komoditas perkebunan dapat semakin terarah dan mendapatkan dukungan kebijakan yang memadai.

Eliza menyatakan bahwa yang paling penting dari RUU ini adalah tindak lanjut pemerintah dalam membuat perencanan yang komprehensif dan sesuai kaidah ilmiah untuk membangun industri turunannya. Ini yang akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan kesejahteraan petani dapat meningkat.

“Karena jika hanya RUU tanpa ada tindaklanjutnya, ini hanya akan menjadi angan angan saja dalam pengembangan komoditas. Pemerintah harus serius membangun ekosistem industrinya agar tidak keropos ditengah dan membangun linkage usaha menengah kecil dengan usaha besar,” jelas Eliza kepada Kontan, Jumat (8/11).

Sebelumnya Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Safwani menjelaskan, saat ini luas kebun kelapa sawit sekitar lebih 16,38 juta hektar dengan produksi 48 juta ton. Dari jumlah tersebut, 59% perkebunan sawit dimiliki BUMN dan swasta, dan 41% dimiliki oleh pekebun rakyat.

Safwani mengungkapkan sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi industri sawit. Diantaranya, produksi sawit relatif stagnan dan cenderung turun dan banyaknya kementerian/lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit (37 instansi terlibat).

Dia juga mengatakan maraknya kampanye negatif terhadap produk industri kelapa sawit di dalam maupun di luar negeri.

“Kadang – kadang (aturan) tidak sinkron dan saling bertabrakan satu sama lain,” ujar Safwani dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR, Senin (4/11).

Padahal, lanjut Safwani, prospek sawit kedepan masih sangat menjanjikan. Baik untuk swasembada pangan, energi, industry oleokimia, dan ekspor. Maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Pengembangan industri hilir berbasis sawit untuk meningkatkan nilai masih sangat memungkinkan.

Sebab itu, Gapki menilai sudah saatnya diperlukan undang – undang (UU) khusus yang mengatur pengembangan sawit dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Sehingga peran sawit dapat dipertahankan Bahkan ditingkatkan.

“UU Perkebunan sudah ada, tapi undang – undang yang khusus mengenai kelapa sawit dengan kontribusinya yang begitu besar, masih belum ada. Mohon bisa menjadi pertimbangan di Badan Legislasi (DPR) ini,” pungkas Safwani.