Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan komitmen penyelenggara pemilu dalam memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah.

Pengajar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini membagikan hasil audiensi yang dilakukan dengan Ketua KPK M. Afifuddin, serta anggota KPU August Mellaz dan Yulianto Sudrajat.

Titi menyebut, pihak KPU akan mengikuti putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024.

"Putusan MK akan diikuti seluruhnya baik pertimbangan hukum maupun amar Putusan untuk baik Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 maupun No.70/PUU-XXII/2024," demikian dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (23/8/2024).

KPU, lanjut Titi, akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan teknis bagi KPU daerah untuk melakukan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada 24-26 Agustus 2024.

Surat edaran itu juga disebut akan memedomani dua putusan MK tersebut secara menyeluruh, merujuk pertimbangan hukum maupun amar Putusan MK dimaksud.

Adapun syarat usia calon akan dihitung pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU (22 September 2024) sesuai pertimbangan hukum Putusan MK No. 70/2024. Tidak hanya itu, ambang batas pencalonan pilkada adalah sesuai amar Putusan MK No.60/2024.

"Kalau ada keinginan dan permintaan DPR ataupun Pemerintah untuk menyimpangi Putusan MK dan menghendaki Putusan MA sebagai rujukan pengaturan syarat usia, maka KPU akan tetap mengikuti Putusan MK secara menyeluruh," pungkas Titi.

Untuk diketahui, DPR gagal mengesahkan revisi UU Pilkada pada sidang paripurna karena tidak memenuhi kuorum, Kamis (22/8/2024). Sementara itu, jadwal sidang paripurna terdekat sudah jatuh pada 27 Agustus atau pada hari yang sama pendaftaran calon kepala daerah.

Alhasil, putusan MK yang sebelumnya sudah final dan mengikat akhirnya disepakati menjadi rujukan untuk syarat calon kepala daerah.

Dua putusan MK itu yakni No.60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah, dan No.70/PUU-XXII/2024 tentang usia calon kepala daerah.

Bisnis.com, BANDUNG - Pupuk Kujang, PLN Indonesia Power, dan IHI Corporation (IHI), telah menyepakati kerja sama dalam studi co–firing green ammonia di Pembangkit Listrik Labuan, sebuah fasilitas pembangkit listrik tenaga batu bara komersial yang dimiliki oleh Grup PLN dengan kapasitas produksi 300.000 kW.

Kerjasama tersebut dimulai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) ketiga pihak pada acara Asia Zero Emission Community (AZEC) 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), Rabu, 21 Agustus 2024.

MoU diteken oleh Maryono, Direktur Utama Pupuk Kujang, Edwin Nugraha Putra dari PLN Indonesia Power, dan Shinichi Takano dari IHI.

Melalui MoU ini, ketiga pihak berkomitmen untuk mengeksplorasi penggunaan green ammonia sebagai bahan bakar bersih dan netral karbon pada PLT batu bara. Hal itu dilakukan untuk menjawab tantangan pengurangan emisi CO2 dari pembangkit listrik.

Dalam perkembangan terbaru di sektor energi, green ammonia, yang dihasilkan dari energi terbarukan seperti tenaga angin, surya, dan panas bumi telah terbukti efektif sebagai opsi bahan bakar alternatif dalam pembangkitan listrik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa green ammonia dapat digunakan dalam proses co-firing, yaitu pembakaran di boiler atau tungku khusus untuk menggerakkan turbin, bersama batu bara.

Penggunaan green ammonia ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada batu bara, menurunkan emisi karbon, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Inisiatif ini mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060, menandai langkah signifikan dalam mengurangi jejak karbon di Indonesia.

Karena berbagai keunggulan itu, kerjasama ini merupakan sebuah langkah nyata menjalankan upaya Indonesia dalam mengurangi emisi CO2 sesuai dengan target nasional mencapai netralitas karbon tahun 2060.

Berdasarkan MoU tersebut, ketiga pihak akan mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomi dalam mengintegrasikan green ammonia ke infrastruktur pembangkit listrik tenaga batu bara.

Maryono, Direktur Utama Pupuk Kujang percaya, kolaborasi ini akan membuka jalan bagi penggunaan green ammonia untuk mendukung program dekarbonisasi.

Maryono menuturkan, Pupuk Kujang akan berperan mengkonversi green hydrogen yang dihasilkan PLN IP menjadi green ammonia.

"Green ammonia ini akan digunakan sebagai bahan bakar dalam proses Co-Firing Ammonia di PLTU Labuan” kata Maryono pada sela acara AZEC 2024.

Adapun IHI akan fokus pada evaluasi teknis, khususnya terkait modifikasi burner atau alat pembakar untuk menggerakkan turbin listrik. Sedangkan PLN Indonesia Power akan menyediakan pembangkit listrik Labuan serta green hydrogen.

Pemerintah saat ini mempertimbangkan penggunaan bahan bakar netral karbon seperti amonia dan hidrogen. Pupuk Kujang sebagai salah satu produsen ammonia di Indonesia menjawab peluang itu dengan terus memproduksi green ammonia yang berkualitas.

Bisnis.com, CIREBON - Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Mohammad Fadjar mengatakan seluruh prajurit Kodam III/Siliwangi diwajibkan mematuhi aturan mengenai netralitas TNI.

"Jangan khawatir dengan netralitas TNI, sudah banyak arahan dan kami pastikan semua netral. Kami berkomitmen penuh untuk tidak terlibat dalam politik praktis," kata Fadjar saat ditemui di penutupan TMMD di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (23/8/2024).

Kodam III/Siliwangi mencakup wilayah Jawa Barat dan Banten, dikenal sebagai daerah dengan jumlah pemilih yang cukup besar dalam setiap ajang pemilu. Dengan demikian, posisi netral dari TNI menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Fadjar pun menyebutkan, masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang berusaha memecah belah melalui isu-isu yang tidak bertanggung jawab.

"Di Jawa Barat mengajak saudara harus memanfaatkan haknya. Jangan berkampanye dengan cara yang tidak nyaman, seperti pakai knalpot brong atau meminum miras, karena itu semua memunculkan gangguan ketertiban," ujarnya.

Kodam III/Siliwangi bakal melakukan pengamanan terpadu bersama Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Banten. Operasi tersebut melibatkan ribuan personel yang akan ditempatkan di titik-titik rawan dan strategis untuk mencegah potensi gangguan keamanan selama masa pemilihan.

"Kami siap mengerahkan segala upaya untuk menjaga keamanan wilayah, tetapi kami juga berharap partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan suasana yang damai," kata Fadjar.

Pilkada serentak 2024 ini akan diikuti oleh 270 daerah di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat dan Banten. Peran serta TNI dalam menjaga netralitas dan keamanan menjadi salah satu faktor kunci dalam suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan terus melanjutkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang rendah karbon di wilayah tersebut.

Salah satu implementasi komitmen tersebut melalui kolaborasi dengan lembaga riset agroforestri ICRAF Indonesia, khususnya dalam kegiatan riset-aksi Land4Lives.

Provincial coordinator ICRAF Indonesia di Sumatara Selatan (Sumsel) David Susanto menyatakan bahwa kolaborasi antara pihaknya dan Pemerintah Sumsel telah berjalan selama empat tahun. Bahkan sudah menorehkan banyak pencapaian.

Land4Lives dilaksanakan oleh ICRAF Indonesia dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Kanada, melakukan kegiatan riset-aksi melalui kerja sama dengan tiga provinsi di Indonesia diantaranya Sumsel, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

“Tujuan akhir dari kegiatan-kegiatan Land4Lives di Sumsel adalah mendorong pembangunan rendah karbon dalam rangka mengurangi risiko perubahan iklim. Pembangunan rendah karbon maksudnya pembangunan yang menjaga daya dukung lingkungan serta menekan emisi gas rumah kaca,” jelasnya, Jumat (23/8/2024).

Dia menjelaskan, kegiatan Land4Lives di Sumsel memiliki dua sub bentang lahan yaitu KHG Sungai Saleh–Sungai Sugihan dan KPH Lalan Mendis yang berada di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.

“Dua sub bentang lahan ini ini dipilih karena memiliki jenis bentang lahan yang terbilang unik yaitu hutan dan gambut,” kata David.

Aksi yang dilaksanakan di dua sub bentang lahan itu meliputi Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), pertanian cerdas iklim, serta para petani didorong untuk mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah yang bisa dijual, melalui pembentukan dan pendampingan kelompok usaha petani.

David menambahkan, pembangunan rendah karbon juga diarusutamakan dalam produk-produk perencanaan di tingkat bentang lahan. Land4Lives bekerja sama dengan KPH Lalan Mendis untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan dengan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Selatan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

“Dengan perencanaan ini diharapkan hutan dan gambut bisa terjaga untuk generasi masa kini dan generasi mendatang,” kata David.

Sedangkan untuk tingkat provinsi, pihaknya bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel untuk menghasilkan sejumlah inisiatif yang mendorong mitigasi perubahan iklim.

Beberapa inisiatif itu antara lain kajian lingkungan hidup strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD), penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB), pendampingan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengembangan alat bantu pengelolaan bentang lahan LUMENS dan perizinan perhutanan sosial SiAlam.

“Dan juga kerja sama dengan BRIN untuk melakukan kajian pembiayaan inovatif Results-Based Payment (RBP),” jelasnya.

Bisnis.com, BATAM - Jumlah warga Rempang yang menyetujui relokasi imbas proyek Rempang Eco-City bertambah menjadi 187 KK hingga Kamis (22/8/2024) kemarin.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan ratusan KK yang telah pindah dinilai sudah mulai membuka diri terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Sebagian warga mulai membuka diri terhadap rencana investasi di Rempang. Kami berharap dukungan penuh agar realisasi PSN ini berjalan lancar," ujar Ariastuty, Jumat (23/8/2024).

Di samping itu, Ariastuty menyebut jika BP Batam masih terus menggesa pembangunan hunian baru yang berlokasi di Tanjung Banon. Rumah-rumah ini akan menjadi rumah permanen bagi Warga Rempang yang setuju direlokasi.

Pihaknya menargetkan sebanyak 100 hunian baru dapat terselesaikan hingga bulan September 2024 mendatang. Dengan harapan, warga yang terdampak pembangunan pun bisa segera menempatinya

"Hingga saat ini, tim di lapangan masih terus bekerja keras agar hunian baru di Tanjung Banon bisa selesai tepat waktu," ungkapnya.

BP Batam juga mulai membongkar rumah lama Warga Rempang yang sudah menyetujui relokasi. Ariastuty mengatakan pembongkaran tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempercepat realisasi pengembangan Kawasan Rempang.

"Langkah ini sudah mendapat persetujuan dari warga yang telah bergeser dengan menandatangani surat pernyataan bahwa mereka bersedia untuk dilakukan pembongkaran," katanya lagi.

BP Batam juga sudah mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum melakukan pembongkaran, seperti warga pemilik rumah telah bergeser ke hunian sementara dan menerima biaya sewa serta biaya hidup.

Berikutnya adalah bangunan milik warga yang telah menerima perhitungan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan menerima pembayaran untuk ganti tanam tumbuh, bangunan serta pembukaan lahan.

"Dan kami juga memastikan bahwa warga tersebut sudah memilih nomor untuk rumah baru mereka yang berlokasi di Tanjung Banon," tambah Tuty.(K65)

Bisnis.com, DENPASAR - Para penglingsir atau tokoh puri di Bali menolak kegiatan apel akbar Barisan Serbaguna (Banser) GP Ansor yang dilaksanakan.

Alasannya karena kegiatan ini dinilai meresahkan masyarakat Bali dan mengganggu pariwisata.

Dalam pernyataan resmi yang ditandatangani oleh lima penglingsir puri atau kerajaan di Bali, apel kebangsaan Banser akan berdampak negatif terhadap pariwisata Bali yang baru mulai pulih pasca pandemi covid-19.

Penglingsir Puri Anyar Tabanan, Ida Anak Agung Ngurah Agung Juli Artawan menjelaskan kedatangan ribuan anggota ormas dengan atribut seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

"Kami sangat menolak kegiatan yang dihadiri oleh ribuan anggota Banser GP Ansor NU dari luar Bali karena bisa memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Keberadaan ormas yang menggunakan atribut dan seragam seperti tentara akan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan. Keberadaan mereka juga berpotensi terjadinya gesekan dengan masyarakat lokal Bali," jelas Gung Artawan kepada media, Jumat (23/8/2024).

Gung Artawan melanjutkan, kekhawatiran adanya provokator yang menimbulkan kericuhan di Bali bisa berdampak terhadap pariwisata Bali, apalagi Denpasar dan Badung yang merupakan kawasan internasional.

Menurutnya kegiatan ormas seperti Banser tidak cocok di Bali, dan sebaiknya dilaksanakan di luar Bali.

Sementara itu, Penglingsir Puri Agung Pemecutan Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga menjelaskan sikap penglingsir ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan Bali, karena Bali merupakan daerah pariwisata.

Menurut Putra Darmanuraga, kegiatan - kegiatan yang berpotensi menimbulkan kericuhan sebaiknya tidak diizinkan oleh Polri.

"Kami ingin menghimbau kepada siapapun agar menjaga keamanan Bali, karena Bali ini sering dijadikan tempat kegiatan internasional, nasional hingga politik, khususnya Kabupaten Badung. Oleh sebab itu siapapun yang masuk ke Bali, bekerja di Bali agar menjaga keamanan dan budaya Bali," jelas Ngurah Putra.

Disinggung penolakan mereka terkait dengan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Nusa Dua, para penglingsir menyebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut.

Penglingsir Pemecutan menyebut sikap mereka murni untuk menjaga keamanan Bali dan menolak kegiatan ormas yang dinilai berpotensi menimbulkan gesekan.

"Kami tidak ada kaitan (Muktamar PKB), ini untuk keamanan Bali," jelas dia.

Sebagaimana diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar forum tertinggi Muktamar PKB pada 24-25 Agustus 2024 mendatang di Bali. Acara ini terhitung menjadi Muktamar PKB yang ke-6.

Bisnis.com, CIREBON - Harga pangan di Kabupaten Cirebon mengalami lonjakan pascagelombang demonstrasi pengesahan RUU Pilkada dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan pantauan di sejumlah Pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon, Jumat (23/8/2024), harga komoditas di antaranya, cabai rawit merah, daging ayam ras segar, minyak goreng, dan gula pasir mengalami kenaikan.

Cabai rawit merah sebelumnya seharga Rp59.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp61.000 per kilogram. Kemudian, daging ayam ras segar dari harga normal Rp29.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp32.000 per liter.

Kemudian, minyak goreng yang sebelumnya seharga Rp16.250 per kilogram, kini melonjak hingga menembus angka Rp17.750 per kilogram.

Harga gula pasir yang sebelumnya berada di angka Rp18.000, dalam beberapa bulan terakhir bertahan pada angka Rp18.750.

Para pedagang mengeluhkan kenaikan harga ini, yang dinilai mempengaruhi daya beli masyarakat. Siti, pedagang sembako di Pasar Pasalaran mengatakan kenaikan harga ini disebabkan oleh naiknya harga dari para distributor.

"Kami juga kesulitan karena pasokan barang mulai berkurang, terutama dari luar daerah," katab Siti di Pasar Pasalaran, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jumat (23/8/2024).

Masyarakat yang selama ini bergantung pada harga sembako stabil kini merasakan dampak dari kenaikan harga tersebut. Bagi warga berpenghasilan rendah, kenaikan ini semakin memperberat beban hidup mereka.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat melepas secara simbolis pengiriman satu kontainer produk garmen berupa jas senilai Rp2,6 miliar ke Amerika Serikat, milik PT Daese Garmin.

Pelepasan satu kontainer produk garmen ini dipimpin Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap tekstil.

Bey mengatakan ekspor ke Amerika Serikat ini menarik di tengah kondisi tekstil yang tengah sulit.

"Tadi perusahaan menceritakan bulan ini kurang lebih rerata 40 kontainer sebulan. Kami berharap jadi momentum industri tekstil khususnya ekspor," katanya di Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat (24/8/2024).

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Jabar Noneng Komara Nengsih membenarkan PT Daese Garmin rutin mengekspor produk tekstil hingga enam kontainer tiap minggu, khususnya jas ke Amerika Serikat.

Hanya saja kali ini secara simbolis dilepas satu kontainer, karena keterbatasan tempat di Jalan Diponegoro yang juga menjadi tempat penyelenggaraan West Java Festival 2024.

"Sebetulnya perminggunya cukup banyak. Ini cuma simbolis, Rp2,6 miliar ke Amerika. Jadi pembangkit kebangkitan tekstil kita," ujar Noneng.

Total ekspor tekstil dari PT Daese Garmin setiap minggunya mampu mencapai Rp15,6 miliar. Hal ini menurutnya menjadi angin segar bagi industri tekstil Jawa Barat, di tengah ketidakpastian global akibat perang geopolitik.

Selain pelepasan produk jas satu kontainer milik PT Daese Garmin ini imbuh Noneng, ekspor serentak juga dilakukan di beberapa kota/kabupaten.

"Ada beberapa kabupaten. Cirebon ada, rotan. Kalau barusan jas, pabrik dari Kiaracondong," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Selain kisah Amangkurat I, sejarah mencatat bahwa Mataram Islam terpecah menjadi 2 yakni Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Pecahnya Mataram Islam terjadi hanya beberapa tahun setelah pemindahan ibu kota dari Kartasura ke Surakarta (Solo).

Solo atau Surakarta memiliki sejarah pertentangan yang panjang. Kota Solo adalah saksi perang suksesi yang berujung kepada terbelahnya kekuasaan Jawa pada abad ke 18. Solo juga menjadi saksi munculnya benih-benih perlawanan terhadap hegemoni dinasti politik Mataram yang berkuasa selama ratusan tahun.

Dinasti politik Mataram merujuk kepada trah atau klan politik penguasa Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Pusat pemerintahan dinasti ini berganti-ganti mulai dari Kota Gede, Karta, Plered, Kartasura, Surakarta atau Solo, hingga kemudian terpecah menjadi dua kerajaan mayor di Solo dan Yogyakarta.

Perpindahan pusat kota dari Kartasura ke Surakarta (Solo) ditandai oleh Geger Pecinan dan sebuah perang suksesi yang cukup rumit. Geger Pecinan bermula dari pembantaian etnis China di Batavia oleh VOC. Sisa etnis China yang selamat melarikan diri ke timur dan bersatu dengan pasukan Jawa yang anti-Pakubuwono II.

Perang ini membuat Kraton Kartasura jatuh pada Juni 1742. Benteng batu bata merah yang mengelilingi Kraton jebol. Raja Kasunanan Surakarta pada waktu itu, Pakubuwono II melarikan diri ke Ponorogo.

Imbas Geger Pecinan dan perebutan kekuasaan di lingkup para ningrat Jawa itu kemudian menjadi titik penting mundurnya kekuasaan Mataram Islam. Sebab, demi duduk kembali ke tampuk kekuasaan, Pakubuwono II akhirnya bersekutu dengan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Dia kemudian menyerahkan wilayah pesisir Jawa yang kaya kepada VOC sebagai balas budinya.

Kembalinya Pakubuwono II ke tampuk kekuasaan juga ditandai dengan peralihan pusat pemerintahan Mataram. MC Ricklefs dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Pakubuwono II memutuskan untuk meninggalkan Kartasura dan memilih penggantinya 12 kilometer dari Sungai Sala. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Kota Surakarta atau Solo.

"Dia mendirikan sebuah istana baru, Surakarta, yang nantinya didiami oleh keturunannya," tulis Ricklefs.

Pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta menjadi bukti bahwa ide memindahkan pusat kekuasaan bukan pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia. Pada era klasik atau era kerajaan, pemindahan pusat kerajaan bahkan terjadi berkali-kali.

Umumnya pemindahan itu berkaitan dengan peristiwa besar. Pada masa Medang atau Mataram Kuno, misalnya, pemindahan pusat kerajaan terjadi karena Pralaya atau bencana besar. Sedangkan pada masa Mataram Islam, pemindahan ibu kota biasanya terjadi karen adanya geger, perang, dan konflik antar anggota dinasti. Salah satu episodenya adalah perang suksesi yang memicu pemindahan ibu kota Mataram dari Kartasura ke Surakarta (Solo).

Namun demikian, pemindahan ibu kota tidak selamanya menghilangkan konflik. Kasus Mataram dan pemindahan istana raja dari Kartasura ke Surakarta, rupanya tidak benar-benar menghentikan pertumpahan darah. Raden Mas Said, kelak bergelar Mangkunegara I, dan para pangeran Jawa lainnya tetap melakukan perlawanan.

Pakubuwono II yang terjepit dan lemah menganggap perlawanan Mas Said sebagai ancaman. Namun upaya berupaya meredam perlawanan tidak banyak menghasilkan kemajuan. Ricklefs mencatat bahwa, Raja kemudian membuat sayembara kepada siapapun yang berhasil mengusir Mas Said dari daerah Sukowati (Sragen), akan diberi hadiah berupa tanah sejumlah 3.000 cacah.

Pangeran Mangkubumi, kelak Sultan Hamengkubuwono I, menerima sayembara dari Raja. Dia bersama pasukannya bergerak ke Sukowati. Terjadi pertempuran antara pasukan Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Mangkubumi menang dan berhasil mengusir pasukan Mas Said dari daerah tersebut. Dia kemudian menagih janji Pakubuwono II.

Namun janji tinggal janji. Pakubuwono II termakan bujuk rayu dari Patih Pringgalaya musuh bebuyutan Mangkubumi. Dia batal memberikan tanah 3.000 cacah ke Mangkubumi.

Mangkubumi yang marah memimpin pasukannya berjumlah 13.000 prajurit, termasuk 2.500 pasukan kavaleri melakukan perlawanan. Dia memerangi Pakubuwono II dan VOC. Perang suksesi Jawa jilid ke III pecah. Namun di tengah peperangan, Pakubuwono II meninggal dunia. Raja penggantinya, Pakubuwana III harus menghadapi aksi pemberontakan Mangkubumi dan Mas Said.

Perang dengan Mangkubumi berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 1755.

Perang Sukesi Jawa III menjadi penanda pecahnya Jawa. Mataram Islam bubar. Wilayah yang dikuasai Pakubuwono III disebut sebagai Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sedangkan wilayah Pangeran Mangkubumi dikenal sebagai Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Mangkubumi kemudian memiliki gelar sebagai Sultan Hamengkubuwono I.

Sejak saat itu Jawa diperintah oleh dua raja. Sultan di Yogyakarta dan Pakubuwono di Surakarta. Meski demikian, dalam episode selanjutnya, dua pecahan kekuasaan Mataram itu masih harus terbagi. Mas Said masih memberontak dan baru menyerah pada tahun 1757. Dua tahun setelah Perjanjian Giyanti. Dia memperoleh sebagian wilayah Kasunanan Surakarta. Dia kemudian bergelar Mangkunegara I.

Kasultanan Yogyakarta juga mengalami nasib serupa. Pada era penjajahan Inggris di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles 1811-1816, sebagian wilayah Yogyakarta kemudian dihadiahkan kepada Pangeran Notokusumo yang bergelar Paku Alam I. Wilayahnya disebut sebagai Pakualaman. Munculnya Pakualaman adalah konsekuensi dari konflik antara Sultan Hamengkubuwono II dengan penguasa Inggris, Raffles.

Bisnis.com, CIREBON - Sentra Medika Hospital Group (SMHG) ekspansi ke Kabupaten Cirebon.

Kedatangan rumah sakit baru itu diharapkan meminimalisir krisis layanan kesehatan yang ada di wilayah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Presiden Director Sentra Medika Hospital Eddy Suharso menyebutkan, Sentra Medika Hospital Gempol merupakan rumah sakit umum swasta kelas C dengan fasilitas dan layanan setara dengan rumah sakit kelas B. Rumah sakit tersebut memiliki kapasitas sebanyak 103 tempat tidur.

Ratusan tempat tidur itu terdiri dari delapan tempat tidur di intensive care unit (ICU), dua tempat tidur ediatric care unit (PICU), dua tempat tidur high care unit (HCU), dua tempat tidur neonatal care Unit (NICU), dan 89 tempat tidur kelas VIP hingga kelas tiga.

"Kenapa Gempol? Memang founder kami ingin hadir di daerah yang kurang rumah sakit. Selain itu, di Gempol juga berada di tengah kawasan tinggi polutan," kata Eddy, Jumat (23/8/2024).

Eddy mengatakan, menggunakan teknologi terbaru, rumah sakit ini dilengkapi peralatan diagnostik modern, yakni CT scan 128 slices, rontgen/xray, USG 4D, panoramic, dental Xray, dan mammogaphy.

Layanan lain di rumah sakit tersebut adalah, woman and child healtcare yang merupakan layanan medis komprehensif khusus untuk wanita dan anak-anak yang di dalamnya terdapat obstetri ginekologi, pediatri, perawatan prenatal dan postnatal, kesehatan reproduksi, hingga spesialisasi anak.

"Tempat kami juga menyediakan tempat pemeriksaan medical check up secara komprehensif dan akurat yang didukung oleh dokter dan tenaga medis berkompeten, erta layanan penunjang medis lengkap," kata Eddy.

Pada fasilitas ini disediakan berbagai paket pemeriksaan kesehatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perorangan dan perusahaan. Layanan Medical Check Up dapat melayani pemeriksaan di rumah sakit maupun on-site di lokasi perusahaan.

Eddy menyebutkan, Sentra Medika Hospital yang ada di Cirebon merupakan cabang ke-6 setelah Jakarta Timur, Cisalak, Cikarang, Cibinong, dan Minahasa Utara.

Menurutnya, rekam jejak Sentra Medika Hospital Group dalam dunia kesehatan semakin berkembang. Bahkan, rumah sakit yang berada di Cibinong akan menjadi fasilitas terbaik sebagai pusat penanganan kanker terbesar di Provinsi Jawa Barat.

Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya menyebutkan, kebutuhan tempat tidur rumah sakit untuk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.200 unit. Hingga saat ini, jumlah unit fasilitas tersebut hanya sekira sekira saja.

"Tingkat kesehatan Cirebon masih rendah. Kami akan berupaya derajat kesehatan masyarakat naik," kata Wahyu.

Bisnis.com, JAKARTA - Apakah PDIP dan Megawati berpeluang mendukung Anies Baswedan di Pilkada 2024?

Belakangan ini, muncul rumor jika PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Apalagi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun sempat mengatakan bahwa Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDI Perjuangan.

Kemungkinan untuk mengusung Anies terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas (threshold) pilkada yang membuat PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan calon sendiri.

"Yang kami harapkan memang harus menjadi kader partai," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, seperti dilansir dari Antaranews.

Akan tetapi, tampaknya peluang mengecil setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri buka suara.

Megawati mempertanyakan alasan mengapa PDIP harus mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Eh aku bilang enak saja ya, ngapain saya disuruh dukung Pak Anies?" tanyanya.

Megawati pun menanyakan apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu mau bergabung sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih.

"Dia benar ini kalau mau sama PDI Perjuangan? Kalau mau PDI Perjuangan, jangan kayak begitu dong, ya. Mau tidak nurut ya?" ucap presiden kelima RI.

Pada kesempatan tersebut, Megawati juga mengaki bingung jika seseorang ingin mendapat dukungan dengan cara yang mudah sebab partainya saat ini sedang dibutuhkan dukungannya untuk maju pada Pilkada Jakarta.

"Kamu ke mana ya, kemarin sore ya? Lah, iyalah, mbok jangan gitu dong," pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Gas air mata adalah senjata kimia yang sering digunakan untuk membubarkan demonstran dalam sebuah aksi. Senjata ini cenderung dianggap lebih aman daripada penggunaan senjata lain.

Namun, sifat gas air mata sangat mengganggu manusia. Menurut Physicians for Human Rights (PHR) dan CDC, penggunaan gas air mata yang berlebihan dapat menyebabkan cedera serius, bahkan kematian.

Para ahli di bidang medis mengatakan gas air mata sebagai iritan kimia, seperti pepper spray. Bahan kimia dalam senjata ini menyebabkan iritasi sementara pada bagian mata, mulut, tenggorokan, paru-paru, dan kulit.

Biasanya, efek dari gas air mata akan hilang dalam waktu 15–30 menit setelah penderita tidak lagi terkena kontak, atau setelah iritan dibersihkan dari tubuh.

Beberapa gejala yang akan Anda rasakan ketika terkena gas air mata adalah keluarnya air mata, mata memerah, sensasi terbakar pada bagian mata, hidung, dan tenggorokan, batuk-batuk, hingga mual.

Dilansir CDC dan PHR, terdapat sejumlah saran yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi gejala-gejala tersebut. Siapkan hal-hal berikut dalam situasi yang kemungkinan melibatkan gas air mata:

- Masker, bandana, atau syal yang menutupi hidung dan mulut Anda.

- Pelindung mata. Biasanya, demonstran menggunakan goggle untuk melindungi diri mereka dari gas air mata.

- Pakaian berlapis yang menutupi kulit.

- Hindari menggunakan lensa kontak dan makeup mata seperti eyeliner dan mascara. Kemungkinan besar, hal-hal ini dapat menangkap zat kimia dari gas air mata dan mempersulit proses pembersihan.

Terdapat beberapa pertolongan pertama yang dapat Anda lakukan ketika terpapar gas air mata. Antara lain:

1. Cari tempat yang tinggi.

Gas air mata biasanya memiliki sifat berat dan cenderung akan berkumpul di dekat tanah. Maka, Anda perlu pergi dari tempat kejadian sejauh-jauhnya dan mencari tempat yang lebih tinggi untuk melindungi diri dari paparan gas air mata yang berlebihan.

Jika gas air mata dilepaskan di dalam ruangan, segera keluar dari bangunan.

2. Usahakan bernapas dengan stabil.

Kepanikan dan berlari membuat Anda menghirup udara lebih banyak. Hal ini bisa membuat gas air mata terhirup dengan cukup banyak juga.

3. Ganti baju.

Zat kimia dari gas air mata akan menempel di kain. Segera setelah Anda aman dari gas air mata, lepas lapisan baju terluar agar tidak mengiritasi kulit maupun terhirup tanpa sengaja.

Lakukan ini dengan cepat dan minim kontak supaya Anda tidak lagi terpapar gas air mata.

4. Bilas mata dengan air.

Anda dapat menggunakan air biasa untuk mengobati mata yang terasa terbakar atau buram karena gas air mata. Bilas hingga tidak lagi terasa perih, atau sekitar 10–15 menit. Usahakan tangan Anda tidak menyentuh muka.

Apabila Anda menggunakan kacamata, cuci kacamata tersebut dengan air dan sabun. Jika Anda menggunakan lensa kontak, segera buang.

5. Bersihkan tubuh.

Jika Anda sudah sampai di rumah, segera mandi dan cuci tubuh sebersih mungkin. Bisa saja, zat kimia gas air mata masih menempel di tubuh Anda. Hal ini bisa meningkatkan iritasi pada kulit. (Ilma Rayhana)